Minggu, Oktober 18, 2026

Hasil Rakor DPC AJGT Kabupaten Tasikmalaya: Sukarso Resmi Terpilih Jadi Ketua Periode 2026–2029

KABUPATEN TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (AJGT) Kabupaten Tasikmalaya telah berlangsung pada Minggu, 18 Oktober 2026. Rapat yang dihadiri seluruh anggota dan pengurus ini menghasilkan keputusan penting terkait kepemimpinan organisasi untuk periode mendatang.

Melalui proses musyawarah mufakat yang berjalan lancar dan demokratis, seluruh peserta rakor secara bulat menetapkan Bapak Sukarso sebagai Ketua DPC AJGT Kabupaten Tasikmalaya untuk masa bakti periode 2026–2029. Penetapan ini menjadi langkah awal memperkuat barisan kepengurusan AJGT di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam menjaga kebebasan pers dan menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP AJGT Galunggung Tasikmalaya dengan nomor 01/SK/Rakor-DPC/X/2026, tentang Penetapan Ketua DPC Kabupaten Tasikmalaya. Surat keputusan secara resmi menyebutkan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 18 Oktober 2026, Saudara Sukarso ditetapkan sebagai Ketua DPC definitif Kabupaten Tasikmalaya dan berhak menjalankan tugas serta wewenang sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Dalam sambutannya setelah dilantik, Sukarso menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia berkomitmen memperkuat kebersamaan antar-anggota, meningkatkan kualitas jurnalisme yang etis dan bertanggung jawab, serta menjadikan AJGT sebagai organisasi yang semakin solid dan profesional. "Kita harus hadir sebagai mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah daerah, sekaligus pelindung kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat dan berimbang," ujar Sukarso.

Selanjutnya, berbagai program kerja yang telah direncanakan akan segera dimasifkan. Pengawalan terhadap isu-isu publik yang menyangkut kepentingan luas masyarakat, seperti transparansi pengelolaan Dana BOS di setiap satuan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah, serta pengawasan jalannya pembangunan daerah yang tepat sasaran dan akuntabel, akan menjadi fokus utama pengurus baru.

Keluarga Besar DPP AJGT Galunggung Tasikmalaya turut menyampaikan ucapan selamat dan sukses yang tulus kepada Bapak Sukarso dalam memimpin DPC AJGT Kabupaten Tasikmalaya periode 2026–2029. Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, membawa organisasi semakin jaya, dipercaya masyarakat, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Tasikmalaya.

(Red)

15 Ruas Jalan Bandung Barat Resmi Rampung Diperbaiki Oktober 2026, Ini Daftar Lengkapnya

BANDUNG BARAT — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara resmi mengumumkan bahwa 15 ruas jalan telah selesai diperbaiki per Oktober 2026. Dengan capaian ini, total ruas jalan yang rampung sepanjang tahun 2026 mencapai 26 dari keseluruhan target 34 ruas.

Program peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat tahun ini dijalankan dengan total anggaran sebesar Rp69,22 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk menangani 34 ruas jalan dan 1 jembatan yang tersebar di berbagai kecamatan, mencakup wilayah utara hingga selatan Kabupaten Bandung Barat.

Data Realisasi Perbaikan Jalan KBB 2026

Keterangan Detail

Total Anggaran Rp69,22 miliar

Target Pekerjaan 34 ruas jalan + 1 jembatan

Selesai Per Oktober 2026 15 ruas

Total Selesai Sepanjang 2026 26 ruas

Masih Dalam Pengerjaan 8 ruas

15 Ruas Jalan yang Resmi Rampung Oktober 2026

Berikut daftar lengkapnya:

1. Jalan Ciririp–Bangsaya–Buninagara (batas Ciwidey)

2. Jalan Gununghalu–Datarpuspa

3. Jalan Cikaramat–Lembang

4. Jalan Celak–Sodong

5. Jalan Cijenuk–Puncaksari/Pasirpogor

6. Jalan Maribaya–Puncak Eurad

7. Jalan Kebun Kalapa–Pasircalung (pekerjaan lanjutan)

8. Jalan H. Gofur–Pakuhaji (pekerjaan lanjutan)

9. Jalan Rancapanggung–Cikadu

10. Jalan Simpang Tagogapu–Salakuning

11. Rehabilitasi Jalan Cililin–Budiharja

12. Rehabilitasi Jalan Malaka–Cijenuk

13. Rehabilitasi Jalan Rancapanggung–Ugrem

14. Jalan Boscha–Wangunsari

15. Jalan Padaasih–batas Cimahi

Jalur-jalur tersebut merupakan penghubung antarkawasan yang strategis, sangat krusial untuk kelancaran mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, kegiatan perdagangan, serta akses menuju kawasan wisata di Bandung Barat.

