Kades Gombong Tantan Taupik Sutanto Dukung Cek Kesehatan Gratis Puskesmas Ciawi

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – Kamis, 12 November 2026 – Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya melalui UPTD Puskesmas Ciawi menggelar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di GOR Desa Gombong, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya.

 

Kegiatan ini dihadiri jajaran UPTD Puskesmas Ciawi, tenaga kesehatan, Bidan Desa, Kader Posyandu, warga Desa Gombong, serta Kepala Desa Gombong Tantan Taupik Sutanto. Kehadiran kades memberikan dukungan penuh dan mendorong semangat warga untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang telah disediakan.

 

Kepala Desa Gombong Tantan Taupik Sutanto mengapresiasi program CKG yang dilaksanakan di wilayahnya, karena dinilai sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa Gombong. Ia berharap program seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin, sehingga warga lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

 

Layanan Pemeriksaan Gratis, Cukup Bawa KTP

 

Daud selaku Koordinator kegiatan menjelaskan program CKG ini dilaksanakan secara rutin oleh UPTD Puskesmas Ciawi dengan sistem berpindah‑pindah desa.

 

"Kami dari UPTD Puskesmas Ciawi secara rutin menggelar CKG berpindah‑pindah desa, hari ini di GOR Desa Gombong. Tujuannya agar semua masyarakat Ciawi bisa terlayani," ujar Daud.

 

Layanan CKG meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, pemeriksaan umum, dan konsultasi kesehatan, semuanya gratis. Masyarakat hanya perlu membawa KTP untuk mengikuti pemeriksaan.

 

Warga Desa Gombong tampak antusias mengikuti kegiatan hingga selesai. Banyak warga datang sejak pagi untuk mendapatkan kesempatan memeriksakan kondisi tubuh mereka. Dengan dukungan Kepala Desa Gombong Tantan Taupik Sutanto dan program rutin UPTD Puskesmas Ciawi, derajat kesehatan masyarakat Desa Gombong diharapkan semakin meningkat.

 

(Yana Artha‑News)

 

Warga Pangalayungan Cipedes Keluhkan BPJS Tiba-tiba Nonaktif Saat Ingin Berobat

TASIKMALAYA KOTA, ARTHA‑NEWS.COM –Jumat, 6 November 2026.

Seorang warga Kelurahan 

Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, mengeluhkan 

kepesertaan BPJS Kesehatan jenis 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

miliknya yang mendadak 

dinonaktifkan secara sepihak saat

hendak digunakan untuk berobat. 

Menurut keterangan petugas medis

setempat, kepesertaan jaminan 

kesehatan gratis tersebut 

dinonaktifkan dengan dalih sudah 

terlalu lama tidak pernah digunakan oleh yang bersangkutan.

Warga berinisial B.M.M (42), yang 

sehari‑hari bekerja sebagai buruh 

harian lepas, mengaku sangat 

terkejut saat mendapati kartu BPJS 

Kesehatan PBI miliknya dinyatakan 

tidak aktif lagi. Padahal, ia

menjelaskan bahwa kartu jaminan

sosial tersebut baru saja diaktifkan

kembali melalui prosedur resmi pada tahun 2025 lalu.

“Bukan saya tidak butuh jaminan

kesehatan, tapi namanya sehat kan

ada saatnya kami baru memakai

kartu itu. Ini tadi pas saya sedang 

sakit dan mau pakai ke fasilitas

kesehatan, kok malah tidak bisa.

katanya ada aturan baru dari pihak

BPJS Kesehatan, kalau jarang atau

tidak pernah digunakan maka

kepesertaannya otomatis dinonaktifkan,” keluh B.M.M saat diwawancarai awak media Artha‑News di

kediamannya, Jumat (06/11/2026).

 

Selain mengeluhkan kendala administrasi tersebut, ia juga mempertanyakan keakuratan dan rasa keadilan 

dalam proses verifikasi serta validasidata kemiskinan yang dilakukan oleh instansi terkait. Sebab, dalam satu 

Kartu Keluarga (KK) yang berisikan

tiga orang anggota, dua anggota

keluarga lainnya dinyatakan masih

aktif sebagai penerima bantuan,

sementara dirinya selaku kepala keluarga justru dinonaktifkan secara 

sepihak.

 

“Dalam satu KK itu kan kami 

totalnya ada tiga orang. Logikanya 

bagaimana, kok bisa‑bisanya dua 

orang anggota keluarga statusnya 

tetap aktif, sedangkan saya yang 

kepala keluarga justru ditutup 

kepesertaannya. Kalau memang maudinonaktifkan karena dianggap mampu, tutup saja semuanya, kenapa

harus satu‑satu begini,” tegas B.M.M dengan nada kecewa.

 

Lebih lanjut, B.M.M memaparkan 

bahwa dirinya diminta oleh petugas 

untuk mengurus ulang berkas Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

dari tingkat rukun tetangga hingga

kelurahan agar kartu kepesertaannya bisa diaktifkan kembali. Ia menilai 

birokrasi dan prosedur pengaktifan 

ulang tersebut sangat menyulitkan

serta memberatkan masyarakat kecil, terlebih bagi warga miskin yang 

sedang didera penyakit dan membutuhkan penanganan medis secara 

cepat.

 

Sampai berita ini ditayangkan,

redaksi media Artha‑News telah berupaya melakukan konfirmasi dan verifikasi ke pihak‑pihak terkait. Namun,

pihak BPJS Kesehatan Cabang 

Tasikmalaya, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, maupun pihak Kelurahan

Panglayungan belum memberikan

keterangan atau rilis resmi mengenai regulasi serta mekanisme penonaktifan kepesertaan PBI tersebut.

Redaksi berkomitmen terus 

mengawal isu ini dan tetap

membuka ruang konfirmasi bagi

Instansi tersebut pada pemberitaan

selanjutnya demi asas 

keberimbangan informasi.

 

Pihak keluarga korban sangat

berharap ada transparansi serta

penjelasan terbuka dari pemangku

kebijakan, sekaligus solusi cepat

yang konkret. Mereka mendesak

agar sistem tata kelola data kemiskinan diperbaiki sehingga masyarakat

kurang mampu tidak terus‑menerus menjadi korban penonaktifan 

jaminan kesehatan sepihak tanpa 

adanya pemberitahuan terlebih 

dahulu.

 

(Jay Kuncir Panjaitan, Staf Redaksi Artha‑News)

Strategi Baru Pemkot Cimahi Gandeng Poltekesos Bandung Tekan Angka Pengangguran

CIMAHI, ARTHA-NEWS — Pemerintah Kota Cimahi meluncurkan inovasi pelayanan publik baru bernama program "Kampung Sosial" guna mempercepat pengentasan masalah kesejahteraan di akar rumput. Sebagai langkah awal, Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup resmi ditunjuk sebagai dua wilayah percontohan perkotaan untuk menguji efektivitas program tersebut.

 

Langkah taktis ini direalisasikan melalui kemitraan strategis jangka panjang bersama Politeknik Kesejahteraan Sosial, atau Poltekesos Bandung. Nota kesepahaman yang mengikat kedua belah pihak ditandatangani langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dan Direktur Poltekesos Bandung, Suharma, di kawasan Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi pada Jumat, 23 Oktober 2026.

 

Akurasi Data Lapangan Jadi Penentu Kebijakan Publik

 

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menjelaskan bahwa problem klasik perkotaan seperti tingginya angka pengangguran dan keterbatasan akses pendidikan tidak bisa diselesaikan dengan program yang hanya bersandar pada asumsi semata. Oleh karena itu, kolaborasi ini sengaja dibentuk untuk menghasilkan pemetaan data yang jauh lebih faktual, akurat, dan objektif di lapangan sebelum sebuah kebijakan benar-benar dijalankan.

 

Menurut Ngatiyana, ketepatan data yang dikumpulkan dari warga secara langsung menjadi kunci utama agar program jaminan sosial yang digulirkan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil warga yang selama ini terdampak berbagai masalah kesejahteraan.

