TASIKMALAYA KABUPATEN, ARTHA-NEWS.COM — Dugaan pemungutan uang sebesar Rp200.000 kepada wali siswa salah satu SD Negeri di Kabupaten Tasikmalaya dengan dalih pembangunan kantor sekolah hingga kini belum menemui titik terang. Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kabupaten Tasikmalaya berinisial DK, dilaporkan berulang kali menunda jadwal pertemuan klarifikasi yang telah diagendakan bersama awak media tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterlambatan penanganan kasus ini memicu tudingan dari masyarakat bahwa pihak Disdik diduga sengaja enggan memanggil pihak sekolah untuk mengklarifikasi dugaan praktik pemungutan tersebut. Sikap tidak responsif ini dinilai menghambat fungsi pers dalam menyampaikan informasi kepada publik. Hal ini juga diduga bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 21 Ayat (2), serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaannya.
Sesuai ketentuan dalam UU KIP, pejabat publik yang tidak merespons permintaan informasi dari masyarakat maupun media dapat dikenai sanksi administratif secara berjenjang. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis dari atasan langsung, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala, hingga pemindahan tugas. Dalam pelanggaran berat, prosedur disiplin dapat mengarah pada skorsing hingga pemecatan dari jabatan sesuai mekanisme pemeriksaan resmi yang berlaku.
Awak media telah melakukan upaya konfirmasi berkali-kali kepada DK. Ia menyatakan akan melaporkan hal ini kepada Kepala Bidang terkait di Disdik, namun hingga saat ini belum ada tanggapan resmi maupun kejelasan yang diterima. Terkait kondisi tersebut, sejumlah elemen masyarakat mendesak Kepala Disdik Kabupaten Tasikmalaya dan Inspektorat Daerah untuk segera memanggil pihak-pihak terkait. Pemeriksaan mendalam dan penindakan tegas dinilai perlu dilakukan demi menjaga transparansi, memberikan efek jera, serta memastikan kasus serupa tidak terulang di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Tasikmalaya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disdik Kabupaten Tasikmalaya belum memberikan respons resmi terkait dugaan pemungutan tersebut.
Catatan Redaksi: Artikel ini diperbaharui untuk perbaikan navigasi label SEO Google demi kenyamanan pembaca.
(JAY Panjaitan / ARYA Siloka)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar