Tampilkan postingan dengan label Sumatera Selatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sumatera Selatan. Tampilkan semua postingan

Sabtu, November 14, 2026

Gerakan Tanam PM-AAS, Langkah Nyata Menuju Pertanian Modern dan Produktif

Penrem  044/Gapo, 14 November 2026 - Banyuasin – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus dilakukan melalui transformasi sektor pertanian menuju sistem yang lebih modern dan produktif. Salah satunya diwujudkan melalui Gerakan Tanam Padi PM-AAS (Pertanian Modern–Advanced Agriculture System) yang dilaksanakan di Desa Muara Sugih, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sabtu (14/11/2026).

Danrem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Khabib Mahfud, S.I.P., M.M., turut hadir mendampingi Wakil Menteri Pertanian RI Letjen TNI (Purn) Muhammad Saleh Mustafa bersama jajaran Kementerian Pertanian, TNI, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sektor pertanian.

Gerakan Tanam PM-AAS ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong penerapan teknologi dan sistem pertanian modern guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi pengelolaan lahan pertanian, khususnya di Kabupaten Banyuasin yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Wamentan RI bersama rombongan melaksanakan penanaman benih padi secara langsung menggunakan metode Advanced Agriculture System. Selain itu, dilakukan pula penyerahan bantuan benih padi kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap peningkatan produksi pertanian.

Pada kesempatan tersebut, Wamentan RI juga memberikan dialog dan arahan kepada para Gapoktan serta penyuluh pertanian Kecamatan Tanjung Lago. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab guna menyerap aspirasi, masukan, serta berbagai kendala yang dihadapi petani dalam mengembangkan sektor pertanian.

Kehadiran Danrem 044/Gapo dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Sinergi antara TNI, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, penyuluh, dan para petani menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan program swasembada pangan.

Melalui penerapan sistem pertanian modern PM-AAS, diharapkan proses budidaya padi dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan hasil produksi, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani.

Pewarta : Ardiansyah S.IP

Selasa, Agustus 25, 2026

Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo SH SIK MIK, Melakukan Kunjungan Silaturahmi Ke Pondok Pesantren Qodratullah


Catatan Redaksi: Artikel ini telah diperbarui pada Selasa, 25 Agustus 2026, demi kelengkapan data, penataan navigasi, serta pengoptimalan standar penelusuran dan SEO. Isi fakta berita tetap sah dan tidak mengalami perubahan substansi.

ARTHA-NEWS-Banyuasin - Kapolres Banyuasin, AKBP Ruri Prastowo SH SIK MIK, baru-baru ini melakukan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Qodratullah yang terletak di Langkan Km. 35 Kec Banyuasin III Kab Banyuasin. 

Kedatangan Kapolres disambut hangat oleh Buya H Muhammad Syafiq Hidayatullah AL Hafiz selaku Pimpinan Pondok Pesantren Qodratullah Dalam kesempatan tersebut, AKBP Ruri memanfaatkan momen tersebut untuk memperkenalkan diri dan menjalin hubungan baik dengan pengurus serta santri di Pondok Pesantren Qodratullah.

Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Polri dan Pimpinan Pondok Pesantren, khususnya dalam menghadapi Pilkada 2024 mendatang. Kapolres berharap melalui silaturahmi ini, tercipta kerjasama yang solid untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Banyuasin.

WWW.ARTHA-NEWS.COM Kapolres Banyuasin menekankan pentingnya kolaborasi antara Polri dengan unsur masyarakat dan tokoh agama untuk menciptakan kondusifitas keamanan. Dalam kesempatan ini, beliau juga memberikan sosialisasi kepada para santri mengenai bahaya narkoba serta informasi tentang penerimaan anggota Polri. Pesan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran santri tentang pentingnya menjaga diri dari bahaya narkoba dan memberikan mereka wawasan mengenai peluang bergabung dengan institusi kepolisian.

Buya H Muhammad Syafiq Hidayatullah AL Hafiz  sebagai pimpinan Pondok Pesantren Qodratullah, mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaan atas kunjungan Kapolres. "Selamat datang Kapolres Banyuasin yang baru. Kami merasa terhormat atas kunjungan silaturahmi ini. Kami dari Pondok Pesantren Qodratullah berkomitmen untuk bersama-sama menjaga kondusifitas di wilayah Kabupaten Banyuasin," ujarnya.

Beliau juga menambahkan bahwa hingga saat ini, Pondok Pesantren Qodratullah dan lingkungan sekitarnya berada dalam keadaan aman dan kondusif tanpa adanya konflik besar. Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pihak kepolisian dan komunitas pesantren, serta mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban yang lebih baik di wilayah Banyuasin.

Dengan adanya silaturahmi ini, diharapkan hubungan antara Polri dan Pondok Pesantren Qodratullah semakin erat, sehingga kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dapat terwujud dengan baik.

Dalam silaturahmi tersebut, Kapolres Banyuasin juga ditemani oleh Timnya yakni, AKP Yudhi Cahyono SH selaku Kasat Binmas Polres Banyuasin, AKP Vetria Sukri selaku Kasat Samapta Polres Banyuasin, Iptu Harmoko SH MH selaku Kapolsek  pangkala balai beserta anggota.

(Sudirlam)

Selasa, Juli 21, 2026

JAM-Pidum Prof. Dr. Asna Nasr Menyelesaikan Pengajuan Restorative Justice Polda Terkait Penyambayaan di Nias Selatan


Arthanews-Jakarta - Kamis 18 Juli 2024, Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 1 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif.

Adapun salah satunya perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap Tersangka Samosikha Buulolo alias Ama Kiri dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Kronologi bermula saat Saksi Korban Anolosa Nehe alias Ama Segar hendak pulang ke rumahnya yang berada di Desa Hilifalawu, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan dengan berjalan kaki. Kemudian dipertengahan jalan, Tersangka Samosikha Buulolo alias Ama Kiri menghampiri saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan menawarkan tumpangan, namun saksi korban menolak lalu tersangka tetap menawarkan tumpangan kepada saksi korban sampai akhirnya saksi korban menerima tawaran tersebut dan saksi korban pulang bersama tersangka.

Menurut keterangan, saat ditengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan dekat gereja Katolik di Desa Hilifalawu, bisa Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, tersangka dan korban harus turun dari motor dan mendorong sepeda motor tersebut karena jalan yang menanjak kemudian tiba-tiba sepeda motor Tersangka jatuh menimpa kaki tersangka. 
Kemudian Tersangka Samosikha Buulolo alias Ama Kiri merasa emosi kepada saksi korban, lalu seketika itu tersangka langsung mendorong dada saksi korban menggunakan kedua tangannya dan saksi korban terjatuh ke dalam selokan/parit hingga pipi atas sebelah kiri saksi korban mengenai pinggir beton selokan/parit. 
Lalu, saksi korban keluar dari dalam selokan/parit dan berdiri dipinggir atas selokan/parit tersebut dan tersangka kembali menghampiri saksi korban dan mendorong dada saksi korban untuk kedua kalinya dengan menggunakan kedua tangan tersangka, sehingga saksi korban jatuh dan terguling sebanyak  dua kali di jalan tanah yang berbatu kerikil sampai melukai dagu saksi korban, lalu gulingan badan saksi korban berhenti membentur tumpukan kayu balok dan mengenai pipi sebelah kanan dekat mata saksi korban.

Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Dr. Rabani M. Halawa, S.H., M.H. serta Kepala Seksi Pidum Arjuna Simanullang, S.H. beserta Jaksa Fasilitator Yafila Kania Irianto, S.H. menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.

Dalam proses perdamaian, tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban. Setelah itu, korban menerima permintaan maaf dari tersangka dan juga meminta agar proses hukum yang sedang dijalani oleh Tersangka dihentikan. Selain itu, tersangka juga sudah membayar biaya pengobatan  kepada korban sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Kepala Kejaksaan Sumatera Utara Idianto, S.H., M.H. sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mengajukan permohonan kepada JAM-Pidum dan permohonan tersebut disetujui dalam ekspose Restorative Justice yang digelar pada Kamis, 18 Juli 2024.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:.

✓• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
✓• Tersangka belum pernah dihukum;
✓• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
✓•Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
✓•Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
✓• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
å Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
å Pertimbangan sosiologis;
✓• Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAGUNG RI 

(Sudirlam)
(Redaksi Artha‑News)
Artha‑News: Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

Arsip Berita: JAM-Pidum Prof. Dr. Asna Nasr Menyelesaikan Pengajuan Restorative Justice Polda Terkait Penyambayaan di Nias Selatan | Tanggal Kejadian: 18 Juli 2024 | Terakhir Diperbarui: 21 Juli 2026 | Lokasi: Sumatera Utara |

Jumat, November 07, 2025

Korem 044/Gapo Terima Kunjungan Tim Itjenad Dalam Rangka Pengawasan Optimasi Lahan TA. 2025

Palembang - WWW.ARTHA.NEWS.com I Penrem 044/Gapo, 7 November 2025 Palembang – Bertempat di aula Makorem 044/Gapo Jl. Jenderal Sudirman Km. 4 Kota Palembang, Korem 044/Garuda Dempo menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal Angkatan Darat dalam rangka melaksanakan pengawasan program Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2025,Jumat (7/11/2025).

Kunjungan Tim Itjenad yang dipimpin oleh Brigjen TNI Joni Pardede tersebut disambut langsung oleh Komandan Korem 044/Gapo Brigjen TNI Adri Koesdyanto,beserta para Kasi Korem,Dandim jajaran,dan unsur staf terkait.

Dalam sambutannya,Danrem 044/Gapo menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Itjenad dan menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan kehormatan sekaligus momentum penting bagi Korem 044/Gapo dalam mengevaluasi pelaksanaan program optimasi lahan yang sedang berjalan di wilayah jajarannya.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, program optimasi lahan merupakan salah satu upaya nyata TNI Angkatan Darat dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional.Melalui OPLA, kita berusaha meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam sangat besar,” ujar Danrem.

Lebih lanjut Danrem menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, Korem 044/Gapo bersama satuan jajaran terus bersinergi dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, serta kelompok tani guna memastikan program optimasi lahan berjalan efektif,efisien,serta tepat sasaran.

“Kami juga senantiasa memperhatikan aspek teknis, administrasi, dan akuntabilitas agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Danrem juga menyoroti berbagai kendala di lapangan seperti kondisi tanah,sistem irigasi,dan faktor cuaca.Namun demikian, ia optimistis bahwa dengan adanya pengawasan, pembinaan, dan arahan langsung dari Inspektorat Jenderal Angkatan Darat, seluruh permasalahan dapat diatasi sehingga hasil yang dicapai ke depan akan semakin baik.

Kegiatan pengawasan oleh Tim Itjenad ini juga diisi dengan paparan dari Dandim 0402/OKI,Dandim 0404/ME,serta paparan mekanisme swakelola oleh Kolonel CKE Yanuar Kurniawan,yang dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi oleh tim pengawas.

Dalam arahannya,Brigjen TNI Joni Pardede menyampaikan bahwa pengawasan ini bukan semata mencari kekurangan,melainkan untuk memastikan seluruh kegiatan program optimasi lahan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tujuan pengawasan ini adalah untuk memperkuat komitmen kita terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas,dan efektivitas pelaksanaan program TNI AD di bidang ketahanan pangan,” ungkapnya.

Kegiatan berlangsung dengan tertib, penuh keakraban,dan diakhiri dengan sesi diskusi serta tanya jawab antara Tim Itjenad dan jajaran Korem 044/Gapo.

Dengan adanya kunjungan dan pengawasan ini,diharapkan program Optimasi Lahan TA.2025 di wilayah Korem 044/Gapo dapat berjalan semakin optimal,terukur,dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta ketahanan pangan nasional.


penulis : Ardiansyah S.IP

Senin, Februari 10, 2025

DPW PWDPI Sumsel Gelar Rapat Perdana: Susun Program untuk Penguatan Organisasi

ArthaNews-PALEMBANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Sumatera Selatan menggelar rapat perdana di sekretariatnya pada Senin (10/2) pukul 15.00 WIB. Rapat ini mengusung tema Menyampaikan Ide dan Gagasan untuk Program DPW PWDPI Sumsel sebagai langkah awal dalam memperkuat organisasi dan merancang program kerja yang lebih terstruktur.
Ketua DPW PWDPI Sumsel, Desri Nago, menyampaikan bahwa rapat internal akan rutin diadakan setiap tanggal 10 di awal bulan sebagai upaya meningkatkan koordinasi organisasi. Selain itu, pihaknya berencana membagikan seragam kepada pengurus dan anggota untuk meningkatkan solidaritas.
Dari bidang humas,Juanda menegaskan pentingnya memperkenalkan organisasi kepada berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, swasta,serta sekolah-sekolah. Ia juga menginisiasi program edukasi serta audiensi dengan instansi terkait untuk memperkuat eksistensi PWDPI di Sumatera Selatan,khususnya dalam mendukung perkembangan media di desa-desa.

Sementara itu,bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) yang dikomandoi Susanto melaporkan bahwa saat ini jumlah anggota DPW PWDPI Sumsel telah mencapai 80 orang.
Di bidang pariwisata, Ervina mengajukan rencana pembentukan koperasi bagi anggota. Koperasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan wartawan agar memiliki akses pinjaman yang lebih mudah dan mendukung kebutuhan ekonomi mereka.

WWW.ARTHA-NEWS.COM Dari bidang Event Organizer (EO), Ardiansyah menyampaikan persiapan pelantikan pengurus dan anggota DPW PWDPI Sumsel.Selain itu, setiap kegiatan organisasi akan dikombinasikan dengan unsur seni dan budaya daerah untuk menjaga kearifan lokal.

Bidang hukum dan advokasi,yang diwakili oleh Pito Soge, menegaskan komitmennya dalam mendampingi wartawan yang menghadapi permasalahan hukum dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Sementara itu, Wakil Ketua II,Hariyono, menyatakan siap mendukung penuh berbagai program organisasi.Ia juga menyoroti rencana penguatan bidang keagamaan melalui program Safari Kerohanian menjelang hari-hari besar Islam.

Rapat perdana DPW PWDPI Sumsel ini menjadi tonggak awal dalam memperkuat peran organisasi di Sumatera Selatan. Dengan program yang telah dirancang, PWDPI Sumsel berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia pers dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

“Kami ingin menjadikan DPW PWDPI Sumsel sebagai organisasi yang solid, berdaya, dan mampu melindungi serta memberdayakan wartawan di daerah ini,” ujar Ketua DPW PWDPI Sumsel, Desri Nago.

Rapat ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjalankan program yang telah dirancang dengan maksimal, demi kemajuan organisasi dan kesejahteraan para anggota.

Penulis : ARDIANSYAH S.IP

Kamis, Desember 12, 2024

*DPW PWDPI SUMSEL di Kunjungi Bakesbangpol Provinsi Sumatera Selatan*

palembang. ARTHA-NEWS.com Palembang - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol ) Provinsi Sumatera Selatan mengunjungi Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Sumatera Selatan (Sumsel) di Jalan Tanjung Barangan Kelurahan Bukit Baru Palembang pada hari Kamis (12/12/2024) sekira pukul 11.00 Wib.
Kedatanngan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sumatera Selatan ke Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Sumatera Selatan (Sumsel) ni dalam rangka untuk menjalin tali silaturahmi dan sinergitas dengan Insan Pers sebagai mitra kerja dan juga untuk memverivikasi ke beradaan  sekretariat DPW PWDPI Sumsel.

Kedatangan mereka disambut oleh Desri Nago SH ketua DPW PWDPI Sumsel yang di Wakili oleh Karman, SH Wakil Ketua I serta didampingi Rosa Rosmila, SE Sekretaris DPW PWDPI Sumsel., Susanto Kabid OKK serta bersama anggota DPW PWDPI Sumsel.
Desri Nago SH ketua DPW PWDPI Sumsel yang di Wakili oleh Karman, SH Wakil Ketua I mengatakan mengucapkan terimakasih kepada  Kesbangpol Provinsi Sumsel yang telah mengunjungi Sekretariat DPW PWDPI Sumsel dalam rangka Verifikasi Sekretariat DPW PWDPI Sumsel , dan ia berharap semoga kemitraan dan sinergitas antara Kesbangpol dan DPW PWDPI Sumsel dapat terus terbina dengan baik.

Setelah melakukan perbincangan dalam mempererat silaturahmi dan sinergitas antara DPW PWDPI dengan Bakesbangpol Provinsi Sumsel dan sebelum pulang, rombongan Kesbangpol melakukan Poto besama di depan Sekretariat DPW PWDPI Sumsel.

Penulis : ARDIANSYAH S.IP

Senin, Desember 02, 2024

BEM Fakultas Hukum Universitas Malahayati Sukses Menyelenggarakan Focus Grup Discussion - II

Palembang WWW.ARTHA-NEWS.com
Gubernur Fakultas Hukum ( Aji Bagas Pratama ) menyatakan bahwasanya "BEM Fakultas Hukum melihat tingginya rasa apatis mahasiswa terhadap situasi objektif daerah sampai dengan tingkat nasional,membuat hilangnya tingkat kritis mahasiswa, hal ini membuat dampak bahwasanya mahasiswa bukan lagi sebagai kontroling kebijakan - kebijakan yang meresahkan, tapi justru hanya sebai penonton belaka. 
Maka dari itu,BEM Fakultas Hukum dalam momen Dies Natalis Ke-9 ini menginisiasi FGD sebagai sarana pendiskusian guna membangkitkan jiwa kritis mahasiswa". 30/11/2024

Dalam sambutanya,Dekan Fakultas Hukum Universitas Malahayati (Aditia Arief Firmanto, S.H., M.H) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BEM Fakultas Hukum atas upaya-upaya membangun ruang-ruang pendiskusian didalam Fakultas Hukum Universitas Malahayati. 30/11/2024
Risky Ageng Hadi Prayoga (Ketua Pelaksana) melaporkan FGD-II ini di ikuti 431 Peserta mulai dari internal Fakultas Hukum, sampai dengan tamu undangan lainnya. FGD jilid II ini mengangkat tema "Harapan Kawula Muda Dalam Menyambut Pemimpin Provinsi Lampung Yang Baru. Adapun Focus Grup Discussion - II (FGD) ini di moderatori oleh (Prasetio Agung Wibowo) salah satu mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2022 yang aktif dalam mengkritisi situasi objektif kedaerahan maupun nasional. 30/11/2024

Aji Bagas Pratama (Gubernur Fakultas Hukum) dalam closing steatment nya mengungkapkan, "dalam moment pasca pilkada serentak ini, adalah hal yang menjadi dasar pengambilan tema FGD -II, adapun narasumber pendiskusian ada 5 tokoh, Wahrul Fauzi Silalahi, S.H (DPRD Lampung Fraksi Gerindra),Tubagus .M. Nassarudin, S.H.,M.H (Akademisi Fakultas Hukum UNMAL), Fuad Abdulgani, S.Sos., M.A (Pengamat Politik), Kristina Tia Ayu, S.E., S.H (SP Sebay Lampung), dan Dafid Novian Mastur, S.Sos (PC -PMII Bandar Lampung)". 30/11/2024

Output dari pendiskusian ini adalah evaluasi gubernur lampung sebelumnya, evaluasi tingginya tingkat golput, dan yang paling penting tersampaikanya harapan-harapan kawula muda yang ada di provinsi lampung 

Penulis : ARDIANSYAH S.IP

Minggu, November 03, 2024

Silahturahmi Temu-ramah pengurus DPD AKPERSI Sumsel dengan Ketua DPD APDESI Sumsel

PALEMBANG – Silahturahmi temu ramah pengurus AKPERSI (Assosiasi Keluarga Pers Indonesia) DPD Sumsel dengan APDESI (Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia) di kediaman rumah Ketua DPD APDESI Provinsi Sumsel, Mulyanto S.Ag beralamatkan di Desa Talang Balai Muara Enim. Temu ramah ini disambut dengan ramah-tamah oleh Ketua DPD APDESI Provinsi Sumsel kehadiran dari DPD AKPERSI Provinsi Sumsel.
Mengenai Pilkada jatuh pada (27/11) mendatang di bulan November ini. Kerterlibatan para Kades-Kades di Provinsi Sumsel Mulyanto S.ag mengatakan, bahwa APDESI untuk mengawal Pilkada ini. Tujuan, agar tidak ada intervensi dan berlangsungnya Pilkada 2024 ini, situasi menjadi suasana kondusif dan nyaman demi kepentingan masyarakat.

Ketua DPD APDESI Provinsi Sumsel Mulyanto S.ag

“Seluruh Kepala desa yang tergabung di Organisasi APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) adalah, sebagai Tokoh masyarakat berdasarkan UUD 1945 ditengah-tengah masyarakat, dan tidak semua Kepala desa mengerti hukum,” ujarnya dalam pers rilisnya, Sabtu (2/11/2024) sore.

Dalam hal ini disini kita mempertegas bukan diatur oleh partai tetapi Kepala desa di atur oleh undang-undang nomor 6 Tahun 2014 dan direvisi menjadi turunan undang-undang nomor 3 Tahun 2024.

“Kami tidak diatur oleh partai politik di pesta demokrasi ini, akan tetapi keberadaan kami mengawal visi dan misi para calon kepala daerah baik mulai dari calon Gubernur, Bupati, dan Walikota demi kepentingan masyarakat,” jelas Ketua DPD APDESI Provinsi Sumsel.

Menanggapi dari yang disampaikan oleh bapak Mulyanto S.Ag aturan keberadaan seluruh Kepala desa yang tergabung di APDESI, Ketua AKPERSI DPD Provinsi Sumsel Ari Gunawan C.IJ mengatakan, sangat puas, jelas, dan secara paparan keberadaan kepala desa adanya Pilkada 2024 ini sempat beredar adanya para kades tergabung di organisasi APDESI Provinsi Sumsel khususnya.

Dalam hal ini menyimpulkan secara otomatis. “Saya menanggapi, sangat jelas dan puas apa yang disampaikan oleh bapak Mulyanto S.ag mengenai keberadaan kepala desa Pilkada 2024 untuk mengawal bukan diatu oleh Partai politik,” ungkap Ari.

Kembali dari DPD APDESI Sumsel, sesuai harapan. Momen Pilkada 2024 damai dan suasana kondusif untuk kepentingan masyarakat. “Dan hadirnya kami di APDESI adalah, organisasi profesi,” tutup Mulyanto selaku Ketua DPD APDESI Provinsi Sumsel.


Source: DPD AKPERSI Sumsel

Rabu, Agustus 21, 2024

Arthanews-Dipimpin Komandan Kontingen, Atlet Jabar Ziarah ke Makam Cut Nyak Dien

WWW.ARTHA-NEWS.COM Salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21 yakni Aceh memiliki kedekatan tersendiri dengan juara bertahan Jawa Barat. Baik secara emosional maupun dari aspek sosial, budaya, hingga sejarah.
Tanah Pasundan menjadi rumah peristirahatan terakhir bagi pahlawan nasional asal Bumi Serambi Mekkah yakni Cut Nyak Dhien. Pahlawan nasional yang lahir di Aceh Besar pada 12 Mei 1848 itu menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di Kabupaten Sumedang pada 6 November 1908 di usia 60 tahun.

Makam Cut Nyak Dhien di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan, sempat diwacanakan dipindahkan namun ditolak masyarakat Sumedang yang sudah sangat dekat dengan sang pahlawan yang mereka kenal sebagai Ibu Perbu atau Ibu Suci ini. Akhirnya, makam diresmikan pada 7 Desember 1987 usai dilakukan pemugaran oleh Gubernur Aceh saat itu, Ibrahim Hasan.

Menjelang perhelatan PON XXI, para atlet Jabar melakukan ziarah ke makam Cut Nyak Dien sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional asal Aceh tersebut. Dipimpin langsung Komandan Kontingen PON XXI Jabar, Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, Ketua Umum KONI Jabar M. Budiana, serta jajaran pimpinan kontingen, para atlet mendoakan dan melakukan tabur bunga di makam pahlawan nasional asal Bumi Serambi Mekah tersebut.

Atlet Rugby Jabar, Sukarma mengaku jika ikatan emosional antara Jabar dan Aceh sudah terbentuk dari lama. Untuk itu, ziarah ke makam Cut Nyak Dien dilakukan sebagai penghormatan bagi jasa-jasa pahlawan asal Aceh tersebut.

"Kami dari tim Rugby Jabar berziarah ke makam Cut Nyak Dien untuk menghormati jasa beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan. Apalagi beliau asal Aceh, tempat cabang olahraga rugby dipertandingkan di PON XXI sehingga kami berharap ikatam emosional dan semangatnya menular kepada kami untuk berjuang meraih medali emas dan mendukung pencapaian Jabar Hattrick," kata Sukarma.

Hal senada diungkapkan atlet sepakbola putri, Tia Darti Septiawati saat ditemui di sela-sela ziarah di makam Cut Nyak Dien. Bagi dirinya dan teman-teman satu tim di sepakbola putri, perjuangan Cut Nyak Dien dalam memperjuangkan kemerdekaan patut dicontoh.

"Kami pun akan berjuang untuk mencetak sejarah di ajang PON XXI dengan meraih medali emas sekaligus mendukung target Jabar Hattrick. Melalui ziarah di makam pahlawan Cut Nyak Dien, semoga semangat perjuangan Cut Nyak Dien bisa tertular kepada kami,"  kata Tia.

Sementara Camat Sumedang Selatan, Marlina mengaku bangga dan senang dengan kehadiran Kapolda Jabar, Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, Ketua Umum KONI Jabar, M. Budiana dan jajaran, serta atlet-atlet Jabar yang akan berjuang di PON XXI untuk berziarah ke makam Cut Nyak Dien. Terlebih dirinya berasal dari Aceh dan mengabdi di Tanah Pasundan sebagai Camat Sumedang Selatan.

"Antara Aceh dan Jabar ini sudah ada keterikatan kekeluargaan sejak dulu, sejak Cut Nyak Dien masih ada. Ziarah ke makam  Cut Nyak Dien pun menjadi ikhtiar agar apa yanv dicita-citakan dan diinginkan kita semua pada POan XXI tercapai yakni Jabar Hattrick. Pak Kapolda sebagai Komandan Kontingen, Pak Ketua Umum KONI Jabar dan jajaran, serta para atlet yang akan berjuang di PON XXI baik di Aceh maupun Sumut, selalu sehat, diberi kelancaran dan kemudahan, serta mendapatkan hasil terbaik," kata Marlina.

Seperti diketahui, Jabar akan mempertaruhkan supremasi prestasi juara umum PON dua kali berturut-turut pada gelaran PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara. Berkekuatan 1.200-an atlet yang akan bertanding di 80-an cabang olahraga, kontingen Jabar akan dipimpin Kapolda Jabar Irjen Pol. Akhmad Wiyagus untuk mencetak hattrick juara umum PON. ***

Selasa, Agustus 20, 2024

Rakor Percepatan Penambahan Areal Tanam Digelar Di Korem 044/Gapo, Irjen Kementan : Jangan Ada Masalah Di Tingkat Bawah

WWW ARTHA-NEWS.com Penrem 044/Gapo, 20 Agustus 2024 Palembang – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir, S.Sos., M.M mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penambahan Areal Tanam, di Aula Makorem 044/Gapo Jl. Jenderal Sudirman Km. 4 Kota Palembang, Selasa (20/8/2024).
Pada Rakor tersebut Kadistan Prov. Sumsel Bapak Bambang Pramono memaparkan target kegiatan, realisasi di lapangan, kendala yang dihadapi serta solusi untuk mencapai target tersebut. 

