ARTHA-NEWS

HUT KBB ke-18: Plaza Mekar Sari Jadi Saksi Refleksi Pelayanan Publik ASN

CATATAN REDAKSI: Artikel ini diperbarui pada 23 September 2026 — mencakup perbaikan struktur navigasi label kategori, dioptimalkan agar terindeks Google dengan baik dan tidak menampilkan halaman 404, serta penataan ulang label demi kenyamanan pembaca.

NGAMPRAH, ARTHA-NEWS.COM — Puncak peringatan Hari Jadi ke-18 Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang berlangsung di Plaza Mekar Sari, Ngamprah, menjadi momentum istimewa bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Agenda tahunan ini dimanfaatkan sebagai ruang refleksi bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah KBB.

Pelaksanaan apel besar tersebut dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, tampak hadir jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala instansi vertikal, serta perwakilan Kepala Desa se-Kabupaten Bandung Barat yang bersinergi menyukseskan jalannya acara.

Bupati Bandung Barat memimpin langsung upacara khidmat ini. Kehadiran para kepala desa di barisan undangan menjadi simbol soliditas birokrasi pemerintahan hingga tingkat akar rumput. Salah satu tokoh yang terlihat hadir di lokasi adalah Kepala Desa Cipada, Kecamatan Cisarua, Ujang Dahria.

Saat ditemui di sela-sela acara, Ujang Dahria menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi pemerintah daerah selama hampir dua dekade ini. Dalam menyambut momen refleksi HUT Bandung Barat ke-18 tersebut, ia menaruh harapan besar demi masa depan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Ujang berharap agar Kabupaten Bandung Barat ke depan selalu menjadi daerah yang Aman, Sukses, Maju, dan Amanah.

Harapan tersebut selaras dengan komitmen Pemkab KBB untuk terus mendorong transparansi dan reformasi birokrasi. Berdasarkan informasi dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, perayaan usia ke-18 ini dirancang bukan sekadar seremoni belaka. Momen ini difokuskan sebagai pijakan evaluasi kinerja pelayanan publik agar semakin inklusif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan warga.

Dirgahayu Kabupaten Bandung Barat! Dengan bertambahnya usia, momentum sejarah ini diharapkan mampu membawa stabilitas pembangunan daerah ke arah yang jauh lebih sejahtera. Integritas dan kemitraan erat antara ASN, pimpinan daerah, hingga jajaran pemerintah desa menjadi kunci utama dalam mengemban amanah serta menjaga kepercayaan masyarakat demi kemajuan Bandung Barat yang berkelanjutan.

(Ari.M)

(DISKOMINFOTIK KBB)

FTBI 2026 Jamanis: 34 Siswa Ikuti 7 Lomba Bahasa Sunda

CATATAN REDAKSI Artikel ini diperbarui pada 23 September 2026.

- Perbaikan struktur navigasi & label kategori

- Dioptimalkan agar terindeks Google dan tidak menampilkan halaman 404

Dan perbaikan navigasi label demi kenyamanan pembaca

JAMANIS, KAB. TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tahun 2026 Tingkat Kecamatan Jamanis sukses digelar pada Kamis, 17 September 2026. Ajang pelestarian Bahasa Sunda ini berpusat di SDN Argasari, Desa Karangmulya, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, dan berlangsung meriah sejak pagi hingga sore hari.

34 Peserta Sekolah Dasar Bersaing di 7 Mata Lomba

Kegiatan ini diikuti oleh 34 peserta — terdiri dari 17 Jajaka dan 17 Wanoja — yang merupakan perwakilan terbaik dari seluruh Sekolah Dasar se-Kecamatan Jamanis. Para peserta bersaing secara sehat dalam 7 mata lomba yang mencakup keterampilan berbahasa dan sastra Sunda.

Adapun ke-7 mata lomba yang dipertandingkan meliputi:

- Nembang Pupuh

- Biantara (Pidato)

- Ngadongeng

- Maca Aksara Sunda

- Nulis Aksara Sunda

- Ngarang Carpon

- Maca Carita Pondok

Upaya Nyata "Ngamumule" Bahasa Sunda di Era Digital

Pengawas Bina Kecamatan Jamanis, Tatan Ridwan, S.Pd, hadir langsung membuka sekaligus memantau seluruh rangkaian kegiatan. Ia memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan FTBI yang dinilai sangat strategis untuk menjaga keberlangsungan Bahasa Sunda di tengah generasi muda.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan FTBI ini. Ini adalah langkah nyata kita untuk ngamumule basa Sunda. Di era digital ini, anak-anak harus tetap cinta dan bangga menggunakan Bahasa Sunda. Saya bangga melihat antusias 34 peserta hari ini, luar biasa sekali semangat mereka,” ujar Tatan Ridwan, S.Pd di sela kegiatan.

Ketua Panitia Pelaksana, Lilis Mulyati, S.Pd, menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari Pengawas Bina, dewan juri, guru pendamping, serta seluruh panitia yang bekerja keras menyukseskan acara ini.

“Terima kasih kepada Bapak Pengawas Bina Tatan Ridwan, S.Pd atas motivasi dan dukungannya. FTBI berjalan lancar dan tertib berkat kerjasama semua pihak — panitia, dewan juri, dan guru pendamping. Semoga hasil terbaik bisa kita capai bersama,” ungkap Lilis Mulyati.

Persiapan Menuju FTBI Tingkat Kabupaten Tasikmalaya

Pantauan Artha-News, 14 panitia dan dewan juri tampil kompak mengenakan seragam batik wajik coklat. Suasana semakin hidup dengan dekorasi payung geulis warna-warni dan piala kejuaraan yang tertata rapi di panggung utama.

Para juara dari masing-masing mata lomba selanjutnya akan mewakili Kecamatan Jamanis pada ajang FTBI tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Semangat anak-anak Jamanis!

Yana - Tim Artha-news.com

Bahas Swasembada Pangan, Andi Undru Soroti Sengkarut Distribusi Bantuan Petani

JAKARTA, ARTHA-NEWS.COM — Pengalaman panjang mendampingi para petani di berbagai pelosok daerah membuat praktisi pertanian nasional, Andi Undru Mario, memahami betul akar masalah di sektor agraria. Salah satu tantangan terbesar yang terus berulang adalah minimnya akses petani terhadap sarana produksi, khususnya saat musim tanam tiba.

Pionir sekaligus Formulator Pupuk Super Tani Indonesia ini membeberkan bahwa dirinya telah rutin membagikan pupuk gratis selama 15 tahun terakhir. Langkah nyata ini dilakukan secara swadaya demi merespons jeritan para petani saat terjadi kelangkaan pupuk di daerah.

Berangkat dari realitas empiris di akar rumput tersebut, Andi mendesak adanya reformasi total pada sistem penyaluran stimulus sektor pertanian. Hal ini krusial agar subsidi atau program bantuan dapat langsung menyentuh para petani penggarap yang aktif berproduksi.

Evaluasi Program Pertanian di Forum DPP SPRI

Pernyataan menohok tersebut dipaparkan Andi saat menghadiri agenda Diskusi Media 2026 yang mengusung tema "Menjaga Ketahanan dan Swasembada Pangan di Tengah Krisis Global". Forum strategis ini diinisiasi oleh DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) di Rarampa Resto & Bar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (20/9/2026).

Menurut pandangannya, problem yang dihadapi kaum tani tidak boleh sekadar dipotret dari balik meja atau dokumen kebijakan di atas kertas. Pengawasan ketat pada implementasi kebijakan di lapangan jauh lebih mendesak agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia.

"Jangan sampai ada petani yang benar-benar menggarap lahan tetapi justru tidak mendapatkan dukungan karena persoalan administrasi atau data," tegas Andi di hadapan puluhan awak media nasional.

Menempatkan Petani sebagai Pilar Utama Ketahanan Pangan

Lebih lanjut, Andi menegaskan bahwa nasib petani harus menjadi prioritas utama jika negara ingin mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan. Pemerintah dituntut tidak hanya fokus pada bantuan logistik, tetapi juga wajib membuka keran inovasi teknologi guna mendongkrak produktivitas lahan.

Ia meyakini, kesejahteraan petani berdampak langsung pada stabilitas pangan nasional. Jika ekosistem produksi di tingkat bawah terlindungi dengan baik, maka ketahanan pangan Indonesia akan semakin kokoh menghadapi guncangan global.

Oleh karena itu, keberpihakan kepada sektor ini harus diwujudkan lewat kepastian keberlanjutan ekosistem usaha tani dari hulu ke hilir. Salah satu langkah awal yang mendesak diselesaikan adalah validitas data penerima manfaat.

Dorong Pendataan Berbasis 'By Name, By Address, and By Land'

Guna memangkas celah salah sasaran, Andi mengusulkan formulasi pendataan yang jauh lebih akurat dan faktual, yang mencerminkan profil riil petani penggarap sekaligus luas lahan komoditas mereka.

"Pendataan harus berbasis by name, by address, and by land. Artinya, harus jelas siapa petaninya, di mana alamatnya, dan berapa luas lahan yang benar-benar digarap," tuturnya.

Dirinya menggarisbawahi bahwa evaluasi kritis yang ia suarakan murni merupakan wujud komitmen dan dukungan nyata untuk membantu pemerintah mempercepat target swasembada pangan yang tepat guna.

Peran Strategis Pers Nasional sebagai Ruang Solusi Publik

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP SPRI, Heintje Mandagi, menekankan pentingnya fungsi media massa dalam mengawal isu-isu hajat hidup orang banyak seperti kedaulatan pangan nasional.

"Pers tidak hanya bertugas memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat," jelas Heintje.

Sebagai catatan, diskusi publik yang digagas oleh wadah jurnalis SPRI ini juga menghadirkan Mantan Irjen Kementerian Pertanian, Jan Samuel Maringka, serta diikuti oleh jurnalis dari berbagai perwakilan media televisi, cetak, dan portal berita online nasional.

(Redaksi)

Nama Wartawati Artha-News Dicatut di Tasikmalaya, Redaksi Beri Klarifikasi

JAWA BARAT, ARTHA-NEWS.COM — Berdasarkan informasi yang dihimpun dari rekan di lapangan, beredar kabar bahwa seorang wartawati Artha-News.com untuk wilayah kerja Kabupaten Tasikmalaya dikabarkan melakukan peliputan di wilayah Kota Tasikmalaya. Wartawati tersebut diisukan mendatangi proyek revitalisasi salah satu sekolah yang berada di daerah Bojong, Kecamatan Cipedes.

Merespons informasi tersebut, tim redaksi Artha-News segera melakukan pelacakan internal dan konfirmasi langsung kepada wartawati yang bersangkutan, Ocha.

Dalam keterangannya, Ocha secara tegas menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah berkunjung maupun melakukan peliputan ke wilayah Bojong, Kota Tasikmalaya tersebut.

Redaksi Lakukan Penelusuran Internal

Atas dasar dinamika ini, tim redaksi Artha-News langsung memberikan instruksi kepada Koordinator Wilayah Nasional, staf redaksi, serta Kepala Biro Kabupaten Tasikmalaya. Seluruh jajaran diminta melakukan penelusuran mendalam terkait dugaan adanya pihak tidak bertanggung jawab yang mencatut nama Ocha.

Hasil klarifikasi ini juga telah disampaikan langsung oleh Ocha kepada Pemimpin Redaksi Artha-News. Guna memastikan akurasi data, redaksi sempat meminta foto tampak dekat Ocha untuk dikonfirmasikan kepada rekan Artha-News di lapangan.

Setelah ditelaah oleh rekan Artha-News di lapangan, orang yang mendatangi proyek sekolah nyatanya bukan Ocha. Rekan Artha-News di lapangan kemudian mengirimkan foto oknum yang diduga mencatut identitas tersebut. Hasil penelitian redaksi memastikan bahwa foto itu sama sekali bukan Ocha — tegasnya, bukan foto wartawati resmi Artha-News.

Berdasarkan analisis lanjutan oleh tim redaksi Artha-News, wajah dalam foto oknum tersebut tidak asing dan sepertinya dikenali oleh jajaran redaksi. Sebagai bentuk transparansi, Ocha menyatakan kesiapannya untuk dipertemukan langsung dengan rekan Artha-News di lapangan guna menjernihkan persoalan.