Daftar Lengkap Program Perbaikan Jalan KBB 2026

Selain 15 ruas yang telah rampung, berikut daftar lokasi yang masuk dalam rencana perbaikan tahun ini:

Batujajar: Rehabilitasi Jalan Selacau–Lagadar; Jalan Cangkorah–batas Leuwigajah, Kota Cimahi

Cihampelas: Jalan Cihampelas–Jalan Sayuran

Cililin: Jalan Cililin–Sukatani; perbaikan badan jalan dan pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Nanggerang–Karyamukti

Cipeundeuy: Jalan Nanggeleng–Sirnaraja

Cisarua: Rehabilitasi Jalan Jambudipa–Mekarwangi (batas Cimahi); Jalan SPN–Kertawangi

Lembang: Rehabilitasi Jalan Cilumber–Cikole; Jalan Cikole–Cikarumbi; Jalan Langensari–Medu–Dago; Jalan Maribaya–Patrol

Ngamprah: Rehabilitasi jalan di Kampung Campakar RW 12 dan Kampung Cilengkrang RW 07; Rehabilitasi Jalan Somawinata RW 01, 02, 07, dan 17; Jalan Mekarsari–Cilame; Jalan H. Gofur–Cibatu

Parongpong: Jalan Cihanjuang–batas Gegerkalong, Kota Bandung

Rongga: Jalan Rongga–Cipari

Saguling: Jalan Purabaya–Jati (Batujajar)

Jembatan: Jembatan Rawabogo

Pernyataan Bupati Bandung Barat

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan perbaikan jalan merupakan upaya pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat yang selama bertahun-tahun menantikan kondisi jalan lebih baik.

"Alhamdulillah, satu per satu ruas jalan yang selama ini dinantikan masyarakat mulai bisa kita perbaiki," ujar Jeje.

Ia mengakui masih banyak jalan yang membutuhkan penanganan, sebagian bahkan telah bertahun-tahun belum diperbaiki. Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan. Karena itu, Pemkab Bandung Barat mengoptimalkan anggaran daerah sekaligus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan kementerian terkait agar perbaikan menjangkau lebih banyak wilayah.

"Kami menyadari belum semua jalan bisa diperbaiki tahun ini. Namun, ikhtiar tidak akan berhenti. Kami terus berupaya agar perbaikan bisa dilakukan secara bertahap dan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," kata Jeje.

Pekerjaan Dikawal Hingga Akhir 2026

Pemkab Bandung Barat menyatakan pekerjaan pada ruas yang masih berjalan akan dikawal hingga akhir 2026. Pemerintah daerah juga menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi jalan di lapangan.

Jeje berharap perbaikan jalan dapat memperlancar aktivitas warga, mendukung distribusi hasil pertanian dan kegiatan ekonomi, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bandung Barat.

(Ari.M)

Krisis Air Tasikmalaya: Pemuda PUI Salurkan Air Bersih

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS — Ribuan warga Kota Tasikmalaya yang terdampak krisis air bersih akibat bencana kekeringan berkepanjangan akhirnya mendapat pertolongan. Pengurus Daerah (PD) Pemuda Persatuan Umat Islam (PUI) Kota Tasikmalaya menyalurkan bantuan total 15.000 liter air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.

Informasi mengenai distribusi bantuan kekeringan ini disampaikan langsung oleh Perwakilan Pemuda PUI Kota Tasikmalaya, Gunawan, kepada redaksi ARTHA-NEWS pada Minggu (18/10/2026).

Daftar Kecamatan di Tasikmalaya yang Menerima Bantuan Air

Aksi kemanusiaan ini telah dimulai sejak Kamis, 15 Oktober 2026. Pemuda PUI menargetkan penyaluran pasokan air bersih ini akan mencakup 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya secara bertahap. Langkah taktis ini diambil guna memastikan seluruh warga yang mengalami krisis air akibat kemarau dapat terakomodasi dengan baik.

Hingga Sabtu (17/10/2026), distribusi bantuan air bersih telah berhasil sampai di dua wilayah prioritas:

- Kecamatan Purbaratu

- Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu

Selanjutnya, tim relawan di lapangan akan segera bergerak menyalurkan bantuan ke Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Tawang, serta titik-titik pemukiman lain yang dilaporkan mengalami kekeringan paling parah.

Komitmen Pemuda PUI Mengatasi Kekeringan Tasikmalaya

Program ini lahir dari keprihatinan mendalam organisasi melihat kesulitan warga yang kian sulit mengakses air bersih untuk kebutuhan sanitasi harian. Pemuda PUI berkomitmen penuh untuk meringankan beban finansial maupun fisik masyarakat dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

"Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan manfaat bagi sesama," ujar Gunawan, mewakili seluruh kader yang bertugas di lapangan.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada para senior PUI serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung kelancaran program sosial ini. Dukungan kolektif yang kuat sangat dibutuhkan agar distribusi pasokan air dapat terus berjalan lancar.

Lokasi Posko Donasi Air Bersih Tasikmalaya

Penyaluran air bersih akan terus dilakukan secara berkala menyesuaikan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan. Bagi para donatur atau masyarakat yang ingin berkolaborasi mendukung pasokan air bersih berkelanjutan, silakan datang langsung ke pusat informasi:

Alamat Sekretariat: PD Pemuda PUI Kota Tasikmalaya

Lokasi: Jl. Cinehel No.18, Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Semoga aksi nyata ini menjadi solusi di tengah bencana kekeringan, dan semoga kondisi pasokan air bersih di Tasikmalaya segera kembali normal.

(Redaksi Artha-News)

Inovatif! Mobil Dinas Bupati Samosir BB 1 C Kini Resmi Bisa Dipakai Gratis untuk Pernikahan Warga

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Sebuah terobosan berbasis pelayanan publik dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Samosir Nomor 40 Tahun 2026, kendaraan dinas jabatan Bupati berpelat nomor BB 1 C kini secara resmi dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai mobil pengantin dalam pesta pernikahan.

Kebijakan ini menjadikannya salah satu langkah progresif di Sumatra Utara yang membuka akses aset resmi pejabat daerah untuk kepentingan sosial warga secara gratis, resmi, dan terukur.

Lahir dari Kebutuhan Nyata Masyarakat

Bagi masyarakat Samosir, pesta pernikahan bukan sekadar seremoni belaka. Di balik sebuah pesta, terdapat nilai adat yang dijalankan serta kebersamaan yang terus dijaga dalam kehidupan masyarakat.

Melalui kebijakan yang diinisiasi oleh Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, kendaraan dinas BB 1 C yang selama ini lekat dengan tugas kedinasan, kini hadir dengan fungsi sosial yang lebih dekat dan bermakna. Langkah ini diambil guna mendukung pelaksanaan kegiatan adat serta meringankan beban transportasi hajatan pernikahan warga di tanah Samosir.

Penggunaan Perdana Langsung Dirasakan Warga

Manfaat dari regulasi ini langsung dirasakan oleh pasangan Freddy Tua Sinabutar dan Irawaty Sitanggang yang melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan. Kendaraan dinas Bupati Samosir tersebut digunakan sebagai mobil pengantin yang mengantar kedua mempelai menuju hari bahagia mereka.

Penggunaan perdana tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat menyentuh langsung aspek sosial kemasyarakatan secara riil.

Syarat dan Cara Mengajukan Permohonan

Fasilitasi penggunaan kendaraan dinas BB 1 C ini diberikan secara gratis bagi warga Kabupaten Samosir yang memenuhi syarat. Berikut prosedurnya:

- Mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati Samosir melalui perangkat daerah pengelola aset

- Melampirkan identitas pemohon, keterangan waktu dan lokasi penggunaan, nomor kontak yang dapat dihubungi, serta salinan undangan pernikahan resmi

- Permohonan wajib diajukan paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal pernikahan untuk proses verifikasi kelayakan rute dan jadwal

Penggunaan kendaraan dilaksanakan di luar hari kerja, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Pemerintah daerah juga tetap mempertimbangkan ketersediaan kendaraan, anggaran operasional, faktor keselamatan, serta ada tidaknya kebutuhan kedinasan yang mendesak. Selama digunakan, kendaraan akan dikemudikan oleh sopir resmi dan didampingi pegawai yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.

Kebijakan ini menegaskan bahwa aset daerah dapat dimanfaatkan secara luas untuk kepentingan sosial masyarakat, selama dikelola dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel.

(NR.Sitohang)

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Samosir

Sabtu, Oktober 17, 2026

Proyek Rp12,2 Miliar Dihentikan Warga, Dinas Bina Marga Tasikmalaya Dinilai Lemas — AJGT Minta Intervensi Gubernur Jabar

TASIKMALAYA, Artha-News.com — Proyek pekerjaan berkala di ruas Jalan Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja — Jalan Jaksa Agung R. Suprapto (Lingkar Utara) Kota Tasikmalaya senilai Rp12.232.778.247 dihentikan sementara oleh warga setempat pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Langkah tegas ini diambil setelah pelaksanaan proyek dinilai menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat tanpa adanya sosialisasi maupun pemberitahuan sebelumnya dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.

Berdasarkan papan informasi resmi yang terpasang di lokasi, proyek ini dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V Ciamis. Kontrak ditandatangani pada 1 September 2026 dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Multi Daya, dengan pengawasan dari konsultan pengawas PT. Lima Pilar Persada KSO bersama PT. Puri Dimensi dan PT. Bima Purna Karsa. Sumber dana berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.

Galian C Tanpa Sosialisasi, Air Meluap Masuk Rumah Warga

Aksi kritis warga dipicu oleh dugaan kurang profesionalnya pihak pelaksana dalam menjalankan proyek. Sejak awal pengerjaan, warga sekitar belum menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sosialisasi, maupun penjelasan mengenai dampak yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut — khususnya kegiatan pengambilan material tanah atau yang dikenal sebagai Galian C.

Berdasarkan keterangan resmi tokoh masyarakat setempat pada Jumat malam, warga telah menghentikan sementara pekerjaan tersebut terkait belum jelasnya rencana tata letak atau site plan. Warga juga telah melakukan audiensi dengan perwakilan pelaksana proyek. Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa kegiatan pengambilan material yang berlangsung telah menyebabkan saluran air terhambat, sehingga air meluap dan masuk ke beberapa rumah warga di sekitar lokasi.

"Sebelum memulai pekerjaan, seharusnya ada sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada masyarakat. Tujuannya agar aspirasi warga dapat ditampung dan dituangkan dalam berita acara, termasuk mekanisme kompensasi jika terjadi dampak kerugian akibat proyek ini," ungkap tokoh masyarakat setempat di lokasi Jalan KH. Tubagus Abdullah.

Baca juga:

- Proyek Drainase Jalan Raya JB Tasikmalaya Diprotes Warga — Akses Usaha Tertutup dan Standar K3 Dipertanyakan

- Imbas Proyek Drainase Tasikmalaya — Toko Lumpuh & K3 Disorot

Pemberitaan Diabaikan, Direksi Keet Tak Berfungsi, Anggaran Dipertanyakan

Sebelumnya, awak media Artha-News bersama Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (AJGT) telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Dinas Bina Marga serta pihak pelaksana proyek. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan yang memadai.

Padahal, keberadaan direksi keet sebagai kantor perwakilan di lapangan merupakan kewajiban yang sudah dianggarkan dalam pagu proyek. Untuk proyek senilai Rp12,2 miliar, alokasi direksi keet yang wajar berkisar antara Rp60 juta hingga Rp180 juta. Masyarakat mempertanyakan: Anggaran tersebut digunakan untuk apa jika tidak berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pengaduan warga?

Ketua Umum AJGT menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan dan komunikasi tertulis sejak awal proyek berjalan. Namun sikap Dinas Bina Marga yang hanya melemparkan tanggung jawab kepada pihak pelaksana dinilai tidak tepat dan mengindikasikan sikap cuci tangan.

"Kita sudah diskusi dengan beberapa rekan lembaga lainnya. Berencana akan lakukan audensi ke DPRD, dan jika hak-hak warga tidak terpenuhi alias hanya omong kosong (Omon-Omon),kita akan ajak warga kembali bersama-sama menyerahkan aspirasi di DPRD. Setelah itu, sesi keduanya kita akan adakan aksi demo secara damai," tambah Ketua Umum AJGT.

Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Ucapkan Wilujeng Milangkala ke-25: Pendidikan Semakin Maju, Unggul, dan Berakhlak

KOTA TASIKMALAYA, Artha-News.com — Keluarga Besar Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya turut menyampaikan ucapan selamat milangkala atau hari jadi Kota Tasikmalaya yang ke-25, pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Ucapan resmi ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Dr. H. Rojab Riswan Taufik, S.Sos., M.Si., sebagai bagian dari partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam merayakan momen bersejarah bagi warga Kota Santri.

Dalam momentum yang penuh makna ini, Dr. H. Rojab Riswan Taufik menyampaikan harapan mendalam agar di usia yang telah menginjak seperempat abad ini, Kota Tasikmalaya terus berkembang pesat dan semakin maju di segala bidang. Beliau menegaskan bahwa dunia pendidikan memegang peran yang sangat strategis dan krusial dalam menyukseskan tema besar pembangunan daerah, yaitu "Tasik Maju", karena kualitas sumber daya manusia adalah kunci utama kemajuan sebuah daerah.

Komitmen Memajukan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter

Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan mutu serta pemerataan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat di Kota Santri. Semangat ini diselaraskan dengan upaya internalisasi nilai-nilai luhur budi pekerti, guna mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan berkarakter kuat, sejalan dengan visi Tasik Maju dan BerAKHLAK.

"Selamat Milangkala Kota Tasikmalaya yang ke-25. Langkah Santun, Jiwa Tangguh — Menuju Tasik Maju! Semoga di usia perak ini, kualitas pendidikan di Kota Tasikmalaya semakin maju, kompetitif, unggul, dan mampu melahirkan generasi emas yang berakhlak mulia, berilmu luas, serta bermanfaat bagi nusa dan bangsa," ujar Dr. H. Rojab Riswan Taufik dalam pernyataan resminya.

Sinergi Bersama Membangun Masa Depan Pendidikan Tasikmalaya

Lebih lanjut, beliau mengajak seluruh elemen penyelenggara pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik dan kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, hingga orang tua wali untuk bersinergi dan berkolaborasi secara aktif. Transformasi pendidikan digital, peningkatan kompetensi pendidik, serta penguatan karakter berbasis kearifan lokal menjadi fokus utama Dinas Pendidikan dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks.

Dengan sinergi yang kuat dan kerja sama dari berbagai pihak, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya optimis mampu membawa perubahan positif yang berdampak nyata dan langsung dirasakan kesejahteraan masyarakat luas. Peringatan hari jadi ke-25 ini menjadi momentum refleksi sekaligus pemicu semangat untuk terus berinovasi demi terwujudnya Tasikmalaya yang semakin maju, beradab, dan sejahtera.

TASIK MAJU — Langkah Santun, Jiwa Tangguh

Hormat kami,

Dr. H. Rojab Riswan Taufik, S.Sos., M.Si.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

Reporter: Jay Kuncir Panjaitan (Staf Redaksi) / Arya Siloka (Korwilnas)

Redaksi Artha-News

HUT Ke-25 Tasikmalaya Memanas: Massa Cipayung Plus Bobol Balai Kota, Tuntut Pemakzulan Pemerintah Daerah

TASIKMALAYA (Artha News) — Peringatan Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya yang jatuh pada Jumat (16/10/2026) berubah menjadi gelombang protes besar-besaran yang berujung ricuh di Kompleks Balai Kota Tasikmalaya. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus bersama Poros Pelajar se-Kota Tasikmalaya akhirnya menerobos masuk ke kawasan pemerintahan, setelah upaya menemui pimpinan daerah tak mendapat tanggapan.

Aksi bertajuk "Refleksi 25 Tahun Kota Tasikmalaya" digerakkan oleh empat organisasi kemahasiswaan utama: Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Sejak pukul 13.00 WIB, massa telah berkumpul di Pos Polisi Masjid Agung sebelum bergerak menuju Balai Kota untuk melakukan audit sosial atas jalannya pemerintahan daerah selama ini.

Ketegangan Memuncak, Balai Kota Diterobos

Ketegangan semakin memanas saat gerbang Balai Kota terkunci rapat dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian berbarengan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di tengah kepulan asap hitam dari pembakaran ban bekas, kekecewaan mahasiswa memuncak karena Wali Kota maupun pimpinan DPRD tak kunjung hadir menerima aspirasi.

Puluhan mahasiswa akhirnya nekat memanjat dinding benteng kompleks Balai Kota. Sebagian lainnya yang bergerak ke pintu belakang berhasil memecahkan pintu kaca utama dan merangsek masuk ke area dalam gedung pemerintahan.

Sesampainya di dalam, massa langsung menuju ruangan kerja Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Candra. Karena kedua ruangan terkunci rapat, mahasiswa kemudian menduduki ruangan Staf Ahli di sebelahnya.

