Pemkab Samosir Salurkan Alsintan Kementan, Perluasan Lahan Bawang Putih Jadi Prioritas Nasional

Samosir, Artha-News — Pemerintah Kabupaten Samosir terus memperkuat fondasi pertanian daerah melalui sinergi strategis dengan pemerintah pusat. Berkat perjuangan dan usulan yang disampaikan ke tingkat pusat, Kementerian Pertanian Republik Indonesia akhirnya menyalurkan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada 51 kelompok tani di Kabupaten Samosir. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom didampingi Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk di lingkungan Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir, pada Senin (26/10/2026).

Rincian Bantuan Alsintan yang Diserahkan

Bantuan yang disalurkan bukan sekadar peralatan biasa, melainkan pendorong modernisasi pertanian di daerah. Rinciannya meliputi:

- 6 unit traktor roda empat — difokuskan untuk pembukaan dan perluasan lahan baru

- 1 unit traktor tangan (hand tractor) — untuk memudahkan pengolahan tanah

- 44 unit pompa air — mendukung sistem irigasi di lahan pertanian

Perangkat ini diharapkan dapat meringankan beban fisik petani sekaligus meningkatkan efisiensi kerja di ladang, sehingga waktu dan biaya produksi dapat ditekan secara signifikan.

Perluasan Lahan Bawang Putih Jadi Fokus Utama

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menegaskan bahwa traktor roda empat yang diterima harus difungsikan secara khusus untuk membuka dan memperluas lahan tanam bawang putih. Langkah ini sejalan dengan penunjukan Samosir sebagai daerah sentra dan penyedia bibit bawang putih nasional.

"Bantuan ini merupakan hasil sinergitas dengan Kementerian Pertanian di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Samosir telah dipilih sebagai daerah penghasil bibit bawang putih nasional — bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan hasil kajian ilmiah dari BRIN yang menegaskan kesesuaian iklim dan tanah kita untuk komoditas ini," jelas Vandiko.

Hasil uji coba yang telah dilakukan menunjukkan bahwa satu hektar lahan di Samosir mampu menghasilkan sekitar 10 ton bawang putih. Potensi ini dinilai sangat strategis mengingat kebutuhan bibit bawang putih nasional masih besar dan sebagian masih dipenuhi melalui impor.

"Kalau Samosir sudah mampu memenuhi kebutuhan wilayah Sumatera saja, pencapaian itu sudah luar biasa. Mari kita luaskan lahan, tingkatkan produksi, dan pastikan keuntungan kembali ke petani," ajak Vandiko.

Pengawasan Ketat & Komitmen Pemkab Samosir

Vandiko juga mengingatkan bahwa memperoleh bantuan dari pemerintah pusat bukanlah hal yang mudah, karena setiap daerah bersaing untuk prioritas anggaran. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus diawasi dengan ketat.

"Penggunaannya harus dipantau sebaik mungkin. Jangan sampai alat ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang atau justru tersimpan di gudang tanpa digunakan," tegasnya.

Meskipun diberikan secara gratis, Pemkab Samosir akan melakukan evaluasi berkala. Jika ditemukan kelompok yang tidak memanfaatkan dengan sungguh-sungguh, bantuan dapat dialihkan kepada kelompok tani lain yang lebih siap dan berkeinginan kuat untuk berkembang. Pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan pendampingan teknis berkelanjutan, mulai dari persiapan lahan hingga masa panen tiba.

Apresiasi dari Para Petani

Bantuan ini disambut dengan rasa syukur oleh para penerima. Muara M Situmorang, perwakilan Kelompok Tani Satahi di Kecamatan Pangururan, menyampaikan terima kasih atas perjuangan Pemkab Samosir yang telah mengantarkan kebutuhan warga hingga ke tingkat pusat.

"Semoga Bapak senantiasa sehat dan kuat dalam memajukan pertanian Samosir," ucapnya tulus.

Senada dengan itu, Franseda Sianipar dari Kelompok Tani Sihole, Kecamatan Sianjur Mula Mula, menyampaikan kebanggaannya. "Kami sangat berterima kasih. Kami bangga dan bahagia mendapat dukungan ini. Kami akan merawat dan mempergunakannya sebaik mungkin," katanya penuh harap.

Penyaluran Alsintan ini menjadi bukti nyata bahwa ketika pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat berjalan seirama, kemajuan pertanian bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah nyata menuju kesejahteraan yang berakar dari kekuatan lokal.

(NR.Sitohang)

  

DPRD Kota Cimahi Dorong Kejuaraan Karate Jadi Batu Loncatan Menuju Porprov Jabar

CIMAHI — Antusiasme generasi muda terhadap olahraga bela diri karate di Kota Cimahi terbukti tetap tinggi. Hal ini terlihat dari membeludaknya peserta Kejuaraan Karate Walikota Cup 2026 yang berlangsung di GOR Sangkuriang pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Kompetisi yang digelar bersama FORKI ini sukses menarik partisipasi 453 karateka dari berbagai dojo di Cimahi dan kawasan sekitarnya.

 

Hadir dalam pembukaan, Wahyu Widyatmoko selaku Ketua DPRD Kota Cimahi menyampaikan kebanggaannya melihat semangat luar biasa para atlet muda. Baginya, angka keikutsertaan ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata bahwa pembinaan olahraga di tingkat akar rumput terus berjalan baik berkat dukungan pelatih, orang tua, dan pengurus organisasi.

 

Wadah Menjaring Bibit Atlet Karate Cimahi

 

Lebih dari sekadar ajang bertanding, kejuaraan ini dinilai sebagai wadah krusial untuk menambah jam terbang para atlet muda. Di sini mereka bisa mengasah teknik, melatih mentalitas bertanding, membangun rasa percaya diri, sekaligus mengukur kemampuan diri lawan-lawan dari luar lingkungan latihan rutin. Semua ini adalah bekal tak ternilai yang tidak bisa diperoleh hanya melalui latihan di dojo.

 

Wahyu menegaskan, atlet berprestasi tidak lahir secara instan, melainkan dari proses panjang yang konsisten. Oleh karena itu, ruang kompetisi yang berjenjang harus terus diperbanyak dan ditingkatkan kualitasnya sebagai sarana evaluasi yang objektif. Ajang Walikota Cup ini pun diproyeksikan menjadi instrumen penjaringan bakat yang akan membentuk skuad andalan Kota Cimahi untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat mendatang.

 

Komitmen DPRD dalam Pembinaan Olahraga Berkelanjutan

 

Guna memastikan keberlanjutan prestasi, DPRD Kota Cimahi menyatakan kesiapannya membangun sinergi erat dengan Pemerintah Kota Cimahi, KONI, FORKI, serta seluruh pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi yang terarah, program pembinaan yang berkelanjutan, serta dukungan sarana yang memadai, potensi-potensi unggul yang terjaring diharapkan mampu mengharumkan nama Kota Cimahi, tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga di panggung nasional.

 

 

(Ari M)

Peringati HUT Humas Polri ke-75, Polres Banjar Salurkan Bantuan Sembako ke Santri Ponpes Daarul Ikhlas

BANJAR — Memperingati HUT Humas Polri yang ke-75, Polres Banjar menggelar aksi bakti sosial yang menyentuh hati masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan keagamaan. Pada Selasa, 19 Oktober 2026, jajaran kepolisian menyalurkan bantuan berupa 10 paket sembako kepada para santri di Pondok Pesantren Daarul Ikhlas, yang terletak di Dusun Randegan, Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar.

 

Kegiatan ini bukan sekadar penyerahan bantuan, melainkan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Melalui program ini, Polres Banjar ingin menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan warga di sekitarnya.

 

Kolaborasi Humas dan Sat Binmas Polres Banjar

 

Penyaluran bantuan ini digerakkan oleh personel Bagian Hubungan Masyarakat yang bekerja sama dengan Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Banjar. Mereka datang langsung ke lokasi untuk memastikan setiap paket diterima dengan layak dan tepat sasaran.

