Peringatan Tak Diindahkan, Pemkab Samosir Hentikan Kembali Operasional Dua Gedung Usaha

Artha‑News.com

Samosir, (11/11/2026) – Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan, tetapi tetap menjalankan aktivitas usahanya. Tindakan nyata ini dilakukan demi menegakkan hukum daerah serta memastikan semua pihak patuh pada regulasi yang berlaku. Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang‑undangan di Kabupaten Samosir pun bergerak melakukan penertiban pada hari Rabu (11/11/2026). Sasarannya adalah dua bangunan tempat usaha yang sebelumnya sudah diperingatkan untuk tutup sementara, namun kedapatan membandel tetap beroperasi tanpa merampungkan izin mereka.

 

Operasi penertiban di lapangan ini dikawal langsung oleh jajaran pejabat daerah. Tampak hadir Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, serta Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho beserta personel tim terpadu lainnya.

 

Dalam jalannya eksekusi penertiban, tim gabungan kembali menempelkan stiker segel penghentian operasional di lokasi. Langkah ini menjadi peringatan lanjutan sekaligus sinyal keras bahwa tidak ada ruang bagi aktivitas niaga sebelum mengantongi dokumen legalitas resmi. Tim terpadu juga memberikan atensi serius bahwa tindakan mencopot, merusak, atau memindahkan stiker pengumuman tersebut secara ilegal merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bisa memicu sanksi yang jauh lebih berat, termasuk penutupan tempat usaha secara permanen.

 

Aksi penegakan ini sekaligus menggarisbawahi aturan main bahwa status pengurusan izin yang masih berjalan tidak legal dijadikan alasan bagi pemilik untuk curi‑curi kesempatan beroperasi. Selama lembar persetujuan belum sah diterbitkan oleh dinas terkait, maka segala aktivitas di dalam gedung wajib dibekukan. Pihak Pemkab Samosir pada dasarnya tetap akomodatif dan memberikan waktu luang bagi para investor untuk membereskan kewajibannya, namun asas kepatuhan hukum di atas wilayah Kabupaten Samosir tidak dapat ditawar‑tawar.

 

Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, memberikan konfirmasi bahwa pemasangan ulang stiker segel ini adalah tindak lanjut konkret dari agenda rapat evaluasi pengawasan kepatuhan yang telah digodok oleh internal tim terpadu.

 

"Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan," cetus Rikardo secara tegas seusai membacakan poin‑poin hasil rapat evaluasi tim terpadu di lokasi.

 

Dirinya pun mewanti‑wanti para owner bangunan untuk bersikap kooperatif menghormati keputusan pemerintah daerah dengan tidak mengusik stiker penghentian operasional yang sudah terpasang rapi. Bila di kemudian hari ditemukan indikasi pengabaian serupa, Satpol PP dipastikan bakal menempuh jalur hukum formal ke pihak berwajib.

 

"Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan," terangnya panjang lebar.

 

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, mengimbau para pemilik aset properti usaha yang berkasnya sedang diproses agar aktif memberikan laporan perkembangan (progres) pengurusan secara berkala, termasuk mengonsultasikan hambatan apa saja yang ditemui di lapangan. Melalui komunikasi yang intens, pihak birokrasi berjanji akan memberikan arahan teknis serta solusi jitu guna mempercepat keluarnya dokumen perizinan tersebut.

 

Menurut pandangan Pilippi, pemda dinilai sudah sangat toleran dengan memberikan tenggat waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan administrasi. Namun, apabila kesempatan tersebut tidak disambut dengan komitmen dan kesungguhan untuk menyelesaikannya, maka opsi penghentian operasional terpaksa diambil agar pemilik modal bisa lebih fokus dan tidak terdistraksi dalam merampungkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

 

"Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan," ungkap Pilippi.

 

Lebih lanjut Pilippi memaparkan detail data, di mana dari total empat unit bangunan usaha yang pada periode sebelumnya sempat dikenakan sanksi pembekuan operasional, kini tersisa dua bangunan gedung (berupa akomodasi hotel dan rumah makan) yang terpaksa ditertibkan ulang lantaran kedapatan belum melunasi kewajiban regulasi. Di sisi lain, satu bangunan dipuji karena patuh mengikuti instruksi pemerintah untuk tutup sementara, dan satu bangunan lainnya sudah berhasil mengantongi izin penuh sehingga telah diizinkan untuk membuka kembali usahanya secara legal.

