Dinilai Amburadul, Papan Proyek Revitalisasi SDN 3 Sukaratu Rp1,3 Miliar Disorot AJGT

TASIKMALAYA, Artha-News — 15 Oktober 2026 — Sebuah dokumentasi lapangan memperlihatkan kondisi papan informasi proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 3 Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.339.885.318. Papan yang seharusnya menjadi sarana informasi publik justru terpasang seadanya, diikat dengan tali rafia, dan berada di belakang tumpukan material bekas di lingkungan sekolah.

 

"Ini papan proyek atau papan peringatan? Sangat tidak layak. Seolah tidak ada yang bertanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan," tegas perwakilan AJGT DPC Kabupaten Tasikmalaya.

 

Sejumlah Temuan yang Disorot

 

1. Nama Kegiatan Terpotong, Informasi Tidak Lengkap

Masyarakat tidak mengetahui secara pasti rincian penggunaan anggaran senilai Rp1,3 miliar tersebut. Papan hanya menuliskan "Revitalisasi Satuan Pendidik..." dan terpotong. Ketidaklengkapan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi program yang dibiayai uang negara.

 

2. Identitas Pelaksana Tidak Jelas, Hanya Tertulis "P2SP"

Papan informasi hanya mencantumkan singkatan "P2SP" tanpa menyebutkan nama lengkap ketua, anggota, maupun alamat yang dapat dihubungi. Perlu diketahui, P2SP adalah singkatan dari Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan, yaitu unsur yang dibentuk dari lingkungan satuan pendidikan untuk melaksanakan pekerjaan secara swakelola.

 

Namun berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui secara jelas siapa penanggung jawab pengelolaan anggaran negara tersebut. Ketidakjelasan identitas dinilai berpotensi menghambat jalur pertanggungjawaban apabila pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.

 

3. Tidak Tercantum Nama Konsultan Perencana dan Pengawas

Papan informasi tidak mencantumkan siapa konsultan perencana maupun konsultan pengawas pekerjaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang menjamin spesifikasi teknis dan kualitas pelaksanaan di lapangan? Tanpa pengawasan independen, dikhawatirkan mutu bangunan tidak terjamin.

 

4. Penempatan Papan Mengabaikan Standar Keselamatan

Papan informasi diletakkan di area yang berantakan tanpa penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), padahal lokasi tersebut merupakan lingkungan sekolah dasar tempat siswa belajar setiap hari. Kondisi ini dinilai tidak mencerminkan kepedulian terhadap keselamatan anak-anak.

 

AJGT Minta Audit dan Transparansi RAB

 

Merespons temuan ini, AJGT DPP Tasikmalaya mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk segera melakukan peninjauan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek ini.

 

"Masyarakat berhak mengetahui rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, nama lengkap ketua dan anggota P2SP, serta identitas konsultan pengawas. Jangan sampai anggaran Rp1,3 miliar yang seharusnya untuk peningkatan fasilitas pendidikan anak-anak justru tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas perwakilan AJGT.

 

Upaya Konfirmasi Redaksi

 

Sesuai Kode Etik Jurnalistik, Redaksi Artha-News telah berupaya meminta tanggapan resmi kepada Kepala Sekolah SDN 3 Sukaratu dan pihak terkait. Hingga berita ini diturunkan, tanggapan belum diterima. Ruang konfirmasi tetap terbuka dan penjelasan pihak terkait akan dimuat apabila telah diperoleh.

 

Reporter: Ari Arya Siloka / Jey Panjaitan

Sumber: Dokumentasi Lapangan & Pernyataan Resmi AJGT

 

 

Peringatan Tak Diindahkan, Pemkab Samosir Hentikan Kembali Operasional Dua Gedung Usaha

Artha‑News.com

Samosir, (11/11/2026) – Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan, tetapi tetap menjalankan aktivitas usahanya. Tindakan nyata ini dilakukan demi menegakkan hukum daerah serta memastikan semua pihak patuh pada regulasi yang berlaku. Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang‑undangan di Kabupaten Samosir pun bergerak melakukan penertiban pada hari Rabu (11/11/2026). Sasarannya adalah dua bangunan tempat usaha yang sebelumnya sudah diperingatkan untuk tutup sementara, namun kedapatan membandel tetap beroperasi tanpa merampungkan izin mereka.

 

Operasi penertiban di lapangan ini dikawal langsung oleh jajaran pejabat daerah. Tampak hadir Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, serta Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho beserta personel tim terpadu lainnya.

 

Dalam jalannya eksekusi penertiban, tim gabungan kembali menempelkan stiker segel penghentian operasional di lokasi. Langkah ini menjadi peringatan lanjutan sekaligus sinyal keras bahwa tidak ada ruang bagi aktivitas niaga sebelum mengantongi dokumen legalitas resmi. Tim terpadu juga memberikan atensi serius bahwa tindakan mencopot, merusak, atau memindahkan stiker pengumuman tersebut secara ilegal merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bisa memicu sanksi yang jauh lebih berat, termasuk penutupan tempat usaha secara permanen.

 

Aksi penegakan ini sekaligus menggarisbawahi aturan main bahwa status pengurusan izin yang masih berjalan tidak legal dijadikan alasan bagi pemilik untuk curi‑curi kesempatan beroperasi. Selama lembar persetujuan belum sah diterbitkan oleh dinas terkait, maka segala aktivitas di dalam gedung wajib dibekukan. Pihak Pemkab Samosir pada dasarnya tetap akomodatif dan memberikan waktu luang bagi para investor untuk membereskan kewajibannya, namun asas kepatuhan hukum di atas wilayah Kabupaten Samosir tidak dapat ditawar‑tawar.

 

Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, memberikan konfirmasi bahwa pemasangan ulang stiker segel ini adalah tindak lanjut konkret dari agenda rapat evaluasi pengawasan kepatuhan yang telah digodok oleh internal tim terpadu.

 

"Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan," cetus Rikardo secara tegas seusai membacakan poin‑poin hasil rapat evaluasi tim terpadu di lokasi.

 

Dirinya pun mewanti‑wanti para owner bangunan untuk bersikap kooperatif menghormati keputusan pemerintah daerah dengan tidak mengusik stiker penghentian operasional yang sudah terpasang rapi. Bila di kemudian hari ditemukan indikasi pengabaian serupa, Satpol PP dipastikan bakal menempuh jalur hukum formal ke pihak berwajib.

 

"Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan," terangnya panjang lebar.

 

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, mengimbau para pemilik aset properti usaha yang berkasnya sedang diproses agar aktif memberikan laporan perkembangan (progres) pengurusan secara berkala, termasuk mengonsultasikan hambatan apa saja yang ditemui di lapangan. Melalui komunikasi yang intens, pihak birokrasi berjanji akan memberikan arahan teknis serta solusi jitu guna mempercepat keluarnya dokumen perizinan tersebut.

 

Menurut pandangan Pilippi, pemda dinilai sudah sangat toleran dengan memberikan tenggat waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan administrasi. Namun, apabila kesempatan tersebut tidak disambut dengan komitmen dan kesungguhan untuk menyelesaikannya, maka opsi penghentian operasional terpaksa diambil agar pemilik modal bisa lebih fokus dan tidak terdistraksi dalam merampungkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

 

"Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan," ungkap Pilippi.

 

Lebih lanjut Pilippi memaparkan detail data, di mana dari total empat unit bangunan usaha yang pada periode sebelumnya sempat dikenakan sanksi pembekuan operasional, kini tersisa dua bangunan gedung (berupa akomodasi hotel dan rumah makan) yang terpaksa ditertibkan ulang lantaran kedapatan belum melunasi kewajiban regulasi. Di sisi lain, satu bangunan dipuji karena patuh mengikuti instruksi pemerintah untuk tutup sementara, dan satu bangunan lainnya sudah berhasil mengantongi izin penuh sehingga telah diizinkan untuk membuka kembali usahanya secara legal.

 

Selepas penertiban dua objek tersebut, Satpol PP bersama tim terpadu langsung bergerak melanjutkan agenda pengawasan berkala terhadap 47 unit bangunan gedung lainnya yang masuk dalam daftar penertiban sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Samosir juga memastikan akan terus menggulirkan proses penyidikan mendalam terhadap deretan bangunan gedung yang kedapatan mengabaikan kepemilikan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) demi tegaknya marwah undang‑undang.

 

Perlu dicatat bahwa rangkaian penertiban ini tidak memiliki tendensi untuk mematikan roda ekonomi atau menghambat aktivitas bisnis lokal, melainkan murni demi melahirkan iklim investasi yang sehat, aman, tertib, serta memiliki kepastian hukum yang kuat di mata negara. Pemkab Samosir di bawah kepemimpinan saat ini menegaskan komitmennya untuk selalu menyambut baik para investor yang ingin menanamkan modal dan berkembang di Samosir, asalkan operasional usaha berjalan selaras dan patuh pada koridor hukum. Melalui kepatuhan kolektif inilah, akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan diproyeksikan mampu melaju secara sehat, berwibawa, teratur, serta mendatangkan kemaslahatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Samosir.

 

(NR.Sitohang)

Dua Nomor NIB Dipersoalkan, Hatoguan Sitanggang Minta Polres Samosir Telusuri Asal-Usul Tanah Ulayat Hariara Sigurdung

Artha-News.com

SAMOSIR (10/11/2026) — Penanganan pengaduan dugaan penyerobotan tanah ulayat peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang di Huta Hariara Sigurdung, Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, menjadi perhatian serius. Pasalnya, Hatoguan Sitanggang mempertanyakan penggunaan dua Nomor Identifikasi Bidang (NIB) yang disampaikan pihak Maringan Sitanggang kepada penyidik Polres Samosir sebagai bagian dari persoalan kepemilikan tanah tersebut.

 

Hatoguan menilai, keberadaan nomor NIB saja belum cukup untuk menjelaskan secara utuh asal-usul kepemilikan maupun proses peralihan hak atas tanah yang diklaim sebagai tanah ulayat keluarga besar almarhum Gerhat Sitanggang.

 

Hal itu disampaikan Hatoguan kepada wartawan saat berada di Mapolres Samosir, Selasa (10/11/2026).

