Rabu, April 29, 2026

Tegas, Pemkab Samosir Tertibkan Wilona Villa Tanpa Izin di Kawasan Wisata Tuktuk

Artha-News.com I Samosir, (29/04-2026) - Pemerintah Kabupaten Samosir menunjukkan komitmen kuat dalam menata pembangunan, menjaga ketertiban tata ruang, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat di kawasan wisata. Melalui tim gabungan, Pemkab Samosir menghentikan sementara aktivitas pembangunan Villa Wilona di Jalan Lingkar Tuktuk, Kelurahan Tuktuk Siadong, Rabu (29/4/2026).

Penghentian sementara karena belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dua lantai. Penertiban dilakukan tim gabungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Satpol PP Kabupaten Samosir.

Meski bertindak tegas, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Pihak pemilik bangunan yang diwakili pelaksana lapangan Henrijon Silalahi, disaksikan penanggung jawab bangunan Raja Jogi Sinaga, menerima keputusan penghentian sementara dan menyatakan siap mengikuti arahan pemerintah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata menjelaskan, tim menemukan dua persoalan di lokasi.
Pertama, adanya pembongkaran trotoar tanpa izin. Meski kini fasilitas umum tersebut sudah diperbaiki dan dipasang kembali, tindakan terhadap badan jalan tetap harus mendapat persetujuan pemerintah karena menyangkut kepentingan umum.
Kedua, pembangunan  usaha berupa villa dua lantai belum memiliki izin lengkap.
“Bangunan sudah hampir selesai, namun izin belum diurus. Karena itu kami minta dihentikan sementara sampai izin terbit,” tegas Pilippi.

Menurutnya, langkah penghentian sementara justru dilakukan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemilik bangunan jika pembangunan terus dilanjutkan tanpa legalitas.
“Kami datang bukan mempersulit, tetapi memberi solusi agar bangunan memiliki kepastian hukum dan bisa beroperasi dengan aman,” ujarnya.

Pilippi menegaskan, Pemkab Samosir sangat mendukung investasi dan usaha masyarakat, tidak pandang bulu, semua harus taat aturan.    Pemerintah juga siap mendampingi proses pengurusan izin agar lebih mudah dan cepat.
Ia menjelaskan, pengurusan izin usaha dilakukan melalui sistem OSS-RBA, dengan  serta dokumen teknis bangunan yang meliputi tata ruang, lingkungan dan bangunan. Untuk PBG diperlukan gambar teknis dari tenaga ahli atau konsultan bersertifikat.
“Kami minta pemilik segera datang ke kantor perizinan. Akan kami bantu fasilitasi seluruh persyaratan. Jika dokumen lengkap, proses administrasi dasar bisa cepat,” jelasnya.

Pemilik bangunan Masrun Samosir, melalui pelaksana pembangunan Henrijon Silalahi, menyatakan kesediaan mengikuti prosedur pemerintah.“Kami minta diajari prosedur yang terbaik agar bangunan ini berjalan sesuai aturan. Kami siap datang dan mengurus izin,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, pihak pemilik telah menandatangani surat pernyataan penghentian sementara pekerjaan hingga izin selesai.

Kasatpol PP Kabupaten Samosir, Rudimanto Limbong, menegaskan penghentian sementara wajib dipatuhi.
“Selama administrasi belum selesai, aktivitas pembangunan harus berhenti. Jika tidak dipenuhi, akan ada tahapan teguran hingga tindakan pembongkaran sesuai ketentuan,” tegas Rudimanto.

Ia mengatakan, penertiban bangunan tanpa izin merupakan agenda rutin pemerintah daerah dan bukan hanya dilakukan di lokasi ini, setidaknya sudah dilaksanakan pada empat lokasi yang berbeda. 
“Ini sudah beberapa kali kami lakukan di seluruh Kabupaten Samosir. Kami akan terus bergerak bersama OPD terkait agar setiap pembangunan tertib dan sesuai aturan,” katanya.

Diketahui, bangunan tersebut sebelumnya memiliki IMB Nomor 539/DISPMPPTSP/IMB/IX/2020 tertanggal 11 September 2020 untuk bangunan satu lantai jenis perdagangan/jasa. Namun karena kini dikembangkan menjadi bangunan dua lantai dengan fungsi villa/usaha, maka izin lama tidak lagi sesuai dan wajib dilakukan pengurusan PBG baru.

Camat Simanindo Hans R. Sidabutar mendukung agar seluruh bangunan usaha harus dimulai dari legalitas agar memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan tata ruang yang tertib. “Kalau sejak awal izin lengkap, pembangunan lancar, daerah mendapat manfaat, dan kawasan wisata berkembang lebih baik,” ujarnya.

Langkah cepat ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Samosir dalam menata kawasan agar berkembang rapi, legal, nyaman, dan berkelas.

Turut hadir Plt. Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang Golfried Harianja, Sekdis Kominfo Agustianto Sitinjak, dan tim Teknis dari masing-masing dinas terkait.

(NR.Sitohang)

Penebangan Liar di Pardomuan Kecamatan Onanrunggu Tak Tersentuh Hukum, Warga Geram: “Apakah Pelaku Kebal Hukum?"

Artha-News.com I Samosir, 29 April 2026 -  Aktivitas penebangan kayu secara ilegal kembali mencuat di Desa Pardomuan, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir.Ironisnya, aksi ini terjadi di lahan milik warga sendiri, namun pelakunya hingga kini tidak diketahui, apalagi tersentuh hukum.

Warga dibuat resah setelah sejumlah pohon pinus di area perladangan milik A. Tindaon ditebang secara misterius.Lokasi tersebut bukan sembarang lahan melainkan kawasan yang dikenal rawan longsor. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius, terlebih mengingat rentetan bencana banjir yang belakangan melanda beberapa wilayah di Sumatera Utara.

“Kami sudah pernah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, tapi sampai sekarang tidak ada tindakan nyata,” ujar A. Tindaon dengan nada kecewa. Ia mempertanyakan keseriusan aparat dalam menangani kasus ini. “Saya heran, apakah pelaku penebangan kayu ini kebal hukum?” tambahnya.

Kekecewaan warga bukan tanpa alasan.Penebangan liar di wilayah rawan bencana bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Hilangnya vegetasi penahan tanah dapat memperbesar risiko longsor, terutama saat curah hujan tinggi.
Masyarakat Desa Pardomuan kini menuntut ketegasan aparat penegak hukum. Mereka berharap penanganan kasus ini tidak tebang pilih, serta dilakukan secara transparan dan adil sesuai amanat undang-undang.

Jika pembiaran terus terjadi, bukan hanya lingkungan yang rusak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah yang ikut tergerus. Warga menunggu apakah hukum benar-benar hadir, atau justru tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

(NR.Sitohang)

Hangat! Ketua DPRD Cimahi Wahyu Widyatmoko Sebut Silaturahmi dengan Nico Siahaan Sebagai Rezeki

Cimahi | Artha News – Sebuah momen keakraban antara Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, dan politisi senior sekaligus Anggota DPR RI, Junico Siahaan (Nico Siahaan), menarik perhatian publik. Di tengah padatnya agenda pemerintahan, keduanya tampak cair berbincang santai yang disebut Wahyu sebagai sebuah "rezeki" dalam bentuk silaturahmi.

Pertemuan tersebut terekam saat keduanya menghadiri pelepasan jemaah haji asal Kota Cimahi tahun 1447 H / 2026 M, Selasa (28/4). Melalui unggahan di media sosialnya, Wahyu membagikan potret kebersamaan tersebut yang jauh dari kesan kaku atau formal.

"Rezeki tidak melulu soal harta. Bertemu dengan senior saya, Kang Junico Siahaan, dan bisa sedikit berbincang, itu adalah salah satu rezeki juga," tulis Wahyu dalam keterangan unggahannya.

Keduanya tampak kompak mengenakan batik dengan motif senada. Suasana diskusi yang diiringi tawa lepas tersebut menunjukkan hubungan personal yang kuat di balik dinamika politik dan birokrasi. Wahyu pun sempat memberikan gestur jempol sebagai bentuk rasa hormat dan apresiasi kepada seniornya tersebut.

Bagi Wahyu, pertemuan singkat ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan pengingat akan pentingnya menjaga hubungan baik antarpejabat publik demi kelancaran koordinasi pembangunan. Kehadiran dua tokoh ini di tengah masyarakat juga memberikan suntikan energi positif, khususnya bagi para jemaah haji yang hendak berangkat ke Tanah Suci.

Pertemuan ini diharapkan menjadi cerminan bagi para politisi muda mengenai pentingnya menjunjung tinggi rasa hormat terhadap senior dan membangun semangat kolaborasi. "Haturnuhun, Kang Junico Siahaan," pungkas Wahyu menutup pesannya dengan penuh apresiasi.

Selasa, April 28, 2026

Sinergitas dengan TNI, Bupati Samosir Bersama Dandim 0210/TU Launching 30 Sumur Bor Bantuan KASAD, Wujud Kepemimpinan Kolaboratif Menjawab Kebutuhan Air Bersih

Artha-News.com I Samosir, (28/04/26) - Suasana penuh harapan menyelimuti Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pangururan, Selasa (28/4/2026). Di tengah perbukitan yang selama ini kerap menghadapi kesulitan air bersih, dentang gong yang dipukul Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menandai dimulainya pembangunan 30 sumur bor bantuan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jend. TNI Maruli Simanjuntak melalui program Karya Bhakti TNI.

Launching dilakukan bersama Dandim 0210/TU Ronald Tampubolon dan disaksikan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta warga setempat. Dari total 50 titik bantuan yang dialokasikan di wilayah Kodim 0210/TU, sebanyak 30 titik diperuntukkan bagi Kabupaten Samosir. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan. Bagi masyarakat Pardomuan Nauli, program ini bukan sekadar pembangunan sumur bor, melainkan jawaban atas kebutuhan dasar yang telah lama dinantikan. 

Bupati Vandiko menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat meski di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, pelayanan publik, pembangunan harus tetap berjalan melalui semangat kolaborasi dan sinergi lintas sektor.

“Kami ingin seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jika kemampuan anggaran terbatas, maka sinergi menjadi jalan keluar. Yang terpenting, masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” ujar Vandiko.

Komitmen tersebut menjadi ciri kepemimpinan Vandiko T. Gultom yang dikenal aktif membangun jejaring sinergitas anggaran dengan pemerintah pusat, provinsi, TNI, BUMN, hingga berbagai lembaga lainnya. Dengan pendekatan kolaboratif, berbagai program strategis dapat dihadirkan untuk mempercepat pembangunan di Samosir.

Bupati  Samosir menjelaskan sebelumnya telah membangun sarana pompa air di Kecamatan Onan Runggu melalui dukungan pemerintah provinsi. Tahun ini, empat titik tambahan juga direncanakan melalui APBD, bantuan Pemprov Sumatera Utara dan kedutaan Inggris. "Dengan tambahan 30 sumur bor dari KASAD, maka total 34 titik sumber air baru akan hadir untuk masyarakat," tegas Vandiko 

Bupati Samosir menjelaskan bahwa kehadiran bantuan sumur bor tersebut bukan datang begitu saja, melainkan melalui berbagai upaya dan lobi ke pemerintah pusat, termasuk kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan.

Vandiko menyebut, beberapa waktu lalu dirinya menyampaikan kebutuhan air bersih masyarakat kepada Luhut Binsar Panjaitan. Permohonan tersebut kemudian mendapat persetujuan dan ditindaklanjuti melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan bantuan pembangunan sumur bor.

