Sabtu, Mei 30, 2026

Kembali Raih Opini WTP ke- 9 Berturut-Turut, Bupati Samosir: Jangan Berpuas Diri, Mari Bersama Kita Tingkatkan Kinerja Untuk Samosir yang Lebih Baik

Artha News.com I Samosir (29/5) - Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mengukir prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini sekaligus menjadi WTP yang ke-9 yang diterima langsung oleh Bupati Samosir Vandiko T Gultom bersama Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CFA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP Jumat (29/5/2026) di Aula Auditorium Medan, dalam rangkaian agenda penyerahan LHP untuk seluruh pemerintah daerah se-Sumatera Utara.

Pada hari yang sama, selain Kabupaten Samosir ada empat belas daerah lain di Sumatera Utara juga menerima opini WTP yakni Kabupaten Karo, Asahan, Labuhanbatu Utara, Nias , Nias Selatan, Nias Utara, Mandailing Natal, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Pematang Siantar, Labuhanbatu Selatan dan Nias Utara. 

Dalam sambutannya Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menyampaikan, Apresiasi dan selamat kepada 14 Kabupaten yang telah menerima Opini WTP sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Paula menegaskan bahwa BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaannya pada Kabupaten Samosir, Pemeriksaan Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini, dimana opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan berdasarkan adanya kesesuaian penyajian dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan termasuk efektivitas SPI (Sistem Pengendalian Intern) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan, BPK memberikan opini kepada Kabupaten Samosir adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan WTP yang ke-9 (sembilan) kali berturut-turut.

Ucapan Apresiasi dan penghargaan juga disampaikan kepada Bupati Samosir Vandiko T Gultom beserta jajarannya atas kerja keras dan komitmen dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan oleh lembaga DPRD. "Pencapaian opini WTP ini akan menjadi cermin kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik serta tanggungjawab untuk terus memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Lembaga DPRD Samosir akan terus bersinergi dalam menjalankan fungsi pengawasannya guna memastikan bahwa rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara optimal", ujar Nasip.

Semoga pencapaian ini dapat dipertahankan dan memacu semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara transparan dan akuntabel untuk pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. 

Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan pihak terkait yang telah bekerja keras sehingga Opini WTP ini dapat diraih kembali. "Saya berpesan kepada seluruh perangkat daerah, kita jangan berpuas diri atas apa yang dicapai. Sebab, Opini WTP bukanlah tujuan akhir. Opini WTP merupakan standar minimal kualitas pengelolaan keuangan negara yang baik. Mari kita bekerja bersama untuk Samosir yang lebih baik," pungkasnya.

Turut hadir Sekda Marudut Tua Sintinjak, Asisten III Arnod Sitorus, Kadis Ketang, Pertanian dan Perikanan Tiur Gultom, Kaban BPKAD Melva Siboro, Sekwan Ricky Rumapea, Kadis Perhubungan Laspayer Sipayung, Plt. Kadis PU Rudimanto Limbong, Plt. Kepala Inspektorat Daerah Manthun Sinaga, Plt. Kadis PerkimTR Godfried Harianja.

(NR.Sitohang)

EVENT BUDAYA HORJA BIUS “PASAHAT HORBO LAE-LAE TU DOLOK PUSUK BUHIT”, MERAWAT TRADISI LELUHUR DAN WUJUD SYUKUR KEPADA SANG PENCIPTA

Artha-News.com I samosir (29/05/2026) - Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kembali menggelar event budaya Horja Bius Mangalat Horbo dengan ritual “PASAHAT HORBO LAE-LAE TU DOLOK PUSUK BUHIT” . Event kedua ini merupakan rangkaian kegiatan Horas Samosir Fiesta (HSF) 2026 yang diselenggarakan di Sosor Desa Aek Sipitudai, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kamis (29/05/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut mulai tanggal 28 hingga 29 Mei 2026 dilaksanakan dengan tujuan sebagai bentuk ungkapan syukur atas keberkahan hasil alam dan memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. 

Adapun acara tersebut diisi dengan berbagai rangkaian adat, di antaranya mangkarihiri (mengikat moncong kerbau dengan jalinan rotan), tortor massal marsiadapari (bentuk tarian tradisi gotong royong ) , mossak ( Salah Satu bentuk seni bela diri kuno suku batak) hingga acara malam senandung Bona Pasogit yang diisi dengan penampilan beberapa artis lokal. 


Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir terus berkomitmen menggali dan melestarikan kekayaan budaya yang diwariskan nenek moyang Bangsa Batak.
“Kekayaan budaya jangan sampai redup. Kita harus terus menggalakkannya melalui atraksi budaya yang dapat dinikmati masyarakat Samosir maupun wisatawan yang berkunjung ke Samosir, seperti event ritus Horja Bius yang diisi dengan mengalahat horbo dan melibatkan Raja Bius pada Kenegerian Limbong dan Sagala,” ujar Ariston.

Ia berharap event budaya tersebut mampu membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Sianjur Mulamula melalui geliat sektor pariwisata dan UMKM produk lokal.

“Pergerakan wisatawan ke Samosir semakin hari semakin meningkat. Kesempatan baik ini harus kita manfaatkan. Mulailah menerapkan Poda Na Lima, yakni Paias Rohamu, Paias Pamatangmu, Paias Parabitonmu, Paias Bagasmu, dan Paias Alamanmu. Mari bersama membangun dan menyatukan pandangan ke depan dengan melestarikan kekayaan alam yang dikolaborasikan dengan adat istiadat,” tambahnya.

Mewakili Forkopimda, Anggota DPRD Samosir sekaligus Ketua Komisi III Jonny Sagala bersama Pantas Limbong menyampaikan dukungan penuh DPRD Samosir terhadap upaya Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan budaya Batak.
“Setiap event budaya harus kita dukung dan sukseskan. Kita jadikan event ini sebagai budaya unggulan. Ke depan, kami akan mengupayakan anggaran untuk penataan lokasi agar menjadi lebih baik. Kami dari DPRD siap mendukung agar pariwisata di daerah Sianjur Mulamula semakin berkembang,” ungkap mereka.

Turut hadir Kadisbudpar Kabupaten Toba Rikardo Hutajulu dan yang mendampingi Wakil Bupati Samosir, Asisten II Hotraja Sitanggang, SAB, para Kepala OPD, Camat, Kepala Desa Aek Sipitudai, Wakapolres Samosir Kompol. Briston Napitupulu, perwakilan Kejari Samosir, serta perwakilan hotel se-Kabupaten Samosir.

(NR.Sitohang)

Jumat, Mei 29, 2026

LUKE THOMAS MAHONY DIPERTANYAKAN KAPASITAS DAN KEWARGANEGARAANNYA, DANANTARA WATCH: BERI KESEMPATAN 1 TAHUN MEMIMPIN DSI

 
Artha‑News.com | Samosir, 29 Mei 2026 - Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama atau CEO PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memicu perdebatan luas di masyarakat. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah status kewarganegaraan yang masih tercatat sebagai warga negara Australia. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Pusat Danantara Watch (D‑WA), Alex A. Simatupang, memiliki pandangan yang berbeda: ia mendukung penunjukan tersebut, namun dengan catatan masa tugas hanya dibatasi selama satu tahun.
 
Menurut Alex, kurun waktu mulai 1 Juni 2026 hingga 1 Juni 2027 dinilai cukup memadai untuk menguji dan membuktikan kemampuan serta kinerja Luke dalam memperbaiki sistem tata kelola pengelolaan sumber daya alam nasional. Selama ini, sektor tersebut kerap mendapat sorotan terkait dugaan praktik perdagangan yang tidak sesuai aturan, seperti penentuan harga di bawah nilai wajar, pencatatan nilai transaksi yang tidak akurat, hingga praktik bisnis yang dianggap tidak transparan dan tidak mengikuti prosedur yang berlaku.
 
Alex menilai penunjukan ini tentu bukan keputusan yang diambil secara sepihak atau tanpa pertimbangan. Ia berpendapat bahwa Ketua Dewan Pengarah atau Pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Agatha Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, pasti telah melakukan analisis dan pertimbangan yang mendalam sebelum menetapkan Luke sebagai pemimpin perusahaan yang memiliki peran strategis ini.
 
“Luke dikenal memiliki rekam jejak dan pengalaman kerja di tingkat internasional yang cukup panjang, khususnya di bidang keuangan, industri pertambangan, serta hubungan antarnegara. Namun, permasalahan yang menjadi sorotan publik bukan sekadar soal kemampuan teknis atau keahlian yang dimilikinya,” jelas Alex.
 
“Yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah rasa kebangsaan dan kepedulian terhadap kepentingan nasional, mengingat jabatan strategis yang mengelola kekayaan alam bangsa ini dipimpin oleh seseorang yang belum berstatus sebagai warga negara Indonesia,” tambahnya.
 
Keputusan penunjukan ini langsung menimbulkan beragam tanggapan, baik yang mendukung maupun yang menolak, dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan pejabat pemerintahan, pengamat ekonomi, hingga masyarakat umum yang menyampaikan pendapatnya melalui media sosial. Sebagian besar pendapat yang muncul menyatakan bahwa jabatan yang sangat menentukan nasib kekayaan alam negara sebaiknya dipegang dan dikelola oleh putra‑putri terbaik bangsa sendiri.
 
Selain persoalan kewarganegaraan, proses pengangkatan yang dilakukan juga menjadi perhatian tersendiri. Banyak pihak yang mempertanyakan transparansi proses seleksi, mengingat belum terdengar adanya uji kelayakan dan kepatutan atau keterbukaan informasi kepada publik sebelum nama Luke ditetapkan secara resmi.
 