 

Menurut penuturannya, Huta Hariara Sigurdung merupakan tanah peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang yang hingga kini belum pernah dibagi secara resmi kepada seluruh ahli waris.

 

Adapun delapan keturunan atau ahli waris yang disebutkan Hatoguan adalah almarhum Marulak Sitanggang, Nurli Sitanggang, almarhum Marudut Sitanggang, Tiodor Sitanggang, Marulam Sitanggang, Tionar Sitanggang, Martua Sitanggang, dan Hatoguan Sitanggang.

 

Dua NIB Dipersoalkan, Mana Dasar Peralihan Haknya?

 

Hatoguan mempertanyakan bagaimana proses penerbitan maupun peralihan hak atas bidang tanah tersebut apabila memang terdapat transaksi jual beli.

 

Menurutnya, harus ada kejelasan mengenai siapa pihak yang menjual, siapa pembelinya, dokumen apa yang menjadi dasar transaksi, serta apakah seluruh pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut telah mengetahui dan menyetujuinya.

 

"Kalau memang ada jual beli tanah ulayat peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang, harus jelas siapa pihak penjualnya, mana akta jual belinya, bagaimana dasar peralihannya, dan apakah seluruh ahli waris telah mengetahui serta memberikan persetujuan," ungkapnya.

 

Ia menegaskan, NIB merupakan salah satu identitas bidang tanah yang perlu ditelusuri bersama dokumen dan riwayat pertanahan lainnya. Karena itu, menurutnya, penyidik perlu memeriksa warkah pertanahan, dasar penerbitan dokumen, serta proses peralihan hak yang diklaim oleh masing-masing pihak.

 

Mediasi Desa Disebut Tidak Membuka Dokumen

 

Persoalan tersebut, lanjut Hatoguan, sebelumnya telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi di Kantor Desa Lumban Pinggol pada September 2026.

 

Dalam mediasi itu, pihak keluarga Maringan Sitanggang disebut diwakili oleh Jior Sitanggang. Namun, Hatoguan mengaku kecewa karena dokumen berupa warkah pertanahan maupun Akta Jual Beli yang diminta tidak diperlihatkan.

 

"Ketika kami meminta agar ditunjukkan warkah atau akta jual beli sebagai dasar kepemilikan dan peralihan tanah, dokumen tersebut tidak diperlihatkan. Bahkan, suasana mediasi saat itu tidak berjalan sebagaimana yang kami harapkan," jelasnya.

 

Atas kondisi tersebut, Hatoguan berharap penyidik Polres Samosir tidak berhenti pada pemeriksaan nomor NIB semata, melainkan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap sejarah tanah dan dokumen yang dimiliki masing-masing pihak.

 

Ada Sertifikat Lain, Perkara Perdata Juga Bergulir

 

Hatoguan juga menyebutkan bahwa di lokasi Huta Hariara Sigurdung terdapat sejumlah dokumen pertanahan dan sertifikat atas nama beberapa orang dari garis keturunan almarhum Gerhat Sitanggang.

 

Menurutnya, keberadaan dokumen-dokumen tersebut perlu menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengetahui riwayat penguasaan dan hubungan hukum masing-masing pihak terhadap tanah yang dipersoalkan.

 

Tidak hanya melalui pengaduan kepada kepolisian, pihak Hatoguan juga tengah mempersiapkan langkah hukum melalui jalur perdata dengan rencana mendaftarkan gugatan ke pengadilan.

 

Ia turut menyinggung perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2026/PN Blg yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Balige dan berkaitan dengan perselisihan tanah di wilayah tersebut.

 

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Harapan kami, penyidik dapat bertindak objektif dalam mengungkap kebenaran materiil atas kasus pertanahan ini," pungkas Hatoguan.

 

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, awak media Artha-News.com masih berupaya meminta keterangan resmi dan konfirmasi dari pihak Maringan Sitanggang maupun Jior Sitanggang terkait persoalan NIB dan proses mediasi tersebut demi keberimbangan informasi.

 

Nara sumber: Hatoguan Sitanggang.

 

(NR. Sitohang)

Pemkab Samosir Peringati Hari Pahlawan 2026, Wabup Ariston Ajak Teladani Semangat Juang dan Perkuat Kebersamaan Membangun Samosir

Artha-News.com

SAMOSIR, (10/11/2026) — Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar upacara khidmat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Tanah Lapang Pangururan, Senin (10/11/2026). Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, bertindak selaku Inspektur Upacara sekaligus membacakan sambutan resmi Menteri Sosial Republik Indonesia dalam peringatan yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan."

 

Sebelum membacakan sambutan Menteri Sosial, Wabup Ariston menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum berharga untuk merefleksikan dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Samosir.

 

"Semangat kepahlawanan harus kita wujudkan melalui kerja nyata, pengabdian, kepedulian, dan kebersamaan. Dalam konteks pembangunan Samosir, kita perlu terus memperkuat persatuan dan sinergi, baik pemerintah maupun masyarakat, agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat," ujar Ariston.

 

Nilai Perjuangan, Bukan Lagi Mengangkat Senjata

 

Dalam sambutan Menteri Sosial RI yang dibacakan Wabup Ariston, ditegaskan bahwa tanggal 10 November menjadi pengingat abadi bagi bangsa Indonesia atas keberanian dan pengorbanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan para pahlawan lahir dari keyakinan bahwa Indonesia adalah tanah air yang wajib dijaga bersama, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

 

Melalui tema Hari Pahlawan Tahun 2026, seluruh elemen masyarakat diajak menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Semangat keberanian, pengabdian, persatuan, dan kerelaan berkorban harus terus dihidupkan dalam berbagai bentuk kontribusi nyata sesuai profesi dan tanggung jawab masing-masing warga.

 

"Perjuangan masa kini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui kerja sungguh-sungguh, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat," demikian pesan yang disampaikan.

 

Implementasi Nilai Konstitusi dan Asta Cita

 

Sambutan tersebut juga menekankan pentingnya mengamalkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31 tentang hak atas pendidikan, Pasal 33 tentang pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

 

Sejalan dengan itu, arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto diarahkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun manusia Indonesia yang berkualitas, memperkuat sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri.

 

Pendidikan disebut sebagai salah satu aspek strategis dalam pembangunan manusia. Pemerintah terus berkomitmen memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat karakter generasi penerus, serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa, termasuk melalui program Sekolah Rakyat dan berbagai inovasi pendidikan lainnya.

 

Kebersamaan dan Kesetiakawanan Kunci Keberhasilan Pembangunan

 

Wabup Ariston juga menyampaikan pesan penting mengenai peran kebersamaan dan kesetiakawanan sosial dalam melanjutkan perjuangan bangsa. Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, generasi muda, hingga masyarakat luas.

 

Kesetiakawanan sosial harus tercermin dalam tindakan nyata: saling membantu, berbagi kemampuan, memberi kesempatan, menguatkan mereka yang membutuhkan, dan hadir ketika sesama warga menghadapi kesulitan.

 

"Mereka telah menyelesaikan perjuangannya pada zamannya. Kini, giliran kita melanjutkannya melalui pembangunan manusia, penguatan persatuan, peningkatan kesejahteraan, dan penumbuhan rasa persaudaraan yang tulus antar sesama anak bangsa," demikian penutup pesan Menteri Sosial RI.

 

Peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kabupaten Samosir menjadi pengingat bersama bahwa mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera adalah tanggung jawab kita semua. Semangat kepahlawanan harus terus hidup dalam setiap karya, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi tanah air tercinta.

 

(NR. Sitohang)

Belum Kantongi PBG, Pemkab Samosir Hentikan Sementara Operasional Empat Bangunan Usaha

Artha-News com I Samosir, 

( 05/11/2026) - Penegakan aturan perizinan bangunan terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Samosir. Tidak hanya melalui imbauan dan teguran tertulis, pemerintah daerah juga mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, empat bangunan usaha di Kecamatan Pangururan yang belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dikenakan sanksi penghentian operasional sementara, Kamis (05/11/2026).

Turut hadir Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  Pilippi Simarmata, Kadis Perhubungan Laspayer Sipayung,  Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho dan Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir.

Tim terpadu  menyasar empat bangunan yang dimanfaatkan sebagai aula atau ruang pertemuan, tempat usaha perdagangan, rumah makan, dan hotel. Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memasang spanduk pemberitahuan penghentian sementara operasional di masing-masing lokasi sebagai penegasan bahwa kegiatan usaha belum diperkenankan berjalan sebelum persyaratan perizinan dipenuhi.

Langkah tersebut bukan dilakukan secara tiba-tiba. Sebelum sanksi diterapkan, pemerintah daerah telah menyampaikan teguran tertulis hingga teguran kedua serta memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk mengurus PBG. Namun, hingga batas waktu yang diberikan, izin yang dipersyaratkan belum juga diterbitkan. Penertiban ini mengacu pada Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengenaan Sanksi atas Kegiatan/Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, menjelaskan bahwa penghentian sementara tersebut merupakan bagian dari pembinaan sekaligus penegakan aturan agar setiap pelaku usaha memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perizinan sebelum menjalankan kegiatan usahanya.

"Sudah diberikan teguran tertulis dan penempelan stiker sebelumnya. Hari ini dilakukan pemasangan spanduk penghentian sementara operasional terhadap empat bangunan yang belum memiliki PBG. Ini merupakan langkah pembinaan agar pemilik usaha terlebih dahulu fokus mengurus perizinannya sebelum kembali beroperasi," jelas Pilippi.

Ia menegaskan, proses pengurusan izin yang sedang berjalan tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap melaksanakan kegiatan usaha. Operasional baru dapat kembali dilakukan setelah PBG resmi diterbitkan. Karena itu, pemilik bangunan diminta menunjukkan komitmen dengan segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

Menurutnya, salah satu kendala yang kerap ditemukan dalam proses pengurusan PBG adalah kurang optimalnya komunikasi antara pelaku usaha dengan konsultan yang digunakan untuk menyiapkan dokumen teknis dan gambar bangunan. Sejumlah berkas masih ditemukan tidak lengkap atau terdapat kekeliruan yang belum diperbaiki sesuai permintaan dalam sistem perizinan. Selain itu, kesadaran mengurus izin sebelum pembangunan juga dinilai masih perlu ditingkatkan.