 

Selepas penertiban dua objek tersebut, Satpol PP bersama tim terpadu langsung bergerak melanjutkan agenda pengawasan berkala terhadap 47 unit bangunan gedung lainnya yang masuk dalam daftar penertiban sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Samosir juga memastikan akan terus menggulirkan proses penyidikan mendalam terhadap deretan bangunan gedung yang kedapatan mengabaikan kepemilikan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) demi tegaknya marwah undang‑undang.

 

Perlu dicatat bahwa rangkaian penertiban ini tidak memiliki tendensi untuk mematikan roda ekonomi atau menghambat aktivitas bisnis lokal, melainkan murni demi melahirkan iklim investasi yang sehat, aman, tertib, serta memiliki kepastian hukum yang kuat di mata negara. Pemkab Samosir di bawah kepemimpinan saat ini menegaskan komitmennya untuk selalu menyambut baik para investor yang ingin menanamkan modal dan berkembang di Samosir, asalkan operasional usaha berjalan selaras dan patuh pada koridor hukum. Melalui kepatuhan kolektif inilah, akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan diproyeksikan mampu melaju secara sehat, berwibawa, teratur, serta mendatangkan kemaslahatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Samosir.

 

(NR.Sitohang)

Program Rutin Humas, Rohaeti dan Dede Taryana Hadir dalam Seminar Reproduksi MAN 3 Tasikmalaya

TASIKMALAYA, Artha-News.com – Pembinaan kesiswaan di MAN 3 Tasikmalaya terus diperkuat melalui program rutin yang digagas oleh pihak Humas. Kali ini, madrasah menggelar Seminar Reproduksi bertajuk “Edukasi Reproduksi untuk Remaja Berkarakter dan Berprestasi”. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula MAN 3 Tasikmalaya pada Rabu (11/11/2026) mulai pukul 08.00 WIB.

 

Seminar penting ini menghadirkan narasumber ahli, dr. Nurul Fadhilah, S.ST., M.M. Ia membagikan pengetahuan komprehensif seputar kesehatan reproduksi yang sangat dibutuhkan oleh siswa dan siswi saat memasuki masa remaja. Pemahaman tentang kesehatan diri sejak dini menjadi modal utama agar remaja dapat bertindak bijak dalam kehidupan sehari‑hari.

 

Dukungan Penuh Pimpinan Madrasah

 

Tampak hadir mendukung kegiatan tersebut, Humas MAN 3 Tasikmalaya Dra. Hj. Rohaeti, M.Pd., serta Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum MAN 3 Tasikmalaya Dede Taryana, M.Pd. Selain itu, jajaran dewan guru, tenaga kependidikan, serta ratusan siswa‑siswi turut memenuhi ruang aula dengan penuh antusias.

 

Berdasarkan pantauan di lokasi, Wakamad Kurikulum Dede Taryana, M.Pd., duduk bersama Humas Dra. Hj. Rohaeti, M.Pd., di jajaran pimpinan, menandakan dukungan penuh dari manajemen madrasah terhadap keberlangsungan program edukatif ini.

 

Sebagai penggagas acara, Dra. Hj. Rohaeti, M.Pd., menyampaikan bahwa program rutin ini bertujuan memberikan bekal pengetahuan kesehatan reproduksi yang valid kepada seluruh siswa.

 

Di sisi lain, Wakamad Kurikulum Dede Taryana, M.Pd., memberikan apresiasi tinggi. Ia menilai program ini sangat sejalan dengan kurikulum pembinaan karakter dan mendukung pencapaian prestasi peserta didik secara menyeluruh.

 

“Program rutin Humas ini sangat mendukung kurikulum karakter. Siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga paham cara menjaga kesehatan diri sendiri,” ujar Dede Taryana.

 

Pentingnya Edukasi Reproduksi Sejak Dini

 

Dalam pemaparannya, dr. Nurul Fadhilah menekankan bahwa memahami kesehatan reproduksi sejak dini bukan lagi hal yang tabu, melainkan sebuah kebutuhan bagi remaja untuk menjaga diri, membentuk kepribadian yang baik, serta meraih prestasi secara optimal.

 

Suasana seminar berjalan sangat interaktif. Antusiasme tinggi terlihat dari para siswa dan siswi yang aktif mengajukan berbagai pertanyaan kritis seputar kesehatan dan fase transisi remaja.