Tegakkan Hukum dan Jaga Integritas Media

Demi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, persoalan ini akan terus ditelusuri. Redaksi memastikan akan mengambil langkah hukum yang tegas apabila terbukti ada pihak yang sengaja menyalahgunakan nama wartawati atau institusi Artha-News.

Redaksi mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, instansi pemerintah, swasta, maupun aparat penegak hukum, bahwa setiap jurnalis media online Artha-News.com selalu dibekali dengan surat tugas serta Kartu Pers (ID Card) resmi yang sah sesuai dengan wilayah penugasan masing-masing.

Oleh karena itu, jika ada oknum yang mengatasnamakan Artha-News.com, masyarakat berhak meminta mereka memperlihatkan ID Card dan surat tugas, atau mengisinya di buku tamu untuk disesuaikan datanya. Profil dan nama seluruh jurnalis resmi kami dapat dicek langsung melalui Susunan Redaksi Artha-News.

Koordinator Wilayah Nasional Artha-News, Ary Siloka, menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas media — Analisis Referensi Tajam Handal Akurat.

"Jika terbukti ada oknum yang menyalahgunakan nama media online Artha-News, kami tidak akan segan untuk memprosesnya secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," pungkas Ary Siloka.

(Redaksi)

Tangkal Risiko Kekeringan, Pemkab Samosir Kawal Operasi Hujan Buatan di Kawasan Toba

SAMOSIR — Komitmen menjaga stabilitas volume air dan ketahanan ekologis di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba terus diperkuat melalui langkah intervensi teknologi. Pemerintah Kabupaten Samosir menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan program Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Tahap II di Wilayah Sungai Toba Asahan demi meredam dampak ancaman kekeringan yang dipicu faktor iklim global.

Peluncuran operasi teknologi rekayasa cuaca ini dilaksanakan secara resmi di Terminal II BMKG Silangit pada Senin (21/9/2026). Agenda ini mengintegrasikan kerja sama taktis antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Perum Jasa Tirta I (PJT I), PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), serta jajaran pemerintah daerah di lingkar Toba. Hadir mewakili Pemkab Samosir, Kepala Pelaksana BPBD Sarimpol Simanihuruk dan Kepala Dinas Kominfo Immanuel TP Sitanggang, bersama dengan jajaran pimpinan BPBD tingkat provinsi serta kabupaten tetangga.

Rencana aksi OMC Tahap II ini diproyeksikan berjalan intensif selama 25 hari ke depan, terhitung sejak 21 September hingga 15 Oktober 2026. Fokus penyemaian awan potensial akan dispesifikasikan pada area perairan dan seluruh wilayah tangkapan air Danau Toba guna memicu pertumbuhan curah hujan secara maksimal.

Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, memaparkan bahwa langkah ini merespons hasil analisis cuaca BMKG terkait adanya pergerakan fenomena El Nino yang cukup kuat sejak awal tahun. Mengingat signifikannya dampak OMC Tahap I pada April lalu dalam menambah pasokan air baku, metode ini kembali dioptimalkan. Budi juga mengimbau jajaran daerah untuk proaktif menyalurkan data area yang mengalami kekeringan kritikal agar penentuan prioritas terbang penyeberangan pesawat penyemai dapat berjalan lebih efektif.

Selaras dengan hal tersebut, jajaran manajemen PJT I melalui Direktur Operasional Milfan Rantawi dan VP Regional II M. Luckmanul Chakim menguraikan bahwa rekayasa ini ditujukan khusus guna mempertahankan posisi batas aman elevasi Danau Toba di kisaran 902,04 meter. Pemenuhan target volume air tersebut menjadi instrumen krusial dalam menopang ketahanan pangan, pasokan air bersih, sekaligus menyuplai kebutuhan energi bagi kelancaran program hilirisasi industri nasional. Harapan serupa disampaikan perwakilan PT INALUM yang menilai kolaborasi ini vital demi keberlanjutan pasokan energi bersih dan pengairan lahan tani masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Samosir Sarimpol Simanihuruk menegaskan bahwa jajarannya berfokus penuh pada penguatan rantai koordinasi serta pelaporan dinamika cuaca lokal secara berkala. Letak geografis Samosir yang berada di pusat danau menjadikan isu ketersediaan air sebagai faktor penentu bagi roda ekonomi warga.