“Target Prov. Sumsel, 75.162 Ha, yang sudah direalisasikan SPK nya sejumlah 72.993 Ha yang terdiri dari 5 kabupaten,” katanya.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan berupaya mengejar target tiga kegiatan PAT yaitu Opla, Pompanisasi dan Padi Gogo.

Pada kesempatan yang sama, Danrem 044/Gapo mengungkap Prov. Sumsel telah dapat meningkatkan IP 200 menjadi IP 300.
“Sudah banyak permasalahan di lapangan yang kita hadapi, kita berjibaku bersama, masih ada waktu untuk kita menyelesaikan tugas yang dipikulkan kepada kita bersama. Kita mempunyai tugas sama, dengan fungsi masing-masing. Dengan bersinergi tugas ini dapat kita selesaikan,” kata Danrem.

“Waktu yang ada dioptimalkan sehingga dapat mengejar ketertinggalan. Dengan semangat kita bersama menyejahterakan rakyat dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.” tegasnya.

Irjen Kementan Bapak Komjen Pol Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H mengatakan pada Rakor, “Masyarakat memerlukan kehadiran kita, jangan dibebankan, masyarakat kita bantu,”.

“Kendala yang ada jangan disimpan, buka sama-sama, cari solusi agar bisa berjalan,” pesannya.

“Percepatan Penambahan Areal Tanam, jangan ada masalah di tingkat bawah.” tutupnya.

Penulis : ARDIANSYAH S.IP

Selasa, Agustus 13, 2024

Oknum Kabid PTK Disdik Sumsel Inisial E Diduga Membangkang dan Diduga Lakukan Pungli

Arthanews-Palembang-Gerakan Aktivis Advokat Cinta Tanah Air (GAACTI) Desri Nago, SH didampingi advokat Philipus Pito Sogen. S.H, Advokat Asbi,SH menggelar konfrensi pers di Kantor Hukum Desri Nago, SH dan rekan-rekan, Senin (12/8/2024).
Desri Nago SH, mengatakan, hari ini tanggal 12 Agustus 2024 Aktivis Advokat Cinta Tanah Air dikantor advokat Desri nago dan rekan menyoroti Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, terkait sebuah kewenangan dan kebijakan yang dilakukan dengan prosedur yang benar menurut pandangan kami untuk surat pelaksana tugas jabatan yang mengalami kekosongan, yang diduduki berkonsultasi bersama mereka yang mempunyai kewenangan, dari pengusulannya ada tahapannya. 

"Kita tahu diknas provinsi Sumsel, ada definitif, PLH ada Kabid Kabid.Terkait Plt kepala sekolah ada syarat tertentu. Tentu ada pengusulan diantara internal Kabid yang mempunyai wewenang. Ada SK untuk menjabat kepala sekolah, sudah ditandatangani untuk beberapa sekolah SMA dan SMK di Sumsel," ujarnya. 

WWW.ARTHA-NEWS.COM Desri menuturkan,diduga ada unsur ketidakpatuhan, unsur kebencian, unsur materi. SK yang sudah ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan denitif, sudah diketahui PLH, itu tidak diindahkan oleh Kabid PTK inisial E. Kalau sudah ditandatangani harusnya diindahkan, harus ada pengeluaran nomor surat, sedangkan sudah ada SK nya untuk kepsek itu. 
"Dugaan adanya Unsur Kebencian dan Pembangkangan kepada Pimpinan 
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Difinitif dan PLH terkait 
Usulan tanggal 05 Juli 2024 mengusulkan Surat Keputusan (SK) kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terkait beberapa SK PLT Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK), setelah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera. Di diknas Sumsel ini ada kadis defenitif, ada PLH, ada Kabid. Jadi ada beberapa matahari," bebernya.

"Mengapa Kabid tidak mengeluarkan nomor surat?Menurut kami, ada unsur kebencian diduga oleh Kabid PTK Diknas Sumsel Inisial E. Padahal SK sudah dinota dinas PLH diknas Sumsel, sebelum ditandatangani kadis defenitif provinsi," tegasnya. 

Desri menjelaskan, tuntutan dan sikap GAACTI atas isu tersebut  :Agar Pj. Gubernur Sumatera Selatan MENCOPOT Bidang PTK pada 
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian, agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memberikan 
Sanksi dan Mengevaluasi Jabatan Bidang PTK. Agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan segera Memberikan Nomor SK Plt Kepala-Kepala Sekolah SMA dan SMK.

Isue kedua,  usut Tuntas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh
Bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera yang menangani urusan  Guru di setiap tahunnya ada ± 13.000 guru terkait Surat Penetapan Angka  Kredit (PAK) yang terindikasi dijadikan Lahan Pungutan Liar (Pungli) diduga 1 (satu) set sebesar Rp. 500.000,-.Kalau dikalkulasikan sekiranya dalam perbulan terdapat 1.100 guru yang  mengajukan Surat Pengajuan Angka Kredit dikalikan selama 3 (tiga) tahun.  Anggap saja terdapat 1.500 Guru yang mengajukan PAK berarti Hasil yang 
diterima oleh Bidang PTK sebesar 1.500 x Rp. 500.000,- = ± Rp. 750.000.000,-. Diduga Bidang PTK berdasarkan Rekam Jejak pernah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Pihak Polda Sumatera Selatan terkait Sertifikasi Guru pada tahun 2018 yang sempat Viral dan dilakukan Penahanan oleh Polda Sumatera Selatan.

"Kami soroti mengapa oknum Kabid PTK Diknas Sumsel ini tidak mau mengeluarkan nomor surat untuk SK Plt Kepsek SMAN dan SMKN. Ini jelas ada pembangkangan.Kami soroti, seandainya kepsek ini mereka menggugat di PTUN.SK berbunyi memerintahkan kepsek SMA dan SMK di Sumsel, oknum Kabid PTK tidak mau mengeluarkan nomor surat. SK sudah ditandangani defenitif kepala dinas Pendidikan Sumsel, PLH kadis. Jadi menghambat proses administrasi di pemerintahan," paparnya. 

"Terkait persoalan ini Kita akan aksi di Kejati Sumsel, Disdik Sumsel, dan  pemprov Sumsel. Selain itu, kita juga akan melapor ke Kemendikbud, Kejagung RI," pungkasnya. (Ardi)

Penulis : ARDIANSYAH S.IP

Selasa, Juli 16, 2024

POSE RI Desak Bupati OI Copot PJ dan Mantan Kepala Desa Ibul Besar 2, Diduga Bersikap Arogan terhadap Warga

WWW.ARTHA-NEWS.com OGAN ILIR– PJ Kepala Desa Ibul Besar 2, Indah, S.T, dan Mantan Kepala Desa Ibul Besar 2, Basirun, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, diduga bersikap arogan dan berkata kasar terhadap salah satu warga mereka, SMD, saat menanyakan terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kejadian ini diungkapkan oleh Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (LSM-POSE RI), Desri Nago, SH, didampingi beberapa advokat, dalam konferensi pers di Kantor Hukum Desri Nago, SH dan rekan-rekan pada Senin (15/7/2024).
Desri Nago menyatakan kekecewaannya atas kepemimpinan PJ Kades Indah dan mantan Kades Basirun, yang bersikap kasar kepada warganya yang menanyakan bantuan sosial beras 10 kg.

"Sejak tahun 1997 kami tinggal di Desa Ibul Besar 2 ini, dekat Palembang. Pemerintah menggalakkan bantuan untuk masyarakat melalui kepala desa. Namun, saat ibu saya menanyakan tentang bantuan beras BPNT, PJ Kades Indah dan suaminya, mantan Kades Basirun, bersikap arogan dan kasar," ujar Desri.

Desri menjelaskan bahwa saat bulan puasa, ibunya menanyakan bantuan beras BPNT di kantor desa. 

"Basirun menjawab dengan kasar, begitu juga Indah. Kami tidak pernah meminta bantuan beras itu, namun ibuku hanya ingin tahu terkait bantuan tersebut. Tindakan mereka tidak layak untuk seorang pemimpin," tambahnya.

Desri juga menyatakan bahwa tindakan PJ Kades dan mantan Kades ini sudah melampaui batas dan tidak bisa diterima. 

"Kami akan meminta Bupati untuk mencopot mereka. Ada saksi perangkat desa yang melihat tindakan tidak pantas ini. Kami menduga ada unsur KKN dan tindakan semena-mena terhadap masyarakat kecil," tegas Desri.

Advokat Philipus Pito Sogen, S.H, yang juga hadir dalam konferensi pers, menambahkan bahwa ibu dari Desri hanya ingin memastikan apakah namanya masih terdata sebagai penerima bantuan beras. 

"Namun, respons dari PJ Kades dan mantan Kades sangat arogan. Seharusnya mereka melayani masyarakat dengan ramah," katanya.