 

“Sinergi antara Pemkot Cimahi dengan akademisi Poltekesos dirancang khusus untuk membongkar akar masalah kesejahteraan masyarakat,” ujar Ngatiyana seusai acara penandatanganan. Ia menambahkan, kehadiran institusi pendidikan tinggi ini sekaligus memperkuat rantai koordinasi penanganan masalah sosial agar program yang berjalan di daerah bisa berjalan selaras dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

 

Adopsi Inovasi Teknologi Kesejahteraan dalam Tiga Aspek

 

Sementara itu, Direktur Poltekesos Bandung, Suharma, menyatakan komitmen penuh pihaknya untuk mengawal rantai penanganan isu sosial ini dari hulu ke hilir, mulai dari pendataan hingga evaluasi program berjalan. Poltekesos siap mentransfer berbagai inovasi teknologi intervensi kesejahteraan sosial yang selama ini telah dikembangkan di lingkungan kampus agar dapat diadopsi langsung oleh birokrasi Pemkot Cimahi.

 

Kemitraan strategis ini nantinya akan berfokus pada tiga aspek intervensi utama yang saling berkaitan. Aspek pertama berkaitan dengan perlindungan dan jaminan sosial, di mana kedua pihak akan bekerja menyempurnakan standar pelayanan baku bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk penguatan perhatian terhadap anak-anak terlantar. Aspek kedua menyasar pemulihan sosial, yaitu upaya mengembalikan keberfungsian sosial warga yang terdampak berbagai masalah kesejahteraan agar mereka bisa kembali produktif dan berperan aktif di lingkungannya. Sementara aspek ketiga adalah penguatan kemandirian masyarakat, melalui pemberian stimulus ekonomi yang disusun berbasis kelompok agar mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan komunitas secara mandiri dan berkelanjutan.

 

Modernisasi Puskesos Kelurahan dan Pembekalan Petugas

 

Realisasi program Kampung Sosial di tingkat akar rumput ini juga dibarengi dengan peningkatan kompetensi para Pekerja Sosial Masyarakat melalui serangkaian pelatihan yang diselenggarakan secara berkala. Langkah ini dianggap penting agar proses validasi data dan manajemen pendampingan kasus di tingkat kelurahan berjalan lebih profesional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Selain peningkatan kemampuan sumber daya manusia, kerja sama ini juga menargetkan penguatan keberadaan dan fungsi Pusat Kesejahteraan Sosial di setiap tingkat kelurahan. Pembentukan dan peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga juga akan didorong lebih cepat, sehingga warga yang membutuhkan bantuan sosial dapat mengaksesnya lebih dekat di lingkungan tempat tinggal mereka.

 

Melalui dua kelurahan yang menjadi percontohan ini, Pemkot Cimahi berharap dapat menyusun pola penanganan masalah sosial yang efektif sebelum diterapkan secara menyeluruh ke seluruh wilayah kota. Artha-News mencatat bahwa pendekatan berbasis data dan pendampingan terpadu ini menjadi salah satu upaya terpadu pemerintah kota dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari akses pelayanan sosial yang layak.

 

 

 

(Ari.M)

Dapur Sanghyangrasa SPPG Sukaresik Salurkan Makan Bergizi Gratis ke SDN 2 Sawati

SUKARESIK, KABUPATEN TASIKMALAYA — ARTHA-NEWS.COM, Senin, 12 Oktober 2026 — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan lancar di Kabupaten Tasikmalaya. Senin, 12 Oktober 2026, Dapur Sanghyangrasa yang berada di bawah naungan SPPG Kabupaten Tasikmalaya, lokasi Sukaresik Sukaratu 2 yang dikelola oleh Yayasan Al-Iskandariyyah, secara rutin menyalurkan makanan bergizi kepada para siswa di SDN 2 Sawati, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya.

 

Kegiatan penyaluran ini dilakukan secara konsisten setiap hari sekolah. Hal ini terlihat dari plang SPPG yang terpasang jelas di lokasi dapur pusat, serta dokumentasi penyerahan makanan yang diterima redaksi Artha-News. Dapur Sanghyangrasa menjadi salah satu pusat penyiapan makanan yang dipercaya melayani wilayah Sukaresik hingga Sukaratu, memastikan setiap siswa mendapatkan asupan makanan yang layak, higienis, dan bergizi seimbang setiap harinya.

 

Menu Lengkap Bergizi Senin, 12 Oktober 2026

 

Pada hari ini, menu yang disiapkan dan disalurkan ke SDN 2 Sawati sangat lengkap dan dirancang memenuhi kebutuhan gizi anak usia sekolah:

 

- Nasi Putih

- Ayam Goreng

- Tempe Goreng

- Sayur Wortel dan Buncis

- Buah Pisang

 

Setiap porsi makanan disajikan menggunakan wadah ompreng berbahan stainless steel tipe SUS 304 dengan lima sekat terpisah, sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Penggunaan wadah berkualitas tinggi ini bukan tanpa alasan, selain menjaga kebersihan dan higienitas makanan saat proses pengantaran, juga mencegah tercampurnya aroma dan rasa antar jenis makanan, sehingga kualitas makanan tetap terjaga baik saat tiba di sekolah dan siap dikonsumsi oleh para siswa.

 

Apresiasi dari Pihak Sekolah

 

Kepala SDN 2 Sawati, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh tim Dapur Sanghyangrasa SPPG Sukaresik Sukaratu 2 dan pengurus Yayasan Al-Iskandariyyah.

 

"Kehadiran program ini sangat membantu kami maupun para orang tua dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup di tengah hari sekolah. Makan yang bergizi tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga terbukti meningkatkan semangat belajar mereka," ujar beliau.

 

Diharapkan, program Makan Bergizi Gratis ini dapat terus berjalan konsisten, berkelanjutan, dan menjangkau lebih banyak sekolah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, demi mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.

 

 

 

(Yana)

Pasien BPJS Meninggal di Tasikmalaya, Diduga Sempat Ditolak Sejumlah Rumah Sakit

TASIKMALAYA — ARTHA-NEWS.COM | 10 Oktober 2026

 

Seorang pasien peserta BPJS Kesehatan bernama Endang Rauf (58), dilaporkan meninggal dunia di RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya pada Kamis, 17 September 2026. Sebelum mengembuskan napas terakhir, pihak keluarga menyebut pasien sempat berpindah-pindah ke beberapa rumah sakit demi mendapatkan penanganan medis kegawatdaruratan.

 

Kronologi Pasien BPJS Berpindah Rumah Sakit di Tasikmalaya

 

Berdasarkan keterangan perwakilan keluarga, kondisi kesehatan Endang mendadak memburuk dan mengalami penurunan kesadaran sekitar pukul 15.00 WIB. Keluarga kemudian langsung membawanya ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. Soekardjo.

 

Namun, sesampainya di sana, keluarga mengaku tidak langsung mendapatkan pemeriksaan medis awal. Pihak rumah sakit menginformasikan bahwa ruang IGD sedang penuh, serta fasilitas penunjang seperti brankar dan kursi roda tidak tersedia.

 

Karena situasi tersebut, keluarga bergegas membawa Endang ke RS Jasa Kartini, namun kembali mendapat informasi bahwa ruangan penuh. Perjalanan dilanjutkan ke RS Prasetya Bunda, hingga akhirnya pasien dibawa ke RS Hermina.

 

Di RS Hermina, pasien sempat menerima pelayanan medis darurat sebelum akhirnya dirujuk kembali ke RSUD dr. Soekardjo.

 

"Di RSUD dr. Soekardjo kami diberitahu ruangan penuh, bahkan brankar dan kursi roda juga tidak ada. Setelah itu kami mencari rumah sakit lain. Di Jasa Kartini juga disampaikan ruangan penuh. Lalu ke Prasetya Bunda, kemudian ke RS Hermina, di sana sempat ditangani lalu dirujuk ke RSUD dr. Soekardjo. Sesampainya di sini, katanya ada seseorang yang menangani, kenapa baru sampai ke sini?" ujar perwakilan keluarga saat dikonfirmasi, Sabtu (10/10/2026).