Alex, yang juga pernah berkarir sebagai wartawan di media internasional The Indonesian Observer, mengingatkan bahwa perdebatan yang terus berlanjut tanpa arah yang jelas justru akan membuang waktu dan energi bersama. Ia menyarankan agar perhatian publik lebih difokuskan pada pengawasan kinerja dan hasil kerja yang akan dicapai.
 
“Daripada terus berdebat tanpa hasil, sebaiknya Luke diberi kesempatan dan ruang kerja selama satu tahun untuk membuktikan kemampuannya secara nyata. Setelah masa itu berakhir, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan jika dianggap sudah cukup, dapat dilakukan penyesuaian jabatan atau penyerahan kepemimpinan kepada tenaga profesional warga negara Indonesia yang memiliki kualifikasi setara atau bahkan lebih baik,” tegas Alex.
 
Menurut pandangan Danantara Watch, tugas pokok dan fungsi PT Danantara Sumberdaya Indonesia bukan hanya sekadar mengurus investasi atau pengelolaan dana, namun yang paling utama adalah memutus mata rantai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini dianggap masih melekat dalam pengelolaan dan perdagangan komoditas bernilai tinggi, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga produk hasil pengolahan logam lainnya yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
 
Lebih jauh, Alex menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan kinerja Luke di masa mendatang akan menjadi tolak ukur penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membuktikan komitmennya untuk memberantas praktik yang tidak sehat serta mengubah tata kelola sumber daya alam menjadi lebih bersih dan profesional.
 
“Apabila dalam masa tugasnya Luke tidak mampu menunjukkan hasil kerja yang baik dan terukur, maka masyarakat akan menilai penunjukan ini hanya sekadar percobaan atau kebijakan kelompok elit semata. Namun sebaliknya, jika ia berhasil membawa perubahan dan perbaikan yang nyata, hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa selama ini masih banyak pengelola dan pelaku usaha dalam negeri yang belum mampu merapikan tata kelola yang selama ini dianggap kacau dan penuh masalah,” pungkas Alex.
 
(NR.Sitohang)

PEMDES KURNIA BAKTI CIAWI ALOKASIKAN DANA DESA 2026, BANGUN TPT DI SDN KURNIA BAKTI SENILAI Rp36,7 JUTA

TASIKMALAYA – Pemerintah Desa Kurnia Bakti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, secara resmi mengalokasikan anggaran dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026 Tahap I untuk pelaksanaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di lingkungan sekolah setempat.
 
Kepala Desa Kurnia Bakti, H. Cece Hermana, saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan bahwa perencanaan dan penyaluran dana tersebut telah selesai diproses dan disahkan. “Alhamdulillah, Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Kurnia Bakti telah selesai dialokasikan dan ditetapkan penggunaannya untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah,” ujarnya.
 
Konstruksi TPT ini dibangun di lokasi SDN Kurnia Bakti, Kampung Leles Hilir, RT 04/RW 01, dengan spesifikasi ukuran sepanjang 108 meter, tebal 0,4 meter, dan tinggi 0,3 meter. Pelaksanaan pembangunan ini menelan biaya sebesar Rp36.744.300 yang seluruhnya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026 Tahap I.
 
Menurut penjelasan H. Cece Hermana, pekerjaan ini menjadi salah satu prioritas utama pembangunan yang disepakati melalui proses musyawarah desa. Pembangunan ini dipandang sangat mendesak dan penting untuk menjaga keamanan serta kenyamanan lingkungan sekolah dari ancaman bahaya tanah longsor, terutama pada saat curah hujan tinggi. “Pembangunan ini menyangkut keselamatan dan keamanan seluruh siswa serta tenaga pendidik yang beraktivitas setiap hari di sekolah tersebut,” tegasnya.
 
Selain pembangunan Tembok Penahan Tanah, Pemerintah Desa Kurnia Bakti juga berencana merealisasikan berbagai program kerja lain yang bersumber dari Dana Desa, yang disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat, baik di bidang pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi warga, maupun peningkatan mutu pelayanan dasar.
 
Lebih lanjut, H. Cece Hermana memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. “Seluruh laporan realisasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan akan kami sampaikan dan buka secara terbuka kepada masyarakat, baik melalui forum musyawarah desa maupun pemasangan informasi pada papan pengumuman resmi,” pungkasnya.


(Yana)

Kamis, Mei 28, 2026

MAN 3 Tasikmalaya Sembelih 3 Sapi dan 1 Kambing, 300 Gaganting Daging Dibagikan ke 3 RT Sekitar*


*TASIKMALAYA* – Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Tasikmalaya melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban pada *Kamis, 28 Mei 2026*, bertepatan dengan momen Idul Adha 1447 H.

Tahun ini, MAN 3 Tasikmalaya menyembelih *3 ekor sapi dan 1 ekor kambing*. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan madrasah dengan melibatkan guru, tenaga kependidikan, serta siswa-siswi *OSIM* sebagai panitia kurban.

*Sebanyak 300 gaganting daging kurban akan dibagikan kepada masyarakat sekitar MAN 3 Tasikmalaya, kurang lebih 3 RT*, serta warga madrasah yang berhak menerima.

*Ketua Panitia Kurban sekaligus Bidang Keagamaan, Ihsan Rois*, saat ditemui mengatakan, _“Alhamdulillah hari ini Kamis 28 Mei, MAN 3 Tasikmalaya bisa melaksanakan kurban 3 sapi dan 1 kambing. Semoga menjadi berkah. Dan ke depannya tahun depan bisa melaksanakan kurban lebih banyak lagi.”_

*Lebih lanjut kata Ihsan, “Alhamdulillah tahun ini 21 guru bisa melaksanakan kurban 3 sapi.”*

Kepala MAN 3 Tasikmalaya menambahkan bahwa kegiatan kurban ini merupakan wujud keteladanan Nabi Ibrahim AS sekaligus sarana pembelajaran bagi siswa untuk melatih kepedulian sosial, gotong royong, dan keikhlasan.

*Kegiatan penyembelihan hewan kurban di MAN 3 Tasikmalaya rutin digelar setiap tahun sebagai bentuk syiar Islam dan penguatan karakter siswa.*


(Yana)

Rabu, Mei 27, 2026

Yayasan Mutiara Sunnah Pangandaran Tebar 1.000 Hewan Qurban Hingga Pelosok Desa.

ARTHA- NEWS.Com I Pangandaran
Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di kawasan Masjid Mutiara Sunnah, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, terasa begitu khidmat. Gema takbir yang berkumandang sejak pagi menjadi penanda dimulainya program “Semarak Tebar Hewan qurban” yang digelar oleh Yayasan Mutiara Sunnah Pangandaran.

Dalam program tahunan tersebut, yayasan menargetkan penyaluran sekitar 1.000 hewan qurban berupa sapi dan kambing yang didistribusikan kepada masyarakat di berbagai wilayah. 

Aktivitas di lokasi penampungan tampak dipenuhi kesibukan, mulai dari kedatangan hewan, pemeriksaan kesehatan, proses penyembelihan, hingga pendistribusian daging qurban kepada warga.

Ketua Yayasan Mutiara Sunnah Pangandaran, Sidik Rifani, mengatakan program ini menjadi bentuk nyata kepedulian sosial sekaligus amanah dari para Sohibul Qurban yang mempercayakan kepada kami.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, semoga menjadi keberkahan bagi para yang qurban serta  membawa kebahagiaan bagi masyarakat luas,” ujar Sidik Rifani. Rabu (27/05/2026) 

Tidak hanya menyasar wilayah Pangandaran, distribusi daging qurban juga menjangkau sejumlah daerah di dua provinsi. Untuk wilayah Jawa Tengah, penyaluran dilakukan di Kabupaten Cilacap. Sementara di Jawa Barat, distribusi difokuskan di beberapa kecamatan di Kabupaten Pangandaran, di antaranya Kecamatan Padaherang, Banjarsari, dan Kalipucang.

Ada juga ratusan warga dari berbagai pelosok desa tampak antusias mendatangi lokasi pembagian daging qurban. Mereka rela mengantre sejak pagi demi mendapatkan paket daging qurban yang telah disiapkan panitia.

Bagi sebagian masyarakat, momentum Idul Adha tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momen penuh kebersamaan dan kepedulian sosial. Senyum para penerima manfaat terlihat menghiasi proses pembagian yang berlangsung tertib dan penuh kehangatan.

Program Tebar 1.000 Hewan Kurban yang digagas Yayasan Mutiara Sunnah ini pun menjadi salah satu bentuk komitmen dalam memperluas manfaat qurban agar dapat dirasakan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial begitu terasa dalam kegiatan penyaluran hewan qurban yang digelar di Masjid Mutiara Sunnah wilayah Padaherang. Di bawah tenda sederhana yang dipenuhi suasana hangat dan penuh syukur, warga dari berbagai desa berkumpul untuk menerima amanah qurban dari para shohibul qurban.

Salah satu penerima daging Qurban  Parijo, warga Desa Karang Mulya, mengaku sangat bersyukur atas bantuan hewan qaurban yang diterimanya. Dengan wajah penuh haru, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada para donatur dan seluruh panitia pelaksana.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut setiap tahun agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” ujarnya sambil memegang tali hewan qurban.

Tak hanya menjangkau wilayah sekitar, kegiatan kurban Masjid Mutiara Sunnah juga menyentuh desa-desa yang cukup jauh. Salah satunya Desa Sici Ganjang, yang mengirimkan perwakilan dari Masjid Al-Hidayah untuk menjemput dua ekor kambing kurban bagi warga di kampung mereka.

