Tampilkan postingan dengan label Kabupaten Malang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kabupaten Malang. Tampilkan semua postingan

Selasa, Agustus 25, 2026

Jaga Sinergitas, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Patroli Bersama Pererat Hubungan di Desa Tumpang


Catatan Redaksi: Artikel ini telah diperbarui pada Selasa, 25 Agustus 2026, demi kelengkapan data, penataan navigasi, serta pengoptimalan standar penelusuran dan SEO. Isi fakta berita tetap sah serta tidak mengalami perubahan substansi.
 
MALANG, ARTHA‑NEWS — Guna mempererat kerja sama operasional serta menjaga kestabilan keamanan wilayah binaan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, melaksanakan kegiatan patroli gabungan sekaligus sambang warga yang intensif pada Sabtu malam (27/1/2024). Langkah ini dirancang untuk memperkuat ikatan hubungan sekaligus menjalankan tugas pembinaan masyarakat secara langsung dan menyeluruh.
 
Kapolres Malang melalui Kapolsek Tumpang, AKP Achmad Zainuddin, menegaskan pentingnya kesatuan langkah: “Dengan sinergitas erat antara Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perangkat desa, kita diharapkan mampu mendeteksi dan menyelesaikan setiap persoalan yang berkembang di wilayah binaan secara cepat dan tepat sasaran.”
 
Kehadiran tiga pilar utama keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat memiliki makna yang sangat mendasar. Selain mempermudah akses informasi serta pemantauan perkembangan situasi riil di lapangan, pola ini juga memungkinkan pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap segala potensi gangguan, konflik, maupun tindakan yang meresahkan.
 
“Berdasarkan sinergitas dan kerja sama yang terjalin kokoh, ke depannya diharapkan dapat mendukung kelancaran serta efektivitas pelaksanaan tugas harian Bhabinkamtibmas dan seluruh unsur pengamanan di lapangan,” tegasnya lagi dengan penuh keyakinan.
 
Laporan: Dirlam
Artha‑News – Analisis, Referensi, Tajam, Handal, Akurat

Kamis, Agustus 20, 2026

Bendera Usang Berkibar di Desa Rejosari, Setda Akan Tegur Perangkat Desa



Artikel diperbarui: 20 Agustus 2026 | Navigasi & Kategori (demi kenyamanan pembaca)

KABUPATEN MALANG | Pengibaran Bendera Merah Putih di Kantor milik Pemerintah yang kondisinya sudah parah (usang dan robek) seperti itu sangat keterlaluan dan tidak dapat ditoleransi lagi karena seorang Kepala Desa harus bisa menjadi panutan bagi masyarakat

Diduga tidak mengerti dan paham serta tidak peduli akan makna dari Bendera Merah Putih yang merupakan Lambang Negara Republik Indonesia.

Padahal semua biaya di Kantor Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang ditanggung oleh Negara dari uang rakyat karena itu tidak ada alasan buat Pemdes Rejosari tidak ada uang untuk mengganti Bendera Merah Putih yang sudah usang dan robek namun masih terpasang di depan Kantor Desa Rejosari pada hari Selasa (25/6/2024).n
Setelah LSM LP-KPK menyikapi terkait hal tersebut dengan mengirimkan surat somasi ke Pemdes Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang barulah Pemdes Rejosari menurunkan dan mengganti Bendera Merah Putih yang kondisinya usang dan robek yang sebelumnya terpasang di depan Kantor Desa Rejosari dengan Bendera Merah Putih yang baru, Rabu (26/6/2024) siang.

Kepada awak media Sekretaris Tipikor LSM LP-KPK Komisi Daerah Jawa Timur, Didik Suryanto mengatakan, ini pelecehan oknum Kepala Desa terhadap Bendera Merah Putih. Saat menurunkan dan menaikkan Bendera itu seharusnya dia tahu bahwa Bendera itu sudah dalam keadaaan rusak, robek, luntur, kusut dan kusam tapi kenapa tetap mereka pasang di depan Kantor Desa Rejosari.

"Ini namanya kesengajaan berarti tidak memperhatikan kondisi Bendera yang dikibarkan di depan Kantor Desa sudah dalam kondisi parah seperti itu. dilingkungan kerjanya sehari hari saja tidak dia perhatikan bagaimana dia bisa memperhatikan warganya, diminta kepada Bupati Malang dan Camat Bantur untuk mengevaluasi kinerja oknum Kades ini," tegas Didik Suryanto.

WWW.ARTHA-NEWS.COM Ditegaskan oleh Sekretaris Tipikor LSM LP-KPK Komisi Daerah Jawa Timur, Didik Suryanto bahwa pengibaran Bendera Merah Putih yang sudah dalam kondisi seperti ini merupakan pelecehan terhadap Lambang Negara yang diduga sengaja dilakukan oleh oknum Kades maupun oknum Perangkat Desa Rejosari.
“Patut diduga pengibaran Bendera ini dilakukan asal-asalan dan hanya sebagai rutinitas sehari-hari sehingga mereka tidak mengetahui Bendera Merah Putih yang mereka kibarkan di Kantor nya itu sudah dalam kondisi rusak, robek, luntur, kusut, kusam bahkan ujungnya sudah compang-camping dan robek panjang," ucapnya.

"Poin c Bagian Keempat Pasal 24 Larangan UU RI No 24 Thn 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang menyebutkan bahwa “ Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara yang Rusak, Robek, Luntur, Kusut, atau Kusam;”. Ketentuan Pidana Pengibaran Bendera yang Rusak, Robek, Luntur, Kusut, atau Kusam seperti ini diatur pada : Poin b Pasal 67 BAB VII Tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa,dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi : “ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang: dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c," jelas Didik Suryanto.

“Pengibaran Bendera Merah Putih yang kondisinya sudah seperti ini bukan main main. Itu merupakan Tindak Pidana dan ancamannya kurungan badan 1 tahun dan denda hingga 100 juta rupiah,“ imbuhnya.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp, Camat Bantur (Bayu Jatmiko) menjelaskan  bahwa, itu sama seperti kantor kecamatan Bantur, yang ditempati atau dijadikan ampiran warga ODGJ.

 " di Balai Desa Rejosari dijadikan tempat ampiran orang ODGJ Bu Sulastri (warga Gedangan). Bu Lastri dikenal oleh warga sekitaran Rejosari dan bisa dikonfirmasi. Beliau sering nimbrung saat acara rapat² penting entah berteriak-teriak atau minta kue, atau terkadang memporak-porandakan barang² di balai desa baik di depan atau di dapur kadang barangnya diambil, atau bahkan menurunkan bendera merah putih. Atau diganti sendiri seadanya (pernah kain bekas diikat)," ujar  Bayu Jatmiko (27/6/24).

Dilain kesempatan, saat dikonfirmasi via WhatsApp, SEKDA kabupaten Malang menyayangkan dengan adanya  kejadian tersebut.

"Seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi, karena meyangkut Lambang-lambang Negara/ Bendera Nasional. Kami akan mengingatkan/ tegur Perangkat Desa yang bersangkutan melalui Camat setempat. Maturnuwum diingatkan Mas," kata SEKDA 

Hingga berita ini ditayangkan, Kades Rejosari (Juri) saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai permasalahan tersebut lebih memilih bungkam enggan memberikan tanggapan maupun komentar.

(Sudirlam)

Polres Malang dan Forkopimda Gelar FGD Bahas Fenomena Sound Horeg


(Artikel ini diperbaharui demi kenyamanan pembaca dalam navigasi)

Malang - Kepolisian Resor (Polres) Malang, Polda Jawa Timur terus berupaya mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tengah maraknya fenomena Sound Horeg di Kabupaten Malang. Upaya ini disampaikan Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Pendopo Kabupaten Malang, Kepanjen, pada Kamis (18/7/2024).

FGD yang diinisiasi bersama Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkopimda) ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, peneliti, asosiasi kepala desa, dan paguyuban Sound Malang Bersatu.

Melalui FGD tersebut, pihaknya banyak mendengar masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat yang hadir.

“Kami mendengar berbagai masukan tentang pelaksanaan Sound Horeg yang lebih aman dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kita bisa mengurai, meng-cluster, dan sebisa mungkin menghilangkan dampak-dampak negatif dari fenomena Sound Horeg itu sendiri,” ujar AKBP Putu Kholis.

AKBP Putu Kholis menyatakan, fenomena Sound Horeg saat ini sangat diminati masyarakat, terutama di Kabupaten Malang. Popularitasnya yang meningkat pesat juga berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat, terlihat dari menjamurnya usaha penyewaan sound system.

Namun, tantangan bagi kepolisian dan Forkopimda adalah menekan dampak-dampak negatif yang muncul dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Fenomena yang muncul di media sosial seperti kerusakan fasilitas umum, orang sakit hingga meninggal dunia, dan kecelakaan yang menelan korban jiwa, menjadi fokus utama yang perlu diantisipasi.