Advokat Ilham Wahyudin, SH, dari Kantor Hukum Desri Nago dan rekan, juga menyampaikan somasi terbuka kepada PJ Kades Ibul Besar 2 untuk mengklarifikasi permasalahan bantuan beras tersebut dalam waktu 7 hari.

"Jika tidak diindahkan, kami akan menindaklanjuti masalah ini melalui jalur hukum yang berlaku," pungkasnya.

Sikap arogan dan kasar dari PJ Kades dan mantan Kades ini menjadi sorotan dan menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk LSM dan tim advokat yang mendampingi warga yang merasa dirugikan.

Masyarakat Desa Ibul Besar 2 berharap agar kejadian serupa tidak terulang dan ada tindakan tegas dari pihak berwenang.

Penulis: ARDIANSYAH

Kamis, Juli 11, 2024

LSM POSE RI Gelar Aksi Damai Mendesak Kejati Sumsel Memeriksa Diskominfo Muba Atas Dugaan Korupsi Proyek Fiktif Pengadaan Internet Publik

WWW.ARTHA-NEWS.com PALEMBANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan berjanji akan menindaklanjuti laporan LSM POSE RI terkait dugaan korupsi proyek fiktif pengadaan internet publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Musi Banyuasin.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Kasi Penegakan Hukum Vanny Yulia Eka Sari SH MH melalui staf fungsional Okhmadyanto ketika menerima perwakilan massa unjuk rasa dari LSM POSE RI, Rabu 10 Juli 2024.
Berita ini juda sudah tayang di youtube : 
https://youtu.be/h56ShsIWVSY?si=ykAoqK9_s_-zRrha

"Kami akan segera menyampaikan laporan ini kepada pimpinan dalam hal ini Kasi Penegakan Hukum, semoga ditindaklanjuti sesuai harapan," ujarnya.

Diketahui LSM POSE RI menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan internet publik di 10 titik dalam wilayah Sekayu oleh Diskominfo Muba.
Adapun 10 titik yang menjadi lokasi internet publik tersebut berada di Sekayu Waterfront, Taman Agrobisnis Sekayu, Taman Permata, Depan Pemda, Lapangan STIER, Rumah Pintar, Depan Gedung Dharma Wanita, Simpang 4 JM, Tugu Adipura, serta Simpang 4 Talang Jawa.

Fasilitas internet yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat banyak, sejak tahun 2022 tersebut rupanya hanya isapan jempol belaka.
Pasalnya, setelah dilakukan pengetesan aktifasi jaringan internet. Tidak satu pun titik yang bisa terkoneksi ke jaringan internet meski sudah dilakukan pengetesan dengan beberapa perangkat dan gawai.

Padahal, anggaran berlanggan untuk biaya internet publik di Dinas Kominfo Muba per bulan mencapai Rp 92 juta per bulan dengan bandwidth sebesar 300 Mbps.

Dalam orasinya Ketua LSM POSE RI Desri SH menuturkan bahwa potensi kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek fiktif internet publik di Muba mencapai lebih dari Rp 1 milyar per tahun.

"Program internet gratis yang seharusnya bisa menjadi sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan wawasan masyarakat malah disinyalir dimanfaatkan oleh segelintir oknum di Diskominfo Muba untuk memperkaya diri sendiri, dengan cara memanipulasi anggaran pembayaran secara sistematis sehingga busuknya sulit tercium publik," ungkapnya.

Beruntung, dugaan perbuatan melawan hukum ini bisa tercium oleh publik. Sehingga hal ini dapat langsung dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar segera dilakukan langkah tindak lanjut.

"Kami hari ini mengadakan aksi damai, bertujuan meminta Kejati Sumsel segara menaikkan laporan kami ke tahap penyidikan. Kami berharap Kejati Sumsel mengusut tuntas kasus ini dan segera menetapkan tersangka, yang patut diduga salahsatunya menyerat oknum Kepala Dinas Kominfo Muba," tuturnya.

Penulis : ARDIANSYAH S.IP

Rabu, Juni 12, 2024

Korem 044/Gapo Telusuri Jejak Perjuangan Revolusi Nasional di Prov. Sumsel

WWW.ARTHA-NEWS.COM Penrem 044/Gapo,11 Juni 2024-Ogan Komering Ulu – Kaajenrem 044/Gapo Letkol Caj Herry Suyamto S.S bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Museum Negeri Prov. Sumsel mengunjungi objek wisata di Kabupaten OKU yaitu Gua Harimau, yang terletak Desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU Prov Sumsel, Selasa (11/06/2024).

Penelusuran jejak perjuangan revolusi nasional Indonesia di Kab. OKU tersebut, dilakukan dalam rangka HUT ke 43 Korem 044/Gapo.

Pada pelaksanaannya Kaajenrem didampingi Letkol Inf Harahap (Kalakjarah Bintaljarahdam ll/Swj, H. Chandra Amprayadi, SH (Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan), Beni (Staf Museum) serta Yanto (Pemandu Wisata).

Subjek kebudayaan Gua Harimau ini mengkonservasikan beragam data yang menyimpan pemahaman-pemahaman baru, antara lain berupa sisa hunian, perbengkelan dan kuburan dari budaya Neolitik dan berlanjut ke budaya Paleometalik. Terdapat pula lukisan cadas (rock painting) dalam beberapa motif di langit-langit gua bagian timur dan barat.
Menurut Kepenrem 044/Gapo Mayor Inf Jauhari, Penelusuran jejak sejarah ini rangka HUT ke-43 Korem 044/Gapo, untuk mengetahui jejak-jejak sejarah serta budaya yang berkaitan dengan perjuangan nasional.

“Keunikan dan kekayaan warisan budaya merupakan identitas khas suatu bangsa. Korem 044/Gapo terdorong untuk berperan aktif dalam pemeliharan serta mempertahankan situs-situs sejarah,” ucapnya. 
Lanjut Kapenrem. “Sangat erat kaitan antara sejarah, budaya dan nasionalisme, sifatnya sangat penting dalam era globalisasi, di mana teknologi yang canggih dan hubungan internasional yang semakin terbuka memungkinkan arus budaya asing dapat mempengaruhi dan menggerus nilai-nilai nasionalisme.”.
“Selain itu untuk memperkenalkan kepada generasi muda saat ini untuk lebih mengenal dan mengetahui sejarah yang ada khususnya di wilayah Prov. Sumsel,” imbuhnya.

“Dengan memelihara nilai-nilai budaya serta sejarah di Prov. Sumsel, serta menghargai keragaman budayanya, kita dapat memperkuat identitas nasional dan meningkatkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa.” pungkasnya.

Penulis : ARDIANSYAH S.IP

Selasa, Mei 28, 2024

Terjadi Kriminalisasi Terhadap M.Ali dan Windy, Gerakan Aktivis Advokat Cinta Tanah Air (GACTI) Gelar Aksi Demo di Polda Sumsel Desak Kapolda Evaluasi Kinerja Polsek Tanjung Batu

Palembang.www.ARTHA.NEWS.com Gerakan Aktivis Advokat Cinta Tanah Air (GACTI) Gelar Aksi Demo di Polda Sumsel melakukan aksi demo di Mapolda Sumsel, Selasa (28/5/2024). GACTI mendesak Polda Sumsel Mengevaluasi Kinerja Polsek Tanjung Batu Patut Dipertanyakan terkait Kasus Penganiayaan oleh Nurhayati, S.Farm dan ATOK. Meski Sudah Di Laporkan Korban (Windy) dan sudah berstatus Tersangka, namun Pelaku (Nurhayati dan ATOK) Tak Kunjung di Proses Hukum berdasarkan Surat Laporan Kepolisian Nomor LP-B/16/II/2024/Res OI/SEK TGB/Tanggal 12 Maret.

Juga tayang di youtube : https://youtu.be/pc9Ke2Z4uKc?si=Gp9UVIDHg_UTMRh8

Koordinator Aksi, Desri Nago,SH didampingi Koordinator Lapangan Rizky,SH, Philip,SH dan Ilham SH mengatakan, kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas); menegakkan hukum, cenderung mendapat sorotan masyarakat. Penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri menjadi hal yang penting karena institusi kepolisian merupakan institusi publik.

Oleh karena itu GERAKAN AKTIVIS ADVOKAT CINTA TANAH AIR: Mendukung dan Mendesak Polda Sumatera Selatan agar Mengevaluasi Kinerja Polsek Tanjung Batu Patut Dipertanyakan terkait Kasus Penganiayaan oleh Nurhayati, S.Farm dan ATOK. Meski Sudah Di Laporkan Korban (Windy) dan sudah berstatus Tersangka, namun Pelaku (Nurhayati dan ATOK) Tak Kunjung di Proses Hukum berdasarkan Surat Laporan Kepolisian Nomor LP-B/16/II/2024/Res OI/SEK TGB/Tanggal 12 Maret.

KRONOLOGIS PERISTIWA:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 Klient kami (WINDY) pergi ke pasar kalangan Selaso di Desa Limbang Jaya untuk membeli lauk pauk dan sayuran kepentingan untuk memasak.

Bahwa pada saat membeli sayur klient kami (WINDY) bertemu dengan Nurhayati bersama ibunya yang bernama Maryani alias Atok, dan Nurhayati dan ibunya Maryani berkata "disini nah kalo melawan nian jangan di sosmed, klient kami menjawab "idak bik, kamu lah tuo aku dak galak beributan ini bulan puaso,".

