Polres Tasikmalaya Kota Tangkap 3 Pengedar Sabu, Amankan 464 Gram Narkotika

Catatan Redaksi:

Artikel ini diperbarui guna memperbaiki navigasi dan label sesuai SEO Google demi kenyamanan pembaca.

POLRES TASIKMALAYA KOTA, ARTHA-NEWS.COM — Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Tasikmalaya Kota berhasil membongkar jaringan peredaran gelap narkotika dan menangkap tiga pengedar narkoba jenis sabu dengan total barang bukti mencapai hampir setengah kilogram, tepatnya seberat 464 gram. Penangkapan ini merupakan hasil operasi berkelanjutan yang dilakukan petugas selama bulan Agustus 2024 dalam rangka menekan peredaran narkoba di wilayah hukum Kota Tasikmalaya.

 

Ketiga tersangka yang berhasil diamankan oleh tim Satnarkoba masing-masing berinisial A, H, dan T. Dari ketiganya, tersangka berinisial T diketahui merupakan residivis yang sebelumnya telah terlibat dalam kasus serupa, sehingga penangkapan ini menjadi langkah penting untuk memutus rantai peredaran narkoba yang dilakukan secara berulang-ulang.

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Joko Sulistiono melalui Kasat Narkoba AKP Imanudin, menjelaskan bahwa para tersangka menggunakan modus operandi pengedaran narkoba dengan sistem tempel, yang dinilai cukup rapi dan sulit dilacak. Narkoba dibungkus secara cermat dalam plastik permen atau sedotan dan kemudian ditempatkan di lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya oleh operator. Setelah barang tersimpan di tempat yang disepakati, lokasi penyimpanan sabu tersebut baru diinformasikan kepada pembeli oleh operator melalui komunikasi jarak jauh.

 

"Penangkapan ini merupakan hasil operasi intensif selama bulan Agustus. Kami berhasil mengamankan tiga tersangka dalam dua kasus berbeda yang saling berhubungan. Salah satu tersangka, berinisial T, adalah residivis yang sebelumnya juga terlibat dalam kasus narkoba jenis sabu," ungkap AKP Imanudin kepada wartawan di Mapolres Tasikmalaya Kota pada Rabu, 4 September 2024.

 

Ia menambahkan, selain sabu seberat 464 gram, petugas juga menyita berbagai barang bukti lainnya yang digunakan untuk kegiatan pengedaran, termasuk alat hisap sabu, beberapa unit handphone, korek api, timbangan digital, serta plastik pembungkus dan perlengkapan lainnya yang digunakan oleh para tersangka.

 

Kasat Narkoba menegaskan, bahwa para tersangka akan dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a: "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun." Sementara itu, jika terbukti sebagai pengedar, ancaman pidana yang dihadapi jauh lebih berat sesuai ketentuan pasal lain dalam undang-undang yang sama.

 

Saat ini ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti telah ditahan di Mapolres Tasikmalaya Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan diserahkan kepada kejaksaan sesuai prosedur yang berlaku.

(Humas polres)

Operasi Jaran Lodaya 2026: Polres Tasikmalaya Kota Ungkap 9 Kasus Curanmor, Amankan 3 Tersangka

ARTHA-NEWS.COM – KOTA TASIKMALAYA

Dipublikasikan: Rabu, 3 Juni 2026 | Terakhir diperbarui: Kamis, 23 Juli 2026 pukul 21.47 WIB

 

TASIKMALAYA – Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengungkap sembilan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dalam pelaksanaan Operasi Jaran Lodaya 2026. Operasi ini digelar berlangsung sejak tanggal 29 Mei hingga 7 Juni 2026.

 

Dari hasil pengungkapan tersebut, Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota mengamankan tiga orang tersangka, termasuk satu pelaku yang berstatus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Andi Purwanto, menjelaskan bahwa salah satu tersangka berinisial DS merupakan residivis yang diduga terlibat dalam sedikitnya 19 peristiwa curanmor. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain lima unit sepeda motor, kunci jenis huruf Y, mata astag, serta helm yang diduga digunakan saat melakukan tindak pidana.

 

Selain itu, petugas juga mengungkap kasus serupa di wilayah Kecamatan Mangkubumi dengan mengamankan dua orang pelaku berinisial I dan A. Dari kasus tersebut, diamankan satu unit sepeda motor jenis trail merek Yamaha beserta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian.

 

Kapolres menegaskan bahwa Operasi Jaran Lodaya 2026 merupakan wujud nyata komitmen Kepolisian dalam menekan angka kejahatan curanmor serta senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif.

 

Kepada seluruh masyarakat, pihak kepolisian juga menghimbau untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, menggunakan kunci pengaman tambahan pada kendaraan, serta memarkirkan kendaraan di tempat yang aman dan terpantau.

 

Catatan: Seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

 

(Redaksi Artha-News)

Wartawan Geruduk Kejari Samosir: Proses Hukum Dinilai Aneh, Berkas Sudah P-21 Tak Kunjung Dilimpahkan

ARTHA-NEWS.COM – KABUPATEN SAMOSIR

Dipublikasikan: 20 November 2025 | Terakhir diperbarui: 23 Juli 2026 pukul 11.41 WIB

 

Penanganan laporan hukum yang diajukan Veronika Sidabutar terhadap tersangka berinisial TS kembali memantik kritik tajam dari berbagai pihak. Sejumlah awak media mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Samosir karena menilai adanya kejanggalan serius dalam proses penanganan perkara. Padahal berkas sudah dinyatakan lengkap atau P-21, namun hingga kini tidak kunjung dilimpahkan ke persidangan.

 

Sudah lebih dari satu bulan berlalu sejak berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penyidik kepolisian, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum juga melaksanakan Tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti. Penundaan ini pun memunculkan pertanyaan besar terkait integritas serta profesionalisme Kejari Samosir.

 

Alasan Penundaan Dinilai Tidak Punya Dasar Hukum

Berdasarkan SP2HP yang diterima pelapor, penundaan Tahap II tersebut dilakukan karena JPU disebut masih menunggu penyelesaian "laporan balik" yang sebelumnya dibuat tersangka TS di Polsek Simanindo. Pihak kejaksaan beralasan ingin melimpahkan kedua perkara secara bersamaan.

 

Alasan itu langsung menuai bantahan keras. Pasalnya, kedua laporan tersebut adalah perkara yang berbeda, memiliki objek serta kronologi kejadian yang sama sekali tidak berkaitan, sehingga tidak ada aturan yang mengharuskan satu perkara menunggu penyelesaian perkara lainnya.

Fakta yang Terungkap:

✅ Berkas perkara terhadap laporan Veronika sudah dinyatakan P-21 sebagaimana tertuang dalam Surat Kejari Samosir Nomor B-1339/L.2.33.3/Eoh.1/10/2025 tertanggal 15 Oktober 2025.

✅ Polres Samosir telah mengirim surat permohonan penyerahan tersangka dan barang bukti pada 17 Oktober 2025.

✅ SP2HP Nomor B/630/X/2025/Reskrim juga secara tegas menyatakan penyidikan telah tuntas sepenuhnya.

 

Meski seluruh syarat formil maupun materil sudah terpenuhi, Kejaksaan Negeri Samosir tetap belum melaksanakan Tahap II. Masyarakat menilai sikap ini sangat janggal dan berpotensi melanggar prinsip dasar hukum, di mana setiap perkara harus diselesaikan secara terpisah sesuai mekanisme masing-masing.

 

JPU Bungkam Saat Diklarifikasi

Pada Kamis (20/11), sejumlah wartawan mendatangi Kantor Kejari Samosir di Jalan Hadrianus Sinaga guna meminta penjelasan langsung kepada JPU Nova Ginting. Namun, setelah menunggu lebih dari satu jam, jaksa yang bersangkutan tidak hadir dan sama sekali tidak memberikan keterangan apa pun. Sikap bungkam ini justru semakin mempertebal dugaan publik bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengurusan perkara tersebut.

 

Mendesak Kejati Sumut Turun Tangan

Melihat ketidakjelasan yang terus berlarut, masyarakat serta pemerhati hukum mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera melakukan evaluasi sekaligus mengambil alih pengawasan penanganan kasus ini. Penundaan tanpa dasar hukum yang kuat dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan, padahal prinsip negara hukum menjamin kedudukan yang sama bagi setiap warga di muka.

 

Publik pun menanti kepastian: mengapa berkas yang sudah dinyatakan lengkap justru "diparkir" tanpa kejelasan? Apakah alasan penundaan itu murni masalah administratif, ataukah ada kepentingan lain yang sengaja dirahasiakan? Hingga berita ini dimuat, Kejari Samosir belum juga mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal tersebut.

 

(NR. Sitohang)

Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

Kasus Veronika Sidabutar: Berkas Sudah P21, Penundaan Tahap Dua Diakui Kejati Sumut Tak Berdasar Hukum

ARTHA-NEWS.COM – KABUPATEN SAMOSIR

Dipublikasikan: 27 November 2025 | Terakhir diperbarui: 23 Juli 2026 pukul 07.56 WIB

 

Proses hukum kasus dugaan pengancaman yang menimpa Veronika Sidabutar kini memasuki babak baru yang dinilai semakin janggal. Padahal berkas perkara tersangka TS telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Samosir sejak 15 Oktober 2025, namun hingga saat ini Polres Samosir belum juga menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke tahap dua. Padahal tersangka diduga telah mengancam korban menggunakan parang dan kayu, namun sampai hari ini belum juga ditahan.

 

Berdasarkan hukum acara pidana, setelah status P21 diterbitkan, penyerahan tersangka dan barang bukti wajib dilakukan segera tanpa penundaan. Namun faktanya, penanganan kasus ini justru dihentikan sementara dengan alasan yang sama sekali tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kejari Samosir Minta Tahap Dua Ditunda Demi Menunggu Laporan Balik

 

Sesuai isi SP2HP Polres Samosir tanggal 22 Oktober 2025, penundaan tahap dua dilakukan atas dasar koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Samosir. Alasannya: pihak kejaksaan menunggu laporan balik yang dibuat oleh TS di Polsek Simanindo agar statusnya juga P21, sehingga kedua perkara dapat diproses bersamaan—terutama jika upaya penyelesaian Restorative Justice (RJ) tidak tercapai.

 

Alasan ini memicu tanda tanya besar, mengingat laporan balik belum tentu memiliki dasar hukum yang kuat, serta tidak ada ketentuan yang mewajibkan menunggu laporan tersebut selesai guna melanjutkan perkara utama yang sudah dinyatakan lengkap.

 

Kejati Sumut Tegaskan: Kalau Sudah P21 Seharusnya Langsung Diserahkan

 

Saat dikonfirmasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 26 November 2025, Jaksa Andri memberikan pernyataan yang justru mempertegas ketidakberesan tersebut.

 

Ketika ditanya apakah perkara yang sudah P21 boleh ditunda hanya karena menunggu laporan balik, Andri menegaskan:

 

"Kalau sudah P21, seharusnya Polres menyerahkan tersangka dan barang bukti."

 

Namun ketika diperlihatkan fakta bahwa penundaan itu terjadi atas koordinasi dengan pihak Kejari Samosir, Andri mengakui hal itu hanyalah sekadar "kebijakan", bukan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini semakin membuktikan bahwa penundaan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang sah.

 

Dugaan Laporan Balik Dijadikan Alat Tekanan

 

Lebih jauh, Andri menduga Kejari Samosir sengaja menunggu kedua laporan sama-sama lengkap agar bisa menawarkan perdamaian. Jika perdamaian gagal, barulah kedua perkara akan dilanjutkan secara bersamaan.

 

Pernyataan itu justru menimbulkan kecurigaan serius: dugaan laporan balik buatan tersangka sengaja dijadikan alat tekan untuk memaksa Veronika Sidabutar menerima tawaran penyelesaian lewat Restorative Justice.

 

Wartawan NR Sitohang menegaskan bahayanya pola penanganan semacam itu:

 

"Kalau begitu aturannya, maka setiap tersangka cukup membuat laporan balik saja untuk bisa menghambat proses hukum yang sedang berjalan."

 

Kritik tajam ini tidak mendapatkan bantahan yang memadai dari pihak Kejati Sumut.

 

Kejari Samosir Tetap Beralasan Utamakan Restorative Justice

 

Melalui konfirmasi yang dilakukan Andri kepada Kasi Pidum Kejari Samosir, alasan yang disampaikan tetap sama: penundaan dilakukan karena pihak kejaksaan ingin mengutamakan upaya Restorative Justice.

 

Padahal hal ini bertentangan dengan aturan prosedur, di mana upaya perdamaian atau RJ hanya bisa ditempuh sebelum berkas dinyatakan lengkap. Setelah status P21 keluar, proses wajib dilanjutkan ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti.

 

Kesimpulan: Penundaan Melanggar Prosedur

 

Dari rangkaian penjelasan yang ada, terlihat jelas hal-hal berikut:

 

- Tidak ada dasar hukum yang membolehkan penundaan tahap dua setelah berkas dinyatakan P21

​

- Tidak ada aturan yang mewajibkan menunggu laporan balik dari pihak tersangka

​

- Kebijakan internal tidak boleh menggantikan ketentuan baku dalam KUHAP

​

- Pemanfaatan laporan balik untuk menekan korban adalah praktik berbahaya yang mencederai rasa keadilan

 

Kasus ini kini berpotensi menjadi preseden buruk: apakah cukup dengan membuat laporan balik, seseorang bisa menahan laju proses hukum yang sudah berjalan?

 

Hingga saat ini jawabannya masih menggantung. Yang nyata terjadi adalah keadilan bagi Veronika Sidabutar seakan berhenti di tengah jalan, seolah hukum yang seharusnya pasti dan tegas kini tunduk pada "kebijakan", bukan pada aturan yang berlaku.

 

(NR. Sitohang)

Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

Lamsiang Sitompul Ketua Umum HBB: Jangan Audit, Langsung Cabut Izin dan Tutup PT Toba Pulp Lestari

ARTHA-NEWS.COM – SAMOSIR

Dipublikasikan: 17 Desember 2025 | Terakhir diperbarui: 23 Juli 2026 pukul 07.13 WIB

 

Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul, SH, MH, angkat bicara menanggapi maraknya kejadian bencana alam yang melanda wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, serta sejumlah daerah lain di Indonesia. Menurutnya, rangkaian bencana tersebut tidak dapat dilepaskan dari aktivitas perusahaan pengelola hutan yang dinilai abai terhadap aspek kelestarian lingkungan hidup.

 

Dalam pernyataannya, Lamsiang secara tegas meminta kepada pemerintah pusat agar tidak lagi melakukan proses audit terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL), melainkan segera mencabut izin usaha sekaligus menutup operasional perusahaan tersebut.

 

"Mengapa perusahaan lain yang terbukti merusak lingkungan bisa langsung dicabut izinnya, sementara TPL justru harus diaudit berulang kali terlebih dahulu? Ada apa sebenarnya dengan TPL? Jangan sampai ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada perusahaan ini," tegas Lamsiang dengan nada yang keras.

Ia menilai kebijakan audit yang diambil saat ini justru semakin memperlihatkan ketimpangan dalam penegakan hukum. Apabila pemerintah benar-benar serius menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan keadilan, maka langkah pencabutan izin adalah tindakan yang paling tepat dan mendesak dilakukan, bukan sekadar berhenti pada evaluasi administratif belaka.

 

Lamsiang menekankan bahwa sikap tegas ini diambil agar tidak timbul kesan diskriminasi atau kecurigaan adanya kepentingan tertentu dalam penanganan perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan. Hukum, menurutnya, harus ditegakkan secara adil, merata, dan tanpa pandang bulu kepada siapa pun.

 

"Kalau perusahaan lain yang terbukti merusak lingkungan bisa langsung ditutup, maka TPL pun wajib diperlakukan dengan cara yang sama persis. Jangan sampai hukum kita terkesan hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas," ujarnya menegaskan.

 

Sebagai pimpinan organisasi masyarakat yang menaungi masyarakat Batak, Lamsiang menyatakan akan terus konsisten menyuarakan kepentingan rakyat serta menjaga kelestarian alam di Tanah Batak. Ia pun mendesak pemerintah pusat agar senantiasa mengutamakan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup di atas kepentingan korporasi manapun.

 

(NR. Sitohang)

Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

Sekelompok Orang Mengaku Petugas Penagihan Hentikan Kendaraan di Jalan Raya: Identitas Berubah-Ubah dan Tidak Jelas

ARTHA-NEWS.COM – KOTA TASIKMALAYA

Dipublikasikan: 22/05/2026 pukul 15.25 WIB | Terakhir diperbarui: 22 Juli 2026 pukul 22.04 WIB

 

Sebuah insiden penyeretan kendaraan sempat terjadi di kawasan Jalan H.Z. Mustofa, sekitar wilayah Asri Plaza, Kota Tasikmalaya. Kejadian ini kemudian menjadi sorotan karena munculnya seseorang yang mengaku sebagai pihak berwenang, namun identitasnya berubah-ubah dan tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Orang tersebut juga terlihat menahan dan menanyai warga yang sama sekali tidak mengetahui informasi pasti mengenai peristiwa tersebut.

 

Berdasarkan keterangan dari korban selaku pemilik salah satu kendaraan yang terseret, peristiwa bermula ketika dirinya sedang menyeberangi jalan. Korban sempat ditahan dan ditanyai secara berlebihan oleh seseorang yang mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penertiban tersebut, namun tidak dapat menunjukkan bukti diri maupun surat tugas yang sah.

 

Merasa tidak aman dan dimintai keterangan berlarut-larut tanpa dasar yang jelas, korban pun akhirnya mempertanyakan keaslian identitas orang tersebut. Korban menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui siapa sosok yang mengaku sebagai pelaksana penertiban itu, apalagi mengetahui rencana penyeretan yang dimaksud.

 

"Anda dari mana? Mengaku mengatasnamakan siapa dan instansi apa? Apakah Anda dari bagian Penertiban DCP?" tanya korban kepada sosok yang berkelit-kelit saat itu, Jumat (22/5/2026).

 

Pihak yang disodori pertanyaan justru tidak mampu menjawab secara tegas dan terlihat menghindar. Korban pun menduga kuat adanya indikasi penipuan atau penyalahgunaan wewenang, mengingat sosok tersebut tidak bisa menunjukkan surat tugas, identitas resmi, maupun menjelaskan prosedur penindakan yang benar.

 

"Oh ya, kalau begitu nanti kami berurusan langsung dengan pihak FIB jika memang masalah ini belum tuntas. Itulah motor milik saya," tegas korban menegaskan kepemilikan kendaraannya.

 

Kekhawatiran korban semakin beralasan ketika sosok tersebut kemudian beralasan seolah-olah ada perintah dari pihak lain yang tidak dapat dibuktikan. Tidak ada seragam, tidak ada kendaraan dinas, dan tidak ada surat perintah yang sah yang dapat ditunjukkan kepada korban. Hal ini dinilai jauh dari prosedur penindakan yang berlaku.

 

Menyikapi kekacauan peristiwa tersebut, korban berharap agar pihak berwenang dapat menelusuri kebenaran kejadian ini. Apabila terbukti ada oknum yang berusaha memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi, maka harus ada tindakan tegas agar tidak meresahkan warga lain. Korban pun menegaskan dirinya siap hadir dan memberikan keterangan lebih lanjut apabila diperlukan.

 

Sebelumnya belakangan diketahui bahwa insiden penyeretan kendaraan tersebut memang seharusnya dilakukan oleh kepolisian berkoordinasi dengan instansi terkait. Hal ini menjadi sangat janggal ketika ada pihak yang tidak diketahui asal-usulnya justru berkeliling menanyai warga dan mengaku sebagai pihak yang berwenang melaksanakan penertiban tersebut.

 

Merespons hal ini, perwakilan nama tim FIB Finance menyampaikan bahwa sejauh yang diketahui, pihaknya tidak pernah menurunkan orang yang berkeliling menanyai warga sembarangan dan tidak menggunakan identitas yang jelas. Penanganan penunggakan kendaraan pun harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

 

Korban menegaskan dirinya siap untuk membuktikan kepemilikan serta membuktikan bahwa apa yang dialaminya adalah tindakan yang tidak berdasar. Ia berharap agar peristiwa ini menjadi perhatian agar tidak terjadi lagi hal serupa yang merugikan maupun menakut-nakuti warga lain.

 

"Setelah kejadian ini dan melihat tindakan yang tidak wajar, saya pun jadi bertanya-tanya: dari mana asal orang itu? Kalau memang saya salah atau tunggakan ada, seharusnya disampaikan dengan sopan, profesional, dan menunjukkan identitas yang jelas, bukan malah berubah-ubah seolah-olah sedang mencari alasan," ungkap korban.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan pasti siapa sosok yang mengaku sebagai penerus penertiban tersebut. Pihak berwajib diminta segera menelusuri asal-usul orang tersebut guna memberikan kejelasan kepada masyarakat serta menjamin rasa aman warga dari tindakan yang mencurigakan maupun penipuan yang mengatasnamakan lembaga tertentu.

 

(Tim Redaksi Artha-News)

Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

JAM-Pidum Prof. Dr. Asna Nasr Menyelesaikan Pengajuan Restorative Justice Polda Terkait Penyambayaan di Nias Selatan

Arthanews-Jakarta - Kamis 18 Juli 2024, Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 1 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif.

Adapun salah satunya perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap Tersangka Samosikha Buulolo alias Ama Kiri dari Kejaksaan Negeri Nias Selatan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Kronologi bermula saat Saksi Korban Anolosa Nehe alias Ama Segar hendak pulang ke rumahnya yang berada di Desa Hilifalawu, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan dengan berjalan kaki. Kemudian dipertengahan jalan, Tersangka Samosikha Buulolo alias Ama Kiri menghampiri saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan menawarkan tumpangan, namun saksi korban menolak lalu tersangka tetap menawarkan tumpangan kepada saksi korban sampai akhirnya saksi korban menerima tawaran tersebut dan saksi korban pulang bersama tersangka.

Menurut keterangan, saat ditengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan dekat gereja Katolik di Desa Hilifalawu, bisa Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, tersangka dan korban harus turun dari motor dan mendorong sepeda motor tersebut karena jalan yang menanjak kemudian tiba-tiba sepeda motor Tersangka jatuh menimpa kaki tersangka. 

Kemudian Tersangka Samosikha Buulolo alias Ama Kiri merasa emosi kepada saksi korban, lalu seketika itu tersangka langsung mendorong dada saksi korban menggunakan kedua tangannya dan saksi korban terjatuh ke dalam selokan/parit hingga pipi atas sebelah kiri saksi korban mengenai pinggir beton selokan/parit. 

Lalu, saksi korban keluar dari dalam selokan/parit dan berdiri dipinggir atas selokan/parit tersebut dan tersangka kembali menghampiri saksi korban dan mendorong dada saksi korban untuk kedua kalinya dengan menggunakan kedua tangan tersangka, sehingga saksi korban jatuh dan terguling sebanyak  dua kali di jalan tanah yang berbatu kerikil sampai melukai dagu saksi korban, lalu gulingan badan saksi korban berhenti membentur tumpukan kayu balok dan mengenai pipi sebelah kanan dekat mata saksi korban.

Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Dr. Rabani M. Halawa, S.H., M.H. serta Kepala Seksi Pidum Arjuna Simanullang, S.H. beserta Jaksa Fasilitator Yafila Kania Irianto, S.H. menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.

Dalam proses perdamaian, tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban. Setelah itu, korban menerima permintaan maaf dari tersangka dan juga meminta agar proses hukum yang sedang dijalani oleh Tersangka dihentikan. Selain itu, tersangka juga sudah membayar biaya pengobatan  kepada korban sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Kepala Kejaksaan Sumatera Utara Idianto, S.H., M.H. sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mengajukan permohonan kepada JAM-Pidum dan permohonan tersebut disetujui dalam ekspose Restorative Justice yang digelar pada Kamis, 18 Juli 2024.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:.

✓• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;

✓• Tersangka belum pernah dihukum;

✓• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;

✓•Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

✓•Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

✓• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;

å Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;

å Pertimbangan sosiologis;

✓• Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAGUNG RI 

(Sudirlam)

(Redaksi Artha‑News)

Artha‑News: Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

Arsip Berita: JAM-Pidum Prof. Dr. Asna Nasr Menyelesaikan Pengajuan Restorative Justice Polda Terkait Penyambayaan di Nias Selatan | Tanggal Kejadian: 18 Juli 2024 | Terakhir Diperbarui: 21 Juli 2026 | Lokasi: Sumatera Utara |

15 Tahun Dugaan Rekayasa Hukum APKOMINDO Belum Usai, Berkas Kasasi No. 431 K/TUN/2026 Diterima Mahkamah Agung

ARTHA‑NEWS.COM | JAKARTA, 16 JULI 2026 - Penerimaan berkas Perkara Kasasi Nomor 431 K/TUN/2026 oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada 6 Mei 2026 menjadi penanda bahwa sengketa yang berkaitan dengan dugaan rekayasa hukum dalam tubuh Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) masih terus berlanjut.

 

Ketua Umum DPP APKOMINDO yang sah, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), menyoroti bahwa hingga 16 Juli 2026, atau lebih dari dua bulan sejak berkas kasasi diterima, informasi perkara pada laman resmi Mahkamah Agung masih berstatus “Dalam Proses Distribusi” dan belum mencantumkan nama Majelis Hakim yang akan memeriksa serta mengadili perkara tersebut. Menurutnya, perkembangan tersebut patut menjadi perhatian sebagai bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi dan kepastian proses peradilan.

 

Faktanya, sengketa yang berawal dari pembekuan kepengurusan pada 19 September 2011 itu kini telah memasuki tahun ke‑15. Menurut Hoky, rangkaian dugaan rekayasa hukum yang dilakukan kelompok yang sama terus berulang dalam berbagai perkara selama kurun waktu tersebut. Bahkan, hal tersebut sempat berujung pada kriminalisasi yang menyebabkan dirinya ditahan selama 43 hari sebelum akhirnya diputus bebas oleh pengadilan. Pernyataan itu disampaikan Hoky kepada awak media melalui rilis tertanggal 16 Juli 2026.

 

Hoky menegaskan bahwa diterimanya berkas Kasasi Nomor 431 K/TUN/2026 pada 6 Mei 2026 bukan sekadar opini, melainkan fakta administrasi peradilan yang dapat diverifikasi melalui laman resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

 

Menurutnya, proses kasasi tersebut justru semakin membuka fakta‑fakta yang diduganya merupakan bagian dari rekayasa hukum dalam sengketa APKOMINDO. Kini, sebagai seorang advokat, Hoky mengaku dapat menelaah secara lebih mendalam seluruh berkas perkara untuk memperoleh gambaran utuh mengenai rangkaian peristiwa yang telah berlangsung 15 tahun.

 

“Selama kurun waktu tersebut, saya menduga kelompok lawan tidak hanya mempertahankan klaimnya, tetapi juga melakukan rekayasa hukum dengan menggunakan berbagai dokumen dan keterangan yang saya duga mengandung unsur pemalsuan atau keterangan palsu dalam berbagai proses hukum. Oleh karena itu, saya berharap seluruh dugaan tersebut dapat diuji secara objektif melalui proses penegakan hukum yang berlaku,” ujar Hoky, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal DPN PERATIN, Ketua Umum APTIKNAS, dan Wakil Ketua Umum SPRI.

 

Seluruh rangkaian perkara bermula dari pembekuan kepengurusan DPP APKOMINDO pada 19 September 2011. Saat itu, kepengurusan yang dipimpin Suhanda Widjaja (Ketua Umum), Setyo Handoyo Singgih (Sekretaris Jenderal), dan Thedy Suyanto (Bendahara) dibekukan oleh Dewan Pertimbangan Asosiasi (DPA) APKOMINDO masa bakti 2008–2011. Konflik organisasi itu kemudian berkembang menjadi sengketa hukum di berbagai peradilan.

 

Setelah pembekuan, kelompok yang sama mengajukan Gugatan Perdata Nomor 479/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam gugatan tersebut, tercantum nama anggota DPA APKOMINDO 2008–2011: Sonny Franslay, Agus Setiawan Lie, John Franco, Efendi Ruslim, Chris Irwan Japari, Wiriadi Tirtariyadi, Hidayat Tjokrodjojo, Iwan Idris, Kunarto Mintarno, Henky Gunawan, Rudi Rusdiah, Jackson Ong, Jimmy Suhalim, Nana Osay, dan Henky Tjokroadhiguno.

 

DPA APKOMINDO 2008–2011 kemudian membentuk Caretaker DPP APKOMINDO berdasarkan Surat Keputusan DPA Pusat Nomor 06/SK‑DPA/10/2011 tanggal 22 Oktober 2011. Susunan Caretaker: Ketua: Sonny Franslay; Sekretaris: Rudi Rusdiah, B.E., M.B.A., M.A.; Wakil Ketua: Agus Setiawan Lie, Hidayat Tjokrodjojo, Henkyanto Tjokroadhiguno, Henky Gunawan, Irwan Gunawan; Anggota: Nana Osay, Kunarto Mintarno, Iwan Idris, Jackson Ong.

 

Dalam Gugatan Nomor 479/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, tercatat 20 orang menjadi tergugat dan satu turut tergugat: Felix Lukas Lukmana, H. Hendra Widya (alm.), H. Ridwan (alm.), Agustinus Sutandar (alm.), Gomulia Oscar, Suwato Komala (alm.), Suhanda Widjaja, Setyo Handoyo Singgih, John Kurniawan, Sutiono Gunadi, Emily Kie, Nur Suari Louis, Simon Robinson Purba (alm.), Paul Kuntadi, Frans Budiono, Tecky Tanardi (alm.), Willy Aprilianto, Ahmad Jazuli, Syamsul Qadar, Sandy Kusuma, serta Notaris Nurul Larasati, S.H. (Turut Tergugat).

 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Putusan Nomor 479/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 4 Mei 2015 menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan ini dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 340/PDT/2017/PT.DKI tanggal 2 Oktober 2017. Meski demikian, upaya kasasi kembali diajukan tahun 2025 dengan nomor perkara 2070 K/PDT/2025, namun ditolak Mahkamah Agung pada 26 Juni 2025.

 

Ironisnya, pada hari yang sama, Rudy Dermawan Muliadi yang mengaku sebagai Ketua Umum bersama Suwandi Sutikno yang mengaku sebagai Sekretaris Jenderal APKOMINDO kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 212/G/2025/PTUN.JKT. Padahal, gugatan serupa untuk membatalkan SK Kemenkumham RI sebelumnya telah diajukan lewat Perkara Nomor 195/G/2015/PTUN.JKT namun gagal total. Putusan itu dikuatkan pada tingkat banding (Nomor 139/B/2016/PT.TUN.JKT) dan dipertegas Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor 483 K/TUN/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

Rangkaian upaya gugatan Nomor 212/G/2025/PTUN.JKT juga telah gagal, termasuk pada tingkat banding (Nomor 342/B/2025/PT.TUN.JKT), dan kini dilanjutkan ke tingkat kasasi Nomor 431 K/TUN/2026 yang berkasnya diterima Mahkamah Agung pada 6 Mei 2026.

 

Menurut Hoky, seluruh dokumen yang digunakan kelompok DPA APKOMINDO 2008–2011 dalam persidangan—termasuk surat gugatan, eksepsi, alat bukti, keterangan saksi di bawah sumpah, akta notaris, tabloid, dan situs resmi—diduga mengandung keterangan palsu sebagai satu rangkaian rekayasa hukum sistematis selama 15 tahun.

 

Atas dugaan tersebut, Hoky telah melaporkannya ke aparat penegak hukum. Hingga Juli 2026, tercatat 17 Laporan Polisi yang ditangani Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polres Metro Jakarta Pusat.

 

“Langkah ini bukan untuk memperpanjang konflik, melainkan memperoleh kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera. Saya terpaksa menempuh jalur hukum karena dugaan rekayasa masih terus terjadi. Persoalan ini bukan sekadar pengakuan jabatan, melainkan dugaan pemalsuan dan penggunaan keterangan tidak benar dalam berbagai dokumen resmi. Saya yakin hukum akan berbicara berdasarkan fakta, alat bukti, dan proses yang objektif. Gusti Allah mboten sare,” tegas Hoky.

 

Sepanjang 15 tahun, sengketa APKOMINDO melahirkan sedikitnya 37 perkara di berbagai lingkungan peradilan dan 17 laporan polisi. Dalam salah satu perkara pidana, Hoky sempat ditahan 43 hari berkaitan Laporan Polisi Nomor LP/392/IV/2016/Bareskrim Polri, namun kemudian diputus bebas Pengadilan Negeri Bantul lewat Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl. Kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung pun ditolak Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor 144 K/PID.SUS/2018 sehingga putusan bebas sudah berkekuatan hukum tetap.

 

Hoky menilai sengketa ini telah melampaui konflik organisasi biasa dan berkembang menjadi perkara panjang yang kompleks, bahkan disertai dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum. “Perkara APKOMINDO berpotensi tercatat sebagai salah satu sengketa organisasi terpanjang dan paling kompleks di Indonesia, bahkan layak mendapat perhatian MURI,” pungkasnya.

 

(Laporan: Tim Liputan Artha‑News)

 

Pemanggilan Saksi oleh Polisi: Dasar Hukum, Hak, Kewajiban, dan Contoh Surat Pernyataan

📰 EDUKASI HUKUM

 

Kesadaran Hukum oleh Pimpinan Redaksi Artha-News

 

Masyarakat luas diharapkan dapat memahami dasar hukum dan prosedur yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan agar proses hukum berjalan transparan, serta menjadi bahan edukasi yang objektif dan bermanfaat bagi publik.

 

Perlu diketahui: pemanggilan seseorang sebagai saksi tidak selalu harus didasarkan pada penyebutan nama secara langsung oleh pelapor. Pemanggilan juga dapat dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat, keterangan awal, atau hasil penelusuran yang diperoleh penyidik. Seluruh hal tersebut memiliki dasar hukum dan merupakan kewenangan yang dimiliki penyidik sesuai peraturan yang berlaku.

 

Namun demikian, ada hal penting yang perlu diperhatikan:

Jika Anda benar-benar tidak mengetahui apa pun terkait peristiwa yang diperiksa, sampaikanlah dengan jujur. Anda juga dapat menuangkannya dalam surat pernyataan tertulis. Setelah proses pemeriksaan selesai dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disusun, bacalah isinya dengan teliti. Apabila terdapat kalimat atau keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang Anda ucapkan, Anda berhak meminta penyidik untuk memperbaikinya sebelum menandatangani dokumen tersebut.

 

 

 

📜 DASAR HUKUM UTAMA

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

 

- Pasal 1 angka 26: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.

​

- Pasal 117 ayat (1): Saksi wajib dipanggil untuk didengar keterangannya.

​

- Pasal 120: Penyidik berwenang memanggil saksi secara tertulis guna hadir memberikan keterangan yang diperlukan.

 

 

 

✅ DASAR DAN ALASAN PEMANGGILAN SAKSI

 

1. Mendapatkan keterangan yang sah dan akurat

Saksi dimintai keterangan apabila diduga mengetahui, melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa yang menjadi objek perkara pidana. Keterangan tersebut diperlukan untuk melengkapi bahan pemeriksaan dan bukti dalam proses hukum.

​

2. Bagian dari tahap penyelidikan dan penyidikan

Pemanggilan dilakukan sejak awal proses pemeriksaan guna mengumpulkan fakta, meneliti kebenaran informasi yang diterima, serta mengungkap peristiwa yang sebenarnya.

​

3. Memenuhi kewajiban hukum

Sesuai Pasal 121 KUHAP, saksi yang dipanggil secara sah berkewajiban hadir. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memastikan kehadirannya.

 

 

 

📝 SYARAT PEMANGGILAN YANG SESUAI PROSEDUR

 

Agar sah secara hukum, surat panggilan harus memenuhi ketentuan berikut:

 

- Berbentuk surat tertulis resmi yang dikeluarkan oleh instansi kepolisian;

​

- Mencantumkan nomor surat, identitas lengkap saksi, tujuan panggilan, waktu dan tempat kehadiran, serta nama dan jabatan petugas yang berwenang;

​

- Disampaikan secara langsung atau melalui pos dengan disertai bukti tanda terima.

 

 

 

📄 CONTOH SURAT PERNYATAAN SAKSI

 

(Dapat dicetak atau ditulis tangan, digunakan saat diperiksa)

 

SURAT PERNYATAAN SAKSI

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

 

Nama : ................................................

Tempat / Tanggal Lahir : ................................................

Jenis Kelamin : ................................................

Pekerjaan : ................................................

Alamat : ................................................

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab:

 

1. Saya hadir memenuhi panggilan resmi kepolisian sesuai surat panggilan yang diterima.

​

2. Saya menyatakan secara jujur bahwa saya tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami sendiri peristiwa yang menjadi pokok perkara ini.

​

3. Saya juga tidak memiliki hubungan apa pun dengan peristiwa maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

​

4. Jika ada informasi lain yang dibutuhkan, saya siap membantu sebatas apa yang saya ketahui, namun sejauh ini saya tidak memiliki keterangan apa pun yang dapat disampaikan terkait perkara ini.

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya menurut hukum yang berlaku.

 

...................................., ........... .................... 20......

 

Yang membuat pernyataan,

 

(Tanda Tangan)

 

(Nama Lengkap)

 

 

 

🎯 KESIMPULAN

 

Pemanggilan saksi memiliki dasar hukum yang jelas dalam KUHAP dan merupakan bagian dari upaya mengungkap fakta perkara pidana. Proses ini harus dilakukan secara tertib dan sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, saksi memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, serta kewajiban untuk memenuhi panggilan dan memberikan keterangan sesuai keadaan yang sebenarnya.

 

📌 PENAFIAN

Tulisan ini disusun sebagai bahan edukasi hukum umum, bukan merupakan pendapat hukum resmi. Setiap pelaksanaan proses hukum tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berwenang.

(Red)

Polsek Keritang Ringkus Pelaku Edar Sabu di Pinggir Jalan Umum

                         

.INDRAGIRI HILIR – Personel Unit Reskrim Polsek Keritang berhasil menangkap pelaku peredaran gelap narkotika jenis sabu‑sabu yang beroperasi di pinggir jalan umum, tepatnya di Jalan Lintas Samudera, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Selasa (22/7).

 

Pelaku yang diamankan berinisial A (34), warga setempat, ditangkap petugas saat sedang bertransaksi dengan pembeli tak dikenal di lokasi tersebut. Penangkapan berawal dari laporan warga yang mencurigai aktivitas pelaku sering berulang di tempat terbuka dan ramai dilalui kendaraan.

 

“Kami segera turun ke lokasi, melakukan pengawasan tertutup, dan melihat pelaku menawarkan barang terlarang kepada orang yang baru datang. Saat transaksi selesai, kami langsung melakukan penangkapan,” ungkap Kapolsek Keritang AKP Ramli.

 

Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa dua paket plastik klip berisi sabu‑sabu dengan berat bruto 2,09 gram, uang tunai hasil penjualan senilai Rp1.000.000, serta dua unit ponsel yang diduga digunakan untuk komunikasi pemesanan barang.

 

“Kami sangat menyayangkan pelaku justru berani bertransaksi di tempat terbuka yang sering dilalui warga, bahkan dekat sekolah dan pemukiman. Hal ini sangat membahayakan lingkungan dan memicu peredaran narkoba semakin luas,” tambah Kapolsek.

 

Pelaku kini dibawa ke Markas Polsek Keritang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia mengaku mendapatkan pasokan dari orang lain yang belum berhasil diidentifikasi. Petugas juga masih menelusuri jejak jaringan yang memasok barang tersebut.

 

Untuk perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 112 Ayat (1) Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat empat tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda miliaran rupiah.

 

Polsek Keritang berjanji akan terus melakukan razia dan patroli rutin untuk memutus rantai peredaran narkoba di wilayah hukumnya, serta mengajak warga aktif melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan.

(Sudirlam)

Artha-News-Diburu Polisi, Pelaku Pembunuhan di Pebenaan Serahkan Diri

RIAU, INHIL - Tak sampai 24 jam, pelaku pembunuhan anak tiri di Parit Kepol Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil inisial S (49) menyerahkan diri setelah diburu polisi.

"Kami mendapat informasi dari Polsek Kempas, pelaku menyerahkan diri dan mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Riyandi (24) yang merupakan anak tirinya," kata Kapores Inhil AKBP Budi Setiawan melalui Kapolsek Keritang Iptu Ramli Samosir, Sabtu (9/3/2024). 

Pelaku menyerahkan diri pada Jumat tanggal 8 Maret 2024 Pukul 21.00 Wib, atau kurang lebih 12 jam setelah kejadian pembunuhan.

"Kami langsung menuju Polsek Kempas menjemput pelaku untuk penyidikan lebih lanjut," terangnya. 

Dari keterangan pelaku, setelah melakukan pembunuhan, Ia terus berlari menelusuri kebun-kebun sawit dan semak belukar milik warga hingga tembus ke Kecamatan Kempas.

"Setelah bertemu jalan raya, pelaku minta tolong dengan salah satu warga untuk diantarkan ke rumah keluarganya di sekitar Kecamatan Kempas. Diantarkanlah pelaku ke rumah yang dimaksud, setelah sampai, pelaku menceritakan semua peristiwa yang dilakukannya. Pihak keluarga menyarankan untuk menyerahkan diri ke Kantor kepolisian terdekat (Polsek Kempas)," papar Iptu Ramli. 

Sementara anggota Polsek Keritang yang melakukan pengejaran harus kembali ke Polsek Keritang.

"Anggota kami sudah bersusah payah menelusuri jejak pelaku, keluar masuk kebun dan semak belukar," ucapnya.

Pihak kepolisian juga masih mendalami motif pelaku melakukan pembunuhan.

"Kalo hukum mengarah pada pasal 338 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Kami juga masih mendalami motif pelaku dan gelar perkara," tukasnya. 

Diketahui sebelumnya, pembunuhan terjadi lantaran pelaku emosi karena dibelikan rokok dengan harga murah oleh istrinya. Hingga pelaku mengayunkan parang ke arah korban dibeberapa bagian tubuh dan menenggelamkan korban dengan kaki di kolam kecil depan rumah hingga korban meninggal dunia.

Tak hanya itu, istri pelaku juga mengalami luka berat pada bagian tangan akibat sabetan parang dari pelaku. (Sudirlam)

5,6 Miliar;Anggaran Dinkes Kota Tasikmalaya Untuk Insentif Petugas Kesehatan Covid-19 Di Tahun 2025; Publik Tuntut Transparansi

Tasikmalaya Kota,Artha-news.com

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tasikmalaya mengeluarkan anggaran untuk membayar Insentif Tenaga Kesehatan (nakes) Covid19 sebesar Rp.5,6 Miliar di Tahun 2025. Dapat dilihat pada Rencana Umum Pengadaan Kota Tasikmalaya Tahun 2025.

Pada Senin, (08/12/2025) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Dr Asep Hendra,kepada wartawan menjelaskan terkait Anggaran Belanja Insentif Tenaga Kesehatan COVID-19 – Rp 5.659.429.000,

menurutnya bahwa anggaran ini diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes) untuk Insentif setelah adanya rekomendasi dari pihak Ombudsman RI.

Atas dasar aduan petugas tenaga kesehatan (naked) kepada Ombudsman RI agar Dinas Kesehatan segera melakukan pembayaran insentif di Tahun 2025, yang sejak masa pandemi 2021-2022 sempat tertunda,hal ini terjadi disebabkan kondisi saat itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkot Tasikmalaya terbatas.

"Ini karena telah ada laporan dari  nakes kepada pihak Ombudsman belum diterima pembayaran insentif yang tertunda,atas dasar itu dapat dibayarkan di tahun 2025, memang pada saat pandemi kita ketahui APBD Kota Tasikmalaya kemampuannya terbatas",ujarnya

Dijelaskannya bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenses) sebelumnya telah menganggarkan kebutuhan biaya insentif petugas kesehatan Covid19,atas kebijakan pemerintah pusat maka dilimpahkan beban anggaran tersebut  kepada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, baru dapat dilaksanakan tahun 2025.

Mempertanyakan wartawan kepada Kadis Dinkes soal mekanisme penyaluran pembayaran insentif yang diberikan kepada petugas kesehatan covid19,dapat dilakukan sesuai dengan juklak juknis seperti halnya setiap petugas kesehatan menerima insentif melalui Transfer Rekening yang ditunjuk adalah Bank BJB.

"Itu diterima melalui transfer rekening BJB seperti biasa, jadi tidak secara langsung diberikan oleh Dinas",katanya".

Disinggung berapa nilai besaran insentif diterima petugas kesehatan covid19, tiap per satu orang petugas, Dr Asep tidak mengatakan secara spesifik nilai besaran insentif , ia menjelaskan untuk hitungan nilai upah satu orang petugas kesehatan dapat di klam berapa jumlah pasien covid19 yang telah di tanganinya baik itu penanganan di RSUD maupun Puskesmas.

"Adil bukan berarti harus rata dalam hal ini,hitungan jumlah atas tindakan yang dilakukan saat menangani pasien, jadi tidak sama", ungkapnya".

Tersampaikan wartawan mempertanyakan berapa jumlah petugas kesehatan yang terlibat untuk menangani pasien covid19, juga berapa  jumlah pasien covid yang ditangani di RSUD dan Puskesmas.

Tak ada keterangan disampaikan dr Asep secara spesifik terkait jumlah pasien covid dan petugas kesehatan covid19 yang terlibat namun dirinya menganggap bahwa itu hal teknis yang  diatur didalam juklak juknis.

PUBLIK TUNTUT TRANSPARAN

Pada kesempatan wawancara Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya di ruang kantornya merupakan tindak lanjut permohonan klarifikasi yang telah tersampaikan melalui Balai Perawat Nasional (BPN) terkait Belanja Insentif dan Belanja Hibah yang diberikan kepada masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan.

Kegiatan tahun 2025 Dinkes menggunakan Anggaran APBD Kota Tasikmalaya melalui surat klarifikasi Adalah sebagai berikut:

- Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 T.A 2025 Rp 5.659.429.000

- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Hibah Uang Pos Yandu) Rp 107.000.000

- Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Hibah PMI Kota Tasikmalaya) Rp 250.000.000

- Belanja Hibah Uang kepada Badan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp 200.000.000

Permohonan dukungan data informasi kegiatan tersebut diajukan guna penguatan investigasi lapangan hal ini menyikapi adanya informasi masyarakat atas dugaan penyimpangan pelaksanaan disinyalir tidak sesuai dengan dokumen pelaporan.

Sebagai penguatan informasi publik dibutuhkan lampiran dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Dinas Kesehatan dimaksud,namun pihak Dinkes melalui Kepala Dinas tidak dapat menunjukkan dengan alasan bahwa dokumen itu sifatnya tidak bisa dibuka secara umum dan harus melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) salain itu juga ia mengatakan kepada wartawan tidak ada hak kepentingan menyoalkan permohonan dokumen.

"Untuk apa kepentingannya dokumen itu",katanya  dr asep kepada wartawan 

Merujuk pada informasi publik diatur pada peraturan perundangan undangan adalah:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

-  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan terkait lainnya. 

Berharap Pejabat Pemerintah setiap pengelolaan penggunaan Anggaran   Daerah dapat memberikan dukungan informasi publik secara transparan dan akuntabel.

(Mat)

Kasus Korupsi MBG: Kejagung Tetapkan Anggota Polri Aktif Berinisial LMI Sebagai Tersangka

Artha-News.com | Nasional – 12 Juli 2026 - JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Tersangka tersebut adalah anggota Polri berstatus aktif dengan pangkat Brigadir Jenderal yang hanya diungkap berinisial LMI.

 

Konfirmasi resmi disampaikan langsung oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, pada Kamis, 2 Juli 2026 di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta.

 

Penetapan sebagai tersangka dilakukan beberapa hari sebelum pengumuman resmi ini disampaikan kepada publik. Langkah ini diambil setelah penyidik menemukan bukti awal yang cukup mengenai keterlibatan yang bersangkutan dalam pengelolaan program strategis nasional tersebut.

 

Saat ini, LMI diketahui masih bertugas di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

 

Penetapan anggota kepolisian aktif dengan pangkat tinggi ini semakin memperluas jangkauan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan BGN. Hal ini menunjukkan penyidik terus mendalami keterlibatan berbagai pihak yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis, demi mengungkap seluruh fakta dan memastikan tidak ada pihak yang terlewat dari proses hukum yang berlaku.

 

Pihak penyidik berjanji seluruh rangkaian pemeriksaan akan berjalan transparan, objektif, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga nanti terbit putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kami akan terus memantau perkembangan selanjutnya.

 

Sumber: Keterangan resmi Kejaksaan Agung, Konferensi Pers Direktur Penyidikan Jampidsus, 2 Juli 2026.

Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota Amankan 3 Pelaku Kasus Pengganjal ATM Lintas Provinsi

TASIKMALAYA – ARTHA‑NEWS – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengungkap jaringan pencurian bermodus pengganjal mesin ATM yang beroperasi lintas provinsi. Kejadian percobaan kejahatan ini berlangsung di kawasan pusat perbelanjaan Asia Plaza, Kota Tasikmalaya, pada transaksi yang berlangsung siang hari.

 

Tiga pelaku yang diketahui berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, akhirnya diamankan setelah melalui proses penyelidikan cermat dan pengejaran intensif yang melibatkan Tim Resmob, serta berkoordinasi erat dengan jajaran Polres Garut guna memutus jalur pelarian.

Modus Operandi

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, AKP Januar Rangga Fardhela, menjelaskan pelaku mengganjal lubang masuk kartu menggunakan potongan tusuk gigi agar kartu tersangkut, lalu berpura‑pura membantu nasabah sekaligus mencuri data kartu dan menghafal nomor sandi PIN. Berkat kewaspadaan korban serta kesigapan petugas keamanan lokasi, satu pelaku langsung diamankan di tempat kejadian, sementara dua rekannya sempat melarikan diri ke arah Garut menggunakan kendaraan pribadi.

 

Pengejaran dan Barang Bukti

Dua pelaku tersisa akhirnya diringkus di wilayah Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Karena melakukan perlawanan dan mengabaikan peringatan, petugas menerapkan tindakan sesuai prosedur operasi standar kepolisian. Barang bukti yang disita: 1 unit kendaraan roda empat, puluhan kartu ATM dari berbagai bank, alat khusus pengganjal mesin, serta sejumlah uang tunai hasil kejahatan.

 

Saat ini ketiga tersangka ditahan di Mapolres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lanjut, penyidik juga mendalami keterlibatan mereka dalam kasus serupa di daerah lain. Masyarakat diimbau berhati‑hati saat bertransaksi, menutup tangan saat menekan PIN, dan segera melapor jika menemukan hal mencurigakan pada mesin ATM.

 

(Tim Redaksi Artha‑News)

Sumber: Rilis Humas Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota

Mediasi Mandek di Kantor Camat Onanrunggu, Terduga Pelaku Tak Hadir Warga Pardomuan Geram, Kasus Dilaporkan ke Polisi

Artha-News com I Samosir (18/04-2026) - Onanrunggu — Upaya mediasi terkait dugaan perusakan tanaman milik warga di Desa Pardomuan berakhir buntu. Pertemuan yang digelar di kantor camat pada 13 April 2026 itu gagal menghasilkan kesepakatan setelah pihak yang diduga terlibat, J. Gultom, tidak menghadiri mediasi.

Kasus ini bermula dari perusakan tanaman jagung milik Rumsina Gultom. Hingga kini, pelaku belum dipastikan. Namun, dugaan mengarah kepada J. Gultom setelah sebelumnya yang bersangkutan diduga sempat melontarkan ancaman bernada arogan kepada korban.

“Tidak ada artinya kau tanam jagung di lahan itu, akan saya babat,” demikian ucapan yang diingat korban, yang kini memperkuat kecurigaan warga.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah Desa Pardomuan. Alih-alih menemukan solusi, mediasi yang difasilitasi di tingkat kecamatan justru memicu kekecewaan.

 Ketidakhadiran pihak terduga membuat proses tidak berjalan, sementara pernyataan kepala desa dinilai warga tidak menunjukkan ketegasan.

“Apalah yang bisa kami perbuat,” ujar kepala desa dalam mediasi, yang langsung menuai reaksi keras dari warga.

Sejumlah warga menilai pernyataan tersebut mencerminkan sikap pasif dan tidak mencerminkan kepemimpinan yang solutif.

 Mereka menegaskan bahwa kepala desa seharusnya mampu mengambil langkah tegas untuk mencegah konflik berkepanjangan.

“Pemerintah desa jangan bungkam. Harus ada sikap tegas agar tidak terjadi pertikaian antar warga,” tegas salah satu warga yang hadir.

Merasa tidak mendapatkan keadilan di tingkat desa, korban akhirnya melanjutkan laporan ke Samosir melalui pihak kepolisian. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Rumsina Gultom berharap aparat segera turun tangan.

“Kalau tidak ditindaklanjuti, kepada siapa lagi kami mengadu?” ujarnya kepada awak media.

Warga kini menaruh harapan besar kepada Kapolres Samosir, AKBP Rina Tarigan, untuk segera mengambil langkah tegas dan mengusut tuntas kasus tersebut. Mereka mendesak agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu demi menjaga ketertiban dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

(NR.Sitohang)

Rekonstruksi Kematian Warga Binaan di Lapas Pangururan Ditunda, Saksi Disebut Belum Sinkron

Artha-News.com I SAMOSIR (2/3-2026) - Rencana rekonstruksi kasus kematian seorang warga binaan di Lapas Pangururan yang terjadi pada tahun 2025 lalu resmi ditunda, Senin (2/3/2026).Penundaan dilakukan lantaran keterangan salah satu saksi dinilai belum sinkron.

Hal itu disampaikan Edwar Sidauruk Kasat Reskrim Polres Samosir kepada awak media. Menurutnya, rekonstruksi belum dapat dilaksanakan karena masih ada saksi yang keterangannya belum lengkap dan perlu pendalaman lebih lanjut.

Awalnya, rekonstruksi dijadwalkan berlangsung pada pagi hari di dalam area Lapas Pangururan.

 Sejumlah penyidik Polres Samosir bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan beberapa anggota Kejari Samosir terlihat telah memasuki lokasi lapas. Namun, awak media tidak diperkenankan masuk untuk melakukan peliputan.

Beberapa menit berselang, rombongan penyidik dan pihak kejaksaan keluar dari dalam lapas dan menyampaikan bahwa agenda rekonstruksi hari itu ditunda.

Penolakan terhadap awak media memicu pertanyaan.Sejumlah jurnalis mempertanyakan alasan pelarangan peliputan, mengingat rekonstruksi merupakan bagian dari proses hukum yang seharusnya dapat diakses publik sepanjang tidak mengganggu penyidikan.

“Media bekerja di bawah naungan Undang-Undang. Mengapa tidak diperbolehkan masuk? Apakah rekonstruksi ini tertutup?” ujar salah satu awak media di lokasi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Pangururan menjelaskan bahwa akses masuk ke dalam lapas tidak dapat dilakukan sembarangan. Ia menyebut pihaknya akan berkonsultasi lebih lanjut mengenai mekanisme peliputan di dalam area lapas.

 Namun demikian, ia menegaskan apabila media diizinkan masuk, maka tidak diperbolehkan membawa alat elektronik; hanya alat tulis yang diperkenankan.

Pernyataan tersebut semakin memantik sorotan publik. Pasalnya, kasus kematian warga binaan ini telah menjadi perhatian masyarakat sejak 2025 dan dinilai membutuhkan transparansi penuh dari aparat penegak hukum maupun pihak lapas.

Sejumlah elemen masyarakat berharap proses penyidikan dilakukan secara terbuka dan profesional. Publik mendesak agar tidak ada informasi yang ditutup-tutupi serta meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengungkap fakta sebenarnya secara terang benderang.

Penundaan rekonstruksi ini pun menimbulkan tanda tanya besar: apakah ketidaksinkronan saksi semata menjadi alasan teknis, atau ada persoalan lain yang belum terungkap ke publik?

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Samosir mengumumkan jadwal ulang pelaksanaan rekonstruksi besok tanggal 3/3-2026.

(NR.Sitohang)

Tersangka Pemilik Akun Rio Bastian UU ITE Belum Ditahan, Publik Desak Polres Samosir Bertindak Tegas

Artha-News.com I Samosir, 27 Februari 2026 - Penetapan pemilik akun media sosial Rio Bastian sebagai tersangka dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memantik gelombang desakan dari masyarakat. Publik kini mempertanyakan ketegasan aparat setelah proses hukum berjalan, namun penahanan belum juga dilakukan.

Berkas perkara bahkan telah dilimpahkan tahap pertama ke Kejaksaan Negeri Samosir untuk diteliti jaksa penuntut umum. Artinya, penyidikan telah memasuki fase krusial menuju penentuan kelengkapan berkas atau P21. Namun di tengah proses tersebut, tersangka yang berinisial RMS disebut masih aktif di media sosial dan terus membuat siaran langsung dengan tudingan yang sama.

Tokoh masyarakat Samosir, Marko Panda Sihotang, menilai kondisi ini berpotensi memperkeruh situasi.

“Statusnya sudah tersangka. Harus ada ketegasan hukum. Kalau tidak ditahan, dan masih terus membuat kegaduhan, ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum,” tegasnya di Pangururan, Jumat (27/2).

Menurutnya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi serta mengantongi alat bukti atas unggahan yang diduga melanggar ketentuan UU ITE. Namun publik mempertanyakan konsistensi penegakan hukum jika tersangka tetap bebas beraktivitas di ruang digital.

Marko juga menyoroti potensi pengulangan perbuatan. Ia menyebut, dalam sejumlah siaran langsung, tersangka kembali melontarkan tudingan dugaan korupsi terhadap hampir seluruh kepala sekolah di Samosir tanpa menyertakan bukti terverifikasi.

“Kalau alasan subjektif dan objektif penahanan sudah terpenuhi, aparat punya kewenangan. Apalagi ada potensi mengulangi perbuatan,” ujarnya.

Senada, tokoh masyarakat lainnya, Hatoguan Sitanggang—yang dikenal sebagai Raja Jolo Sitanggang—mengatakan keresahan warga semakin terasa. Ia khawatir polemik di media sosial berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.

“Kami berharap segera dilakukan penahanan demi meredam kegaduhan. Jangan sampai ini memicu kemarahan masyarakat,” katanya.

Kasus ini menjadi sorotan karena dampak unggahan yang dinilai menyerang reputasi sejumlah pihak di dunia pendidikan dan memicu perdebatan tajam di ruang publik. Di satu sisi, kebebasan berekspresi dijamin undang-undang. Namun di sisi lain, penyebaran tuduhan tanpa dasar fakta yang dapat diverifikasi juga memiliki konsekuensi hukum.