Oleh karena itu, lanjut Putu, kepolisian menyoroti pentingnya pengamanan saat berlangsungnya acara sound horeg. Pihaknya berharap penyelenggara kegiatan dapat memastikan bahwa keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama.

“Kami mencatat dan membahas beberapa poin masukan, salah satunya pembentukan tim keamanan internal yang dapat mengawal berbagai kegiatan Sound Horeg agar lebih terjamin keamanannya,” ungkap AKBP Putu Kholis.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Sound Malang Bersatu, David Blizzard, mengakui perkembangan pesat Sound Horeg di Kabupaten Malang. Tingginya permintaan dari masyarakat mendorong pertumbuhan pengusaha sound system.

David juga menegaskan bahwa penyedia jasa sound system selalu memperhatikan masukan dari warga seperti memastikan lebar jalan yang dilalui truk pengangkut sound hingga menghentikan kegiatan saat waktu ibadah.

Namun demikian, pihaknya juga mengkritisi rencana pemerintah yang mengatur besaran volume pengeras suara melalui peraturan daerah (Perda).

“Untuk desibel suara (sekitar 60db), menurut saya tidak fair jika membuat Perda tapi tidak mengajak kami yang berkontribusi langsung dalam dunia sound system,” ungkap David.

Forum Group Discussion ini menjadi langkah awal yang penting dalam mengatasi dampak negatif sound horeg di Kabupaten Malang. Kepolisian Resor Malang bersama Forkopimda dan elemen masyarakat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga.



(Sudirlam)

Enam Pekan, Polres Malang Tangkap 10 Tersangka Kasus Narkotika

(Artikel ini diperbarui demi kenyamanan pembaca dalam navigasi)

MALANG - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Malang berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini disampaikan langsung Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustolih, dalam konferensi pers yang digelar di Markas Polres Malang, Senin (12/2/2024).

Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustolih, mengatakan sebanyak 9 kasus berhasil diungkap selama periode 1 Januari 2024 hingga 9 Februari 2024, dengan total 10 tersangka yang berhasil ditetapkan. Pengungkapan tersebut terdiri dari 8 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan 1 kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

"Hari ini kami merilis terkait ungkap kasus satresnarkoba periode 2024, terdapat sebanyak 10 orang tersangka. Delapan orang ini sebagai pengedar sementara dua orang lainnya sebagai pemakai."

Wakapolres menambahkan, total barang bukti yang berhasil diamankan oleh Satresnarkoba Polres Malang mencakup narkotika jenis sabu sebanyak 69,47 gram dan ganja seberat 1,65 gram. Selain itu, polisi juga menyita berbagai barang bukti lainnya, seperti 8 ponsel, 6 timbangan digital, 2 sepeda motor, alat hisap sabu, korek api, dan ratusan plastik klip kecil yang diduga digunakan untuk kemasan narkotika.


Kompol Imam Mustolih menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Polres Malang dalam perang melawan narkoba. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi peredaran narkotika di wilayah mereka.

"Ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen dari Kapolres Malang bahwa kita menyatakan perang terhadap narkoba," tegasnya.

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polres Malang, AKP Aditya Permana, menjelaskan modus operandi yang digunakan oleh tersangka. Mereka menggunakan sistem ranjau, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, namun barang narkotika ditempatkan di lokasi yang diatur melalui komunikasi telepon.

"Modusnya tetap, sistemnya di-ranjau atau diletakkan suatu tempat, nantinya mereka ngambil. Mereka juga yang akan menyebar barang-barang tersebut," ujar AKP Aditya.

Lebih lanjut, AKP Aditya mengungkapkan dugaan bahwa tersangka pengedar yang berhasil diamankan merupakan bagian dari jaringan yang beroperasi dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengembangkan kasus ini.

Polres Malang berkomitmen untuk terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkotika demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

"Kita akan mencoba untuk membongkar jaringan-jaringan tersebut," tambah AKP Aditya.

Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana penjara antara 5 hingga 20 tahun. 



(Sudirlam)

Polres Malang Berbagi Makanan Bergizi untuk Anak-Anak Terdampak Banjir


(Artikel ini diperbarui demi kenyamanan pembaca dalam navigasi)

MaLANG – Kepolisian Resor (Polres) Malang, Polda Jawa Timur, mengunjungi SD Swasta TPN Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Selasa (3/12/2024). Kunjungan ini dilakukan untuk memberikan bantuan berupa makanan bergizi kepada siswa-siswi yang terdampak bencana banjir.

Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustolih, bersama jajarannya hadir secara langsung untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yang terkena dampak banjir. Kedatangan rombongan Polres Malang disambut dengan hangat oleh 256 siswa beserta kepala sekolah dan dewan guru. Keceriaan terpancar dari wajah para siswa yang dengan antusias mengikuti acara pembagian bantuan tersebut.

Kasihumas Polres Malang, AKP Ponsen Dadang Martianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian polisi terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang terdampak bencana.

“Kami ingin memberikan sedikit kebahagiaan bagi anak-anak yang terdampak banjir. Semoga makanan bergizi ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kecerdasan mereka,” ujar AKP Dadang saat dikonfirmasi, Selasa (3/12).

Paket makanan yang dibagikan terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur mayur, buah segar, serta susu. Para siswa tampak sangat senang menerima bantuan tersebut dan langsung menyantapnya bersama-sama di ruang kelas, didampingi oleh dewan guru dan kepala sekolah.

“Pembagian makanan bergizi ini juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI yang mendukung pemenuhan gizi untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Kami berharap asupan gizi ini dapat memberikan manfaat besar bagi para siswa di sini,” tambah AKP Dadang.

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata peran Polres Malang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui aksi solidaritas seperti ini, Polres Malang tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga menghadirkan dukungan emosional bagi warga yang membutuhkan.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polres Malang untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam masa-masa sulit akibat bencana,” pungkasnya.

Report: Sudirlam

Kapolres Malang Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda, Tegaskan Semangat ‘Maju Bersama Indonesia Raya


(Artikel ini diperbarui demi kenyamanan pembaca dalam navigasi)

MALANG — Kepolisian Resor Malang, Polda Jawa Timur, menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-96 yang berlangsung dengan khidmat di Halaman Polres Malang, Senin (28/10/2024). Mengusung tema ‘Maju Bersama Indonesia Raya’, peringatan ini menjadi momen merefleksikan kembali semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dicanangkan sejak Sumpah Pemuda tahun 1928.


Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, memimpin langsung jalannya upacara yang diikuti oleh seluruh personel Polres Malang beserta jajaran Kapolsek. Upacara dimulai dengan pengibaran bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, serta pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tidak hanya itu, para peserta juga membacakan kembali keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928 dan menyanyikan lagu ‘Satu Nusa Satu Bangsa’ serta ‘Bangun Pemuda Pemudi’ yang semakin memperdalam makna dan semangat nasionalisme di antara peserta.


Dalam amanat yang disampaikan, Kapolres AKBP Putu Kholis Aryana membacakan naskah sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Ario Bimo Nandito Ariotedjo. Pihaknya mengingatkan para peserta akan pentingnya memaknai Hari Sumpah Pemuda sebagai simbol perjuangan yang harus terus digemakan untuk memperkuat karakter dan kesatuan bangsa.


" Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi sumpah pemuda 1928 ini harus selalu didengung-dengungkan berkali-kali di setiap waktu untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia, dalam menghadapi pelbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat,"ungkap Kapolres AKBP Putu Kholis saat memimpin upacara, Senin (28/10).

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini memiliki nuansa yang berbeda, bertepatan dengan masa transisi pemerintahan baru yang membawa agenda ambisius bagi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.


Dalam kesempatan ini, Menteri Pemuda dan Olahraga menggarisbawahi bahwa generasi muda adalah kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Pemuda diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap aspek pembangunan, termasuk agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 yang berada di angka 56,33 persen, pemerintah berharap peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia industri, perguruan tinggi, dan media dapat memperkuat ekosistem pemberdayaan kepemudaan.

"Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam Pembangunan Nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan," tambahnya.

Upacara peringatan HSP ini diharapkan menjadi momen kebangkitan bagi pemuda Indonesia untuk ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan negara. Pemerintah menyerukan agar setiap elemen bangsa meningkatkan upaya pelayanan kepemudaan untuk menciptakan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing global.

Dengan semangat tema ‘Maju Bersama Indonesia Raya’,peringatan HSP kali ini diharapkan bisa menjadi pengingat akan pentingnya peran pemuda dalam memajukan bangsa.