"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir dan masyarakat mengucapkan terima kasih atas perhatian KASAD TNI yang telah membawa program TNI Manunggal Air ke Samosir. Kami bersyukur di tahun 2026 ini, di bawah komando Bapak Maruli Simanjuntak, program ini bisa kembali hadir untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Bupati Samosir.

Dandim 0210/TU, Ronald Tampubolon menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya penyediaan air bersih. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan masyarakat agar seluruh proses pembangunan berjalan lancar.

“Ini adalah bukti sinergi TNI bersama pemerintah daerah untuk menjawab kesulitan masyarakat. Kami optimistis seluruh titik dapat selesai tepat waktu dalam dua bulan kedepan,” kata Ronald.

Penyediaan air bersih merupakan fondasi utama peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran 30 sumur bor di Samosir menunjukkan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa kepemimpinan yang responsif tidak selalu diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari kemampuan menghadirkan solusi melalui kerja sama dan keberpihakan kepada masyarakat.

Warga Pardomuan Nauli pun menyampaikan rasa syukur atas bantuan tersebut. Mereka berharap sumur bor yang dibangun dapat mengalirkan air hingga ke permukiman warga dan menjadi berkah bagi generasi mendatang. “Selama ini air sangat susah. Terima kasih atas program Bapak KASAD, kami sangat membutuhkan kantong-kantong air,” ujar Pangondian Simarmata 

Dengan semangat gotong royong, kolaborasi dan kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, Kabupaten Samosir terus bergerak menuju daerah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.

(NR.Sitohang)

Diduga Halangi Wartawan, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Samosir T. Hutabalian Tuai Sorotan

Artha-News.com | Samosir, 28 April 2026 - Sikap tertutup Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Samosir, Trianto Hutabalian, menuai sorotan setelah ia menghalangi sejumlah wartawan yang hendak meliput pertemuan antara Satpol PP dan warga Parbaba di Kantor Satpol PP Samosir.

Pertemuan itu digelar untuk menindaklanjuti surat teguran terkait rumah warga di sekitar Dermaga Pasir Putih Parbaba. Rumah-rumah tersebut disebut berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Samosir. Namun, alih-alih berjalan terbuka, akses informasi justru dibatasi.

Sejumlah jurnalis yang hadir mengaku tidak diizinkan masuk ke ruangan saat proses klarifikasi berlangsung.Mereka mempertanyakan alasan pelarangan tersebut, mengingat kegiatan itu menyangkut kepentingan publik.  
“Kami hanya ingin meliput. Kenapa harus dilarang? Apakah ada yang ditutup-tutupi?” ujar salah satu wartawan, H. Naibaho.

Menanggapi pertanyaan itu, Trianto Hutabalian justru bersikap defensif. Ia menegaskan bahwa pihaknya berhak mengatur jalannya kegiatan dan meminta wartawan melayangkan surat resmi jika ingin melakukan peliputan.  

“Kenapa kalian yang mengatur kami? Surati kami,” ucapnya dengan nada menantang, menurut keterangan sejumlah jurnalis di lokasi.

Meski didesak, Trianto tetap bersikeras tidak memberi akses kepada media. Ia hanya berjanji akan membagikan dokumentasi setelah kegiatan selesai.

Sikap tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan wartawan. Mereka menilai ada upaya pembatasan informasi dalam proses yang seharusnya transparan. Padahal, pertemuan itu menyangkut nasib warga Parbaba, Desa Huta Bolon, Kecamatan Pangururan, yang sedang menghadapi persoalan status lahan tempat tinggal mereka. Isu ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Tindakan pelarangan terhadap wartawan dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan menghambat fungsi pers sebagai kontrol sosial. Dalam negara demokrasi, media memiliki hak untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi, terutama pada isu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Para jurnalis berharap pemerintah daerah maupun pusat mengevaluasi sikap pejabat yang tidak kooperatif terhadap media.Mereka menegaskan bahwa transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika pola pembatasan seperti ini terus terjadi, kepercayaan masyarakat bisa tergerus dan ruang gelap dalam pengambilan kebijakan akan semakin melebar.

(NR. Sitohang)

Senin, April 27, 2026

RDP Ranperda Persampahan Samosir Menghangat: Sanksi Diperdebatkan, Fasilitas Dinilai Masih Minim

Artha-News.com I Samosir, 27 April 2026 -  Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Persampahan di Kabupaten Samosir memanas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Samosir, Senin (27/4/2026). Sejumlah pasal krusial menjadi sorotan tajam, terutama terkait sanksi pidana dan denda yang dinilai berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

RDP yang dihadiri unsur DPRD, Pemerintah Kabupaten, serta Perkumpulan Warkop Jurnalis Samosir itu tidak hanya membahas norma hukum, tetapi juga menguliti realitas di lapangan. Fakta mencolok terungkap: ratusan desa dan kelurahan di Samosir disebut belum didukung fasilitas tong sampah yang memadai.

Ketimpangan antara rencana penegakan aturan dan kesiapan infrastruktur ini menjadi titik kritik utama.

 Sejumlah peserta rapat menilai, penerapan sanksi tanpa dukungan sarana hanya akan membebani masyarakat.Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, menegaskan bahwa pembahasan Ranperda Persampahan tidak boleh sekadar formalitas. Ia menekankan pentingnya menghadirkan regulasi yang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Perda ini harus berpihak pada warga. Jangan sampai hanya jadi aturan di atas kertas, tapi sulit diterapkan di lapangan,” ujarnya.
Senada, anggota Bapemperda DPRD Samosir, Marco Simbolon, membuka ruang selebar-lebarnya bagi partisipasi publik. Ia menyebut, legitimasi perda akan kuat jika lahir dari proses yang transparan dan melibatkan masyarakat.
Namun, titik paling panas dalam pembahasan muncul saat membahas ketentuan sanksi.