Pilippi menegaskan bahwa Pemkab Samosir tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh perizinan. Bahkan, pemerintah daerah membuka ruang konsultasi dan menyediakan pendampingan bagi masyarakat yang hendak mendirikan bangunan, termasuk melalui pemanfaatan konsultan yang difasilitasi pemerintah daerah dengan tetap mengikuti standar gambar dan persyaratan teknis yang berlaku. Ia berharap pelaku usaha dapat lebih proaktif berkoordinasi sehingga proses pengurusan berjalan baik dan tidak berlarut-larut.

Senada dengan itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah bersama perangkat daerah terkait. Penertiban dilaksanakan secara humanis, profesional, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP), tanpa mengesampingkan ketegasan dalam menerapkan aturan.

Ia juga mengharapkan kerja sama para pemilik usaha untuk segera melengkapi seluruh persyaratan perizinan. Bersama DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta unsur tim terpadu lainnya, Satpol PP berkomitmen melanjutkan pengawasan dan menyusuri bangunan-bangunan yang belum memiliki PBG di wilayah Kabupaten Samosir.

Melalui langkah ini, Pemkab Samosir ingin memastikan bahwa pertumbuhan usaha dan pembangunan daerah berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Penegakan perizinan bukan semata-mata memberikan sanksi, melainkan membangun kesadaran bersama bahwa setiap bangunan harus memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku demi ketertiban, keamanan, serta kenyamanan masyarakat.

(NR.Sitohang)

Warga Pangalayungan Cipedes Keluhkan BPJS Tiba-tiba Nonaktif Saat Ingin Berobat

TASIKMALAYA KOTA, ARTHA‑NEWS.COM –Jumat, 6 November 2026.

Seorang warga Kelurahan 

Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, mengeluhkan 

kepesertaan BPJS Kesehatan jenis 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

miliknya yang mendadak 

dinonaktifkan secara sepihak saat

hendak digunakan untuk berobat. 

Menurut keterangan petugas medis

setempat, kepesertaan jaminan 

kesehatan gratis tersebut 

dinonaktifkan dengan dalih sudah 

terlalu lama tidak pernah digunakan oleh yang bersangkutan.

Warga berinisial B.M.M (42), yang 

sehari‑hari bekerja sebagai buruh 

harian lepas, mengaku sangat 

terkejut saat mendapati kartu BPJS 

Kesehatan PBI miliknya dinyatakan 

tidak aktif lagi. Padahal, ia

menjelaskan bahwa kartu jaminan

sosial tersebut baru saja diaktifkan

kembali melalui prosedur resmi pada tahun 2025 lalu.

“Bukan saya tidak butuh jaminan

kesehatan, tapi namanya sehat kan

ada saatnya kami baru memakai

kartu itu. Ini tadi pas saya sedang 

sakit dan mau pakai ke fasilitas

kesehatan, kok malah tidak bisa.

katanya ada aturan baru dari pihak

BPJS Kesehatan, kalau jarang atau

tidak pernah digunakan maka

kepesertaannya otomatis dinonaktifkan,” keluh B.M.M saat diwawancarai awak media Artha‑News di

kediamannya, Jumat (06/11/2026).

 

Selain mengeluhkan kendala administrasi tersebut, ia juga mempertanyakan keakuratan dan rasa keadilan 

dalam proses verifikasi serta validasidata kemiskinan yang dilakukan oleh instansi terkait. Sebab, dalam satu 

Kartu Keluarga (KK) yang berisikan

tiga orang anggota, dua anggota

keluarga lainnya dinyatakan masih

aktif sebagai penerima bantuan,

sementara dirinya selaku kepala keluarga justru dinonaktifkan secara 

sepihak.

 

“Dalam satu KK itu kan kami 

totalnya ada tiga orang. Logikanya 

bagaimana, kok bisa‑bisanya dua 

orang anggota keluarga statusnya 

tetap aktif, sedangkan saya yang 

kepala keluarga justru ditutup 

kepesertaannya. Kalau memang maudinonaktifkan karena dianggap mampu, tutup saja semuanya, kenapa

harus satu‑satu begini,” tegas B.M.M dengan nada kecewa.

 

Lebih lanjut, B.M.M memaparkan 

bahwa dirinya diminta oleh petugas 

untuk mengurus ulang berkas Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

dari tingkat rukun tetangga hingga

kelurahan agar kartu kepesertaannya bisa diaktifkan kembali. Ia menilai 

birokrasi dan prosedur pengaktifan 

ulang tersebut sangat menyulitkan

serta memberatkan masyarakat kecil, terlebih bagi warga miskin yang 

sedang didera penyakit dan membutuhkan penanganan medis secara 

cepat.

 

Sampai berita ini ditayangkan,

redaksi media Artha‑News telah berupaya melakukan konfirmasi dan verifikasi ke pihak‑pihak terkait. Namun,

pihak BPJS Kesehatan Cabang 

Tasikmalaya, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, maupun pihak Kelurahan

Panglayungan belum memberikan

keterangan atau rilis resmi mengenai regulasi serta mekanisme penonaktifan kepesertaan PBI tersebut.

Redaksi berkomitmen terus 

mengawal isu ini dan tetap

membuka ruang konfirmasi bagi

Instansi tersebut pada pemberitaan

selanjutnya demi asas 

keberimbangan informasi.

 

Pihak keluarga korban sangat

berharap ada transparansi serta

penjelasan terbuka dari pemangku

kebijakan, sekaligus solusi cepat

yang konkret. Mereka mendesak

agar sistem tata kelola data kemiskinan diperbaiki sehingga masyarakat

kurang mampu tidak terus‑menerus menjadi korban penonaktifan 

jaminan kesehatan sepihak tanpa 

adanya pemberitahuan terlebih 

dahulu.

 

(Jay Kuncir Panjaitan, Staf Redaksi Artha‑News)

Bobol Belasan Juta, Kasus Kartu Kredit Tanpa Izin di Tasikmalaya Dijerat Pasal Berlapis

TASIKMALAYA — Artha-News.com | Selasa, 3 November 2026 — Kasus dugaan penerbitan kartu kredit tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik data kembali terjadi di Kota Tasikmalaya. Seorang warga Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, berinisial HL, mengalami kerugian materiil sebesar Rp14.391.513 akibat modus penipuan yang memanfaatkan kode OTP. Kuasa hukum korban berencana akan melaporkan peristiwa ini ke Polres Tasikmalaya Kota dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

 

Kronologi Peristiwa

 

Bermula saat HL berulang kali dihubungi oleh pihak yang mengaku sebagai perwakilan BNI menawarkan kartu kredit yang selalu ditolaknya. Namun kartu tetap dikirimkan ke rumah melalui jasa kurir pada awal Oktober 2026 tanpa pernah diajukan sebelumnya. Ketika korban menyatakan tidak menginginkannya, penelepon meminta kode OTP dengan alasan akan membantu menutup kartu kredit tersebut. Karena percaya dan tidak memahami risiko membagikan kode OTP, HL memberikan kode tersebut. Tak lama kemudian, korban mendapati penarikan dana sebesar Rp14.391.513 dari kartu yang tidak pernah ia ajukan maupun gunakan.

 

Beberapa nomor yang tercatat digunakan oleh penelepon untuk menghubungi korban antara lain nomor Jakarta 021-3021-12046 pada 16 Oktober 2026 pukul 13.42, serta nomor seluler 0823-7389-5004 pada 29 Oktober 2026 pukul 16.15 dengan durasi percakapan sekitar 15 menit 30 detik. Selain itu, korban juga menerima panggilan yang menyamarkan identitas (spoofing) menyerupai nomor layanan resmi di nomor 1500846 pada 29 September 2026.

 

Pada 30 Oktober 2026, korban mendatangi kantor cabang BNI Tasikmalaya di Jalan Siliwangi. Petugas layanan pelanggan membenarkan adanya transaksi pada 29 Oktober 2026, namun menyatakan korban tetap wajib melunasi tagihan tersebut karena transaksi divalidasi menggunakan kode OTP.

 

Pada Senin, 2 November 2026 kemarin, HL bersama kuasa hukumnya telah mendatangi kantor BNI Unit Universitas Siliwangi (Unsil). Pihak BNI menegaskan kartu kredit tersebut adalah produk asli BNI dan meminta HL menyampaikan pengaduan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.

 

Pasal Berlapis yang Diterapkan

 

Tim kuasa hukum menegaskan bahwa peristiwa ini mengandung unsur pelanggaran berlapis:

 

- Pasal 65 ayat (1) dan (3) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi — Melarang setiap orang memperoleh atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

- Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik — Mengubah, merusak, menghapus, atau mentransfer data elektronik milik orang lain tanpa hak. Ancaman pidana penjara hingga 8 tahun.

- Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen — Menjamin hak konsumen atas keamanan dan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat penggunaan jasa keuangan.

 

Kebocoran Data Nasabah Dipertanyakan

 

Tim kuasa hukum mempertanyakan bagaimana data pribadi HL bisa diketahui dan digunakan tanpa izin, terlebih HL merupakan nasabah aktif yang rutin menabung di BNI. Mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga atau pemasaran perlu ditelusuri lebih dalam mengingat data pribadi nasabah seharusnya terlindungi dan tidak boleh disebarkan tanpa persetujuan eksplisit.

 

Tiga Jalur Penyelesaian Sekaligus

 

Menyikapi hal tersebut, kuasa hukum HL menempuh tiga jalur pengaduan secara bersamaan:

 

1. Pengaduan internal ke BNI — menelusuri prosedur penerbitan kartu yang diduga menyimpang dan bagaimana data nasabah dapat diakses pihak ketiga, termasuk dugaan penggunaan teknik penyamaran nomor telepon.

2. Laporan ke Polres Tasikmalaya Kota — penyelidikan dugaan tindak pidana penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan pemalsuan identitas panggilan telepon.