“Kami datang berdua mewakili Masjid Al-Hidayah. Senang sekali bisa membawa pulang hewan kurban untuk masyarakat di desa kami. Terima kasih kepada para donatur dan Masjid Mutiara Sunnah,” tutur salah seorang perwakilan dengan penuh rasa syukur". Pungkas Parijo.

Kehadiran para pemuda dari komunitas “Pemuda Hijrah” turut menambah semarak kegiatan sosial tersebut. Mereka bahu-membahu membantu proses distribusi, menunjukkan sinergi positif antar generasi dalam menyukseskan ibadah qurban.

( UG ).

Selasa, Mei 26, 2026

PERINGATI HARDIKNAS, SMPN 2 PAGERAGEUNG GELAR PEKAN PRESTASI DAN KREATIVITAS, DIANGGANGGANG OLEH 13 SEKOLAH DASAR

TASIKMALAYA – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SMP Negeri 2 Pagerageung menggelar kegiatan Pekan Prestasi dan Kreativitas yang diikuti oleh siswa‑siswi dari 13 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) se‑Kecamatan Pagerageung. Acara yang berlangsung selama dua hari ini dilaksanakan sebagai ajang unjuk kemampuan dan mempererat hubungan antarsekolah di wilayah tersebut.
 
Kepala SMPN 2 Pagerageung, Agun Hidayat, S.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk menjaring serta mengembangkan minat dan bakat para peserta didik, sekaligus menjadi sarana silaturahmi dan kebersamaan antarlembaga pendidikan di lingkungan kecamatan.
 
“Alhamdulillah, dalam rangka memperingati Hardiknas tahun ini, SMP Negeri 2 Pagerageung dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan. Harapan kami, kegiatan selama dua hari ini dapat menjadi wadah yang baik bagi anak‑anak untuk menyalurkan potensi yang mereka miliki, serta menjadi sarana mempererat persaudaraan dan ukhuwah. Kami juga mengingatkan seluruh peserta untuk senantiasa menjunjung tinggi semangat sportivitas dalam setiap pertandingan maupun perlombaan yang diikuti,” ujar Agun.
 
Adapun sejumlah cabang yang dilombakan dalam kegiatan ini meliputi:
• Bola Voli
• Futsal
• Tahfiz Al‑Qur’an dan Kaligrafi
• Solo Vokal
 
Terlihat antusiasme yang tinggi dari para siswa yang hadir selama rangkaian acara berlangsung. Selain berkompetisi secara sehat, para peserta juga saling mengenal dan bertukar pengalaman positif satu sama lain. Di lokasi kegiatan, spanduk resmi acara telah terpasang dengan jelas, yang juga memuat identitas dan lambang SMP Negeri 2 Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya sebagai penyelenggara.
 
Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi bukti nyata peringatan Hari Pendidikan Nasional di tingkat kecamatan, yang dilaksanakan dengan semangat kolaborasi, persatuan, serta komitmen dalam mengembangkan potensi terbaik setiap peserta didik.

(Yana)

DUGAAN KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN DAN LAPORAN, PENGELOLAAN ANGGARAN JASA KEAMANAN SEBESAR RP 207 JUTA DI DISHUBKOMINFO KABUPATEN TASIKMALAYA MENJADI PERHATIAN

Tasikmalaya Kota. Artha–News.com I Pengelolaan anggaran di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Tasikmalaya menjadi sorotan publik. Media Artha‑News.com telah mengirimkan surat permintaan keterangan dan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian pelaporan serta kelengkapan dokumen pada paket Belanja Jasa Tenaga Keamanan Tahun Anggaran 2025, dengan pagu anggaran sebesar Rp207.200.000,-.
 
Berdasarkan data yang tercatat dalam Portal Rencana Umum Pengadaan (RUP) di laman https://sirup.inaproc.id pada ID Satker 68252, paket pekerjaan dengan kode RUP 39711049 direncanakan dilaksanakan melalui metode Swakelola Tipe 1, dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
 
Namun, hasil penelusuran yang kami lakukan pada sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di laman https://spse.inaproc.id/tasikmalayakab, belum ditemukan catatan pelaksanaan, dokumen kontrak, maupun laporan realisasi kegiatan yang diunggah sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut. Perlu ditegaskan bahwa ketidaktemuan data dalam sistem yang dapat diakses publik ini adalah fakta hasil pengecekan yang kami lakukan, namun hal ini belum tentu menjadi satu‑satunya bukti mutlak, dan kemungkinan dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti mekanisme atau tahapan pencatatan serta ketentuan pengunggahan dokumen yang berlaku.
 
Dalam surat permintaan klarifikasi yang dikirimkan pada tanggal 22 Mei 2026, diuraikan bahwa meski anggaran untuk kegiatan tersebut telah disusun dan ditetapkan, namun dalam laporan rinci yang dapat diakses, belum ditemukan kode pencatatan khusus yang secara tegas menunjukkan pelaksanaan kegiatan dengan metode swakelola. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait ketersediaan jejak administrasi resmi yang dapat membuktikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan, diselesaikan, maupun dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 
Menurut Rahmat, Wakil Pemimpin Redaksi Artha‑News:
“Berdasarkan data dan hasil penelusuran yang kami peroleh, hal ini memicu dugaan adanya indikasi ketidaktertiban administrasi atau penyimpangan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini merupakan pandangan dan dugaan yang muncul semata‑mata berdasarkan data yang dapat kami akses, dan kami sangat mengharapkan penjelasan resmi dari instansi terkait untuk melengkapi informasi ini dan memberikan kejelasan kepada publik,” ujarnya pada Selasa (26/5/2026).
 
Adapun poin‑poin yang menjadi dasar pertanyaan dan perhatian dari hasil penelaahan data yang ada, antara lain:
 
1. Belum tersedianya catatan resmi pelaporan yang dapat diakses publik, sehingga proses pelaksanaan kegiatan sulit untuk dipantau, diverifikasi, maupun diperiksa dalam mekanisme pengawasan atau audit yang bersifat terbuka.
​
2. Mekanisme pelaksanaan kegiatan yang tercatat belum sepenuhnya jelas dan menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku, serta risiko yang mungkin timbul terhadap pengelolaan keuangan daerah.
​
3. Terdapat pertanyaan terkait status penggunaan anggaran tersebut, apakah sudah digunakan atau diserap, mengingat belum tersedia laporan resmi yang menjelaskan secara rinci status dan realisasi penggunaan dana tersebut.
​
4. Terindikasi adanya ketidaktertiban administrasi serta ketidakjelasan data yang tercatat dalam sistem pencatatan dan pelaporan milik negara yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
 
Perlu kami tegaskan bahwa seluruh hal yang disampaikan di atas merupakan dugaan dan pertanyaan yang muncul berdasarkan data yang dapat diakses, dan belum merupakan fakta yang terverifikasi sepenuhnya maupun keputusan hukum yang berlaku. Pihak Artha‑News telah berupaya meminta keterangan dan penjelasan resmi kepada Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya guna mendapatkan keterangan yang lengkap, benar, dan berimbang.
 
Seiring dengan beredarnya informasi ini, publik mengharapkan adanya keterangan yang disampaikan secara transparan dan akuntabel dari pihak pengelola di lingkungan Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya, sebagai bentuk tanggapan dan klarifikasi atas hal‑hal yang sedang dipertanyakan tersebut. Kami akan menyajikan tanggapan atau penjelasan resmi dari instansi terkait secara utuh dan proporsional segera setelah diterima.
 
(Mat/Arie)

POLEMIK PENGADAAN BARANG: ISTILAH “SALON” DALAM DOKUMEN PUSKESMAS RAJAPOLAH DIKLAIM SEBAGAI KESALAHAN PENULISAN DATA

Tasikmalaya Kabupaten, Artha-news.com – Sorotan publik tertuju pada dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 milik satuan kerja Puskesmas Rajapolah, yang memuat nama barang berupa peralatan dengan sebutan “Salon” dan tercantum sebagai salah satu penunjang pelayanan kesehatan masyarakat.
 
Keterangan mengenai pencantuman nama barang tersebut dibenarkan langsung oleh pihak manajemen Puskesmas Rajapolah. Mereka memastikan bahwa dalam dokumen rencana Belanja Modal dan Peralatan Mesin, istilah “Salon” memang tercatat sebagai salah satu rencana pengadaan barang yang akan dibeli untuk kebutuhan di lingkungan puskesmas.
 
Menanggapi hal yang menjadi perhatian publik tersebut, Kepala Puskesmas Rajapolah, dr. Yunike, memberikan penjelasan bahwa pencantuman istilah tersebut merupakan kekeliruan yang terjadi saat pengisian data ke dalam sistem RUP. Anggaran yang direncanakan bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2026.
 
Menurut penjelasannya, istilah yang tertulis dan menjadi sorotan publik itu sebenarnya tidak relevan dan tidak termasuk dalam daftar fasilitas atau peralatan penunjang kesehatan yang dibutuhkan untuk pelayanan kepada masyarakat.
 
“Hal itu murni kesalahan pengisian data saat memasukkan rincian ke dalam sistem,” tegas dr. Yunike saat memberikan keterangan. Ia juga menyebutkan telah berkoordinasi dengan jajarannya, serta memerintahkan staf bagian perencanaan dan bendahara untuk segera mengganti nama barang tersebut agar sesuai dengan maksud, tujuan, serta jenis barang atau peralatan yang sesungguhnya dibutuhkan dan direncanakan.
 
