Selasa, Maret 31, 2026

Yayasan Pusuk Buhit Serahkan Ulos kepada Kapolres Samosir, Dukung Gerakan Tanam Sejuta Pohon

Artha-News com I Samosir (31/03-2026) - Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa saat Kapolres Samosir, Rina Tarigan, berkunjung ke Yayasan Pusuk Buhit di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Selasa sore (31/03/2026).
Kunjungan tersebut disambut antusias oleh para pengurus yayasan.

 Sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih, Yayasan Pusuk Buhit menyerahkan cendera mata berupa ulos, kain tradisional Batak yang sarat makna budaya dan nilai adat yang tinggi.

Ketua Yayasan Pusuk Buhit, Efendi Naibaho, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Kapolres. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai sebuah kehormatan bagi yayasan.
“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Ibu Kapolres. Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus bergerak,” ujar Efendi.

Kunjungan ini juga berkaitan dengan rencana besar Yayasan Pusuk Buhit yang tengah menjadi perhatian publik, yakni program penanaman satu juta pohon di kawasan Danau Toba. Program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan.

Kapolres Samosir, Rina Tarigan, dalam kesempatan itu menyatakan dukungannya terhadap gerakan penghijauan tersebut. Ia menilai upaya pelestarian lingkungan seperti ini sangat penting, terutama di kawasan strategis seperti Danau Toba.

Meski akan dilakukan secara bertahap, program ini diharapkan dapat melibatkan berbagai pihak. Efendi Naibaho pun mengajak pemerintah serta para pelaku usaha swasta untuk turut berpartisipasi dan memberikan dukungan nyata.

“Harapan kami, gerakan ini menjadi gerakan bersama. Lingkungan adalah tanggung jawab kita semua,” tutup Efendi.

Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian terhadap alam, Yayasan Pusuk Buhit optimistis program ini dapat menjadi langkah nyata dalam menjaga keindahan dan kelestarian kawasan Danau Toba.

(NR Sitohang)

Kemiskinan Diduga Jadi Pemicu, Siswa Kelas 1 SMA di Samosir Pilih Akhiri Hidup Gantung Diri

Artha-News.com I  Samosir (31/03-2026) I Suasana pagi di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, berubah menjadi duka setelah seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di kamar mandi rumahnya, Senin pagi (30/3/2026) sekitar pukul 05.30 WIB. 

Dugaan sementara, persoalan kemiskinan dan tekanan ekonomi keluarga menjadi pemicu korban nekat mengakhiri hidup.
Peristiwa tragis itu terjadi di rumah korban di Huta Ginjang Dusun 1, Desa Huta Ginjang. 

Korban diketahui bernama PJS, warga Huta Ginjang Dusun 1 Desa Dosroha, Simanindo, Kabupaten Samosir.

Informasi yang dihimpun, keluarga korban selama ini merupakan penerima bantuan sosial pemerintah dan tergolong keluarga tidak mampu setelah sang ayah kehilangan sumber mata pencaharian. Kondisi ekonomi yang sulit disebut menjadi tekanan tersendiri di dalam keluarga.

"Keluarga ini memang berasal dari keluarga tidak mampu dan selama ini adalah keluarga miskin penerima bantuan dari pemerintah," ujar Kepala Desa Hutaginjang Raisan Situmorang.

Ia menjelaskan, keadaan keluarga semakin sulit setelah ayah korban pensiun dari perusahaan keramba jaring apung di Samosir. "Sang ibu juga tidak mempunyai pekerjaan selama suami bekerja dan keluarga sering bertengkar," jelas Kades Raisan ketika dikonfirmasi wartawan usai penguburan korban, Senin (30/1/2026).

Kapolsek Simanindo IPTU Ramadan Siregar membenarkan peristiwa tersebut. 

"Pada hari Senin Tanggal 30 Maret 2026 sekira Pukul 05.30 wib di temukan 1 Orang Mayat laki-laki Remaja dengan Posisi Gantung diri di dalam Kamar mandi di Rumahnya yang beralamat di Huta Ginjang Dusun 1 Desa Huta Ginjang Kecamatan Simanindo," ujar Iptu Ramadan.

Dari hasil keterangan awal, polisi menduga korban tertekan karena kebutuhan sekolah yang beberapa kali tidak dapat dipenuhi orang tua akibat kondisi ekonomi keluarga.

"Kemungkinan motifnya karena faktor ekonomi, ada beberapa kali korban meminta sesuatu kebutuhan sekolah kepada orang tuanya tapi tidak bisa memenuhi sehingga kemungkinan korban stres dan labil akhir nya memicunya untuk nekat melakukan itu," jelas Iptu Ramadan kepada wartawan pada Senin, (30/3/2026).

Korban pertama kali ditemukan oleh ayah kandungnya, TS (63), saat mencari keberadaan anaknya yang biasanya sudah berada di kamar mandi pada jam tersebut.

"Kebiasaan korban pada pukul 05.30 Wib telah berada di dalam kamar mandi, kemudian saya menuju kamar mandi dan menemukan korban dalam posisi tergantung di dalam kamar mandi dalam rumah, melihat itu saya berteriak histeris sambil menurunkan jasad korban, kemudian mamanya BAS dan adik perempuannya PAS terbangun dan juga berteriak menangis," ujar ayah korban TS kepada polisi.

Laporan kejadian kemudian diterima perangkat desa Erik Sinaga dan diteruskan kepada Bhabinkamtibmas serta Babinsa Desa Huta Ginjang. Saat ditemukan di tempat kejadian perkara, korban masih dalam posisi tergantung dengan kedua kaki masih menyentuh lantai kamar mandi.
Kepala Sekolah SMAN 1 Ambarita T Jauhari Rumahorbo membenarkan korban merupakan siswanya di kelas 1 SMA.

"Benar, dia adalah murid kami kelas 1 SMA, pribadinya memang pendiam dan penyendiri selama ini," ujar Jauhari Rumahorbo usai bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah VIII bersama para guru menemui keluarga korban pada Selasa, 31 Maret 2026.

(NR.Sitohang)

Tepat Waktu, Bupati Samosir Sampaikan LKPD 2025 ke BPK Sumut

Artha-News.com I Samosir, ( 30/03/2026) - Pemerintah Kabupaten Samosir menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, Senin (30/3/2026).

Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, bersamaan dengan beberapa kepala daerah termasuk juga Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan langsung oleh Gubsu Bobby Nasution.

Dokumen LKPD diterima Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima.
Vandiko mengatakan, penyampaian LKPD Pemkab. Samosir dilakukan tepat waktu, yakni tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2025, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
“LKPD bukan sekadar laporan rutin. Kami berharap melalui audit yang dilakukan BPK, Kabupaten Samosir dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Vandiko.

Ia menambahkan, proses penyusunan hingga penyerahan laporan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab. Samosir dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta efisien.

Dengan capaian delapan kali opini WTP secara berturut-turut, Vandiko berharap pendampingan dari BPK tetap berlanjut guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih baik di masa mendatang.
“Harapan kami, capaian WTP ke depan dapat menjadi dasar untuk mewujudkan Samosir yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah sesuai amanat undang-undang.
Setelah laporan diterima, BPK memiliki waktu maksimal dua bulan untuk melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil audit. Menurutnya, penyampaian LKPD dengan tepat waktu sangat memengaruhi hasil akhir pemeriksaan yang dilakukan BPK.
“Pemeriksaan tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga efektivitas sistem pengendalian internal serta kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,” ujar Paula. Ia menegaskan bahwa BPK akan bekerja dengan profesional dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.  

Lebih lanjut Paula Henry Simatupang, menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah terhadap hasil pemeriksaan serta menindaklanjuti bila ditemukan adanya indikasi permasalahan.
“Pemerintah daerah harus responsif untuk mencegah kendala yang lebih sistematis sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara akuntabel,” ujarnya.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, turut memberikan dorongan kepada seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk dapat mempertahankan serta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai standar tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Turut hadir Sekdakab. Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Melva Siboro, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang

(NR.Sitohang)

Senin, Maret 30, 2026

DLH Samosir Serahkan 1.000 Bibit Pohon, Dukung Gerakan Sejuta Pohon Yayasan Pusuk Buhit

Artha-News.com I Samosir, 30 Maret 2026 - Komitmen menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba terus diperkuat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Samosir menyerahkan sebanyak 1.000 bibit pohon siap tanam kepada Yayasan Pusuk Buhit sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan penanaman satu juta pohon.

Penyerahan bibit dilakukan pada Senin (30/3) di lingkungan perkantoran DLH Samosir. Bantuan tersebut diterima langsung oleh perwakilan yayasan yang diwakili Koordinator Lapangan, Binsar Silalahi. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Bidang H. Simamora yang turut membantu proses pengangkutan bibit ke kendaraan bersama anggota yayasan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Samosir, Edison Pasaribu, turut meninjau langsung kondisi bibit pohon yang akan ditanam. Ia menegaskan pentingnya dokumentasi dalam setiap kegiatan penanaman sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bukti nyata pelaksanaan program.