Koordinator Lapangan Aksi, Teni Ramdani, menegaskan kekecewaan mendalam atas sikap pimpinan daerah yang dinilai kerap menghindar dari aspirasi masyarakat. Secara terbuka, ia melontarkan wacana pemakzulan terhadap kepemimpinan Viman-Diky yang dianggap belum memenuhi harapan masyarakat selama hampir dua tahun menjabat.

Catatan Kritis: Rapor Merah RPJMD 2025–2029

Aksi besar ini didasari kajian mendalam terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya 2025–2029. Berikut poin-poin sorotan utama:

Pendidikan & Kesehatan

Masih terasa ketimpangan fasilitas sekolah di wilayah pinggiran seperti Purbaratu dan Tamansari. Birokrasi pengajuan beasiswa berbelit, serta penanganan stunting dinilai belum menyentuh akar masalah dan terkesan seremonial.

Lingkungan & Infrastruktur

Kota Tasikmalaya kini berada dalam kondisi darurat sampah akibat TPA Ciangir yang beroperasi melebihi kapasitas. Maraknya tempat pembuangan sampah liar juga belum tertangani. Di sisi lain, sistem drainase yang buruk menyebabkan banjir genangan kerap terjadi di berbagai titik kota saat curah hujan tinggi.

Ekonomi & Fiskal Daerah

Defisit APBD Kota Tasikmalaya tercatat mencapai Rp31,25 miliar per pertengahan 2026. Mahasiswa menuding adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame, parkir, dan restoran yang belum tertangani optimal oleh BPKPD dan Bappelitbangda.

Kebijakan Sosial & Ekonomi Rakyat

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan HZ Mustofa dan Cihideung dinilai represif karena mengorbankan mata pencaharian warga demi estetika kota. Sementara itu, perizinan ritel modern dianggap terlalu longgar dan semakin menggerus keberadaan toko kelontong skala kecil milik warga lokal.

Tuntutan Aliansi Cipayung Plus

Melalui aksi ini, aliansi menyampaikan desakan tegas kepada seluruh elemen pemangku kebijakan:

Kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya:

- Segera lakukan perombakan kepala OPD yang gagal mencapai Indikator Kinerja Utama

- Hentikan sementara proyek fisik non-prioritas demi efisiensi anggaran daerah

- Tetapkan moratorium izin pendirian minimarket/ritel modern baru

Kepada Kepolisian Resor Tasikmalaya:

- Kurangi pendekatan represif terhadap warga yang menyampaikan aspirasi

- Tindak tegas keberadaan geng motor dan peredaran miras oplosan

- Bentuk tim khusus untuk mengusut dugaan korupsi proyek infrastruktur daerah

Kepada DPRD Kota Tasikmalaya:

- Berhenti menjadi sekadar "stempel" kebijakan eksekutif

- Gunakan hak interpelasi dan hak angket untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh dan transparan

Situasi Terkini: Hingga berita ini diturunkan, kondisi di sekitar Balai Kota Tasikmalaya mulai berangsur kondusif namun tetap dipantau ketat oleh pihak berwenang. Masyarakat menanti respons resmi dari Pemerintah Kota Tasikmalaya atas tuntutan yang disampaikan di momen istimewa peringatan 25 tahun berdirinya kota ini.

(Jay Kuncir/ Arya Siloka Korwilnas)

Dansubdenpom III/2-2 Tasikmalaya Kapten CPM Budy Hadyanto Hadiri Peringatan Milangkala ke-25 Kota Tasikmalaya di Pemkot

KOTA TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM – Komandan Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) III/2-2 Tasikmalaya, Kapten CPM Budy Hadyanto, menghadiri upacara peringatan Wilujeng Milangkala ke-25 Kota Tasikmalaya. Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan di Lapangan Bale Kota Tasikmalaya, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Dalam kesempatan yang berbahagia tersebut, Kapten CPM Budy Hadyanto tampil berwibawa mengenakan pakaian adat Sunda berwarna putih bersih, lengkap dengan iket kepala khas masyarakat Sunda. Beliau duduk di barisan terdepan bersama unsur Forkopimda Kota Tasikmalaya, antara lain Penjabat Wali Kota Tasikmalaya, Komandan Kodim 0612/Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya Kota, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Kehadiran Komandan Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya menjadi bukti nyata sinergitas jajaran TNI Angkatan Darat, khususnya Korps Polisi Militer, bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah di usia ke-25 tahun berdirinya Kota Tasikmalaya.