Bahwa setelah berbicara diatas Nurhayati dan ibunya Maryani menarik Kalung Emas milik klient kami (WINDY) hingga putus, dan terjadilah Pengeroyokan oleh Nurhayati dan ibunya Maryani.

"Bahwa klient kami (WINDY) sempat tidak sadarkan diri, lalu dibawa oleh kakaknya M. ALI dan masyarakat Desa Limbang Jaya I ke rumah Kapala Desa (Kades) Limbang Jaya 1," ujarnya.

Desri menuturkan, bahwa setelah sampai di rumah Kades Limbang Jaya I klien kami (WINDY) sempat mengeluarkan darah dan telinga, dan Kades Limbang Jaya berkata 'visumlah dan melaporlah ke Polsek.

Bahwa setelah mendengar masukan dari Kades Limbang Jaya langsung ke Polsek Tanjung Batu untuk 1, klient kami (WINDY) dan M. ALI kemudian membuat laporan polisi atas penganiayaan nomor polisi LP/B/16//Res O/Sek TGB tertanggal 12 Maret 2024.

Bahwa setelah saksi klient kami Windy dan M. Ali bernama Insia yang melihat, mendengar, dan berada di lokasi menerangkan di Polsek Tanjung Batu bahwa memang benar adanya pengroyokan yang dilakukan oleh Nurhayati dan ibunya Maryani, setelah memberikan keterangan kakak dari saksi insia diduga didatangi oleh suami Nurhayati kemudian berkata "Insia itu adik kau ye? caknyo pro ke Windy, cubo tolong tegurke dan kakaknya saksi Insia menjawab "langsung ngomong samo bapak bae kareno dak sanggup nyampaikanyo,".

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 klient kami Windy dan M. Ali menerima Surat oleh Polres Ogan Ilir berdasarkan surat: B/110/II/2024/ Reskrim perihal Wawancara/Permintaan Keterangan pada tanggal 28 maret 2024.

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 klient kami WINDY dan M. Ali datang memenuhi panggilan tersebut, Penyidik menjelaskan bahwa Windy dan M. All dipanggil sebagai Terlapor berdasarkan Surat Laporan Polisi: LP/B-93/1/2024/SPKT Polres Ol tanggal 12 Maret 2024 kemudian klient kami Windy dan M. Ali menjelaskan bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah klient kami Windy, dan M. Ali menegaskan bahwa ia datang pada saat kejadian setelah keadaan sudah sedikit kondusif dan M. Ali hanya memeluk adiknya dari belakang sembari menarik mengamankan, lalu kemudian M. Ali beserta masyarakat yang menyaksikan membawa adiknya Windy ke rumah Kades Limbang Jaya 1.

"Bahwa pada tanggal 03 Mei 2024 klient kami mendapat Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Nurhayati, S.Farm binti Saparudin, DKK dari Polsek Tanjung Batu dengan Nomor: S.Tap/10/V/ 2024/Reskrim," bebernya.

Bahwa setelah Penetapan Tersangka, Diduga Nurhayati dan ibunya Maryani bersumbar di Desa Limbang Jaya I menyatakan bahwa dia tidak akan ditahan, dan dia siap menjual mobilnya apabila dia ditangkap.

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 klient kami Windy dan M. Ali kembali mendapat panggilan dari Polres Ogan Ilir berdasarkan surat: B/23/V/ 2024/Reskrim dipanggil sebagai saksi menghadap penyidik pada tanggal 15 Mei 2024 di Polres Ogan Ilir,

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 klient kami Windy dan M. Ali ditemani Penasehat Hukumnya memenuhi panggilan tersebut, kemudian klient kami Windy dan M. Ali menegaskan kembali keteranganya sesuai dengan panggilan pertama bahwa Windy adalah korban pengeroyokan dari Pelapor yaitu Nurhayati dan ibunya Maryani, sedangkan klient kami M. Ali kembali menegaskan bahwa tidak ada pengeroyokan seperti yang didugakan kepadanya, M. Ali datang setelah keadaan kondusif kemudian membawa adiknya Windy kerumah Kades.

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024 klient kami Windy dan M. Ali kembali mendapat surat pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan Nomor Surat S.Tap/22/V/2024/Reskrim atas nama Windy dan surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan nomor surat: S.Tap/23/V/ 2024/Reskrim atas nama M. Ali

Bahwa Berdasarkan yang tertuang di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Keterangan Saksi

2. Keterangan Ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan Terdakwa

Bahwa Mengenai Syarat Penetapan Tersangka diatur dalan KUHAP yang kemudian telah disempumakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PU penetapan tersangka harus berdasarkan mini 2 alat buku sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya: PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan

Bahwa bagaimana mungkin Klient kami Windy sebagai korban penganiayaan dan pengeroyokan oleh Nurhayati dan ibunya Maryani berdasarkan Laporan Polisi: LP/B/16/I/Res ONSek TGB tertanggal 12 Maret 2024 di Polsek Tanjung Batu, La atas nama Nurhayati, dKK berdasarkan surat S.Tap/10/V/2024/Reskrim tanggal 3 Penetapan Te Polsek Tanjung Batu kemudian menjadi Tersangka sang pengeroyokan atas Nurhayati oleh Poires Ogan llir bersama klient kami M. All yang mana klient kami M. All Telah MENJELASKAN dan MENEGASKAN pada saat Ali tiba setelah keadaan kondusif, dan ada pengroyokan yang dilakukan M. Ali, FAKTA sebenarnya 12 (dua) kali pemanggilan oleh pihak Polres bahwa M Ali adalah adiknya Windy lah yang menjadi korban atas penganiayaan dan pengroyokan yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2024 kejadian tersebut disaksikan oleh masyarakat sekitar yang ada di Pasar Kalangan Limbang Jaya 1.

"Bahwa kami sebagai Kuasa Hukum sangat Keberatan pasal yang diterapkan oleh Polres Ogan Ilir kepada klient kami windy dan M. All yaitu pasal 170 tentang pengroyokan yang mana tidak memenuhi unsur dikarenakan kalaupun adanya luka yang disebabkan pembelaan diri oleh klient kami WINDY terhadap pengroyokan yang dilakukan Nurhayati dan Ibunya Maryani dan tidak ada pengeroyokan yang dilakukan M.Ali seperti yang disangkakan terhadapnya. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang berbunyi "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu TIDAK DIPIDANA," katanya.

Bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada 3 syarat pembelaan darurat yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan. Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut, yaitu badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain:

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-kornyong atau pada ketika itu juga:

Bahwa kami sebagai Kuasa Hukum klient kami berharap Laporan Polisi yang dibuat oleh Windy di Polsek Tanjung Batu untuk segera diproses sebagaimana mestinya, karena Tersangka yaitu Nurhayati dkk ini masih berkeliaran, selalu bersumbar tidak akan ditahan oleh pihak yang berwajib dan sangat meresahkan di Desa Limbang Jaya I

TUNTUTAN DAN SIKAP:

1. MENDUKUNG DAN MENDESAK APH YANG BERKOMPETEN AGAR SEGERA MELAKUKAN 1 PENANGKAPAN TERHADAP TERSANGKA BERNAMA NURHAYATI, S.FARM DAN ATOK BERDASARKAN SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA NOMOR B/10/V/2024 RESKRIM TANGGAL 03 MEI 2024.

2. AGAR KIRANYA POLDA SUMATERA SELATAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK HUKUM TERHADAP M. ALI BIN SOBARI KARENA BERDASARKAN PENGAKUANNYA DAN DISAKSIKAN OLEH PARA SAKSI, M. ALI BENAR TIDAK IKUT SERTA MELAKUKAN PENGEROYOKAN TERHADAP NURHAYATI, S.FARM.

3. AGAR KIRANYA POLDA SUMATERA SELATAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP WINDY KORBAN PENGROYOKAN YANG MENJADI TERSANGKA DI POLRES OGAN ILIR

4. SP 3 KAN LAPORAN POLISI DENGAN NOMOR: LP/B-93/01/2024/SPKT POLRES OF TANGGAL 12 MARET 2024 DI POLRES OGAN ILIR

5. TINDAK OKNUM YANG DIDUGA TIDAK TRANSPARAN DAN PROFESIONAL DALAM MENANGANI KASUS WINDY DAN M. ALI.

Setelah melakukan aksi demo, Koordinator Aksi yang juga kuasa hukum dari M.Ali dan Windy Desri Nago,SH  bersama M Ali dan Windy melakukan laporan ke Propam Polda Sumsel.

Penulis : ARDIANSYAH S.IP

Rabu, April 17, 2024

ArthaNews-LSM POSE RI Terus Mendukung Kinerja Polres Ogan Ilir dalam Memberantas Kegiatan Ilegal BBM

Palembang.www.ARTHA-NEWS.com
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Organisasi Sosial Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) Desri Nago akan terus mendukung kinerja Polres Ogan Ilir yang sudah berupaya dengan maksimal memberantas ilegal BBM diwilayah Ogan Ilir.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua umum pose RI Desri Nago SH saat konfrensi pers di Kantor Desri Nago dan Rekan ,Rabu (17/4/2024).