"OMC Tahap II ini merupakan ikhtiar bersama yang sangat strategis. BPBD Samosir siap memastikan alur penyampaian informasi dari lapangan bergerak cepat dan terpadu, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan, sehingga mitigasi dampak El Nino ini dapat berjalan responsif," tegas Sarimpol.

(NR.Sitohang)

Kontak Media:

Dinas Kominfo Kabupaten Samosir

Email: kominfo@samosirkab.go.id

Website: samosirkab.go.id

Sukses Edukasi Warga, Sat Lantas Polres Banjar Raih Penghargaan Tertinggi di Polda Jabar

BANJAR — Pendekatan humanis dalam menanamkan kesadaran berkendara yang dilakukan Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Banjar sukses membuahkan apresiasi tertinggi. Dalam ajang evaluasi Kampung Tertib Lalu Lintas yang digelar oleh Polda Jawa Barat, wilayah hukum Polres Banjar berhasil membawa pulang predikat Juara 1 untuk Kategori Polres Tipe B.

Pengakuan atas keberhasilan ini diumumkan secara resmi dalam sebuah seremonial di Aula Ditlantas Polda Jawa Barat, Selasa (22/9/2026). Penghargaan ini sekaligus menandai efektivitas kolaborasi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menekan angka fatalitas jalan raya melalui disiplin lingkungan.

Titik fokus penilaian berada di Kampung Randegan II, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, di mana tim verifikasi dari Polda Jabar telah melakukan peninjauan menyeluruh pada Kamis (20/8/2026). Aspek yang diuji meliputi kelayakan infrastruktur jalan, visualisasi edukasi marka, serta konsistensi warga dalam menerapkan aturan berkendara sehari-hari.

Menanggapi capaian ini, Kasat Lantas Polres Banjar AKP Priyo Sumbodo, S.E., mewakili Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., menegaskan bahwa orientasi utama program ini terletak pada dampak sosialnya, bukan pada pengakuan formal.

"Kemenangan ini adalah milik warga Desa Raharja dan seluruh pihak yang terlibat. Tugas kami bukan mencari piala, melainkan membentuk ekosistem masyarakat yang secara sadar menjadikan keselamatan berkendara sebagai kebutuhan pokok, bukan paksaan," urai AKP Priyo.

Pasca-penghargaan ini, Sat Lantas Polres Banjar dipastikan akan memperluas jangkauan program serupa. Skema lingkungan sadar tertib ini ditargetkan menjadi cetak biru (blueprint) yang akan diterapkan di berbagai titik strategis Kota Banjar demi memperkuat stabilitas kamtibmas serta kelancaran arus lalu lintas wilayah.

Polres Banjar berharap esensi dari Kampung Tertib Lalu Lintas ini mampu memicu efek domino yang positif, sehingga gaya hidup disiplin di jalan raya dapat diadopsi oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Banjar secara berkelanjutan.

Kontak Media:

Humas Polres Banjar

Email: humaspolresbanjar@polri.go.id

Website: banjar.jabar.polri.go.id

HUT TNI ke-81, Kodim 0613/Ciamis Koramil 1313/Banjar Gelar Pasar Murah

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Dalam rangka menyambut HUT TNI ke-81 yang jatuh pada 5 Oktober 2026, Kodim 0613/Ciamis Koramil 1313/Banjar berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Banjar menggelar kegiatan Pasar Murah. Acara ini berlangsung di wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, pada Selasa (22/09/2026).

Sebagai informasi, wilayah Kota Banjar secara teritorial berada di bawah naungan Kodim 0613/Ciamis yang berada di bawah komando Korem 062/Tarumanagara.

Ratusan Warga Kota Banjar Terutama yang Berdomisili di Daerah Balokang Antusias Serbu Pasar Murah yang Diadakan di Halaman Kecamatan

Berdasarkan pantauan di lokasi, tepatnya di Jalan Padepokan, Kelurahan Balokang, Kecamatan Banjar, ratusan warga sudah berbondong-bondong datang sejak pagi hari. Mereka tampak antusias berbelanja kebutuhan pokok dengan harga jauh lebih terjangkau dibanding harga pasar.