3. Pengaduan ke BPSK Kota Tasikmalaya — penuntutan hak konsumen atas kerugian materiil yang dialami.

 

"Kami tidak akan membiarkan peristiwa ini berlalu begitu saja. Ada kerugian materiil yang nyata dan dugaan pelanggaran serius terkait data pribadi. Kami akan melanjutkan permasalahan ini ke jalur hukum sampai tuntas, agar kebenaran terungkap dan keadilan terpenuhi," tegas perwakilan kuasa hukum HL.

 

Redaksi telah berupaya meminta tanggapan resmi dari pihak BNI Cabang Tasikmalaya maupun instansi terkait. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi tertulis yang diterima. Ruang hak jawab tetap terbuka seluas-luasnya.

 

Masyarakat dihimbau agar tidak pernah memberikan kode OTP kepada siapa pun melalui telepon. Perlu diwaspadai, pelaku penipuan dapat memalsukan nomor panggilan agar tampak seperti nomor resmi bank (teknik caller ID spoofing). Jika ragu, tutup telepon dan hubungi sendiri layanan resmi bank melalui nomor yang tertera di situs resmi atau di balik kartu ATM. Laporkan hal serupa ke bank, kepolisian, maupun OJK melalui layanan 157.

 

 

 

Catatan Redaksi: Ulasan di atas merupakan produk jurnalistik berupa laporan peristiwa hukum dan edukasi keamanan finansial berbasis keterangan resmi pihak korban serta kuasa hukum. Redaksi Artha-News menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan membuka ruang konfirmasi maupun Hak Jawab bagi pihak perbankan serta instansi terkait pada pemberitaan selanjutnya. Nomor yang tercantum sebagai penyamaran bukanlah indikasi bahwa lembaga terkait terlibat, melainkan bagian dari modus operandi yang perlu diwaspadai masyarakat.

 

(Tim Redaksi Artha-News)

 

 

Modus Loker Fiktif di Bekasi, Wanita Ini Tertipu Rp1 Juta dan Gagal Berangkat Kerja

BEKASI, ARTHA-NEWS.COM — Jumat, 30 Oktober 2026 — Seorang wanita asal Bekasi, Jawa Barat berinisial SNP, diduga menjadi korban penipuan bermodus lowongan kerja fiktif. Korban mengalami kerugian materi sebesar Rp1 juta setelah dijanjikan akan diberangkatkan ke salah satu perusahaan besi di Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis, 29 Oktober 2026 lalu.

 

Kasus dugaan penipuan ini menyeret seorang terduga pelaku yang dikenal korban berinisial ALS.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula ketika ALS menghubungi SNP pada awal bulan Oktober 2026. Mendengar korban sedang tidak bekerja, ALS mengklaim memiliki akses langsung ke sebuah perusahaan besi di Semarang dan mengaku mengenal dekat salah satu pejabat di divisi Sumber Daya Manusia perusahaan tersebut.

 

Tergiur tawaran tersebut, SNP segera mengirimkan seluruh berkas lamaran yang diminta.

 

"Saya ditanya sama ALS, sudah kerja belum? Saya jawab belum. Dengan rasa senang saya kirim berkasnya langsung," ujar SNP.

 

Namun setelah berkas dikirimkan, ALS mulai meminta sejumlah uang kepada korban sebagai biaya administrasi sebesar Rp1 juta dengan janji akan menjemput korban di kediamannya pada tanggal 29 Oktober 2026 untuk diberangkatkan ke Semarang.

 

Korban sempat meminta agar biaya tersebut dipotong dari gaji pertamanya, namun ditolak. Karena terdesak kebutuhan, SNP akhirnya meminjam uang dari kerabatnya.

 

Pada 5 Oktober 2026, SNP mentransfer Rp1 juta melalui aplikasi DANA ke nomor yang diberikan ALS. Hingga tanggal penjemputan tiba, pelaku tidak datang dan diketahui telah memblokir nomor WhatsApp korban.

 

"Ternyata dia menipu saya. Pekerjaan itu tidak ada. Dijanjikan tanggal 29 Oktober dijemput, ternyata tidak datang," ungkap SNP.

 

SNP berencana segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian setempat dengan melampirkan bukti transfer dan riwayat percakapan sebagai barang bukti.

 

Tinjauan Hukum Acara Pidana Terkait Saksi Korban

 

Dalam proses penegakan hukum perkara ini, terdapat beberapa poin krusial berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang perlu dipahami oleh masyarakat:

 

Kedudukan Saksi Korban: Keterangan saksi korban yang didukung bukti petunjuk elektronik merupakan modal awal yang sah bagi penyidik kepolisian untuk melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap pihak terlapor.

 

Biaya Saksi Ahli untuk Penyidikan: Jika ke depan penyidik menilai perlu menghadirkan saksi ahli, maka regulasi KUHAP Baru menegaskan biayanya ditanggung penuh oleh negara lewat anggaran kepolisian. Korban atau pelapor tidak boleh dipungut biaya apa pun.

 

Hak Perlindungan Saksi: Sebagai warga negara yang melaporkan dugaan tindak pidana, saksi korban berhak mendapatkan jaminan keamanan dan profesionalisme dari aparat penegak hukum selama proses penyelidikan berjalan.

 

Waspada Modus Penipuan Lowongan Kerja

 

Masyarakat diimbau mengenali ciri-ciri penipuan lowongan kerja:

 

- Meminta uang muka — perusahaan resmi tidak pernah memungut biaya administrasi atau akomodasi

​

- Proses terlalu cepat — langsung diterima tanpa tes atau wawancara resmi

​

- Hanya menggunakan kontak pribadi — komunikasi resmi perusahaan menggunakan email atau nomor telepon kantor

​

- Selalu verifikasi — cek alamat kantor dan nomor telepon perusahaan sebelum mempercayainya

 

Ruang Konfirmasi dan Hak Jawab

 

Redaksi telah berupaya menghubungi pihak berinisial ALS melalui telepon dan pesan WhatsApp, namun hingga saat ini belum ada respons. Ruang konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka seluas-luasnya bagi pihak terkait.

 

(Staf Redaksi Artha-News: Jay Kuncir)

PT Mandiri Tunas Finance Tasikmalaya Diduga Tolak Penawaran Pelunasan Khusus Konsumen

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Jumat, 30 Oktober 2026 — Praktik industri pembiayaan atau leasing kembali menjadi sorotan di Kota Tasikmalaya. PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Cabang Tasikmalaya diduga menolak menerima surat penawaran pelunasan khusus (Pelsus) serta pendampingan hukum dari kuasa konsumen yang diberi mandat oleh Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (AJGT DPP) Tasikmalaya.

Penolakan tersebut dinilai sepihak oleh pihak pendamping konsumen karena dilakukan tanpa adanya proses pengajuan maupun koordinasi terlebih dahulu ke kantor pusat PT Mandiri Tunas Finance. Padahal, program pelunasan khusus yang ditawarkan merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian yang lazimnya dikoordinasikan dengan kantor pusat perusahaan pembiayaan.

Wakil Ketua DPC AJGT Kota Tasikmalaya, Windiana, bersama Humas DPC AJGT Kota Tasikmalaya, Hendar, yang menerima kuasa pendampingan dari konsumen, menegaskan bahwa tindakan ini diduga mengabaikan iktikad baik dari debitur.

"Konsumen kami sudah beriktikad baik mengajukan penawaran pelunasan pada tanggal 30 Oktober 2026, namun ditolak di cabang Tasikmalaya tanpa ada pengajuan ke pusat. Kami menduga ini merupakan keputusan sepihak di tingkat cabang yang mengabaikan hak-hak konsumen," ujar Windiana kepada Artha-News, Jumat (30/10/2026).

Rincian Objek dan Nilai Penawaran Pelunasan

Objek jaminan fidusia yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah satu unit kendaraan bermotor Honda Brio tahun 2023 dengan jangka waktu kontrak pembiayaan selama lima tahun.

Realisasi pembayaran angsuran dilaporkan telah berjalan lancar selama dua tahun dengan kewajiban angsuran sebesar Rp3.707.000 per bulan, sehingga tersisa kewajiban pembayaran selama tiga tahun ke depan.

Melalui AJGT DPP Tasikmalaya sebagai pihak yang diberi kuasa resmi, konsumen mengajukan penawaran pelunasan sebesar Rp70 juta sebagai bentuk penyelesaian atas sisa pokok utang yang masih berjalan. Namun, pengajuan tersebut langsung dimentahkan di meja administrasi cabang.

Langkah Hukum dan Perlindungan Konsumen

Pihak AJGT DPP Tasikmalaya menilai, penolakan sepihak ini berpotensi melanggar ketentuan yang mengatur perlindungan konsumen dan pembiayaan, di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur mekanisme eksekusi dan perlindungan hak-hak debitur;

- Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terkait hak penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

"Jika perusahaan pembiayaan menolak iktikad baik penyelesaian dari konsumen tanpa alasan yang jelas dan sesuai prosedur regulasi, kami akan membawa masalah ini ke otoritas pengawas. Kami berencana melaporkan hal ini resmi ke OJK dengan tembusan ke BPSK serta Kantor Pusat MTF di Jakarta agar dilakukan audit internal," tambah Windiana.

Ruang Konfirmasi dan Hak Jawab Terbuka

Sesuai dengan amanat Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mengenai keberimbangan berita dan asas praduga tak bersalah, redaksi Artha-News telah berupaya mendatangi Kantor PT Mandiri Tunas Finance Cabang Tasikmalaya untuk meminta klarifikasi resmi.

Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen cabang belum bersedia memberikan keterangan resmi maupun tanggapan tertulis terkait alasan penolakan berkas penawaran pelunasan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi PT Mandiri Tunas Finance, baik tingkat cabang maupun pusat, untuk memberikan hak jawab dan penjelasan resmi pada pemberitaan selanjutnya.

(Arya Siloka-Korwilnas)
  

Cek Proyek Rumdis Bupati Samosir, Wartawan Diminta Izin Kabag Umum

Artha-News.com, Samosir (31/10/2026) — Upaya sejumlah jurnalis untuk melakukan konfirmasi terkait proyek rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Samosir di Kelurahan Pasar Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, justru mendapat hambatan dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di pintu gerbang rumah dinas tersebut, Sabtu (31/10/2026).