 Anggota DPRD Magdalena Sitinjak secara tegas mempertanyakan efektivitas sanksi pidana dalam persoalan persampahan.
Menurutnya, pendekatan kriminalisasi tidak tepat untuk persoalan yang lebih bersifat sosial dan edukatif. Ia mendorong agar sanksi difokuskan pada denda yang proporsional dan pembinaan.
“Jangan sampai masyarakat justru takut. Yang kita butuhkan itu kesadaran, bukan tekanan,” tegasnya.
Kekhawatiran serupa datang dari kalangan jurnalis.

 Ketua Perkumpulan Warkop Jurnalis Samosir, Hotdon Naibaho, mengingatkan agar perda tidak menjadi alat yang justru merugikan masyarakat.
Ia menyoroti pentingnya asas keadilan dan transparansi dalam setiap tahapan pembahasan. “Masyarakat harus tahu isi aturan sebelum disahkan. Jangan ada kesan dibuat diam-diam,” katanya.
Bahkan, Hayun Gultom mengingatkan potensi dampak sosial dari pasal pidana. Ia menilai, aturan yang terlalu represif bisa memicu konflik horizontal, termasuk praktik saling melapor antarwarga.

“Kalau terlalu keras, ini bisa jadi momok. Harusnya pemerintah lebih dulu hadir dengan solusi,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan pada Pasal 43 hingga 45 yang mengatur sanksi. Robin Nainggolan menilai pasal-pasal tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam agar tidak memicu resistensi publik.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Asisten II Hotraja Sitanggang menegaskan bahwa Ranperda Persampahan disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ia menyebut regulasi ini sebagai bentuk tanggung jawab daerah dalam menjaga lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Edison Pasaribu, menambahkan bahwa aturan ini penting mengingat Samosir merupakan daerah tujuan wisata. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik menjadi kunci menjaga citra daerah.

“Ini bukan untuk menyulitkan masyarakat, tapi untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pelaku usaha seperti hotel dan penginapan akan menjadi salah satu fokus pengaturan, mengingat kontribusi sampah yang lebih besar.
Meski demikian, benang merah dari RDP tersebut jelas: publik tidak menolak regulasi, tetapi menuntut keadilan dan kesiapan. Tanpa fasilitas memadai dan pendekatan edukatif, perda berpotensi kehilangan legitimasi sejak awal.

Kini, DPRD Samosir dihadapkan pada pilihan krusial—melahirkan aturan yang tegas namun manusiawi, atau justru menuai penolakan karena dianggap terlalu jauh dari realitas masyarakat.

(NR.Sitohang)

Wujudkan Asta Cita, Pemkot Cimahi Tekankan Sinergi dan Inovasi Pelayanan Publik

Cimahi | Artha News - Pemerintah Kota Cimahi menjadikan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 sebagai momentum evaluasi besar-besaran terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam upacara yang digelar di Lapangan Apel Kantor Pemkot Cimahi, Senin (27/4), sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diganjar penghargaan atas capaian kinerja terbaik mereka.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa otonomi daerah harus dimaknai sebagai ruang inovasi untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar urusan kewenangan administratif. Ia menuntut setiap perangkat daerah untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berdampak langsung.

"Otonomi daerah adalah tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, dibutuhkan kolaborasi solid antar-OPD agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan warga," tegas Ngatiyana dalam amanatnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap akuntabilitas, Pemkot Cimahi memberikan penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dinas Kesehatan Kota Cimahi berhasil menyabet peringkat pertama pada kategori pelayanan dasar, disusul oleh BPBD dan Dinas PUPR.

Sementara itu, pada kategori urusan wajib non-pelayanan dasar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menduduki posisi puncak. Di sektor lain, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga menorehkan prestasi sebagai juara pertama dalam kategori indikator kinerja kunci 2-5, sekaligus memenangkan lomba "Unjuk Kapinter ASN".

Tak hanya instansi, penghargaan juga diberikan kepada ASN yang dinilai paling responsif dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan laporan kinerja. Acara ditutup dengan prosesi haru penyerahan SK pensiun bagi pejabat purna tugas sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mereka bagi Kota Cimahi.

Melalui tema "Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita", Pemkot Cimahi berkomitmen untuk terus menyelaraskan program daerah dengan visi nasional demi meningkatkan kepercayaan publik melalui birokrasi yang bersih dan inovatif.

Minggu, April 26, 2026

Miris: Dapat Bantuan Bedah Rumah, Noneng Siti Sukaesih Malah Jadi Ngontrak

Arthanews | Tasikmalaya — Noneng Siti Sukaesih (66), warga Kampung Pasir Angin RT 02 RW 04, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, terpaksa mengontrak rumah meski dirinya tercatat sebagai salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Ironisnya, sejak rumahnya direhabilitasi melalui program tersebut, bangunan itu justru tidak dapat ditempati hingga saat ini.

Akibatnya, Noneng terpaksa berpindah-pindah tempat tinggal. Awalnya ia mengontrak rumah di daerah Ampera, dan kini menetap di kontrakan wilayah Cimuncang RT 01 RW 04, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari.

Jika dihitung sejak 2021 dengan biaya sewa Rp500.000 per bulan, selama 72 bulan atau 6 tahun, Neneng diperkirakan telah mengeluarkan uang sekitar Rp36 juta untuk biaya kontrakan.

Jumat, 24 April 2026, tim awak media Arthanews mengunjungi rumah kontrakan Neneng. Saat ditemui, Noneng dalam kondisi sakit. Tim Arthanews saat ini berupaya membantu pengurusan BPJS Kesehatan serta mengupayakan agar Noneng mendapatkan bantuan untuk janda atau Program Keluarga Harapan (PKH).

Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab rumah hasil program bedah rumah tersebut tidak layak huni. Warga berharap pemerintah setempat segera turun tangan dan menindaklanjuti persoalan ini.