Penjelasan dan klarifikasi mengenai kesalahan penulisan nama barang dalam dokumen RUP ini disampaikan secara langsung oleh dr. Yunike kepada redaksi Artha-news.com melalui pesan aplikasi WhatsApp. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan atas pencatatan yang sempat tertulis dengan nama 'salon' tersebut.
 
Perlu kami sampaikan, informasi ini disajikan sebagaimana penjelasan yang diterima dari pihak pengelola puskesmas. Artha-news.com akan terus melakukan penelusuran dan verifikasi, serta melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak berwenang dan instansi terkait lainnya, guna memastikan kejelasan dan kebenaran informasi yang disampaikan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan publik.
 
(Mat/Ari)

Senin, Mei 25, 2026

Ketua DPRD Cimahi Dorong Warga Jadi Peternak Mandiri Lewat Pelatihan Ayam Kampung

Cimahi | Artha News – Wahyu Widyatmoko secara resmi membuka kegiatan pelatihan ternak ayam kampung petelur yang digelar di P4S Darul Husna, Senin (18/5/2026).
Pelatihan tersebut digelar sebagai upaya mencetak peternak baru yang tangguh sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga di Kota Cimahi.

Dalam sambutannya, Wahyu menegaskan bahwa ilmu peternakan tidak semata-mata berorientasi pada bisnis besar, melainkan juga dapat menjadi langkah nyata untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga secara mandiri.

“Ilmu beternak bukan hanya untuk berbisnis, setidaknya swasembada pangan memenuhi protein untuk keluarga juga sudah cukup baik. Bismillah, semoga pelatihan ini bermanfaat bagi kita semua,” ujar Wahyu di hadapan peserta pelatihan.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Bersama Membangun Peternakan yang Mandiri dan Berkelanjutan” dan diikuti warga yang antusias mempelajari teknik dasar peternakan ayam kampung petelur.

Materi pelatihan meliputi pengelolaan kandang, teknik pemberian pakan yang efisien, hingga strategi menjaga keberlanjutan usaha peternakan.
Wahyu berharap para peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan ilmu yang diperoleh sehingga dapat menjadi peternak yang berhasil dan mandiri.

“Saya berharap para peserta memiliki semangat untuk menjadi peternak-peternak yang berhasil dan tangguh, sehingga nantinya bisa menyumbangkan kontribusinya untuk memenuhi kebutuhan protein di Kota Cimahi,” katanya.

Pelatihan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Dukungan dari pimpinan legislatif dinilai menjadi dorongan penting bagi perkembangan sektor pertanian dan peternakan perkotaan atau urban farming di Kota Cimahi.

Selain mendukung ketahanan pangan, pengembangan peternakan skala rumah tangga juga dinilai berpotensi menjadi solusi ekonomi kreatif dan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat perkotaan.

Minggu, Mei 24, 2026

Dana Desa TA 2026 Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Tasikmalaya Telah Selesai Direalisasikan, Plat Deker Kp. Leles Kidul Senilai Rp63,5 Juta

TASIKMALAYA I Realisasi Dana Desa (DD) Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 telah selesai dilaksanakan. DD tersebut dialokasikan untuk tiga titik pembangunan yang tersebar di wilayah Desa Ciawi.

Salah satu titik pembangunan yang terealisasi adalah pembangunan Plat Deker di Kampung Leles Kidul RT 001 RW 007. Plat deker tersebut memiliki ukuran panjang 48 meter dengan lebar 1,2 meter. Pembangunan ini bersumber dari anggaran Dana Desa TA 2026 dengan total biaya Rp63.532.100.

Kepala Desa Ciawi, Sopyan Nurulhadi, S.Sy., menyampaikan bahwa seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Desa TA 2026 telah rampung sesuai rencana. “Alhamdulillah DD TA 2026 yang turun ke Desa Ciawi sudah selesai kami laksanakan untuk tiga titik. Salah satunya Plat Deker di Kp. Leles Kidul RT 001 RW 007 ukuran 48 x 1,2 meter dengan anggaran Rp63.532.100. Semoga bermanfaat untuk warga,” ujarnya.

Warga Kp. Leles Kidul menyambut baik pembangunan plat deker tersebut. Infrastruktur ini dinilai penting untuk memperlancar akses jalan dan saluran air, terutama saat musim hujan sehingga aktivitas warga tidak lagi terhambat.

Pemerintah Desa Ciawi berharap pembangunan dari Dana Desa TA 2026 ini dapat meningkatkan kualitas infrastruktur desa dan menunjang kesejahteraan masyarakat secara merata.

(Yana)

Jumat, Mei 22, 2026

Antusiasme Tinggi! Siswa Kelas 6 SDN 3 Salawu Bahagia Usai Selesaikan PSAJ


TASIKMALAYA, SALAWU – Suasana ceria, bangga, dan penuh semangat mewarnai halaman Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Salawu, Desa Karangmukti, Kecamatan Salawu . Seluruh siswa kelas 6 tampak sangat antusias dan lega, tepat setelah menuntaskan seluruh rangkaian kegiatan Ujian Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) yang menjadi penutup perjalanan mereka selama enam tahun menempuh pendidikan dasar.


Mengenakan seragam lengkap dengan rapi, wajah-wajah mereka bersinar dengan senyum kebahagiaan dan rasa puas. Tak sedikit yang saling berpelukan, tertawa bersama, dan berfoto ria mengabadikan momen bersejarah ini. Rasa lelah akibat belajar giat selama masa persiapan ujian seketika hilang berganti rasa syukur dan kebanggaan karena telah berhasil menyelesaikan kewajiban akhir jenjang SD dengan lancar dan penuh percaya diri.

Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh guru dan tenaga pendidik turut hadir dan ikut merayakan keberhasilan putra-putri asuhannya. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah menyampaikan rasa bangga yang mendalam. "Anak-anakku di SDN 3 Salawu semuanya hebat dan luar biasa. Kalian telah berjuang, belajar dengan tekun, dan melewati setiap tahapan pembelajaran dengan baik sampai hari ini. Kami sangat bangga dan yakin kalian siap melangkah ke jenjang berikutnya," ucapnya dengan nada haru dan penuh dukungan.

Para guru juga memberikan pesan-pesan berharga, mengingatkan agar meski sudah lulus, mereka tetap menjaga nama baik almamater SDN 3 Salawu, tetap rendah hati, rajin belajar, dan menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, serta bangsa.

Kebahagiaan ini tak lepas dari dukungan besar orang tua dan warga sekitar yang selalu mendukung setiap kegiatan sekolah. Kerja keras, kedisiplinan, dan semangat belajar yang tinggi menjadi kunci keberhasilan para siswa ini dalam menyelesaikan PSAJ dengan hasil yang memuaskan.

Kini, para siswa kelas 6 SDN 3 Salawu siap menutup bab masa SD dan melangkah menuju jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan bekal ilmu, karakter, dan semangat juang yang sudah tertanam kuat.
Selamat dan sukses selalu anak-anak hebat SDN 3 Salawu, teruslah berprestasi dan membanggakan! 

Red : Mumun mulyadi

Pengadaan Barang "Salon" di Puskesmas Rajapolah Tak Selaras fungsi Utama Pelayanan Kesehatan; Publik Mempertanyakan

Tasikmalaya Kota. Artha-news.com I Isu mencuat terkait adanya pos anggaran senilai Rp20.000.000,- dengan keterangan item "Salon" dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Detail Paket Penyedia dengan Nomor ID 66441869 milik Puskesmas Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya. Anggaran tersebut tercatat dalam kegiatan "Belanja Modal Peralatan dan Mesin" yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2026 dengan total nilai mencapai Rp117.682.845,-.
 
Mencuatnya informasi ini memicu pertanyaan publik, mengingat pos belanja bertuliskan "Salon" dinilai tidak selaras dengan fungsi utama puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, serta dianggap bukan prioritas dalam pengadaan peralatan dan mesin penunjang medis maupun operasional kesehatan masyarakat.
 
Menanggapi hal tersebut, permohonan klarifikasi resmi telah disampaikan kepada pihak manajemen Puskesmas Rajapolah untuk menelusuri dasar perencanaan, spesifikasi barang, urgensi, hingga dokumen pendukung yang melatarbelakangi masuknya item tersebut dalam dokumen perencanaan pengadaan.

Dalam jawaban klarifikasinya, Kepala Puskesmas memastikan bahwa tidak ada rencana pengadaan fasilitas atau peralatan salon sebagaimana yang tertulis dalam dokumen RUP tersebut.
 
"Hal ini murni terjadi akibat kesalahan teknis pengisian data keterangan 'Salon' hal itu kekeliruan penulisan atau kesalahan input data dan akan diperbaiki," ungkap Dr. Yunike Kepala Puskesmas Rajapolah (Jumat, 22 Mei 2026)

Sesuai prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas, publik berhak mengetahui alasan, manfaat, serta landasan hukum dibukanya layanan tersebut. Hal ini penting agar kebijakan tersebut tidak ditafsirkan sebagai pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai sasaran, mengingat masih banyak kebutuhan dasar pelayanan kesehatan yang dinilai belum terpenuhi secara maksimal di wilayah tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi Artha News masih berupaya melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan lengkap, agar informasi yang disampaikan kepada publik bersifat lengkap, berimbang, dan akurat.

(Tim Redaksi)

Polisi Lakukan Penyelidikan Kebakaran Resto dan Cafe di Kampoeng Turis Pangandaran

ARTHA-NEWS.com I PANGANDARAN - Aparat kepolisian dari Polres Pangandaran melakukan penyelidikan terkait insiden kebakaran yang menghanguskan sebuah Resto dan Cafe di kawasan Kampung Turis Pangandaran, Kamis (21/05/2026).

