Dinilai Amburadul, Papan Proyek Revitalisasi SDN 3 Sukaratu Rp1,3 Miliar Disorot AJGT

TASIKMALAYA, Artha-News — 15 Oktober 2026 — Sebuah dokumentasi lapangan memperlihatkan kondisi papan informasi proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 3 Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.339.885.318. Papan yang seharusnya menjadi sarana informasi publik justru terpasang seadanya, diikat dengan tali rafia, dan berada di belakang tumpukan material bekas di lingkungan sekolah.

 

"Ini papan proyek atau papan peringatan? Sangat tidak layak. Seolah tidak ada yang bertanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan," tegas perwakilan AJGT DPC Kabupaten Tasikmalaya.

 

Sejumlah Temuan yang Disorot

 

1. Nama Kegiatan Terpotong, Informasi Tidak Lengkap

Masyarakat tidak mengetahui secara pasti rincian penggunaan anggaran senilai Rp1,3 miliar tersebut. Papan hanya menuliskan "Revitalisasi Satuan Pendidik..." dan terpotong. Ketidaklengkapan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi program yang dibiayai uang negara.

 

2. Identitas Pelaksana Tidak Jelas, Hanya Tertulis "P2SP"

Papan informasi hanya mencantumkan singkatan "P2SP" tanpa menyebutkan nama lengkap ketua, anggota, maupun alamat yang dapat dihubungi. Perlu diketahui, P2SP adalah singkatan dari Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan, yaitu unsur yang dibentuk dari lingkungan satuan pendidikan untuk melaksanakan pekerjaan secara swakelola.

 

Namun berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui secara jelas siapa penanggung jawab pengelolaan anggaran negara tersebut. Ketidakjelasan identitas dinilai berpotensi menghambat jalur pertanggungjawaban apabila pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.

 

3. Tidak Tercantum Nama Konsultan Perencana dan Pengawas

Papan informasi tidak mencantumkan siapa konsultan perencana maupun konsultan pengawas pekerjaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang menjamin spesifikasi teknis dan kualitas pelaksanaan di lapangan? Tanpa pengawasan independen, dikhawatirkan mutu bangunan tidak terjamin.

 

4. Penempatan Papan Mengabaikan Standar Keselamatan

Papan informasi diletakkan di area yang berantakan tanpa penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), padahal lokasi tersebut merupakan lingkungan sekolah dasar tempat siswa belajar setiap hari. Kondisi ini dinilai tidak mencerminkan kepedulian terhadap keselamatan anak-anak.

 

AJGT Minta Audit dan Transparansi RAB

 

Merespons temuan ini, AJGT DPP Tasikmalaya mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk segera melakukan peninjauan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek ini.

 

"Masyarakat berhak mengetahui rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, nama lengkap ketua dan anggota P2SP, serta identitas konsultan pengawas. Jangan sampai anggaran Rp1,3 miliar yang seharusnya untuk peningkatan fasilitas pendidikan anak-anak justru tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas perwakilan AJGT.

 

Upaya Konfirmasi Redaksi

 

Sesuai Kode Etik Jurnalistik, Redaksi Artha-News telah berupaya meminta tanggapan resmi kepada Kepala Sekolah SDN 3 Sukaratu dan pihak terkait. Hingga berita ini diturunkan, tanggapan belum diterima. Ruang konfirmasi tetap terbuka dan penjelasan pihak terkait akan dimuat apabila telah diperoleh.

 

Reporter: Ari Arya Siloka / Jey Panjaitan

Sumber: Dokumentasi Lapangan & Pernyataan Resmi AJGT

 

 

Anggaran Rp1,58 Miliar, Rehab Puskesmas Ambarita Disorot: Diduga Tanpa APD, Progres Pekerjaan Dipertanyakan

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Pembangunan rehabilitasi dan perawatan Puskesmas Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp1.582.385.730 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), setelah sejumlah jurnalis menemukan pekerja di lokasi tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sebagaimana diatur dalam peraturan keselamatan kerja.

 

Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis di lokasi pada Minggu, 1 November 2026, hanya ditemukan enam orang pekerja yang sedang melaksanakan aktivitas pembangunan. Ironisnya, para pekerja tersebut terlihat tidak mengenakan helm, rompi keselamatan, sarung tangan, maupun alas kaki yang layak untuk pekerjaan konstruksi.

 

Saat dikonfirmasi, salah seorang pekerja mengaku bahwa APD yang diberikan kepada mereka hanya berupa sepatu. Namun, sepatu tersebut pun tidak digunakan saat bekerja di lokasi proyek.

 

Situasi ini mengundang keprihatinan mendalam. Boris Situmorang, salah seorang jurnalis yang berada di lokasi, mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja di tengah proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut.

 

"Kalau para pekerja mengalami kecelakaan saat bekerja, bagaimana tanggung jawabnya?" tanya Boris di lokasi proyek.

 

Keprihatinan semakin mendalam ketika pekerja tersebut menyebutkan bahwa risiko kecelakaan ditanggung sendiri oleh masing-masing pekerja. Jawaban ini memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen pelaksana terhadap regulasi keselamatan kerja yang berlaku di Indonesia.

 

Pelanggaran Aturan K3 dan Perlindungan Tenaga Kerja

 

Abaikan standar keselamatan kerja di lokasi proyek konstruksi pemerintah berpotensi melanggar sejumlah regulasi ketat, di antaranya:

 

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 86 dan 87): Mengatur hak setiap pekerja untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

​

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: Mewajibkan pelaksana proyek menyediakan APD secara gratis bagi semua orang yang bekerja di lokasi.

​

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri: Menegaskan kewajiban perusahaan menyediakan APD sesuai standar bagi pekerja konstruksi.

 

Jika terbukti abai, tindakan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

Progres Baru 30 Persen, Waktu Pelaksanaan Semakin Mendesak

 

Persoalan tidak berhenti pada ketidaktersediaan APD. Pantauan di lapangan juga menunjukkan progres fisik pembangunan diperkirakan baru mencapai sekitar 30 persen. Padahal, berdasarkan data pada papan informasi proyek, waktu pelaksanaan hanya menyisakan 59 hari hingga batas penyelesaian pada 30 Desember 2026.

 

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Calista Yori Pratama dengan kontrak bernomor 000.3.3/3460/Dinkes/IX/2026 tertanggal 2 September 2026 memiliki waktu pelaksanaan selama 120 hari. Dengan sisa waktu yang semakin sempit, muncul kekhawatiran pekerjaan akan dikebut sehingga mengorbankan kualitas bangunan maupun keselamatan para pekerja.

 

Transparansi Anggaran dan Desakan Pengawasan Pemerintah

 

Tindakan pengawasan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat dan pers memiliki hak penuh untuk mengawasi jalannya pembangunan agar setiap rupiah uang rakyat digunakan secara akuntabel.

 

Para jurnalis dan masyarakat berharap Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku instansi penanggung jawab proyek segera melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara menyeluruh ke lokasi. Pengawasan perlu mencakup:

 

- Penerapan standar K3 dan ketersediaan APD yang layak

​

- Kesesuaian progres fisik dengan jadwal rencana kerja

​

- Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di lokasi

​

- Kualitas material yang digunakan

​

- Kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak

 

Pasalnya, proyek ini bersumber dari APBD — uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan. Publik berhak mengetahui apakah pembangunan berjalan sesuai perencanaan, apakah keselamatan pekerja benar-benar menjadi prioritas, dan apakah anggaran sebesar Rp1,58 miliar dikelola secara jujur dan profesional.

 

Jangan sampai proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan warga Desa Ambarita justru menyisakan persoalan serius terkait keselamatan pekerja, ketidakpastian penyelesaian, serta kualitas bangunan yang dipertanyakan.

 

Kini, perhatian publik tertuju kepada pihak pelaksana CV. Calista Yori Pratama, konsultan pengawas, serta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Transparansi dan pengawasan bukan sekadar formalitas — uang negara harus dikelola secara akuntabel, dan nyawa pekerja tidak boleh menjadi taruhan.

 

Catatan Redaksi: Berita ini disampaikan sebagai bagian dari hak masyarakat atas informasi publik sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pihak terkait dipersilakan memberikan penjelasan dan tanggapan melalui surat elektronik redaksi. Tanggapan akan dimuat sebagaimana mestinya.