 

(Yana)

Propam Polres Banjar Periksa Ruang Piket dan Kesiapan Personel, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

BANJAR – Kesiapan personel dan kondisi ruang pelayanan menjadi perhatian dalam pengawasan internal Polres Banjar. Sebanyak 25 personel piket fungsi menjalani pemeriksaan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) di lingkungan Mapolres Banjar, Selasa (10/11/2026).

Pemeriksaan yang dimulai pukul 09.10 WIB tersebut dipimpin Plt. Kasi Propam Polres Banjar IPDA Wawan Setiawan, didampingi (PS) Kanit Provos AIPDA Acep Rapik Wahyudin, S.Pd., bersama anggota Provos. Petugas melakukan pengecekan langsung terhadap personel yang sedang melaksanakan tugas piket sekaligus memeriksa kondisi ruangan piket.

Pengecekan personel meliputi kelengkapan identitas dan surat-surat pribadi, kerapian sikap tampang, serta kelengkapan gampol seperti tali kur dan peluit. Propam juga memeriksa penggunaan telepon genggam terkait aplikasi atau situs judi online serta kepatuhan terhadap ketentuan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape.

Selain pemeriksaan anggota, kondisi dan kesiapan ruangan piket turut menjadi perhatian. Hal ini penting agar fasilitas pendukung tugas selalu terjaga dan personel dapat menjalankan fungsi pelayanan, penerimaan laporan, serta penanganan awal terhadap kebutuhan masyarakat secara optimal.

Plt. Kasi Propam Polres Banjar IPDA Wawan Setiawan mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengawasan rutin untuk memastikan personel yang bertugas selalu dalam kondisi siap dan mematuhi aturan kedinasan.

"Personel piket merupakan salah satu garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kesiapan anggota, kelengkapan administrasi, sikap tampang, hingga kondisi ruang piket harus selalu diperhatikan. Kami ingin memastikan seluruhnya dalam keadaan siap ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kepolisian," ujar IPDA Wawan.

Dari seluruh sasaran pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran. Hasil nihil tersebut menjadi pengingat agar kepatuhan terhadap aturan dan kedisiplinan terus dipertahankan, bukan hanya saat pemeriksaan berlangsung, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Melalui kegiatan Gaktibplin secara berkala, Propam Polres Banjar berupaya menjaga kesiapan internal sekaligus memastikan pelayanan kepolisian berjalan tertib, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

𝙍𝙚𝙣𝙖 𝙔𝙪𝙨𝙣𝙞𝙩𝙖 𝙆𝙖𝙗𝙞𝙧𝙤 𝘼𝙧𝙩𝙝𝙖-𝙣𝙚𝙬𝙨

Kadisdik Kota Tasikmalaya: Pahlawan Hari Ini Bukan Hanya yang Ada di Buku Sejarah

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – Selasa, 10 November 2026 – Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026 menjadi momentum penting bagi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan pesan mendalam: sosok pahlawan di era modern tidak hanya mereka yang namanya tercatat rapi di halaman buku sejarah.

 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Dr. H. Rojab Riswan Taufik, S.Sos., M.Si., menyampaikan ucapan Selamat Hari Pahlawan dengan mengusung tema resmi nasional, “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan.”

 

Dalam poster resmi yang disebarkan ke masyarakat, Kadisdik tampil mengenakan seragam pejuang lengkap dengan baret, sembari mengepalkan tangan. Penampilan itu menjadi simbol nyata bahwa semangat juang lahir dari Pertempuran Surabaya 10 November 1945 harus tetap hidup di tengah kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya saat ini.

 

“Pahlawan hari ini bukan hanya mereka yang mengangkat senjata di medan pertempuran. Guru yang setiap pagi ikhlas datang ke sekolah, orang tua yang banting tulang demi anaknya bisa sekolah, dan anak‑anak yang tidak menyerah mengejar cita‑cita, mereka semua adalah pahlawan yang nyata,” ujar Kadisdik Kota Tasikmalaya.

 

Hari Pahlawan sendiri lahir dari sejarah Pertempuran Surabaya tahun 1945, ketika arek‑arek Suroboyo dan seluruh rakyat Indonesia berani melawan demi mempertahankan kemerdekaan. Nilai keberanian dan kerelaan berkorban itulah yang kini ingin diteruskan melalui jalur pendidikan di Kota Tasikmalaya.