 

Kedatangan para jurnalis bertujuan memperoleh informasi dan klarifikasi mengenai pekerjaan rehabilitasi rumah dinas kepala daerah, khususnya terkait pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara.

 

Namun, niat untuk menjalankan tugas jurnalistik tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Petugas Satpol PP yang berjaga di pintu gerbang menyampaikan bahwa para wartawan tidak diperbolehkan masuk meskipun telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) pers.

 

"Anda tidak bisa masuk. Harus izin terlebih dahulu dari Kabag Umum di Kantor Bupati. Itu perintah pimpinan," ujar petugas Satpol PP dengan nada tegas.

 

Situasi tersebut tentu menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, hari Sabtu merupakan hari libur kerja bagi sebagian besar pegawai pemerintahan. Para jurnalis pun mempertanyakan bagaimana mereka dapat melakukan konfirmasi apabila akses untuk memperoleh informasi justru harus melalui pejabat yang sedang tidak berada di tempat tugasnya.

 

Salah seorang jurnalis Artha-News.com, NR. Sitohang, menilai bahwa mekanisme pembatasan tersebut patut dipertanyakan. Terlebih lagi, informasi yang hendak dikonfirmasi menyangkut proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan uang rakyat.

 

"Ini yang menjadi pertanyaan kami, mengapa untuk sekadar melakukan konfirmasi mengenai proyek pemerintah harus terlebih dahulu mendapatkan izin Kabag Umum? Apakah rumah dinas kepala daerah merupakan kawasan yang sama sekali tidak boleh diakses untuk kepentingan konfirmasi jurnalistik?" ujarnya mempertanyakan kebijakan tersebut.

 

Menurut NR. Sitohang, wartawan datang bukan untuk mengganggu aktivitas maupun memasuki ruang pribadi siapa pun, melainkan murni untuk menjalankan fungsi jurnalistik dengan meminta penjelasan terkait pekerjaan yang dibiayai dari anggaran negara.

  

Tupoksi Jurnalistik dan Peran Pers Sebagai Pengawas Anggaran Negara

 

Tindakan pengadangan di lapangan ini menunjukkan masih minimnya pemahaman mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) jurnalistik di lingkungan instansi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tupoksi utama jurnalis atau wartawan bukan sekadar mencari berita biasa, melainkan menjalankan fungsi pers yang meliputi:

 

- Fungsi Informasi: Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran informasi publik.

- Fungsi Edukasi: Memberikan pendidikan politik dan transparansi tata kelola anggaran kepada publik.

- Fungsi Kontrol Sosial: Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk pengawasan anggaran negara.

 

Dalam tupoksi jurnalistik, proses konfirmasi, verifikasi, dan investigasi ke lapangan merupakan kewajiban mutlak demi menghasilkan karya jurnalistik yang konkret, berimbang, dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Menghalangi wartawan yang sedang menjalankan tupoksinya untuk mengonfirmasi penggunaan uang rakyat di proyek pemerintah berpotensi mencederai kemerdekaan pers yang dilindungi hukum.

 

Proyek yang Menggunakan Uang Negara Jangan Sampai Terkesan Tertutup dari Pengawasan Publik

 

Peristiwa pengadangan ini kembali memunculkan pertanyaan mendalam mengenai komitmen keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir. Masyarakat tentu memiliki hak penuh untuk mengetahui proyek rehabilitasi rumah dinas Bupati, mulai dari sumber anggaran, jumlah pagu dana, pihak pelaksana, nilai kontrak, hingga spesifikasi dan volume pekerjaan.

 

Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban nyata pemerintah kepada masyarakat sebagai pihak yang turut membiayai pembangunan melalui uang negara. Perlu dipahami bersama bahwa jurnalis merupakan bagian dari kontrol sosial sebagaimana fungsi pers dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Kehadiran wartawan untuk meminta konfirmasi seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya membangun transparansi, bukan justru dianggap sebagai gangguan terhadap birokrasi pemerintah.

 

Hal ini juga menjadi pengingat keras bahwa keterbukaan informasi publik telah dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, kemerdekaan dan kebebasan pers dalam mencari informasi juga dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

Publik Menunggu Penjelasan Resmi dari Pemkab Samosir terkait Akses Informasi Jurnalis

 

Masyarakat luas kini berharap Pemerintah Kabupaten Samosir tidak membangun kesan tertutup terhadap kegiatan jurnalistik, terutama yang menyangkut proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara. Jika pekerjaan rehabilitasi tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku, mengapa informasi mengenai proyek rumah dinas Bupati Samosir harus dipersulit dan terkesan ditutupi?

 

Kabag Umum Pemkab Samosir diharapkan segera memberikan penjelasan mengenai mekanisme konfirmasi yang diterapkan di rumah dinas tersebut. Demikian pula dengan pimpinan Satpol PP Samosir, perlu memberikan klarifikasi apakah larangan masuk terhadap jurnalis tersebut memang merupakan kebijakan resmi instansi atau sebatas instruksi sepihak dari petugas yang berjaga di lapangan.

 

Ingat, uang yang digunakan untuk membiayai proyek pemerintah bukan uang pribadi pejabat. Itu adalah uang negara yang penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan. Pers dan pemerintah seharusnya menjadi mitra strategis dalam membangun daerah, bukan saling memandang sebagai musuh. Sebab, ketika transparansi dipersempit, ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan uang rakyat pun ikut terancam.

 

Catatan Redaksi: Berita ini merupakan bentuk kontrol sosial demi kemaslahatan publik. Ruang konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka lebar bagi Kabag Umum, Kasat Pol PP, maupun pihak Pemerintah Kabupaten Samosir untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sesuai amanat Undang-Undang Pers.

 

(NR. Sitohang)

 

 

Sindikat Pencurian Kerbau di Samosir Digulung, Polisi Amankan Enam Pelaku Lintas Kabupaten

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Komitmen nyata dan konsistensi tinggi dalam menegakkan supremasi hukum di wilayah hukum Kabupaten Samosir kembali dibuktikan oleh jajaran kepolisian setempat. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Samosir bergerak taktis dan berhasil mengungkap lima dari total delapan laporan polisi terkait maraknya kasus pencurian ternak kerbau yang sempat meresahkan para peternak lokal belakangan ini. Dalam keberhasilan operasi penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan lima orang pria dewasa yang diduga kuat sebagai pelaku utama aksi pencurian, serta satu orang pria yang berperan aktif sebagai penadah barang curian lintas kabupaten.

Keberhasilan penanganan tindak pidana yang menjadi perhatian publik ini dipaparkan secara transparan dalam kegiatan konferensi pers resmi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir, AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H. Acara rilis pers tersebut digelar secara terbuka di Markas Komando (Mako) Polres Samosir pada hari Kamis (29/10/2026) mulai pukul 10.30 WIB.

Jalannya konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh Wakapolres Samosir Kompol Manumpak H. Sitorus, S.H., Kasat Reskrim IPTU Antonius Hutahaean, S.H., M.H., Kasi Propam IPDA Suhadyanto, S.H., serta Kanit Pidum IPDA Darmono Samosir, S.H. Selain dihadiri oleh para pejabat utama beserta personel Polres Samosir, kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh rekan-rekan insan pers dari berbagai media cetak, media online, jurnalis televisi, serta dihadiri langsung oleh para warga setempat yang menjadi korban dari aksi pencurian ternak tersebut.

Wujud Keterbukaan Informasi dan Transparansi Kepolisian

Dalam penjelasannya kepada awak media, Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan menegaskan bahwa pelaksanaan konferensi pers ini merupakan bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi penuh dari institusi Polri kepada publik. Hal ini dinilai sangat penting dilakukan agar masyarakat luas dapat mengetahui secara jelas hasil pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya di bidang penegakan hukum demi menjaga stabilitas keamanan wilayah.

"Press release yang kita laksanakan hari ini merupakan bentuk nyata dari keterbukaan dan transparansi Polri kepada seluruh lapisan masyarakat dalam menyampaikan hasil pelaksanaan tugas, khususnya dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polres Samosir," tegas Kapolres di hadapan media.

Menyikapi maraknya aksi kriminalitas yang menyasar hewan ternak milik warga, Kapolres Samosir juga mengeluarkan imbauan penting kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Samosir. Warga diminta untuk melipatgandakan kewaspadaan mereka saat menjaga dan memelihara ternak, mengingat sejumlah kasus kehilangan kerbau belakangan ini kerap terjadi di beberapa titik lokasi, terutama pada waktu malam hari hingga menjelang dini hari.

Rincian 5 Laporan Polisi Kasus Pencurian Kerbau yang Terungkap

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Samosir IPTU Antonius Hutahaean menjabarkan secara rinci mengenai aspek teknis pemaparan kasus tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa dari total delapan laporan polisi mengenai kehilangan ternak yang diterbitkan oleh pihak SPKT, lima kasus di antaranya kini telah berhasil diungkap dan diidentifikasi jaringannya oleh tim opsnal Sat Reskrim.

Berikut adalah rincian resmi lima laporan polisi yang berhasil diungkap:

LP/B-318/X/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tanggal 10 Oktober 2026 — Pencurian kerbau di Jalan Simpang Tolu, Kecamatan Palipi

LP/B-326/X/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tanggal 18 Oktober 2026 — Pencurian kerbau di Jalan Pardugul, Kecamatan Pangururan

LP/B-336/X/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tanggal 25 Oktober 2026 — Hilangnya kerbau di Jalan Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan

LP/B-338/X/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tanggal 25 Oktober 2026 — Pencurian kerbau di Kawasan Wisata Air Terjun Efrata, Desa Turpuk Sagala, Kecamatan Harian

LP/B-340/X/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tanggal 25 Oktober 2026 — Pencurian kerbau di Jalan Sianjur Mula-Mula, Desa Siboro, Kecamatan Sianjur Mula-Mula

9 dari 15 Ekor Kerbau Berhasil Ditemukan

Dari delapan laporan polisi yang mencatat total 15 ekor kerbau hilang, sebanyak sembilan ekor telah berhasil ditemukan dan diamankan kembali oleh tim penyidik. Sebaran penemuan:

- 1 ekor — Kawasan Perbatasan Tele

- 1 ekor — Kecamatan Harian

- 1 ekor — Kecamatan Palipi

- 2 ekor — Kawasan Pardugul

- 2 ekor — Desa Siboro

- 2 ekor — Wilayah Parbaba

Enam Orang Diamankan, Termasuk Penadah Asal Dairi

Berdasarkan keterangan resmi dari Humas Polres Samosir, tim penyidik berhasil mengamankan lima pelaku utama warga asli Samosir: berinisial ITS dan OS (Pangururan), AGS (Palipi), MAB (Pangururan), serta HAL (Sianjur Mula-Mula). Satu orang lagi berinisial AB, warga Kabupaten Dairi, ditangkap karena diduga berperan sebagai penadah barang curian.