Liputan : Jay Kucir Panjaitan (Staf Redaksi)

KORMI Kabupaten Tasikmalaya Sukses Gelar FORKAB 2026, Ribuan Warga Padati Gedung Bupati

ARTHA-NEWS.COM I Singaparna, Tasikmalaya – Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Tasikmalaya sukses menggelar Festival Olahraga Masyarakat Kabupaten (FORKAB) Tahun 2026 di depan Gedung Bupati Tasikmalaya, Minggu 26 April 2026.

Mengusung tema “Bugar Masyarakatnya, Unggul Tasikmalayanya” dan slogan “Olahraga Murah, Meriah, Menyehatkan”, FORKAB 2026 menjadi agenda tahunan untuk membudayakan olahraga di tengah masyarakat.

Ketua KORMI Kabupaten Tasikmalaya, Cecep Nuryakin, mengatakan FORKAB bertujuan mengajak warga hidup sehat tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. “Olahraga tradisional, rekreasi, semua ada. Kita ingin warga sehat dan guyub,” ujarnya.

Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.A.P., turut mengapresiasi langkah KORMI. “APBD kita terbatas. KORMI hadir menggerakkan olahraga yang murah tapi masif. Ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden: masyarakat sehat, Indonesia kuat,” tegasnya saat membuka acara.

Salah satu warga peserta senam mengaku bangga melihat kekompakan warga. “Latihan cuma 2 minggu di alun-alun. Yang penting guyub. Anak-anak sampai lansia ikut,” kata dia kepada awak media arthanews.

Selain lomba, FORKAB 2026 juga diramaikan bazar UMKM, cek kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan, dan donor darah oleh PMI.

Kegiatan ditutup dengan senam bersama yang diikuti sekitar 2.000 warga. Setiap peserta gebyar senam aerobik yang terdaftar mendapat 1 kupon undian berhadiah. Kupon hanya berlaku untuk 1 orang dan tidak dapat diwakilkan.

Red. (Ocha)

Hadir di Halal Bihalal YJI, Anggota DPRD Cimahi Sopian Syekh Abdul Sani Tekankan Pentingnya Mitigasi Kesehatan

Cimahi | ArthaNews – Anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Sopian Syekh Abdul Sani Haeruman, menegaskan dukungannya untuk memperluas jangkauan program senam jantung sehat hingga ke tingkat kelurahan. Hal tersebut disampaikan Sopian saat menghadiri Halal Bihalal Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Kota Cimahi, Kamis (23/4).

Sopian mengapresiasi konsistensi YJI dalam membina masyarakat melalui aktivitas fisik rutin. Menurutnya, peran komunitas jantung sehat sangat strategis dalam membantu pemerintah menekan angka penyakit kardiovaskular sejak dini, terutama bagi kalangan lansia dan anak muda di Cimahi.

"Sebagai anggota DPRD di Komisi IV yang membidangi kesehatan, kami memberikan dukungan penuh. Kegiatan seperti ini tidak boleh berhenti di seremonial saja, tapi harus berkelanjutan menjadi gerakan massal," tegas Sopian di hadapan para pengurus dan anggota YJI.

Sopian menambahkan bahwa pihaknya siap mendorong kolaborasi lintas dinas agar sarana dan fasilitas untuk olahraga jantung sehat semakin mudah diakses masyarakat. Ia menilai pencegahan (mitigasi) jauh lebih efisien dibandingkan pengobatan.

"Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Dengan rutin senam, kualitas hidup warga meningkat dan beban kesehatan masyarakat bisa ditekan. Kami di legislatif siap mengawal agar program ini menjangkau seluruh lapisan warga di Cimahi," tambahnya.

Melalui momentum silaturahmi pasca-Idul Fitri ini, Sopian berharap YJI semakin solid dalam mengampanyekan gaya hidup sehat. Ia mengajak kaum muda Cimahi untuk mulai peduli pada kesehatan jantung dan tidak ragu bergabung dalam komunitas olahraga serupa.

Sabtu, April 25, 2026

Diduga Dianiaya dan Dicuras Mantan Bos, Nono dan Rudi Lapor Polsek Tamansari

KOTA TASIKMALAYA – Arthanews  
Nono, 42 dan Rudi, 41, resmi melaporkan mantan bosnya ke Polsek Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jumat, 25 April 2026. Keduanya mengaku menjadi korban pencurian dengan kekerasan (curas) disertai penganiayaan yang diduga dilakukan oleh W, warga Perum Marhamah Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.

Ditemui di rumah kontrakannya, Nono dan Rudi menceritakan kronologi kejadian kepada awak media. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Kamis, 23 April 2026, sekitar pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan milik Sdr. Holis, yang beralamat di RT 03/RW 05, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

“Pelaku berinisial W datang bersama istrinya serta dua orang lain berinisial K dan D. Mereka langsung masuk ke dalam kontrakan,” ungkap Nono.

Nono menjelaskan, saat itu istri W memerintahkan D untuk menutup pintu rumah. Setelah pintu tertutup, W diduga langsung memukuli Nono dan Rudi dengan dibantu D. “Aksi pemukulan itu sempat direkam oleh istri W,” tambah Nono.

Tak hanya itu, istri W juga mengambil satu unit TOA milik Nono dari gerobak. Sebelumnya, di lokasi berbeda, TOA milik Rudi juga telah diambil paksa saat ia berdagang di Perum Bumi Mandiri. Saat itu, Rudi juga sempat dicekik pada bagian leher.

Keesokan harinya, Jumat, 24 April 2026, W kembali mendatangi kontrakan Nono dan Rudi. “Dia mengancam kami agar tidak lagi berjualan menggunakan TOA dan melarang kami berjualan di jalur yang biasa kami lewati,” ujar Nono.

Nono menambahkan, usai kejadian istri W sempat membuat status WhatsApp bertuliskan “salam olahraga”.