Mengusung tema "Langkah Santun Jiwa Tangguh", peringatan Milangkala ke-25 Kota Tasikmalaya diikuti oleh ratusan peserta yang datang dari berbagai elemen masyarakat. Hadir dalam upacara ini para ASN Pemkot Tasikmalaya, personel aktif TNI dan Polri, pelajar dari berbagai tingkatan sekolah, anggota Gerakan Pramuka, hingga unsur organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Tasikmalaya.

"Kehadiran Subdenpom III/2-2 dalam peringatan Milangkala ini adalah wujud dukungan tulus dan sinergitas erat antara TNI Angkatan Darat dengan Pemerintah Daerah. Di usia yang ke-25 tahun ini, Kota Tasikmalaya harus semakin maju, tangguh dalam menghadapi tantangan, santun dalam berperilaku, dan tetap aman bagi seluruh warga. Polisi Militer Angkatan Darat siap terus bersinergi menjaga ketertiban bersama seluruh pemangku kepentingan," ujar Kapten CPM Budy Hadyanto di sela-sela rangkaian acara.

Sinergi Kuat Antara Pom AD dan Pemkot Tasikmalaya

Sebagai Komandan Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya yang baru saja menjabat, Kapten CPM Budy Hadyanto dikenal sangat aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Forkopimda di wilayah hukumnya. Kehadirannya dalam agenda resmi Pemkot Tasikmalaya ini semakin mempertegas kedekatan hubungan serta semakin kokohnya kerja sama antara Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Upacara peringatan Milangkala berjalan dengan lancar, khidmat, dan penuh semangat kebersamaan. Setelah rangkaian upacara di Lapangan Bale Kota selesai, acara dilanjutkan dengan kegiatan ramah tamah dan pertukaran sapa di Pendopo Bale Kota Tasikmalaya.

Laporan: Tim Artha News Tasikmalaya

Reporter: Jay Kuncir Panjaitan (Staf Redaksi) / Arya Siloka (Korwilnas)

Pangandaran Krisis Air Bersih, Ketua DPRD Minta Milangkala ke-14 Digelar Sederhana

PANGANDARAN, Artha News — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, H. Asep Noordin, meminta perayaan Milangkala Hari Jadi ke-14 Kabupaten Pangandaran digelar secara sederhana dan hemat. Imbauan ini disampaikan mengingat masyarakat saat ini sedang menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan di sejumlah wilayah kabupaten.

Pernyataan tersebut disampaikan secara resmi pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam pernyataannya, Asep Noordin menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak menolak esensi perayaan hari jadi daerah. Namun, empati terhadap warga yang sedang kesulitan mendapatkan akses air bersih harus menjadi pertimbangan utama, terutama dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari uang rakyat.

Milangkala Sebagai Momentum Evaluasi Pembangunan

Menurut Asep, peringatan Milangkala tidak boleh sekadar menjadi rutinitas seremonial tahunan yang menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Hari Jadi ke-14 yang jatuh pada Oktober 2026 ini justru harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh atas perjalanan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom sejak tahun 2012 silam.

"Peringatan ini harus membawa manfaat nyata, mulai dari ajang promosi produk lokal, pelestarian kekayaan budaya daerah, hingga merumuskan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran ke depan," ujar Asep Noordin dalam pertemuan dengan awak media.

Rangkaian kegiatan rakyat seperti karnaval budaya dan pesta masyarakat tetap diperbolehkan berjalan. Namun, kemegahan sebuah perayaan daerah tidak boleh diukur dari seberapa besar anggaran APBD yang dikeluarkan. Kesederhanaan dan kebermanfaatan nyata bagi warga harus menjadi tolok ukur utama setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Pentas Musik Boleh Digelar Asal Sepenuhnya Didanai Sponsor

Terkait adanya rencana pentas musik atau konser hiburan dalam rangkaian Milangkala, Ketua DPRD memberikan lampu hijau dengan syarat ketat. Kegiatan tersebut diperbolehkan sepanjang sepenuhnya dibiayai oleh pihak ketiga melalui sponsor dan tidak membebani APBD sedikit pun.

"Selama tidak menggunakan dana rakyat, silakan saja berjalan. Namun penyelenggara tetap wajib menjaga kesederhanaan dan memastikan dampak ekonominya langsung dirasakan oleh pedagang dan warga sekitar lokasi," tegasnya.