 

Bagi masyarakat Kota Tasikmalaya, peringatan Hari Pahlawan ini menjadi ajakan nyata untuk terus melangkah. Membangun pendidikan yang berkualitas dan mencetak generasi muda cerdas sekaligus berkarakter mulia adalah wujud penghargaan tulus atas jasa para pahlawan kusuma bangsa.

 

Selamat Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026.

Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan.

 

(Jay)

 

Kakanwil Kemenag Jabar H. Dudu Rohman Jadi Inspektur Upacara Hari Pahlawan di MAN 3 Tasikmalaya

TASIKMALAYA, Artha-News.com – Selasa, 10 November 2026 – Peringatan Hari Pahlawan Nasional di MAN 3 Tasikmalaya berlangsung khidmat pada hari ini. Bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Dudu Rohman, S.Ag., M.Si. Kehadiran beliau memberikan motivasi dan suntikan semangat luar biasa bagi seluruh civitas akademika madrasah.

 

H. Dudu Rohman yang sebelumnya dikenal luas oleh masyarakat Priangan Timur saat menjabat sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya dan Ketua PCNU Kota Tasikmalaya, kini resmi mengemban amanah baru sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Jabatan strategis tersebut ia duduki setelah secara resmi dilantik oleh Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu.

 

Upacara peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan di lapangan utama MAN 3 Tasikmalaya pada Selasa, 10 November 2026 ini diikuti dengan antusias oleh Kepala Madrasah, jajaran dewan guru, tenaga kependidikan, serta seluruh siswa-siswi MAN 3 Tasikmalaya. Suasana upacara berlangsung tertib mencerminkan nilai-nilai kedisiplinan dan nasionalisme yang tinggi.

 

Dalam amanatnya yang penuh inspirasi, Kakanwil Kemenag Jabar H. Dudu Rohman menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama memiliki tanggung jawab besar. Beliau menekankan pentingnya menjadikan kepemimpinan spiritual dan konstitusional sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya kepada ASN, ia juga mengajak seluruh generasi muda, khususnya para santri dan siswa madrasah, untuk meneladani secara nyata semangat perjuangan tekad membara para pahlawan bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

 

Sebagai informasi, Peringatan Hari Pahlawan tahun ini secara nasional mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan." Tema ini dinilai sangat relevan dengan tantangan zaman modern, di mana perjuangan tidak lagi melawan penjajah fisik, melainkan melawan kebodohan, kemiskinan, dan degradasi moral.

 

Dengan kehadiran langsung Kakanwil Kemenag Jabar sebagai Inspektur Upacara, diharapkan segenap siswa-siswi MAN 3 Tasikmalaya dapat termotivasi kuat untuk memantapkan diri menjadi pahlawan masa depan. Melalui momentum ini, madrasah berkomitmen mencetak generasi emas yang tidak hanya berprestasi secara akademik, namun juga memiliki akhlak mulia dan senantiasa menerapkan prinsip moderasi beragama di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

 

(Yana)

DPP AJGT Maknai Hari Pahlawan 2026 Lewat Karya Nyata dan Perjuangan Melawan Hoaks

TASIKMALAYA – Artha News (10/11/2026) — Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (DPP AJGT) secara resmi menyampaikan ucapan selamat Hari Pahlawan Nasional yang diperingati secara khidmat di seluruh penjuru tanah air pada tanggal 10 November ini.

 

Dalam momentum bersejarah tersebut, organisasi pers ini mengajak seluruh insan pers, pekerja media, serta elemen masyarakat luas untuk meneladani secara konkret semangat perjuangan yang telah diwariskan oleh para pahlawan kusuma bangsa.

 

"Pahlawanku Teladanku. Terus bergerak melanjutkan perjuangan," demikian pesan penuh semangat yang disampaikan oleh jajaran pengurus DPP AJGT Tasikmalaya dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2026.

 

Lebih lanjut, DPP AJGT menegaskan bahwa esensi dan makna perjuangan di era modern saat ini telah mengalami pergeseran dimensi yang cukup signifikan. Jika dahulu para pahlawan pejuang kemerdekaan bertaruh nyawa di medan laga dengan menggunakan senjata fisik, maka perjuangan masa kini harus diwujudkan melalui karya nyata, kejujuran, serta keberanian dalam menyampaikan kebenaran demi kepentingan publik.