Tidak hanya menyediakan sembako, kegiatan ini juga dimeriahkan berbagai stan UMKM binaan Kota Banjar. Mulai dari sayur-mayur, kebutuhan dapur, produk kerajinan, hingga kuliner khas Banjar dipajang rapi untuk menarik minat pembeli. Para pelaku UMKM terlihat bersemangat mempromosikan produk mereka kepada warga yang hadir.

Dorong Roda Ekonomi UMKM Kota Banjar Menjelang HUT TNI

Kemeriahan Pasar Murah terlihat dari padatnya kendaraan roda dua yang terparkir di sepanjang lokasi. Warga dari berbagai kelurahan rela mengantre tertib demi mendapatkan barang kebutuhan sekaligus mendukung perputaran ekonomi produk lokal.

Pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Balokang ini sendiri dikawal langsung oleh jajaran Koramil 1313/Banjar sebagai komando teritorial pengampu wilayah di Kecamatan Banjar. Bersama personel Polri, aparat TNI dari jajaran bawah Kodim 0613/Ciamis tersebut bersinergi di lapangan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat selama acara berlangsung.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian bakti sosial Kodim 0613/Ciamis dalam memperingati HUT TNI ke-81. Selain meringankan beban ekonomi masyarakat, aksi nyata di tingkat rayon militer kecamatan ini bertujuan mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta menggerakkan roda ekonomi sektor UMKM di Kota Banjar.

Lokasi Kegiatan: Jalan Padepokan, Kelurahan Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat.

(Rena Yusnita — Kepala Biro Artha-News Kota Banjar)

DPRD KBB Setujui Raperda Perubahan APBD 2026 dengan 9 Catatan Kritis

BANDUNG BARAT, ARTHA-NEWS.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).

Delapan fraksi di DPRD KBB—terdiri dari Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, PKB, PDI Perjuangan, PAN, Demokrat, dan NasDem—secara kolektif menyetujui Raperda Perubahan APBD TA 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan teknis bersama Komisi dan Badan Anggaran (Banggar).

Kendati demikian, DPRD memberikan 9 pokok catatan strategis dan kritis yang wajib menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Sejalan dengan tema pembangunan KBB Tahun 2026, yakni "Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah", berikut adalah poin-poin utama pandangan fraksi DPRD KBB:

Poin-Poin Utama Pandangan Umum Fraksi DPRD KBB

Konsistensi Perencanaan & Evaluasi Anggaran

Pemerintah Daerah diminta menjaga keselarasan antara perubahan RKPD, KUA-PPAS, serta Raperda Perubahan APBD.

Setiap penambahan atau pergeseran anggaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, target terukur, lokasi tepat, dan kesiapan eksekusi.

Keseimbangan Fiskal & Ketepatan Data Anggaran

DPRD menyoroti perubahan struktur anggaran, di mana Pendapatan Daerah naik sebesar Rp25,39 Miliar (menjadi Rp3,162 Triliun), sementara Belanja Daerah membengkak sebesar Rp169,07 Miliar (menjadi Rp3,368 Triliun).

Hal ini memicu defisit sebesar Rp205,68 Miliar yang direncanakan ditutup dari SiLPA TA 2025. DPRD meminta Pemda berhati-hati menjaga keberlanjutan fiskal serta melakukan koreksi/penyelarasan sinkronisasi angka-angka teknis dalam dokumen.

Penguatan PAD & Kualitas Pelayanan Kesehatan

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp13,49 Miliar yang bersumber dari pelayanan kesehatan BLUD harus dibarengi dengan peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pemda juga didorong melakukan digitalisasi penerimaan, optimalisasi aset, dan perbaikan kinerja BUMD.

Efisiensi & Rekonsiliasi Belanja Operasional

DPRD meminta penjelasan rinci terkait pengurangan Belanja Pegawai (sebesar Rp306,74 Miliar), kenaikan Belanja Barang/Jasa (Rp253,12 Miliar), dan belanja Hibah (Rp78,66 Miliar).

Usulan efisiensi belanja operasi sebesar 10–15% harus ditelaah agar tidak mengganggu hak pegawai dan pelayanan dasar.