Pasal yang Dijerat:

- Pelaku pencurian: Pasal 477 ayat (1) huruf c subsider Pasal 476 juncto Pasal 20 KUHP

- Penadah: Pasal 477 ayat (1) huruf c subsider Pasal 476 juncto Pasal 591 KUHP

Modus operandi terungkap: pelaku memanfaatkan kelengahan warga dan beraksi pada malam hingga dini hari. Penyidikan terus berjalan untuk mendalami keterlibatan pihak lain.

Barang Bukti yang Disita:

- 1 unit mobil Mitsubishi L-300 berwarna hitam

- 2 ekor kerbau betina

- 2 utas tali pengikat kerbau

Polres Samosir: Tetap Waspada dan Laporkan Segera

Polres Samosir mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada malam hingga dini hari. Warga diminta segera melaporkan aktivitas mencurigakan ke kantor polisi terdekat atau menghubungi Bhabinkamtibmas setempat. Partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan dalam menjaga keamanan wilayah.

Keberhasilan pengungkapan lima kasus ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Samosir dalam menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

(NR. Sitohang — Artha-News)

  

Aliansi BEM se-Tasikmalaya Serukan 10 Tuntutan Rakyat dan Evaluasi Persoalan Nasional

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Tasikmalaya (BEMSETAS) secara resmi mengeluarkan naskah kajian akademik serta rumusan tuntutan strategis guna mengawal amanat reformasi. Gerakan ini dibentuk untuk mengevaluasi berbagai persoalan kebijakan publik yang dinilai mendesak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

 

Aksi dan kajian yang diusung oleh para mahasiswa ini mencakup 13 isu krusial yang memerlukan pengawasan serta perbaikan berkelanjutan dari pemerintah. Berdasarkan naskah akademik yang disusun, BEMSETAS menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang kemudian dirangkum ke dalam lima kluster tuntutan utama.

 

5 Kluster Tuntutan Utama BEM se-Tasikmalaya

 

Evaluasi Program Pemerintah & Hak Dasar

 

Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa. Mahasiswa menuntut peningkatan standar sanitasi pangan, perbaikan pelayanan kesehatan, transparansi klaim BPJS, hingga pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial tepat sasaran.

 

Reforma Agraria & Keadilan Ekonomi

 

Menuntut percepatan reforma agraria, penyelesaian konflik pertanahan, serta pemberantasan mafia tanah. Selain itu, aliansi juga mendesak transparansi realisasi penyerapan tenaga kerja serta perlindungan hak-hak buruh.

 

Lingkungan Hidup & Penanganan Bencana

 

Menyoroti pentingnya penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), mitigasi bencana yang cepat dan transparan di berbagai wilayah, serta pengendalian harga kebutuhan pokok dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berkeadilan bagi masyarakat.

 

Demokrasi, Hukum, & Hak Digital

 

Mendesak penghentian tindakan represif serta penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam mengamankan aksi. Mahasiswa menolak militerisasi ruang sipil yang tidak sesuai hukum, serta memperkuat perlindungan hak digital dan kebebasan berekspresi.

 

Transparansi Anggaran & Agenda Reformasi

 

Menuntut keterbukaan informasi alokasi dan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penguatan pemberantasan korupsi, serta percepatan agenda reformasi secara menyeluruh dan akuntabel.

 

Kritik Tajam untuk "Trisula" Pemangku Kebijakan Tasikmalaya

 

Dalam orasinya di tengah aksi, perwakilan Dema INU, Salman Faisal, dengan tegas menyampaikan kritik tajam terhadap lambannya respons birokrasi dan unsur pimpinan di daerah.

 

Ia menggunakan perumpamaan keras dalam menyuarakan kondisi kepemimpinan lokal saat ini.

 

"Ikan busuk dimulai dari kepalanya," ujar Salman Faisal, menggambarkan bagaimana "trisula" pemangku kebijakan di Kota Tasikmalaya — yang terdiri dari DPRD, Walikota, dan Polres — dinilai sangat lamban serta abai terhadap berbagai kepentingan rakyat.

 

Tanggapan Moral dan Intelektual Mahasiswa

 

Melalui penyusunan naskah akademis dan aksi nyata ini, BEMSETAS bersama seluruh elemen yang tergabung menegaskan bahwa kritik yang dilayangkan bukanlah sekadar penolakan tanpa dasar. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa agar kebijakan publik senantiasa berpihak pada kesejahteraan rakyat.

 

Mahasiswa Tasikmalaya menegaskan agar pemerintah tidak hanya memberikan jawaban normatif. Mereka menuntut dibukanya ruang dialog, transparansi terhadap data, serta tindakan nyata untuk menindaklanjuti setiap persoalan secara konkret.

 

(Arya Siloka)

 

Misteri Hilangnya Kerbau di Samosir Terungkap, Polisi Sita Mobil L300 dan Periksa 5 Pria di Parbaba

SAMOSIR, Artha-News.com — Sinergi antara masyarakat dan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Samosir berhasil mengungkap teka-teki hilangnya dua ekor kerbau yang sempat meresahkan peternak lokal. Hewan ternak milik seorang lansia bernama Jabukka Sitanggang (66) tersebut akhirnya berhasil ditemukan petugas di wilayah Parbaba, Kecamatan Pangururan.

 

Selain menemukan kembali aset milik warga Desa Panampangan tersebut, aparat penegak hukum juga mengamankan lima orang pria di tempat kejadian pada Minggu (25/10/2026). Kelimanya langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan keterlibatan mereka dalam peristiwa ini.

 

Kronologi Penelusuran Ternak yang Hilang

 

Aksi dugaan pencurian ini sebenarnya sudah berlangsung sejak Sabtu malam, 17 Oktober 2026. Korban yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor peternakan sempat terpukul akibat hilangnya dua ekor kerbau jantan miliknya dari kandang.

 

Selama delapan hari berturut-turut, warga bersama aparat kepolisian terus melakukan penyisiran ke berbagai titik di Kabupaten Samosir. Titik terang akhirnya didapatkan pada akhir pekan kemarin setelah ada informasi mengenai keberadaan ternak dengan ciri-ciri serupa di kawasan Parbaba.

 

Penyitaan Barang Bukti Armada Mitsubishi L300

 

Dalam operasi pengamanan di lokasi penemuan, personel Polres Samosir turut menyita satu unit kendaraan roda empat jenis mobil pikap Mitsubishi L300. Mobil pikap tersebut diduga kuat menjadi alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut kedua ekor kerbau menjauh dari lokasi asal.

 

Penyidik Satreskrim Polres Samosir kini tengah mendalami peran dari masing-masing individu yang berada di lokasi. Polisi masih mengumpulkan bukti tambahan guna memastikan sejauh mana keterlibatan lima orang tersebut beserta armada angkutan yang disita.

 

Komunitas Peternakan Tuntut Transparansi Hukum

 

Kasus ini menjadi sorotan tajam bagi masyarakat Samosir, khususnya mereka yang menggantungkan hidup pada hewan ternak. Warga mendesak kepolisian agar mengusut tuntas perkara ini hingga ke akarnya guna memberikan efek jera dan memulihkan rasa aman di lingkungan pedesaan.

 

Proses hukum yang berjalan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kepastian mengenai status hukum serta pasal yang akan disangkakan kepada kelima pria tersebut masih menunggu hasil gelar perkara resmi dan rilis pers dari pihak Polres Samosir.

 

(NR.Sitohang)

 

Anak 16 Tahun di Samosir Diancam Senapan Angin, Ibu Lapor Polisi

SAMOSIR, Artha-News.com — Dugaan tindak pidana pengancaman terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Samosir kembali memicu keprihatinan mendalam. Seorang ibu berinisial RS resmi melayangkan laporan ke Polres Samosir pada Selasa (27/10/2026). Langkah hukum ini diambil setelah anak kandungnya yang baru berusia 16 tahun diduga diancam dibunuh oleh sejumlah orang dewasa menggunakan senjata tajam dan senapan angin.

 

Peristiwa mencekam yang menimpa remaja di bawah umur ini terjadi di Desa Sijambur, Dusun III, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

 

Kronologi Dugaan Pengancaman di Desa Sijambur

 

Berdasarkan keterangan yang dihimpun oleh redaksi Artha-News.com, peristiwa tersebut bermula pada Senin malam (26/10/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu, korban sedang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah membeli minyak goreng dari kedai terdekat.

 

Di tengah jalan, sepeda motor yang dikendarai korban mendadak mogok. Korban kemudian berusaha memperbaiki kendaraannya sambil sesekali menggas mesin motor. Namun, situasi berubah menjadi menegangkan ketika tiga orang pria dewasa berinisial MS, HS, dan JS berjalan mendekati korban.

 

Ketiga terduga pelaku diduga membawa senjata tajam dan senapan angin. Muncul dugaan bahwa orang-orang tersebut berada di bawah pengaruh minuman keras tradisional (tuak). Karena merasa terancam dan ketakutan, korban langsung memacu sepeda motornya untuk menyelamatkan diri ke rumah.

 

Korban Trauma Akibat Ancaman Pembunuhan

 

Tidak berhenti di situ, intimidasi diduga berlanjut hingga ke sekitar area rumah korban. Ibu korban, RS, mengaku melihat langsung keberadaan para terduga pelaku yang masih memegang senjata tajam dan senapan angin tidak jauh dari halaman rumahnya.

 

RS juga mendengar langsung ucapan bernada ancaman pembunuhan yang dilontarkan dalam bahasa daerah.