 

(NR. Sitohang — Liputan Khusus Samosir)

Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Ciawi Tasikmalaya, Anggaran Rp141 Juta Resmi Dialokasikan

CIAWI, TASIKMALAYA — ARTHA-NEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) secara resmi merealisasikan proyek rehabilitasi bangunan sekolah di SDN Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Langkah ini diambil pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan serta memberikan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi para siswa.

 

Sebagai wujud transparansi anggaran publik, papan informasi proyek telah terpasang resmi di lokasi kegiatan. Berdasarkan data yang tercantum di papan tersebut, rincian proyek adalah sebagai berikut:

 

- Kegiatan: Rehabilitasi Bangunan Sekolah

- Pekerjaan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SDN Ciawi

- Lokasi: Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat

- Nomor SPK: 0003/14749/SPK/SD/2026

- Nilai Anggaran: Rp141.279.208,82

- Sumber Dana: APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026

- Pelaksana: CV. Bintang Priangan

- Waktu Pelaksanaan: 70 Hari Kalender

 

Kepala Sekolah SDN Ciawi, Hj. Yanti M, Ag, menyambut baik dimulainya pekerjaan tersebut.

 

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemkab Tasikmalaya atas alokasi dana rehab ruang kelas di SDN Ciawi ini. Harapan kami tentu sangat besar agar pihak pelaksana bisa mengerjakan proyek ini dengan sebaik-baiknya, mengutamakan kualitas bangunan yang terbaik dan tahan lama," ujar Hj. Yanti M, Ag.

 

Pemasangan papan informasi proyek juga menjadi bukti transparansi penggunaan keuangan negara, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pekerjaan. Diharapkan, dalam waktu 70 hari kalender, rehabilitasi ini selesai tepat waktu dan menghasilkan ruang kelas yang kokoh, aman, serta nyaman untuk menunjang proses belajar mengajar siswa SDN Ciawi.

 

(Yana)

 

 

Wali Murid Bahagia, Rehab Ruang Kelas SDN Karangsari Tasikmalaya Senilai Rp136 Juta, KBM Kini Lebih Nyaman

TASIKMALAYA, Artha-News.com — Kebahagiaan dirasakan wali murid SDN Karangsari, Kabupaten Tasikmalaya, dengan selesainya rehabilitasi ruang kelas sekolah mereka. Selama ini kondisi ruang kelas yang rusak membuat kegiatan belajar mengajar kurang nyaman. Kini, dengan adanya perbaikan tersebut, proses belajar mengajar dapat berjalan lebih aman, nyaman, dan kondusif.

 

Berdasarkan Papan Informasi Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, proyek dengan nomor 000.3/14068/SD/2026 ini mulai dikerjakan pada 5 Oktober 2026. Paket pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Karangsari bersumber dari APBD Dana Alokasi Umum (DAU) 2026 senilai Rp136.815.143,57, dilaksanakan oleh CV. Gemini selama 80 hari kalender.

 

"Alhamdulillah kami sebagai wali murid sangat bahagia dengan adanya rehab kelas ini. Anak-anak kami jadi belajarnya nyaman, tidak khawatir lagi atap bocor atau lantai rusak. Terima kasih untuk Pemda Tasikmalaya dan Disdik," ungkap salah satu wali murid SDN Karangsari kepada Artha-News.com.

 

Dengan ruang kelas yang telah direhab, diharapkan prestasi siswa semakin meningkat dan guru pun lebih bersemangat dalam mengajar. Perbaikan infrastruktur pendidikan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang layak bagi generasi penerus di Kabupaten Tasikmalaya.

 

(Yana - Artha-News)

15 Ruas Jalan Bandung Barat Resmi Rampung Diperbaiki Oktober 2026, Ini Daftar Lengkapnya

BANDUNG BARAT — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara resmi mengumumkan bahwa 15 ruas jalan telah selesai diperbaiki per Oktober 2026. Dengan capaian ini, total ruas jalan yang rampung sepanjang tahun 2026 mencapai 26 dari keseluruhan target 34 ruas.

 

Program peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat tahun ini dijalankan dengan total anggaran sebesar Rp69,22 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk menangani 34 ruas jalan dan 1 jembatan yang tersebar di berbagai kecamatan, mencakup wilayah utara hingga selatan Kabupaten Bandung Barat.

 

Data Realisasi Perbaikan Jalan KBB 2026

 

Keterangan Detail 

Total Anggaran Rp69,22 miliar 

Target Pekerjaan 34 ruas jalan + 1 jembatan 

Selesai Per Oktober 2026 15 ruas 

Total Selesai Sepanjang 2026 26 ruas 

Masih Dalam Pengerjaan 8 ruas 

 

15 Ruas Jalan yang Resmi Rampung Oktober 2026

 

Berikut daftar lengkapnya:

 

1. Jalan Ciririp–Bangsaya–Buninagara (batas Ciwidey)

2. Jalan Gununghalu–Datarpuspa

3. Jalan Cikaramat–Lembang

4. Jalan Celak–Sodong

5. Jalan Cijenuk–Puncaksari/Pasirpogor

6. Jalan Maribaya–Puncak Eurad

7. Jalan Kebun Kalapa–Pasircalung (pekerjaan lanjutan)

8. Jalan H. Gofur–Pakuhaji (pekerjaan lanjutan)

9. Jalan Rancapanggung–Cikadu

10. Jalan Simpang Tagogapu–Salakuning

11. Rehabilitasi Jalan Cililin–Budiharja

12. Rehabilitasi Jalan Malaka–Cijenuk

13. Rehabilitasi Jalan Rancapanggung–Ugrem

14. Jalan Boscha–Wangunsari

15. Jalan Padaasih–batas Cimahi

 

Jalur-jalur tersebut merupakan penghubung antarkawasan yang strategis, sangat krusial untuk kelancaran mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, kegiatan perdagangan, serta akses menuju kawasan wisata di Bandung Barat.

 

Daftar Lengkap Program Perbaikan Jalan KBB 2026

 

Selain 15 ruas yang telah rampung, berikut daftar lokasi yang masuk dalam rencana perbaikan tahun ini:

 

Batujajar: Rehabilitasi Jalan Selacau–Lagadar; Jalan Cangkorah–batas Leuwigajah, Kota Cimahi

 

Cihampelas: Jalan Cihampelas–Jalan Sayuran

 

Cililin: Jalan Cililin–Sukatani; perbaikan badan jalan dan pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Nanggerang–Karyamukti

 

Cipeundeuy: Jalan Nanggeleng–Sirnaraja

 

Cisarua: Rehabilitasi Jalan Jambudipa–Mekarwangi (batas Cimahi); Jalan SPN–Kertawangi

 

Lembang: Rehabilitasi Jalan Cilumber–Cikole; Jalan Cikole–Cikarumbi; Jalan Langensari–Medu–Dago; Jalan Maribaya–Patrol

 

Ngamprah: Rehabilitasi jalan di Kampung Campakar RW 12 dan Kampung Cilengkrang RW 07; Rehabilitasi Jalan Somawinata RW 01, 02, 07, dan 17; Jalan Mekarsari–Cilame; Jalan H. Gofur–Cibatu

 

Parongpong: Jalan Cihanjuang–batas Gegerkalong, Kota Bandung

 

Rongga: Jalan Rongga–Cipari

 

Saguling: Jalan Purabaya–Jati (Batujajar)

 

Jembatan: Jembatan Rawabogo

Pernyataan Bupati Bandung Barat

 

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan perbaikan jalan merupakan upaya pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat yang selama bertahun-tahun menantikan kondisi jalan lebih baik.

 

"Alhamdulillah, satu per satu ruas jalan yang selama ini dinantikan masyarakat mulai bisa kita perbaiki," ujar Jeje.

 

Ia mengakui masih banyak jalan yang membutuhkan penanganan, sebagian bahkan telah bertahun-tahun belum diperbaiki. Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan. Karena itu, Pemkab Bandung Barat mengoptimalkan anggaran daerah sekaligus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan kementerian terkait agar perbaikan menjangkau lebih banyak wilayah.

 

"Kami menyadari belum semua jalan bisa diperbaiki tahun ini. Namun, ikhtiar tidak akan berhenti. Kami terus berupaya agar perbaikan bisa dilakukan secara bertahap dan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," kata Jeje.

 

Pekerjaan Dikawal Hingga Akhir 2026

 

Pemkab Bandung Barat menyatakan pekerjaan pada ruas yang masih berjalan akan dikawal hingga akhir 2026. Pemerintah daerah juga menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi jalan di lapangan.