 

Beberapa jam setelah mendapatkan perawatan lanjutan di RSUD dr. Soekardjo, pasien dinyatakan meninggal dunia.

 

DPRD dan Dinas Kesehatan Diminta Turun Tangan

 

Peristiwa ini memicu perhatian luas dari masyarakat. Publik mendesak Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya untuk segera menelusuri akar masalah pelayanan kegawatdaruratan di wilayah tersebut. Selain itu, DPRD Kota Tasikmalaya juga diminta membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji kasus pelayanan kesehatan ini secara transparan.

 

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam kondisi gawat darurat. Kendati demikian, kondisi teknis dan fakta objektif di lapangan saat kejadian masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

 

Upaya Konfirmasi Redaksi

 

Hingga berita ini diturunkan, redaksi Artha-News terus berupaya mendapatkan konfirmasi dan tanggapan resmi dari pihak manajemen RSUD dr. Soekardjo, RS Jasa Kartini, RS Hermina, RS Prasetya Bunda, serta Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Redaksi akan memperbarui informasi ini apabila telah mendapatkan tanggapan dari pihak-pihak terkait. Pihak keluarga saat ini masih berduka dan menunggu penjelasan resmi.

 

(Redaksi Artha-News)

 

 

SIEF 2026: Transformasi Pengelolaan SDM Rumah Sakit — Dari Jumlah Menuju Kinerja Nyata

BEKASI, ARTHA-NEWS.COM — Selasa, 6 Oktober 2026

 

Pengelolaan tenaga kerja di sektor kesehatan kini menghadapi pergeseran paradigma yang mendasar. Kecukupan jumlah karyawan saja tidak lagi menjamin kelancaran operasional rumah sakit. Tantangan masa kini menuntut adanya keselarasan yang kuat antara kompetensi manusia, pemanfaatan teknologi, analisis data, dan standar proses kerja agar berjalan seiring dengan tujuan bisnis dan mutu pelayanan.

 

Rumah sakit beroperasi di bawah tekanan ganda: menjaga standar layanan yang tinggi sekaligus meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang. Kondisi ini mengubah cara pandang manajemen — dari sekadar memenuhi kuota jumlah tenaga kerja menuju pendekatan yang dikenal sebagai Result Driven Workforce. Filosofi ini menempatkan hasil dan dampak nyata pada operasional sebagai tolok ukur utama, didukung oleh orang yang tepat, teknologi yang relevan, serta data yang akurat. Prinsip utamanya dirumuskan sebagai: "Bukan Lebih Banyak Orang, Tapi Lebih Banyak Hasil dari Setiap Orang."

 

Gagasan ini menjadi pusat diskusi dalam Staffinc Industry Executive Forum (SIEF) 2026 edisi khusus Rumah Sakit dan Pelayanan Kesehatan. Diselenggarakan di Aston Imperial Bekasi Hotel & Convention Centre pada Selasa, 6 Oktober 2026, forum ini mengangkat tema "Dari Kesiapan Tenaga Kerja Menuju Keberlangsungan Operasional". Kegiatan ini mempertemukan direksi, manajemen SDM, dan pimpinan operasional rumah sakit untuk membahas solusi praktis terkait efisiensi, regulasi, dan transformasi digital di lingkungan fasilitas kesehatan.

 

Mengungkap Sumber Ketidakefisienan di Rumah Sakit

 

Kegiatan sehari-hari di rumah sakit sangat bergantung pada fungsi penunjang yang sering kali tidak terlihat langsung namun krusial — kebersihan lingkungan, keamanan, dan kesiapan fasilitas. Ketiga aspek ini membutuhkan tenaga kerja yang terlatih, standar yang jelas, serta pengawasan yang konsisten. Kekurangan di salah satu area dapat berdampak berantai pada kualitas pelayanan utama.

 

Sesi pertama dibawakan oleh dr. Theryoto, M.Kes., Sp.Ok, MARS, Konsultan Manajemen Layanan Kesehatan dan Anggota Pengurus PERSI, dengan topik yang mengupas area-area tersembunyi yang menjadi sumber pemborosan dan ketidakefisienan dalam operasional rumah sakit. Pemaparan ini membuka wawasan peserta bahwa efisiensi tidak selalu berarti pengurangan tenaga, melainkan penempatan sumber daya pada titik yang tepat.

 

Selanjutnya, dr. Irwan Heryanto, MARS, Wakil Sekretaris Jenderal ARSSI, membahas isu kepatuhan regulasi yang kerap menjadi dilema bagi manajemen. Beliau menekankan bahwa pemenuhan ketentuan hukum tidak boleh terlepas dari kesiapan nyata tenaga kerja di lapangan. Regulasi yang baik adalah yang dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh sumber daya yang dimiliki.

 

Dari sisi implementasi teknis, Kevin Caesar, Wakil Manajer Umum Staffinc, menjelaskan bagaimana fungsi kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan fasilitas menjadi fondasi operasional yang stabil. Standar yang konsisten di ketiga area ini memungkinkan tenaga medis dan pelayanan utama bekerja dengan lebih tenang dan fokus.

 

Data sebagai Dasar Keputusan yang Lebih Akurat

 

Teknologi kini memungkinkan rumah sakit melihat kinerja bukan hanya dari laporan bulanan, tetapi dari data nyata yang tercatat setiap hari. Dalam sesi yang diselenggarakan bersama APTIKNAS, Sandy Kusuma, Praktisi Kecerdasan Buatan dan Pengembangan Talenta Digital, menjelaskan bagaimana pemanfaatan data operasional dapat menjembatani kinerja individu dengan kinerja keseluruhan rumah sakit. Informasi yang terkumpul membantu pimpinan mengenali tren, menentukan prioritas perbaikan, dan mengukur dampak dari setiap keputusan yang diambil.

 

Dengan demikian, teknologi tidak diposisikan sebagai pengganti peran manusia, melainkan sebagai alat pendukung yang membuat setiap keputusan lebih terukur, objektif, dan tepat sasaran.

 

Kesiapan Tenaga Kerja sebagai Investasi Jangka Panjang

 

SIEF 2026 menegaskan bahwa kesiapan tenaga kerja adalah sistem yang terintegrasi — bukan masalah jumlah semata. Ketersediaan orang yang tepat pada posisi yang tepat harus didukung oleh sistem yang handal, proses kerja yang terstandar, serta budaya peningkatan berkelanjutan.

 

Pendekatan Result Driven Workforce Solutions yang ditawarkan menghubungkan lima elemen kunci — manusia, teknologi, data, keahlian, dan proses — sehingga setiap investasi pada pengelolaan SDM dapat dilihat dampaknya secara langsung terhadap mutu layanan, efisiensi biaya, dan keberlangsungan operasional rumah sakit.

 

Transformasi ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar rumah sakit dapat tetap melayani masyarakat dengan baik di tengah tuntutan zaman yang terus berkembang.

 

 

((HM)

SPPG Sukaresik Siap Salurkan Makan Bergizi Gratis di Tasikmalaya

SUKARESIK, KABUPATEN TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Kehadiran Unit Sentra Penyediaan Pangan atau SPPG Tasikmalaya Sukaresik Margamulya 1 yang dikelola Yayasan Faiz Putra Abdilah membawa angin segar sekaligus harapan baru bagi dunia pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya.

 

Gedung megah berlantai dua dengan dominasi warna putih-biru ini berdiri kokoh di kawasan Gapura bertuliskan "WILUJENG SUMPING" Sukaresik. Kini, fasilitas tersebut telah resmi siap beroperasi sepenuhnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis, program unggulan pemerintah nasional.

 

Fasilitas SPPG Margamulya 1 Jamin Higienitas Pangan Sekolah

 

Gedung SPPG yang dikelola Yayasan Faiz Putra Abdilah ini dinilai memiliki infrastruktur yang representatif. Bangunannya tertata rapi serta dilengkapi fasilitas penunjang yang memadai untuk menjamin standar kebersihan dan keamanan pangan.