"Marilah kita bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda, melalui kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan," pungkas Kapolres dalam menutup sambutannya. (u-hmsresma)


(Sudirman)

Kapolres Malang Bedah Buku ‘Move in Silence’ di Universitas Brawijaya, Refleksi Tragedi Kanjuruhan


(Artikel ini diperbarui demi kenyamanan pembaca dalam navigasi)

MALANG – Kepala Kepolisian Resor Malang, Polda Jatim, AKBP Putu Kholis Aryana, menggelar bedah buku bertajuk “Move in Silence: Untold Story of Kanjuruhan Disaster” di Auditorium Nuswantara, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jumat (20/12/2024). Buku ini merupakan refleksi mendalam atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 silam.
Acara tersebut dihadiri oleh Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc, sejumlah akademisi, mahasiswa, perwakilan media, serta masyarakat. Dalam diskusi ini, berbagai aspek tragedi Kanjuruhan dibahas, termasuk proses hukum, santunan bagi korban, rekonsiliasi suporter Arema, hingga kritik terhadap penanganan tragedi oleh Polri.

Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana menjelaskan bahwa buku ini bukan sekadar catatan peristiwa, melainkan pengingat penting bagi institusi kepolisian untuk terus belajar dari sejarah kelam tersebut. Ia menegaskan, pendekatan hukum saja tidak cukup untuk menangani dampak tragedi.

Buku ini juga mengupas pendekatan sosial, budaya, dan kemanusiaan yang telah dan akan terus dilakukan oleh Polres Malang.

“Ini merupakan sebuah pelajaran penting yang tidak boleh dilupakan oleh Polres Malang agar kedepan tidak boleh terulang kembali,” kata AKBP Putu Kholis di Universitas Brawijaya, Jumat (20/12).

Kapolres menambahkan, interaksi langsung dengan keluarga korban menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan luka sosial yang ditinggalkan tragedi ini. Pihaknya lebih banyak mendengar dan merespons kebutuhan berbeda dari setiap keluarga korban, meskipun terkadang di luar tanggung jawab formal di bidang kepolisian.

Buku setebal 300 halaman ini menjadi simbol dedikasi Kapolres dalam mengungkap kisah yang tidak terungkap sebelumnya, tentang bagaimana kepolisian menangani tragedi besar dan dampaknya terhadap masyarakat.

“Ini sebagai bentuk tanggung jawab Kami sebagai pihak yang paling saya rasa perlu dimintai tanggung jawab paling besar dalam tragedi kanjuruhan,” tegasnya.

Selama diskusi, beberapa pertanyaan kritis diajukan oleh peserta, termasuk tentang transparansi proses hukum, efektivitas santunan bagi korban, serta langkah-langkah rekonsiliasi antara suporter. AKBP Putu menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini secara transparan dan humanis.

Dalam penjabarannya, Kapolres menyebutkan ada tiga hal utama yang terus dilakukan guna membangun kepercayaan  publik pasca tragedi.

Diantaranya Transformative Justice yaitu pendekatan yang berorientasi pada penanganan hukum untuk meredam konflik, Peace Making Criminology atau lebih banyak mendengar dan memulihkan hubungan dengan menyesuaikan kearifan lokal.

"Serta Community Policing yakni interaksi antara polisi dan masyarakat untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah Kamtibmas," imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa buku tersebut tidak hanya membahas aspek hukum dan peradilan, tetapi juga mencatat interaksi dengan keluarga korban serta upaya Polres Malang dalam merespons harapan mereka

“Bukan hal yang mudah, dan tidak mungkin dilupakan. Kita harus mengambil pelajaran dari tragedi Kanjuruhan, itu nilai-nilai pentingnya,” tuturnya.

Sebagai bagian dari komitmen transparansi, AKBP Putu Kholis Aryana menyatakan bahwa buku ini akan dibagikan kepada media dan pejabat utama Polri terlebih dahulu, sebelum akhirnya diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Melalui buku ini, Kapolres Malang berharap bisa memberikan perspektif baru tentang cara kepolisian menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan dan menjaga situasi Kamtibmas pasca-tragedi.

Dengan pendekatan yang humanis dan komprehensif, diharapkan buku ini bisa menjadi pengingat dan pelajaran berharga, bukan hanya bagi Polres Malang, tetapi juga untuk seluruh institusi kepolisian di Indonesia, agar tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan.

“Saya rasa ini hal-hal yang setiap hari dikerjakan oleh Polisi, Insyaallah kalau kita lakukan lebih sistematis tentu kita punya arah yang benar untuk Bagaimana bisa memulihkan situasi yang rumit seperti kanjuruhan,” pungkasnya.

Report: Sudirlam

Kompak, Polres Malang dan TNI Robohkan Arena Sabung Ayam di Kepanjen

MALANG - Aparat Kepolisian Resor Malang, Polda Jatim, berhasil membongkar lokasi yang diduga dijadikan tempat praktik judi sabung ayam di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Minggu (4/2/2024). Tindakan tegas ini dilakukan sebagai respon cepat terhadap aduan masyarakat yang resah terhadap maraknya kegiatan perjudian di wilayah tersebut.


Kasihumas Polres Malang, Ipda Muhammad Adnan, menjelaskan bahwa pembubaran dugaan praktik judi sabung ayam tersebut dipimpin oleh Kabagops Polres Malang Mohammad Bagus Kurniawan beserta personel gabungan Satsamapta Polres Malang, Polsek Kepanjen, dan Batalyon Zeni Tempur 5/ABW. Operasi ini dilaksanakan di lahan kosong Dusun Ngempit, Desa Tegalsari, Kepanjen, sekitar pukul 08.30 WIB.

“Kami bersama TNI dan tokoh masyarakat melakukan pembongkaran lokasi yang diduga kerap digunakan sebagai tempat perjudian di Kecamatan Kepanjen,” kata Ipda Adnan saat dikonfirmasi di Polres Malang, MInggu (4/2).

www.artha-news.com Penindakan ini merupakan hasil tindak lanjut dari laporan warga yang resah terhadap praktik perjudian yang meresahkan. Saat petugas tiba di lokasi, tidak terlihat aktivitas apa pun dan suasana tampak sepi. Namun, upaya penegakan hukum terus dilakukan dengan penuh ketelitian.

Tak hanya mengamankan peralatan perjudian, petugas juga membongkar terpal yang digunakan sebagai penutup aktivitas judi sabung ayam. Langkah berikutnya, polisi melakukan pembakaran terhadap sarana perjudian yang ditemukan. 

“Pembongkaran dan pemusnahan dilakukan dengan tujuan agar lokasi tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk aktivitas perjudian yang merugikan masyarakat,” jelasnya. 

Ipda Muhammad Adnan menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang berani melaporkan keberadaan praktik perjudian tersebut. Pihak kepolisian juga menekankan komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta siap mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hukum.

Dengan pembongkaran ini, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi praktik perjudian di wilayah Kabupaten Malang.

"Kami mengajak masyarakat untuk terus bersinergi dengan pihak kepolisian dalam upaya memberantas praktek perjudian yang merugikan ini," pungkas Adnan.

 (Dirlam)

(Artikel ini telah diperbarui dari rilis asli)
Catatan Redaksi: Dilakukan pembaruan pada pengarsipan kategori wilayah demi kenyamanan navigasi pembaca.

DPRD Kabupaten Malang Gelar Rapat Paripurna Dengan Agenda Penyampaian RANPERDA APBD TA 2025


(Artikel ini diperbarui demi kenyamanan pembaca dalam navigasi)
 
KABUPATEN MALANG – DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda utama penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Jumat (13/9/2024).
 
Pembahasan berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Ketentuan tersebut menegaskan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta daya saing daerah yang berkeadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
APBD dipandang sebagai instrumen kunci yang memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Dokumen ini menjadi kerangka kebijakan publik yang memuat hak serta kewajiban pemerintah dan masyarakat, sekaligus sarana penyelarasan program antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Penyusunannya juga memperhatikan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal untuk mendukung prioritas nasional serta potensi daerah.


Bupati Malang, H.M. Sanusi, menekankan pentingnya sinergi antar tingkatan pemerintahan dalam penyusunan anggaran. “Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya saat menyampaikan pemaparan.
 
Sementara itu, anggota DPRD Kholiq menjelaskan landasan hukum penyampaian rancangan APBD tersebut. “Berdasarkan Pasal 141 Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD paling lambat minggu kedua bulan September. Hal ini telah dipenuhi dengan surat pengiriman dari Bupati tertanggal 10 September 2024,” jelasnya.
 
Dalam rancangan APBD 2025, asumsi ekonomi makro yang ditetapkan meliputi: Pertumbuhan Ekonomi 5,0–5,3 persen; Indeks Pembangunan Manusia 72,44–72,74; Tingkat Kemiskinan 8,55–8,80 persen; Pendapatan Perkapita Riil Rp30.658.698; serta Tingkat Pengangguran Terbuka 3,83–4,35 persen. Mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kebermanfaatan Teknologi yang Berkelanjutan”, pembangunan tahun 2025 difokuskan pada enam prioritas utama: pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, pelayanan publik yang inovatif, stabilitas keamanan, kelestarian lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
 
Secara rinci, postur anggaran direncanakan sebagai berikut:
 
- Pendapatan Daerah: Rp5.013.926.093.559,00 (naik 7,06 persen dari APBD 2024), terdiri dari PAD Rp1.176.086.023.057,00; Pendapatan Transfer Rp3.828.046.797.502,00; dan Lain-lain PAD yang Sah Rp9.793.273.000,00.
​
- Belanja Daerah: Rp5.124.942.397.559,00 (naik 8,25 persen dari tahun sebelumnya), diarahkan secara proporsional, efisien dan efektif mendukung prioritas pembangunan.
​
- Pembiayaan Daerah: Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp119.616.304.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Rp8.600.000.000,00, sehingga Pembiayaan Netto mencapai Rp111.016.304.000,00.
 