 

Jeje berharap perbaikan jalan dapat memperlancar aktivitas warga, mendukung distribusi hasil pertanian dan kegiatan ekonomi, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bandung Barat.

 

 

(Ari.M)

Proyek Rp12,2 Miliar Dihentikan Warga, Dinas Bina Marga Tasikmalaya Dinilai Lemas — AJGT Minta Intervensi Gubernur Jabar

TASIKMALAYA, Artha-News.com — Proyek pekerjaan berkala di ruas Jalan Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja — Jalan Jaksa Agung R. Suprapto (Lingkar Utara) Kota Tasikmalaya senilai Rp12.232.778.247 dihentikan sementara oleh warga setempat pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Langkah tegas ini diambil setelah pelaksanaan proyek dinilai menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat tanpa adanya sosialisasi maupun pemberitahuan sebelumnya dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.

Berdasarkan papan informasi resmi yang terpasang di lokasi, proyek ini dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V Ciamis. Kontrak ditandatangani pada 1 September 2026 dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Multi Daya, dengan pengawasan dari konsultan pengawas PT. Lima Pilar Persada KSO bersama PT. Puri Dimensi dan PT. Bima Purna Karsa. Sumber dana berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.

Galian C Tanpa Sosialisasi, Air Meluap Masuk Rumah Warga

Aksi kritis warga dipicu oleh dugaan kurang profesionalnya pihak pelaksana dalam menjalankan proyek. Sejak awal pengerjaan, warga sekitar belum menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sosialisasi, maupun penjelasan mengenai dampak yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut — khususnya kegiatan pengambilan material tanah atau yang dikenal sebagai Galian C.

Berdasarkan keterangan resmi tokoh masyarakat setempat pada Jumat malam, warga telah menghentikan sementara pekerjaan tersebut terkait belum jelasnya rencana tata letak atau site plan. Warga juga telah melakukan audiensi dengan perwakilan pelaksana proyek. Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa kegiatan pengambilan material yang berlangsung telah menyebabkan saluran air terhambat, sehingga air meluap dan masuk ke beberapa rumah warga di sekitar lokasi.

"Sebelum memulai pekerjaan, seharusnya ada sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada masyarakat. Tujuannya agar aspirasi warga dapat ditampung dan dituangkan dalam berita acara, termasuk mekanisme kompensasi jika terjadi dampak kerugian akibat proyek ini," ungkap tokoh masyarakat setempat di lokasi Jalan KH. Tubagus Abdullah.

Baca juga:

- Proyek Drainase Jalan Raya JB Tasikmalaya Diprotes Warga — Akses Usaha Tertutup dan Standar K3 Dipertanyakan

- Imbas Proyek Drainase Tasikmalaya — Toko Lumpuh & K3 Disorot

Pemberitaan Diabaikan, Direksi Keet Tak Berfungsi, Anggaran Dipertanyakan

Sebelumnya, awak media Artha-News bersama Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (AJGT) telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Dinas Bina Marga  serta pihak pelaksana proyek. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan yang memadai.

Padahal, keberadaan direksi keet sebagai kantor perwakilan di lapangan merupakan kewajiban yang sudah dianggarkan dalam pagu proyek. Untuk proyek senilai Rp12,2 miliar, alokasi direksi keet yang wajar berkisar antara Rp60 juta hingga Rp180 juta. Masyarakat mempertanyakan: Anggaran tersebut digunakan untuk apa jika tidak berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pengaduan warga?

Ketua Umum AJGT menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan dan komunikasi tertulis sejak awal proyek berjalan. Namun sikap Dinas Bina Marga yang hanya melemparkan tanggung jawab kepada pihak pelaksana dinilai tidak tepat dan mengindikasikan sikap cuci tangan.

"Kita sudah diskusi dengan beberapa rekan lembaga lainnya. Berencana akan lakukan audensi ke DPRD, dan jika hak-hak warga tidak terpenuhi alias hanya omong kosong (Omon-Omon),kita akan ajak warga kembali bersama-sama menyerahkan aspirasi di DPRD. Setelah itu, sesi keduanya kita akan adakan aksi demo secara damai," tambah Ketua Umum AJGT.

Baca juga:

- Jawab Surat AJGT — Bina Marga Jabar Pastikan SPMK Proyek Jalan Lingkar Utara Tasikmalaya Sudah Terbit

AJGT Minta Gubernur Jabar: Evaluasi & Tahan Pembayaran Termin

Ketegangan ini memicu desakan keras agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja satuan kerja terkait di lingkungan Dinas Bina Marga dan instalasi yang terkait lainnya,termasuk peran pengawasan UPTD Ciamis yang membawahi proyek ini sebagaimana tercantum pada papan informasi resmi proyek.

"Kami meminta dengan tegas agar pemerintah menahan sementara pembayaran termin proyek ini sampai hak-hak masyarakat terpenuhi dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dijalankan secara penuh oleh pihak pelaksana," tegas Ketua Umum AJGT.

Harapannya, ke depannya setiap proyek pembangunan di Tasikmalaya dapat berjalan kondusif, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat setempat sebelum kepentingan lainnya.

Artha-News Buka Ruang Dialog untuk Semua Pihak

Sementara itu, Pimpinan Redaksi Artha-News, Arie Siadari, menyatakan media tetap membuka ruang yang seluas-luasnya bagi semua pihak — baik warga, pelaksana proyek, maupun instansi terkait — untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik.

"Media hadir bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan menjadi sarana kritik yang membangun. Uang yang digunakan untuk pembangunan adalah uang pajak rakyat yang dikelola negara, dan hasilnya harus kembali dirasakan oleh rakyat secara adil dan layak," ujar Arie Siadari.

Artha-News berkomitmen terus mengawal proses ini hingga tercapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Reporter: Jay Kuncir Panjaitan
Redaksi Artha-News

Proyek Penanganan Longsor di Partukot Naginjang Disorot, Tak Ada Plang dan K3 Diduga Tak Transparan

SAMOSIR (17/10/2026) — Proyek penanganan longsoran di jalan lintas Tele, Desa Partukot Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah lima orang jurnalis menemukan pekerjaan tersebut tidak dilengkapi papan informasi proyek di lokasi. Selain itu, sejumlah pekerja disebut tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

 

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai transparansi pelaksanaan proyek, penerapan standar keselamatan kerja, hingga pengawasan terhadap pekerjaan yang berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan umum.

 

Berdasarkan pantauan lima jurnalis di lokasi pada Sabtu (17/10/2026), papan informasi proyek tidak terlihat terpasang. Padahal, informasi mengenai nama kegiatan, nilai kontrak, sumber anggaran, perusahaan pelaksana, dan waktu pengerjaan adalah hak publik yang harus diketahui masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

 

Tak Ada Plang, Pengawas Justru Mempertanyakan Izin Jurnalis

 

Saat dikonfirmasi di lokasi, sejumlah pekerja menyampaikan bahwa tempat berkumpulnya pihak pelaksana proyek berada di sekitar Simpang Tiga Tele. Berbekal informasi tersebut, para jurnalis mendatangi lokasi yang dimaksud untuk meminta keterangan mengenai penanggung jawab pekerjaan.

 

Namun, di tempat itu, mereka hanya bertemu dengan kepala tukang bermarga Sitompul. Para jurnalis kemudian mencoba menghubungi pengawas proyek bermarga Sibarani melalui telepon seluler untuk mengonfirmasi sejumlah hal terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut.

 

Alih-alih memberikan penjelasan terbuka mengenai identitas proyek dan keberadaan papan informasi, Sibarani justru mempertanyakan izin para jurnalis saat mendatangi lokasi. Sikap tersebut menimbulkan tanda tanya yang besar, mengingat kedatangan para jurnalis bertujuan melakukan konfirmasi dan memperoleh informasi mengenai pekerjaan yang menggunakan anggaran publik.

 

Keterbukaan informasi, keselamatan pekerja, dan mutu hasil pekerjaan harus menjadi perhatian utama semua pihak, bukan sekadar formalitas administratif yang diabaikan begitu saja.