“Penanaman ini harus didokumentasikan dengan baik agar jelas bahwa bibit yang diberikan benar-benar ditanam. Jika program ini berjalan lancar, kami siap menambah bantuan bibit ke depannya,” ujar Edison.
Ia juga mengapresiasi inisiatif Yayasan Pusuk Buhit yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem di sekitar Danau Toba melalui gerakan penghijauan.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pusuk Buhit, Efendi Naibaho, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Ia berharap kolaborasi serupa dapat terus berlanjut, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta dan para pengusaha.

“Kami berharap gerakan penanaman satu juta pohon ini mendapat dukungan luas. Walaupun dilakukan secara bertahap, kami yakin tujuan besar ini bisa tercapai jika semua pihak ikut berpartisipasi,” ungkap Efendi.

Gerakan penghijauan ini dinilai sangat penting mengingat kondisi kawasan sekitar Danau Toba yang membutuhkan perhatian serius dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Penanaman pohon diharapkan dapat mencegah erosi, memperbaiki kualitas udara, serta menjaga kelestarian sumber daya alam di kawasan tersebut.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Samosir diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan tidak hanya itu didaerah Humbang Hasundutan dan daerah yang disekitar danau Toba juga akan dilakukan penanaman pohon ini.

(NR.Sitohang)

BPBD Cimahi Ajak RT dan Karang Taruna Jadi Garda Depan Mitigasi Bencana

CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kembali menggelar sosialisasi mitigasi bencana berbasis masyarakat di Aula Kecamatan Cimahi Selatan, Senin (30/3/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas warga dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang semakin kompleks, seperti banjir, cuaca ekstrem, longsor, gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang, serta bencana hidrometeorologi dampak perubahan iklim.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan menyampaikan bahwa berbagai kejadian bencana beberapa tahun terakhir menjadi pelajaran berharga. Menurutnya, kerugian jiwa, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis masyarakat sebagian besar disebabkan rendahnya tingkat kesiapsiagaan.

“Mitigasi bencana tidak boleh lagi bersifat reaktif, melainkan harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan hingga ke tingkat komunitas terkecil,” ujar Fithriandy.

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira menegaskan pentingnya investasi mitigasi. Ia menyebut bahwa setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk mitigasi dapat menghemat biaya penanganan pascabencana hingga empat hingga tujuh kali lipat.

“Kondisi geografis Cimahi yang rawan bencana menjadikan aspek kebencanaan sebagai variabel penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan,” tambah Adhitia.

Sosialisasi diikuti perwakilan masyarakat dari berbagai kelurahan, termasuk ketua RT dan karang taruna. Peserta dibekali pengetahuan praktis mengenai langkah pencegahan, kesiapsiagaan, simulasi evakuasi, pengenalan tanda-tanda bencana, serta pembangunan sistem peringatan dini di tingkat lingkungan.
Peserta juga didorong aktif menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan untuk mencegah longsor, serta memastikan kesiapan jalur evakuasi dan titik kumpul di wilayah masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, BPBD Cimahi juga mensosialisasikan aplikasi KANDAGA, inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. KANDAGA berfungsi sebagai “brankas digital” gratis bagi warga Cimahi untuk menyimpan salinan dokumen kependudukan dan pendidikan secara aman.

Melalui aplikasi ini, dokumen penting tetap bisa diakses meski dokumen fisik rusak akibat bencana. KANDAGA memiliki tiga keunggulan utama: gratis, aman dengan sistem login, serta berorientasi mitigasi karena menyediakan cadangan dokumen digital.

Hingga saat ini, penanganan respons cepat BPBD Cimahi dinilai cukup baik, namun pemerintah menekankan bahwa penguatan mitigasi berbasis masyarakat menjadi kunci utama untuk meminimalkan dampak bencana di masa mendatang.

Retribusi Sektor Pariwisata Samosir Sumbang PAD Rp 2,26 Miliar Selama 12 Hari Libur

Artha-News.com I Samosir, (30/03-2026) - Retribusi sektor pariwisata dari 16 objek wisata yang di kelola Pemkab Samosir, menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 2,26 miliar selama periode libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026.

Pendapatan tersebut dihimpun dalam kurun waktu 12 hari, terhitung sejak 18 hingga 29 Maret 2026, seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Samosir.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, Tetty Naibaho, mengatakan total kunjungan wisatawan mencapai 145.807  yang tersebar di 16 objek wisata yang dikelola pemerintah daerah. “Kontribusi terbesar terhadap PAD berasal dari retribusi sejumlah destinasi unggulan, seperti Air Mancur Menari di Waterfront Pangururan, Panorama Tele, dan Air Terjun Efrata,” ujar Tetty.


Ia menjelaskan, lonjakan kunjungan wisatawan selama libur panjang turut berdampak positif dalam peningkatan perekonomian masyarakat seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyedia jasa akomodasi seperti hotel dan homestay.

Menurut Tetty, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan edukasi secara konsisten kepada para pelaku usaha pariwisata agar menjaga kualitas layanan, termasuk dalam hal penetapan harga.

“Hasilnya, selama masa liburan tidak ditemukan keluhan dari wisatawan, baik terkait harga menu di restoran maupun tarif akomodasi,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Samosir berharap tren positif ini dapat terus berlanjut dan menjadi momentum untuk memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.


(NR.Sitohang)

Dedikasi Tanpa Batas: Detik-detik Menjelang Purna Tugas, Kapolsek Sidamulih AKP UMUN Tetap Sigap Berikan Pelayanan kepada Masyarakat

Artha-news.com I Pangandaran 
Semangat pengabdian personel Polri dalam melayani masyarakat tidak mengenal batas waktu. Hal ini dibuktikan secara nyata oleh Kapolsek Sidamulih yakni AKP Umun, seorang perwira polisi yang meski kini berada di detik-detik menjelang masa pensiun (purna tugas), tetap menunjukkan kesigapan luar biasa di lapangan.

Pada Senin 30 Maret 2026, AKP Umun terpantau terjun langsung memimpin pengamanan proses pemotongan dahan dan ranting pohon mahoni yang berada di tepi jalan nasional. Langkah antisipatif ini dilakukan karena kondisi dahan pohon yang sudah lapuk dan menjuntai ke badan jalan, sehingga sangat membahayakan keselamatan para pengendara yang melintas.

Pohon mahoni yang berukuran besar di seberang jalan nasional tersebut memang menjadi perhatian khusus. Mengingat jalur tersebut merupakan urat nadi transportasi yang padat, keberadaan ranting yang rawan patah berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama saat terjadi angin kencang atau hujan deras.

"Keselamatan masyarakat, khususnya para pengguna jalan, adalah prioritas utama. Selama seragam ini masih saya kenakan, tugas dan tanggung jawab untuk mengayomi harus tetap dijalankan dengan maksimal," ujar AKP Umun di sela-sela kesibukannya mengatur arus lalu lintas di lokasi pembersihan.

Aksi sigap ini menuai apresiasi dari Kapolres Pangandaran AKBP IKRAR POTAWARI S.H. S.I.K., M.Si. M.I.K. serta warga sekitar dan para sopir yang melintas. Mereka merasa lebih tenang saat melintasi jalur tersebut setelah dahan-dahan yang membahayakan berhasil dibersihkan di bawah pengamanan petugas.

Selama proses evakuasi ranting berlangsung, AKP Umun dengan sigap memastikan kelancaran arus kendaraan. Kehadirannya di tengah terik matahari dan debu jalanan menjadi potret dedikasi seorang abdi negara yang ingin mengakhiri masa dinasnya dengan catatan pengabdian yang manis.

Aksi sigap ini menuai apresiasi dari Kapolres Pangandaran AKBP IKRAR POTAWARI S.H. S.I.K., M.Si. M.I.K. serta warga sekitar dan para sopir yang melintas. Mereka merasa lebih tenang saat melintasi jalur tersebut setelah dahan-dahan yang membahayakan berhasil dibersihkan di bawah pengamanan petugas.

Dedikasi AKP Umun menjadi pengingat bagi seluruh rekan sejawatnya bahwa integritas dan pelayanan kepada masyarakat adalah amanah yang harus dijaga hingga masa tugas benar-benar berakhir.

( UG ) .

Sabtu, Maret 28, 2026

Kapolda Jawa Barat Tinjau Pos Terpadu Technopark Polres Tasikmalaya Kota dalam Rangka Ops Ketupat Lodaya 2026

Tasikmalaya — Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. meninjau Pos Pelayanan Terpadu Technopark Polres Tasikmalaya Kota pada Minggu, 15 Maret 2026, dalam rangka memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran melalui Operasi Ketupat Lodaya 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jawa Barat juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan mudik, mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan, dan memanfaatkan pos pelayanan yang telah disiapkan apabila membutuhkan tempat beristirahat selama perjalanan.