Bupati Sanusi menyebutkan angka-angka ini masih bersifat indikatif karena belum ada kepastian alokasi pagu definitif dari pusat maupun provinsi, seperti DAU, DAK, DBH Pajak/SDA, dan bantuan keuangan. “Kendati demikian, rancangan ini telah disusun berdasarkan kesepakatan KUA dan PPAS serta siap dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” tambahnya.
 
Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar pembahasan berjalan lancar demi kepentingan masyarakat Kabupaten Malang.


(Sudirlam)

Jumat, Agustus 22, 2025

Kepsek SD N.3 Pasar Pangururan Disorot,Tekankan Aktivis Keterbukaan Penggunaan Dana BOS Rp 200 Juta

Artha-News I Samosir-Kepala Sekolah SD N 3 Pasar Pangururan, Kabupaten Samosir,B.Malango, memberikan penjelasan terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 200 juta yang diterima sekolah pada tahun ini.Penjelasan tersebut disampaikan kepada awak media Artha-News Jumat (22/8).

Menurut B.Malango,dana BOS telah digunakan sesuai dengan peruntukannya yang tertuang dalam Rencana Anggaran Sekolah (RAKAS) serta data pokok pendidikan (Dapodik).

 “Semua pengeluaran telah mengikuti aturan dari Kementerian Pendidikan. Pengadaan buku pelajaran untuk siswa merupakan kewajiban sekolah. Sementara itu,honor non-ASN yang terdaftar dalam Dapodik masih dapat dibayarkan dari dana BOS dengan ketentuan maksimal 20 persen dari total dana,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa apabila tenaga honorer sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS), maka pembayaran honor dari dana BOS harus dihentikan. Honor tersebut hanya diberikan kepada anggota kelompok kerja guru (KKG) yang rutin mengadakan pertemuan bulanan antar sekolah guna membahas perkembangan pendidikan.

Saat ini,dana BOS yang tersisa di sekolah sekitar Rp 5 juta.Dana tersebut akan digunakan untuk pembelian pagar sekolah yang belum tiba. 

Kepala sekolah juga menyampaikan bahwa pengadaan buku untuk sembilan bidang studi,termasuk agama dan Pendidikan Jasmani, Olahraga,dan Kesehatan (PJOK), sudah dilakukan, meskipun belum semua buku tiba. Buku untuk siswa kelas III sampai VI diperkirakan akan sampai dalam minggu ini.

Meski demikian,B.Malango belum merinci secara detail tahap pemakaian dana BOS sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tata kelola dana tersebut.

Di tempat terpisah,aktivis masyarakat Samosir,Boris Situmorang, mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. 

“Kepala sekolah harus mematuhi petunjuk teknis yang terdiri atas 13 item dalam pengelolaan dana BOS. Pengurus dana BOS juga harus melibatkan komite sekolah,orang tua murid, dan guru sesuai regulasi yang berlaku,” kata Boris.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak terkait agar penggunaan dana BOS benar-benar sesuai kebutuhan pembelajaran dan regulasi pemerintah demi meningkatkan mutu pendidikan di daerah.


(NR.Sitohang)

Sabtu, Desember 07, 2024

Ketua Komisi B Saiful S.Sy: "Kami akan panggil Dinas Kesehatan dan RSUD maupun penerima Mobilnya,".

Kebumen, Jawa Tengah - Aroma kurang sedap melanda RSUD Prembun dan RSUD Sudirman Kebumen,Ketidaknetralan Oknum Para Pegawai Direksi RSUD Prembun dan RSUD Sudirman Kebumen sangat disayangkan oleh Ketua-
DPC  LPKSM Kresna Cakra Nusantara Kabupaten Kebumen, Sugiyono, pasalnya, Kedua RSUD tersebut diduga melakukan tindakan yang diduga menguntungkan bagi salah satu pasangan calon (Paslon)  bupati dan wakil Bupati pada pilkada Kebumen tahun 2024.
Hal tersebut semestinya tidak dilakukan oleh kedua jajaran Direksi RSUD tersebut dalam masa kampanye pilkada berlangsung, terlebih dimasa tenang, semestinya Kedua RSUD tersebut jeli dalam membaca situasi dan kondisi politik di lingkungan tugasnya, serta mempertimbangkan dampak pelanggaran hukum dan kode etik pejabat publik, PNS/ASN yang mungkin saja bisa dilanggar.

Berdasarkan data yang dihimpun Awak Media bersama Tim Investigasi LPKSM Kresna Cakra Nusantara, diketahui kedua RSUD tersebut diduga menggunakan anggaran RSUD untuk belanja satu unit mobil Grandmax untuk dihadiahkan kepada salah satu desa yang diduga merupakan pendukung/simpatisan Salah satu Paslon.

"Saya selaku kontrol sosial politik sangat menyayangkan atas prilaku para Oknum Pejabat RSUD PREMBUN maupun RSUD Sudirman Kebumen dan DINKES, yang terkesan tidak netral di masa tenang, malah di manfaatkan untuk kegiatan seperti itu," ujar Sugiyono.

Sugiyono juga menyesalkan sulitnya Dirut RSUD untuk ditemui, sebab rangkap jabatan. Diketahui bahwa Dirut RSUD rangkap jabatan di dua RSUD, Kabid pelayanan di RSUD Sudirman dan sebagai Dirut di RSUD Prembun.

"Yang seharusnya sebagai Dirut Stanby di RSUD Prembun untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, tidak perlu rangkap rangkap jabatan kaya gitu, jadi tidak maksimal kerjaannya,  kayak nggak ada orang lain saja," Imbuhnya.

Kepada Tim, Kabag TU RSUD Prembun Dian Nurlita saat ditemui diruangnya mengakui adanya belanja mobil tersebut, Dian menjelaskan, bahwa mobil Daihatsu grandmax tersebut setelah dibeli lalu diserahkan ke pendopo untuk didistribusikan ke Desa, mobil tersebut masih merupakan aset milik RSUD dan hanya di bon pinjamkan ke desa, bukan diberikan sebagai hadiah atau dimiliki sebagai aset Desa.

 "ketika ada Desa yang  mengajukan proposal karena anggaran kita mampu ya kita berikan, Desa yang kebetulan mengajukan saat ini hanya Desa Wergonayan, proposal itu diajukan melalui pendopo kemudian di dispo ke RSUD, mobil itu sekarang ada di Desa Wergonayan Kecamatan Mirid Kabupaten Kebumen," ujar Dian. (5/12).

Hal tersebut dibenarkan oleh Kades Wergonayan, saat dikonfirmasi Tim di kediamannya, Kades mengaku mobil Daihatsu grandmax tersebut hanya di bon pinjamkan untuk keperluan warganya.

"Proposal itu pengajuannya sudah lama mas, jauh jauh hari sudah saya gembar gemborkan sama masyarakat supaya ikut saya mas, Alhamdulillah Empat TPS termasuk menang disini mas, ya saya malu kalau ngga apa mas," kata kades sambil tertawa, (5/12).

Menanggapi dugaan ketidak netralan dan dugaan pelanggaran Kode etik pejabat PNS kedua RSUD tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kebumen H. Saman Halim Nurrohman  menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan komisi yang membidangi dan segera akan agendakan untuk memanggil Kedua RSUD tersebut untuk dimintai Keterangan dan Hasilnya akan diserahkan kepada Bupati untuk pelanggran yang ditemukan.

Terpisah, Ketua komisi B, dari Fraksi PKB, Saiful Anwar S.Sy, saat dihubungi Tim menegaskan bahwa, pihaknya dalam waktu dekat akan segera mempelajari dugaan permasalahan tersebut, Saiful menduga RSUD ini seperti dikendalikan oleh seseorang.

"Dalam waktu dekat kami akan panggil dinas kesehatan dan rumah sakit maupun penerima mobilnya. Saya menduga RSUD ini dikendalikan oleh seseorang, akan kita evaluasi lebih dalam,  kalau BLUD kan mandiri sifatnya, ini seolah olah kayak ada yang mengendalikan, kalau BLUD itu memang benar ada kewenangan Rumahsakitnya, tetapi BLUD kan hanya melaksanakan sesuai tupoksi untuk mensejahterakan dan membawa kemandirian RSUD itu sendiri, kalau ada semacam titipan mobil, saya ada indikasi kayak ada semacam titipan seseorang, baik itu Kepala Dinas ataupun Pejabat PNS yang lain," Kata Saiful melalui telepon selulernya (6/12).