 

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan lengkap mengenai nama perusahaan pelaksana, nilai kontrak, sumber anggaran, serta tanggapan resmi dari instansi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

 

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pengawas proyek, kontraktor pelaksana, maupun instansi terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

(NR.Sitohang)

 

 

Dinilai Amburadul, Papan Proyek Revitalisasi SDN 3 Sukaratu Rp1,3 Miliar Disorot AJGT

TASIKMALAYA, Artha-News — 15 Oktober 2026 — Sebuah dokumentasi lapangan memperlihatkan kondisi papan informasi proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 3 Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.339.885.318. Papan yang seharusnya menjadi sarana informasi publik justru terpasang seadanya, diikat dengan tali rafia, dan berada di belakang tumpukan material bekas di lingkungan sekolah.

 

"Ini papan proyek atau papan peringatan? Sangat tidak layak. Seolah tidak ada yang bertanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan," tegas perwakilan AJGT DPC Kabupaten Tasikmalaya.

 

Sejumlah Temuan yang Disorot

 

1. Nama Kegiatan Terpotong, Informasi Tidak Lengkap

Masyarakat tidak mengetahui secara pasti rincian penggunaan anggaran senilai Rp1,3 miliar tersebut. Papan hanya menuliskan "Revitalisasi Satuan Pendidik..." dan terpotong. Ketidaklengkapan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi program yang dibiayai uang negara.

 

2. Identitas Pelaksana Tidak Jelas, Hanya Tertulis "P2SP"

Papan informasi hanya mencantumkan singkatan "P2SP" tanpa menyebutkan nama lengkap ketua, anggota, maupun alamat yang dapat dihubungi. Perlu diketahui, P2SP adalah singkatan dari Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan, yaitu unsur yang dibentuk dari lingkungan satuan pendidikan untuk melaksanakan pekerjaan secara swakelola.

 

Namun berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui secara jelas siapa penanggung jawab pengelolaan anggaran negara tersebut. Ketidakjelasan identitas dinilai berpotensi menghambat jalur pertanggungjawaban apabila pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.

 

3. Tidak Tercantum Nama Konsultan Perencana dan Pengawas

Papan informasi tidak mencantumkan siapa konsultan perencana maupun konsultan pengawas pekerjaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang menjamin spesifikasi teknis dan kualitas pelaksanaan di lapangan? Tanpa pengawasan independen, dikhawatirkan mutu bangunan tidak terjamin.

 

4. Penempatan Papan Mengabaikan Standar Keselamatan

Papan informasi diletakkan di area yang berantakan tanpa penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), padahal lokasi tersebut merupakan lingkungan sekolah dasar tempat siswa belajar setiap hari. Kondisi ini dinilai tidak mencerminkan kepedulian terhadap keselamatan anak-anak.

 

AJGT Minta Audit dan Transparansi RAB

 

Merespons temuan ini, AJGT DPP Tasikmalaya mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk segera melakukan peninjauan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek ini.

 

"Masyarakat berhak mengetahui rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, nama lengkap ketua dan anggota P2SP, serta identitas konsultan pengawas. Jangan sampai anggaran Rp1,3 miliar yang seharusnya untuk peningkatan fasilitas pendidikan anak-anak justru tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas perwakilan AJGT.

 

Upaya Konfirmasi Redaksi

 

Sesuai Kode Etik Jurnalistik, Redaksi Artha-News telah berupaya meminta tanggapan resmi kepada Kepala Sekolah SDN 3 Sukaratu dan pihak terkait. Hingga berita ini diturunkan, tanggapan belum diterima. Ruang konfirmasi tetap terbuka dan penjelasan pihak terkait akan dimuat apabila telah diperoleh.

 

Reporter: Ari Arya Siloka / Jey Panjaitan

Sumber: Dokumentasi Lapangan & Pernyataan Resmi AJGT

 

 

Material Baja Proyek Rp1,3 Miliar SDN 3 Sukaratu Tergeletak di Tanah Becek, K3 Disorot

TASIKMALAYA, Artha-News — Kondisi lapangan proyek pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan publik. Sebuah rekaman video singkat yang diterima Redaksi Artha-News memperlihatkan kondisi faktual penyimpanan material konstruksi yang diduga kuat merupakan bagian dari proyek Revitalisasi SDN 3 Sukaratu. Material baja ringan senilai ratusan juta rupiah tampak tergeletak langsung di atas tanah yang basah, becek, dan berdebu tanpa alas pelindung maupun penutup terpal yang memadai. Proyek infrastruktur pendidikan bersumber dari APBN tahun anggaran 2026 ini memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp1.339.885.318.

 

Sejumlah Temuan Krusial di Lokasi Proyek

 

Berdasarkan pengamatan visual dari rekaman video tersebut, terdapat beberapa temuan krusial terkait kondisi di area pengerjaan:

 

Penyimpanan Baja Tanpa Alas Pelindung

Tumpukan rangka atau kuda-kuda baja ringan diletakkan saling menindih langsung di atas permukaan tanah lembap tanpa bantalan kayu (palet). Kondisi lingkungan yang basah ini berisiko memicu korosi atau karat dini, yang dikhawatirkan menurunkan kualitas dan mutu kekuatan struktur material sebelum dipasang pada bangunan sekolah.

 

Area Terbuka Tanpa Pagar Pengaman

Tempat penempatan logistik proyek berada di ruang terbuka bebas di pinggir jalan tanah. Lokasi ini tidak dilengkapi pagar pembatas atau seng pengaman proyek, sehingga akses keluar masuk warga menjadi bebas. Hal tersebut meningkatkan risiko kehilangan aset material akibat pencurian atau kerusakan akibat faktor luar.

 

Nihil Penerapan Standar K3

Selama durasi rekaman berjalan, tidak terlihat pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm proyek atau rompi keselamatan (K3). Rambu peringatan keselamatan kerja dan keberadaan petugas pengawas lapangan juga tidak tampak di sekitar lokasi penumpukan material.

 

Upaya Konfirmasi Redaksi

 

Demi mematuhi Kode Etik Jurnalistik terkait asas keberimbangan, Redaksi Artha-News hingga kini terus berupaya menghubungi pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta dinas terkait untuk meminta klarifikasi resmi. Tanggapan dari pihak berwenang akan segera kami muat pada pembaruan berita selanjutnya.

 

Reporter: Tim Redaksi Artha-News

Sumber: Rekaman Video & Papan Infornasi

(Arya Siloka)

Imbas Proyek Drainase Tasikmalaya, Toko Lumpuh & K3 Disorot

TASIKMALAYA, Artha-News — Proyek penggalian saluran drainase dan irigasi di Jalan JB, Kota Tasikmalaya, menuai keluhan dari warga setempat dan pengguna jalan. Berdasarkan pantauan lapangan serta keluhan warga, pengerjaan proyek di bawah pengawasan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat ini dinilai warga belum menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara memadai serta menghambat akses ekonomi masyarakat.

 

Berdasarkan rekaman di lokasi, lubang galian terlihat menganga, tergenang air, dan belum memiliki pagar pembatas permanen yang memenuhi standar K3. Material tanah dan puing proyek yang berserakan juga membuat akses menuju pertokoan sekitar menjadi sempit dan terhambat. Pengguna jalan, baik pengendara mobil maupun sepeda motor, harus ekstra berhati-hati saat melintas di area tersebut.

 

Dua Aspek Krusial yang Disorot Warga

 

Warga sekitar menyoroti dua hal utama yang dinilai perlu perhatian segera dari pihak pelaksana maupun pengawas proyek:

 

1. Standar Pengamanan di Lokasi Galian

"Kami khawatir kondisi galian yang terbuka tanpa pagar pengaman permanen dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pada malam hari atau saat cuaca buruk," ujar seorang warga yang berdiam di sekitar lokasi. Warga berharap rambu peringatan dan pagar pengaman segera dipasang sepanjang area galian.

 

2. Akses Usaha dan Dampak Ekonomi

Penutupan sebagian akses jalan selama masa konstruksi berdampak langsung pada aktivitas toko dan tempat usaha warga. Warga meminta kejelasan terkait jadwal penyelesaian serta solusi yang mengakomodasi kebutuhan akses selama pekerjaan berlangsung.

 

Dasar Hukum Perlindungan Warga

 

Merujuk pada regulasi yang berlaku, masyarakat terdampak proyek fasilitas publik berhak mendapatkan perlindungan, antara lain:

 

- UU No. 2 Tahun 2012 & PP No. 19 Tahun 2021: Mengatur hak warga atas ganti kerugian yang layak dan adil, mencakup dampak fisik maupun kerugian ekonomi akibat proyek.

​

- Pasal 1365 KUH Perdata: Mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum, di mana pihak yang menimbulkan kerugian wajib memberikan ganti rugi sesuai ketentuan hukum.