Peninjauan ini turut didampingi oleh Direktur Reserse Kriminal, Direktur Intelkam, serta Kabiddokkes Polda Jawa Barat. Kehadiran jajaran Polda Jawa Barat ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian pengamanan dalam Operasi Ketupat Lodaya 2026 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Kapolda Jawa Barat berharap melalui kesiapan personel serta dukungan fasilitas di Pos Terpadu Technopark, pelayanan kepada masyarakat selama momentum mudik Lebaran dapat berjalan optimal sehingga para pemudik dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman menuju kampung halaman.

Mudik Aman, Keluarga Bahagia.

Jumat, Maret 27, 2026

Ketua Umum APTIKNAS sekaligus Ketua Umum APKOMINDO Hadiri Halalbihalal di Rumah Dinas Menko Perekonomian RI

Artha-news.com I Momentum Halalbihalal Idulfitri 1447 H yang diselenggarakan di Rumah Dinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa tradisi sosial-keagamaan nasional telah berevolusi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat konsolidasi elite, stabilitas nasional, serta arah kebijakan ekonomi di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat namun sarat makna strategis tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, maupun organisasi masyarakat.
Di antaranya I Gusti Putu Suryawirawan selaku Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Bidang Pengembangan Industri dan Kawasan, Anindya Novyan Bakrie selaku Ketua Umum KADIN Indonesia beserta jajaran Wakil Ketua Umum, serta Ilham Akbar Habibie, putra Presiden ke-3 RI B. J. Habibie.

Turut hadir pula Solon Sihombing selaku tokoh nasional, bersama para pengurus Wushu Indonesia, antara lain Rudy Hutagalung dan Ronny. Selain itu, hadir pula rekan-rekan alumni SMA Kolese Kanisius Jakarta satu angkatan dengan Airlangga Hartarto, di antaranya Singgih Baskoro, Marnala MC Simanjuntak, dan Linardi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum APTIKNAS dan APKOMINDO sekaligus Sekretaris Jenderal PERATIN serta Wakil Ketua Umum SPRI, Soegiharto Santoso (Hoky), hadir didampingi oleh Ketua Komtap Hukum DPP APTIKNAS dan APKOMINDO, Vincent Suriadinata, serta turut berinteraksi secara aktif dengan para pemangku kepentingan lintas sektor dalam membangun komunikasi strategis.

Dalam keterangannya, Hoky menegaskan bahwa Halalbihalal tidak lagi dapat dipandang semata sebagai tradisi seremonial, melainkan telah bertransformasi menjadi platform strategis untuk membangun strategic alignment antar pemangku kepentingan nasional.

“Halalbihalal hari ini harus diposisikan sebagai ruang strategis untuk memperkuat komunikasi lintas sektor, konsolidasi kebijakan, serta sinkronisasi kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global, termasuk disrupsi teknologi dan tekanan geopolitik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dalam konteks transformasi digital global, Indonesia tidak dapat bergerak secara parsial. Diperlukan orkestrasi kolaborasi yang kuat dan terintegrasi antara pemerintah, dunia usaha, serta komunitas teknologi guna memastikan percepatan transformasi digital nasional yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan ASOCIO Digital AI Summit 2026 and ASOCIO Digital AI Award menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai regional hub pengembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di kawasan Asia–Oseania.

Kegiatan internasional yang akan diselenggarakan di Raffles Hotel Jakarta pada 29–31 Juli 2026 tersebut diproyeksikan menjadi forum strategis yang mempertemukan sekitar 800 delegasi dari 24 negara anggota ASOCIO, yang terdiri dari pemimpin industri teknologi, regulator, akademisi, peneliti, serta inovator digital.

Press Conference & Soft Launch ASOCIO Digital AI Summit 2026 and ASOCIO Digital AI Award telah diselenggarakan di Jakarta pada Jumat, 6 Maret 2026, yang dihadiri oleh Deputi III Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ali Murtopo Simbolon, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan forum tersebut sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital secara produktif dan bertanggung jawab.

“Indonesia terus mendorong pemanfaatan AI yang inovatif namun tetap bertanggung jawab. Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kerja sama regional di bidang teknologi dan transformasi digital,” ujarnya.

Hoky menambahkan, “Dukungan pemerintah terhadap ASOCIO Digital AI Summit 2026 harus dimaknai sebagai bagian dari strategi besar nasional dalam memperkuat daya saing ekonomi digital Indonesia, sekaligus mendorong transfer pengetahuan, investasi teknologi, serta penguatan ekosistem inovasi nasional,” tegasnya.

Forum ini akan mengangkat berbagai isu strategis global, antara lain perkembangan kecerdasan buatan, transformasi digital lintas sektor industri, ketahanan siber, serta peluang kolaborasi teknologi di kawasan Asia–Oseania. Dalam perspektif kebijakan, forum internasional tersebut memiliki nilai strategis sebagai policy convergence platform, yang memungkinkan terjadinya harmonisasi kebijakan, pertukaran praktik terbaik (best practices), serta pembentukan kemitraan strategis lintas negara.

Lebih luas, rangkaian kegiatan Halalbihalal yang juga berlangsung di berbagai pusat kekuasaan nasional, termasuk di lingkungan Istana dan kementerian, menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten mengedepankan pendekatan budaya, dialog, dan silaturahmi sebagai instrumen soft diplomacy dalam menjaga stabilitas nasional.

Pendekatan ini menjadi semakin relevan di tengah kondisi global yang ditandai oleh fragmentasi geopolitik, disrupsi teknologi, serta meningkatnya kompetisi antarnegara dalam penguasaan ekonomi digital.

Dengan demikian, konsolidasi yang terbangun melalui forum informal seperti Halalbihalal tidak hanya berfungsi sebagai perekat sosial, tetapi juga menjadi fondasi strategis dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta mempercepat transformasi digital yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. 

(Hndr)

Polri cari Remaja 14 Tahun Hilang Terseret Ombak di Pantai Timur Pangandaran

Artha-news.com I  Pangandaran
27 Maret 2026  Kecelakaan laut terjadi di kawasan Pantai Timur Pangandaran, tepatnya di depan Piamari, pada Jumat pagi sekitar pukul 08.30 WIB. Insiden ini mengakibatkan seorang remaja berusia 14 tahun hilang terseret arus, sementara satu korban lainnya berhasil diselamatkan.

Korban yang hingga saat ini belum ditemukan diketahui bernama Muhamad Luthfi Padilah (14), seorang pelajar asal Dusun Kalapa Tiga, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran. Sementara itu, korban selamat bernama Muhamad Harian Azam (11), juga seorang pelajar dari desa yang sama.

Berdasarkan keterangan saksi, Yahdi Muhajatun Arifin (16), kejadian bermula saat ia bersama kedua korban berada di lokasi pantai yang bukan merupakan zona wisata maupun zona berenang. Kedua korban berenang di sekitar area breakwater, sementara saksi hanya duduk di atas pemecah ombak.

Tak lama kemudian, saksi melihat kedua korban terseret arus ke tengah laut akibat ombak yang sedang tinggi dan arus yang deras. Ia langsung berenang untuk memberikan pertolongan. Namun, dalam upaya penyelamatan tersebut, salah satu korban terlepas akibat kuatnya arus dan hantaman ombak.

Saksi berhasil menyelamatkan Azam ke tepi pantai, tetapi korban Luthfi tidak terlihat kembali ke permukaan. Warga sekitar kemudian dimintai bantuan untuk melakukan pencarian.

Kapolres Pangandaran, AKBP Ikrar Potawari, menyampaikan bahwa lokasi kejadian bukan merupakan area resmi untuk berenang atau wisata, sehingga tidak terdapat pengamanan maupun penjagaan di lokasi tersebut saat kejadian berlangsung.

“Wilayah ini merupakan pinggir pantai kampung, bukan zona wisata. Saat kejadian juga dalam kondisi sepi, sehingga tidak ada petugas atau pengawasan,” ujarnya.

Pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya, termasuk menerima laporan, mendatangi dan mengolah tempat kejadian perkara (TKP), serta berkoordinasi dalam proses pencarian korban yang hilang.

Selain itu, pihak kepolisian mengimbau masyarakat, khususnya wisatawan dan warga lokal, untuk tidak berenang di area yang tidak ditetapkan sebagai zona aman.

“Mengingat kondisi ombak saat ini sedang tinggi dan arus sangat kuat, masyarakat diharapkan hanya beraktivitas di area yang telah ditentukan dan diawasi demi keselamatan,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian terhadap korban yang hilang masih terus dilakukan oleh tim gabungan.

( UG ).

Beberapa Jurnalis Tegaskan:Jangan Sampai Ranperda Sampah Jadi Jebakan Hukum bagi Masyarakat Samosir

Artha-News.com I Samosir (27/03-2026) - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Samosir menuai sorotan tajam. Di balik semangat menjaga lingkungan dan mendukung pariwisata, regulasi ini dinilai berpotensi menjadi “jebakan hukum” bagi masyarakat jika tidak diiringi kesiapan sistem di lapangan.

Kalangan jurnalis yang tergabung dalam Perkumpulan Warkop Jurnalis menilai, draf ranperda tersebut terlalu menitikberatkan pada kewajiban dan sanksi, tanpa memastikan kesiapan infrastruktur pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Dalam rancangan aturan itu, masyarakat diwajibkan memilah sampah dari sumber, dilarang membakar maupun membuang sampah sembarangan, serta terancam sanksi pidana dan denda jika melanggar. Secara konsep, ketentuan ini dinilai sejalan dengan upaya menjaga lingkungan.

Namun persoalan mendasar muncul: apakah pemerintah daerah sudah benar-benar menyediakan sistem yang memadai?
Faktanya, di sejumlah desa di Samosir, fasilitas pengelolaan sampah masih minim. Tempat penampungan belum merata, sistem pengangkutan belum konsisten menjangkau seluruh wilayah, dan sarana pemilahan sampah di tingkat masyarakat masih sangat terbatas.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat kerap tidak memiliki pilihan selain membakar sampah rumah tangga atau membuangnya ke lokasi yang dianggap memungkinkan.

“Kalau fasilitas tidak ada, lalu masyarakat langsung dikenai sanksi, ini jelas tidak adil. Hukum bisa berubah menjadi alat yang menyalahkan rakyat,” ujar salah satu perwakilan jurnalis.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tanggung jawab utama penyediaan sistem pengelolaan sampah berada di tangan pemerintah daerah. Artinya, sebelum menuntut kepatuhan masyarakat, pemerintah wajib lebih dulu memastikan sarana dan prasarana tersedia.Pengamat menilai, pendekatan yang terlalu menekankan larangan dan sanksi tanpa kesiapan sistem berisiko menimbulkan ketimpangan. Masyarakat kecil berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak, sementara akar persoalan belum terselesaikan.

Ranperda ini pun diingatkan agar tidak sekadar menjadi aturan yang “tegas di atas kertas”, tetapi lemah dalam implementasi.Sejumlah pihak mendorong agar pembahasan ranperda difokuskan pada pembangunan sistem yang bertahap dan menyeluruh, mulai dari penyediaan tempat sampah, penguatan armada pengangkutan, hingga edukasi masyarakat.

“Hukum seharusnya menjadi solusi, bukan masalah baru. Jangan sampai regulasi ini justru menjebak masyarakat dalam situasi yang tidak mereka ciptakan sendiri,” tegasnya.
Jika tidak dibenahi, ranperda ini dikhawatirkan hanya akan melahirkan penegakan hukum yang timpang—keras ke bawah, namun abai pada tanggung jawab struktural.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah peraturan daerah bukan ditentukan dari seberapa berat sanksinya, melainkan dari seberapa realistis aturan itu diterapkan dan dirasakan adil oleh masyarakat.

(NR.Sitohang)

Kamis, Maret 26, 2026

Jurnalis Apresiasi Kinerja Polres Samosir Amankan Arus Wisata Lebaran di Kawasan Danau Toba

Artha-News.com I Samosir, 26 Maret 2026 -  Lonjakan kunjungan wisata selama libur Hari Raya Idulfitri di Kabupaten Samosir membawa dampak signifikan terhadap arus lalu lintas menuju berbagai destinasi unggulan di kawasan Danau Toba. Dalam kurun waktu sekitar sepuluh hari, sejak menjelang hingga pasca lebaran, kepadatan kendaraan meningkat tajam di sejumlah titik strategis.

Pantauan di lapangan menunjukkan ribuan wisatawan memadati jalur menuju objek wisata dengan menggunakan berbagai moda transportasi, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, hingga bus pariwisata. Kepadatan terlihat di simpang-simpang utama serta akses menuju kawasan favorit wisatawan di wilayah Kabupaten Samosir.

Di tengah tingginya mobilitas tersebut, jajaran Polres Samosir tampil sigap. Personel kepolisian disiagakan di berbagai titik rawan kemacetan guna melakukan pengaturan lalu lintas dan memastikan situasi tetap aman serta kondusif.
Salah satu personel yang bertugas di Simpang Tiga Gonting, Vandu Marpaung, mengungkapkan tantangan yang dihadapi selama pengamanan berlangsung. Ia menyebut, petugas harus bekerja ekstra di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

“Kami bertugas siang di bawah terik matahari, malam menghadapi udara dingin. Kadang haus dan lapar, tetapi kami tidak bisa meninggalkan titik penjagaan. Jika lengah sedikit saja, arus kendaraan bisa langsung padat,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan petugas di lapangan sangat krusial untuk menjaga kelancaran arus kendaraan, terutama di jalur menuju kawasan wisata yang mengalami lonjakan pengunjung.

Peran aktif kepolisian tersebut mendapat perhatian dari kalangan wartawan yang turut memantau situasi di lapangan. Salah satu wartawan, Boris Situmorang, menyampaikan apresiasi atas dedikasi para personel.
“Kami melihat langsung bagaimana personel bekerja tanpa henti mengatur lalu lintas.

 Kehadiran mereka sangat membantu menjaga arus tetap lancar, aman, dan kondusif,” ungkapnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Boris bersama sejumlah rekan wartawan memberikan ucapan terima kasih melalui dua papan bunga yang ditujukan kepada Kapolres Samosir, Rina Sry Nirwana Tarigan.

 Ucapan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan dan koordinasi dalam pengamanan arus wisata selama libur Idulfitri.
Dua papan bunga tersebut ditempatkan di lokasi strategis, yakni di depan kantor Polres Samosir dan di Simpang Empat Pangururan, tepatnya di pos lalu lintas depan HKBP Pangururan.

Apresiasi ini menjadi simbol dukungan masyarakat dan insan pers terhadap kerja keras aparat kepolisian yang dinilai berhasil menjaga kenyamanan dan keamanan para wisatawan selama menikmati libur panjang di kawasan Samosir.

(NR.Sitohang)

Kapolres Pangandaran Serahkan Kunci Rumah Program Rutilahu kepada Warga Desa Sukaresik

Artha-news.com I Pangandaran
 Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari, S.H., S.I.K., M.Si., M.I.K. melaksanakan kegiatan penyerahan kunci rumah Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Polres Pangandaran Tahun 2026 kepada warga penerima manfaat di Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Kamis (26/03/2026) sore.

Kegiatan penyerahan kunci rumah dilaksanakan di Dusun Cipari RT 004 RW 001 dan RT 003 RW 001 Desa Sukaresik. Program Rutilahu ini merupakan bentuk kepedulian Polres Pangandaran terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah agar menjadi tempat tinggal yang layak huni.

Adapun penerima manfaat Program Rutilahu tersebut yaitu Karsodi dan Konih yang keduanya bekerja sebagai buruh harian lepas dan merupakan warga Dusun Cipari Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pangandaran menyerahkan langsung kunci rumah kepada penerima manfaat sebagai simbol bahwa rumah yang telah dibangun dan diperbaiki kini sudah dapat ditempati.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolres Pangandaran Kompol Usep Supian, S.H., M.M., Kabag Log Polres Pangandaran AKP Wahyu Hidayat, S.H., Camat Sidamulih Dudung Sopandi, S.IP, Kapolsek Sidamulih AKP Umun, perwakilan Danramil Pangandaran Peltu Ecep Sujana, Kepala Desa Sukaresik Mumu Ahdi Mulyana, Ketua BPD Desa Sukaresik, personel Polres Pangandaran, personel Polsek Sidamulih, serta masyarakat setempat.

Program Rutilahu Polres Pangandaran ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi warga yang memiliki rumah tidak layak huni.Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif.( UG).

Menteri PKP Maruarar Sirait Kunjungi Samosir, 556 Rumah Dibedah dan 41,80 Hektare Kawasan Kumuh Ditata

Artha-News.com I Samosir, (25/03-2026) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir untuk meninjau langsung lokasi calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Simanindo,  25/03/2026.

Kunjungan tersebut membawa kabar baik bagi masyarakat Samosir.  Sebanyak 556 unit rumah akan mendapat program bedah rumah BSPS pada tahun anggaran 2026.
“Untuk Samosir, bedah rumah 556 unit untuk tahun 2026. Ini kenaikan besar. Tahun ini anggaran ditingkatkan oleh Presiden, jadi harus dicek benar masyarakat yang berhak menerimanya,” ujar Maruarar.
Tak hanya itu, 

Melalui kolaborasi dengan Kementerian PKP, Pemerintah Kabupaten Samosir juga memperoleh program penanganan kawasan kumuh seluas 41,80 hektare. Penanganan tersebut tersebar di dua wilayah, yakni Desa Tomok seluas 29,86 hektare yang mencakup 12 perkampungan, serta Desa Tomok Parsaoran seluas 11,94 hektare yang mencakup 13 perkampungan. Dari total 556 unit BSPS, sebanyak 56 unit di antaranya dialokasikan khusus untuk renovasi rumah adat Batak, sesuai usulan Bupati Samosir.