Supriyono, S.H., M.H., selaku advokat dan selaku ketua tim hukum dan advokasi PDI Perjuangan Kabupaten Kebumen  menyikapi tuduhan/dugaan pelanggaran pemilu oleh RSUD Sudirman dan Prembun perlu Klarifikasi apakah dugaan tersebut memenuhi unsur formil dan materiil atau tidak, disamping itu pula pemilu dilaksanakan tgl 27 November 2024 dan sekarang sudah tanggal 6 Desember 2024 sehingga hak untuk mengadukan ke bawaslu sudah lewat waktu.

Pantauan Awak Media, Faktor penyebab pelanggaran netralitas ASN diantaranya kurangnya pengawasan dan rendahnya sanksi terhadap pelanggar. Berdasarkan pantauan Awak Media, pada beberapa kali pelaksanaan pemilu di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, Faktor utama penyebab ASN tidak netral disebabkan adanya intervensi atasan, karena ASN bekerja dan dipimpin oleh seorang pimpinan.

Pengawasan yang kuat disertai dengan penerapan sanksi menjadi kunci untuk memastikan netralitas ASN dalam pemilu dan pemilihan. Para pimpinan kementerian/lembaga menyadari hal tersebut. Mereka tak menghendaki aparatur dalam lingkungan kerjanya tersangkut masalah netralitas yang menyebabkan tugas dan fungsi sebagai ASN akan terganggu.

Untuk mencegah adanya ASN tidak Netral, para pimpinan lembaga dalam berbagai kesempatan baik formal maupun non formal senantiasa mengingatkan para bawahannya agar berlaku adil, bersikap profesional dan non partisan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga dengan sikap demikian netralitas ASN tetap terjaga.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas. Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain ASN, pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Jika pihak-pihak disebutkan tetap diikutsertakan dalam kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

Sanksi tersebut tertuang, dalam Pasal 494 UU 7 tahun 2017 yang menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Terbitnya PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah memberikan dukungan dalam penegakan netralitas PNS. PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur lebih rinci larangan bagi PNS terkait netralitas dalam pemilu dan pemilihan yang sebelumnya tidak diatur dalam  PP Nomor 53 Tahun 2010.

Dalam ketentuan Pasal 5 huruf n PP Nomor 94/2021 disebutkan ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dengan cara: 1). Ikut kampanye; 2). Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 3). Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 4). Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 5). Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 6). Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau 7). Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Terhadap pelanggaran netralitas ASN tersebut diatas, dapat dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 PP Nomor 94 tahun 2021 berupa a). Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; b). pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Sebagai langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah menjelang pemilu dan pemilihan serentak yang akan berlangsung tahun 2024, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaiann Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/99/2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai Aparatur sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

(Dir/Tim)

Minggu, November 10, 2024

*Warga Geram Pengembang Perumahan Timbun Saluran Air Di Kecamatan Pakis Tanpa Izin

Arthanews-Malang, Pakis - Diduga Penimbunan saluran air tanpa disertai izin lengkap terjadi di Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur.Hal tersebut membuat tokoh Masyarakat dan warga sekitar merasa geram.

Menurut JM, salah satu warga sekitar, developer (Pengembang) perumahan sudah semena-mena dalam melakukan pembangunan di lingkunganya. Hal itu dilihat dari semua proses perizinan yang diduga sudah dilangkahi, mulai dari izin warga sekitar, RT, RW, Lurah hingga Camat.

"Semestinya developer ini sadar. Karena banyak dampak negatif akibat penimbunan, tentu harus melalui kajian dan izin dahulu pada warga sekitar, RT, RW, Lurah dan Camat. Jangan asal timbun saja. Akibatnya warga yang menjadi korban nantinya ,"kata JM. (8/11/2024)

Lanjut JM, lahan yang ditimbun tersebut merupakan saluran air saat musim hujan tiba, parahnya lagi drainase dengan lebar lebih kurang 4 meter itu dipersempit itu bisa mengakibatkan saluran air tidak mengalir normal.

"Penimbunan ini sudah sangat keterlaluan, saluran air kok ditimbun. Ukuran awal saluran air yang di timbun itu lebarnya yang selatan 4 meter, yang Utara 10 meter dalam 4 meter,
Dengan di timbunya saluran air tersebut devoloper diperkirakan mendapat ke untungan

1. untuk lahan menjadi luas

2. untuk perijinan tidak ada sepadan sungai

3. nilai komersial nya menjadi naik.

Adapun akibat yang akan di timbulkan dari penutupan saluran air tersebut bisa menimbulkan genangan air saat hujan dan berpontensi banjir besar
" Lanjut JM.(8/11/2024)

Kepada Awak Media, saat dikonfirmasi via WhatsApp pribadinya ketua RW 07 membenarkan adanya keluhan dan aduan warga masyarakat terkait kegiatan tersebut. ia menyampaikan bahwa pihaknya mendapat aduan dari warga sekitar dan sudah melaporkan hal tersebut kepada pemerintah Desa namun belum mendapatkan jawaban.

" Waalaikumsalam...ya pak betul.....kami selaku pengurus lingkungan juga sudah melaporkan kegiatan tersebut kepada pemerintah desa....sebab kami mendapatkan laporan warga kami yg terdampak...tapi dari desa kami belum mendapatkan jawaban akan hal tsb....kami dilingkungan belum pernah diajak berembuk tentang kegiatan tersebut..  Ujarnya.(9/11/24).

Lebih lanjut, ketua RW 07 berharap agar pemerintah Desa segera menindaklanjuti, agar segera ada kejelasan penyelesaian permasalahan tersebut.

" Suara kami masyarakat hanya ingin fungsi saluran air itu secepatnya bisa berfungsi seperti sediakala....dikawatirkan galian tanah urug itu kalau terbawa arus banjir pasti akan menimbulkan dampak pendangkalan saluran dan akibatnya nanti banjir....ini mulai musim penghujan pak....Pemerintah desa belum ada keterangan ke kami pak . . Karena kami dibawah pemerintahan desa. ..memohon kepada desa segera bertindak untuk mencari solusi terbaiknya," lanjutnya.(9/11/24).

Hal senada juga disampaikan NK, salah satu tokoh Masyarakat Setempat, ia merasa kesal dan geram atas apa yang dilakukan oleh pengembang, menurutnya pengembang sangat tidak menghargai adanya tokoh dan masyarakat sekitarnya.

"Itu saluran air sudah ada sejak zaman nenek moyang seharusnya izin dulu sama lingkungan dan tokoh Masyarakat Setempat, supaya ada imbal balik dan saling menguntungkan antara masyarakat dan pengusaha, bukan main timbun sembarangan, potensi kerugian dan dampak negatifnya bagi masyarakat juga harus difikirkan, seperti pengembang lain itu kan sopan, ada kompensasi kepada masyarakat dan fasilitas umum di lingkungan," ungkapnya. (8/11/2024)

Sementara itu, Kades Tirtomoyo, Jatmiko, saat dikonfirmasi Awak Media Dikantornya mengatakan, pihaknya sudah pernah panggil pihak developer, namun belum jelas siapa pengembangnya dan izin apa saja yang sudah dikantongi.

"Nanti kita pelajari kita dalami dulu ya mas, saya belum tau siapa pengembangnya apa saja izin yang sudah dikantongi, sebab perizinannya kan langsung dari dinas tata ruang," ujar Jatmiko.(8/11/2024).

Sementara itu Camat pakis, Yunika, Kepada Awak Media saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pribadinya menjelaskan dengan singkat seolah pihaknya belum mengetahui secara pasti terkait adanya aktivitas pekerjaan pengembang perumahan yang sedang bergerak diwilayahnya dan melakukan penimbunan saluran air tersebut.

Yunika pun tidak menjawab saat ditanya soal perizinan yang sudah dikantongi pihak pengembangnya.

" Waalaikumsalam wr wb
Mhn diperjelas perumahan apa?,
Kades sdh mengambil langkah. Mudah2an pihak pengembang merespon dg baik dan cpt," Singkat Yunika.(9/11/2024)

**(Tim)**

Minggu, November 03, 2024

*Oknum Dewan Ketiban Berita Miring, Asper: Gak Ada Potensi Rugikan Uang Negara*

MALANG - Munculnya pemberitaan dari beberapa media tentang kericuhan lahan tebu milik perhutani yang mencatut sosok nama dari anggota DPRD Kabupaten Malang. Sepertinya menjadikan  rasa ketidaknyamanan bagi "MA" (inisial), sebagai publik figur yang dikabarkan telah menguasai dan mengelola lahan perhutani berhektar-hektar diwilayah Sumbermanjing wetan Kabupaten Malang, Jawa timur.
Pasalnya "MA" sebagai seorang oknum anggota dewan yang merasa namanya di jatuhkan, pihaknya memberikan klarifikasi serta menyangkal pemberitaan tersebut. Karena menurutnya tidak sesuai ucapan yang sebelumnya disampaikan pada saat ngobrol bareng rekan-rekan media. Justru seakan menyudutkan "MA" selaku oknum anggota dewan dari fraksi PKB.