 

Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi Artha-News masih berupaya meminta tanggapan resmi dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat serta pihak kontraktor pelaksana untuk melengkapi informasi dalam pemberitaan ini. Tanggapan dari pihak terkait akan dimuat dalam pembaruan berita berikutnya.

 

Reporter: Jey Panjaitan & Ari Arya Siloka

Editor: Redaksi Artha-News

Kawal Masalah PJU Kota Tasikmalaya, PMII Rayon Syekh Abdul Ghorib INUTAS Desak Pemerataan Infrastruktur ke Dishub

TASIKMALAYA, artha-news.com — Pengurus Rayon PMII Syekh Abdul Ghorib Komisariat Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya (INUTAS) menggelar audiensi resmi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya. Kegiatan strategis ini bertujuan untuk mengawal pemenuhan hak publik terkait ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memadai dan aman.

 

Langkah diplomasi kepemudaan ini diambil sebagai respons atas keresahan masyarakat mengenai minimnya fasilitas penerangan jalan di sejumlah titik. PMII menilai masalah infrastruktur lampu jalan berdampak langsung pada mobilitas harian warga.

 

Dasar Hukum Penyediaan PJU Kota Tasikmalaya

 

Ketua Rayon PMII Syekh Abdul Ghorib INUTAS, Salman Faisal, menegaskan bahwa pengadaan PJU bukan sekadar persoalan estetika kota semata. Menurutnya, menghadirkan penerangan jalan yang layak merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah.

 

Secara normatif, aturan mengenai penyediaan fasilitas keselamatan jalan ini didasarkan pada dua payung hukum utama:

 

- Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

​

- Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 27 Tahun 2018

 

"Fasilitas PJU berfungsi nyata dalam menjamin keselamatan lalu lintas serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dari potensi tindak kejahatan atau kriminalitas di malam hari," ujar Salman Faisal.

 

Dua Tuntutan Konkret PMII Terkait Lampu Jalan

 

Dalam pertemuan bersama jajaran Dishub Kota Tasikmalaya, PMII Rayon Syekh Abdul Ghorib menyampaikan dua tuntutan pokok yang berbasis data dan kondisi riil di lapangan:

 

1. Rehabilitasi dan Modernisasi PJU Perkotaan

 

PMII mendesak Dishub melakukan pemeliharaan rutin secara berkala, perbaikan unit lampu yang rusak, serta penataan ulang efisiensi energi di titik-titik vital pusat kota. Optimalisasi ini dinilai penting untuk mendukung perputaran roda ekonomi malam hari di kawasan perkotaan.

 

2. Pemerataan Pengadaan PJU di Pinggiran Kota

 

Mahasiswa mendorong adanya percepatan alokasi anggaran dan realisasi pembangunan fisik PJU di kawasan pinggiran (sub-urban). Prioritas utama harus diarahkan pada jalur-jalur sepi yang rawan kecelakaan berlalu lintas serta minim pencahayaan yang rentan aksi kriminalitas.

 

Salman menekankan pentingnya prinsip keadilan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Menurutnya, seluruh warga baik yang tinggal di pusat kota maupun wilayah pinggiran berhak mendapatkan kualitas pelayanan publik yang setara.

 

Pendekatan ini juga selaras dengan konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), yaitu menekan angka kriminalitas melalui penataan desain lingkungan yang baik dan terang.

 

Komitmen Dishub Kota Tasikmalaya dan Langkah Evaluasi

 

Menanggapi tuntutan tersebut, jajaran Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya menyambut baik masukan kritis dan konstruktif yang dibawa oleh kader-kader PMII INUTAS. Pihak Dishub berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjutinya. Langkah terdekat yang akan diambil adalah melakukan pemetaan sebaran unit PJU serta melakukan evaluasi teknis secara berkala di lapangan.

 

Di akhir audiensi, PMII Rayon Syekh Abdul Ghorib menegaskan akan terus mengawal komitmen dan proses realisasi program kerja fisik PJU ini secara konsisten, kritis, dan transparan hingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat luas.

 

(artha-news.com / Arya Siloka)

Proyek Drainase Jalan Raya JB Tasikmalaya Diprotes Warga, Akses Usaha Tertutup dan Standar K3 Dipertanyakan

TASIKMALAYA, Artha-News — Proyek pembangunan saluran drainase dan irigasi di pinggir Jalan Raya JB, Kota Tasikmalaya, menuai keluhan dari warga sekitar. Pekerjaan yang berada di bawah pengawasan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat ini dinilai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat serta belum menerapkan standar keselamatan kerja secara memadai.

 

Berdasarkan rekaman lapangan tim redaksi pada Kamis, 15 Oktober 2026, galian sedalam lebih dari 1,5 meter terlihat terbuka di sepanjang bahu jalan. Di lokasi tersebut belum terpasang pagar pengaman permanen yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Sebagai pengganti, pelaksana hanya memasang papan kayu dan penutup sementara yang dinilai kurang kokoh untuk melindungi keselamatan pengendara sepeda motor serta pejalan kaki yang melintas. Kondisi diperparah oleh tumpukan sampah plastik dan genangan air keruh di dasar galian, yang dikhawatirkan warga dapat membahayakan pengguna jalan, terutama saat kondisi gelap pada malam hari.

 

Akses Usaha Terganggu, Warga Pertanyakan Regulasi

 

Dampak sosial proyek ini dirasakan langsung oleh pemilik toko di sekitar area galian. Akses utama menuju tempat usaha mereka menjadi terhambat sejak pekerjaan dimulai, sehingga berdampak langsung pada penurunan pendapatan harian para pedagang setempat. Perwakilan warga kemudian mempertanyakan transparansi pelaksanaan proyek, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap payung hukum kompensasi dampak lingkungan serta jaminan keselamatan kerja bagi publik.

 

"Kami berharap ada kejelasan jadwal penyelesaian dan pengamanan yang lebih baik. Kami juga menanyakan apakah pelaksanaan proyek ini sudah sepenuhnya mematuhi regulasi, termasuk Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012 dan Pasal 74 PP No. 19 Tahun 2021 terkait hak kompensasi masyarakat, serta penerapan standar K3," ujar perwakilan warga saat dikonfirmasi oleh Artha-News.

 

Lebih lanjut, warga menyampaikan bahwa pihak pelaksana diduga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 406 KUHP terkait tindakan yang berisiko merugikan ketertiban umum. Meski demikian, masyarakat menegaskan akan tetap mengedepankan komunikasi dan menunggu tanggapan resmi dari instansi terkait.

 

Sampai berita ini diturunkan, redaksi Artha-News masih terus berupaya meminta klarifikasi dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat serta pihak kontraktor pelaksana guna menyajikan informasi yang berimbang.

 

Reporter: Jey Panjaitan & Ari Arya Siloka

Editor: Redaksi Artha-News

 

 

Proyek Jalan Cibeuti Kawalu Disorot, Dinas Perwaskim Bungkam

TASIKMALAYA KOTA, ARTHA-NEWS.COM — Kamis, 15 Oktober 2026 — Pelaksanaan proyek peningkatan jalan lingkungan permukiman di Kampung Selawi Cipancur, RW 05, Kelurahan Cibeuti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, kini menuai sorotan tajam masyarakat. Proyek senilai Rp252.472.000 yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 ini diduga dikerjakan tidak sesuai standar akibat lemahnya pengawasan di lapangan.

 

Warga Cibeuti Khawatir Infrastruktur Baru Cepat Rusak

 

Berdasarkan pantauan Tim Artha News di lokasi pada Rabu (14/10/2026), kualitas pengerjaan terlihat belum memenuhi standar. Campuran semen terlihat tipis, susunan batu tidak terpasang kokoh, serta beberapa bagian Tembok Penahan Tanah (TPT) dan saluran drainase sudah terlihat retak rambut meskipun pekerjaan belum lama berjalan.

 

Warga menyuarakan kekhawatiran, terlebih dengan mulai masuknya musim hujan di wilayah Tasikmalaya.

 

"Mun hujan ageung, ieu mah pasti longsor deui. Adukanana tipis pisan." — keluh salah satu warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

 

Harapan warga akan akses jalan yang aman dan kokoh kini berubah menjadi kekhawatiran infrastruktur baru akan segera rusak atau jebol.