 

Kapolres Banjar, AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., menyampaikan pesan kehangatan melalui Kasubsi Penmas Si Humas Polres Banjar, Bripka Apep Maulana Sidik. "Momen HUT Humas Polri ke-75 ini kami jadikan sarana berbagi. Semoga bantuan sederhana ini dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari para santri dan mendoakan mereka dapat belajar dengan tenang," ujar Bripka Apep di lokasi kegiatan.

 

Mempererat Kemitraan Antara Polri dan Masyarakat

 

Pihak kepolisian menekankan bahwa pesan terpenting dari kegiatan ini adalah mempererat ikatan emosional antara Polri dan masyarakat. Pesantren merupakan wadah penting yang mencetak generasi berakhlak mulia, sehingga dukungan yang diberikan diharapkan dapat memotivasi para santri untuk lebih giat menuntut ilmu.

 

Semangat berbagi di usia ke-75 ini menjadi awal bagi Polres Banjar untuk konsisten menghadirkan program sosial yang berkelanjutan, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri semakin kokoh dan harmonis.

 

Reporter: Rena Yusnita — Kabiro Banjar Artha-News

Editor: Tim Redaksi Artha-News

 

Inovatif! Mobil Dinas Bupati Samosir BB 1 C Kini Resmi Bisa Dipakai Gratis untuk Pernikahan Warga

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Sebuah terobosan berbasis pelayanan publik dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Samosir Nomor 40 Tahun 2026, kendaraan dinas jabatan Bupati berpelat nomor BB 1 C kini secara resmi dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai mobil pengantin dalam pesta pernikahan.

Kebijakan ini menjadikannya salah satu langkah progresif di Sumatra Utara yang membuka akses aset resmi pejabat daerah untuk kepentingan sosial warga secara gratis, resmi, dan terukur.

Lahir dari Kebutuhan Nyata Masyarakat

Bagi masyarakat Samosir, pesta pernikahan bukan sekadar seremoni belaka. Di balik sebuah pesta, terdapat nilai adat yang dijalankan serta kebersamaan yang terus dijaga dalam kehidupan masyarakat.

Melalui kebijakan yang diinisiasi oleh Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, kendaraan dinas BB 1 C yang selama ini lekat dengan tugas kedinasan, kini hadir dengan fungsi sosial yang lebih dekat dan bermakna. Langkah ini diambil guna mendukung pelaksanaan kegiatan adat serta meringankan beban transportasi hajatan pernikahan warga di tanah Samosir.

Penggunaan Perdana Langsung Dirasakan Warga

Manfaat dari regulasi ini langsung dirasakan oleh pasangan Freddy Tua Sinabutar dan Irawaty Sitanggang yang melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan. Kendaraan dinas Bupati Samosir tersebut digunakan sebagai mobil pengantin yang mengantar kedua mempelai menuju hari bahagia mereka.

Penggunaan perdana tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat menyentuh langsung aspek sosial kemasyarakatan secara riil.

Syarat dan Cara Mengajukan Permohonan

Fasilitasi penggunaan kendaraan dinas BB 1 C ini diberikan secara gratis bagi warga Kabupaten Samosir yang memenuhi syarat. Berikut prosedurnya:

- Mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati Samosir melalui perangkat daerah pengelola aset

- Melampirkan identitas pemohon, keterangan waktu dan lokasi penggunaan, nomor kontak yang dapat dihubungi, serta salinan undangan pernikahan resmi

- Permohonan wajib diajukan paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal pernikahan untuk proses verifikasi kelayakan rute dan jadwal

Penggunaan kendaraan dilaksanakan di luar hari kerja, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Pemerintah daerah juga tetap mempertimbangkan ketersediaan kendaraan, anggaran operasional, faktor keselamatan, serta ada tidaknya kebutuhan kedinasan yang mendesak. Selama digunakan, kendaraan akan dikemudikan oleh sopir resmi dan didampingi pegawai yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.

Kebijakan ini menegaskan bahwa aset daerah dapat dimanfaatkan secara luas untuk kepentingan sosial masyarakat, selama dikelola dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel.

 (NR.Sitohang)

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Samosir

 

Pangandaran Krisis Air Bersih, Ketua DPRD Minta Milangkala ke-14 Digelar Sederhana

PANGANDARAN, Artha News — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, H. Asep Noordin, meminta perayaan Milangkala Hari Jadi ke-14 Kabupaten Pangandaran digelar secara sederhana dan hemat. Imbauan ini disampaikan mengingat masyarakat saat ini sedang menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan di sejumlah wilayah kabupaten.

 

Pernyataan tersebut disampaikan secara resmi pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam pernyataannya, Asep Noordin menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak menolak esensi perayaan hari jadi daerah. Namun, empati terhadap warga yang sedang kesulitan mendapatkan akses air bersih harus menjadi pertimbangan utama, terutama dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari uang rakyat.

 

Milangkala Sebagai Momentum Evaluasi Pembangunan

 

Menurut Asep, peringatan Milangkala tidak boleh sekadar menjadi rutinitas seremonial tahunan yang menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Hari Jadi ke-14 yang jatuh pada Oktober 2026 ini justru harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh atas perjalanan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom sejak tahun 2012 silam.

 

"Peringatan ini harus membawa manfaat nyata, mulai dari ajang promosi produk lokal, pelestarian kekayaan budaya daerah, hingga merumuskan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran ke depan," ujar Asep Noordin dalam pertemuan dengan awak media.

 

Rangkaian kegiatan rakyat seperti karnaval budaya dan pesta masyarakat tetap diperbolehkan berjalan. Namun, kemegahan sebuah perayaan daerah tidak boleh diukur dari seberapa besar anggaran APBD yang dikeluarkan. Kesederhanaan dan kebermanfaatan nyata bagi warga harus menjadi tolok ukur utama setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

 

Pentas Musik Boleh Digelar Asal Sepenuhnya Didanai Sponsor

 

Terkait adanya rencana pentas musik atau konser hiburan dalam rangkaian Milangkala, Ketua DPRD memberikan lampu hijau dengan syarat ketat. Kegiatan tersebut diperbolehkan sepanjang sepenuhnya dibiayai oleh pihak ketiga melalui sponsor dan tidak membebani APBD sedikit pun.

 

"Selama tidak menggunakan dana rakyat, silakan saja berjalan. Namun penyelenggara tetap wajib menjaga kesederhanaan dan memastikan dampak ekonominya langsung dirasakan oleh pedagang dan warga sekitar lokasi," tegasnya.

 

Penanganan Krisis Air Bersih Tetap Jadi Prioritas Utama

 

DPRD berharap Milangkala tetap mampu mengangkat citra pariwisata sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan pedagang lokal. Namun di sisi lain, pemerintah daerah diminta tidak melupakan urgensi penanganan krisis air bersih yang saat ini sedang dialami warga di beberapa kecamatan.

 

Kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih, harus tetap ditempatkan sebagai prioritas tertinggi di atas agenda seremonial apa pun. Harapannya, perayaan yang sederhana namun bermakna ini menjadi cerminan kepekaan pemerintah daerah terhadap kondisi riil warga.

 

(Artha News / UG)

Polres Banjar Musnahkan 2.400 Botol Miras Sitaan di Pataruman

BANJAR, Artha-News — Sebanyak 2.400 botol minuman keras hasil Operasi Antik Lodaya 2026 resmi dimusnahkan di halaman Mapolres Banjar, Sabtu (17/10/2026). Ribuan botol miras tersebut merupakan hasil sitaan dari penggerebekan gudang penyimpanan di Lingkungan Babakansari, Kelurahan Pataruman, pada Jumat (16/10/2026) malam melalui operasi gabungan aparat kepolisian bersama warga.