Peristiwa tersebut terjadi menjelang petang dan sempat menarik perhatian warga maupun wisatawan karena kobaran api terlihat cukup besar disertai asap hitam yang membumbung tinggi di area wisata.

PLH Kapolres Pangandaran AKBP Mujianto Sik MH. mengatakan pihaknya langsung menerjunkan personel ke lokasi setelah menerima informasi adanya kebakaran.

“Anggota kami segera menuju tempat kejadian untuk membantu pengamanan lokasi, mengatur masyarakat yang berada di sekitar area, serta berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran dalam proses penanganan,” ungkap Mujianto.

Polres Pangandaran bersama unsur TNI, Damkar, Satpol PP, Tagana, dan masyarakat sekitar turut membantu proses pemadaman agar api tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi wisata tersebut.

Bangunan rumah makan yang didominasi material mudah terbakar membuat api cepat membesar sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu cukup lama. Sejumlah unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api.

Selain melakukan pengamanan, polisi juga mulai mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi di lokasi guna mengetahui penyebab pasti kebakaran.

“Untuk sumber api masih kami dalami. namun kepastian penyebabnya masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut,” tambahnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun bangunan rumah makan mengalami kerusakan cukup parah akibat terbakar.

Pihak kepolisian mengimbau para pelaku usaha untuk senantiasa melaksanakan seluruh prosedur keselamatan serta memperhatikan standar keamanan bangunan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.


(UG)

Kamis, Mei 21, 2026

Dua Hari di Samosir, Ketua Pembina Posyandu Sumut Kahiyang Ayu Pastikan Pelayanan Posyandu Berjalan Optimal

Artha-News.com I Samosir, (21/05/2026) - Selama dua hari berada di Kabupaten Samosir, Ketua Pembina Posyandu Sumatera Utara Kahiyang Ayu aktif meninjau langsung pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) guna memastikan layanan kesehatan masyarakat berjalan optimal hingga ke desa-desa.
Setelah sebelumnya mengunjungi Posyandu di Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, hari ini (21/05) Kahiyang bersama rombongan kembali meninjau pelayanan Posyandu di Desa Pamutaran yang dipusatkan di SD Negeri 5 Pamutaran, Kecamatan Palipi. Kunjungan tersebut disambut hangat masyarakat.

Kehadiran Ketua Pembina Posyandu Sumut disambut Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Ketua TP PKK Kabupaten Samosir sekaligus Pembina Posyandu Kabupaten Samosir Ny. Kennauli A. Sidauruk, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir. 

Turut hadir Kadis Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Asisten I Sekdakab Samosir Tunggul Sinaga, Kadis Kominfo Samosir Immanuel Sitanggang, Kadis Kesehatan Dina Hutapea, Plt. Kadis Sosial PMD Dumosch Pandiangan, Kadis PP3AKB Friska Situmorang dan perwakilan OPD lainnya.

Pelaksanan kegiatan di SD 05 Pamutaran Desa Pamutaran Kecamatan Palipi di awali dengan senam bersama  seluruh siswa dan guru, selanjutnya sarapan bersama seluruhnya dengan snack sehat. Sebelumnya telah terlaksanan pelatihan dokter kecil kepada 15 siswa siswi sd pamutaran dan pada hari ini peserta pelatihan dokter kecil di lantik sebagai dokter kecil SD 05 Pamutaran, mereka mendapatkan 1 set  baju dokter kecil dan selempang. Kegiatan berikutnya juga berlangsung pelaksanaan pemeriksan kesehatan gratis (PKG) untuk seluruh siswa sebanyak 66 siswa yang di lakukan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Mogang.

Nuansa kehangatan langsung terasa ketika Kahiyang Ayu menyapa anak-anak sekolah dan masyarakat hingga para kader Posyandu yang sedang melakukan pelayanan. Dengan senyum ramah dan penuh keibuan, Kahiyang berdialog dengan masyarakat sekaligus membagikan bingkisan dan jajanan kepada anak-anak. Keceriaan semakin lengkap ketika dua anak beruntung menerima hadiah sepeda langsung dari Kahiyang Ayu.

Dalam kesempatan tersebut, Kahiyang Ayu juga menyematkan selendang dokter kecil kepada siswa SDN 5 Pamutaran. Program dokter kecil merupakan upaya menanamkan kesadaran hidup sehat sejak dini kepada anak-anak sekolah agar mampu menjadi pelopor perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah maupun keluarga. Anak-anak dilatih memahami pentingnya menjaga kebersihan, kesehatan tubuh hingga membantu mengedukasi teman sebaya terkait pola hidup sehat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Samosir juga melakukan pembentukan kader Juru Pemantau Jentik atau Jumantik Cilik “Peka Tilik” sebagai bentuk edukasi dini pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Kehadiran kader cilik tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepedulian anak-anak terhadap kebersihan lingkungan dan pencegahan demam berdarah di tengah masyarakat.
Tidak hanya memberikan motivasi, Kahiyang Ayu juga membawa berbagai bantuan perlengkapan sekolah berupa tas, buku tulis, alat tulis, kaus kaki dan seragam sekolah bagi siswa SD. Bantuan juga diberikan kepada anak-anak PAUD di Desa Pamutaran sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anak sejak usia dini.

Ketua TP PKK Kabupaten Samosir Ny. Kennauli A. Sidauruk turut memberikan semangat kepada siswa dengan membagikan bingkisan kepada anak-anak. Ia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian Ketua Pembina Posyandu Sumut kepada masyarakat Samosir.
“Terima kasih kepada Ibu Kahiyang Ayu. Masyarakat dan anak-anak sangat senang atas kunjungan dan perhatian yang diberikan. Semoga Posyandu di Samosir terus berkembang dan meningkatkan pelayanan yang semakin baik,” ujar Kennauli.

Sementara itu, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan bahwa kehadiran Ketua Pembina Posyandu Sumut menjadi kehormatan sekaligus motivasi besar bagi Pemerintah Kabupaten Samosir dalam memperkuat Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar  masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Kahiyang Ayu di Kabupaten Samosir. Kehadiran ini menjadi kehormatan dan motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan Posyandu,” ujar Ariston.
Menurutnya, Posyandu memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pendidikan, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah Kabupaten Samosir, lanjut Ariston, terus mendorong pembentukan dan penguatan Posyandu di seluruh desa melalui pelatihan kader, pendampingan berkelanjutan serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung.
“Kami berkomitmen agar Posyandu benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak hanya bersifat administratif. Posyandu juga kami dorong berkembang menjadi pusat layanan masyarakat yang terpadu responsif dengan menerapkan enam standar pelayanan minimal,” tegasnya.

Ariston juga meminta seluruh desa, kecamatan dan perangkat daerah teknis memberikan dukungan penuh kepada kader Posyandu agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan aktif dan berkelanjutan. Ia turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kader Posyandu yang selama ini mengabdi di tengah masyarakat.
“Dedikasi para kader Posyandu merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas di Kabupaten Samosir,” tambahnya.

Di akhir kegiatan, Wakil Bupati berharap kunjungan Ketua Tim Pembina Posyandu Sumut dapat semakin memperkuat pembinaan dan perhatian Posyandu di seluruh Kabupaten Samosir.

(NR.Sitohang)

YAYASAN PEDULI KASIH INSANI: Wujud Kelanjutan Perjuangan Kemanusiaan, Hadir Bantu Masyarakat Tasikmalaya

TASIKMALAYA – ARTHA NEWS I Semangat kepedulian dan pengabdian sosial di Kota Tasikmalaya terus berlanjut. Setelah berakhirnya masa bakti Perkumpulan Masyarakat Tanggap Donor Darah (Permatadora), para penggiat dan relawan sosial kini melebur dan meneruskan niat mulia tersebut ke dalam wadah organisasi baru yang lebih luas ruang lingkup kerjanya.
 
Dengan tekad memperluas pelayanan kemanusiaan, Yayasan Peduli Kasih Insani resmi diikrarkan berdiri pada tanggal 20 Mei 2026. Berkedudukan di Ruko Sudut Merdeka, Jl. Merdeka No. 11A RT 01/RW 11, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, yayasan ini hadir sebagai lembaga sosial kemanusiaan yang bergerak independen, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun golongan masyarakat.
 
Mengusung semangat “Peduli untuk Sesama, Mengabdi untuk Kemanusiaan”, Yayasan Peduli Kasih Insani hadir untuk menjalankan berbagai kegiatan strategis yang mencakup bidang sosial, kemanusiaan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Keberadaan yayasan ini juga telah memiliki payung hukum yang sah dan terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 
Visi Misi: Hadir Profesional dan Bermanfaat
 
Sebagai lembaga yang bergerak di bidang pelayanan publik, Yayasan Peduli Kasih Insani memiliki visi menjadi yayasan sosial kemanusiaan yang profesional, amanah, dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam lingkup kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
 
Untuk mewujudkan visi tersebut, yayasan menanamkan lima misi utama dalam setiap langkah kerjanya:
 
1. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya donor darah sukarela sebagai gaya hidup sehat dan kebutuhan kemanusiaan.
​
2. Membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan kesehatan dan pelayanan sosial.
​
3. Membangun budaya gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.
​
4. Menjalankan kegiatan usaha produktif untuk mendukung kemandirian dan keberlanjutan program yayasan.
​
5. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, demi terciptanya manfaat sosial yang luas.
 
Dua Pilar Utama Program: Relawan Donor Darah dan Pendampingan Kesehatan
 
Dalam menjalankan misi kemanusiaannya, yayasan menyiapkan dua program unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat Kota Tasikmalaya dan sekitarnya.
 