 

"Ikkon hupamate doho," ujar RS menirukan ucapan pelaku, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti: "Kalian harus kubunuh."

 

Akibat insiden ini, kondisi psikologis korban yang masih tergolong anak di bawah umur mengalami trauma berat. Keluarga korban kini dicekam ketakutan hebat dan merasa tidak aman untuk keluar rumah.

 

"Kami sangat berharap Polres Samosir segera memproses kasus ini. Anak saya trauma dan merasa tidak nyaman melakukan aktivitas sehari-hari. Kami semua jadi takut keluar rumah," ungkap RS saat memberikan keterangan.

 

Keluarga Desak Polres Samosir Ambil Tindakan Tegas

 

Laporan resmi yang diajukan oleh keluarga korban kini menjadi perhatian publik, khususnya terkait perlindungan anak dan penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Samosir. Mengingat korban masih berusia 16 tahun, kasus dugaan pengancaman dengan senjata tajam ini tidak boleh dipandang sebelah mata.

 

Masyarakat dan pihak keluarga mendesak aparat penegak hukum Polres Samosir untuk segera:

 

- Melakukan penyelidikan menyeluruh berdasarkan laporan kepolisian yang ada

- Memeriksa keterangan saksi-saksi, pelapor, serta korban di bawah umur dengan pendampingan khusus

- Mendalami dugaan kepemilikan dan penggunaan senjata tajam serta senapan angin dalam insiden tersebut

- Memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada korban dan saksi agar terbebas dari intimidasi lanjutan

 

Hingga berita ini diturunkan, redaksi Artha-News.com masih terus berupaya mendapatkan konfirmasi dan pernyataan resmi dari pihak Polres Samosir serta pihak-pihak terlapor guna menyajikan pemberitaan yang berimbang dan objektif sesuai asas praduga tak bersalah.

 

(Artha-News.com / NR.Sitohang)

 

 

Kecelakaan di Jalan Sambong Jaya Tasikmalaya: Pemotor Tabrak Truk di Mangkubumi

Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Sambong Jaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Sebuah sepeda motor terlibat tabrakan dengan truk pengangkut barang.

 

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS — Sebuah insiden kecelakaan lalu lintas terekam kamera pengawas di kawasan Jalan Sambong Jaya, Kampung Babakan Tempe, Kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Peristiwa yang melibatkan satu unit sepeda motor dan truk pengangkut muatan barang tersebut terjadi pada Jumat, 24 Oktober 2026 siang tepat pukul 13.03 WIB.

 

Berdasarkan visual rekaman CCTV yang beredar, detik-detik menegangkan memperlihatkan posisi sepeda motor yang awalnya melaju di sisi kanan depan truk berkelir hijau-kuning tersebut. Namun, dalam hitungan detik, pengendara motor tampak kehilangan keseimbangan hingga terjatuh keras ke permukaan aspal, sementara kendaraannya terguling tepat di lintasan roda depan truk.

 

Kondisi arus lalu lintas di Jalan Sambong Jaya pada saat kejadian terpantau cukup padat meskipun kondisi jalurnya lurus dan melintasi kawasan padat pemukiman warga. Sejumlah pengendara lain yang berada di belakang titik kejadian sempat memperlambat laju kendaraan mereka secara mendadak guna menghindari benturan beruntun. Warga di sekitar lokasi Babakan Tempe pun langsung bergegas menuju tempat kejadian untuk memberikan pertolongan pertama kepada pengendara yang terhempas.

 

Hingga saat ini, kronologi menyeluruh terkait penyebab jatuhnya pengendara serta rincian mengenai kondisi medis korban belum diketahui secara pasti. Pihak Satlantas Polres Tasikmalaya Kota diharapkan segera menerjunkan personel ke lokasi kejadian guna melakukan olah Tempat Kejadian Perkara, mengevakuasi kendaraan yang terlibat, serta menghimpun keterangan dari saksi mata.

 

Redaksi Artha-News mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan di wilayah Kecamatan Mangkubumi untuk selalu waspada, menjaga jarak aman antarkendaraan, serta menahan kecepatan laju motor terutama saat berdampingan dengan kendaraan bertonase besar. Pembaruan berita mengenai hasil penyelidikan resmi akan segera kami hadirkan setelah ada rilis dari pihak berwenang.

 

(Korwilnas - Arya Siloka)

Bawa Sajam, Oknum Karyawan Diamankan Patroli Sabhara Polres Banjar

BANJAR, ARTHA-NEWS — Tim Patroli Sabhara Polres Banjar bergerak cepat mengamankan seorang oknum karyawan perkebunan di Dusun Mandalare, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Pria tersebut ditangkap polisi setelah terbukti membawa senjata tajam jenis samurai yang meresahkan warga sekitar.

Penangkapan ini bermula dari aduan masyarakat setempat yang merasa terancam dan geram dengan tindakan anarkis pelaku. Menanggapi laporan tersebut, personel Sabhara Polres Banjar langsung menerjunkan tim ke lokasi kejadian guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Kronologi Penangkapan Pelaku di Mandalare, Banjar

Berdasarkan informasi di lapangan, situasi di tempat kejadian perkara sempat menegang sebelum petugas tiba. Pelaku yang membawa senjata tajam diketahui sempat mondar-mandir dan memicu keresahan mendalam di lingkungan warga Mandalare, Pataruman.

Dipimpin langsung oleh IPDA Asep Suparlan, S.H., Tim Patroli Sabhara Polres Banjar melakukan tindakan tegas dan terukur. Petugas dengan sigap mengepung, melucuti senjata pelaku, dan langsung memasangkan borgol guna meminimalkan risiko perlawanan.

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat personel kepolisian berulang kali menenangkan massa yang berkerumun di lokasi. Petugas meminta warga tetap tenang dan mempercayakan proses hukum sepenuhnya kepada pihak berwajib. Pelaku kemudian digiring masuk ke dalam mobil dinas patroli untuk dievakuasi dari lokasi.

Ketegasan Polres Banjar terhadap Gangguan Kamtibmas

Kapolres Banjar melalui Kepala Tim Patroli, IPDA Asep Suparlan, S.H., menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban umum di wilayah hukum Polres Banjar.

"Kami hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman. Siapa pun yang terbukti membawa senjata tajam tanpa izin dan melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," ujar IPDA Asep Suparlan kepada media, Sabtu (24/10/2026).

Barang Bukti dan Proses Hukum Selanjutnya

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum karyawan perkebunan tersebut kini harus mendekam di sel tahanan. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, antara lain:

- Satu bilah senjata tajam jenis samurai

- Atribut kendaraan dan identitas kerja milik pelaku

Saat ini, kasus pembawaan senjata tajam yang meresahkan warga Pataruman ini tengah ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Banjar untuk mendalami motif asli pelaku di balik tindakan tersebut.

Detail Laporan:
Peristiwa: Penangkapan oknum karyawan perkebunan pembawa senjata tajam
Lokasi: Mandalare, Pataruman, Kota Banjar
Petugas: IPDA Asep Suparlan, S.H. & Tim Patroli Sabhara Polres Banjar

Sumber: Artha-News — Kabiro: Rena Yusnita

Dinilai Tutup Mata terhadap Potensi Lokal, Proyek Revitalisasi SDN Girilintang Tasikmalaya Diprotes Warga

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Penunjukan pelaksana proyek dalam program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN Girilintang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, memicu gejolak. Puluhan masyarakat dari lintas desa mendatangi pihak sekolah pada Senin (19/10/2026) lalu untuk mempertanyakan transparansi penunjukan pihak ketiga yang dianggap mengabaikan pengusaha daerah.

 

Massa menilai Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) serta Kepala Sekolah SDN Girilintang tidak akuntabel dalam proses seleksi commanditaire vennootschap (CV) pelaksana.

 

Warga Desak Pemberdayaan Pengusaha dan Pekerja Cigalontang

 

Koordinator aksi masyarakat Cigalontang, Sendi Praja, menyayangkan kebijakan panitia yang menyisihkan pelaku usaha lokal. Menurutnya, proyek infrastruktur pendidikan yang dibiayai oleh uang negara seharusnya memberikan dampak ekonomi langsung terhadap ekosistem masyarakat terdekat.

 

"Sangat disayangkan potensi lokal justru dikesampingkan dalam proyek yang berjalan di tanah kami sendiri. Padahal, kontraktor dari putra daerah memiliki legalitas hukum yang sah serta kualitas material yang tidak kalah bersaing," ujar Sendi kepada awak media.

 

Ia menambahkan, keterlibatan vendor lokal dan penyerapan tenaga kerja dari desa setempat dapat memicu perputaran ekonomi yang sehat di tingkat akar rumput. Senada dengan Sendi, perwakilan warga lainnya, Bung Uay, menegaskan bahwa pembangunan fasilitas publik wajib membawa dampak berganda bagi kesejahteraan warga Cigalontang.

 

Muncul Dugaan Adanya Konflik Kepentingan

 

Protes ini tidak hanya berpusat pada minimnya pelibatan warga, melainkan juga pada kejelasan prosedur pemilihan mitra kerja. Salah seorang perwakilan warga, Dindin, mengungkapkan indikasi ketidakwajaran di balik masuknya perusahaan dari luar wilayah Tasikmalaya.

 

"Kami mengindikasikan adanya benturan kepentingan atau kesepakatan sepihak antara manajemen sekolah dengan CV yang ditunjuk. Prosesnya berjalan sangat tertutup dan minim keterbukaan publik," tegas Dindin.

 

Ia menilai, pola penunjukan yang tidak partisipatif ini berpotensi mencederai asas profesionalisme serta keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana alokasi pemerintah.

 

Dianggap Tabrak Inpres Nomor 7 Tahun 2025

 

Langkah yang diambil P2SP SDN Girilintang dinilai bertolak belakang dengan regulasi yang berlaku. Jika merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan, setiap realisasi anggaran wajib mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, serta mengutamakan sumber daya lokal. Hal tersebut dipertegas dalam Juknis Revitalisasi Satuan Pendidikan TA 2026 dari Kemendikdasmen RI.