"Kan kapanhari itu ngobrol ma rekan-rekan media, eh besoknya muncul berita itu tapi banyak beda dengan omongan saya saat ngobrol. Setau saya wartawan profesional itu jika mau konfirmasi ijin dulu, tidak dari hasil ngobrol dibuat statement,"Sanggah "MA" kepada Awak Media melalui WhatsApp. Jum'at, (01/11/2024).

Pihaknya juga menyatakan saat ngobrol bareng rekanan media, ia menpenjelaskan detail terkait legalitasnya dalam struktural diusaha lahan tebu tersebut. Namun pada pemberitaan "MA" dituding menguasai dan mengelola lahan berhektar-hektar, bahkan "MA" diduga merugikan uang negara ratusan juta rupiah hingga pembatalan sepihak dalam akad penjualan tebu.

"Biar tak jelaskan, bukan menguasai tapi ada komitmen kerjasama dengan LMDH, ada perjanjian juga ada sharing profitnyq disitu itu mas. Perjanjiannya ada di Pak Sukoco LMDH,"

"Yang katanya saya membatalkan sepihak, kisahnya gini, saya itu punya kesepakatan awal transaksi penebasan di bulan 6 akhir dengan Roi dan disepakati bulan 7 dengan perjanjian setelah deal harga 280 juta, itu harus membayar 200 juta. Disitu Pak Roi janji 15 hari mau dibayar 200 juta, yang 80 juta nanti akan dibayar sambil nebang,"ujar  MA lagi.

Masih menurut "MA" bahwa, hingga sampai 15 hari tidak ada kabar, baru awal bulan Agustus ditanya keterlambatannya. Hingga dijelaskannya jika, sebetulnya janji itu sudah batal karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal, namun Roi maksa kasih DP Rp.50 juta.

"Pak Roi langsung ngasih DP Rp 50 juta ditransfer ke rekening saya pas tanggal 15 Agustus 2024. Dan janji tiga hari lagi akan dikasih Rp 150 juta. Namun kenyataannya sampai beberapa minggu tidak dikasihkan, akhirnya Dp Rp 50 juta tak kembalikan dan saya batalkan perjanjiannya, mosok saya yang salah,"

"Untuk masalah saya dianggap merugikan uang negara ratusan juta, bagi saya orang Islam itu Dzolim dan fitnah mas orang yang menuduh begitu. Karena saya tidak melakukan dan tidak merasa melakukan demikian. Benar-benar bikin tersinggung saya itu mas, berat sebenarnya, karena tuduhannya sungguh tidak berdasar,"Ujar MA.

Lebih jauh "MA" yang sering dipanggil Gus, menambahkan, jika sebenarnya bisa saja melaporkan penulis berita, terkait banyak hal. Dan salah satunya, pencemaran nama baik dan lain sebagainya, namun pihaknya tidak sampai hati.

Hal senada tentang dugaan "MA" yang merugikan uang negara hingga ratusan juta rupiah tersebut, juga dapat tanggapan dari Amir selaku Asper Perhutani di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe). Amir menegaskan bahwa mengenai hal tersebut tidak ada potensi yang merugikan negara, malah berpotensi menyelamatkan pendapatan negara.

"Dengan landasan kerja sama antara Perhutani dan penggarap lahan malah berpotensi menyelamatkan pendapatan negara, tidak ada potensi yang merugikan negara," ucap Amir saat ditemui di kantornya, Kamis (31/10/2024) siang.

Ketika disinggung, terkait pejabat apakah dibolehkan menggarap lahan perhutani hingga seluas 8 Hektar, Amir mengatakan, tidak ada peraturan yang melarang bahwa pejabat dilarang menggarap lahan Perhutani dan mengenai batas luas lahan yang digarap pun ada yang mencapai 20 Hektar, 15 Hektar ataupun 5 Hektar semua tergantung skema yang ada.

"Penggarap lahan dengan landasan kerja sama dengan Perhutani melalui LMDH, aturannya 70% Perhutani plus pajak negara dan 30% untuk penggarap lahan. Jadi, penggarap lahan malah berpotensi menyelamatkan pendapatan negara," pungkasnya.

(Tim)

Rabu, Agustus 28, 2024

Diduga Proyek Rehabilitasi Rumah Dinas CEPOKOMULYO Dikerjakan Amburadul

ArthanewsKepanjen, Kabupaten Malang - Rehab gedung rumah dinas kelurahan cepokomulyo kecamatan kepanjen kabupaten malang menuai kontroversi warga, dengan anggaran dana yang terbilang besar.
Gedung yang seharusnya di rehab dengan material baru ternyata tidak sesuai, fakta di lapangan yang di temukan, material bekas dan kayu yang sudah lapuk pun di pasang kembali (27/08/2024).

Namun demikian rumah dinas yang di tambah tinggi 85 cm dan kayu bekas bongkaran di pasang kembali, juga genteng bekas, RAB yang di temukan awak media seharusnya tertulis jumlah pengeluaran atau pembelian material ternyata kosong belum tertulis jumlahnya. 

kayu-kayu yang dipasang terlihat sudah rapuh, keropos tidak di ganti, Kayu yang di pasang bekas semua mas, dan gentengnya bekas juga di pasang lagi, sepertinya tidak sesuai RAB, gimana mau bertahan lama bangunanya kalau kerjaanya amburadul seperti itu", ujarnya,

Pembangunan rehab rumah dinas tahun anggaran 2024 yang di laksanakan oleh CV. ALIF SATU, dengan konsultan perencana CV. GLOBAL PRESISI, Konsultan Pengawas CV. MEGA GALAKSI KONSULINDO, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 198.416.150,00 dan jangka waktu 60 (Enam Puluh) hari itu di duga dikerjakan dengan asal asalan dan menuai kecaman buruk di mata masyarakat.

Saat dikonfirmasi awak media lurah cepokomulyo mengaku pihaknya tidak tahu terkait proyek pembangunan rehab rumah dinas tersebut, namun sudah memperingatkan pengawas CV. ALIF SATU juga mandor bangunan untuk di teliti lagi terkait bahan materialnya, namun tidak di gubris. 
"Proyek ini bukan kewenangan saya, camat pun tidak tau Rencana Anggaran Belanja (RAB) nya seperti apa, proyek ini ditangani langsung oleh Dinas Cipta Karya, kalau kayu keropos dan bahan bangunan bekas ini saya sudah ingatkan" ujarnya.

Dengan penuh rasa penasaran awak media bersama tim coba meminta untuk dipertemukan para pengawas proyek dan mandornya yang saat itu tidak ada dilokasi untuk mencari informasi dan kejelasan terkait proyek  tersebut, tim menemukan dokumen RAB yang terlihat masih kosong, yang semestinya ada rincian sesuai pagi anggaran yang sudah terpampang, jadi agar tidak terkesan akal akalan menipu atau membohongi publik.

Setelah selesai pengerjaan rehab rumah dinas, baru RAB di tulis mas " Ucap Agus pengawas proyek.

Terpisah, Sugiyono selaku Anggota Dewan Pengurus Pusat (DPP) LPKSM KRESNA CAKRA NUSANTARA mengaku kesal setelah melihat fenomena fakta dilokasi rehab rumah dinas tersebut. 

"Ini konsultan pengawas patut diragukan kualitas dan  kenerjanya, kok bisa kayu sudah lapuk keropos, kayu apkir lagi (sebetan/KW3) kok dipasang  lagi? Padahal kalau di lihat dan dihitung hitung kalaupun dipasang kayu baru dengan  kualitas nomor satu pun tidak habiskan anggaran Rp. 10.000.000. Ini proyek negara Lo, ini bangunan fisik milik negara Lo, pakai uang negara Lagi, kok asal asalan kaya gin sih? kalau kaya gini patut diduga konsultan pengawas dengan pelaksana  proyek main mata nih, ini menghambur-hamburkan uang negara namanya, kalau cari untung ya sewajarnya lah, ini tidak wajar, ini tidak lama pasti rusak lagi nanti", Sesalnya.

Lanjut awak media mencoba konfirmasi Kepala Dinas (KADIS) CIPTA KARYA Kabupaten MALANG, namun sangat disayangkan pihaknya terkesan masa bodo saat dikonfirmasi awak media. Sampai berita ini diterbitkan KADIS cipta karya Kabupaten Malang belum memberikan tanggapan meski terlihat konfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp pribadinya tampak centang dua.

Mestinya KADIS CIPTA KARYA bisa lebih terbuka dan mengajak kepada semua lapisan masyarakat dan semua pihak agar bisa ikut mengawal dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, guna meminimalisir kerugian negara dan pelanggan aturan. Apabila ada kontraktor yang melakukan pelanggaran, agar bisa segera disampaikan kepada instansi terkait supaya bisa dilakukan tindakan cepat dan persoalan tersebut segera terselesaikan.