 

Dengan beroperasinya SPPG Sukaresik Margamulya 1, penyaluran makanan bergizi bagi siswa-siswi SMP Negeri Sukaresik serta sekolah-sekolah lain di sekitarnya dipastikan berjalan lebih lancar, higienis, dan tepat waktu. Fasilitas ini siap menjadi garda terdepan dalam pemenuhan gizi anak-anak sekolah di wilayah Sukaresik.

 

Orang Tua Siswa SMP Negeri Sukaresik Sambut Sangat Baik

 

Kehadiran program ini disambut dengan rasa syukur dan antusiasme tinggi oleh para wali murid. Bagi warga yang memiliki anak bersekolah di SMP Negeri Sukaresik, adanya jaminan asupan gizi harian ini sangat meringankan beban kebutuhan pangan keluarga.

 

"Alhamdulillah, kami merasa sangat terbantu dengan adanya Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak kami di SMP Negeri Sukaresik. Semoga program ini terus berjalan lancar, bermanfaat, dan membawa kesehatan serta kecerdasan bagi putra-putri kami," ujar salah satu wali murid kepada Artha-News.

 

Melalui sinergi yayasan, sekolah, dan masyarakat, program ini diharapkan mendorong semangat belajar siswa demi melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas.

 

(Yana)

Siswa SDN 4 Pakemitan Semangat Belajar Berkat Makan Bergizi Gratis

CIAWI, KABUPATEN TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Kehadiran Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Yayasan Calakan Sehat Sejahtera melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tasikmalaya Ciawi Pakemitan Kidul membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Kecamatan Ciawi.

 

SDN 4 Pakemitan yang sebelumnya sudah beberapa kali mengalami perpindahan dapur melalui program pemerataan, kini merasakan perbedaan yang sangat signifikan.

 

Kepala SDN 4 Pakemitan, Wawan, S.Pd.SD, saat dikonfirmasi Artha-News menyampaikan apresiasinya secara terbuka.

 

“Kami sudah beberapa kali pindah dapur melalui apa yang disebut ‘pemerataan’. Setelah kami rasakan kehadiran Makan Bergizi Gratis dari SPPG Pakemitan Kidul — Yayasan Calakan Sehat Sejahtera, siswa menerima menunya dengan antusias. Sehingga semangat belajar siswa meningkat drastis,” tegas Wawan, S.Pd.SD.

 

Pernyataan Kepala Sekolah tersebut bukan tanpa alasan. Di lapangan, siswa-siswi SDN 4 Pakemitan terlihat sangat antusias dan lahap menyantap Makan Bergizi Gratis yang disalurkan setiap harinya.

 

Salah satu siswa bahkan dengan polos mengatakan, “Menunya enak, tidak membosankan.”

 

Menu yang disiapkan oleh SPPG Tasikmalaya Ciawi Pakemitan Kidul dinilai variatif, bergizi seimbang, higienis, dan sesuai selera anak usia Sekolah Dasar. Tidak heran jika program ini langsung berdampak nyata pada peningkatan semangat belajar para siswa.

 

Wawan, S.Pd.SD berharap, kolaborasi antara SDN 4 Pakemitan dengan Yayasan Calakan Sehat Sejahtera melalui SPPG Pakemitan Kidul ini dapat terus berlanjut dan menjadi contoh bahwa pemerataan harus berorientasi pada kualitas serta kepuasan penerima manfaat, yaitu para siswa.

 

SEHAT — KUAT — CERDAS — SIAP BELAJAR!

(Yana)

Wujudkan Kota Sehat, Kelurahan Sumelap Tasikmalaya Gencarkan Pembinaan Tatanan Kelurahan Sehat 2026

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, secara resmi menggelar agenda Pembinaan Tatanan Kelurahan Sehat Tahun 2026 pada Jumat (25/9/2026). Kegiatan strategis ini berlangsung tertib di Aula Kelurahan Sumelap.

 

Acara rutin tahunan ini diselenggarakan dengan tujuan utama memperkuat kesadaran serta kemandirian warga lokal. Fokus pembinaan diarahkan pada pemantapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta pelestarian sanitasi lingkungan, guna mendukung pencapaian Kota Tasikmalaya sebagai Kota Sehat.

 

Berdasarkan pantauan langsung Artha-News di lokasi, acara dihadiri oleh Lurah Sumelap, jajaran Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perwakilan tokoh masyarakat. Hadir pula para penggerak dari Kader PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, dan seluruh Ketua RW serta RT setempat.

 

Aksi Nyata Pemberdayaan di Sembilan Tatanan

 

Dalam sesi pengarahan, Lurah Sumelap menegaskan pentingnya implementasi konkret di lapangan. Program Kelurahan Sehat ini bukan sekadar seremonial, melainkan kerja nyata yang menyentuh sembilan tatanan utama kemasyarakatan.

 

Sembilan tatanan tersebut meliputi pemukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, perkantoran, pariwisata, sektor transportasi, perlindungan sosial, serta pola kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri.

 

"Kami terus mendorong agar Kelurahan Sumelap dapat menjadi teladan Kelurahan Sehat di wilayah Kecamatan Tamansari. Kunci utamanya berada pada konsistensi pemberdayaan masyarakat setiap hari," ujar Lurah Sumelap.

 

Keberhasilan terlihat nyata ketika warga memiliki kesadaran tinggi dalam pengelolaan sampah mandiri, penggunaan jamban sehat, keaktifan di Posyandu, serta komitmen bersama menekan angka stunting.

 

Dorong Gerakan Jumat Bersih dan Pengelolaan Sampah

 

Melalui pembinaan ini, pihak kelurahan berharap seluruh elemen masyarakat dapat saling berkolaborasi. Aksi nyata terdekat adalah pengaktifan kembali gerakan Jumat Bersih serta pembersihan saluran drainase guna mencegah sarang penyakit.

 

Rangkaian kegiatan ditutup dengan diskusi terbuka bersama para kader untuk merumuskan program kerja teknis di lingkungan masing-masing.

 

(Reporter: Jay Kuncir — Staf Redaksi / Arya Siloka — Korwilnas)

SMAN 1 Tasikmalaya: 44 Kantong Darah Terkumpul, Naik 28%

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Kegiatan donor darah Blood for Life bertema "One Heart, Many Lives" digelar di SMAN 1 Tasikmalaya pada 14 September 2026. Partisipasi melonjak dibanding tahun lalu, mencerminkan semangat solidaritas warga sekolah yang semakin kuat.

 

Partisipasi Melonjak, 44 Kantong Darah Terkumpul

 

Tahun ini pendaftar mencapai 64 orang, naik 14 orang atau 28% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, berhasil terkumpul 44 kantong darah untuk membantu pasien yang membutuhkan.

 

Peningkatan ini didukung sosialisasi intensif beberapa minggu sebelum acara. Sesi pemaparan dan tanya jawab membantu calon pendonor — terutama yang baru pertama kali — memahami prosedur dan manfaat donor darah.

 

Semangat Kemanusiaan & Nilai Pancawaluya

 

Pihak PMI mengapresiasi antusiasme peserta. "Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi sesama. Donor darah adalah kebiasaan sehat dan mulia yang patut dilestarikan," ungkap perwakilan PMI.

 

Kegiatan ini mewujudkan nilai Pancawaluya: Cageur (sehat) dan Bageur (berbudi luhur), serta kerangka 3K — Karakter, Kabisa, Katarima. Peserta tidak hanya menyumbang darah, tetapi juga belajar kepedulian, kerja sama, dan tanggung jawab sosial.

 

Rencana Berkembang: Tiga Kali Setahun

 

Ketua Pelaksana Cencen Hidayat melaporkan seluruh rangkaian berjalan aman, tertib, dan lancar.

 

"Melalui tema 'One Heart, Many Lives', kami ingin menanamkan kepedulian nyata dan solidaritas agar aksi sosial ini terus berlanjut," ujarnya.