Atas rangkaian kejadian tersebut, Nono dan Rudi telah menjalani visum dan melapor ke Polsek Tamansari dengan didampingi Ketua RT setempat. Laporan polisi telah teregistrasi dengan Nomor: LP/B/14/RES.1.6/IV/2026/SPKT/Polsek Tamansari.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polsek Tamansari masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami kasus tersebut.


(Red)

Kapolres Tasikmalaya Kota Berikan Tali Asih kepada Korban Bencana Alam di Sejumlah Wilayah

Polres Tasik kota — Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto, S.I.K., M.H., bersama Pejabat Utama (PJU) Polres Tasikmalaya Kota menyalurkan tali asih kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di beberapa lokasi, Sabtu (28/03/2026).

Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang bangunannya mengalami kerusakan akibat hujan lebat yang disertai angin kencang, serta kejadian pohon tumbang yang melanda sejumlah wilayah. Adapun lokasi terdampak meliputi Kecamatan Cihideung, Kecamatan Tawang, dan Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

Kapolres Tasikmalaya Kota bersama rombongan turun langsung ke lokasi untuk menyerahkan bantuan sekaligus memastikan kondisi warga yang terdampak dalam keadaan aman. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Kapolres Tasikmalaya Kota melalui kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga hadir membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi bencana.

Diharapkan dengan adanya bantuan tali asih ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak serta memberikan semangat untuk segera bangkit kembali. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Pemkab. Samosir Dukung SMKN 1 Simanindo Naik Kelas menjadi Sekolah Pariwisata Unggulan

Artha-News.com I Samosir, (25/04-2026) - Pemerintah Kabupaten Samosir menyatakan dukungan penuh terhadap peningkatan SMK Negeri 1 Simanindo menjadi SMK Pariwisata Unggulan.

Hal ini ditunjukkan langsung oleh Bupati Samosir Vandiko T Gultom bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk saat meninjau lokasi rencana pengembangan sekolah tersebut di Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Jumat (24/4/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus menindaklanjuti program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong SMKN 1 Simanindo naik kelas menjadi sekolah unggulan di bidang pariwisata kawasan Danau Toba.
“Pemkab Samosir sangat mendukung SMK Pariwisata ini menjadi unggulan. Saat ini kita mencari solusi untuk pembebasan lahan,” kata Vandiko.

Dalam kesempatan itu, Vandiko dan Ariston juga berdialog dengan para guru guna menyerap berbagai kendala, khususnya terkait rencana pengadaan lahan tambahan.

Diketahui, peningkatan status SMKN 1 Simanindo menjadi sekolah unggulan membutuhkan tambahan lahan  untuk pembangunan fasilitas pendukung, termasuk asrama siswa.

Bupati Vandiko bahkan langsung berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan kelanjutan program tersebut.“Siap Pak Kadis, kami akan bantu pembebasan lahan, tapi kami yakin pembangunan harus terlaksana,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan sekolah tersebut.

Menurutnya, peningkatan status SMKN 1 Simanindo menjadi SMK Pariwisata Unggulan merupakan langkah tepat dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di sektor pariwisata.
“Program ini sangat tepat untuk mendukung SDM guna pengembangan pariwisata Samosir,” kata Ariston.

Dengan peningkatan ini, SMKN 1 Simanindo diharapkan mampu mencetak tenaga kerja terampil yang siap mendukung kemajuan pariwisata, khususnya di kawasan Danau Toba yang terus didorong menjadi destinasi kelas dunia.

Turut hadir, Sekdakab. Samosir Marudut Tua Sitinjak, Staf Ahli Bupati Samosir Rudi SM. Siahaan, Hut Isasar Simbolon, Kadis Pendidikan Kabupaten Samosir Jhonson Gultom, Sekdis Kominfo Agustianto Sitinjak, Camat Simanindo Hans R. Sidabutar.

(NR.Sitohang)

Jumat, April 24, 2026

Paskah Oikoumene 2026 Digelar di Pelosok Samosir, Bupati Tekankan Pelayanan hingga Daerah Terpencil

Artha-News.com I Samosir, 
( 23/04/2026) - Perayaan Paskah Oikoumene Kabupaten Samosir Tahun 2026 berjalan khidmat. Didalam gereja katolik St.Clara Silimapuluh Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-tio berkumandang lagu pujian dan koor dari denominasi gereja.Gereja kecil yang berada disalah satu pelosok ini menjadi tempat pilihan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom untuk merayakan paskah oikumene bersama masyarakat, 23/04/2026.

Acara berlangsung sederhana, namun membuktikan suatu kebersamaan, sukacita yang luar biasa antara masyarakat dan pemerintah. “Perayaan keagamaan harus menjangkau masyarakat di daerah terpencil agar kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara langsung,” kata Vandiko 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Wakil Ketua DPRD Samosir Sarhockel Tamba, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Marudut Tua Sitinjak, para SAB, para Asisten, Kadis Kominfo dan pimpinan OPD se-Kab. Samosir, para Camat se-Kab. Samosir, Praeses Distrik VII Samosir Pdt. Rintalori Sianturi, dan tokoh  agama. Perayaan Paskah tahun ini mengusung tema “Kristus Bangkit, Memperbaharui Kemanusiaan Kita” dengan subtema yang mengajak masyarakat menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama. Khotbah disampaikan oleh RP. Venantius Sitohang, OFM Cap.

Perayaan Paskah ini menjadi sukacita bagi jemaat gereja santa Clara silima puluh mendapat perhatian dari Pemkab. Samosir Dengan bantuan sebesar 50 juta rupiah. Bantuan diserahkan langsung Bupati Samosir, Wakil Bupati dan Wakil Ketua  DPRD kepada pengurus gereja. 

"Semoga bermanfaat untuk pembangunan fisik dan iman digereja ini" ucap Vandiko.