 

Masyarakat menegaskan tidak berniat menghambat jalannya perbaikan fasilitas sekolah. Mereka mendukung penuh revitalisasi gedung demi kenyamanan belajar siswa. Namun, sistem manajerial yang tertutup wajib dievaluasi total.

 

Tuntut Inspektorat dan Dinas Pendidikan Turun Tangan

 

Massa mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya serta Inspektorat Daerah segera mengaudit kinerja Kepala SDN Girilintang dan internal P2SP. Jika tidak ada respons konkret, warga mengancam akan meneruskan laporan resmi ke Layanan Terpadu Kemendikdasmen RI.

 

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi dan meminta keterangan resmi dari pihak Kepala SDN Girilintang maupun Ketua P2SP terkait tuntutan dan tudingan warga tersebut.

 

 

 

(Red/Jay)

Milangkala Meriah tapi Cimerak Kekeringan, Anggota DPRD Pangandaran Elon Ruslan Kritik Kebijakan Bupati

PANGANDARAN, Artha News — Penanganan krisis air bersih di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, menuai sorotan tajam dari pihak legislatif. Di tengah situasi kekeringan ekstrem yang mencekik warga, kebijakan alokasi anggaran dan pembatasan distribusi bantuan air dinilai tidak mencerminkan skala prioritas yang berpihak pada kebutuhan dasar rakyat. Kontras ini semakin terasa di tengah kemeriahan acara seremonial Milangkala Kabupaten Pangandaran yang digelar baru-baru ini.

 

Kondisi memprihatinkan tersebut memicu kritik pedas dari Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Daerah Pemilihan (Dapil) 4, H. Elon Ruslan. Ia menegaskan bahwa skema penanggulangan bencana kekeringan yang berjalan saat ini jauh dari kata memadai untuk menolong warga yang sedang kesulitan.

 

"Masalah krusial di lapangan adalah pengiriman air bersih yang dibatasi hanya tiga tangki per hari. Jika warga masih kekurangan dan membutuhkan pasokan tambahan, mereka terpaksa harus membeli mandiri dengan biaya minimal Rp150.000 per tangki," ujar Elon saat memberikan keterangan kepada media di Pangandaran, Minggu (18/10/2026).

 

Ironi Minimnya Anggaran Operasional Armada Air Bersih

 

Bukan hanya masalah kuota distribusi yang minim, Elon juga membongkar ketidakrealistisan anggaran operasional yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil konfirmasi langsung ke jajaran eksekutif, Pemda hanya mengalokasikan dana operasional sebesar Rp250.000 per tangki setiap harinya.

 

Angka tersebut dinilai sangat tidak masuk akal jika disandingkan dengan beban teknis di lapangan. Dengan harga BBM Dexlite Rp23.700 per liter, dana tersebut hanya setara sekitar 10,5 liter bahan bakar. Padahal jarak tempuh distribusi dari sumber air ke pemukiman warga rata-rata mencapai 15 kilometer. Nilai itu belum mencakup biaya perawatan kendaraan dan waktu kerja petugas.

 

"Penentuan anggaran operasional harus logis dan berbasis realitas di lapangan. Jangan sampai nominal yang dipatok justru menyulitkan proses distribusi. Ini menyangkut keselamatan jiwa dan pemenuhan hak mendasar masyarakat, bukan agenda seremonial tahunan biasa," kata legislator asal Dapil 4 tersebut.

 

Anggaran Milangkala Kontras dengan Nasib Petugas Tagana

 

Elon Ruslan juga menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi para petugas Taruna Siaga Bencana yang bekerja siang dan menyalurkan bantuan air ke wilayah-wilayah terpencil. Namun ia menyayangkan dukungan anggaran yang belum memadai bagi mereka.

 

"Kita harus kasihan dan adil kepada rekan-rekan Tagana. Mereka bergerak atas dasar ketulusan demi kemanusiaan, namun dukungan anggaran dari pemerintah daerah sangat mengecewakan. Semangat kerja para relawan ini jangan sampai patah hanya karena keterbatasan fasilitas dan dana operasional yang mencekik," ujarnya.

 

Desakan Evaluasi Total terhadap 11 Desa Terdampak Kekeringan

 

Kecamatan Cimerak memiliki 11 desa, dan hampir seluruh wilayah tersebut kini mengalami kekeringan ekstrem. Situasi ini menuntut transparansi penuh dari pemerintah daerah mengenai tata kelola anggaran dan langkah konkret penanganan jangka panjang.

 

Krisis air bersih bukan sekadar masalah teknis, melainkan kebutuhan dasar yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat. DPRD Pangandaran mendesak Bupati beserta jajarannya segera merumuskan langkah taktis untuk melipatgandakan pasokan air gratis dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi tanpa harus membebani biaya tambahan.

(UG)

 

 

Proyek Rp12,2 Miliar Dihentikan Warga, Dinas Bina Marga Tasikmalaya Dinilai Lemas — AJGT Minta Intervensi Gubernur Jabar

TASIKMALAYA, Artha-News.com — Proyek pekerjaan berkala di ruas Jalan Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja — Jalan Jaksa Agung R. Suprapto (Lingkar Utara) Kota Tasikmalaya senilai Rp12.232.778.247 dihentikan sementara oleh warga setempat pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Langkah tegas ini diambil setelah pelaksanaan proyek dinilai menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat tanpa adanya sosialisasi maupun pemberitahuan sebelumnya dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.

Berdasarkan papan informasi resmi yang terpasang di lokasi, proyek ini dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V Ciamis. Kontrak ditandatangani pada 1 September 2026 dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Multi Daya, dengan pengawasan dari konsultan pengawas PT. Lima Pilar Persada KSO bersama PT. Puri Dimensi dan PT. Bima Purna Karsa. Sumber dana berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.

Galian C Tanpa Sosialisasi, Air Meluap Masuk Rumah Warga

Aksi kritis warga dipicu oleh dugaan kurang profesionalnya pihak pelaksana dalam menjalankan proyek. Sejak awal pengerjaan, warga sekitar belum menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sosialisasi, maupun penjelasan mengenai dampak yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut — khususnya kegiatan pengambilan material tanah atau yang dikenal sebagai Galian C.

Berdasarkan keterangan resmi tokoh masyarakat setempat pada Jumat malam, warga telah menghentikan sementara pekerjaan tersebut terkait belum jelasnya rencana tata letak atau site plan. Warga juga telah melakukan audiensi dengan perwakilan pelaksana proyek. Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa kegiatan pengambilan material yang berlangsung telah menyebabkan saluran air terhambat, sehingga air meluap dan masuk ke beberapa rumah warga di sekitar lokasi.

"Sebelum memulai pekerjaan, seharusnya ada sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada masyarakat. Tujuannya agar aspirasi warga dapat ditampung dan dituangkan dalam berita acara, termasuk mekanisme kompensasi jika terjadi dampak kerugian akibat proyek ini," ungkap tokoh masyarakat setempat di lokasi Jalan KH. Tubagus Abdullah.

Baca juga:

- Proyek Drainase Jalan Raya JB Tasikmalaya Diprotes Warga — Akses Usaha Tertutup dan Standar K3 Dipertanyakan

- Imbas Proyek Drainase Tasikmalaya — Toko Lumpuh & K3 Disorot

Pemberitaan Diabaikan, Direksi Keet Tak Berfungsi, Anggaran Dipertanyakan

Sebelumnya, awak media Artha-News bersama Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (AJGT) telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Dinas Bina Marga  serta pihak pelaksana proyek. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan yang memadai.

Padahal, keberadaan direksi keet sebagai kantor perwakilan di lapangan merupakan kewajiban yang sudah dianggarkan dalam pagu proyek. Untuk proyek senilai Rp12,2 miliar, alokasi direksi keet yang wajar berkisar antara Rp60 juta hingga Rp180 juta. Masyarakat mempertanyakan: Anggaran tersebut digunakan untuk apa jika tidak berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pengaduan warga?

Ketua Umum AJGT menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan dan komunikasi tertulis sejak awal proyek berjalan. Namun sikap Dinas Bina Marga yang hanya melemparkan tanggung jawab kepada pihak pelaksana dinilai tidak tepat dan mengindikasikan sikap cuci tangan.

"Kita sudah diskusi dengan beberapa rekan lembaga lainnya. Berencana akan lakukan audensi ke DPRD, dan jika hak-hak warga tidak terpenuhi alias hanya omong kosong (Omon-Omon),kita akan ajak warga kembali bersama-sama menyerahkan aspirasi di DPRD. Setelah itu, sesi keduanya kita akan adakan aksi demo secara damai," tambah Ketua Umum AJGT.

Baca juga:

- Jawab Surat AJGT — Bina Marga Jabar Pastikan SPMK Proyek Jalan Lingkar Utara Tasikmalaya Sudah Terbit

AJGT Minta Gubernur Jabar: Evaluasi & Tahan Pembayaran Termin

Ketegangan ini memicu desakan keras agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja satuan kerja terkait di lingkungan Dinas Bina Marga dan instalasi yang terkait lainnya,termasuk peran pengawasan UPTD Ciamis yang membawahi proyek ini sebagaimana tercantum pada papan informasi resmi proyek.

"Kami meminta dengan tegas agar pemerintah menahan sementara pembayaran termin proyek ini sampai hak-hak masyarakat terpenuhi dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dijalankan secara penuh oleh pihak pelaksana," tegas Ketua Umum AJGT.

Harapannya, ke depannya setiap proyek pembangunan di Tasikmalaya dapat berjalan kondusif, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat setempat sebelum kepentingan lainnya.

Artha-News Buka Ruang Dialog untuk Semua Pihak

Sementara itu, Pimpinan Redaksi Artha-News, Arie Siadari, menyatakan media tetap membuka ruang yang seluas-luasnya bagi semua pihak — baik warga, pelaksana proyek, maupun instansi terkait — untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik.

"Media hadir bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan menjadi sarana kritik yang membangun. Uang yang digunakan untuk pembangunan adalah uang pajak rakyat yang dikelola negara, dan hasilnya harus kembali dirasakan oleh rakyat secara adil dan layak," ujar Arie Siadari.

Artha-News berkomitmen terus mengawal proses ini hingga tercapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Reporter: Jay Kuncir Panjaitan
Redaksi Artha-News