 

Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 hingga 10.30 WIB ini dihadiri langsung oleh Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., Wali Kota Banjar Ir. H. Sudarsono, Wakapolres, jajaran pejabat Polres Banjar, Sekretaris Daerah, sejumlah pejabat pemerintah kota, Ketua Front Persaudaraan Islam (FPI) Banjar, serta perwakilan masyarakat.

 

Secara total, terdapat 200 dus berisi 2.400 botol miras dari enam merek yang dimusnahkan. Rinciannya: Anggur Ginseng 69 dus, Arak Orang Tua 45 dus, Atlas 22 dus, Anggur Merah 23 dus, Kawa Kawa 21 dus, dan Intisari 20 dus.

 

Pemusnahan diawali dengan laporan Kapolres dan penandatanganan berita acara. Kapolres bersama unsur Forkopimda dan perwakilan masyarakat kemudian melakukan pemusnahan secara simbolis, setelah itu seluruh botol dilindas menggunakan alat berat hingga hancur.

 

Komitmen Polres Banjar Berantas Peredaran Miras

 

Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menegaskan bahwa pemusnahan ini bukan sekadar menghilangkan barang bukti, melainkan bentuk nyata komitmen kepolisian dalam menekan peredaran minuman keras di Kota Banjar. Dukungan masyarakat dinilai sangat penting agar upaya ini berdampak nyata di lingkungan.

 

"Pemusnahan ini bukan sekadar menghilangkan barang bukti, tetapi juga menjadi bentuk komitmen untuk menekan peredaran minuman keras di Kota Banjar. Kami berharap upaya ini mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat sehingga lingkungan tetap aman dan generasi muda terlindungi dari dampak buruk miras," ujar Kapolres.

 

Senada dengan itu, Wali Kota Banjar Ir. H. Sudarsono mengapresiasi langkah tegas tersebut. Menurutnya, menjaga keamanan dan kenyamanan kota memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas.

 

Peran Aktif Masyarakat Kunci Keberhasilan Penindakan

 

Keberhasilan pengungkapan gudang penyimpanan miras di Pataruman tidak lepas dari partisipasi warga yang memberikan informasi dan terlibat langsung dalam operasi gabungan pada Jumat malam sebelumnya. Temuan sekitar 200 dus miras di sebuah rumah warga kawasan Babakansari menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat memegang peran krusial dalam mengungkap aktivitas yang meresahkan lingkungan.

 

Kerja sama semacam ini diharapkan terus terbangun agar informasi mengenai peredaran miras dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Lebih dari sekadar memusnahkan ribuan botol, kegiatan ini menjadi penegasan bahwa penindakan harus berjalan beriringan dengan kesadaran masyarakat agar peredaran miras tidak berulang dan dampaknya dapat ditekan secara berkelanjutan.

 

Melalui pemusnahan 2.400 botol miras tersebut, Polres Banjar bersama pemerintah daerah dan masyarakat menegaskan komitmen untuk menjaga Kota Banjar tetap aman dan kondusif. Tantangan ke depannya adalah memastikan upaya ini konsisten dan berkelanjutan, sehingga peredaran minuman keras dapat ditekan secara signifikan dan lingkungan yang lebih sehat dapat dirasakan oleh seluruh warga.

 

(Kabiro Banjar — Rena Yusnita / Artha-News)

MIRIS! Bendera Robek dan Kusam Masih Berkibar di Kantor Desa Buniasih Kadipaten

TASIKMALAYA, Artha-News — Pemandangan memprihatinkan terlihat di lingkungan Kantor Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Bendera Merah Putih yang dikibarkan tampak dalam kondisi kusam, pudar, dan ujungnya robek terkoyak oleh angin, namun dibiarkan tetap berkibar di tiang tanpa ada upaya penggantian dari pihak pengelola.

 

Padahal, kantor desa seharusnya menjadi etalase dan teladan utama bagi masyarakat dalam menghormati simbol-simbol negara serta mencintai tanah air. Kondisi bendera yang rusak dan dibiarkan begitu saja justru menyisakan pertanyaan besar di tengah masyarakat, apalagi bendera dikibarkan tepat di depan gedung pemerintahan desa setiap harinya.

 

Seorang warga yang enggan disebut namanya menyampaikan rasa kecewanya kepada tim media Artha-News.

 

"Ironis sekali, masa kantor desa sendiri mengibarkan bendera robek dan kusam begitu setiap hari. Seharusnya justru memberi contoh yang baik kepada warga. Ingat, bendera itu bukan sekadar kain, melainkan martabat bangsa dan harga diri negara," ujarnya dengan nada kecewa.

 

Aturan Tegas Melarang Pengibaran Bendera Rusak

 

Tindakan membiarkan Sang Saka Merah Putih berkibar dalam kondisi rusak ini nyatanya bertentangan langsung dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah telah mengatur secara ketat perlakuan terhadap simbol negara melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

 

Pasal 24 huruf c secara tegas menyebutkan: Bendera Negara yang robek, rusak, luntur, kusut, atau kusam dilarang dikibarkan. Ketentuan ini bukan sekadar anjuran, melainkan aturan hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara, termasuk aparatur pemerintahan.

 

Bahkan sanksi pidananya pun telah diatur jelas dalam Pasal 67 huruf b: Setiap orang yang dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara dalam kondisi tidak layak sebagaimana dimaksud, dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

 

Warga Desak Kepala Desa Segera Ganti

 

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan warga mengenai pengawasan dari aparatur Desa Buniasih. Warga berharap Kepala Desa Buniasih segera mengambil langkah konkret dan mengganti bendera tersebut dengan yang baru dan layak dikibarkan. Hal ini penting sebagai wujud nyata penghormatan kepada para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dengan darah dan air mata.

 

Jangan sampai Sang Saka Merah Putih yang seharusnya berkibar gagah perkasa justru terabaikan, lusuh, dan tak berwibawa di rumah rakyatnya sendiri.

 

Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi Artha-News masih berusaha menghubungi pihak Pemerintah Desa Buniasih untuk mendapatkan klarifikasi dan tanggapan resmi terkait kondisi bendera tersebut.

 

(Yana-Artha-News)

Proyek Penanganan Longsor di Partukot Naginjang Disorot, Tak Ada Plang dan K3 Diduga Tak Transparan

SAMOSIR (17/10/2026) — Proyek penanganan longsoran di jalan lintas Tele, Desa Partukot Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah lima orang jurnalis menemukan pekerjaan tersebut tidak dilengkapi papan informasi proyek di lokasi. Selain itu, sejumlah pekerja disebut tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

 

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai transparansi pelaksanaan proyek, penerapan standar keselamatan kerja, hingga pengawasan terhadap pekerjaan yang berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan umum.

 

Berdasarkan pantauan lima jurnalis di lokasi pada Sabtu (17/10/2026), papan informasi proyek tidak terlihat terpasang. Padahal, informasi mengenai nama kegiatan, nilai kontrak, sumber anggaran, perusahaan pelaksana, dan waktu pengerjaan adalah hak publik yang harus diketahui masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

 

Tak Ada Plang, Pengawas Justru Mempertanyakan Izin Jurnalis

 

Saat dikonfirmasi di lokasi, sejumlah pekerja menyampaikan bahwa tempat berkumpulnya pihak pelaksana proyek berada di sekitar Simpang Tiga Tele. Berbekal informasi tersebut, para jurnalis mendatangi lokasi yang dimaksud untuk meminta keterangan mengenai penanggung jawab pekerjaan.

 

Namun, di tempat itu, mereka hanya bertemu dengan kepala tukang bermarga Sitompul. Para jurnalis kemudian mencoba menghubungi pengawas proyek bermarga Sibarani melalui telepon seluler untuk mengonfirmasi sejumlah hal terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut.

 

Alih-alih memberikan penjelasan terbuka mengenai identitas proyek dan keberadaan papan informasi, Sibarani justru mempertanyakan izin para jurnalis saat mendatangi lokasi. Sikap tersebut menimbulkan tanda tanya yang besar, mengingat kedatangan para jurnalis bertujuan melakukan konfirmasi dan memperoleh informasi mengenai pekerjaan yang menggunakan anggaran publik.