1. Relawan Donor Darah Indonesia (REDDI)
Menanggapi kebutuhan darah yang terus tinggi di wilayah Tasikmalaya – mencapai sekitar 80 hingga 100 kantong darah per hari – yayasan membentuk komunitas bernama Relawan Donor Darah Indonesia (REDDI). Komunitas ini dibentuk untuk menciptakan budaya donor darah sukarela melalui edukasi, kampanye, dan aksi nyata.
 
Kegiatan yang dilakukan meliputi edukasi ke berbagai instansi dan komunitas, pelaksanaan donor darah rutin, kerja sama teknis dengan Unit Donor Darah (UDD) PMI serta Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD dr. Soekardjo, hingga layanan pencarian pendonor bagi pasien yang membutuhkan. Para relawan yang tergabung berkomitmen siaga selama 24 jam memberikan pelayanan informasi dan kebutuhan darah bagi warga.
 
Dengan adanya komunitas ini, yayasan menargetkan tumbuhnya sekitar 5.000 hingga 6.000 pendonor aktif yang rutin mendonorkan darahnya setiap dua bulan sekali, guna menutup kebutuhan stok darah yang kritis.
 
2. KESTA (Kesehatan Tasikmalaya)
Selain masalah darah, persoalan kesehatan dan biaya pengobatan juga menjadi perhatian serius. Melalui program KESTA – Kesehatan Tasikmalaya, yayasan hadir memberikan pendampingan bagi masyarakat kurang mampu yang mengalami kendala kesehatan maupun hambatan dalam pelayanan rumah sakit.
 
Bantuan yang diberikan meliputi pendampingan pasien di rumah sakit, bantuan proses administrasi pelayanan, pendampingan rujukan kesehatan hingga ke luar kota, serta menjembatani komunikasi antara keluarga pasien dengan pihak medis. Program ini hadir agar masyarakat dari kalangan kurang mampu tidak merasa berjalan sendiri saat menghadapi persoalan kesehatan yang berat.
 
Struktur Organisasi: Terstruktur dan Patuh Aturan
 
Untuk menjamin tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel, Yayasan Peduli Kasih Insani telah menyusun struktur organisasi yang lengkap dan jelas pembagian tugasnya, dengan prinsip tidak adanya rangkap jabatan. Berikut susunan pengurus yayasan:
 
- Pembina: Hj. Dewi Hikmah, S.Pd., MH (Berwenang menentukan arah kebijakan strategis).
​
- Pengawas: Mamanto (Bertugas mengawasi seluruh kegiatan dan keuangan yayasan).
​
- Pengurus Harian:
​
- Ketua Yayasan: H. Murjani, SE., MM (Penanggung jawab utama).
​
- Wakil Ketua: H. Ihsan Riyadi, S.IP., M.AP.
​
- Sekretaris Umum: Minatul Mahmudah, SE – dibantu Wakil Sekretaris: Ahmad Abdul Ajiz.
​
- Bendahara: Hj. Yuke Yukani Yusuf, SE.
 
Selain pengurus inti, yayasan juga membagi kerja ke dalam beberapa divisi teknis agar pelayanan lebih fokus:
 
- Divisi Humas, Sosialisasi & Medsos: Dipimpin R. Pipih Supiah Hidayat, SE (didampingi Hendra dan Ade Advian Achmad).
​
- Divisi Relawan: Dipimpin Ilan Herdiana, berkoordinasi dengan koordinator di 69 Kelurahan.
​
- Divisi Kemitraan & Donor Darah: Dipimpin Kodir Jelani.
​
- Divisi Pendampingan Kesehatan: Dipimpin Titin Patimah, didampingi tenaga pendamping di 10 Kecamatan.
​
- Divisi Logistik & Kegiatan: Dipimpin Ina Liestiana. M (didampingi Iis Isnawati).
​
- Divisi Data & IT: Dipimpin Diki Nugraha (mengelola database pendonor dan sistem informasi).
​
- Divisi Hukum dan Legalitas: Dipimpin Yana Maulana Yusuf, SH (menjamin kepatuhan hukum).
 
Harapan Besar bagi Masyarakat Tasikmalaya
 
Ketua Yayasan maupun seluruh jajaran pengurus berharap, kehadiran lembaga ini dapat menjadi rumah besar bagi siapa saja yang memiliki kepedulian sosial. Dukungan dari pemerintah daerah, lembaga kesehatan, perusahaan, hingga masyarakat luas sangat diharapkan agar program-program kemanusiaan dapat berjalan berkelanjutan.
 
“Karena sejatinya, sekecil apa pun kepedulian yang diberikan kepada sesama dapat menjadi harapan besar bagi mereka yang membutuhkan,” demikian prinsip yang senantiasa dipegang teguh oleh Yayasan Peduli Kasih Insani.
 
Kini, kiprah yayasan ini diharapkan menjadi gerakan sosial yang nyata, menjawab kebutuhan warga, dan membawa manfaat luas bagi masyarakat Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat pada umumnya.

#YayasanPeduliKasihInsani #PeduliKemanusiaan #BeritaTasikmalaya #Tasikmalaya #DonorDarah #REDDI #KESTA #Kemanusiaan #BeritaTerkini #InfoTasikmalaya #WargaTasikmalaya #BeritaJawaBarat #ArthaNews
 
(Tim Redaksi Artha News)
 
 

Rabu, Mei 20, 2026

Semangat Kebangkitan Nasional, Cimahi Perkuat Integritas ASN dan Layanan Publik

Cimahi | Artha News - Pemerintah Kota Cimahi menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 di Lapangan Apel Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Rabu (20/5/2026).

Upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dan diikuti unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Dalam amanatnya, Ngatiyana menegaskan bahwa semangat Hari Kebangkitan Nasional harus diwujudkan melalui kerja nyata, pelayanan publik yang berkualitas, serta penguatan integritas aparatur pemerintahan.

“Hari Kebangkitan Nasional adalah titik refleksi bagi kita semua untuk memastikan semangat persatuan, nasionalisme, dan transformasi kolektif tetap hidup dalam setiap kebijakan dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ngatiyana, tema Harkitnas tahun ini, “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia unggul, tata kelola pemerintahan yang kuat, dan pelayanan publik yang profesional serta berkelanjutan.

Ia juga mengaitkan momentum Harkitnas dengan Hari Kearsipan Nasional ke-55 Tahun 2026 yang mengusung tema “Empowering The Future: Kearsipan untuk Memberdayakan Masa Depan Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Transformasi digital, pelayanan publik modern, dan pemerintahan yang responsif tidak akan berjalan baik tanpa budaya tertib arsip dan pengelolaan data yang kuat,” kata Ngatiyana.

Karena itu, ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi untuk membangun budaya kerja yang profesional, cepat, inovatif, sekaligus tertib administrasi dan bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik.

Selain upacara Harkitnas, kegiatan juga dirangkaikan dengan pelepasan Tim Pemeriksa Hewan Kurban Kota Cimahi Tahun 2026 yang akan bertugas melakukan pengawasan kesehatan hewan menjelang Iduladha.

Tim yang berjumlah 30 orang tersebut terdiri dari petugas Dinas Pangan dan Pertanian, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, serta siswa magang. Mereka akan melakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem terhadap hewan kurban di berbagai titik di Kota Cimahi.

Pelepasan tim ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Cimahi untuk menjaga kesehatan masyarakat, menjamin keamanan pangan asal hewan, serta memastikan hewan kurban yang beredar memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).

Polres Tasikmalaya Kota Gencarkan Razia Miras dan Obat Terlarang, Wujudkan Harkamtibmas dan Minimalisir Penyakit Masyarakat

Tasikmalaya — Guna meminimalisir penyakit masyarakat serta mewujudkan situasi harkamtibmas yang kondusif, jajaran Polres Tasikmalaya Kota gencar melaksanakan razia minuman keras dan obat-obatan terlarang, Selasa (19/05/2026).

Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Andi Purwanto, menjelaskan bahwa razia tersebut dilakukan sebagai upaya memberantas peredaran miras dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota.

“Ya, kami melakukan razia peredaran miras dan obat terlarang melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Sat Samapta dan Satres Narkoba,” ungkapnya, Rabu (20/05/2026).

Ia menegaskan bahwa jajarannya berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk penyakit masyarakat yang dapat mengganggu kondusivitas kamtibmas.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Tasikmalaya Kota, Iptu Jajang Kurniawan, mengatakan bahwa kegiatan razia dipimpin langsung oleh KBO Samapta Iptu Azis Kartaji dan KBO Satres Narkoba Iptu Wahidin.

“Razia dilaksanakan di tiga lokasi berbeda, yakni di Jalan Ir H Juanda dan  Cikurubuk wilayah Mangkubumi, dan di wilayah Tawang. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan 52 botol minuman keras berbagai merek,” ungkapnya.

Ia menambahkan, barang bukti beserta pemiliknya diamankan ke Mapolres Tasikmalaya Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

BUPATI SAMOSIR KUNJUNGI BAKTI KOMDIGI, USULKAN PENANGANAN BLANKSPOTMore

Artha-News.com  I Samosir (20/5-2026) - Bupati Samosir Vandiko T. Gultom didampingi Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, mengunjungi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI KOMDIGI). Kehadiran Bupati Samosir  diterima langsung oleh Direktur Utama BAKTI Ibu Fadhilah Mathar didampingi Plt. Direktur Infrastruktur Bapak Darien Aldiano diruang kerjanya, di Centennial Tower Jakarta, 19/5.

Dalam pertemuan, Bupati Samosir memaparkan berbagai  usulan penanganan blankspot dan signal tidak stabil di wilayah Kabupaten Samosir. Usulan tersebut meliputi penanganan lokasi blankspot maupun signal tidak stabil sejumlah 15 titik. 