Saat meninjau kawasan Lumban Sinaga, Maruarar sempat berdialog dengan warga, Rani Situmeang. Setelah melihat langsung kondisi rumah adat milik keluarga tersebut, ia langsung mengisyaratkan agar rumah itu direnovasi.

Rani pun tak kuasa menahan haru dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.
“Negara hadir untuk memberi  rumah yang layak huni bagi masyarakat . Apalagi Samosir ini daerah pariwisata, rumah adat harus dijaga. Bisa juga dengan gentengnisasi untuk atap agar tidak terlalu panas,” tambah Maruarar.

Berdasarkan data, jumlah rumah tidak layak huni di Samosir mencapai 3.080 unit. Maruarar optimistis penanganannya dapat dituntaskan dalam tiga tahun ke depan.
“Saya kira dalam tiga tahun bisa tuntas. Ngurus rakyat itu sepenuh hati, bukan hanya bangunan, tapi juga harus memikirkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Program penataan kawasan kumuh tersebut meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase, septic tank, tembok penahan tanah, paving blok, penyediaan tong sampah, penataan kawasan permukiman, hingga pemasangan lampu jalan. Pekerjaan fisik direncanakan mulai pada Mei 2026.

Maruarar menegaskan agar seluruh program tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kawasan yang ditata harus betul-betul yang kumuh. Dicek benar, jangan sampai tidak tepat sasaran. Masyarakat juga harus menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, program perumahan diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Dalam menjalankan program ini diperkirakan akan menyerap 200 tenaga kerja.
“Bapak Presiden yakin program ini akan menggerakkan ekonomi. Mulai dari panglong, tukang, hingga buruh akan merasakan dampaknya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Maruarar turut mengapresiasi kinerja Pemkab Samosir yang dinilai responsif dan antusias dalam mendukung program tersebut.

Selain meninjau program perumahan, Menteri PKP juga melihat langsung kegiatan pembersihan eceng gondok di Danau Toba yang dilakukan komunitas Sabam Sirait Peduli. Kegiatan tersebut telah berjalan selama satu tahun lima bulan, dengan dukungan pembiayaan dari keluarga Maruarar, termasuk pemberian upah Rp150 ribu per hari bagi masyarakat yang terlibat.
“Kita senang melihat anak muda yang punya idealisme merawat Danau Toba. Ini perlu kerja sama semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyampaikan apresiasi atas perhatian Menteri PKP ke Samosir. 
“Kehadiran Bapak Menteri PKP membawa dampak nyata bagi masyarakat Samosir, khususnya dalam pemenuhan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman. Ini sangat kami butuhkan,” ujar Vandiko.

Ia menegaskan, Pemkab Samosir siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. “Kami berkomitmen menyukseskan seluruh program ini dengan memastikan data penerima akurat, pelaksanaan tepat waktu, serta hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kami juga berharap program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat sektor pariwisata Samosir,” tambahnya.

(NR.Sitohang)

Rabu, Maret 25, 2026

Hari Pertama Kerja, 97,30 Persen ASN Pemkot Cimahi Masuk Kantor

Cimahi | artha-news.com – Tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi mencapai 97,30 persen pada hari pertama kerja pasca-libur Lebaran dan cuti bersama Idulfitri 1447 H, Rabu (25/03).

Angka tersebut diperoleh berdasarkan hasil monitoring langsung yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, didampingi Asisten Administrasi Umum, Mochamad Ronny, dan Kepala BKPSDMD, Siti Fatonah, ke sejumlah perangkat daerah strategis.

"Alhamdulillah kehadiran sekitar 97,30 persen. Angka ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi pada hari pertama kerja," ujar Mochamad Ronny saat meninjau gedung perkantoran utama Pemkot Cimahi.

Meski mayoritas hadir, tim monitoring mencatat terdapat dua orang ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan (mangkir). Kasus ini langsung menjadi atensi khusus BKPSDMD untuk ditindaklanjuti.

Ronny menegaskan, ASN yang terbukti melanggar disiplin akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari teguran hingga hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat.

"Ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas merupakan pelanggaran disiplin yang tidak dapat ditoleransi. Konsekuensinya jelas ke masalah disiplin pegawai," tegasnya.

Terkait skema kerja pasca-lebaran, Pemkot Cimahi memastikan belum menerapkan kebijakan Work From Home (WFH). Hingga saat ini, pemerintah daerah masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat mengenai aturan kerja fleksibel tersebut.

"Untuk daerah ini belum ada aturannya. Jadi masih full, setiap orang wajib ngantor lima hari kerja penuh," tambah Ronny.

Monitoring dan pendataan ketidakhadiran ini akan terus dilakukan oleh BKPSDMD di 30 Perangkat Daerah, termasuk unit kerja yang berada di luar kawasan pusat perkantoran Pemkot Cimahi, guna memastikan pelayanan publik kembali berjalan optimal.

Ranperda Sampah Samosir Dikritik Wartawan: Regulasi Jangan Hanya Keras di Atas Kertas

Artha-News.com I Samosir (25/03-2026) - Perkumpulan Warkop Jurnalis di wilayah Kabupaten Samosir menyampaikan pernyataan sikap terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah yang saat ini sedang dibahas oleh DPRD Kabupaten Samosir.

Dalam pernyataan yang disampaikan di Pangururan pada Rabu (25/3/2026), para wartawan menilai sejumlah ketentuan dalam ranperda tersebut berpotensi menimbulkan beban baru bagi masyarakat apabila tidak diiringi dengan kesiapan sistem pengelolaan sampah yang memadai di lapangan.

Para jurnalis menegaskan bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan tentu merupakan tujuan yang penting dan patut didukung. Namun, mereka mengingatkan bahwa kebijakan publik harus disusun secara realistis, mempertimbangkan kondisi riil masyarakat serta kesiapan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Sekretaris warkop jurnalis, regulasi yang baik tidak hanya terlihat ideal secara normatif di atas kertas, tetapi juga harus dapat diterapkan secara adil dan efektif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Soroti Kewajiban dan Ancaman Sanksi;Dalam draf ranperda yang sedang dibahas, masyarakat disebut memiliki sejumlah kewajiban dalam pengelolaan sampah, antara lain melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber, serta larangan membuang, mencampur, maupun membakar sampah.

Ketentuan tersebut juga disertai ancaman sanksi berupa denda maupun sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

Para wartawan menilai bahwa ketentuan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Tujuan menjaga lingkungan tentu harus didukung bersama. Namun kebijakan publik tidak cukup hanya baik secara konsep, tetapi juga harus realistis dan memungkinkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat,” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap tersebut.

Kesiapan Infrastruktur Masih Terbatas:
Selain menyoroti aspek regulasi, para jurnalis juga menilai bahwa kondisi pengelolaan sampah di sejumlah wilayah desa di Kabupaten Samosir masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan peliputan di lapangan, masih terdapat desa yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai.

Beberapa persoalan yang disoroti antara lain keterbatasan tempat penampungan sampah sementara, sistem pengangkutan sampah yang belum berjalan secara optimal, serta belum tersedianya fasilitas pemilahan sampah di tingkat masyarakat.

Dalam kondisi seperti itu, masyarakat sering kali tidak memiliki banyak pilihan selain membakar sampah rumah tangga atau membuangnya di lokasi yang dianggap memungkinkan.

Para wartawan menilai bahwa kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius sebelum pemerintah memberlakukan sanksi kepada masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat justru dihukum atas kondisi sistem yang belum sepenuhnya disiapkan. Pemerintah harus memastikan terlebih dahulu bahwa infrastruktur pengelolaan sampah tersedia secara memadai,” ujar mereka.

Ingatkan Tanggung Jawab Pemerintah:
Para jurnalis juga mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem pengelolaan sampah yang memadai.

Kewajiban tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, sistem pengangkutan, hingga pengolahan sampah yang terintegrasi.

Karena itu, mereka menilai penerapan larangan dan sanksi tanpa kesiapan fasilitas berpotensi memindahkan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

“Hukum seharusnya menjadi alat untuk menciptakan keadilan dan keteraturan. Jangan sampai hukum justru menjadi instrumen yang menghukum masyarakat atas kegagalan sistem yang belum dibangun dengan baik,” demikian isi pernyataan tersebut.

Desak DPRD Tinjau Ulang:
Dalam pernyataan sikapnya, Perkumpulan Warkop Jurnalis meminta agar DPRD Kabupaten Samosir meninjau kembali sejumlah pasal dalam ranperda tersebut agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat.

Para wartawan juga mengusulkan agar penerapan larangan maupun sanksi dilakukan secara bertahap, setelah pemerintah daerah memastikan infrastruktur dasar pengelolaan sampah benar-benar tersedia dan dapat berfungsi secara optimal.