Desri mengatakan, mengatakan POSE RI akan terus bekerja mendukung kepolisian dalam berupaya memberantas BBM Ilegal.

“Kita boleh menurunkan publikasi tapi tidak boleh kita menduga bahwa polisi itu tidak bekerja. Karena polisi itu bekerja khususnya untuk polres Ogan Ilir kanit Pidsusnya sudah bekerja, Polres Ogan Ilir sudah bekerja. Dan kawan-kawan rekan media juga sudah bekerja,” ujarnya.

“Namun kalau memang ingin betul-betul menghabiskan yang namanya pasar gelap perdagangan BBM ilegal, janganlah seperti ulat yang menumpang hidup di batang yang busuk. Kita dukung kontrol pers ini kita dukung. Untuk wartawan itu sudah ada tugas dan penempatannya sesuai di boks redaksi. Ada sebagai redaktur, Ado sebagai wartawan di Ogan Ilir, ada yang bertugas di Prabumulih, ada yang bertugas di Muara Enim. Untuk menciptakan kondusifnya kinerja para jurnalis ini bekerjalah secara profesional. Kalau memang ingin menghabiskan bisnis BBM ilegal ini ayo mari bersama sama kita habiskan. Sama seperti kabupaten lain,” katanya.

Desri menuturkan, kalau memang ingin bekerja memberantas bisnis BBM ilegal ini maka POSE RI siap turun dengan media JO partner Pose RI.

“Kalau ingin menghabiskan BBM ilegal saya siap sampai ke Mabes Polri. Kalau kita hanya menyoroti penegak hukum yang tidak profesional berkacalah dulu dengan diri sendiri. Yang namanya hukum itu bermartabat. Kalau memang ingin bekerja secara profesional, ayo bekerja dengan profesional. Jadi bekerjalah sesuai letak posisi kita sebagai media cetak atau online. Kalau ini menghabiskan ya kita habiskan. Jadi kalau hanya menghujat penegak hukum kita harus sadar diri, apa yang sudah kita lakukan,” ucapnya.

“Mari kita bersama-sama untuk kabupaten Ogan Ilir ini, jangan separuh-paru tapi habiskan. Menurut penilaian saya polres Ogan Ilir sudah bekerja maksimal itu penilaian saya pribadi, sudah ada Dumas, namun kita sebagai kontrol juga jangan menghujat sepihak kita harus sadar diri. Kalau memang semua ingin dihabiskan BBM ilegal ini, marilah bergerak sama-sama. Suratnya sudah saya wa akan di grup.Mari bersama-sama jangan hanya cerita seremoni.

WWW.ARTHA-NEWS.COM Seperti menggelegar ujung-ujungnya tidak profesional. Kalau ini ingin menjadi kontrol sosial silakan dihabiskan bahwa kita profesi kita jangan dimainkan. Jadi kalau memang harus dihabiskan semua jangan tebang pilih. Lakukan kontrol sosial. Polres Ogan Ilir sudah bekerja. Jadi kalau memang ingin memberantas BBM ilegal, media membuat berita jangan tebang pilih. Semua dihabiskan untuk memberantasnya,” tandasnya.(ardi)

Penulis : Ardiansyah


Lowongan Jurnis Syarat Dan Ketentuan Berlaku Hubungi Segera !!!

Selasa, April 02, 2024

ArthaNews-Kadiv Propam Mabes POLRI, Sudah Memproses Laporan POSE RI Terkait Perwira Bermasalah Jadi Kapolsek Sanga Desa

WWW.ARTHA-NEWS.COM-Palembang - Menindak lanjuti Laporan POSE RI ke Kadiv Propam Mabes Polri Tentang Mantan Kapolsek Keluang Polres Muba Iptu NH yang dipecat dari jabatannya oleh Kapolda Sumsel pada Januari 2024 lalu, akibat peristiwa kebakaran tempat penyulingan minyak ilegal.
Anehnya, kini Iptu NH ditunjuk untuk menjabat sebagai Kapolsek di Wilayah Hukum (Wilkum) Kecamatan Sanga Desa sudah di tindaklanjuti oleh Kadiv Propam Mabes Porli

Hal itu terungkap dari Surat Nomor B/1256-b/II/WAS 2.4/2024/Divpropam yang menyatakan Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D)  tanggal 26/03/24 di perkuat Nota Dinas Kepala Bagian Pelayanan Pengaduan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor: R/ND-222-b/III/WAS.2.4./2024 Bagyanduan, tanggal 14 Maret 2024 perihal pelimpahan pengaduan Masyarakat POSE RI Dewan Pimpinan Pusat, tanggal 8 Maret 2024.

"Di mana pelapor/pengadu (POSE RI) bahwa Bagyanduan Divpropam Polri telah menindaklanjuti pelapor/pengadu dengan melimpahkan laporan tersebut ke Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri untuk ditindak lanjuti,"ujarnya.

Dan juga,"Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri akan menyampaikan kepada pelapor/pengadu tentang perkembangan penanganan yang telah dilakukan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2),"ujar Desri Nago SH yang juga Seorang Advokat.

Sementara Kapolsek Sanga Desa Iptu Nasirin SH MH ditarik dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Batanghari Leko.

Adanya hal ini kemudian mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari LSM POSE RI. Pasalnya, Iptu NH dinilai bermasalah karena tidak bisa menjaga kondusifitas wilayahnya pasca penertiban kegiatan ilegal refineri oleh Kapolda Sumsel beberapa waktu lalu.

"Dimana logikanya, perwira yang dipecat dari jabatan Kapolsek Keluang karena peristiwa kebakaran tempat penyulingan minyak ilegal, kemudian ditempatkan lagi di Kecamatan Sanga Desa yang notabenenya merupakan wilayah banyak aktivitas minyak," ungkap Ketua Umum LSM POSE RI Desri SH dalam acara Konferensi Pers, Jl. Kapten A. Rivai Kecamatan Ilir Barat I Palembang.Senin (01/04/24).

Dirinya (Desri) juga mempertanyakan apakah Iptu NH benar-benar lolos dari pemeriksaan terkait peristiwa kebakaran hebat tempat Penyulingan Minyak Ilegal di daerah Simpang Cawang A7, Kecamatan Keluang yang terjadi di siang bolong sekira pukul 12.15 WIB, Sabtu 13 Januari 2024 lalu.

"Apakah benar tidak ada keterlibatan aparat dalam hal ini Kapolsek Keluang pada peristiwa kebakaran ilegal refineri yang terjadi pada siang bolong tersebut,? Lalu apakah tidak ada perwira lain yang lebih kompeten untuk menjabat sebagai Kapolsek Sanga Desa," tuturnya.

Lebih lanjut kata Desri, berdasarkan informasi yang ia dapat dari sumber terpercaya bahwa penunjukan Iptu NH sebagai Kapolsek Sanga Desa, itu sarat akan kepentingan politis serta disinyalir adanya titipan dari salahsatu lembaga tinggi kepada petinggi Polri.

"Informasi yang kami terima, penunjukan mantan Kapolsek Keluang menjadi Kapolsek Sanga Desa ini terkait adanya unsur politis dan titipan salahsatu lembaga kepada petinggi Polri. Jika informasi tersebut benar, maka Kapolda Sumsel juga patut dipertanyakan integritasnya dalam hal kepemimpinan," imbuhnya.

Dalam waktu dekat menurut Ketua POSE RI, pihaknya akan mendatangi Mabes Polri bersama dengan Gabungan Aktifis se-Sumatera Selatan guna melakukan aksi damai memprotes adanya penunjukan perwira 'bermasalah' sebagai Kapolsek Sanga Desa.

"Jika surat telegram Kapolda Sumsel tersebut tidak ditinjau ulang, maka dalam waktu dekat kami bersama aktifis Sumsel akan aksi ke Mabes Polri meminta Kapolri agar mencopot Kapolda Sumsel dari jabatannya," tegas Desri. (Tim)

Penulis : ARDIANSYAH

Minggu, Maret 31, 2024

ArthaNews-DPW SWI Sumsel bagikan 500 takjil Romadhan buat masyarakat Palembang

ArthaNews-Palembang-Pengurus wilayah sekretariat bersama wartawan Indonesia perwakilan sumatera selatan di bawah komando Alex pandawalima membagikan sebanyak 500 takjil romadhan buat masyarakat yang ada di kota Palembang pada Sabtu 30/03/2024 
Kegiatan bagi takjil romadhan ini merupakan salah satu kegiatan yang memang sudah di agendakan oleh pengurus DPW SWI Sumsel setiap tahun nya demikian di ungkapkan oleh Alex selaku ketua DPW SWI Sumsel ini.