Perlindungan Pelayanan Dasar & Sektor Produktif

DPRD mempertanyakan penurunan anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp23,80 Miliar dan meminta mitigasi dampak agar kualitas pendidikan tidak terganggu. Pemda juga diminta memastikan ketepatan bansos serta penguatan dukungan bagi UMKM, petani, peternak, dan pencari kerja.

Pengawasan Belanja Modal & Bantuan Keuangan Desa

Kenaikan Belanja Modal sebesar Rp87,70 Miliar (menjadi Rp270,38 Miliar) serta alokasi Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp52,25 Miliar harus disertai matriks transparansi penerima, kejelasan peruntukan, dan kesiapan teknis guna mencegah ketimpangan antarwilayah dan pembiayaan ganda (double funding).

Lingkungan Hidup & Kesiapsiagaan Bencana

Pemda diminta mengoptimalkan pelayanan pengelolaan sampah, sanitasi, serta drainase. Adapun alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp29,98 Miliar harus disesuaikan dengan peta kerawanan bencana di Bandung Barat.

Transparansi dan Evaluasi SiLPA 2025

SiLPA TA 2025 sebesar Rp205,68 Miliar perlu dirinci berdasarkan sumber dan keterikatannya (dana terikat vs dana bebas) agar tidak timbul penumpukan anggaran berulang di masa mendatang.

Kesiapan Eksekusi Mengingat Sisa Waktu Terbatas

Mengingat sisa waktu pelaksanaan APBD TA 2026 yang makin terbatas hingga 31 Desember 2026, seluruh Perangkat Daerah dituntut bekerja cepat namun tetap akuntabel, menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta menjaga kualitas hasil pekerjaan.

Fraksi-fraksi DPRD KBB menegaskan bahwa sikap akhir masing-masing fraksi akan ditentukan setelah mencermati jawaban/penjelasan dari Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat serta hasil pembahasan mendalam pada Rapat Komisi dan Rapat Badan Anggaran.

"Pandangan umum ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat," tegas perwakilan Fraksi DPRD KBB.

(Alben.Manulang)

Pengamanan Sholat Idul Adha 1446 H di Wilayah Hukum Polres Samosir Berjalan Aman dan Lancar

Catatan Redaksi: Artikel ini diterbitkan ulang dengan perbaikan navigasi label, penyesuaian SEO Google, serta pembenahan tampilan foto agar terbaca sempurna demi kenyamanan pembaca.

Samosir I 6 Juni 2025 — Polres Samosir bersama jajaran Polsek Jajaran di wilayah hukumnya menggelar pengamanan kegiatan ibadah Sholat Idul Adha 1446 Hijriah yang berlangsung pada Jumat pagi, 6 Juni 2025, sekira pukul 07.30 WIB. Kegiatan pengamanan ini dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan kepolisian dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat saat menjalankan ibadah.

Kapolres Samosir,AKBP Rina Frillya, S.I.K., memimpin langsung kesiapan personel Polres dan Polsek jajaran dalam pelaksanaan pengamanan di berbagai lokasi pelaksanaan Sholat Idul Adha di seluruh Kabupaten Samosir, dengan mempersiapkan Surat Perintah Tugas Pengamanan.

Sejumlah titik pelaksanaan sholat yang diamankan di antaranya Wilayah Hukum Polsek Pangururan Pengamanan di Mesjid Al-Hasanah Pangururan dengan jumlah jemaah sekitar 250 orang. Hewan kurban terdiri dari 8 ekor lembu dan 4 ekor kambing. Bertindak sebagai khatib, Ustadz Hendra Himawan Manik. Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolsek Pangururan, AKP Bangun Tua Dalimunthe.

Untuk Wilayah Hukum Polsek Simanindo Pelaksanaan sholat berlangsung di halaman Hotel Rodeo dengan jemaah sekitar 200 orang. Hewan kurban terdiri dari 2 ekor lembu dan 20 ekor kambing, dengan penceramah Ustadz Erwansyah. Pengamanan dipimpin oleh Kapolsek Simanindo,AKP Ramadan Siregar, S.H. Sedangkan di Wilayah Hukum Polsek Onan Runggu Sholat digelar di Mesjid Nurul Islam,Desa Tambun Sungkean, diikuti sekitar 70 jemaah. Hewan kurban sebanyak 3 ekor lembu dan 7 ekor kambing. Khatib, Ustadz Syahban. Pengamanan dipimpin Kapolsek Onan Runggu, AKP Marlan Silalahi.