 

Papan Proyek Minim Informasi, Dinilai Kurang Transparan

 

Papan informasi proyek dengan nomor 600.1.7.2/332/SPK.PERMUKIMAN/2026 yang terpasang di lokasi kondisinya memudar dan sulit terbaca. Papan tersebut juga tidak mencantumkan nama pelaksana, konsultan pengawas, maupun rincian volume pekerjaan.

 

Kondisi ini dianggap belum memenuhi prinsip transparansi yang diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketidakjelasan informasi ini semakin memperkuat indikasi belum optimalnya pengawasan di lapangan.

 

Dinas Perwaskim dan Pemborong Belum Dapat Dikonfirmasi

 

Tim Artha News telah berupaya menghubungi pihak pelaksana proyek maupun Dinas Perwaskim Kota Tasikmalaya untuk mendapatkan tanggapan dan klarifikasi. Namun hingga berita ini diturunkan, upaya melalui telepon dan pesan WhatsApp belum mendapatkan respons.

 

"Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada penjelasan transparan dari pihak yang bertanggung jawab," ujar Jey Panjaitan, Staf Redaksi Artha News, Kamis (15/10/2026).

 

Artha News Desak Inspektorat, Kejari dan Wali Kota Bertindak

 

Merespons temuan di lapangan, redaksi Artha News mendesak langkah konkret dari pihak berwenang:

 

1. Inspektorat Kota Tasikmalaya diminta segera melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap pelaksanaan dan pengawasan proyek ini.

2. Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dan BPK Perwakilan Jawa Barat diharapkan melakukan audit sebelum proses serah terima sementara (PHO) guna memastikan dana APBD digunakan sesuai mutu yang dijanjikan.

3. Wali Kota Tasikmalaya diminta mengevaluasi kinerja terkait pengawasan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

 

Uang rakyat tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan hasil yang belum memuaskan. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan di setiap tahap pelaksanaan proyek pembangunan.

 

 

 

Laporan: Tim Redaksi Artha News

Penulis: Jey Panjaitan (Staf Redaksi) | Ari Arya Siloka (Korwilnas)

Langkah Strategis Wabup Samosir Ariston Gandeng Kejari, Pastikan Proyek Daerah Akurat dan Akuntabel

Artha-News.com — Samosir, 13 Oktober 2026

 

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah tidak sekadar bertumpu pada perencanaan program yang matang. Di balik setiap perumusan kebijakan, tata kelola aset, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga eksekusi proyek strategis, diperlukan sebuah kepastian hukum yang kokoh. Hal ini krusial agar seluruh program kerja pemerintah dapat terealisasi secara tepat sasaran serta membawa dampak positif yang konkret bagi kehidupan masyarakat luas.

 

Prinsip mendasar inilah yang menjadi inti dari dialog interaktif saat Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menggelar kunjungan silaturahmi formal ke markas Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir pada Senin, 13 Oktober 2026.

 

Pertemuan ini sekaligus merupakan bentuk kunjungan balasan, menyusul agenda serupa yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Akwan Annas, ke Kantor Bupati Samosir beberapa waktu lalu.

 

Dalam kunjungan kerja ini, Wabup Ariston didampingi oleh jajaran pejabat teras, yakni Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, dan Asisten III Arnod Sitorus. Kedatangan rombongan pejabat Pemerintah Kabupaten Samosir tersebut disambut hangat dan penuh kekeluargaan oleh Kajari Samosir, Akwan Annas, yang kala itu didampingi oleh Kasi Intel Juna Karo-karo.

 

Bukan sekadar pertemuan seremonial biasa, momentum ini dimanfaatkan sebagai ruang diskusi strategis demi menyelaraskan komitmen bersama dalam menyukseskan visi pembangunan di Kabupaten Samosir. Pemkab Samosir juga mendorong penguatan kemitraan di lingkup Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Tujuannya agar seluruh elemen birokrasi dan instansi vertikal mampu bergerak seirama demi memajukan daerah secara maksimal.

 

Pada kesempatan itu, Wabup Ariston menggarisbawahi bahwa institusi Kejaksaan memegang peranan yang sangat vital dalam menyokong roda pemerintahan serta roda pembangunan, khususnya lewat fungsi strategis Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kontribusi nyata dari JPN ini diharapkan dapat dioptimalkan untuk mengawal pemerintah daerah ketika berhadapan dengan berbagai problematika hukum yang berkaitan langsung dengan jalannya pembangunan.

 

Menurut pandangan Ariston, supervisi dan sinergi yang intens dengan pihak Kejaksaan merupakan hal wajib. Tujuannya agar implementasi berbagai program kerja dapat berjalan lebih efektif, selesai tepat waktu, dan mencapai sasaran yang tepat, dengan tetap berpijak pada koridor regulasi perundang-undangan yang berlaku.

 

"Integrasi kerja yang solid antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sangat kita perlukan, terutama pada sektor penataan aset daerah, peningkatan PAD, serta pengawasan berbagai proyek strategis daerah. Dengan begitu, operasional seluruh program dapat berjalan sesuai regulasi dan memberikan kemanfaatan yang riil bagi warga," jelasnya.

 

Tidak hanya fokus pada sektor fisik pembangunan, Ariston juga mengharapkan dukungan penuh dari Kejari Samosir untuk mengedukasi masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait kesadaran hukum. Program penyuluhan hukum dipandang sebagai instrumen penting agar ASN maupun warga sipil kian memahami hak-hak, kewajiban, serta batas-batas hukum dalam aktivitas birokrasi maupun kehidupan sosial.

 

Merespons hal tersebut, Kajari Samosir Akwan Annas memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif dan komitmen Pemkab Samosir dalam mempererat kolaborasi antarlembaga ini. Ia menegaskan komitmen Kejari untuk selalu siap sedia menyokong dan memberikan pendampingan hukum atas kendala yang dihadapi Pemkab Samosir, termasuk dalam mengamankan proyek strategis daerah, asalkan didasari koordinasi yang intens dan tetap patuh pada hukum yang berlaku. Akwan Annas juga membuka lebar pintu komunikasi, baik secara langsung maupun lewat jalur koordinasi struktural.

 

Ia pun mengimbau agar semua instansi kedinasan maupun lembaga vertikal saling bahu-membahu dalam merealisasikan target pembangunan yang selaras dengan visi-misi Kabupaten Samosir. Pihaknya menilai, keterbukaan komunikasi sejak fase awal merupakan langkah preventif yang paling efektif untuk meminimalisasi potensi sengketa hukum di tengah jalan saat proyek berlangsung.

 

Lebih mendalam, Kajari mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk merapatkan barisan, membangun tanah Samosir dengan ketulusan hati, serta senantiasa mematuhi aturan main yang berlaku. Penguatan pemahaman kolektif mengenai pelaksanaan teknis kegiatan akan terus disokong lewat semangat kolaboratif, tindakan saling mengingatkan, serta pendampingan yang konsisten.

 

Pertemuan lintas instansi ini sekaligus berfungsi sebagai langkah konkret tindak lanjut atas kesepakatan bersama yang sebelumnya telah disepakati oleh Pemkab Samosir dan Kejaksaan Negeri Samosir. Hubungan kemitraan ini diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen administratif di atas kertas, melainkan bertransformasi menjadi instrumen riil dalam membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih serta mengawal agenda pembangunan strategis.

 

Adapun jalinan sinergi bersama Kejaksaan ini merupakan representasi nyata dari upaya pemerintah untuk memastikan seluruh lini pembangunan berjalan dengan memegang teguh asas kehati-hatian, kepastian hukum, dan akuntabilitas publik. Melalui pola komunikasi yang kian kokoh, setiap program kerja diharapkan mampu tereksekusi secara legal, tepat waktu, tepat sasaran, dan pada akhirnya mampu mendatangkan kemaslahatan yang jauh lebih besar bagi seluruh masyarakat Samosir.

 

Laporan: NR. Sitohang

 

 

 

Akses Roda Empat Dibuka, Jembatan Pemkot Cimahi Kembali Bisa Dilalui

CIMAHI, ARTHA-NEWS.COM — Kamis, 8 Oktober 2026

 

Arus lalu lintas di kawasan Jalan Raden Demang Hardjakusumah kini mulai berangsur normal. Setelah ditutup selama kurang lebih dua bulan akibat pekerjaan perbaikan yang berlangsung intensif, Jembatan Pemkot Cimahi resmi dibuka kembali untuk dilintasi kendaraan roda empat sejak Kamis (8/10/2026). Langkah ini menjadi angin segar bagi para pengendara karena dinilai mampu mengurai titik kemacetan sekaligus memangkas jarak tempuh yang sebelumnya terbuang akibat rute alternatif yang lebih jauh.