" Alhamdulillah kami dari pengurus DPW SWI sumsel tahun ini bisa berbagi takjil ,dan Alhamdulillah sebanyak 500 takjil dalam waktu tidak sampai satu jam sudah habis kita bagikan dan masyarakat Palembang sangat memberi apresiasi kepada dewan pengurus wilayah. SWI dan berharap kiranya kedepan DPW SWI .bisa lebih lagi berbuat tidak hanya bagi takjil akan tetapi terus berbuat kebaikan bagi masyarakat apalagi dalam bulan suci ramadhan tahun ini" ujar Alex

Kegiatan bagi takjil romadhan inipun di pusakan tidak jauh dari markas dpw SWI Sumsel ,kegiatan ini di pusatkan di seputaran jalan Demang lebar daun terutama di daerah SPBU prodeksim yang tiap hari banyak masyarakat dan para tukang ojek online serta sopir angkot yang mengisi kendaraan nya begitupun masyarakat yang kebetulan mengisi BBM kendaraan nya di SPBU ini tak luput dari pembagian takjil yang dilakukan oleh para pengurus SWI Sumsel di bawah pimpinan Alex pandawalima dan didampingi oleh sekretaris DPW SWI Novri wardhana serta humas dpw SWI Karman SH & ocha selaku wakil sekretaris Susanto selaku wakil sekretaris dua rian Irwinsyah selaku Kabid perizinan media cetak dan online  pada DPW SWI Sumsel.
WWW.ARTHA-NEWS.COM -Sekretaris DPW SWI Sumsel dalam keterangan pers nya mengatakan bahwa kegiatan bagi takjil sebanyak 500 buah ini merupakan murni dari swadaya ketua dan beberapa jajaran pengurus DPW SWI Sumsel yang ada dan setelah kegiatan berbagi takjil DPW SWI selanjutnya mengadakan acara buka bersama dengan semua pengurus yang berkesempatan hadir pada acara ini dan Alhamdulillah berkat kekompakan dan kebersamaan pengurus di bawah pimpinan bung Alex Pandawa Lima hampir semua pengurus DPW SWI hadir dan antusias mengikuti kegiatan dengan tema SWI berbagi SWI peduli ramadhan 1445 Hijriah ucap Novri 

Di akhir acara sebelum buka puasa dilaksanakan ,ketua DPW SWI Sumsel Alex pandawalima menyampaikan beberapa poin diantaranya adalah " mari kita jaga kesucian bulan ramadhan ini dengan berbuat kebaikan dan tetaplah jaga kekompakan ,silaturrahmi agar kita pengurus DPW SWI Sumsel tidak bisa terpecah belah ,dan ingat berbagi itu indah " pungkas Alex

Penulis:ARDIANSYAH S.IP

Selasa, Maret 05, 2024

Penunjukan IPTU Nirwan Jadi Kapolsek Sanga Desa Dinilai Langgar Perkap, POSE RI Desak Kompolnas Evaluasi Kapolda Sumsel


PALEMBANG-WWW.ARTHA-NEWS.COM-Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (LSM- POSE RI) menilai penunjukan mantan Kapolsek Keluang Polres Muba IPTU Nirwan Haryadi sebagai Kapolsek Sanga Desa telah melanggar Peraturan Kapolri (Perkap).
Pasalnya, hingga saat ini masih belum jelas mengenai hasil penyelidikan oleh Polda Sumsel terhadap IPTU Nirwan terkait peristiwa Kebakaran Penyulingan Minyak Ilegal di Kecamatan Keluang hingga berujung pencopotan dirinya selaku Kapolsek.

POSE RI menilai Kapolda Sumsel telah melanggar Perkap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

"Atas pertimbangan apa Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmat Wibowo menunjuk IPTU Nirwan menjadi Kapolsek Sanga Desa yang notabenenya merupakan wilayah ladang minyak? Padahal yang bersangkutan tidak bisa menjaga kondusifitas wilayahnya saat menjabat Kapolsek Keluang hingga berujung pada peristiwa kebakaran tempat penyulingan minyak ilegal. Bisa saja peristiwa serupa kembali terjadi dengan skala lebih besar jika dirinya ditugaskan di Sanga Desa," ungkap Ketua Umum POSE RI Desri SH.

ArthaNews-Ketua Umum POSE RI juga mendesak Kompolnas agar segera mengevaluasi kinerja Kapolda Sumsel, sebab disinyalir penerbitan Surat Telegram bernomor ST/185/III/KEP/2024 tertanggal 1 Maret 2024 yang salahsatu pointnya mengangkat IPTU Nirwan jadi Kapolsek Sanga Desa menggantikan IPTU Nasirin, adalah sarat kepentingan dan nepotisme.

"Kami mendesak Kompolnas agar turun tangan mengevaluasi Kapolda Sumsel, sebab dari kabar yang kami terima IPTU Nirwan ini bisa ditunjuk menjabat sebagai Kapolsek di wilayah Muba karena dugaan adanya unsur Nepotisme. Dimana ada oknum di lembaga tinggi republik ini, menitipkan nama beliau kepada petinggi Polri," tuturnya.

Dalam waktu dekat menurut Ketua POSE RI, pihaknya akan mendatangi Mabes Polri bersama dengan Gabungan Aktifis se-Sumatera Selatan guna melakukan aksi damai memprotes adanya penunjukan perwira 'bermasalah' sebagai Kapolsek Sanga Desa.

"Jika surat telegram Kapolda Sumsel tersebut tidak ditinjau ulang, maka dalam waktu dekat kami bersama aktifis Sumsel akan aksi ke Mabes Polri meminta Kapolri agar mencopot Kapolda Sumsel dari jabatannya," tegas Desri.(tim)

Penulis : ARDIANSYAH S.IP

Minggu, Maret 03, 2024

Polda Sumsel Tunjuk Perwira 'Bermasalah' Jadi Kapolsek Sanga Desa, POSE RI: Seperti Tidak Ada Porsenil Lain yang Kompeten

PALEMBANG-WWW.ARTHA-NEWS.COM-
Mantan Kapolsek Keluang Polres Muba IPTU Nirwan Haryadi yang dipecat dari jabatannya oleh Kapolda Sumsel pada Januari 2024 lalu, akibat peristiwa kebakaran tempat penyulingan minyak ilegal, kini ditunjuk untuk menjabat sebagai Kapolsek di wilayah hukum Kecamatan Sanga Desa.

Hal itu terungkap dari Surat Telegram bernomor KEP/102/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024. Dimana dalam surat tersebut salah satu pointnya disebutkan bahwa IPTU Nirwan Haryadi yang sebelumnya menjabat sebagai Pama Yanma Polda Sumsel ditunjuk menjadi Kapolsek Sanga Desa.

Sementara Kapolsek Sanga Desa IPTU Nasirin SH MH ditarik dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Batanghari Leko,Adanya hal ini kemudian mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari LSM POSE RI. Pasalnya, IPTU Nirwan dinilai bermasalah karena tidak bisa menjaga kondusifitas wilayahnya pasca penertiban kegiatan ilegal refineri oleh Kapolda Sumsel beberapa waktu lalu.

"Dimana logikanya, perwira yang dipecat dari jabatan Kapolsek Keluang karena peristiwa kebakaran tempat penyulingan minyak ilegal, kemudian ditempatkan lagi di Kecamatan Sanga Desa yang notabenenya merupakan wilayah banyak aktivitas minyak," ungkap Ketua Umum LSM POSE RI Desri SH.
    Ia pun juga mempertanyakan apakah IPTU Nirwan benar-benar lolos dari pemeriksaan terkait peristiwa kebakaran hebat tempat Penyulingan Minyak Ilegal di daerah Simpang Cawang A7, Kecamatan Keluang yang terjadi di siang bolong sekira pukul 12.15 WIB, Sabtu 13 Januari 2024 lalu.

"Apakah benar tidak ada keterlibatan aparat dalam hal ini Kapolsek Keluang pada peristiwa kebakaran ilegal refineri yang terjadi pada siang bolong tersebut? Lalu apakah tidak ada perwira lain yang lebih kompeten untuk menjabat sebagai Kapolsek Sanga Desa," tuturnya.

Lebih lanjut menurut Desri, berdasarkan informasi yang ia dapat dari sumber terpercaya bahwa penunjukan IPTU Nirwan Haryadi sebagai Kapolsek Sanga Desa, itu sarat akan kepentingan politis serta disinyalir adanya titipan dari salahsatu lembaga tinggi kepada petinggi Polri.

"Informasi yang kami terima, penunjukan mantan Kapolsek Keluang menjadi Kapolsek Sanga Desa ini terkait adanya unsur politis dan titipan salahsatu lembaga kepada petinggi Polri. Jika informasi tersebut benar, maka Kapolda Sumsel juga patut dipertanyakan integritasnya dalam hal kepemimpinan," imbuhnya.

Dalam waktu dekat menurut Ketua POSE RI, pihaknya akan mendatangi Mabes Polri bersama dengan Gabungan Aktifis se-Sumatera Selatan guna melakukan aksi damai memprotes adanya penunjukan perwira 'bermasalah' sebagai Kapolsek Sanga Desa.

"Jika surat telegram Kapolda Sumsel tersebut tidak ditinjau ulang, maka dalam waktu dekat kami bersama aktifis Sumsel akan aksi ke Mabes Polri meminta Kapolri agar mencopot Kapolda Sumsel dari jabatannya," tegas Desri.(tim)

Penulis : ARDIANSYAH

Penerimaan Siswa Baru SMK Bani Kamil Sukaresik Tahun Ajaran 2027/2028, Buka Dua Jurusan Unggulan

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – SMK Bani Kamil Sukaresik yang berada di bawah naungan Yayasan Baabul Kamil resmi membuka Penerimaa...