 

Bagi komunitas pers sendiri, esensi perjuangan saat ini adalah komitmen kuat dalam menjaga ruang informasi publik agar tetap bersih, sehat, dan edukatif di tengah derasnya arus digitalisasi. Tantangan terbesar bangsa Indonesia hari ini bukan lagi berupa ancaman fisik dari luar, melainkan maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

 

"Sebagai jurnalis profesional, perjuangan kita hari ini adalah melawan hoaks, menjaga marwah integritas pers, dan selalu hadir sebagai penyambung lidah bagi masyarakat. Itulah bentuk kepahlawanan yang paling nyata di era sekarang," demikian ditegaskan oleh perwakilan pengurus organisasi.

 

Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 ini diharapkan tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang berlalu begitu saja. Momentum penting ini harus dijadikan sebagai titik balik bersama untuk memperkuat tali persatuan nasional, meningkatkan rasa kepedulian sosial antarsesama, dan menjaga semangat nasionalisme agar tetap menyala di tengah berbagai tantangan zaman globalisasi.

 

Sebagai penutup, DPP AJGT Tasikmalaya mengajak seluruh jajaran pengurus, anggota di berbagai daerah, serta seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa mengenang jasa-jasa besar para pahlawan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengirimkan doa terbaik serta melanjutkan nilai-nilai luhur perjuangan mereka dalam aktivitas kehidupan sehari-hari demi kemajuan Republik Indonesia.

 

(Tim Artha News)

 

 

Dua Nomor NIB Dipersoalkan, Hatoguan Sitanggang Minta Polres Samosir Telusuri Asal-Usul Tanah Ulayat Hariara Sigurdung

Artha-News.com

SAMOSIR (10/11/2026) — Penanganan pengaduan dugaan penyerobotan tanah ulayat peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang di Huta Hariara Sigurdung, Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, menjadi perhatian serius. Pasalnya, Hatoguan Sitanggang mempertanyakan penggunaan dua Nomor Identifikasi Bidang (NIB) yang disampaikan pihak Maringan Sitanggang kepada penyidik Polres Samosir sebagai bagian dari persoalan kepemilikan tanah tersebut.

 

Hatoguan menilai, keberadaan nomor NIB saja belum cukup untuk menjelaskan secara utuh asal-usul kepemilikan maupun proses peralihan hak atas tanah yang diklaim sebagai tanah ulayat keluarga besar almarhum Gerhat Sitanggang.

 

Hal itu disampaikan Hatoguan kepada wartawan saat berada di Mapolres Samosir, Selasa (10/11/2026).

 

Menurut penuturannya, Huta Hariara Sigurdung merupakan tanah peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang yang hingga kini belum pernah dibagi secara resmi kepada seluruh ahli waris.

 

Adapun delapan keturunan atau ahli waris yang disebutkan Hatoguan adalah almarhum Marulak Sitanggang, Nurli Sitanggang, almarhum Marudut Sitanggang, Tiodor Sitanggang, Marulam Sitanggang, Tionar Sitanggang, Martua Sitanggang, dan Hatoguan Sitanggang.

 

Dua NIB Dipersoalkan, Mana Dasar Peralihan Haknya?

 

Hatoguan mempertanyakan bagaimana proses penerbitan maupun peralihan hak atas bidang tanah tersebut apabila memang terdapat transaksi jual beli.

 

Menurutnya, harus ada kejelasan mengenai siapa pihak yang menjual, siapa pembelinya, dokumen apa yang menjadi dasar transaksi, serta apakah seluruh pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut telah mengetahui dan menyetujuinya.

 

"Kalau memang ada jual beli tanah ulayat peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang, harus jelas siapa pihak penjualnya, mana akta jual belinya, bagaimana dasar peralihannya, dan apakah seluruh ahli waris telah mengetahui serta memberikan persetujuan," ungkapnya.

 

Ia menegaskan, NIB merupakan salah satu identitas bidang tanah yang perlu ditelusuri bersama dokumen dan riwayat pertanahan lainnya. Karena itu, menurutnya, penyidik perlu memeriksa warkah pertanahan, dasar penerbitan dokumen, serta proses peralihan hak yang diklaim oleh masing-masing pihak.