 

Keterbukaan informasi, keselamatan pekerja, dan mutu hasil pekerjaan harus menjadi perhatian utama semua pihak, bukan sekadar formalitas administratif yang diabaikan begitu saja.

 

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan lengkap mengenai nama perusahaan pelaksana, nilai kontrak, sumber anggaran, serta tanggapan resmi dari instansi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

 

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pengawas proyek, kontraktor pelaksana, maupun instansi terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

(NR.Sitohang)

 

 

Wabup Ariston Perkuat Sinergi dengan Kejari Samosir, Kawal Proyek Strategis Daerah

SAMOSIR — ARTHA-NEWS.COM, 13 Oktober 2026 — Keberhasilan pembangunan di daerah tidak hanya bergantung pada penyusunan program kerja yang baik. Pengelolaan aset daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, hingga pelaksanaan berbagai proyek strategis daerah memerlukan jaminan kepastian hukum. Langkah preventif ini penting agar seluruh agenda Pemerintah Kabupaten Samosir dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

 

Semangat kolaborasi penegakan hukum menjadi agenda utama dalam kunjungan kerja Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, ke Kantor Kejaksaan Negeri Samosir pada Senin, 13 Oktober 2026. Kunjungan ini sekaligus menjadi balasan atas kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Akwan Annas, ke Kantor Bupati sebelumnya.

 

Wabup Ariston didampingi Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, dan Asisten III Arnod Sitorus. Rombongan disambut langsung oleh Kajari Samosir Akwan Annas bersama Kepala Seksi Intelijen, Juna Karo-karo. Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang hangat.

 

Dialog ini mempertegas komitmen bersama dalam menyukseskan visi pembangunan Kabupaten Samosir. Pihak Pemkab mendorong penguatan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah agar seluruh elemen pemerintahan dan instansi vertikal dapat bergerak seirama memajukan daerah.

 

Wakil Bupati Ariston menegaskan bahwa kejaksaan memegang peranan sangat strategis dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan, terutama melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Pendampingan hukum dari kejaksaan sangat dibutuhkan pemerintah daerah, khususnya terkait proyek pembangunan.

 

"Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sangat penting, terutama dalam mengawal penataan aset daerah, meningkatkan PAD, serta mengawasi pelaksanaan proyek strategis daerah. Semoga seluruh program berjalan sesuai aturan dan bermanfaat nyata bagi masyarakat," ujar Wabup Ariston.

 

Selain aspek pembangunan, Wabup juga mengharapkan dukungan Kejari Samosir dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara agar semakin memahami hak, kewajiban, dan aturan hukum yang berlaku.

 

Kajari Samosir Akwan Annas menyambut baik kunjungan tersebut. Beliau menegaskan Kejari Samosir siap memberikan dukungan penuh dan asistensi hukum kepada pemerintah daerah, sepanjang tetap berpedoman pada hukum yang berlaku dan didukung transparansi. Pintu komunikasi terbuka lebar, baik secara langsung maupun berjenjang.

 

Akwan Annas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu membangun Samosir dengan landasan aturan hukum. Komunikasi terbuka sejak tahap perencanaan dinilai efektif mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari.

 

Pertemuan ini juga memperkuat kesepakatan yang telah tertuang dalam nota kesepahaman antara Pemkab Samosir dan Kejari Samosir. Kemitraan ini diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen di atas kertas, melainkan sarana nyata memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mengawal jalannya pembangunan daerah.

 

Langkah ini mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan seluruh pembangunan di Samosir berjalan dengan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan akuntabilitas yang tinggi.

 

Laporan: NR. Sitohang — Artha-News

Bapenda Samosir Bersama Polres dan Samsat Jemput Bola Tingkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan

SAMOSIR — ARTHA-NEWS.COM, 7 Oktober 2026 — Upaya proaktif untuk mendongkrak kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor terus digalakkan di Kabupaten Samosir. Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersinergi dengan Polres Samosir, Samsat Pangururan, serta Jasa Raharja menggelar Operasi Gabungan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di kawasan Simpang Empat HKBP Bolon Pangururan, Rabu (7/10/2026). Kegiatan berlangsung selama dua hari, hingga 8 Oktober 2026.

 

Operasi ini merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang berfokus pada optimalisasi pemungutan pajak serta penguatan sinergi pemungutan opsen di daerah. Unsur kepolisian, Samsat, dan Jasa Raharja terlibat langsung untuk mendorong kepatuhan sekaligus memberikan layanan pembayaran pajak secara langsung di lokasi.

 

Kepala Bapenda Kabupaten Samosir, Besron Sitanggang, menjelaskan bahwa operasi ini adalah wujud sinergitas lintas instansi untuk mengedukasi masyarakat agar semakin sadar memenuhi kewajiban perpajakannya.

 

"Melalui kegiatan ini, kami membangun kolaborasi yang solid antarlembaga — Bapenda, Satuan Lalu Lintas Polres Samosir, Samsat Pangururan, dan Jasa Raharja — untuk mengimbau sekaligus mengedukasi masyarakat agar taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor," ujar Besron.

 

Ia menegaskan bahwa pendekatan yang diutamakan adalah edukasi dan persuasi, bukan penindakan semata. "Operasi ini bukan bertujuan menindak, melainkan operasi simpatik yang mengedepankan pelayanan. Ini bagian dari strategi jemput bola agar warga mendapat kemudahan saat menyelesaikan kewajiban pajaknya," jelasnya.

 

Kepatuhan warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dana yang terkumpul akan dikembalikan untuk pembangunan dan peningkatan layanan publik di Kabupaten Samosir. "Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu," harap Besron.

 

Kasat Lantas Polres Samosir, AKP Robertus Gultom, menyambut baik pelaksanaan operasi gabungan ini. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk mendorong tertib administrasi kendaraan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak daerah.

 

Pemerintah Kabupaten Samosir berharap masyarakat tidak perlu menunggu ada operasi gabungan untuk membayar pajak. Kepatuhan membayar tepat waktu adalah bentuk partisipasi nyata warga dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

 

Laporan: NR. Sitohang — Artha-News

Polres Banjar Salurkan Bantuan Mesin Pompa Air Bersih ke Warga Karangpucung

BANJAR — ARTHA-NEWS.COM | 10 Oktober 2026

 

Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau panjang, Polres Banjar menyalurkan bantuan mesin pompa air bersih kepada warga di Dusun Karangpucung, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung pukul 16.00 hingga 16.45 WIB dengan penuh kehangatan dan antusiasme warga.

 

Bantuan untuk Mengatasi Kesulitan Air Bersih

 

Penyaluran bantuan ini langsung diserahkan oleh Kasat Binmas Polres Banjar, IPTU Yudi Asmara, S.Sos., yang hadir mewakili Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR. Turut mendampingi, Kasat Reskrim Polres Banjar IPTU Pramono Adi S.B., S.H., IPDA Sartanu, S.H. dari Pamapta 2 Polres Banjar, serta AIPTU Teten selaku Kanit Binmas. Ketua RT 043 RW 011 dan warga sekitar juga hadir menyambut kedatangan jajaran kepolisian.

 

Dalam sambutannya, IPTU Yudi Asmara menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk perhatian nyata dari Kapolres Banjar beserta jajaran bagi warga yang tengah mengalami kesulitan akses air bersih akibat kemarau yang berkepanjangan.

 

"Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari," ujar IPTU Yudi Asmara saat penyerahan secara simbolis di rumah Ketua RT setempat.

 

Jenis Bantuan yang Disalurkan

 

Bantuan yang diserahkan berupa peralatan mesin pompa air bersih, meliputi:

 

- Gasoline Engine Water Pump

​

- Pompa Air Bertenaga Bensin TOP WP 20

​

- Gasoline Engine WP 30

​

- Suku Cadang 3,6 Liter, 4 Stroke

 

Warga menyambut baik kehadiran dan bantuan dari pihak kepolisian. Apresiasi disampaikan karena bantuan ini dinilai sangat tepat waktu dan sangat dibutuhkan warga saat ini. Secara keseluruhan, kegiatan penyaluran bantuan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif.