Dalam pesannya, Vandiko mengajak masyarakat memaknai Paskah sebagai momentum refleksi atas pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Paskah perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya seremonial belaka namun harus melanjutkan karya keselamatan yang diberikan Tuhan. 

"Karya keselamatan tidak selalu materi , tapi ada yang murah dan mudah dengan menerapkan  kasih, buah rindu dan cinta . Mari saling mengasihi satu sama lain, saling membantu , dan berkontribusi dalam pembangunan, saling support itulah karya keselamatan sesungguhnya yang perlu kita terapkan" kata Vandiko

Ia juga menegaskan komitmenya bersama FK3S bahwa perayaan Paskah dan Natal ke depan akan terus digelar di wilayah pelosok, agar seluruh masyarakat dapat merasakan sukacita yang sama.

 "Dengan perayaan paskah dan Natal di Pelosok maka kami berharap bisa bertemu, bersekutu dengan masyarakat memuji dan memuliakan nama Tuhan" ungkap Vandiko

Disamping itu, Bupati Samosir menegaskan agar seluruh ASN mengobarkan semangat pembaharuan dalam pekerjaan sehingga  masyarakat dapat merasakan manfaatnya. 

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan bahwa perayaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama.

“Kami tidak hanya memperhatikan wilayah perkotaan, tetapi juga daerah terpencil di Samosir,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samosir Sarhockel Tamba menilai pelaksanaan kegiatan di daerah terpencil merupakan langkah positif pemerintah.

"Ini gebrakan luar biasa, natal pun dilaksanakan dipelosok-pelosok , kalau melihat kondisi gereja ini , masih banyak yang layak tapi pemerintah hadir untuk membawa sukacita. Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek iman dan rohani masyarakat,” kata Sarhockel.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur di wilayah Sitio-tio terus berjalan, seperti perbaikan jalan penghubung antarwilayah ditengah keterbatasan anggaran dari Pusat. Termasuk pembangunan hotmix dari Sihotang-Tamba.

"Ini semua berkat sinergitas dan kegigihan Bupati Samosir dan jajaran" ungkap Sarhockel 

Dengan pembangunan yang berkelanjutan Sarhockel berharap Sitiotio bukan lagi daerah terisolir. Untuk itu ia mengajak masyarakat mendukung program-program Bupati untuk terus membangun Samosir kearah yang lebih baik. "Mari berbuat dengan hal-hal kecil termasuk untuk pembebasan lahan untuk pembangunan berbagai infrastruktur, sehingga daerah Samosir khususnya Sitiotio semakin maju" katanya mengakhiri.

Ketua FK3S Pdt. Tulus Sianturi mengucapkan apresiasi atas kehadiran masyarakat dan dukungan pemerintah mulai dari Kabupaten hingga desa sehingga acara bisa berlangsung lancar.

"Tema paskah kali ini Identik dengan kepemimpinan Bupati Samosir, semua harus bersukacita, tidak hanya dikota yang didesa harus bersukacita" ungkapnya 

Camat Sitiotio Josro Tamba bersama Kepala Desa Parsaoran berterima kasih atas pelaksanaan paskah didaerahnya. 

"Kami mengucap syukur kepada Tuhan, baru pertama pelaksanaan paskah sejak Kecamatan Sitiotio terbentuk , kami sangat terharu. Atas nama Pemerintah dan masyarakat kami hadir sebagai bentuk apresiasi kami dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Paskah Oikoumene" ungkap Josro.

(NR.Sitohang)

Proyek Revitalisasi SDN 5 Sukamenak Abaikan APD, Ahli K3: Taruhan Nyawa, Bisa Disetop Paksa.

ARTHA-NEWS.COM | KOTA TASIKMALAYA – Sejumlah pekerja proyek revitalisasi gedung SDN 5 Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, kedapatan tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap saat bekerja, Kamis, 24 April 2026. Padahal proyek tersebut berada di lingkungan sekolah dan didanai DAK 2026 senilai Rp1,22 miliar.

Pantauan ArthaNews di lokasi pukul 13.00 WIB, rehabilitasi ruang kelas tersebut tengah berlangsung. Terlihat hampir separuh pekerja mengangkat besi dan adukan semen tanpa sarung tangan, helm, sepatu safety, maupun rompi. Beberapa pekerja yang sedang mengelas bahkan hanya mengenakan sandal jepit.

Pemerhati konstruksi yang dihubungi ArthaNews menegaskan, pelanggaran APD di lingkungan sekolah sangat fatal.

“Ini double risk. Pertama, risikonya ke pekerja. Kepala bisa cedera tertimpa besi jatuh, kaki berisiko tertusuk paku. Kedua, jika material jatuh karena pekerja tidak menerapkan K3, korbannya bisa siswa atau guru,” ujarnya, Kamis, 24 April 2026.

Menurutnya, proyek di sekolah seharusnya menerapkan standar K3 lebih tinggi. “Wajib ada pagar seng rapat setinggi 2 meter, jaring pengaman, safety line, dan safety induction tiap pagi. Jika Disnaker menemukan pelanggaran, UU No. 1 Tahun 1970 membolehkan proyek disetop paksa sampai ketentuan K3 dipenuhi,” tegasnya.

DESAKAN PENGAWASAN  
Kepala Bidang Pengawasan Disnaker Kota Tasikmalaya diminta segera turun ke lapangan. 

“Apalagi ini di sekolah. UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 14 menyebutkan pengusaha wajib menyediakan APD dan pekerja wajib memakai. Jika dilanggar, pekerjaan bisa dihentikan sementara sampai APD dipatuhi,” kata sumber ArthaNews.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya juga didesak memanggil panitia proyek. “Dalam kontrak revitalisasi ada klausul K3. Kalau panitia lalai, seyogianya diberi SP1. Jika masih membandel, pembayaran termin bisa ditunda,” ungkap sumber tersebut.