 

Ke depan, Blood for Life direncanakan dilaksanakan tiga kali setahun, membuka kesempatan lebih luas bagi warga sekolah dan masyarakat untuk berbagi.

 

 

 (Redaksi)

Dampingi Wamendagri dan Wamenkes di Banjar, Kapolres Dukung Penanggulangan TBC

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., menunjukkan dukungan penuh terhadap penguatan program kesehatan masyarakat. Dukungan ini disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri RI Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M. dan Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K) di Kota Banjar, Senin (21/9/2026).

 

Kunjungan kerja tersebut berfokus pada percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) sekaligus penguatan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Rangkaian kegiatan meliputi peninjauan Skrining TBC Terintegrasi dengan CKG di GOR Kelurahan Purwaharja, kunjungan ke RSUD Kota Banjar, hingga pertemuan lintas sektor di Pendopo Kota Banjar.

 

Bagi Polres Banjar, kehadiran dalam agenda ini bukan sekadar memastikan rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi ruang memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan berbagai unsur masyarakat.

 

Sinergi Lintas Sektor untuk Penanggulangan TBC

 

Kapolres Banjar mengatakan bahwa penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari penemuan kasus, pemeriksaan, pengobatan hingga upaya pencegahan.

 

“Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan TBC dan memperluas akses pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Polri siap bersinergi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan dan seluruh unsur terkait agar program ini berjalan dengan baik,” ujar AKBP Didi Dewantoro.

 

Saat berada di GOR Kelurahan Purwaharja, Wamenkes dan Wamendagri meninjau langsung pelaksanaan skrining TBC yang terintegrasi dengan CKG. Masyarakat juga mendapatkan edukasi agar tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan.

 

Wamenkes dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K) menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan, terutama bagi masyarakat usia produktif. Sementara Wamendagri Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melakukan CKG sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan sejak dini.

 

Rangkaian kunjungan kemudian berlanjut ke RSUD Kota Banjar untuk membahas penguatan pelayanan kesehatan serta penyelarasan program kesehatan daerah dengan pusat.

 

Data Capaian CKG dan Kasus TBC di Kota Banjar

 

Kapolres Banjar bersama Wakapolres Banjar Kompol Djoko Susilo, S.T. juga mengikuti pertemuan lintas sektor di Pendopo Kota Banjar. Forum tersebut mempertemukan unsur pemda, TNI-Polri, tenaga kesehatan, kader TBC, hingga pemerintah desa dan kelurahan.

 

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Banjar memaparkan perkembangan penanggulangan TBC dan pelaksanaan CKG. Hingga 19 September 2026, tercatat 589 kasus TBC telah mendapatkan pengobatan dari target 972 kasus. Sementara tracing TBC yang terintegrasi dengan CKG telah dilaksanakan pada 65 dari 150 lokus sasaran.

 

Pelaksanaan CKG di Kota Banjar juga terus diperluas. Hingga pertengahan September 2026, cakupan pemeriksaan tercatat sekitar 49,35 persen dari penduduk sasaran atau lebih dari 105 ribu pemeriksaan.

 

Polri menegaskan komitmennya untuk tidak hanya hadir dalam aspek pengamanan, tetapi juga membangun komunikasi dengan masyarakat demi kelancaran pelayanan publik.

 

“Kami ingin memastikan sinergi yang sudah terbangun dapat terus diperkuat. Ketika semua pihak bergerak bersama, program pelayanan publik akan lebih mudah menjangkau masyarakat,” tutur Kapolres.

 

Kunjungan ini menjadi momentum kolaborasi pusat dan daerah dalam membangun kesadaran kesehatan, dengan tujuan bersama: menemukan TBC lebih awal, mengobati sampai sembuh, serta mencegah sebelum sakit.

 

(Rena Yusnita — Kepala Biro Artha-News Kota Banjar)

 

 

Kompak! Warga RW 11 Mekarsari Gelar Senam Bersama Spesial HUT RI ke-81

BANJAR, ARTHA‑NEWS – Suasana ceria, hangat, dan penuh semangat menyelimuti lingkungan RW 11, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar Patroman, pada Sabtu (23/8/2026). Masih dalam rangkaian meriahnya peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke‑81, warga dari berbagai kalangan tumpah ruah berkumpul untuk mengikuti kegiatan senam bersama yang digelar di kawasan Jalan Samolo.

 

Kegiatan berlangsung di atas panggung sederhana namun tertata rapi dengan atap berwarna biru dan merah, lengkap dengan perangkat tata suara yang memadai guna mendukung jalannya acara. Instruktur utama, Ibu Niki yang mengenakan pakaian berwarna cokelat, memimpin gerakan senam dengan lincah dan penuh energi tepat di tengah panggung. Ia tidak bekerja sendiri, melainkan didampingi oleh tiga orang instruktur lain yang tampil serasi dengan mengenakan pakaian berwarna merah dan putih.

 

Dengan iringan musik yang ceria dan membangkitkan semangat, puluhan warga yang hadir—mulai dari para lansia, ibu‑ibu, hingga pemuda—bergerak kompak mengikuti setiap gerakan yang diperagakan. Keringat yang menetes menjadi bukti antusiasme warga yang ingin menjaga kesehatan sekaligus menikmati kebersamaan.

 

Kegiatan sederhana namun bermakna ini diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat, serta sekaligus mempererat tali silaturahmi, kerukunan, dan kebersamaan antarwarga yang sudah terjalin baik di lingkungan RW 11, Kelurahan Mekarsari.

 

Laporan: Rena Yusnita

Kepala Biro Artha‑News Kota Banjar

 

Artha‑News – Analisis, Referensi Tajam, Handal, Akurat

Catatan Redaksi: Artikel ini telah diperbarui pada Minggu, 24 Agustus 2026, demi kenyamanan navigasi pembaca, penataan ulang label/kategori, serta peningkatan kualitas SEO. Isi fakta dan materi berita tetap sah serta tidak mengalami perubahan inti.

Pohon Durian Gantikan Yang Ditebang, Wali Kota Ngatiyana Tegaskan RSUD Cibabat Tetap Hijau dan Ramah Lingkungan

CIMAHI, ARTHA-NEWS.COM — Penataan lingkungan kawasan RSUD Cibabat Kota Cimahi memasuki tahap penghijauan kembali. Pemerintah Kota Cimahi secara resmi menanam pohon pengganti di halaman rumah sakit pada Selasa (11/8/2026), guna menegaskan bahwa pemangkasan dan penyesuaian vegetasi sebelumnya tidak berarti mengurangi ruang terbuka hijau. Kegiatan penanaman dipimpin langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, didampingi jajaran direksi dan manajemen RSUD Cibabat.

 

Langkah penataan gerbang depan dan jalur utama dilakukan karena sejumlah pohon besar yang tumbuh di sekitar pintu masuk dinilai menghalangi pandangan bangunan serta menyulitkan akses cepat menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD). Banyak warga yang datang dari luar kota kerap kesulitan mengenali lokasi pintu masuk utama.

 

"RSUD Cibabat merupakan rumah sakit rujukan utama bagi warga Cimahi dan sekitarnya. Akses menuju pelayanan harus terlihat jelas, mudah dikenali, serta memisahkan jalur umum dan jalur gawat darurat secara teratur. Segala penataan ini dilakukan semata demi kemudahan dan keselamatan masyarakat," tegas Ngatiyana.

 

Wali Kota menegaskan bahwa pemangkasan pohon bukan berarti mengurangi luasan ruang hijau. Setiap pohon yang disesuaikan pertumbuhannya akan diganti melalui program penanaman kembali, baik di lingkungan rumah sakit maupun di titik-titik ruang publik lainnya di seluruh Kota Cimahi sebagai bagian dari gerakan penghijauan berkelanjutan.

 

Pada kesempatan penanaman tersebut, Wali Kota memilih pohon durian sebagai jenis tanaman pengganti yang ditanam di halaman depan RSUD Cibabat. Pemilihan jenis ini didasarkan pada pertimbangan bentuk tajuk yang tidak terlalu tinggi sehingga tidak menutupi tampilan bangunan, serta memiliki nilai manfaat ganda — bernilai ekonomis sekaligus bernilai edukatif karena dapat berbuah dalam waktu relatif tidak terlalu lama.