 

Laporan: KABIRO BANJAR — Rena Yusnita | Artha-News

Peringati Hari Kesaktian Pancasila 2026, Bupati Vandiko Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Jaga Keutuhan NKRI

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — 1 Oktober 2026 — Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026. Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bertindak sebagai Inspektur Upacara yang digelar di Tanah Lapang Pangururan, pada Kamis (01/10/2026).

Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.” Peringatan tersebut menjadi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen bersama dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Turut hadir dalam upacara tersebut Dandim 0210/TU Kiky Hardian, Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Wakapolres Samosir Manumpak Sitorus, perwakilan Kajari Samosir, para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Samosir, jajaran Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri, serta para pelajar.

Dalam rangkaian upacara, Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon membacakan Naskah Ikrar Hari Kesaktian Pancasila. Pembacaan ikrar menjadi bentuk peneguhan tekad seluruh elemen bangsa untuk tetap setia mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ikrar tersebut juga bertujuan mengingatkan seluruh masyarakat akan pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memperkuat persatuan di tengah keberagaman, serta membangun ketahanan bersama terhadap berbagai bentuk ancaman dan upaya yang dapat melemahkan ideologi Pancasila maupun persatuan bangsa — baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan bahwa Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk kembali mengingat dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, saya mengucapkan Selamat Hari Kesaktian Pancasila kepada seluruh masyarakat Kabupaten Samosir. Mari kita jadikan momentum ini untuk semakin memperkuat semangat persatuan, menjaga kebersamaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita,” ujar Bupati Vandiko.

Menurutnya, keberagaman yang ada di Kabupaten Samosir maupun di seluruh Indonesia merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Perbedaan suku, agama, budaya, maupun latar belakang hendaknya tidak menjadi alasan untuk terpecah, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah dan bangsa.

Bupati Vandiko juga mengajak seluruh masyarakat Samosir, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak, serta terus menjaga toleransi, semangat gotong royong, dan kebersamaan.

“Saya berharap seluruh masyarakat Samosir dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan, serta bersama-sama menjaga keutuhan NKRI. Mari kita wariskan semangat Pancasila kepada generasi penerus agar nilai-nilai luhur bangsa tetap hidup dan menjadi landasan dalam membangun Samosir yang maju dan sejahtera,” tambahnya.

Rangkaian upacara kemudian ditutup dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Seluruh kegiatan berlangsung tertib dan khidmat, sebagai wujud penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa sekaligus penguatan komitmen untuk terus menjaga Pancasila dan keutuhan NKRI.

 

Laporan: NR. Sitohang

 

 

 

Gandeng TNI dan Kementan, Pemkab Samosir Bangun Jembatan & Irigasi untuk 680 Hektar Lahan Sawah

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — 2 Oktober 2026 — Pemerintah Kabupaten Samosir terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pertanian yang membutuhkan ketersediaan infrastruktur dan jaringan irigasi. Melalui sinergitas anggaran dengan TNI dan Kementerian Pertanian, Kabupaten Samosir memperoleh dukungan pembangunan irigasi perpipaan sepanjang sekitar 15 kilometer untuk mengairi 680 hektare lahan persawahan, pembangunan dan rehabilitasi 20 unit jembatan, serta kegiatan konservasi lingkungan melalui penanaman pohon.

 

Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Danrem 023 Kawal Samudera Iwan Budiarso, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, dan Dandim 0210 TU Kiky Hardian di Tambok Bupati, Desa Sideak, Kecamatan Palipi, Kamis (01/10/2026).

 

Turut hadir Wakapolres Samosir Manumpak Sitorus, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tumiur Gultom, Kepala Dinas Kominfo Immanuel Sitanggang, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Pelaksana Tugas Camat Palipi Haider Sitinjak, masyarakat, dan kelompok tani penerima manfaat.

 

Pembangunan irigasi perpipaan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan air bagi lahan persawahan di Desa Sideak, Desa Urat II, dan Desa Huta Dame, Kecamatan Palipi, sehingga petani tidak sepenuhnya bergantung pada curah hujan. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas persawahan dan indeks pertanaman untuk mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, pembangunan dan rehabilitasi 20 unit jembatan dari 22 unit yang diusulkan Pemkab Samosir akan memperkuat konektivitas antarwilayah serta memperlancar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

 

Di bidang lingkungan, kegiatan konservasi dilakukan melalui penanaman 350 batang pohon, termasuk tanaman endemik kawasan Danau Toba dan sengon, sebagai bagian dari upaya memulihkan fungsi hutan dan lahan serta menjaga kelestarian lingkungan.

 

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan bahwa dimulainya pembangunan jembatan, saluran perpipaan, dan konservasi lingkungan merupakan wujud nyata sinergitas Pemerintah Kabupaten Samosir bersama TNI di bawah komando Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta Kementerian Pertanian.

 

Vandiko mengatakan, pembangunan di Kabupaten Samosir harus terus berjalan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Karena itu, Pemkab Samosir menerapkan berbagai skema pembiayaan, mulai dari APBD Kabupaten Samosir, sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga kolaborasi dengan pemerintah pusat, kementerian atau lembaga, dan TNI.

 

“Keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan pembangunan di Kabupaten Samosir. Berbagai cara terus kami upayakan, salah satunya melalui sinergitas anggaran seperti yang kita lakukan bersama TNI dan Kementerian Pertanian. Ini merupakan inovasi yang kami terapkan untuk mencari sumber-sumber anggaran agar pembangunan di Kabupaten Samosir tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tercukupi,” ujar Vandiko.

 

Menurut Vandiko, dukungan TNI terhadap pembangunan di Samosir juga telah dirasakan masyarakat melalui pembangunan 31 unit sumur bor untuk mendukung ketersediaan air bersih.

 

“Luar biasa perhatian Bapak Kasad kepada Kabupaten Samosir. Setelah sumur bor, kini kita mendapatkan dukungan untuk irigasi perpipaan, jembatan, dan konservasi lingkungan. Ini merupakan bentuk sinergi yang sangat luar biasa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” katanya.

 

Vandiko juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan irigasi perpipaan, khususnya apabila jaringan pipa nantinya melintasi lahan masyarakat.

 

“Program ini merupakan harapan dan keinginan kita bersama. Karena itu, saya berharap masyarakat, kepala desa, dan camat sama-sama mendukung. Jangan sampai kita berupaya mendapatkan program ini, tetapi ketika pelaksanaannya melewati lahan masyarakat justru ada penolakan. Mari kita dukung bersama karena manfaatnya akan kembali kepada masyarakat,” tegasnya.

 

Atas dukungan tersebut, Vandiko menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta Kementerian Pertanian atas perhatian dan dukungan terhadap pembangunan di Kabupaten Samosir.

 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kami berharap pada saat pembangunan ini selesai dan diresmikan, Bapak Kasad dapat hadir di Kabupaten Samosir sehingga kami bersama masyarakat dapat menyampaikan terima kasih secara langsung atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Samosir,” pungkasnya.

 

Danrem 023/Kawal Samudera Iwan Budiarso menegaskan bahwa kehadiran TNI melalui kegiatan Karya Bakti merupakan bentuk nyata pengabdian TNI kepada masyarakat sekaligus upaya mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Samosir. Ia menyebut bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) untuk membantu pembangunan wilayah melalui sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

 

“Program ini membutuhkan perjuangan dan sinergi untuk mendapatkan anggaran, termasuk melalui koordinasi langsung dengan kementerian. Ini merupakan bentuk perhatian khusus Bapak Kasad terhadap pembangunan di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Samosir. Kami berharap seluruh kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan perekonomian masyarakat,” ungkap Danrem.