Di mohon kepada Bupati Kabupaten Malang untuk menindak lanjuti dugaan pembangunan rehab rumah dinas tersebut, yang terkesan di kerjakan sembrono dan asal – asalan, seakan akan proyek hanya di buat ajang bisnis yang berpotensi merugikan negara.

Diharapkan untuk semua proyek yang dikeluarkan melalui dinas tersebut agar diperiksa semua oleh inspektorat Kabupaten Malang dan dipublikasikan, demi terwujudnya keterbukaan informasi publik dan tegaknya sosial kontrol di kabupaten Malang.

Dengan sigap kepala inspektorat Kabupaten Malang menjawab konfirmasi klarifikasi Awak Media melalui pesan WhatsApp pribadinya. Iya berjanji akan segera memberikan Jawaban setelah melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

"Kita konfirmasikan dulu mas, lebih tepatnya lagi sampean langsung tanyakan ke pemilik kegiatan", singkatnya.
**(Dir/tim)**

Senin, Juli 22, 2024

Merasa Identitasnya Disalah Gunakan oleh salah Satu Paslon Cawali & Bacawali Seorang Wartawan Di Malang minta Pertanggung Jawaban

Malang | | Verifikasi faktual calon perseorangan atau calon independen pada Pilkada Kota Malang 2024 berbuntut panjang.
Setelah pemberitaan tentang proses verifikasi faktual calon perseorangan yang sedang berjalan dan mendapati temuan kejanggalan di lapangan, kini muncul masalah baru terkait identitas warga masyarakat yang digunakan.

Seorang wartawan media di Kota Malang, yang tinggal di daerah Kedungkandang, tidak terima identitasnya dicatut dan dimasukkan dalam daftar mendukung calon perseorangan tanpa ijin dari yang bersangkutan.

Awalnya, Ila Maisaroh warga Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, tidak menduga dengan kedatangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pilkada serentak tahun 2024 ke rumahnya.
Ila yang berprofesi sebagai jurnalis ini didatangi karena dari puluhan nama yang masuk dalam daftar mendukung calon independen di RT tempat dia tinggal, hanya kurang dirinya yang belum terverifikasi secara faktual.

“Saya didatangi oleh petugas Pantarlih yang kebetulan saya kenal, kira-kira kalau tidak salah 3-4 hari yang lalu,” kata Ila di kutip dari suara3News.com, Minggu (21/7/2024). 

Dalam keterangan nya ila Maisaroh menjelaskan “Petugas itu sudah beberapa hari mencari saya agar melakukan tanda tangan. Lalu saya bertanya, tanda tangan apa? Dan petugas menyampaikan tanda tangan dukungan terhadap calon perseorangan Heri Cahyono dan Rizky,” tambah umik sapaan akrabnya 

Dengan keterangan petugas, Ila merasa bahwa dirinya tidak pernah merasa memberikan dukungan bahkan tidak kenal dan juga tidak pernah memberikan KTP kepada siapapun untuk dukungan calon perseorangan Pilkada Kota Malang 2024.

Umik Ila sangat kecewa dengan kejadian ini. Dirinya heran bagaimana tim Heri Cahyono (HC) bisa mendapatkan identitasnya, bahkan dalam lembar kerja verifikasi calon dari KPU model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS tertuliskan secara lengkap hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Anehnya umik ila juga mengetahui dalam formulir verifikasi faktual disebutkan bahwa tanggal penyerahan dukungan dirinya yaitu pada tanggal 15 Mei 2024, jam 22;41 yang lalu.

Kekecewaan umik Ila bertambah karena petugas yang datang kerumahnya tidak bisa menjawab pertanyaan mengenai darimana data kependudukan bisa dipakai untuk dukungan politik calon perseorangan pilkada 2024.

“Ini ngawur namanya, saya meminta pertanggungjawaban dari tim Heri Cahyono, saya ada bukti formulir yang dipakai untuk verifikasi ada nama dan identitas saya,” tegasnya

Selain itu Ila akan berencana juga menempuh jalur hukum, karena merasa bahwa identitasnya telah tersebar dan digunakan untuk kepentingan tanpa izin.

“Ini bahaya,saya menjadi korban dugaan jual beli data identitas kependudukan. Jika tidak dilaporkan maka data orang nantinya bisa digunakan untuk  kepentingan macam-macam,seperti pinjol, dan lain-lain, saya harus kejar siapa yang menggunakan data saya,” ujar Ila Maisaroh.

Sementara itu saat dikonfirmasi nomer hotline dari pencarian mesin google tim Heri Cahyono dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo melempar tanggung jawab kepada tim lapangan.

Ditanya tentang dari mana tim bisa mendapatkan data kependudukan masyarakat yang mendukung namun ternyata tidak mendukung, seorang perempuan yang menjawab telepon dari media ini mengatakan tidak tahu.
“Kalau masalah itu saya tidak tahu, dan mohon maaf, akan kami sampaikan ke tim lapangan kami,” ujar salah satu tim Heri Cahyono.

Perempuan yang tidak menyebutkan namanya tersebut juga menjanjikan untuk memberikan keterangan setelah informasi diberikan kepada tim yang berada di lapangan. Hingga berita ini diterbitkan tidak ada keterangan lebih lanjut dari tim calon perseorangan.

Untuk diketahui verifikasi calon perseorangan Pilkada kota Malang dilakukan dua tahap. Tahap pertama verifikasi administrasi.

 Dalam verifikasi administrasi dibutuhkan pengisian formulir dukungan dan identitas pendukung serta tanda tangan dan di upload dalam aplikasi silon milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan tahap kedua adalah verifikasi faktual, yang mendatangi satu-persatu pendukung calon perseorangan untuk dilakukan tahap verifikasi kebenaran dukungan hingga tanggal 21 juli 2024 sesuai jadwal tahapan Pilkada.

(Sudirlam/tim)

Senin, Juli 01, 2024

Peringati Hari Bhayangkara ke-78, Kapolres Malang : Transformasi Adaptif Tingkatkan Pelayanan Masyarakat*

ARTHANEWS-MALANG-Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-78, Kepolisian Resor (Polres) Malang, Polda Jawa Timur, menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi dan lebih adaptif dalam menghadapi tuntutan tugas dan harapan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, saat menjadi inspektur upacara di halaman Polres Malang pada Senin (1/7/2024).

“Kita harus adaptif mengikuti seluruh perkembangan dinamika situasi di daerah regional, nasional, maupun global,” ujar AKBP Putu Kholis Aryana, Senin (1/7).

Dalam sambutannya, Kapolres Putu menekankan bahwa tema Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024 adalah "Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045". Menurutnya, inklusifitas yang dimaksud Presiden adalah mengajak seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita Indonesia Emas melalui pembangunan yang berkelanjutan.

"Di era sekarang ini, tantangan dan permasalahan menjadi lebih kompleks. Kami akan menggunakan berbagai cara agar bisa bertransformasi lebih adaptif dan menyesuaikan diri dengan tuntutan tugas serta harapan masyarakat," tambahnya.

Kapolres Putu juga menegaskan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan kepolisian untuk menghindari keluhan-keluhan yang tidak perlu dari masyarakat terhadap Polres Malang.

"Kami berkomitmen untuk selalu memperbaiki diri agar sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Malang," imbuhnya.

Upacara tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. AKBP Putu Kholis Aryana juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Malang, TNI, dan seluruh stakeholder, atas dukungan dan doa yang diberikan kepada Polres Malang.

Kapolres Putu mengakui bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan berjanji untuk terus memperbaiki diri.

Mengakhiri sambutannya, Kapolres Malang menekankan pentingnya kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan stakeholder setempat untuk memastikan ketahanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya investasi di bidang ketahanan dan keamanan guna mendukung visi pembangunan Kabupaten Malang yang makmur dan sejahtera.

“Peningkatan pelayanan kepastian hukum di Kabupaten Malang, insya Allah kami, Bapak Dandim, Bapak Kajari, dan Bapak Ketua Pengadilan Negeri, siap untuk berkontribusi lebih dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Malang,” tutup AKBP Putu Kholis Aryana.

Dengan komitmen kuat dan kerjasama yang sinergis, Polres Malang bertekad untuk menjadi institusi yang lebih responsif dan adaptif dalam melayani serta melindungi masyarakat, sejalan dengan semangat Hari Bhayangkara ke-78. (Sudirlam)

Sabtu, Juni 29, 2024

Kapolres Malang Gelar Gowes Bareng Jurnalis untuk Sambut Hari Bhayangkara ke-78

ARTHANEWS-MALANG - Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-78, Kepolisian Resor Malang (Polres Malang) Polda Jatim menggelar kegiatan olahraga bersama dengan jurnalis di Kabupaten Malang. Acara yang berlangsung pada Sabtu (29/6/2024) ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara kepolisian dan insan media.