 

Mediasi Desa Disebut Tidak Membuka Dokumen

 

Persoalan tersebut, lanjut Hatoguan, sebelumnya telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi di Kantor Desa Lumban Pinggol pada September 2026.

 

Dalam mediasi itu, pihak keluarga Maringan Sitanggang disebut diwakili oleh Jior Sitanggang. Namun, Hatoguan mengaku kecewa karena dokumen berupa warkah pertanahan maupun Akta Jual Beli yang diminta tidak diperlihatkan.

 

"Ketika kami meminta agar ditunjukkan warkah atau akta jual beli sebagai dasar kepemilikan dan peralihan tanah, dokumen tersebut tidak diperlihatkan. Bahkan, suasana mediasi saat itu tidak berjalan sebagaimana yang kami harapkan," jelasnya.

 

Atas kondisi tersebut, Hatoguan berharap penyidik Polres Samosir tidak berhenti pada pemeriksaan nomor NIB semata, melainkan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap sejarah tanah dan dokumen yang dimiliki masing-masing pihak.

 

Ada Sertifikat Lain, Perkara Perdata Juga Bergulir

 

Hatoguan juga menyebutkan bahwa di lokasi Huta Hariara Sigurdung terdapat sejumlah dokumen pertanahan dan sertifikat atas nama beberapa orang dari garis keturunan almarhum Gerhat Sitanggang.

 

Menurutnya, keberadaan dokumen-dokumen tersebut perlu menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengetahui riwayat penguasaan dan hubungan hukum masing-masing pihak terhadap tanah yang dipersoalkan.

 

Tidak hanya melalui pengaduan kepada kepolisian, pihak Hatoguan juga tengah mempersiapkan langkah hukum melalui jalur perdata dengan rencana mendaftarkan gugatan ke pengadilan.

 

Ia turut menyinggung perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2026/PN Blg yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Balige dan berkaitan dengan perselisihan tanah di wilayah tersebut.

 

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Harapan kami, penyidik dapat bertindak objektif dalam mengungkap kebenaran materiil atas kasus pertanahan ini," pungkas Hatoguan.

 

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, awak media Artha-News.com masih berupaya meminta keterangan resmi dan konfirmasi dari pihak Maringan Sitanggang maupun Jior Sitanggang terkait persoalan NIB dan proses mediasi tersebut demi keberimbangan informasi.

 

Nara sumber: Hatoguan Sitanggang.

 

(NR. Sitohang)

Pemkab Samosir Peringati Hari Pahlawan 2026, Wabup Ariston Ajak Teladani Semangat Juang dan Perkuat Kebersamaan Membangun Samosir

Artha-News.com

SAMOSIR, (10/11/2026) — Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar upacara khidmat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Tanah Lapang Pangururan, Senin (10/11/2026). Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, bertindak selaku Inspektur Upacara sekaligus membacakan sambutan resmi Menteri Sosial Republik Indonesia dalam peringatan yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan."

 

Sebelum membacakan sambutan Menteri Sosial, Wabup Ariston menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum berharga untuk merefleksikan dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Samosir.

 

"Semangat kepahlawanan harus kita wujudkan melalui kerja nyata, pengabdian, kepedulian, dan kebersamaan. Dalam konteks pembangunan Samosir, kita perlu terus memperkuat persatuan dan sinergi, baik pemerintah maupun masyarakat, agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat," ujar Ariston.

 

Nilai Perjuangan, Bukan Lagi Mengangkat Senjata

 

Dalam sambutan Menteri Sosial RI yang dibacakan Wabup Ariston, ditegaskan bahwa tanggal 10 November menjadi pengingat abadi bagi bangsa Indonesia atas keberanian dan pengorbanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan para pahlawan lahir dari keyakinan bahwa Indonesia adalah tanah air yang wajib dijaga bersama, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

 

Melalui tema Hari Pahlawan Tahun 2026, seluruh elemen masyarakat diajak menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Semangat keberanian, pengabdian, persatuan, dan kerelaan berkorban harus terus dihidupkan dalam berbagai bentuk kontribusi nyata sesuai profesi dan tanggung jawab masing-masing warga.

 

"Perjuangan masa kini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui kerja sungguh-sungguh, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat," demikian pesan yang disampaikan.