Untuk Wilayah Hukum Polsek Harian, Pengamanan dilakukan di empat titik yakni Mesjid Nurul Huda, Desa Turpuk Sihotang: 100 jemaah, 1 lembu dan 5 kambing, khatib Ustadz Faisal Amin, pengamanan dipimpin Aiptu Jonggi Damanik. Mesjid Nurul Iman, Sihotang: 120 jemaah, 1 lembu dan 8 kambing, khatib Ustadz Riski Riko, S.H., pengamanan dipimpin Aiptu M.J.M. Pasaribu.Mesjid Al Ikhwan, Janji Martahan: 50 jemaah, 1 lembu dan 2 kambing, khatib Ustadz Julkifli, S.Pd., S.E.I.,Pengamanan dipimpin Aipda Lantro Sagala. Mesjid Al Mabarokah,Holbung:50 jemaah, 2 lembu dan 3 kambing, khatib Ustadz Junaidi, pengamanan dipimpin Brigpol Ardiansyah Butarbutar.

Seluruh rangkaian ibadah Sholat Idul Adha di wilayah hukum Polres Samosir dinyatakan selesai pada pukul 08.30 WIB, yang kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan kesehatan hewan telah dilakukan sebelumnya oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Samosir.

PLT Kasi Humas Polres Samosir, Brigpol Gunawan Situmorang, menyampaikan bahwa tujuan dari pengamanan ini adalah untuk memastikan kegiatan ibadah berjalan aman dan tertib tanpa gangguan kamtibmas.Ia juga menambahkan bahwa penyembelihan hewan kurban di beberapa mesjid dilaksanakan secara bertahap.

Mesjid Al-Hasanah Pangururan akan melaksanakan pemotongan pada Sabtu, 7 Juni 2025, dan Mesjid Al Mabarokah Holbung pada Minggu,9 Juni 2025.

“Selama berlangsungnya rangkaian ibadah dan pemotongan hewan kurban, seluruh kegiatan berjalan dengan aman dan baik,” tutup Brigpol Gunawan.

(NR.Sitohang)

Sidang Paripurna DPRD Samosir: P-APBD 2026 & Penyertaan Modal Bank Sumut Rp40,2 Miliar

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sumut dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Samosir, Senin, 21 September 2026.

Jalannya Sidang Paripurna

Rapat dibuka Ketua DPRD Nasip Simbolon, didampingi Wakil Ketua Sarhockel Tamba. Hadir Pabung 0210/TU T. Siringo-ringo, Kasat Intel Polres Samosir, Kepala Cabang Bank Sumut, Staf Ahli Bupati, Asisten, serta pimpinan OPD Pemkab Samosir.

Penyesuaian P-APBD 2026

Perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan pendapatan, menajamkan program belanja, dan mengoptimalkan SiLPA berdasarkan hasil audit BPK atas LKPD Samosir TA 2025.

"P-APBD 2026 disusun mengacu KUA-PPAS yang disepakati. Diharapkan indikator makro pembangunan tercapai sesuai RPJMD 2025–2029," ujar Ariston.

Penyertaan Modal Bank Sumut Capai Rp40,2 Miliar

Berdasarkan PP No.12/2019, Pemkab Samosir menambah penyertaan modal di Bank Sumut. Hingga 2025 telah mencapai Rp40,2 miliar dengan dividen Rp9,9 miliar. Target 2030: Rp49,7 miliar.

"Investasi ini memperkuat PAD untuk pembangunan. Bank Sumut diharapkan lebih optimal mendukung ekonomi masyarakat dan penyaluran kredit produktif," jelas Ariston.

Harapan Pengesahan Tepat Waktu

"Terima kasih kepada DPRD atas kerja sama. Semoga kedua Perda dapat ditetapkan tepat waktu," pungkas Ariston. Ketua DPRD Nasip Simbolon berharap dokumen segera dilengkapi. Pembahasan lanjutan akan berjalan sesuai aturan perundang-undangan.

(NR.Sitohang — Artha-News Samosir)