Bupati Samosir menyampaikan, bahwa penanganan ini sangat dibutuhkan mengingat Kabupaten Samosir merupakan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba dan banyak dikunjungi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. “Sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, Kabupaten Samosir banyak dikunjungi para wisatawan, tahun lalu jumlah kunjungan wisata mencapai angka sekitar 2,4 juta yang sangat memerlukan jangkauan signal telekomunikasi yang bagus. Oleh karena itu kami berharap dukungan dari pemerintah pusat khususnya BAKTI Komdigi dalam  penanganan blankspot dan signal tidak stabil di Kabupaten Samosir," ujar Vandiko.

Ibu Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar mengapresiasi atas penyampaian usulan tersebut. Secara prinsip, beliau menerima dengan baik usulan Pemkab Samosir dan mendukung rencana penanganan blankspot dan signal tidak stabil yang diajukan. Dirut  meminta agar tim teknis Pemkab Samosir langsung berkomunikasi dengan tim teknis BAKTI Komdigi untuk penanganannya. 

“Usulan yang disampaikan kita terima dan tim teknis Pemkab Samosir agar berkomunikasi dengan tim teknis BAKTI Komdigi untuk proses lebih lanjut. Kami siap mendukung penanganan blankspot ini secepatnya, apalagi Kabupaten Samosir sering mengadakan event berskala nasional dan internasional,” ungkap Dirut.

Pertemuan ini menjadi langkah konkret Pemkab Samosir dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat.

(NR Sitohang)

Mitigasi Risiko Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkab Samosir Perkuat Sinergi Bersama APIP dan APH

Artha-News com I Samosir, (20/05-2026) - Di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Samosir memilih langkah preventif. Bukan menunggu persoalan muncul, melainkan membangun kesadaran sejak awal bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dikelola secara hati-hati, profesional, dan bebas dari praktik penyimpangan.

 Komitmen itu terlihat dalam Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi Risiko Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang digelar Pemkab Samosir dan dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk di Hotel Labersa, Selasa (19/05/2026). Forum ini menjadi ruang bersama antara pelaku pengadaan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperkuat pemahaman sekaligus membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dalam proses pengadaan.

Kegiatan diikuti para SAB, Asisten II Hotraja Sitanggang, pimpinan OPD se-Kabupaten Samosir, Plt. Kepala UKPBJ Ronny Sirait
 hingga pelaku pengadaan yang terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pokja pemilihan, dan pejabat pengadaan UKPBJ.

Sejumlah narasumber hadir memberikan penguatan materi, di antaranya Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa Benny Rojeston Nainggolan, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Samosir Maulita Sary, Kasat Reskrim Polres Samosir Edward Sidauruk, Plt. Inspektorat Kabupaten Samosir Mantun Sinaga, serta Tenaga Ahli LKPP.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan urat nadi pelayanan publik sekaligus penggerak pembangunan daerah. Karena itu, seluruh proses harus berjalan sesuai tahapan dan regulasi yang berlaku.
“Mitigasi risiko bukan lagi sesuatu yang opsional, tetapi wajib dilakukan secara proaktif sejak dini. Tujuannya untuk mencegah potensi kerugian negara sekaligus memastikan hasil pengadaan benar-benar berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Ariston.

Menurutnya, pendekatan pengadaan tidak boleh lagi sekadar berorientasi pada ketakutan terhadap risiko hukum. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap risiko dapat dipetakan, dikelola, dan diminimalisir sejak tahap perencanaan.
Ariston juga menekankan pentingnya sinergi antara pelaku pengadaan, APIP, dan APH sebagai fondasi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia berharap forum tersebut menjadi ruang konsultasi yang sehat, sehingga setiap kendala dalam proses pengadaan dapat didiskusikan lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
“Dengan komunikasi yang baik, kita bisa memahami bagaimana perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian pekerjaan dilakukan secara benar. Mari berhati-hati dan patuh terhadap aturan administrasi agar tidak tersandung masalah hukum,” ujar Ariston.

FGD ini sekaligus pembekalan untuk mengubah paradigma dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Samosir yang lebih baik. Pendekatan pengawasan tidak lagi semata-mata bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap pejabat pengadaan memiliki keberanian bekerja, namun tetap berada dalam koridor aturan.

Di sisi lain, kehadiran APIP dan APH dalam satu forum bersama pelaku pengadaan memberi pesan bahwa pencegahan jauh lebih penting dibanding penindakan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun budaya kerja yang profesional serta memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Samosir.

(NR.Sitohang)

TINDAKAN TEGAS DAN TERPADU: SPPG TERAPKAN STANDAR KEAMANAN PANGAN KETAT DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

TASIKMALAYA, 18 MEI 2026 – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menegaskan komitmen penuh dalam menjaga kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu pangan di setiap tahapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen ini dibuktikan melalui penanganan cepat, terukur, dan sesuai prosedur saat ditemukan indikasi penyimpangan teknis pada suhu penyimpanan bahan baku di salah satu dapur pelayanan wilayah Tasikmalaya.
 
Berdasarkan temuan dalam pemeriksaan rutin yang dilakukan Tim Kepatuhan SPPG, tercatat bahwa penyimpanan bahan pangan berupa ayam beku pada titik tertentu terukur bersuhu 2°C. Angka ini dinilai jauh melampaui batas maksimal suhu penyimpanan aman yang ditetapkan, yaitu -18°C. Kondisi tersebut berpotensi memicu proses pencairan bahan dan pertumbuhan mikroba, yang jika dibiarkan dapat mengurangi jaminan keamanan serta mutu pangan bagi penerima manfaat.
 
Dalam menentukan langkah penanganan, SPPG berpegang pada Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2020 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, penerapan prinsip sistem HACCP, serta pedoman teknis Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pangan beku yang telah mengalami kenaikan suhu atau pencairan, tidak disarankan untuk dikembalikan kembali ke suhu beku semula, karena berisiko mengubah karakteristik dan nilai keamanan produk secara signifikan.
 
Menindaklanjuti temuan tersebut, Penanggung Jawab (PIC) Kepatuhan SPPG segera mengambil langkah konkret dan berjenjang dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, guna memastikan tidak ada risiko yang terbawa ke tahap pengolahan:
 
1. Tindakan Darurat (0–1 Jam Pertama) Seluruh stok ayam beku yang terindikasi terpapar suhu tidak sesuai standar langsung dihentikan penggunaannya, diberi tanda karantina, dan dipisahkan ke ruang penyimpanan khusus. Langkah pencegahan ini dilakukan agar stok tersebut tidak tercampur dengan bahan lain yang masih memenuhi syarat, serta menghindari kemungkinan terjadinya pencemaran silang.
 
2. Dokumentasi dan Pelaporan (1–3 Jam Berikutnya) Seluruh kronologi kejadian dicatat secara rinci dalam Log Harian penerapan sistem HACCP, serta dimasukkan ke dalam sistem pelaporan terpadu SIPMBG. Secara bersamaan, notifikasi resmi telah disampaikan kepada Kepala Dapur SPPG, PIC Logistik dan Pemasok terkait, serta Koordinator Wilayah BGN, mengikuti ketentuan batas waktu pelaporan insiden maksimal 2 x 24 jam sejak ditemukannya permasalahan.
 
Ketua Umum Aliansi Wartawan Jaringan Galunggung (AJGT) menyampaikan pernyataannya:
 
“Keamanan dan nilai gizi adalah landasan utama dari program ini. Kami tidak berkompromi sedikit pun terhadap standar yang telah ditetapkan secara hukum maupun teknis. Setiap penyimpangan, sekecil apa pun bentuknya, akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku agar hak masyarakat di wilayah Tasikmalaya untuk mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi tetap terjamin sepenuhnya.”
 
Penanganan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa sistem pengawasan, pemantauan, dan pengendalian mutu berjalan efektif di setiap titik pelayanan. SPPG memastikan seluruh proses kerja — mulai dari tahap penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyaluran — senantiasa mengacu pada regulasi yang berlaku. Di samping itu, program ini juga tetap mengutamakan penggunaan produk UMKM lokal yang telah lolos verifikasi kualitas, dengan jaminan setiap porsi makanan yang disalurkan memenuhi standar nilai gizi, yakni berkisar antara 650–700 kkal per sajian.
 
Program MBG sebagai prioritas nasional tidak hanya berfokus pada pemenuhan ketersediaan makanan, melainkan menjamin mutu yang terukur dan keamanan yang teruji. Penanganan kasus ini kini dijadikan acuan standar operasional bagi seluruh dapur pelayanan di wilayah Tasikmalaya, sebagai bentuk komitmen menjaga integritas program demi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita selaku penerima manfaat utama.
 
Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi, redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan tambahan, klarifikasi, atau langkah tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan, guna kelengkapan pemberitaan.
 
(ARI ARYA SILOKA)

Perawati Sitanggang dan Elson Simanjorang Disebut dalam Dugaan Mark Up Bansos PENA Samosir

Artha-News.com I Samosir (19/05/2026) - Sejumlah nama, antara lain Direktur Utama Bumdesma Perawati Sitanggang dan Elson Simanjorang, disebut dalam keterangan saksi terkait dugaan penggelembungan harga atau mark up barang pada penyaluran Bantuan Sosial Program PENA di Kabupaten Samosir. Hal ini disoroti penasihat hukum Agust F Karo-karo dan Rudi Sihombing yang mempertanyakan belum ditetapkannya status tersangka bagi pihak-pihak yang dimaksud, meski perkara sudah masuk tahap penyidikan.
 