 

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, turun langsung ke lokasi bersama jajaran terkait untuk memantau hari pertama pembukaan jalur tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh oleh tim teknis, struktur jembatan dinyatakan telah memenuhi standar keamanan dan siap dilewati kendaraan roda empat, meskipun beberapa bagian pekerjaan pendukung belum sepenuhnya selesai.

 

Ngatiyana menjelaskan, prioritas utama penyelesaian yang saat ini tengah dikejar adalah pembuatan saluran air atau gorong-gorong di area sekitar jembatan. Langkah ini sangat penting untuk mengantisipasi genangan air dan risiko banjir saat musim hujan tiba.

 

"Pagi ini kita buka secara bertahap namun menyeluruh agar mobilitas masyarakat kembali lancar, meskipun pengerjaan belum seratus persen rampung. Fokus utama yang tersisa adalah penyelesaian saluran pembuangan air sebagai langkah pencegahan banjir di masa mendatang," ujar Ngatiyana saat meninjau lokasi, Kamis (8/10/2026).

 

Ia menambahkan, penyelesaian infrastruktur drainase ini menjadi kunci agar fungsi jembatan dapat beroperasi secara optimal dan tahan lama. Selama masa penutupan lalu lintas, pengendara terpaksa menempuh jalur memutar yang menambah waktu perjalanan secara signifikan.

 

Dibukanya kembali akses jembatan ini disambut antusiasme tinggi oleh masyarakat yang melintas. Erwin, salah seorang pengendara roda empat, mengaku sangat terbantu dengan keputusan ini karena tidak perlu lagi menempuh rute jauh yang membuang waktu.

 

"Sangat lega jembatan ini sudah bisa dilalui lagi. Selama penutupan kita harus memutar cukup jauh dan memakan waktu lebih lama setiap harinya," ujar Erwin dengan senyum lega saat melintasi lokasi.

 

Selain menyelesaikan konstruksi gorong-gorong, Pemerintah Kota Cimahi juga terus melakukan pembersihan sisa material tanah dan puing yang masih berada di sekitar badan jalan. Pemasangan penerangan jalan umum juga direncanakan secara bertahap untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari.

 

Pemerintah Kota Cimahi menegaskan bahwa sisa pekerjaan yang belum selesai akan segera dituntaskan. Dengan dibukanya kembali akses jembatan bagi kendaraan roda empat, kelancaran arus lalu lintas di sekitar Jalan Raden Demang Hardjakusumah diharapkan terus membaik, sementara penyelesaian pekerjaan pendukung akan dilakukan tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat yang mulai melintas kembali.

(Ari M)

Proyek Revitalisasi SMKN SPP Tasikmalaya Senilai Rp1 Miliar Menjadi Sorotan Publik

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Rabu, 7 Oktober 2026

 

Program revitalisasi satuan pendidikan di SMKN SPP Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Proyek dengan nilai anggaran Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dinilai minim transparansi dan mengabaikan keselamatan kerja.

 

Berdasarkan papan informasi di lokasi, anggaran dialokasikan untuk tiga paket pekerjaan:

 

1. Pembangunan bangunan baru Laboratorium Komputer

2. Rehabilitasi berat Perpustakaan dan Ruang OSIS

3. Pengecatan gedung

 

Proyek swakelola dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMKN SPP Tasikmalaya, jangka waktu 112 hari kalender — 1 Agustus s.d. 21 November 2026. Namun, hasil peninjauan lapangan Tim AJGT & Artha-News menemukan sejumlah kejanggalan serius:

 

1. Papan Informasi Minim Rincian & Tidak Transparan

 

Papan proyek hanya mencantumkan nama kegiatan secara umum. Tidak tercantum rincian volume bangunan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) per item, spesifikasi bahan, nama konsultan perencana maupun konsultan pengawas. Hal ini diduga menyalahi Juknis Revitalisasi Kemendikdasmen serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

2. Pembagian Anggaran Rp 1 Miliar Dipertanyakan

 

Dengan satu miliar dibagi untuk tiga pekerjaan, kelayakan RAB dipertanyakan. Secara perhitungan teknis, pembangunan laboratorium komputer saja idealnya membutuhkan Rp 600–700 juta. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran adanya pengurangan volume dan penurunan kualitas material bangunan.

 

3. Mutu Pekerjaan Fisik Diduga Asal Jadi

 

Pengerjaan terkesan dipaksakan cepat. Hasil pengecatan, pemasangan bata, hingga penyelesaian akhir diduga tidak sesuai spesifikasi teknis. Dikelola secara swakelola oleh internal sekolah tanpa pengawas independen, padahal dananya berasal dari uang negara (APBN), bukan dana komite.

 

4. Aturan Keselamatan Kerja Diabaikan

 

Para pekerja ditemukan bekerja tanpa Alat Pelindung Diri (helm, rompi, sepatu pelindung). Mengoperasikan mesin molen dan bekerja di perancah bambu hanya dengan topi biasa dan sandal. Kondisi ini melanggar Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK, padahal anggaran K3 seharusnya sudah masuk dalam RAB.

  

Masyarakat Desak Audit Fisik & Anggaran

 

Warga dan wali murid mendesak Inspektorat Kemendikdasmen, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta BBPMP Jawa Barat segera turun melakukan audit menyeluruh.

 

"Pembangunan harus berkualitas, jangan asal jadi. Ini fasilitas untuk anak-anak dan uangnya satu miliar rupiah," ujar warga sekitar.

 

Hingga berita diturunkan, Kepala SMKN SPP Tasikmalaya selaku penanggung jawab P2SP belum dapat ditemui maupun dikonfirmasi. Artha-News akan terus mengupayakan klarifikasi pihak terkait.

 

Reporter: Korwilnas Ari Arya Siloka

Staf Redaksi: Jay Kuncir Panjaitan

 

 

Rehab SMPN 2 Ciawi Rp 142 Juta, Siswa: Belajar Tenang Tidak Takut Bangunan Roboh

CIAWI, KAB. TASIKMALAYA — Selasa, 6 Oktober 2026

 

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melaksanakan rehabilitasi sedang hingga berat ruang kelas di SMP Negeri 2 Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Proyek senilai Rp 142.018.925,02 ini disambut gembira oleh warga sekolah, siswa, maupun para guru.

 

Berdasarkan papan informasi kegiatan yang terpasang di lokasi, rincian proyek sebagai berikut:

 

- Nomor SPK: 000.3/11575/SMP/2026

​

- Jenis Pekerjaan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN 2 Ciawi

​

- Lokasi: Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya

​

- Sumber Dana: APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026

​

- Nilai Kontrak: Rp 142.018.925,02

​

- Pelaksana: CV. Putra Tunggal Mandiri

​

- Waktu Pelaksanaan: 90 Hari Kalender

 

Pantauan langsung di lapangan menunjukkan pekerjaan sudah memasuki tahap pembongkaran bagian atap ruang kelas yang dinilai sudah tidak layak dan berisiko. Langkah ini dilakukan demi memperkuat struktur bangunan agar aman digunakan jangka panjang.

 

"Harapan kami, belajar bisa tenang dan tidak takut bangunan roboh. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya," ungkap salah satu siswa SMPN 2 Ciawi.

 

Hal serupa disampaikan oleh salah satu guru yang menyambut baik perhatian pemerintah terhadap fasilitas pendidikan di sekolahnya.

 

"Semoga rehabilitasi ruang kelas yang dikerjakan CV. Putra Tunggal Mandiri berjalan lancar, tepat waktu, dan kualitasnya memuaskan," harap perwakilan tenaga pendidik.

 

Proyek yang bersumber dari anggaran daerah ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu 90 hari kalender. Warga sekolah berdoa agar pelaksanaan berjalan aman dan hasilnya kokoh, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung nyaman dan tenang.

(Yana)

Pemkab Tasikmalaya Rehabilitasi SDN Pondoksari Sukaresik, Anggarkan Rp 281 Juta

SUKARESIK, KAB. TASIKMALAYA — Selasa, 6 Oktober 2026

 

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen meningkatkan mutu fasilitas pendidikan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui proyek pembangunan sarana sanitasi dan perbaikan infrastruktur di SDN Pondoksari, Desa Cipondok, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya.