Selain itu, DPRD juga diharapkan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembahasan ranperda, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Para jurnalis menegaskan bahwa keberadaan peraturan daerah seharusnya tidak hanya terlihat ideal secara normatif, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata terhadap persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat.

“Peraturan yang baik bukan hanya kuat dalam teks, tetapi juga kuat dalam pelaksanaannya. Jangan sampai kebijakan yang lahir menjadi aturan yang keras di atas kertas namun lemah di lapangan,” demikian penegasan mereka.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk partisipasi publik serta tanggung jawab sosial insan pers dalam mengawal kebijakan daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. 

(NR.Sitohang)

Inspektorat Akan Panggil Kades Onanrunggu, Dugaan Pembukaan Jalan Fiktif Disorot Warga

Artha-News.com I Samosir, 25 Maret 2026 - Dugaan proyek pembukaan jalan fiktif di Dusun III, Desa Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu kembali mencuat. Seorang warga setempat mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Samosir untuk mempertanyakan kejelasan penanganan kasus yang dinilai belum transparan.

Warga tersebut menyampaikan bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Desa Onanrunggu disebut telah melaksanakan kegiatan pembukaan jalan di Dusun III. Namun, menurut pengakuan masyarakat setempat, kegiatan tersebut diduga tidak pernah terealisasi di lapangan.
Sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Samosir disebut telah melakukan pemeriksaan terkait kegiatan tersebut.

 Namun hasilnya tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Bahkan, surat resmi yang pernah dilayangkan warga Dusun III untuk meminta investigasi ulang hingga kini belum mendapatkan jawaban.
Merasa tidak mendapat kepastian, warga akhirnya memilih mendatangi langsung kantor Inspektorat untuk meminta penjelasan.

 Dalam pertemuan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur, M. Sinaga, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil Kepala Desa Onanrunggu guna dimintai keterangan lebih lanjut.
“Inspektorat akan memanggil kepala desa untuk klarifikasi terkait laporan masyarakat,” ujar warga menirukan pernyataan Plt Inspektur.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan transparansi penggunaan anggaran desa yang menjadi sorotan publik. Warga berharap Inspektorat bertindak profesional dan terbuka dalam mengusut dugaan tersebut.
“Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini uang rakyat, harus jelas penggunaannya,” tegas warga.

 Masyarakat kini menanti langkah konkret Inspektorat dalam menindaklanjuti laporan yang telah bergulir sejak beberapa tahun lalu.
dan berharap akan tuntas pada masa jabatan M.Sinaga agar masyarakat tidak dibayangi oleh kebohongan.

(NR.Sitohang)

Minggu, Maret 22, 2026

Jemaat dan Pemuda Gereja Advent Bukit Zaitun Parmonangan Gotong Royong Perbaiki Jalan Besar Menuju Desa

Artha-News.com I Samosir (22/03-2026) - Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan ditunjukkan oleh jemaat dan pemuda Gereja Advent Parmonangan Bukit Zaitun melalui kegiatan gotong royong yang dilaksanakan pada Minggu pagi.

Kegiatan ini difokuskan pada perbaikan jalan utama yang menghubungkan Desa Rianiate menuju Desa Parmonangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Jalan tersebut diketahui telah lama mengalami kerusakan, dipenuhi lubang, serta kerap tergenang air sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh salah satu pengurus gereja, W. Marbun, para jemaat dan pemuda bahu-membahu melakukan perbaikan dengan mendatangkan material timbunan bercampur koral untuk menutup lubang-lubang di badan jalan.

 Selain itu, mereka juga meratakan permukaan jalan serta membersihkan sisi-sisinya agar lebih rapi dan aman dilalui.
“Kami melakukan gotong royong ini dengan sukarela dan ikhlas,” ujar Bapak Pani Marbun dengan penuh semangat dan senyum.

Aksi sosial ini pun mendapat apresiasi dari warga sekitar. Mereka menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian jemaat Gereja Advent Bukit Zaitun Parmonangan yang telah berinisiatif memperbaiki fasilitas umum tersebut.

“Semoga Tuhan memberkati seluruh jemaat yang terlibat,” ungkap salah satu warga.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong masih kuat di tengah masyarakat, serta menunjukkan peran aktif komunitas keagamaan dalam membantu pembangunan lingkungan sekitar.

(NR.Sitohang)

Jumat, Maret 20, 2026

Ir. Mindo Sianipar Tegaskan: DPR Bukan Wakil Uang, Tapi Wakil Rakyat

Artha-News.com I SAMOSIR, 20 Maret 2026 - Anggota DPR RI periode 1999–2024, Mindo Sianipar, menegaskan bahwa peran dewan perwakilan rakyat sejatinya adalah sebagai wakil rakyat, bukan wakil kepentingan uang atau kekuasaan.Hal tersebut disampaikannya saat berkunjung ke Yayasan Pusuk Buhit di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

 Dalam kunjungannya, ia berbagi pandangan mengenai kondisi daerah yang dikenal sebagai “kepingan surga” itu.Menurut Mindo, di tengah keterbatasan anggaran dan berbagai tantangan yang dihadapi daerah saat ini, justru menjadi momentum bagi para anggota dewan untuk menunjukkan komitmen dan pengabdian nyata kepada masyarakat.
“Dewan itu seharusnya benar-benar menjadi wakil rakyat, bukan wakil uang. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja seperti sekarang, di situlah diuji pengabdian mereka".

 Kalau hanya mengandalkan dana besar, rakyat juga sebenarnya mampu mengelolanya tanpa wakil rakyat,” tegasnya dengan nada serius.Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan kerja nyata, bukan sekadar janji politik. Bahkan, ia berharap masyarakat tidak ragu untuk mengganti wakil rakyat yang tidak mampu menepati janji pada pemilihan berikutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Pusuk Buhit, Efendi Naibaho, menyampaikan ajakan kepada generasi muda untuk turut ambil bagian dalam pembangunan daerah. Ia mendorong anak muda agar berani berinovasi dan berkarya di berbagai bidang usaha demi kemajuan Samosir.

Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus motivasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih aktif berkontribusi dalam membangun daerah, serta mengawal kinerja para wakil rakyat agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

(NR.Sitohang)

Polres Samosir Tindaklanjuti Kasus Pengrusakan Lapotuak di Siriaon, Pelaku Diduga Bertindak Brutal

Artha-News com I Samosir (20/03-2026) - Aparat Polres Samosir bergerak cepat menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pengrusakan yang terjadi di Jalan Gereja Pantai Siriaon, Desa Sitoluhuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Peristiwa tersebut dilaporkan oleh seorang warga berinisial SMS (49), yang mengaku mengalami kerugian akibat aksi pengrusakan yang diduga dilakukan oleh seorang pria bernama Andika Sagala alias Sibatu.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/105/III/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumatera Utara tertanggal 19 Maret 2026, kejadian bermula pada Senin, 16 Maret 2026 sekitar pukul 09.30 WIB. Saat itu, pelapor menerima telepon dari kasir yang memberitahukan bahwa lapotuak miliknya telah dirusak.
Tak menunggu lama, sekitar pukul 14.00 WIB, pelapor mendatangi lokasi untuk memastikan informasi tersebut.

 Setibanya di tempat kejadian, ia mendapati kondisi bangunan telah rusak, termasuk dinding yang jebol.
Dari keterangan saksi di lokasi, peristiwa bermula saat tiga orang datang untuk minum di lapotuak tersebut.

 Salah satu saksi, M (19), mengaku sempat pergi ke kamar untuk menerima telepon. Namun, terduga pelaku tiba-tiba menyusul dan membuka pintu secara paksa hingga membuat saksi berteriak.Teriakan tersebut memancing saksi lain, J, untuk mendatangi kamar. Dalam kondisi emosi, terlapor diduga menendang pintu dan meninju dinding berbahan triplek hingga jebol. Tidak berhenti di situ, bagian dinding yang rusak bahkan disebut dibongkar lebih lanjut oleh pelaku.

Aksi tersebut dinilai dilakukan secara brutal dan menimbulkan ketakutan bagi para saksi yang berada di lokasi.Merasa dirugikan, pelapor kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.

 Hingga kini, pihak Polres Samosir masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap motif serta memastikan proses hukum terhadap terduga pelaku berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap tindakan anarkis yang meresahkan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Samosir.

(NR.Sitohang)

Kamis, Maret 19, 2026

Yayasan Mutiara Ilahi Gelar Santunan Kepada Anak Yatim Piatu Di Bulan Suci Ramadhan

TASIKMALAYA - JABAR ARTHA-NEWS.COM I Bulan suci Ramadhan menjadi momen bagi Yayasan Mutiara Ilahi untuk menggelar santunan kepada sejumlah anak yatim piatu di Kota Tasikmalaya. Kegiatan sosial yang merupakan rutinitas tahunan ini dilakukan sebagai bentuk wujud kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan, sekaligus menjadi contoh teladan bagi seluruh masyarakat untuk turut berkontribusi dalam berbagi kebaikan.
 