 

Ia menjelaskan, pembangunan yang dilaksanakan meliputi jembatan penghubung antarwilayah, pipanisasi irigasi untuk mengairi lahan persawahan seluas 680 hektare di tiga desa dengan panjang jaringan sekitar 15 kilometer, serta konservasi lingkungan.

 

Selain itu, penyediaan air bersih melalui sumur bor juga akan dilanjutkan pada tahap kedua sebanyak 40 titik, setelah tahap pertama terealisasi sebanyak 31 titik, sehingga totalnya mencapai 71 titik di Kabupaten Samosir.

 

Danrem mengharapkan dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menjaga semangat gotong royong serta memberikan dukungan terhadap pemasangan jaringan pipa yang melintasi lahan warga.

 

“Kami memohon dukungan masyarakat agar pembangunan ini dapat berjalan lancar. Pipanisasi ini sangat penting untuk mendukung kebutuhan pengairan persawahan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, kita berharap seluruh program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. TNI akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan pengabdian terbaik, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Samosir,” tegas Danrem Iwan Budiarso.

 

Kepala Desa Sideak Buntu Situmorang menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Pemerintah Kabupaten Samosir yang telah peduli dengan kebutuhan masyarakat di desanya.

 

“Pembangunan ini membawa manfaat yang banyak untuk kehidupan masyarakat di tiga desa di Kecamatan Palipi. Terima kasih kepada Bapak Kasad beserta seluruh jajaran dan Bapak Bupati Samosir yang telah memberikan perhatian. Kami akan mendukung pembangunan ini,” kata Buntu Situmorang.

 

Sinergitas Pemerintah Kabupaten Samosir, TNI, dan Kementerian Pertanian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur dasar, mendukung produktivitas pertanian, memperlancar konektivitas wilayah, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Samosir berharap seluruh program dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Samosir.

 

(NR. Sitohang)

 

 

 

Bupati Vandiko Gultom Pimpin Peringatan Harkitnas ke-118 di Samosir

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026. Upacara khidmat ini dipusatkan langsung di Tanah Lapang Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

 

Agenda tahunan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Sekretaris Daerah Marudut Tua Sitinjak, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, personel TNI/Polri, ASN, serta ratusan pelajar lintas generasi tingkat SD, SMP, hingga SMA sederajat.

 

Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam kesempatan tersebut, beliau membacakan amanat resmi dari Menteri Komunikasi dan Digital RI yang menekankan pentingnya memaknai perjuangan intelektual di era transformasi teknologi.

Transformasi Perjuangan Fisik Menuju Era Digital

 

Dalam amanat yang dibacakannya, Bupati Vandiko menyampaikan bahwa esensi dari lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 merupakan tonggak awal transformasi perjuangan bangsa, yang semula mengandalkan kekuatan fisik beralih ke perjuangan diplomasi dan intelektual.

 

"Semangat tahun 1908 adalah simbol kebangkitan kesadaran nasional. Di era modern tahun 2026 ini, tantangan kita telah bergeser. Perjuangan generasi muda saat ini adalah menguasai literasi digital, memperkuat sumber daya manusia, dan menjaga kedaulatan informasi," ujar Vandiko.

 

Beliau juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen penuh menyelaraskan program daerah dengan visi nasional, mulai dari pemenuhan gizi anak sekolah, pemerataan akses pendidikan, hingga penguatan ekonomi berbasis desa melalui koperasi.

 

Generasi Muda Samosir Harus Menjadi Pelaku Perubahan

 

Di hadapan para pelajar dan peserta upacara, Bupati Samosir menegaskan bahwa peringatan kebangkitan nasional tidak boleh sekadar menjadi rutinitas seremoni tahunan. Generasi muda di Samosir dituntut terampil memanfaatkan ruang digital secara sehat, aman, dan produktif.

 

"Masa depan daerah ini berada di tangan adik-adik sekalian. Kita ingin generasi muda Samosir tumbuh menjadi tunas bangsa yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan identitas budaya lokal," tegas Vandiko menutup arahannya.

 

Rangkaian upacara ditutup dengan penayangan lagu-lagu perjuangan nasional yang diikuti secara antusias oleh seluruh peserta, menandakan warisan semangat nasionalisme yang tetap hidup lintas generasi di Bumi Sakti Samosir.

 

Catatan Redaksi: Artikel ini diperbaharui guna disesuaikan dengan standar SEO Google serta dilakukan perbaikan pada label menu navigasi demi kenyamanan dan kemudahan pembaca dalam mengakses informasi.

(NR. Sitohang)

Sabet Banyak Penghargaan, Gapoktan Sukajaya Meriahkan Hari Tani di Tasikmalaya

TASIKMALAYA, Artha-News.com — Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, ikut ambil bagian dalam memeriahkan Peringatan Hari Tani Nasional Tingkat Kota Tasikmalaya Tahun 2025. Perwakilan dari wilayah ini tampil memukau dan sukses memboyong sejumlah penghargaan dalam berbagai kategori perlombaan yang digelar antarkecamatan.

 

Acara tahunan yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Tasikmalaya tersebut berlangsung meriah selama dua hari, yakni dari Rabu hingga Kamis (24–25 September 2025). Seluruh rangkaian kegiatan kompetisi dan pameran dipusatkan di Kompleks Gedung Pusat Pengembangan Industri dan Kerajinan (PPIK), Jalan Letjen Mashudi, Gunung Kalong, Kota Tasikmalaya.

Lurah Sukajaya, Agus Fauzi, saat dihubungi awak media menyampaikan rasa bangga yang mendalam atas partisipasi aktif dan antusiasme tinggi dari tim perwakilan wilayahnya. Menurutnya, momentum ini menjadi ajang pembuktian kapasitas dan inovasi para insan pertanian lokal.

 

Daftar Juara yang Diraih Perwakilan Purbaratu

 

Dalam perayaan Hari Tani Nasional tersebut, utusan dari Kecamatan Purbaratu yang dimotori oleh kader Gapoktan bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) Sukajaya berhasil mengukir prestasi gemilang di beberapa cabang perlombaan, antara lain:

 

1. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat Pertanian (diraih oleh KWT Gapoktan)

2. Juara 2 Lomba Okulasi Tanaman (diraih oleh Gapoktan)

3. Juara 2 Lomba Menaksir Bobot Domba

4. Juara Harapan Lomba Menghias Tumpeng KWT

 

"Kami mengutus perwakilan terbaik dari Purbaratu untuk mengikuti beberapa perlombaan penting. Bersyukur, berkat kerja keras bersama, tim kami bisa membawa pulang sejumlah peringkat juara," ujar Agus Fauzi memberikan keterangan resmi kepada media.

 

Peringatan Hari Tani Nasional tingkat daerah ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengapresiasi kontribusi nyata para petani, peternak, serta pelaku agribisnis lokal. Keberhasilan Gapoktan Sukajaya diharapkan mampu memotivasi para pelaku sektor pertanian di Kota Tasikmalaya agar terus berinovasi dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan pangan berkelanjutan.

 

(Jay Kucir)

 

Proyek SD Negeri 20 Sipira Samosir Disorot Terkait Semen dan K3

SAMOSIR, Artha-News.com — Pembangunan gedung SD Negeri 20 Sipira, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir, yang dilaksanakan secara swakelola mendapat sorotan tajam dari warga setempat. Pengerjaan fasilitas pendidikan ini dipertanyakan terkait spesifikasi material semen yang digunakan serta penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja.

 

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi dan informasi dari masyarakat, ditemukan penggunaan merek semen yang berbeda dari spesifikasi awal yang seharusnya menggunakan Semen Padang.

 

Selain masalah material, sejumlah pekerja di lokasi juga terlihat memahat dan mendirikan bangunan tanpa dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) yang memadai. Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai keseriusan pihak sekolah dalam menerapkan regulasi K3 pada proyek yang didanai anggaran pemerintah tersebut.