 

Penataan fisik lingkungan ini merupakan bagian dari upaya transformasi menyeluruh yang sedang digalakkan di RSUD Cibabat. Pembenahan tidak hanya menyentuh aspek bangunan dan lingkungan, melainkan juga mencakup peningkatan mutu pelayanan, penyempurnaan tata kelola, hingga penguatan kompetensi sumber daya manusia. Berbagai inovasi pelayanan seperti rawat jalan sore, pembangunan ruang pelayanan baru, serta pembaruan sistem informasi manajemen mulai diterapkan demi meningkatkan kecepatan dan kepuasan pelayanan.

 

"Harapan kami, perubahan yang terjadi tidak hanya terlihat dari bangunan yang semakin rapi dan baik, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Penataan lingkungan ini menjadi awal transformasi RSUD Cibabat menjadi rumah sakit yang modern, nyaman, mudah diakses, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat," pungkas Ngatiyana.

(Ari.M) — Kabiro Bandung Raya / Artha-News — Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat —

Kadisdik Kota Tasikmalaya Ikut Gerak Jalan Sehat HUT RI, Disdik Kota Mendapat Hadiah Utama 1 Unit Sepeda

TASIKMALAYA KOTA, ARTHA-NEWS.COM — Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa di Kota Tasikmalaya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya bersama jajaran dan ribuan warga turut memeriahkan Gerak Jalan Sehat yang digelar Sabtu, 15 Agustus 2026.

 

Kegiatan yang diinisiasi Pemkot Tasikmalaya ini berangkat dari Gedung Creative Center Dadaha dan kembali di titik yang sama. Peserta dilepas langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, S.T., MBA.

 

Ribuan Peserta Padati Jalan

 

Dengan mengenakan kaos merah putih dan atribut kemerdekaan, para peserta dari OPD, sekolah, instansi, BUMN/BUMD, hingga masyarakat umum berjalan sejauh ±5 KM mengelilingi pusat kota.

 

Kadisdik Kota Tasikmalaya, Rojab, terlihat kompak bersama jajaran Disdik Kota, dan didampingi Kabid SD serta Kabid SMP. Semangat nasionalisme dan kebersamaan mewarnai kegiatan pagi itu.

 

"Kegiatan ini bukan hanya olahraga, tapi juga momentum untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan cinta tanah air di dunia pendidikan," ujar Kadisdik di sela kegiatan.

 

Disdik Kota Raih Hadiah Utama

 

Acara semakin meriah dengan pembagian hadiah setelah gerak jalan selesai. Dari sekian banyak hadiah yang disiapkan panitia, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya berhasil memenangkan hadiah utama berupa 1 unit sepeda.

 

Sorak sorai terdengar saat nama perwakilan Disdik Kota disebut sebagai pemenang. Hadiah tersebut diserahkan langsung kepada jajaran Disdik Kota Tasikmalaya.

 

"Alhamdulillah, rezeki Disdik Kota. Ini jadi penyemangat buat kita semua untuk terus bergerak, sehat, dan berkarya untuk pendidikan Kota Tasikmalaya," kata Kadisdik Rojab.

 

Kegiatan ditutup dengan senam bersama dan hiburan rakyat di halaman Gedung Creative Center Dadaha.

 

Pemerintah Kota berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar setiap tahun untuk mempererat silaturahmi antar ASN, pelajar, dan masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan.

Penulis: Jay Kuncir Panjaitan — Staf Redaksi Artha-News

Artha-News — Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

Rencana Rebranding RSUD Cibabat Dipertanyakan, DPRD Cimahi: Mutu Layanan Jauh Lebih Penting dari Sekadar Nama

CIMAHI, ARTHA-NEWS.COM — Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Agung Yudaswari, mempertanyakan urgensi rencana perubahan nama RSUD Cibabat menjadi RSUD Wijaya Mulya yang digagas Pemerintah Kota Cimahi pada Rabu, 22 Juli 2026. Menurutnya, peningkatan mutu pelayanan, profesionalisme tenaga kesehatan, serta kelengkapan sarana dan prasarana jauh lebih mendesak untuk diprioritaskan dibanding sekadar pergantian nama rumah sakit. Hingga saat ini, pihak dewan belum menerima penjelasan resmi maupun dasar pertimbangan yang jelas terkait alasan maupun urgensi langkah perubahan nama tersebut.

 

Pemerintah Kota Cimahi berencana melakukan perubahan nama RSUD Cibabat menjadi RSUD Wijaya Mulya, dengan jaminan bahwa kualitas pelayanan tetap akan berorientasi pada kepentingan terbaik masyarakat. Namun, rencana ini justru memicu pertanyaan dan kekhawatiran dari kalangan dewan karena belum adanya informasi yang disampaikan kepada DPRD sebelum keputusan tersebut diambil. Dewan menilai, perubahan nama yang bersifat strategis seharusnya melibatkan pembahasan bersama dan kajian yang matang, bukan diputuskan sepihak tanpa pemberitahuan kepada lembaga perwakilan rakyat.

 

"Saya tidak memahami urgensi perubahan nama rumah sakit ini. Apa manfaat nyatanya bagi rumah sakit maupun warga ke depannya? Hal inilah yang justru perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik," tegas Agung Yudaswari saat diwawancarai awak media.

 

Ia menegaskan, DPRD sama sekali tidak pernah diberitahukan maupun dilibatkan oleh Pemerintah Kota Cimahi terkait rencana perubahan nama tersebut. "Bahkan rencananya saja kami tidak mengetahui, apalagi makna dan alasan mendasar di balik pergantian nama itu. Padahal RSUD Cibabat adalah aset milik daerah yang pembiayaannya juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga wajar jika dewan ingin mengetahui dasar pertimbangannya," tambahnya.

 

Agung juga menilai nama RSUD Cibabat sudah lama melekat dan dikenal luas sebagai identitas rumah sakit milik Pemerintah Kota Cimahi. Nama tersebut sudah dikenal masyarakat luas maupun pasien dari berbagai daerah di sekitarnya, terlebih rumah sakit ini berlokasi tepat di wilayah Kelurahan Cibabat. Ia pun mengkhawatirkan perubahan nama secara tiba-tiba justru akan menghapus identitas lokal yang sudah dikenal dan dipercaya masyarakat selama puluhan tahun, serta berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan pasien maupun warga yang hendak berobat.

 

Oleh karena itu, DPRD Kota Cimahi meminta Pemerintah Kota Cimahi memberikan penjelasan yang transparan dan terbuka kepada masyarakat sebelum menetapkan perubahan nama tersebut. Dewan juga berharap Pemkot lebih memprioritaskan hal-hal yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, seperti pemenuhan peralatan medis, penambahan tenaga medis, dan perbaikan fasilitas gedung, dibandingkan mengubah nama yang belum tentu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

(Ari.M) 

ARTHA-NEWS - Analisis - Referensi - Tajam - Handal - Akurat -

Pemkab Bandung Usulkan Dua Peraturan untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan

KABUPATEN BANDUNG - Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung tentang penyampaian nota pengantar Bupati Bandung terhadap usulan pembentukan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2025,yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Selasa (23/9/2025).

Dalam sambutannya, Ali Syakieb  menyampaikan dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja, dan Raperda tentang penyertaan modal non permanen berupa pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui BPR Kerta Raharia.

"Raperda pertama yang kami usulkan bertujuan untuk memperkuat permodalan BPR sebagai lembaga keuangan milik daerah. Dengan dukungan modal yang lebih kokoh, kami berharap BPR dapat memperluas layanan perbankan, meningkatkan akses kredit bagi UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara lebih kompetitif dan profesional,” ujar Ali Syakieb.  

Sementara, pada Raperda Penyertaan Modal Non-Permanen dalam bentuk pinjaman dana bergulir melalui BPR Kerta Raharja,ditujukan untuk memberikan alternatif pembiayaan yang mudah dan terjangkau,khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM).