Yayasan yang beroperasi dari Komplek Tanjung Mulang, RW 07, Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibereum,cepi menyampaikan kegiatan ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat baik dan membantu sesama.usai santunan sore harinya sekitar pukul 04:00 wib jelang buka kita bagikan takjil,. Imbuhnya"

kegiatan ini Menanamkan nilai-nilai kebaikan seperti ini juga dianggap sebagai wujud mengikuti jejak Rasulullah Muhammad “Shallallahu ‘alaihi wa sallam”yang senantiasa mengajak untuk berbuat kebajikan kepada sesama manusia."Tambahnya" 
 


(Arya)

Rabu, Maret 18, 2026

*CATATAN SEJARAH PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA: PENCAIRAN THR ASN TERGANGGU AKIBAT KENDALA ANGGARAN, BERDAMPAK POTENSI KESENJANGAN SOSIAL

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM I Beredarnya informasi mengenai tertundanya pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi perbincangan hangat dan keluhan di kalangan pegawai. Situasi ini bahkan menjadi catatan sejarah tersendiri bagi pemerintahan Kota Tasikmalaya pada tahun 2026.
 
Awak media Artha News menggali informasi terkait hal ini guna menghindari polemik maupun kesenjangan sosial antar-ASN yang mungkin timbul. Sebagaimana diketahui, THR Idul Fitri seharusnya sudah dapat dicairkan selambat-lambatnya H-7 sebelum hari raya. Namun, hingga pertengahan Maret 2026, banyak keluhan yang terdengar karena pencairan tersebut belum terealisasi sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, pihak Pemkot Tasikmalaya menegaskan bahwa THR tidak dihapus sama sekali, melainkan mengalami keterlambatan atau tersendat.
 
Berdasarkan informasi yang diperoleh, berikut adalah poin-poin penting terkait situasi pencairan THR ASN di Kota Tasikmalaya tahun 2026:
 
1. Keterbatasan Kas Daerah
Pemkot Tasikmalaya menghadapi kendala keterbatasan anggaran. Dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam APBD 2026 mengalami penurunan sebesar Rp 300 miliar. Hal ini berdampak langsung pada ketersediaan dana untuk THR, di mana kas daerah yang tersedia saat ini baru sekitar Rp 24 miliar secara terbatas.
​
2. Pencairan Bertahap dan Ketidakjelasan Waktu
Terdapat keluhan dari ASN terkait ketidakjelasan jadwal pencairan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa THR belum cair, terutama bagi kalangan ASN non-guru.
​
3. Skema Pencairan yang Berbeda
Untuk tahun 2026, skema pencairan THR di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disesuaikan. Ada informasi yang menyebutkan bahwa sebagian ASN hanya akan menerima 50% dari total THR terlebih dahulu, atau pencairannya ditunda hingga bulan April 2026.
​
4. Prioritas Pencairan
Pemkot Tasikmalaya saat ini sedang berupaya menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) yang akan memprioritaskan pencairan THR bagi guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 
Secara garis besar, informasi ini menegaskan bahwa THR tidak dikeluarkan secara penuh dan tepat waktu (H-7) seperti tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya kendala keuangan daerah yang signifikan di tahun 2026.
 
(Arya Ary Siloka)

Bupati-Wabup Samosir Monitoring Pos Pengamanan Lebaran 2026, 10 Pos Disiagakan

Artha-News.com i Samosir, (17/03/2026) - Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk turun langsung memantau pos pelayanan dan pengamanan dalam rangka perayaan Idul Fitri 2026, selasa (17/3/2026).

Monitoring dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat, wisatawan, dan perantau yang akan datang ke Kabupaten Samosir berjalan aman dan lancar.

Kegiatan ini melibatkan unsur Forkopimda dan dibagi menjadi dua tim. Tim pertama dipimpin Bupati Vandiko T. Gultom bersama Ketua DPRD Nasip Simbolon, Kapolres Samosir Rina Sri Nirwana Tarigan, Pabung 0210 TU T. Siringo ringo, Team dari Kejari Samosir, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang dan pimpinan OPD lainnya. 

Peninjauan dilakukan pada  sejumlah titik strategis, mulai dari Pos Pelayanan Simpang 4 Pangururan, Pasir Putih Parbaba, hingga Pelabuhan Simanindo, Ambarita, dan Tomok.

Sementara itu, tim kedua dipimpin Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk didampingi Asisten III Arnod Sitorus, Kabag Ops Polres Samosir,  dan TNI dengan menyasar pos-pos pengamanan lainnya. 

Dalam kunjungan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Samosir, turut menyerahkan bingkisan berupa makanan ringan dan minuman untuk menambah semangat serta menjaga stamina petugas di lapangan.
“Terima kasih kepada seluruh petugas yang telah bersedia melaksanakan tugas. Lakukan koordinasi yang baik dan layani masyarakat dengan sepenuh hati,” ujar Vandiko.

Ia juga mengingatkan petugas untuk tetap menjaga sikap humanis dalam bertugas meski dalam kondisi lelah. Menurutnya, pelayanan yang baik menjadi kunci kenyamanan wisatawan yang datang ke Samosir.
Selain itu, Vandiko menegaskan pentingnya menjaga kesehatan selama bertugas. Petugas yang mengalami gangguan kesehatan diminta segera melapor kepada kepala pos agar mendapat penanganan.

“Jangan dipaksakan kalau sakit. Jaga stamina, karena tugas ini adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat,” tambahnya.
Tak hanya kepada petugas, Bupati juga memberi perhatian kepada pelaku usaha, khususnya di sektor pariwisata. Ia mengingatkan agar harga tetap stabil dan tidak merugikan wisatawan.
Vandiko juga menyoroti keamanan wahana air seperti speedboat dan banana boat agar lebih diperketat guna mencegah kecelakaan.
“Keselamatan harus jadi prioritas. Jangan sampai terjadi kecelakaan yang bisa berdampak buruk terhadap pariwisata Samosir,” tegasnya.

Ia turut mengimbau pelaku usaha transportasi, baik kapal kayu maupun kapal motor penyeberangan, agar mematuhi standar operasional prosedur (SOP), tidak memaksakan muatan berlebih, serta memperhatikan kondisi cuaca.

Sementara itu, Kapolres Samosir Rina Nirwana Tarigan menekankan pentingnya dedikasi dalam menjalankan tugas pengamanan.“Laksanakan tugas dengan setulus hati. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Ditempat berbeda, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh personel di lapangan, terutama dalam menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan saat libur Lebaran.
“Seluruh petugas harus tetap siaga dan responsif terhadap situasi di lapangan. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan wisatawan, lakukan penanganan setiap kondisi dengan cepat dan tepat,” ujar Ariston.

Ia juga mengingatkan  setiap personil pos harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, termasuk memberikan informasi yang jelas kepada wisatawan yang berkunjung ke Samosir.

Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon juga mengingatkan pentingnya sinergi antar petugas di setiap pos.Ia berharap seluruh pengunjung mendapat pelayanan yang ramah, termasuk senyum dan sapa kepada wisatawan, guna meningkatkan citra pariwisata daerah.
“Kita ingin Samosir dikenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga pelayanan yang baik dan ramah,” pungkasnya.

(NR.Sitohang)

Senin, Maret 16, 2026

Dari Sadaqah Subuh Pegawai, Inspektorat Cimahi Salurkan Berkah ke 72 Santri Yayasan Al Badru

CIMAHI – Semangat berbagi di bulan Ramadan 1447 H semakin terasa di Kota Cimahi. Inspektorat Kota Cimahi menggelar bakti sosial “Inspektorat Berbagi” dengan menyalurkan santunan Rp5.250.000 kepada 72 anak yatim dan santri di Yayasan Al Badru, Kelurahan Pasirkaliki, Minggu (16/3/2026).

Bantuan tersebut berasal dari dana Sadaqah Subuh yang dikumpulkan secara sukarela oleh para pegawai Inspektorat selama bulan puasa. Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata komitmen aparatur untuk menumbuhkan nilai kepedulian sosial dan integritas.

Inspektur Kota Cimahi Risnandar hadir langsung memimpin acara, didampingi Sekretaris Inspektorat, para Inspektur Pembantu, serta pejabat struktural lainnya. Dengan senyum lebar, Risnandar menyerahkan langsung bantuan kepada pengelola Yayasan Al Badru.

“Melalui program Inspektorat Berbagi ini, kami ingin menanamkan semangat berbagi dan kepedulian sebagai bagian dari nilai integritas aparatur. Ramadan adalah momentum terbaik untuk memperkuat rasa kebersamaan, tidak hanya di internal, tapi juga dengan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Risnandar.

Yayasan Al Badru saat ini membina 72 santri dari berbagai jenjang: SD, SMP, SMA/SMK, hingga 11 orang yang sedang kuliah di perguruan tinggi. Bantuan Rp5,25 juta ini diharapkan menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus belajar dan meraih masa depan yang lebih cerah.