Penanganan Krisis Air Bersih Tetap Jadi Prioritas Utama

DPRD berharap Milangkala tetap mampu mengangkat citra pariwisata sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan pedagang lokal. Namun di sisi lain, pemerintah daerah diminta tidak melupakan urgensi penanganan krisis air bersih yang saat ini sedang dialami warga di beberapa kecamatan.

Kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih, harus tetap ditempatkan sebagai prioritas tertinggi di atas agenda seremonial apa pun. Harapannya, perayaan yang sederhana namun bermakna ini menjadi cerminan kepekaan pemerintah daerah terhadap kondisi riil warga.

(Artha News / UG)

Polres Banjar Musnahkan 2.400 Botol Miras Sitaan di Pataruman

BANJAR, Artha-News — Sebanyak 2.400 botol minuman keras hasil Operasi Antik Lodaya 2026 resmi dimusnahkan di halaman Mapolres Banjar, Sabtu (17/10/2026). Ribuan botol miras tersebut merupakan hasil sitaan dari penggerebekan gudang penyimpanan di Lingkungan Babakansari, Kelurahan Pataruman, pada Jumat (16/10/2026) malam melalui operasi gabungan aparat kepolisian bersama warga.

Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 hingga 10.30 WIB ini dihadiri langsung oleh Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., Wali Kota Banjar Ir. H. Sudarsono, Wakapolres, jajaran pejabat Polres Banjar, Sekretaris Daerah, sejumlah pejabat pemerintah kota, Ketua Front Persaudaraan Islam (FPI) Banjar, serta perwakilan masyarakat.

Secara total, terdapat 200 dus berisi 2.400 botol miras dari enam merek yang dimusnahkan. Rinciannya: Anggur Ginseng 69 dus, Arak Orang Tua 45 dus, Atlas 22 dus, Anggur Merah 23 dus, Kawa Kawa 21 dus, dan Intisari 20 dus.

Pemusnahan diawali dengan laporan Kapolres dan penandatanganan berita acara. Kapolres bersama unsur Forkopimda dan perwakilan masyarakat kemudian melakukan pemusnahan secara simbolis, setelah itu seluruh botol dilindas menggunakan alat berat hingga hancur.

Komitmen Polres Banjar Berantas Peredaran Miras

Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menegaskan bahwa pemusnahan ini bukan sekadar menghilangkan barang bukti, melainkan bentuk nyata komitmen kepolisian dalam menekan peredaran minuman keras di Kota Banjar. Dukungan masyarakat dinilai sangat penting agar upaya ini berdampak nyata di lingkungan.

"Pemusnahan ini bukan sekadar menghilangkan barang bukti, tetapi juga menjadi bentuk komitmen untuk menekan peredaran minuman keras di Kota Banjar. Kami berharap upaya ini mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat sehingga lingkungan tetap aman dan generasi muda terlindungi dari dampak buruk miras," ujar Kapolres.

Senada dengan itu, Wali Kota Banjar Ir. H. Sudarsono mengapresiasi langkah tegas tersebut. Menurutnya, menjaga keamanan dan kenyamanan kota memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas.

Peran Aktif Masyarakat Kunci Keberhasilan Penindakan

Keberhasilan pengungkapan gudang penyimpanan miras di Pataruman tidak lepas dari partisipasi warga yang memberikan informasi dan terlibat langsung dalam operasi gabungan pada Jumat malam sebelumnya. Temuan sekitar 200 dus miras di sebuah rumah warga kawasan Babakansari menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat memegang peran krusial dalam mengungkap aktivitas yang meresahkan lingkungan.

Kerja sama semacam ini diharapkan terus terbangun agar informasi mengenai peredaran miras dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Lebih dari sekadar memusnahkan ribuan botol, kegiatan ini menjadi penegasan bahwa penindakan harus berjalan beriringan dengan kesadaran masyarakat agar peredaran miras tidak berulang dan dampaknya dapat ditekan secara berkelanjutan.

Melalui pemusnahan 2.400 botol miras tersebut, Polres Banjar bersama pemerintah daerah dan masyarakat menegaskan komitmen untuk menjaga Kota Banjar tetap aman dan kondusif. Tantangan ke depannya adalah memastikan upaya ini konsisten dan berkelanjutan, sehingga peredaran minuman keras dapat ditekan secara signifikan dan lingkungan yang lebih sehat dapat dirasakan oleh seluruh warga.

(Kabiro Banjar — Rena Yusnita / Artha-News)