 

Implementasi Nilai Konstitusi dan Asta Cita

 

Sambutan tersebut juga menekankan pentingnya mengamalkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31 tentang hak atas pendidikan, Pasal 33 tentang pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

 

Sejalan dengan itu, arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto diarahkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun manusia Indonesia yang berkualitas, memperkuat sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri.

 

Pendidikan disebut sebagai salah satu aspek strategis dalam pembangunan manusia. Pemerintah terus berkomitmen memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat karakter generasi penerus, serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa, termasuk melalui program Sekolah Rakyat dan berbagai inovasi pendidikan lainnya.

 

Kebersamaan dan Kesetiakawanan Kunci Keberhasilan Pembangunan

 

Wabup Ariston juga menyampaikan pesan penting mengenai peran kebersamaan dan kesetiakawanan sosial dalam melanjutkan perjuangan bangsa. Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, generasi muda, hingga masyarakat luas.

 

Kesetiakawanan sosial harus tercermin dalam tindakan nyata: saling membantu, berbagi kemampuan, memberi kesempatan, menguatkan mereka yang membutuhkan, dan hadir ketika sesama warga menghadapi kesulitan.

 

"Mereka telah menyelesaikan perjuangannya pada zamannya. Kini, giliran kita melanjutkannya melalui pembangunan manusia, penguatan persatuan, peningkatan kesejahteraan, dan penumbuhan rasa persaudaraan yang tulus antar sesama anak bangsa," demikian penutup pesan Menteri Sosial RI.

 

Peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kabupaten Samosir menjadi pengingat bersama bahwa mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera adalah tanggung jawab kita semua. Semangat kepahlawanan harus terus hidup dalam setiap karya, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi tanah air tercinta.

 

(NR. Sitohang)

Peringatan Hari Pahlawan di Kota Banjar, Kapolres Ikuti Upacara Bersama Unsur Forkopimda

KOTA BANJAR, ARTHA-NEWS — Semangat kepahlawanan harus terus hidup dalam setiap langkah membangun bangsa, bukan hanya sekadar mengenang perjuangan masa lalu. Pesan mendalam itu mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Kota Banjar yang digelar di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar, Selasa (10/11/2026).

 

Kapolres Banjar, AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., hadir bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono, selaku Inspektur Upacara. Mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", upacara ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjar, Dr. H. Supriana, M.Pd., Ketua Sementara DPRD, Sutopo, S.IP., perwakilan Kodim 0613/Ciamis, kepala Organisasi Perangkat Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur organisasi kemasyarakatan.

 

Suasana khidmat menyelimuti seluruh rangkaian upacara, dimulai dari penghormatan kepada bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hingga penyampaian pesan-pesan pahlawan. Upacara ini melibatkan unsur TNI, pelajar, dan generasi muda Kota Banjar. Perwira Upacara dijabat Kapten Inf. Agus Kristiatmojo, sementara Komandan Upacara adalah Kapten Inf. Sarman. Pembacaan UUD 1945 dilakukan Ilham Nazmudin, dan pesan-pesan pahlawan dibacakan oleh Mayor Inf. (Purn.) Ruhyana. Petugas pengibar bendera merupakan siswa-siswi Paskibraka Kota Banjar, iringan paduan suara dari SMP Negeri 7 Banjar.

 

Dalam amanatnya, Wali Kota Banjar menegaskan bahwa perjuangan di masa kini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui karya dan pengabdian yang nyata bagi kemanfaatan masyarakat.

 

"Perjuangan masa kini tidak lagi diwujudkan melalui medan pertempuran, melainkan melalui kerja nyata, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta berbagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," ujar Wali Kota Banjar.

 

Bagi jajaran Polres Banjar, momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa semangat pengabdian harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan prima, serta senantiasa hadir di tengah masyarakat. Nilai keberanian, keikhlasan, persatuan, dan kepedulian yang diwariskan para pahlawan diharapkan terus menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara.

 

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan tingkat Kota Banjar dan Provinsi Jawa Barat, serta penyerahan 27 Sertipikat Hak Pakai atas aset tanah milik Pemerintah Kota Banjar. Sertifikasi ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kota Banjar dengan Kantor Pertanahan Kota Banjar dalam upaya mempercepat penataan dan legalisasi aset daerah pada Tahun Anggaran 2026. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 08.20 WIB dengan tertib dan lancar.