Risnandar menambahkan, kegiatan serupa akan terus digelar secara berkelanjutan. “Kami berharap bantuan ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua,” katanya.

Program Inspektorat Berbagi menjadi salah satu bentuk pengabdian Inspektorat Kota Cimahi di tengah bulan suci. Dengan semangat ini, Pemerintah Kota Cimahi terus mendorong aparatur sipil negara untuk tidak hanya menjalankan tugas pengawasan, tapi juga turun langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Polres Pangandaran Sosialisasikan Pembatasan Operasional Kendaraan Sumbu Tiga Selama Arus Mudik Lebaran 2026

Artha-news.com I Pangandaran 
Dalam rangka menjaga kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026, pemerintah menerapkan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang sumbu tiga atau lebih. Kebijakan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Korps Lalu Lintas Polri.

Adapun nomor keputusan bersama tersebut yakni KP-DRJD 854 Tahun 2026, HK.201/1/21/DJPL/2026, Kep/43/II/2026, serta 20/KPTS/Db/2026 yang mengatur pembatasan operasional angkutan barang selama periode mudik Lebaran.

Kasat Lantas Polres Pangandaran AKP Yudi Risnandar, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pembatasan tersebut mulai diberlakukan pada 13 Maret 2026 pukul 12.00 WIB hingga 29 Maret 2026 pukul 00.00 WIB.

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi potensi kemacetan serta meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran.

Jenis kendaraan yang dibatasi meliputi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian seperti tanah, batu, pasir, dan hasil tambang maupun bahan bangunan.

Meski demikian, terdapat beberapa jenis angkutan yang tetap diperbolehkan beroperasi karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Di antaranya kendaraan pengangkut bahan bakar minyak atau gas, hewan ternak, pupuk, bantuan korban bencana alam, serta bahan pokok atau sembako seperti beras, tepung terigu atau gandum, tepung tapioka, jagung, gula, sayur, dan kebutuhan pokok lainnya.

AKP Yudi Risnandar mengimbau kepada para pengusaha dan pengemudi angkutan barang agar mematuhi aturan pembatasan operasional tersebut demi mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

Polres Pangandaran juga akan melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada para pengguna jalan guna memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik serta terciptanya situasi lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Pangandaran.

( ug )

Minggu, Maret 15, 2026

Bupati Samosir Ajak Daerah Kawasan Danau Toba Bersinergi Majukan Pariwisata

Artha-News.com I Samosir
 ( 14/03/2026) - Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Toba yang digelar di Lapangan Sisingamangaraja XII Balige, Sabtu (14/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Vandiko menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Toba. Ia berharap daerah yang menjadi kabupaten induk bagi terbentuknya Samosir tersebut semakin maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

“Selamat hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Toba. Semoga semakin maju dan mantap serta membawa masyarakat semakin sejahtera,” ujar Vandiko.

Tak hanya menghadiri acara, Vandiko juga turut menghibur masyarakat bersama sejumlah kepala daerah dari kawasan Danau Toba diantaranya turut hadir Bupati Toba Effendy Napitupulu, Bupati Tapanuli Utara JTP Hutabarat, Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor serta Wakil Walikota Sibolga Pantas M Lumban Tobing.

Mereka tampil di atas panggung menyapa masyarakat dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan bersama  artis papan atas TRIAD yang mengguncang suasana.

Dari atas panggung, Vandiko memberikan sapaan hangat kepada masyarakat Toba. Ia menyebut hubungan antara Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir memiliki ikatan emosional yang kuat, baik dari sisi budaya, adat, bahasa, hingga kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, sebagai daerah yang melahirkan Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba memiliki sejarah yang tidak terpisahkan dengan perkembangan wilayah Samosir.
“Hubungan ini harus terus kita jaga. Kabupaten Toba dan Samosir harus bangkit bersama dan bergandengan tangan untuk kemajuan daerah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Vandiko mengajak seluruh kepala daerah di kawasan Danau Toba untuk memperkuat kebersamaan dalam mengembangkan sektor pariwisata, sekaligus menjaga dan merawat kekayaan alam yang telah dianugerahkan Tuhan.
“Mari saling bahu-membahu dan kompak untuk kemajuan pariwisata Danau Toba yang semakin mendunia,” katanya.

Puncak perayaan Kabupaten Toba berlangsung meriah, selain TRIAD juga hadir Juan Reza dan sejumlah artis lainnya. Formasi obor yang membentuk angka 27 melambangkan usia Kabupaten Toba menjadi penutup seluruh rangkaian acara. 

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Anggota DPRD RI Martin Manurung, Dandim 0210 TU Ronald Tampubolon dan Forkopimda Kab. Toba. Bupati Samosir turut didampingi Kepala Dinas Kominfo Samosir Immanuel TP Sitanggang, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tetty Naibaho, Ketua PKK Samosir Ny. Kennauli Ariston Tua Sidauruk, serta sejumlah pejabat lainnya.

(NR.Sitohang)

Galian PAM di Bawah Jembatan Tano Ponggol Picu Lakalantas, Warga Tanam Pohon Pisang Sebagai Tanda Bahaya

Artha-News.com I Samosir, 15 Maret 2026 *Siapa Yang bertanggung jawab!?*Iya, ada sanksinya—tapi sanksinya bukan ke “jalan”-nya, melainkan ke penyelenggara jalan (pemerintah pusat/daerah sesuai status jalan) yang lalai memperbaiki atau memberi rambu pada jalan rusak sehingga terjadi kecelakaan.

Dasarnya UU No. 22/2009 tentang LLAJ Pasal 24 (kewajiban perbaiki/beri tanda) jo. Pasal 273:
• Kalau menyebabkan luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan/barang: pidana paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12 juta.  • Kalau menyebabkan luka berat: pidana paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp24 juta. 

 • Kalau menyebabkan orang meninggal dunia: pidana paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp120 juta. 

Selain itu, kalau penyelenggara tidak memberi tanda/rambu pada jalan rusak yang belum diperbaiki, ada ancaman pidana paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp1,5 juta. 

Singkatnya: kerusakan jalan yang dibiarkan dan memicu lakalantas bisa membuat instansi penyelenggara jalan (PUPR untuk jalan nasional, Pemprov/Pemkab/Pemkot untuk jalan daerah) kena sanksi pidana/denda sesuai dampak korbannya.

Kelalaian dalam pekerjaan galian pipa air oleh pekerja PAM di kawasan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, diduga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan umum tepat di bawah Jembatan Tano Ponggol.

Salah satu pengguna jalan dilaporkan mengalami cedera dan luka ringan setelah melintasi lubang galian yang tidak dilengkapi tanda peringatan. Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan karena lokasi galian berada di jalur utama Pangururan–Tele yang cukup ramai dilalui kendaraan.

Menurut keterangan warga setempat, pak'A. Naibaho dan P. Naibaho, para pekerja melakukan penggalian di badan aspal untuk mencari jalur pipa air tanpa memasang rambu-rambu atau tanda peringatan bagi pengendara.

“Diduga pihak pekerja tidak memiliki gambar jalur pipa yang tertanam di bawah aspal, sehingga mereka menggali beberapa titik di badan jalan. Yang sangat disayangkan, tidak ada tanda peringatan sama sekali,” ujar warga.

Akibat kondisi tersebut, masyarakat sekitar terpaksa mengambil inisiatif sendiri dengan menanam pohon pisang di dalam lubang galian sebagai tanda bahaya agar pengguna jalan dapat melihat adanya lubang di tengah badan jalan.

Tindakan warga itu dilakukan demi mencegah jatuhnya korban berikutnya, mengingat posisi lubang berada di jalur vital yang menghubungkan Pangururan dengan kawasan Tele.

Warga juga meminta para pekerja yang melakukan perbaikan jaringan air agar bekerja lebih profesional, terutama ketika pekerjaan dilakukan di jalan umum yang ramai dilintasi kendaraan.

“Kami berharap pekerja lebih bertanggung jawab. Kalau menggali jalan umum harus ada rambu atau pengaman. Ini jalan induk menuju Tele, sangat ramai dilalui kendaraan,” tambah warga.

Masyarakat juga mendesak pemerintah daerah serta instansi terkait untuk segera turun tangan memperbaiki pipa yang rusak sekaligus menutup kembali lubang galian dengan pengaspalan yang layak agar tidak membahayakan pengendara.

Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan cepat, dikhawatirkan kecelakaan lalu lintas akan kembali terjadi di lokasi tersebut.

Namun pihak pemerintah bergerak cepat, menutup jalan yang digalih oleh pekerja PDAM Tirta nadi. Warga juga berterima kasih atas penanganan cepat oleh pemerintah terkait

(NR.Sitohang)

Penerimaan Siswa Baru SMK Bani Kamil Sukaresik Tahun Ajaran 2027/2028, Buka Dua Jurusan Unggulan

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – SMK Bani Kamil Sukaresik yang berada di bawah naungan Yayasan Baabul Kamil resmi membuka Penerimaa...