Menurut keterangan Rudi Sihombing, ada enam pihak yang telah mengembalikan nilai kerugian keuangan negara, namun hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka, padahal namanya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi.
 
“Penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samosir belum menetapkan enam orang yang mengembalikan kerugian negara sebagai tersangka, padahal perkara sudah dalam tahap penyidikan. Hal ini dinilai sangat bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Rudi, yang menegaskan keterangan ini didasarkan pada dokumen pemeriksaan yang ada.
 
Secara khusus, ia menyebut nama Perawati Sitanggang dan Elson Simanjorang yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan saksi sebagai pihak yang diduga terlibat dalam proses pengadaan barang yang disinyalir terjadi penggelembungan harga.
 
“Jika pihak-pihak tersebut —termasuk Perawati Sitanggang dan Elson Simanjorang— yang menurut keterangan saksi diduga terlibat dalam dugaan mark up harga barang, tidak ditetapkan sebagai tersangka, maka konstruksi hukum perkara ini dianggap belum lengkap,” tegasnya.
 
Rudi juga berpendapat kerugian negara dalam kasus ini terjadi bukan saat pemindahbukuan dana dari rekening penerima ke rekening Bumdesma Marsada Tahi Pangururan, melainkan pada saat transaksi pengadaan barang berlangsung, di mana diduga ada ketidaksesuaian nilai harga.
 
“Kerugian keuangan negara dinilai terjadi saat transaksi jual beli dengan dugaan penggelembungan harga, bukan pada saat proses pemindahbukuan administrasi,” jelasnya. Ia berharap penanganan dilakukan secara menyeluruh agar hasil hukum utuh dan tidak menimbulkan tanda tanya publik.
 
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Samosir memberikan tanggapan resmi melalui Kepala Seksi Intelijen, Juna Karo-karo, saat dikonfirmasi Selasa (19/5/2026). Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, nama-nama yang disebut dalam berita acara masih berstatus saksi dan belum ada penetapan tersangka.
 
“Penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti. Dalam menangani perkara ini, Kejaksaan Negeri Samosir bekerja secara profesional, objektif, dan akuntabel sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Juna Karo-karo.
 
Ia menambahkan, status hukum seseorang baru dapat ditetapkan berdasarkan hasil lengkap penyidikan, bukti yang sah, dan persyaratan formil materiil hukum, sehingga masyarakat diminta menunggu hasil resmi dan kepastian hukum dari instansi berwenang.
 
(NR.Sitohang)

Selasa, Mei 19, 2026

Disdik Jabar Resmi Buka SPMB 2026, Program “Sekolah Maung” SMAN 1 Parigi Jadi Magnet Baru Siswa Berprestasi


ARTHA - NEWS.Com I Pangandaran - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan pedoman teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026  untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB Reguler. Kebijakan terbaru ini menghadirkan sejumlah pembaruan sistem seleksi yang diklaim lebih objektif, transparan, dan akuntabel berbasis digital.

Salah satu program yang paling menyita perhatian publik adalah hadirnya jalur ' Sekolah Manusia Unggul' atau populer dengan sebutan **Sekolah Maung**. Program ini digagas sebagai wadah bagi siswa-siswi berprestasi yang memiliki keunggulan akademik maupun non-akademik untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas di sekolah pilihan.

Di Kabupaten Pangandaran, **SMAN 1 Parigi** resmi ditetapkan sebagai salah satu sekolah penyelenggara program Sekolah Maung. Penetapan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi civitas akademika sekolah sekaligus masyarakat sekitar.

Kepala SMAN 1 Parigi, **Drs. H. Sukirman, S.T., M.Si.**, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan pemerintah.

“Penetapan ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, karakter, serta daya saing peserta didik. SMAN 1 Parigi siap menjadi rumah bagi generasi unggul yang berintegritas, berprestasi, dan berakhlak,” ujarnya.

Seleksi Ketat Berbasis Prestasi dan Potensi
Dalam skema penerimaan Sekolah Maung, Disdik Jabar menetapkan beberapa jalur seleksi khusus.

Pertama, **jalur potensi akademik**, diperuntukkan bagi siswa dengan kemampuan intelektual tinggi. Peserta diwajibkan memiliki skor IQ minimal 130 yang dibuktikan melalui hasil asesmen psikolog terdaftar di **HIMPSI**.

Kedua, **jalur kompetensi akademik**, yang terbagi menjadi prestasi rapor dan prestasi akademik berbasis kompetisi. Peserta wajib memiliki rata-rata nilai rapor semester 1 hingga 5 minimal 85. Selain itu, siswa yang memiliki prestasi di bidang sains, teknologi, riset, maupun inovasi dapat melampirkan piagam kejuaraan maksimal tiga tahun terakhir.

Ketiga, **jalur kompetensi non-akademik**, bagi siswa berprestasi di bidang olahraga, seni, dan keagamaan. Jalur ini mensyaratkan rata-rata nilai rapor minimal 80 serta dokumen pendukung berupa sertifikat atau piagam prestasi.

Tak hanya itu, Disdik juga membuka **jalur kepemimpinan** bagi siswa yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS, MPK, maupun pimpinan organisasi Pramuka, dengan bukti SK Kepala Sekolah serta rekam jejak berkarakter baik.

Persyaratan dan Dokumen Pendaftaran
Calon peserta didik wajib merupakan lulusan SMP atau sederajat dan berusia maksimal 21 tahun per 1 Juli tahun berjalan.

Dokumen yang harus dipersiapkan antara lain:

* Ijazah atau surat keterangan lulus

* Akta kelahiran/Kartu Identitas Anak (KIA)

* KTP orang tua

* Kartu Keluarga dengan domisili minimal satu tahun

* Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) atau pakta integritas bermaterai

Seluruh dokumen wajib dipindai dan diunggah melalui sistem pendaftaran online sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sistem Digital, Tanpa Celah “Siswa Titipan”
Disdik Jabar menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan sepenuhnya melalui sistem komputerisasi.

Penilaian dilakukan otomatis hingga kuota terpenuhi. Jika terjadi nilai akhir yang sama di batas kuota, sistem akan melakukan pemeringkatan ulang berdasarkan total rata-rata nilai rapor semester 1 sampai 5.

Dalam regulasi terbaru, sekolah juga dilarang menerima peserta didik di luar hasil pengumuman resmi, termasuk praktik “siswa cadangan” atau titipan.

“Tidak ada lagi istilah siswa cadangan di luar sistem resmi. Semua proses harus mengikuti hasil seleksi digital,” demikian tertulis dalam pedoman SPMB 2026.

Harapan Lahirkan Generasi Unggul Jawa Barat
Dengan hadirnya program Sekolah Maung, pemerintah berharap dapat mencetak generasi muda Jawa Barat yang unggul secara akademik, kuat dalam karakter, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

Bagi siswa yang belum lolos melalui jalur Sekolah Maung, Disdik t



(Ug)

Bupati Pangandaran Resmi Melantik Dr. H. M. Agus Nurdin , S Pd .M.Pd Jadi PJ Sekda Pangandaran

ARTHA-NEWS.com I Pangandaran
Pemerintah Kabupaten Pangandaran resmi memiliki nahkoda baru di jajaran birokrasi. Dr. H. M. Agus Nurdin, S.Pd., M.Pd.  resmi dilantik sebagai Penjabat (P J )  Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran dalam prosesi yang berlangsung khidmat di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pangandaran, pada Selasa (19/05/2026).

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam menjaga kesinambungan roda pemerintahan daerah, khususnya di tengah berbagai agenda pembangunan dan pelayanan publik yang tengah berjalan. Sebagai pucuk pimpinan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pangandaran,  H .Agus Nurdin diharapkan mampu menghadirkan stabilitas birokrasi sekaligus memperkuat akselerasi program-program strategis daerah.

Hadir dalam acara tersebut , jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Pangandaran, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para  tamu undangan lainnya yang hadir untuk menyaksikan prosesi pelantikan.

Rangkaian acara diawali dengan pembacaan surat keputusan pengangkatan, dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin secara resmi , Dr. Agus Nurdin mengucapkan sumpah untuk menjalankan amanah jabatan dengan penuh integritas, loyalitas, dan tanggung jawab.

Usai pengambilan sumpah, prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.

Jabatan Sekretaris Daerah sendiri memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak birokrasi daerah. Selain bertugas mengoordinasikan jalannya pemerintahan, Sekda juga menjadi penghubung utama antara kebijakan kepala daerah dengan implementasi teknis oleh seluruh perangkat daerah.

Dengan latar belakang akademik dan pengalaman birokrasi yang dimiliki, Dr. Agus Nurdin diharapkan mampu memperkuat soliditas internal ASN, meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran, serta mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat.

Tak hanya itu, kehadiran sosok baru di kursi Pj Sekda juga diharapkan mampu menghadirkan inovasi dan pendekatan yang lebih adaptif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari para pejabat dan tamu undangan kepada Pj Sekda yang baru. Harapan besar pun mengiringi langkah Dr. Agus Nurdin dalam mengemban amanah strategis tersebut.

**Selamat bertugas kepada Dr. H. M. Agus Nurdin, S.Pd., M.Pd. Semoga amanah dalam mengemban tanggung jawab baru demi kemajuan Kabupaten Pangandaran. 

( UG ).

Penerimaan Siswa Baru SMK Bani Kamil Sukaresik Tahun Ajaran 2027/2028, Buka Dua Jurusan Unggulan

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – SMK Bani Kamil Sukaresik yang berada di bawah naungan Yayasan Baabul Kamil resmi membuka Penerimaa...