 

Berdasarkan papan informasi kegiatan resmi di area sekolah, proyek ini mencakup paket pekerjaan ganda: pembangunan fasilitas toilet baru serta rehabilitasi sedang hingga berat untuk ruang kelas yang kondisinya sudah memerlukan perbaikan mendalam demi kenyamanan proses belajar mengajar.

 

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendidikan dengan nilai kontrak mencapai Rp 281.666.674,69 ini bersumber dari APBD — Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026. Merujuk dokumen kontrak tertanggal 21 September 2026, pengerjaan fisik dipercayakan kepada CV. ROMIZA dengan target penyelesaian selama 85 hari kalender.

 

"Semoga pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas yang dikerjakan CV. Romiza berjalan lancar, tepat waktu, dan kualitasnya memuaskan," ungkap perwakilan warga sekolah yang menyambut baik perbaikan fasilitas ini.

 

Hadirnya alokasi anggaran ratusan juta rupiah untuk SDN Pondoksari memicu antusiasme besar di kalangan guru, siswa, maupun orang tua murid. Warga sekolah berharap pelaksana menjaga kualitas material bangunan agar hasilnya awet dan bermanfaat jangka panjang bagi dunia pendidikan di Kecamatan Sukaresik.

 

 

 

DATA LENGKAP PROYEK

 

- Nomor Kontrak: 000.3/12037/SD/2026

​

- Tanggal Kontrak: 21 September 2026

​

- Paket Pekerjaan: Pembangunan Toilet & Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN Pondoksari

​

- Lokasi: Desa Cipondok, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya

​

- Sumber Dana: APBD — DAU Tahun Anggaran 2026

​

- Nilai Kontrak: Rp 281.666.674,69

​

- Waktu Pelaksanaan: 85 Hari Kalender

​

- Pelaksana: CV. ROMIZA

 

 

 

Reporter: Tim Liputan Artha-News

(Yana)

Proyek Jalan Cibeuti Kawalu Rp 252 Juta Diduga Asal Jadi

KOTA TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Selasa, 6 Oktober 2026

 

Proyek peningkatan jalan lingkungan permukiman di Kampung Selawi Cipancur, RW 05, Kelurahan Cibeuti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, senilai Rp 252.472.000,00 menuai sorotan tajam dari masyarakat. Bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026, pembangunan ini justru diduga dikerjakan asal-asalan serta minim pengawasan lapangan.

 

Berdasarkan hasil peninjauan langsung Tim Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (AJGT) / Artha-News di lokasi, ditemukan sejumlah kejanggalan serius:

 

1. Papan Informasi Tidak Lengkap & Tidak Transparan

 

Papan kegiatan yang terpasang tidak mencantumkan secara jelas nama pelaksana, konsultan pengawas, rincian volume pekerjaan, maupun tanggal berakhirnya kontrak. Tulisan memudar dan sulit dibaca warga.

 

Kondisi ini dinilai melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana papan hanya dipasang sekadar formalitas tanpa memberi akses informasi kepada masyarakat.

 

2. Pekerjaan Fisik Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi

 

Pemasangan batu, TPT (Tembok Penahan Tanah), hingga saluran drainase terlihat tidak rapi. Adukan semen tipis dan tidak merata, susunan batu tidak terkunci dengan kokoh, serta kedalaman galian pondasi dinilai dangkal.

 

Warga khawatir jalan tidak awet dan mudah rusak saat curah hujan tinggi turun.

 

3. Minim Pengawasan & Pekerja Tanpa APD

 

Saat tim liputan tiba, tidak terlihat pengawas lapangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun dari konsultan pengawas. Para pekerja juga terlihat bekerja tanpa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD), mengabaikan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bidang konstruksi.

 

"Kami senang ada pembangunan, tapi tolong kualitasnya diperhatikan. Jangan sampai uang rakyat Rp 252 juta habis, tapi jalan cepat rusak."

— Warga RW 05 Cibeuti (meminta tidak disebutkan namanya)

 

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta pihak pelaksana belum dapat dikonfirmasi. Tim Artha-News dan AJGT akan terus mengawal dan melaporkan ke Inspektorat Kota jika terbukti ada penyimpangan.

 

- Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kp. Selawi Cipancur, RW 05, Kel. Cibeuti, Kec. Kawalu

- Lokasi: Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya

- Sumber Dana: APBD Kota Tasikmalaya TA 2026

- Nomor Kontrak: 600.1.7.2/332/SPK.PERMUKIMAN/2026

- Tanggal Kontrak: 11 September 2026

- Nilai Kontrak: Rp 252.472.000,00

- Waktu Pelaksanaan: 80 Hari Kalender

 

 

 

Reporter: Korwilnas Ari Arya Siloka

Staf Redaksi: Jay Kuncir Panjaitan

 

 

Warga Sitolu Huta Soroti Penutupan Saluran Air, Kepala Desa Diminta Jangan Abaikan Kepentingan Masyarakat

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — 5 Oktober 2026

 

Sejumlah masyarakat Desa Sitolu Huta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, menyoroti tindakan penutupan salah satu saluran air yang disebut dilakukan oleh Kepala Desa Sitolu Huta, Idris C. Sitanggang.

 

Persoalan tersebut mencuat setelah salah seorang tokoh adat Sitolu Huta mengundang awak media Artha-News untuk melihat langsung kondisi saluran air yang berada di wilayah desa tersebut, Senin (5/10/2026) siang. Setibanya di lokasi, awak media melihat secara langsung kondisi saluran yang oleh warga disebut telah ditutup. Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian masyarakat karena saluran air dinilai memiliki fungsi penting bagi kepentingan warga dan lingkungan sekitar.

 

Untuk mendapatkan pemberitaan yang berimbang, awak media berupaya menghubungi Kepala Desa Sitolu Huta, Idris C. Sitanggang, melalui telepon seluler guna meminta penjelasan mengenai alasan penutupan saluran tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, panggilan tersebut belum mendapatkan jawaban.

 

Sementara itu, awak media juga menghubungi Camat Pangururan Robintang Naibaho untuk meminta keterangan terkait persoalan tersebut. Camat Pangururan menyampaikan bahwa saluran tersebut akan dibuka kembali oleh Kepala Desa Sitolu Huta.

 

Warga: Seharusnya Dirawat, Bukan Ditutup

 

Kekecewaan warga semakin mencuat ketika mempertanyakan alasan saluran tersebut ditutup. Menurut penuturan warga, ketika ditanya mengenai penutupan saluran, Kepala Desa Sitolu Huta disebut menjawab bahwa nantinya akan dibuat saluran lain.

 

Pernyataan tersebut justru memicu kekecewaan salah seorang warga, M. Sitanggang. Ia menilai persoalan saluran air semestinya tidak diselesaikan dengan menutup saluran yang sudah ada tanpa terlebih dahulu memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat.

 

"Seharusnya saluran ini kita rawat dengan baik. Kalau langsung ditutup, bagaimana kepentingan masyarakat?" ujar warga tersebut, sebagaimana disampaikan kepada awak media.

 

Warga juga menilai pernyataan mengenai rencana pembuatan saluran baru perlu dibuktikan secara nyata, bukan sekadar menjadi jawaban ketika masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah desa.

 

Bagi masyarakat, saluran air bukan sekadar bagian dari infrastruktur desa, tetapi menyangkut kepentingan lingkungan dan kebutuhan warga. Karena itu, setiap tindakan yang berdampak terhadap fasilitas umum semestinya dilakukan secara terbuka serta melibatkan komunikasi dengan masyarakat.

 

Pemkab Samosir Diminta Turun Tangan

 

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Samosir tidak tinggal diam dan segera meninjau langsung kondisi saluran tersebut. Warga meminta pemerintah memastikan apakah penutupan saluran dilakukan berdasarkan perencanaan yang jelas, apakah terdapat pengganti yang memadai, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

 

"Jangan sampai masyarakat baru didengar setelah muncul persoalan. Pemerintah harus hadir sebelum masalah menjadi lebih besar," demikian harapan warga.

 

Masyarakat juga berharap pemerintah desa dan pemerintah kabupaten mengedepankan transparansi serta kepentingan umum dalam setiap kebijakan yang menyangkut fasilitas masyarakat. Sebab, kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak hanya dibangun melalui program dan pembangunan, tetapi juga melalui keterbukaan, komunikasi, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

 

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Sitolu Huta Idris C. Sitanggang belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan awak media. Ruang klarifikasi tetap terbuka apabila pihak pemerintah desa ingin memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut.

 

(NR. Sitohang)