Kegiatan olahraga bersama diwujudkan dengan bersepeda santai, menempuh rute dari Polres Malang hingga kantor Satpas Prototipe Polres Malang di Tegaron, Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen. Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, beserta pejabat utama Polres berbaur dengan komunitas Jurnalis Pos Malang, memacu semangat di sepanjang rute sejauh 16 kilometer tersebut.

"Kolaborasi ini dengan teman-teman jurnalis dilanjutkan dengan bakti sosial berupa paket bingkisan tas, buku, dan alat-alat tulis untuk anak-anak di sekitar kantor Satpas Tegaron Polres Malang. Ini sebagai bentuk kepedulian kepada anak-anak kita," ujar AKBP Putu Kholis Aryana di Satpas Prototipe Polres Malang, Sabtu (29/6).

Lebih lanjut, Kapolres Kholis berharap kegiatan olahraga bersama ini dapat membuat hubungan antara kepolisian dan jurnalis di Malang semakin guyub dan kompak.

"Semangatnya adalah mengkampanyekan hidup sehat. Pagi ini kita gowes lebih dari 10 kilometer bersama teman-teman media," tambahnya.

Terpisah Kasihumas Polres Malang, Ipda Dicka Ermantara, menyampaikan bahwa selain meningkatkan kebugaran, kegiatan olahraga bersama ini juga menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi antara kepolisian dan jurnalis.

"Olahraga bersama ini merupakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-78 sekaligus mempererat silaturahmi dengan rekan-rekan jurnalis," kata Ipda Dicka.

Selain olahraga, kegiatan ini juga diisi dengan bakti sosial bagi anak-anak sekolah dasar di Satpas Prototipe Polres Malang. Sebanyak 106 anak menerima paket peralatan sekolah seperti tas, buku, dan alat tulis.

"Kesempatan ini kami membagikan paket peralatan sekolah kepada anak-anak sebagai bentuk kepedulian biar tambah semangat belajarnya," tambah Ipda Dicka.

Acara gowes bareng jurnalis ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk membangun sinergi yang lebih baik antara kepolisian dan media, serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anak.

(Dir)

Jumat, Juni 28, 2024

KAPOLRES MALANG PIMPIN ZIARAH KE TMP PRAYUDA NIRWANA DALAM ACARA MENYAMBUT HARI BHAYANGKARA KE-78

                      

ARTHANEWS-MALANG– Menyambut Hari Bhayangkara ke-78, Kepolisian Resor (Polres) Malang, Polda Jawa Timur, mengadakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Prayuda Nirwana, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (24/6/2024). Ziarah dipimpin langsung oleh Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, dan diikuti oleh seluruh pejabat utama Polres serta Kapolsek jajaran.

Kegiatan ini dimulai pukul 07.30 WIB dengan dihadiri oleh sejumlah Purnawirawan Polri. Prosesi ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, diikuti dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa mereka yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam momen khidmat tersebut, AKBP Putu Kholis Aryana secara simbolis meletakkan karangan bunga di depan monumen makam pahlawan, yang kemudian diikuti oleh peserta ziarah lainnya yang menaburkan bunga dan berdoa di atas pusara para pahlawan.

Kasihumas Polres Malang, Ipda Dicka Ermantara, menyatakan bahwa kegiatan ziarah ini merupakan salah satu rangkaian acara peringatan Hari Bhayangkara ke-78.

"Kegiatan ziarah ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-78. Selain sebagai bentuk penghormatan, kami juga mendoakan para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia," kata Ipda Dicka di Polres Malang, Senin (24/6).

Kasihumas menambahkan, meletakkan karangan bunga dan menabur bunga adalah simbol penghormatan yang mendalam kepada arwah para pahlawan. Sebagai generasi penerus bangsa harus senantiasa mendoakan para pahlawan yang telah gugur.

“Momentum Hari Bhayangkara ke-78 ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," katanya.

Acara ziarah yang berlangsung khidmat ini diakhiri dengan penghormatan terakhir kepada arwah para pahlawan, tabur bunga, dan pembacaan doa di komplek Taman Makam Pahlawan. Polres Malang berharap semangat perjuangan para pahlawan dapat terus dilanjutkan dengan meningkatkan tugas sebagai abdi negara dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. (u-hmsresma)

Dirlam

Rabu, Juni 26, 2024

Polres Malang Sambut Hari Bhayangkara Ke-78 Tahun Dengan Sumur Bor Gratis Untuk Warga

*MALANG* - Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-78, Kepolisian Resor (Polres) Malang, Polda Jawa Timur, terus mengadakan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari kegiatan tersebut adalah pemberian bantuan sumur bor gratis kepada warga Kabupaten Malang yang sering kesulitan mendapatkan air bersih pada musim kemarau.

Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, secara langsung meresmikan salah satu sumur bor di Desa Mentaraman, Kecamatan Donomulyo, pada Selasa (25/6/2024). Dalam sambutannya, AKBP Putu menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap warga Kabupaten Malang yang kerap mengalami krisis air bersih saat musim kemarau.

"Terdapat tiga lokasi penerima bantuan sumur bor gratis, yaitu Desa Mentaraman di Kecamatan Donomulyo, Desa Wadung di Kecamatan Pakisaji, dan Desa Sitirejo di Kecamatan Wagir," jelas AKBP Putu di Donomulyo, Selasa (25/6).

Sumur bor ini kini telah difungsikan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat. Di Desa Mentaraman, Kecamatan Donomulyo, sebanyak 68 kepala keluarga, musala, balai dusun, dan sekolah dasar kini dapat menikmati air bersih dari sumur bor tersebut. Di Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, sekitar 55 kepala keluarga dan sebuah musala juga telah memanfaatkan fasilitas serupa.

"Untuk di Kecamatan Pakisaji, ada 130 kepala keluarga dan empat musala yang kini dapat menggunakan air bersih dari sumur bor ini," tambah Kapolres AKBP Putu.

AKBP Putu juga mengungkapkan bahwa Polres Malang bekerja sama dengan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program pipanisasi dan ketahanan pangan di Kabupaten Malang.

"Kegiatan ini sejalan dengan upaya TNI-Polri di Kabupaten Malang. Khusus untuk TNI, kami mendukung program pipanisasi dan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Kodim 0818 Malang-Batu, bersinergi dengan komponen masyarakat," ujarnya.

Kegiatan sosial ini menunjukkan komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kesejahteraan serta ketersediaan kebutuhan dasar seperti air bersih. Dengan adanya sumur bor gratis ini, diharapkan warga Kabupaten Malang yang mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi.

 (Sudirlam)

Minggu, Juni 23, 2024

Kapolres Malang dan Forkopimda Hadiri Doa Bersama di Stadion Kanjuruhan

Artha-news.com *MALANG* - Kepolisian Resor Malang, Polda Jatim, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang menghadiri doa bersama di pintu 13 Stadion Kanjuruhan, Kepanjen. Sabtu (22/6/2024). Acara ini diadakan untuk memperingati hari kejadian Tragedi Kanjuruhan

Doa bersama ini dihadiri oleh Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, Bupati Malang, HM Sanusi, Dandim 0818 Malang-Batu, Letkol Inf Yuda Sancoyo, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Ir M Kholik. Ratusan keluarga korban dari dalam dan luar kota juga turut hadir untuk melantunkan doa bersama para tokoh agama.

Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, menyatakan bahwa kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk terus mendampingi dan membersamai keluarga korban Tragedi Kanjuruhan.

"Alhamdulillah, untuk kegiatan hari ini lebih banyak keluarga korban hadir, yang dari Kota Malang dan Pasuruan juga bisa ikut," ungkap AKBP Putu Kholis, Sabtu (23/6).

Selain itu, AKBP Putu Kholis juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus memfasilitasi kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mendukung keluarga korban. Salah satu rencana yang akan dilaksanakan adalah peresmian yayasan keluarga korban.

Keterlibatan Forkopimda dalam kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap keluarga korban, khususnya dalam rangka pemulihan dan menanggapi berbagai keluhan mereka.

"Kami akan terus mendampingi, memfasilitasi apa yang menjadi harapan keluarga korban. Termasuk, nanti yang sudah sampai ke kami, keluarga korban ingin sekali bisa bertemu dengan pihak manajemen Arema. Mereka ingin berkomunikasi dari hati ke hati dan bisa bertanya pada manajemen," kata Kapolres Malang.

Kegiatan doa bersama ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral bagi keluarga korban dan menjadi momen refleksi serta harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan adanya sinergi antara Polres Malang, Polda Jatim, Forkopimda, dan masyarakat, diharapkan pemulihan pasca-Tragedi Kanjuruhan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.


(SUDIRLAM)

Penerimaan Siswa Baru SMK Bani Kamil Sukaresik Tahun Ajaran 2027/2028, Buka Dua Jurusan Unggulan

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – SMK Bani Kamil Sukaresik yang berada di bawah naungan Yayasan Baabul Kamil resmi membuka Penerimaa...