 

Penjelasan Kepala Sekolah dan Pihak Supplier

 

Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Kamis (1/10/2026), Kepala SD Negeri 20 Sipira membenarkan bahwa para pekerja di lokasi proyek memang belum menerapkan perlengkapan keselamatan kerja sebagaimana mestinya.

 

Terkait persoalan material, pihak sekolah berdalih bahwa Semen Padang tetap akan digunakan pada sisa proyek. Penggunaan merek lain pada struktur sebelumnya diklaim terjadi karena faktor ketersediaan barang dari pihak rekanan.

 

"Semen akan kami gunakan Semen Padang, namun sudah terlanjur memakai semen sebelumnya karena supplier kami UD Palentino memfasilitasi bahan untuk kami," ujar Kepala Sekolah saat memberikan klarifikasi.

 

Warga Desak Pemkab Samosir Lakukan Audit Fisik

 

Pernyataan kepala sekolah tersebut dinilai warga justru menimbulkan tanda tanya baru mengenai komitmen kepatuhan terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dan standar teknis yang telah ditetapkan sejak awal perencanaan.

 

Warga mengkhawatirkan perubahan material secara sepihak dapat mempertaruhkan kualitas dan daya tahan jangka panjang bangunan sekolah tersebut. Karena itu, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Samosir melalui instansi teknis terkait untuk segera turun ke lapangan guna melakukan audit fisik.

 

Masyarakat berharap instansi terkait tidak hanya memeriksa laporan administrasi di atas meja, melainkan memastikan kesesuaian anggaran dengan volume fisik di lapangan demi keamanan para siswa dan tenaga pendidik yang kelak menggunakan fasilitas tersebut.

 

(NR.Sitohang)

 

 

NKRI Harga Mati! Pekik Lantang DPP AJGT di Hari Kesaktian Pancasila 2026

Tasikmalaya, Artha-News.co"Jika Pancasila tergores, maka Tasikmalaya yang pertama berdiri. Jika NKRI dirongrong, maka AJGT yang pertama melawan!" Pekik lantang tersebut menggema dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (DPP AJGT) bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kamis, 1 Oktober 2026.

 

Sumpah sakral ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan wujud nyata komitmen anak bangsa dalam menjaga ideologi negara.

 

Filosofi 1 Oktober: Kematian Pengkhianat dan Kebangkitan Pahlawan

 

Ketua Umum DPP AJGT, Ari Arya Siloka, menegaskan bahwa esensi dari tanggal 1 Oktober adalah mengenang perjuangan yang tak boleh padam.

 

"1 Oktober adalah momen bersejarah di mana kita mengingat kembali gugurnya 7 Pahlawan Revolusi yang diculik dan dibantai secara keji dalam peristiwa G30S/PKI. Mereka mencoba membunuh Pancasila. Namun mereka lupa, Pancasila itu sakti dan tidak akan pernah mati," ujar Ari Arya Siloka dengan nada berapi-api.

 

Beliau juga menambahkan bahwa generasi saat ini berdiri di atas fondasi perjuangan para pahlawan yang merebut kemerdekaan dengan bambu runcing serta mempertahankan NKRI dari pengkhianatan ideologi.

 

"Tugas kita sebagai generasi penerus hanya satu: Jaga! Jangan biarkan sejengkal pun tanah ini diinjak lagi oleh ideologi sesat," tegasnya.

 

Dari Galunggung untuk Indonesia, AJGT Berikrar

 

Di bawah kibaran bendera Merah Putih dan lambang Garuda Pancasila, seluruh jajaran DPP AJGT Tasikmalaya mengikrarkan sumpah karismatik mereka:

 

Kami Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya, sebagai anak kandung Ibu Pertiwi, berikrar: Selagi matahari masih terbit dari timur, selagi Gunung Galunggung masih berdiri kokoh, kami akan tetap memperjuangkan tanah air ini. Bagi kami, NKRI bukan sekadar tulisan, melainkan napas dan harga mati sampai titik darah penghabisan! Darah kami merah, tulang kami putih, jiwa kami Pancasila!

 

Ikrar emosional tersebut membakar semangat dan memicu rasa bangga publik Tasikmalaya. Di tengah era modern di mana sebagian orang mulai melupakan sejarah, sekelompok jurnalis ini justru tampil konsisten menjaga nalar kebangsaan tetap menyala.

 

Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat

 

Menyelaraskan dengan tema nasional tahun ini, yaitu "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", AJGT mengajak seluruh elemen masyarakat Tasikmalaya untuk memperkuat persatuan dan tidak mudah diadu domba.

 

"Jangan mau dipecah belah oleh isu SARA, berita bohong (hoaks), maupun politik kotor. Kita ini satu, kita Indonesia. Pancasila yang mempersatukan kita semua untuk bisa duduk, makan, dan berjuang bersama-sama," pungkas Ari.

 

Selamat Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026. Hidup Pancasila! Hidup NKRI! Merdeka!

 

Tim Reporter Artha-News: Jey Panjaitan

 

Sukses Digitalisasi Desa, Bandung Barat Raih Juara 1 Nasional SIDEKA-NG 2026

Bandung Barat, Artha-News.com — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menorehkan prestasi gemilang dengan menyabet penghargaan Juara 1 dalam ajang Kabupaten dengan Akselerasi SIDEKA-NG Terbaik 2026. KBB dinilai paling unggul dan progresif dalam kategori Pemanfaatan Website serta Layanan SIDEKA-NG.

Apresiasi berskala nasional ini diserahkan langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan nyata atas konsistensi pemerintah daerah dalam memacu percepatan ekosistem digital di lingkup pemerintahan desa.

Dalam kompetisi ketat tahun ini, Kabupaten Bandung Barat sukses menempati podium utama. Sementara itu, posisi kedua diraih oleh Kabupaten Karawang, dan disusul oleh Kabupaten Karangasem di peringkat ketiga.

Mengenal Apa itu SIDEKA-NG dan Indikator Penilaiannya

Sebagai informasi, SIDEKA-NG (Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation) adalah platform digital resmi terintegrasi yang digagas oleh Komdigi. Sistem ini dirancang untuk memodernisasi tata kelola desa, mulai dari optimalisasi situs web resmi desa hingga penyediaan layanan administrasi berbasis daring.

Tim penilai dari Komdigi menegaskan bahwa penilaian penghargaan ini tidak sekadar menghitung berapa banyak desa yang telah memasang aplikasi tersebut. Ada beberapa indikator krusial lain yang membuat KBB terpilih menjadi pemenang:

- Pemanfaatan Aktif & Produktif: Konsistensi desa dalam memperbarui informasi di situs web resmi.

- Dampak Layanan: Efektivitas sistem administrasi digital dalam melayani kebutuhan warga sehari-hari.

- Sinergi Lintas Sektor: Kuatnya kolaborasi dan komitmen antara pemerintah pusat, Pemkab KBB, hingga jajaran pemerintah desa.

Menuju Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Adaptif dan Mandiri

Pencapaian besar dalam Akselerasi SIDEKA-NG 2026 ini diharapkan menjadi pemantik motivasi bagi seluruh perangkat desa di wilayah KBB. Inovasi teknologi ini didorong agar tidak berhenti pada formalitas kepemilikan aplikasi atau situs web semata.

Muara dari transformasi digital ini adalah memberikan kemudahan konkret bagi masyarakat luas. Warga desa kini dapat mengakses informasi publik secara transparan serta menikmati urusan birokrasi dan administrasi yang jauh lebih ringkas.

Melalui penghargaan ini, Pemkab Bandung Barat berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan implementasi SIDEKA-NG di seluruh wilayah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun pondasi pemerintahan yang modern, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dan inklusif.

(Ari.M)

Perda P-APBD 2026 & Penyertaan Modal ke Bank Sumut Ditetapkan, Bupati Vandiko dan DPRD Samosir Teken Persetujuan Bersama

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Rabu, 30 September 2026 — Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir menyepakati dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 serta Perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut).