"Skema ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi ketergantungan pada rentenir atau bank emok, serta menciptakan lapangan kerja baru," kata Wakil Bupati Bandung.

Pada kesempatan itu,Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mengatakan bahwa kedua Raperda ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Bandung dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,sejalan dengan visi Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu,Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj.Renie Rahayu Fauzi usia rapat paripurna mengatakan,sebelumnya telah dilakukan pembahasan dan analisis oleh Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), baik dari sisi kajian Investasi,Naskah Akademik,Draf Raperda,sehingga layak untuk dibahas lebih sesuai Peraturan Perundang-undangan. Dan untuk selanjutnya setelah rapat paripurna tadi pembahasan akan dilaksanakan oleh Badan Anggaran.

"Kami pimpinan DPRD mengapresiasi program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bandung ini. Namun tentunya  kami menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah,transparansi,dan akuntabilitas dalam penyertaan modal  maupun dana bergulir ke BPR Kertaraharja dan Lembaga Keuangan Bank," tutur Renie.

Ketua DPRD menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan penambahan modal ini dapat memperkuat operasional BPR, mendukung inklusi keuangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,khususnya pelaku Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah (UMKM). Selain itu dapat  meningkatkan layanan keuangan bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung.

Pada pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung itu, turut dihadiri para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung beserta para  Anggota DPRD Kabupaten Bandung, jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung, Sekda Kabupaten Bandung, para kepala Dinas/Kepala Badan, para camat dan pihak lainnya.

(Redaksi Artha-News)

Artha-News: Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

Arsip Berita: Pemkab Bandung Usulkan Dua Peraturan untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan | Diterbitkan 29 November 2023 | Lokasi: Kabupaten Bandung, Jawa Barat |

Pelatihan Polisi Satuan Bhayangkari: Langkah Fundamental Transformasi Kultural Polri

"KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT "

Polri berupaya mempercepat transformasi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) personilnya. Salah satunya dengan menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Peningkatan Kemampuan Instruktur Polisi Sadar Berkarakter Angkatan 1 Tahun 2025. Pelatihan ini diikuti oleh 50 Polisi terpilih yang berasal dari 10 Polda di Indonesia. 

Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen Pol. Anwar,memimpin upacara pembukaan pelatihan bertempat di Lapangan Mako Resimen IV Pelopor Parang Gombong, Jati Luhur, Purwakarta.

"Kegiatan pelatihan ini berlangsung selama 15 hari kedepan di dua tempat yaitu di Basecamp Bangun Insan Nusantara Pasir Astap, Jati Luhur, Purwakarta dan di Pusmisinter Divhubinter Polri,Tanggerang, Banten. Kegiatan ini merupakan langkah perbaikan strategis Polri untuk meningkatkan kualitas dan masa depan SDM Polri ke depan." Terang Anwar, Kamis (27/11/2025)

Irjen Pol. Anwar menekankan bahwa pelatihan ini berbasis kompetensi, yang berfokus untuk menjadikan polisi yang baik, santun dan rendah hati. Peserta pelatihan diharapkan menjadi fondasi awal sebagai agent multiplier effect. 

Agen-agen ini bertugas menyebarkan dan menanamkan bibit transformasi polisi berkarakter ke seluruh jajaran Polda, dari Sabang sampai Merauke. Para peserta ToT diharapkan mampu mentransfer ilmu,karakter dan jiwa Bhayangkara secara utuh kepada seluruh anggota Polri di Indonesia, sekaligus menjadi jembatan transformasi kultural Polri.

Sejalan dengan semangat transformasi Polri menuju institusi yang modern dan demokratis, Polri berkomitmen untuk mewujudkan sosok polisi harapan masyarakat, yaitu personel yang baik,santun, rendah hati dan mampu menjadi problem solver di tengah masyarakat. 

Tujuan ini diimplementasikan melalui penguatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), di mana fungsi kepolisian ditingkatkan dengan mendorong polisi untuk aktif bersilaturahmi, berkomunikasi,bekerja sama dan berkolaborasi secara intensif dengan masyarakat. Polisi yang mampu "bersodaqoh"dengan cara menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat. 

Sebagai contoh nyata dari perubahan paradigma ini, dalam penanganan unjuk rasa,Polri tidak lagi menempatkan diri sebagai pihak yang hanya melakukan penjagaan atau pengamanan,melainkan fokus pada pelayanan unjuk rasa, memastikan hak warga tersalurkan dengan tertib dan damai, sekaligus menunjukkan wajah institusi yang melayani dan mengayomi.

"Polri saat ini juga dituntut untuk merespons cepat dinamika yang sangat kompleks,baik di tingkat domestik maupun internasional. Berada di tengah tarik-menarik geopolitik global,Polri harus berperan menjaga stabilitas internal, yang merupakan prasyarat utama penguatan ketahanan nasional. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi polisi sadar berkarakter adalah salah satu langkah percepatan Polri untuk merespon kebutuhan reformasi." Urai Irjen Anwar. 

Irjen Pol. Anwar menjelaskan bahwa semua upaya yang dilakukan harus saling terkait dan bertujuan sama, yaitu mewujudkan postur Polri yang ideal, di mana kualitas SDM Polri yang berkarakter kuat menjadi kunci utama keberhasilan transformasi.

Pengembangan kurikulum pembinaan karakter ini merupakan tindak lanjut dari transformasi Polri, yang berpedoman pada hasil riset "Rekonstruksi Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Manusia Indonesia Seutuhnya." Penelitian ini melahirkan tiga pilar utama kecerdasan Spiritual, Intelektual, dan Kultural (SIK) yang menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum pembinaan karakter yang saat ini dilaksanakan pelatihan Angkatan .

1. Secara spesifik,pelatihan yang dibuka hari ini memiliki output untuk mencapai tiga kompetensi kunci yaitu Kompetensi Etik,Kompetensi Teknis dan Kompetensi Leadership, yang akan ditempuh melalui empat tahapan,mulai dari pembentukan dasar dan kepribadian, tahap II ToT instruktur sadar berkarakter, hingga sertifikasi LSP.

"Pembangunan SDM Polri harus dilakukan secara holistik, mendalam dan fundamental. Visi kami di SSDM Polri adalah mewujudkan SDM Polri yang unggul, adaptif dan kolaboratif, yang pada akhirnya bermuara pada penguatan culture (budaya) institusi yang melayani dan mengayomi," tutup Anwar.

Bandung, 27 November 2025

Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar

Arsip Berita: Pelatihan Polisi Satuan Bhayangkari: Langkah Fundamental Transformasi Kultural Polri | Diterbitkan 20 November 2025 | Lokasi: Jawa Barat I

Kang Zudin, sosok di balik lagu pop sunda yang kini mendunia, sukses ciptakan 55 lagu

Artha-News.Com I Di balik maraknya lagu-lagu Pop Sunda yang kini ramai diputar di berbagai platform digital, tersimpan peran penting para pencipta lagu yang kerap luput dari sorotan. Publik umumnya hanya mengenal penyanyi, lirik, dan melodi, tanpa mengetahui siapa sosok yang melahirkan karya tersebut.

Salah satu nama yang patut mendapat perhatian adalah : Muhamad Izudin Rahmat , atau yang lebih dikenal sebagai  Kang Zudin . Komposer asal Sunda ini telah melahirkan sejumlah tembang Pop Sunda hingga Pop Indonesia yang kini banyak dinyanyikan ulang oleh para musisi dan konten kreator.

Beberapa lagu Sunda ciptaannya yang populer di antaranya  “Beurat” ,  yang dipopulerkan Yayan Jatnika, serta “Peurih”  yang dinyanyikan oleh sejumlah penyanyi Sunda, seperti Nining Meida, Nazmi Nadia, Yayan Jatnika, hingga Adryan Damaputra. Lagu-lagu tersebut kembali naik daun seiring banyaknya versi cover di media sosial.

