CIMAHI, ARTHA-NEWS — Pemerintah Kota Cimahi meluncurkan inovasi pelayanan publik baru bernama program "Kampung Sosial" guna mempercepat pengentasan masalah kesejahteraan di akar rumput. Sebagai langkah awal, Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup resmi ditunjuk sebagai dua wilayah percontohan perkotaan untuk menguji efektivitas program tersebut.
Langkah taktis ini direalisasikan melalui kemitraan strategis jangka panjang bersama Politeknik Kesejahteraan Sosial, atau Poltekesos Bandung. Nota kesepahaman yang mengikat kedua belah pihak ditandatangani langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dan Direktur Poltekesos Bandung, Suharma, di kawasan Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Akurasi Data Lapangan Jadi Penentu Kebijakan Publik
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menjelaskan bahwa problem klasik perkotaan seperti tingginya angka pengangguran dan keterbatasan akses pendidikan tidak bisa diselesaikan dengan program yang hanya bersandar pada asumsi semata. Oleh karena itu, kolaborasi ini sengaja dibentuk untuk menghasilkan pemetaan data yang jauh lebih faktual, akurat, dan objektif di lapangan sebelum sebuah kebijakan benar-benar dijalankan.
Menurut Ngatiyana, ketepatan data yang dikumpulkan dari warga secara langsung menjadi kunci utama agar program jaminan sosial yang digulirkan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil warga yang selama ini terdampak berbagai masalah kesejahteraan.
“Sinergi antara Pemkot Cimahi dengan akademisi Poltekesos dirancang khusus untuk membongkar akar masalah kesejahteraan masyarakat,” ujar Ngatiyana seusai acara penandatanganan. Ia menambahkan, kehadiran institusi pendidikan tinggi ini sekaligus memperkuat rantai koordinasi penanganan masalah sosial agar program yang berjalan di daerah bisa berjalan selaras dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
Adopsi Inovasi Teknologi Kesejahteraan dalam Tiga Aspek
Sementara itu, Direktur Poltekesos Bandung, Suharma, menyatakan komitmen penuh pihaknya untuk mengawal rantai penanganan isu sosial ini dari hulu ke hilir, mulai dari pendataan hingga evaluasi program berjalan. Poltekesos siap mentransfer berbagai inovasi teknologi intervensi kesejahteraan sosial yang selama ini telah dikembangkan di lingkungan kampus agar dapat diadopsi langsung oleh birokrasi Pemkot Cimahi.
Kemitraan strategis ini nantinya akan berfokus pada tiga aspek intervensi utama yang saling berkaitan. Aspek pertama berkaitan dengan perlindungan dan jaminan sosial, di mana kedua pihak akan bekerja menyempurnakan standar pelayanan baku bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk penguatan perhatian terhadap anak-anak terlantar. Aspek kedua menyasar pemulihan sosial, yaitu upaya mengembalikan keberfungsian sosial warga yang terdampak berbagai masalah kesejahteraan agar mereka bisa kembali produktif dan berperan aktif di lingkungannya. Sementara aspek ketiga adalah penguatan kemandirian masyarakat, melalui pemberian stimulus ekonomi yang disusun berbasis kelompok agar mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan komunitas secara mandiri dan berkelanjutan.
Modernisasi Puskesos Kelurahan dan Pembekalan Petugas
Realisasi program Kampung Sosial di tingkat akar rumput ini juga dibarengi dengan peningkatan kompetensi para Pekerja Sosial Masyarakat melalui serangkaian pelatihan yang diselenggarakan secara berkala. Langkah ini dianggap penting agar proses validasi data dan manajemen pendampingan kasus di tingkat kelurahan berjalan lebih profesional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain peningkatan kemampuan sumber daya manusia, kerja sama ini juga menargetkan penguatan keberadaan dan fungsi Pusat Kesejahteraan Sosial di setiap tingkat kelurahan. Pembentukan dan peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga juga akan didorong lebih cepat, sehingga warga yang membutuhkan bantuan sosial dapat mengaksesnya lebih dekat di lingkungan tempat tinggal mereka.
Melalui dua kelurahan yang menjadi percontohan ini, Pemkot Cimahi berharap dapat menyusun pola penanganan masalah sosial yang efektif sebelum diterapkan secara menyeluruh ke seluruh wilayah kota. Artha-News mencatat bahwa pendekatan berbasis data dan pendampingan terpadu ini menjadi salah satu upaya terpadu pemerintah kota dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari akses pelayanan sosial yang layak.
(Ari.M)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar