LUKE THOMAS MAHONY DIPERTANYAKAN KAPASITAS DAN KEWARGANEGARAANNYA, DANANTARA WATCH: BERI KESEMPATAN 1 TAHUN MEMIMPIN DSI

Table of Contents

 

Artha‑News.com | Samosir, 29 Mei 2026 - Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama atau CEO PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memicu perdebatan luas di masyarakat. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah status kewarganegaraan yang masih tercatat sebagai warga negara Australia. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Pusat Danantara Watch (D‑WA), Alex A. Simatupang, memiliki pandangan yang berbeda: ia mendukung penunjukan tersebut, namun dengan catatan masa tugas hanya dibatasi selama satu tahun.

 

Menurut Alex, kurun waktu mulai 1 Juni 2026 hingga 1 Juni 2027 dinilai cukup memadai untuk menguji dan membuktikan kemampuan serta kinerja Luke dalam memperbaiki sistem tata kelola pengelolaan sumber daya alam nasional. Selama ini, sektor tersebut kerap mendapat sorotan terkait dugaan praktik perdagangan yang tidak sesuai aturan, seperti penentuan harga di bawah nilai wajar, pencatatan nilai transaksi yang tidak akurat, hingga praktik bisnis yang dianggap tidak transparan dan tidak mengikuti prosedur yang berlaku.

 

Alex menilai penunjukan ini tentu bukan keputusan yang diambil secara sepihak atau tanpa pertimbangan. Ia berpendapat bahwa Ketua Dewan Pengarah atau Pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Agatha Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, pasti telah melakukan analisis dan pertimbangan yang mendalam sebelum menetapkan Luke sebagai pemimpin perusahaan yang memiliki peran strategis ini.

 

“Luke dikenal memiliki rekam jejak dan pengalaman kerja di tingkat internasional yang cukup panjang, khususnya di bidang keuangan, industri pertambangan, serta hubungan antarnegara. Namun, permasalahan yang menjadi sorotan publik bukan sekadar soal kemampuan teknis atau keahlian yang dimilikinya,” jelas Alex.

 

“Yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah rasa kebangsaan dan kepedulian terhadap kepentingan nasional, mengingat jabatan strategis yang mengelola kekayaan alam bangsa ini dipimpin oleh seseorang yang belum berstatus sebagai warga negara Indonesia,” tambahnya.

 

Keputusan penunjukan ini langsung menimbulkan beragam tanggapan, baik yang mendukung maupun yang menolak, dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan pejabat pemerintahan, pengamat ekonomi, hingga masyarakat umum yang menyampaikan pendapatnya melalui media sosial. Sebagian besar pendapat yang muncul menyatakan bahwa jabatan yang sangat menentukan nasib kekayaan alam negara sebaiknya dipegang dan dikelola oleh putra‑putri terbaik bangsa sendiri.

 

Selain persoalan kewarganegaraan, proses pengangkatan yang dilakukan juga menjadi perhatian tersendiri. Banyak pihak yang mempertanyakan transparansi proses seleksi, mengingat belum terdengar adanya uji kelayakan dan kepatutan atau keterbukaan informasi kepada publik sebelum nama Luke ditetapkan secara resmi.

 

Alex, yang juga pernah berkarir sebagai wartawan di media internasional The Indonesian Observer, mengingatkan bahwa perdebatan yang terus berlanjut tanpa arah yang jelas justru akan membuang waktu dan energi bersama. Ia menyarankan agar perhatian publik lebih difokuskan pada pengawasan kinerja dan hasil kerja yang akan dicapai.

 

“Daripada terus berdebat tanpa hasil, sebaiknya Luke diberi kesempatan dan ruang kerja selama satu tahun untuk membuktikan kemampuannya secara nyata. Setelah masa itu berakhir, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan jika dianggap sudah cukup, dapat dilakukan penyesuaian jabatan atau penyerahan kepemimpinan kepada tenaga profesional warga negara Indonesia yang memiliki kualifikasi setara atau bahkan lebih baik,” tegas Alex.

 

Menurut pandangan Danantara Watch, tugas pokok dan fungsi PT Danantara Sumberdaya Indonesia bukan hanya sekadar mengurus investasi atau pengelolaan dana, namun yang paling utama adalah memutus mata rantai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini dianggap masih melekat dalam pengelolaan dan perdagangan komoditas bernilai tinggi, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga produk hasil pengolahan logam lainnya yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

 

Lebih jauh, Alex menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan kinerja Luke di masa mendatang akan menjadi tolak ukur penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membuktikan komitmennya untuk memberantas praktik yang tidak sehat serta mengubah tata kelola sumber daya alam menjadi lebih bersih dan profesional.

 

“Apabila dalam masa tugasnya Luke tidak mampu menunjukkan hasil kerja yang baik dan terukur, maka masyarakat akan menilai penunjukan ini hanya sekadar percobaan atau kebijakan kelompok elit semata. Namun sebaliknya, jika ia berhasil membawa perubahan dan perbaikan yang nyata, hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa selama ini masih banyak pengelola dan pelaku usaha dalam negeri yang belum mampu merapikan tata kelola yang selama ini dianggap kacau dan penuh masalah,” pungkas Alex.

 

(NR.Sitohang)

👁 Views: 0