Tak hanya di ranah Pop Sunda, Kang Zudin juga menorehkan prestasi di musik nasional melalui lagu “Bunda” yang dipopulerkan Andika Mahesa (Babang Tamvan) dan sempat viral di berbagai platform.

“Saya bersyukur karya-karya saya bisa diterima masyarakat, khususnya masyarakat Sunda. Saat ini lagu Beurat dan Peurih  kembali hits dan banyak dicover. Itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya,” ujar Kang Zudin kepada media, Sabtu (10/1/2026).

 “Peurih” Menjadi “Pedih”

Terbaru, Kang Zudin menyulap lagu “Peurih” ke dalam versi bahasa Indonesia dengan judul Pedih” , yang merupakan terjemahan langsung dari kata  peurih  dalam bahasa Sunda.

Proses penulisan lirik lagu “Pedih” dilakukan bersama Pojok Musik di bawah pengawasan Kalapas Ciamis  Supariyanto,  Amd.Ip., SH., MH. , serta  Erosyan Freda Adytiwan ,  James P. Tampubolon , dan  Ipan  selaku Kasubsi Register.

“Abdi langsung nulis lirik bahasa Indonesia bari karaoke lagu *Peurih* Yayan Jatnika anu di bahasa- Indonesiakeun,” tutur Kang Zudin.

Hasil adaptasi tersebut sukses memukau para pejabat dan pegawai Lapas Ciamis. Hal itu sekaligus membuktikan kreativitas Kang Zudin yang terus mengalir meski berada dalam keterbatasan ruang.

Tak berhenti di situ, Kang Zudin juga mencatat prestasi luar biasa dengan menciptakan  55 lagu dalam waktu satu bulan  selama berada di Lapas Ciamis.

“Semoga karya-karya ini bisa menjadi bekal untuk persyaratan pembebasan bersyarat tahun ini atau tahun depan,” harap Izudin .

 Terus Berkarya untuk Musik Indonesia

Bagi masyarakat yang penasaran dengan lagu “Pedih”, karya tersebut dapat disaksikan melalui kanal YouTube. Selain itu, Kang Zudin juga secara aktif mengunggah berbagai karya musik lainnya di kanal  KZ Musik Bandung Official .

Di tengah kondisi industri musik Indonesia yang dinilai mulai meredup, Kang Zudin justru terus produktif melahirkan karya-karya baru sebagai bentuk dedikasi terhadap dunia musik.

“Insya Allah saya akan terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Saya mohon dukungan dengan ikut meningkatkan rating YouTube K Z Musik Bandung Official,” pungkasnya. 

Artha-News

Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

 Arsip Berita: Kang Zudin, sosok di balik lagu pop sunda yang kini mendunia | Diterbitkan 20 Juli 2026 | Lokasi: Bandung, Jawa Barat 

Polres Cimahi gelar sosialisasi keselamatan berlalu lintas untuk warga dan pengendara

CIMAHI - Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara di masyarakat,Polres Cimahi melaksanakan kegiatan sosialisasi dan himbauan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat,khususnya generasi muda.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut perintah kasat Lantas Polres Cimahi AKP Yudha Satyo Rahardjo, S.T.K., S.I.K., M.H. yang memerintahkan kepada personilnya untuk memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat pengguna sepeda motor di wilayah hukum Polres Cimahi.

 

Dalam sosialisasi tersebut, personil Satlantas Polres Cimahi menekankan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, antara lain memakai helm berstandar SNI,memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM),serta menghindari balapan liar dan penggunaan ponsel saat berkendara.

“Banyak remaja yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM namun sudah mengendarai motor,bahkan tanpa helm.Ini sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lain,” ujar Kasat Lantas Polres Cimahi AKP Yudha.

Selain itu,Kasat Lantas juga mengingatkan bahaya mengemudi di bawah pengaruh alkohol maupun narkoba serta pentingnya mengecek kondisi kendaraan sebelum digunakan.

Tak hanya memberikan imbauan, kegiatan ini juga menjadi sarana pendekatan humanis antara polisi dan generasi muda.

“Kami ingin menunjukkan bahwa polisi bukan hanya penegak hukum, tetapi juga sahabat masyarakat yang peduli dengan keselamatan dan kesejahteraan warga,” tambah Kasat Lantas.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Polres Cimahi dalam mendukung Kamseltibcar Lantas (Keamanan,Keselamatan,Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas). Ke depan,sosialisasi serupa akan digelar di sekolah-sekolah dan tempat keramaian untuk memperluas jangkauan edukasi.

Dengan pendekatan edukatif dan simpatik,Polres Cimahi berharap generasi muda dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.

Artha-News

Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

*📁 Arsip Berita: Polres Cimahi gelar sosialisasi keselamatan berlalu lintas | Diterbitkan 20 Juli 2026 | Lokasi: Kota Cimahi, Jawa Barat 

Cegak kepala dini: Akses kesehatan warga miskin pasca pemangkasan 19 ribu peserta BPJS di Cimahi

Cimahi – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi langsung bergerak responsif menyikapi penonaktifan massal kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2026. Langkah cepat ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Selasa (10/2/2026) di Ruang Rapat Setda Kota Cimahi, melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Bandung, serta perangkat daerah terkait lainnya.

Penonaktifan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 3/HUK/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2026, sebagai tindak lanjut pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Di Kota Cimahi, data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 19.401 jiwa peserta JKN PBI JK terdampak, meskipun beberapa sumber lokal menyebut angka mendekati 19.356 jiwa.

Secara nasional, penonaktifan ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti perubahan status sosial ekonomi (naik ke desil kesejahteraan lebih tinggi), ketidakpadanan data kependudukan dengan Dukcapil, kepesertaan ganda, serta rotasi kuota untuk mengakomodasi warga desil 1–5 yang lebih membutuhkan namun belum terdaftar sebelumnya.

Menghadapi situasi ini, Pemkot Cimahi tidak tinggal diam. Sebagai respons atas Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 22/KS.01.01/KESRA tentang Tindak Lanjut Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu Terdampak Penonaktifan PBI JK, pemerintah kota membuka mekanisme reakitivasi kepesertaan khusus bagi warga yang masih tergolong miskin atau rentan miskin, terutama mereka yang sedang menjalani perawatan atau pengobatan rutin.

Proses reaktivasi dapat dilakukan dengan membawa:

1. Surat keterangan rawat inap, atau

2. Surat keterangan berobat rutin yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) di rumah sakit, atau pimpinan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP seperti puskesmas).

Pengajuan reaktivasi bisa dilakukan secara langsung di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi pada hari kerja, atau secara daring melalui Dinas Sosial Kota Cimahi. Proses ini bersifat kasus per kasus dan tidak otomatis mencakup seluruh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga.

Bagi warga tidak mampu yang tidak memenuhi kriteria reaktivasi namun tetap membutuhkan layanan kesehatan, Pemkot Cimahi menyediakan skema alternatif melalui kepesertaan PBPU Pemda sesuai Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengimbau seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas, untuk tetap memberikan layanan tanpa penolakan, khususnya dalam kondisi gawat darurat, sesuai ketentuan perundang-undangan. Fasilitas kesehatan juga diminta aktif memberikan informasi serta membantu penerbitan surat keterangan guna mempercepat proses reaktivasi.

Dengan koordinasi lintas sektor yang cepat dan komitmen kuat ini, Pemkot Cimahi menegaskan tekadnya menjaga keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Langkah ini juga memastikan program JKN tetap berjalan tepat sasaran, berkeadilan, dan tidak meninggalkan warga yang rentan di tengah kebijakan pemutakhiran data nasional. Warga terdampak diimbau segera mengurus reaktivasi agar hak berobat tetap terjamin.

 Artha-News: Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

*📁 Arsip Berita: Cegak kepala dini: Akses kesehatan warga miskin pasca pemangkasan 19 ribu peserta BPJS di Cimahi | Diterbitkan 20 Juli 2026 | Wilayah: Kota Cimahi, Jawa Barat | Kategori: Kesehatan & Kebijakan Sosial*