 

Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon dan Wakil Ketua DPRD Sarhockel Tamba, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Samosir, Rabu (30/09/2026).

 

Penetapan kedua Perda tersebut dilakukan setelah seluruh fraksi DPRD Kabupaten Samosir menyatakan persetujuan dan menerima kedua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Perda.

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Pabung Samosir T. Siringoringo, perwakilan Bank Sumut, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Samosir.

 

Melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, struktur APBD Kabupaten Samosir mengalami penambahan lebih dari Rp62 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp776 miliar lebih menjadi Rp838 miliar lebih.

 

Sementara itu, melalui Perda Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumut, Pemerintah Kabupaten Samosir menargetkan penyertaan modal hingga tahun 2030 mencapai lebih dari Rp49 miliar lebih. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kepemilikan saham daerah pada Bank Sumut sekaligus mendukung peningkatan kapasitas fiskal dan perekonomian daerah.

 

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Samosir yang telah bersama-sama menyelesaikan pembahasan kedua Ranperda tersebut hingga mencapai kesepakatan.

 

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Samosir sehingga pembahasan kedua Ranperda ini dapat dirampungkan dan disepakati,” ujar Vandiko.

 

Menurutnya, dalam proses pembahasan P-APBD 2026 dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumut terdapat berbagai dinamika dan masukan yang berkembang. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menyamakan pandangan agar anggaran yang ditetapkan benar-benar aspiratif serta mampu mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

“Kami sudah menyimak berbagai masukan dari DPRD. Semua itu menjadi bagian dari upaya untuk kemajuan dan pemantapan pembangunan Samosir yang lebih baik,” katanya.

 

Vandiko menegaskan, P-APBD 2026 dan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumut yang telah ditetapkan menjadi produk hukum daerah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Samosir.

 

Ia berharap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kedua Ranperda ini dapat diselenggarakan dengan baik. Semoga seluruh amanah yang diberikan masyarakat dapat terlaksana demi mewujudkan Samosir yang Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon menyampaikan bahwa persetujuan bersama terhadap kedua Ranperda tersebut telah dilaksanakan tepat waktu sesuai tahapan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Ia berharap ketepatan waktu dalam proses pembahasan dan penetapan APBD dapat terus dipertahankan pada masa mendatang.

 

Nasip menjelaskan, P-APBD 2026 telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah di atasnya, termasuk adanya penambahan dana transfer. Dengan penambahan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dengan tetap berpedoman pada skala prioritas pembangunan.

 

Terkait penyertaan modal daerah pada Bank Sumut, Nasip menyampaikan dukungan DPRD terhadap upaya memperkuat kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Samosir pada Bank Sumut serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Berbagai saran dan masukan selama pembahasan hendaknya menjadi bahan dalam pelaksanaan pembangunan ke depan,” kata Nasip.

 

Nasip juga meminta Pemerintah Kabupaten Samosir segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, mengingat waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tersisa cukup terbatas, sehingga anggaran dapat direalisasikan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

 

Dengan ditetapkannya kedua Perda tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir dan DPRD diharapkan terus memperkuat sinergi dalam memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai perencanaan, ketentuan, serta kebutuhan masyarakat.

 

(NR. Sitohang)

Anggaran Dipangkas, Guru Mengundurkan Diri — Sejumlah PAUD di Pangururan Terancam Berhenti, Camat Ajak Pemkab Samosir Cari Solusi

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — 29 September 2026

 

Persoalan berhentinya sejumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta pengunduran diri tenaga pendidik di Kecamatan Pangururan kini menjadi perhatian serius. Kondisi mendesak ini dibahas dalam pertemuan yang digelar Camat Pangururan bersama para kepala desa, Tenaga Pendamping Profesional (TPP), perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, serta sejumlah jurnalis, Selasa (29/9/2026) pagi.

 

Pertemuan tersebut secara khusus mengupas tuntas penyebab sejumlah PAUD terpaksa berhenti beroperasi serta alasan mendasar mengapa tenaga pengajar memilih mengundurkan diri dari tugas mendidik anak-anak usia dini.

 

Salah satu kepala desa yang hadir, Kepala Desa Parmonangan, Kecamatan Pangururan, menyampaikan bahwa persoalan tersebut diduga tidak terlepas dari keterbatasan penghasilan tenaga pendidik serta biaya operasional yang belum memadai.

 

Menurutnya, mendidik anak usia dini bukanlah pekerjaan ringan. Seorang guru dituntut memiliki kesabaran, perhatian, serta kemampuan khusus dalam membimbing anak-anak yang sedang berada di masa pertumbuhan emas.

 

“Kalau melihat kondisi yang ada, kemungkinan salah satu penyebab utamanya adalah upah serta biaya operasional yang belum layak. Mengurus dan mendidik anak usia dini itu sesungguhnya sangat sulit,” ujarnya.

 

Ia juga menyoroti kebijakan pendidikan yang diharapkan tidak membebani masyarakat melalui pungutan. Di sisi lain, kemampuan anggaran desa saat ini justru semakin terbatas akibat adanya pemangkasan alokasi dana.

 

“Kalau pemerintah menyarankan agar tidak memungut biaya dari masyarakat, sementara anggaran yang tersedia juga dipangkas, lalu bagaimana keberlangsungan PAUD dapat terjamin? Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan persoalan ini,” tegasnya.

 

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh sejumlah kepala desa maupun perwakilan desa lainnya. Mereka menilai keberadaan lembaga PAUD tidak seharusnya dibiarkan berhenti hanya karena persoalan pembiayaan yang belum terselesaikan.

 

Di tengah tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang, pendidikan anak usia dini justru kini menghadapi persoalan mendasar terkait keberlangsungan operasional serta kesejahteraan tenaga pendidiknya.

 

Camat Pangururan, Robintang Naibaho, dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa diperlukan pembahasan lebih lanjut yang melibatkan langsung Pemerintah Kabupaten Samosir.

 

Ia juga meluruskan pemahaman mengenai status kelembagaan PAUD yang berada di lingkungan desa. Menurutnya, istilah yang perlu dipahami dengan tepat adalah bahwa terdapat PAUD yang dikelola pihak swasta maupun yang berstatus negeri, sehingga tidak semata-mata disebut sebagai “PAUD desa”.

 

Robintang menyatakan akan segera mengusulkan agar persoalan ini dibawa ke dalam rapat resmi bersama Pemerintah Kabupaten Samosir, guna dicarikan jalan keluar yang nyata dan menyentuh akar persoalan.

 

Langkah tersebut dinilai sangat penting karena persoalan PAUD tidak sekadar menyangkut keberadaan sebuah lembaga pendidikan, melainkan juga menyangkut nasib para tenaga pendidik serta hak akses pendidikan bagi anak-anak usia dini di seluruh wilayah kecamatan ini.

 

Para kepala desa berharap pemerintah tidak sekadar melihat persoalan ini dari sisi keterbatasan anggaran semata. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Samosir dapat mengambil kebijakan yang memastikan pendidikan anak usia dini tetap berjalan, terlebih ketika kemampuan keuangan pemerintah desa semakin terbatas.

 

Mereka juga mendesak pemerintah untuk dapat mencari sumber pembiayaan serta kerangka kebijakan yang memungkinkan PAUD tetap beroperasi tanpa harus membebani masyarakat dengan berbagai pungutan.

 

Pertanyaannya kini sederhana namun mendesak: jika PAUD dituntut tetap berjalan, guru dituntut profesional, sementara pungutan kepada masyarakat dibatasi dan anggaran semakin menyusut, siapa sesungguhnya yang harus menjamin keberlangsungan pendidikan anak usia dini?

 

Persoalan ini kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Samosir. Sebab, jangan sampai pemangkasan anggaran hari ini justru menjadikan pendidikan anak usia dini sebagai sektor yang paling dahulu dikorbankan demi pertimbangan jangka pendek.

 

(NR. Sitohang)