Kini masyarakat menanti dua hal: sikap tegas kepolisian dalam menentukan langkah lanjutan terhadap tersangka, serta hasil penelitian berkas oleh jaksa untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana yang disangkakan.

Publik menunggu, apakah hukum akan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu—atau justru kembali menyisakan tanda tanya.

(NR.Sitohang)

Komisi III DPR Apresiasi Polri Ungkap Kasus Penculikan Balita Bilqis

Jakarta — Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan berhasil mengungkap kasus penculikan terhadap balita bernama Bilqis (4) di Kota Makassar. Sebanyak empat pelaku berhasil ditangkap dalam waktu singkat. Atas keberhasilan tersebut, Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada Polri.

“Komisi III mengapresiasi Polri yang berhasil menangkap pelaku penculikan anak bernama Bilqis dalam waktu yang sangat singkat,” ujar Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).

Habiburokhman menilai pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa reformasi Polri terus berjalan. Menurutnya, kinerja tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa reformasi Polri memang telah dan terus berjalan. Mereka benar-benar menjalankan program prioritas Presiden Prabowo, yakni memerangi TPPO,” katanya.

Ia juga mengapresiasi dedikasi aparat kepolisian yang totalitas dalam proses pengejaran pelaku. Habiburokhman menyebut banyak personel yang rela tidak pulang ke rumah demi menemukan korban.

“Terlihat sekali bagaimana dedikasi dan profesionalisme personel Polri yang sejak saat kejadian all out mengejar pelaku siang dan malam. Saya dengar sebagian besar personel tersebut tidak pulang ke rumah selama melakukan pengejaran,” sambungnya.

“Sebagai wakil rakyat kami mengucapkan banyak terima kasih kepada institusi Polri, Kapolri Listyo Sigit, sampai petugas kepolisian yang terjun langsung di lapangan mengejar dan menangkap pelaku penculikan Bilqis,” tambahnya.

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan bahwa korban sempat diperjualbelikan hingga tiga kali oleh pelaku berbeda.

Korban pertama kali dijual oleh seorang wanita berinisial SY kepada SH seharga Rp3 juta. Dalam transaksi tersebut, pembeli bernama NH datang dari Jakarta untuk menjemput korban di Makassar.

“Ada yang berminat dengan korban, membelilah atas nama NH. Hasil pengakuan asal dari Jakarta dan datang ke Makassar untuk membawa korban dengan transaksi sebesar Rp3 juta di kos pelaku (SY),” ujar Djuhandhani dalam konferensi pers di Makassar, Senin (10/11/2025).

Setelah itu, NH membawa Bilqis ke Jambi dan menjualnya kembali kepada pasangan MA (42) dan AS (36) seharga Rp15 juta.

“Menjual kepada AS dan MA. Pengakuan NH (pelaku AS dan MA) sebagai keluarga di Jambi, (dijual) sebesar Rp15 juta, dengan dalih membantu keluarga yang 9 tahun belum punya anak. Setelah menyerahkan korban, NH langsung melarikan diri ke Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal,” ungkap Djuhandhani.

Namun, kisah tragis itu belum berhenti di situ. Pasangan AS dan MA kembali menjual Bilqis kepada salah satu kelompok suku di Jambi dengan harga Rp80 juta.

“AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar Rp30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga Rp80 juta.Keduanya telah mengaku memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA,” terangnya.

Polisi kini menahan keempat pelaku dan terus mendalami kemungkinan adanya jaringan perdagangan anak lintas provinsi.Kasus ini sekaligus menjadi peringatan akan maraknya praktik adopsi ilegal dan perdagangan anak di Indonesia.

Ibu Kandung Armi Siregar Memohon: Kapolres Samosir Diminta Terbuka Soal Kematian Anak di Lapas

Artha-News.com Samosir, 23 Oktober 2025 - Kasus kematian Armi Siregar di Lapas Pangururan, Kabupaten Samosir,Sumatera Utara, terus menjadi tanda tanya besar. Hingga kini,pihak kepolisian belum memberikan penjelasan terbuka kepada publik maupun keluarga korban,sehingga menimbulkan kecurigaan dan kekecewaan masyarakat.

Ibu kandung korban,melalui sebuah video yang dikirimkan kepada awak media,menyampaikan permohonan langsung kepada Ibu Kapolres Samosir agar segera membuka hasil penyelidikan yang sebenarnya terkait kematian anaknya.Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, ia menuturkan rasa kehilangan yang mendalam sekaligus kekecewaannya terhadap lambannya penanganan kasus tersebut.

> “Saya mohon kepada Ibu Kapolres Samosir, tolong berikan kami kejelasan. Anak saya meninggal di dalam lapas,tapi sampai sekarang tidak ada kepastian.Saya hanya ingin tahu kebenarannya,” ujar sang ibu dalam video tersebut.

Publik menilai,diamnya aparat penegak hukum menimbulkan kesan adanya sesuatu yang ditutup-tutupi. Berbagai pihak mendesak agar Kapolres Samosir segera bersikap transparan dan profesional,demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Jangan biarkan kasus ini berlalu tanpa kejelasan.Setiap nyawa, apalagi yang meninggal di balik jeruji, wajib mendapat keadilan,” tegas seorang aktivis masyarakat yang ikut menyoroti kasus ini.

Kematian Armi Siregar kini bukan sekadar persoalan keluarga,tapi telah menjadi ujian moral bagi kepolisian di Kabupaten Samosir. Masyarakat menunggu,apakah Polres Samosir akan menunjukkan keberanian dan ketegasan untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

(NR.Sitohang)

Misteri Kematian Army Siregar di Lapas Pangururan, Polisi Dalami Dugaan Penganiayaan

Artha-News.com I Samosir, (9 Oktober 2025) -  Polres Samosir tengah menangani kasus kematian Army Siregar, warga binaan Lapas Kelas III Pangururan yang diduga meninggal dunia akibat perkelahian sesama narapidana pada Senin,6 Oktober 2025. Diketahui, Army Siregar merupakan warga Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat.

Lihat juga video dari ibu kandung Almarhum Minta Keadilan "Jangan ada yang di tutup-tutupi" " https://youtu.be/VEE_abseNjA?si=pe5mTQjq_frJVkvz

Kasus ini menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Ibunda korban,Elly Tanjung, melalui unggahan video yang beredar di berbagai platform media sosial, berharap agar kematian anaknya diusut secara terang benderang dan transparan.

Menanggapi hal tersebut,Kasat Reskrim Polres Samosir,AKP Edward Sidauruk, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah penyelidikan sesuai prosedur hukum.

“Ada informasi yang kami terima,lalu kami lakukan olah TKP. Karena diduga meninggal tidak wajar, maka kami buat laporan polisi mewakili pihak keluarga.Berdasarkan laporan itu,jenazah dibawa untuk diautopsi,” ujar Edward Sidauruk di ruang kerjanya,Kamis (9/10/2025).

Autopsi terhadap jenazah Army Siregar dilakukan pada Selasa, 7 Oktober 2025,di Rumah Sakit Bhayangkara.

Edward menyebutkan, penyelidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A-4/X/2025/SPKT.Satreskrim/Polres Samosir/Polda Sumut tertanggal 6 Oktober 2025,yang dibuat oleh Satreskrim Polres Samosir.

“Kami sudah melakukan olah TKP sesuai laporan polisi.Secara kasat mata, terlihat beberapa luka lebam di tubuh korban yang menguatkan dugaan adanya tindak penganiayaan,” jelasnya.

Terkait waktu kematian korban, Edward mengatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi di lokasi, Army Siregar tidak meninggal dunia di TKP.

Hingga saat ini, Polres Samosir telah memeriksa enam orang saksi, yang terdiri dari dua pegawai lapas, satu perawat, dan tiga warga binaan.

“Kami akan segera menggelar perkara untuk menaikkan status penanganan kasus ini ke tahap penyidikan,” tambah Edward.

Selain itu, pihak kepolisian juga telah mengamankan rekaman CCTV yang mengarah ke ruang tahanan tempat peristiwa terjadi.Rekaman tersebut telah disalin dan disimpan di flashdisk untuk keperluan penyelidikan.

Mengenai hasil autopsi,Edward mengatakan pihaknya masih menunggu hasil resmi dari tim forensik.“Semakin cepat hasil autopsi keluar, semakin baik. Kami akan terus berkoordinasi agar hasilnya segera kami terima,”ujarnya.

(NR.Sitohang)