 

Peringatan Hari Pahlawan hendaknya tidak berhenti pada seremoni tahunan setiap tanggal 10 November. Lebih dari itu, nilai-nilai luhur kepahlawanan harus diterjemahkan menjadi sikap dan tindakan nyata, mulai dari menjaga persatuan, menumbuhkan kepedulian sosial, bekerja dengan penuh tanggung jawab, hingga memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan masyarakat. Melanjutkan perjuangan para pahlawan berarti memastikan pengorbanan mereka tetap bermakna melalui karya dan pengabdian untuk Indonesia yang lebih maju.

 

Rena Yunita Kabiro Artha-News

Desk Investasi Wilayah Sumatera Diresmikan, Bupati Vandiko Siap Optimalkan Peluang Investasi di Samosir

Artha-News.com

SAMOSIR, (09/11/2026) — Peluang investasi di Kabupaten Samosir kian terbuka lebar seiring diresmikannya Desk Investasi Wilayah Sumatera yang dilengkapi sistem informasi terpadu SimPONI Sumut. Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem investasi, mempermudah akses informasi, serta meningkatkan daya tarik daerah di mata para penanam modal. Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyambut positif langkah tersebut dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi unggulan Kabupaten Samosir.

 

Peresmian Desk Investasi Wilayah Sumatera berlangsung Senin (09/11/2026) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Acara ini dipimpin oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM RI, Todotua Pasaribu, bersama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution. Momen tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Investasi serta penandatanganan kemitraan usaha besar dengan UMKM.

 

Bupati Samosir: Momentum Perkenalkan Potensi Daerah

 

Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara atas inisiatif pembentukan Desk Investasi Wilayah Sumatera. Menurutnya, kehadiran fasilitas ini menjadi peluang besar bagi seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara, termasuk Samosir, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

 

"Pertumbuhan investasi membutuhkan kemudahan pelayanan, keterbukaan informasi, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Kehadiran Desk Investasi ini menjadi peluang bagi seluruh kabupaten/kota, termasuk Samosir, untuk semakin memperkenalkan potensi unggulan daerah dan menarik minat investor," ujar Vandiko.

 

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Samosir memiliki keunggulan strategis di berbagai sektor utama, yakni pariwisata, pertanian, ekonomi kreatif, dan UMKM. Dengan dukungan sistem informasi SimPONI Sumut serta kemudahan layanan perizinan, potensi tersebut diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menarik investasi yang berkualitas.

 

Pemerintah Kabupaten Samosir siap memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Optimalisasi peluang investasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, menggerakkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

 

Gubernur Sumut Usulkan Pembentukan KEK Baru

 

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembentukan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup KEK kesehatan, pariwisata, teknologi pangan, serta kawasan industri yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

 

Gubernur juga mencatat capaian investasi Sumatera Utara tahun 2025 yang melampaui target. Dari target sebesar Rp53,67 triliun, realisasi investasi berhasil mencapai Rp58,5 triliun. Ia berharap seluruh kepala daerah turut mendorong kemudahan berinvestasi di masing-masing wilayah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tersebut.

 

Wamen Investasi: Desk Investasi Hadir Selesaikan Hambatan Perizinan

 

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menegaskan bahwa keberadaan Desk Investasi bertujuan mempercepat penyelesaian hambatan perizinan usaha dan memangkas birokrasi yang berbelit di daerah.

 

"Desk Investasi merupakan langkah taktis pemerintah untuk hadir lebih dekat dengan pelaku usaha, tanpa adanya pelanggaran terhadap peraturan," ujar Todotua.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tim yang dibentuk akan bekerja memantau kepatuhan perizinan, mengatasi dugaan investasi fiktif, serta memberikan sosialisasi kebijakan secara berkala kepada masyarakat dunia usaha.

 

Harapan Pemkab Samosir, Akses Investasi Semakin Mudah

 

Dengan beroperasinya Desk Investasi Wilayah Sumatera, Pemerintah Kabupaten Samosir berharap akses terhadap informasi peluang usaha dan fasilitasi perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan terjangkau. Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen Pemkab Samosir untuk terus memaksimalkan potensi daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi para investor yang berinvestasi di Kabupaten Samosir.

 

Turut mendampingi Bupati Vandiko dalam acara tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pilippi Simarmata, Kepala Bapperida Rajoki Simarmata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tetty Naibaho, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang.

 

(NR. Sitohang)