FAKTA DI LAPANGAN  
Hingga Kamis, 24 April 2026 pukul 13.00 WIB, pantauan ArthaNews masih menemukan banyak pekerja tidak memakai helm proyek dan sepatu boots.

SANKSI PELANGGARAN K3  
1. Tidak menyediakan atau memakai APD dapat dikenai teguran hingga penghentian proyek sesuai UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 14.  

 2. Pelanggaran K3 yang menyebabkan kecelakaan kerja dapat dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp100 juta sesuai UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 15.   

3. Kelalaian K3 di lingkungan sekolah dapat berujung SP1 hingga penundaan pembayaran termin kontrak DAK Disdik. 

ArthaNews masih berupaya mengonfirmasi ke Disnaker Kota Tasikmalaya hingga berita ini diturunkan.

(Jay Kuncir Panjaitan)

BERKEDOK PINJAMAN INSTAN, DIDUGA RENTENIR TEROR PERANTARA: BUNGA MENCEKIK HINGGA 3X LIPAT

Artha-News.com | PANGANDARAN – Praktik pinjaman uang dengan skema bunga mencekik kembali mencuat di wilayah Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Berkedok “pinjaman instan”, pemberi modal berinisial Y diduga menjalankan sistem bunga berbunga yang berujung pada tekanan psikologis terhadap para pihak yang terlibat, termasuk perantara.

Seorang ibu rumah tangga berinisial R, yang berperan sebagai koordinator nasabah, mengaku hidup dalam ketakutan. Ia menjadi sasaran tekanan setelah sejumlah nasabah yang ia hubungkan mengalami kesulitan pembayaran.

R membeberkan, skema pinjaman yang dijalankan terduga pemberi modal berinisial Y menerapkan sistem bunga yang memberatkan. Nilai yang harus dikembalikan nasabah diduga melampaui kewajaran.

Data yang dihimpun ArthaNews dari keterangan R menunjukkan dugaan ketimpangan:
1. Pinjaman pokok: Rp25.000.000 2. Bunga yang telah dibayarkan: Rp56.000.000 3. Total setoran keseluruhan: Rp75.000.000 
“Padahal tinggal sisa Rp6,5 juta dari dua nasabah yang macet, tapi saya yang terus ditekan,” ujar R kepada ArthaNews,.[tanggal]

Ironisnya, meski jumlah pembayaran diduga telah jauh melampaui pokok pinjaman, tekanan tetap berlanjut. R mengaku terus didesak oleh pihak pemberi modal, bahkan diancam akan dipermalukan dan dilaporkan ke polisi oleh pihak yang diduga suami pemberi modal, berinisial S.

Marjuki W, pihak yang mendampingi R, menilai posisi perantara dalam praktik semacam ini sangat rentan. Menurutnya, perantara justru dijadikan “tameng” ketika terjadi kredit macet.

“Ini sudah tidak sehat. Tekanan dilakukan secara terus-menerus, padahal ada itikad baik dari nasabah untuk melunasi setelah menjual aset,” ungkapnya.

Kasus ini diduga memperlihatkan pola umum pinjaman pribadi ilegal yang kerap merugikan masyarakat, di antaranya: bunga tinggi di luar batas kewajaran, tidak adanya perjanjian hukum yang jelas, serta metode penagihan yang diduga intimidatif.

Menanggapi hal tersebut, Mulyadi Tanjung dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pinjaman tanpa jaminan yang tidak memiliki dasar hukum jelas.

Ia menegaskan bahwa segala bentuk ancaman maupun tekanan dalam penagihan utang yang melanggar hukum dapat dilaporkan ke pihak berwajib.

“Masyarakat tidak perlu takut. Jika ada unsur intimidasi atau pemerasan, segera laporkan. Praktik seperti ini harus dihentikan agar tidak semakin banyak korban,” tegasnya.


(UG)

Kamis, April 23, 2026

Rapat kordinasi kecamatan Parigi , Camat Tekankan Sinergi Koperasi hingga Percepatan PBB 2026

ARTHA-NEWS.COM I  Pangandaran
 Pemerintah Kecamatan Parigi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat kecamatan di Aula Batu Bodas Green Park, Dusun Bantarsari, Desa Bojong, Kamis (23/04/2026). Rakor dipimpin langsung oleh Camat Parigi, Ruhandi, S.Ag., M.M., dan dihadiri perangkat desa serta sejumlah pemangku kepentingan.

Dalam arahannya, Ruhandi menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor untuk mendorong kinerja pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengawali sambutan, ia memanfaatkan momentum pasca-Idul Fitri sebagai ajang Halal Bi Halal. Menurutnya, kebersamaan dan kekompakan antarinstansi menjadi kunci untuk kembali mengoptimalkan pelayanan publik setelah libur panjang.

Momentum ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga titik awal untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kinerja,” ujarnya.

Pada sektor ekonomi, Ruhandi menyoroti peran strategis Koperasi Desa Merah Putih. Ia meminta pengurus koperasi segera menjalin koordinasi intensif dengan SPPG guna menyelaraskan program kerja dengan standar pengembangan yang ada.

Langkah tersebut dinilai penting agar koperasi tidak hanya berjalan administratif, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat desa.

Sementara itu, terkait pendapatan daerah, Camat memberi perhatian khusus pada percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2026. Ia mengingatkan seluruh kepala desa dan perangkatnya untuk segera bergerak aktif melakukan sosialisasi sekaligus penagihan.

“Kita sudah masuk bulan April. Artinya, waktu untuk mencapai target semakin terbatas. Saya minta seluruh jajaran segera mengoptimalkan langkah di lapangan,” tegasnya.

Rakor ini diharapkan menjadi titik penguatan komitmen bersama dalam menjalankan program prioritas, mulai dari pemberdayaan ekonomi desa hingga optimalisasi pendapatan daerah, demi mendukung pembangunan di Kecamatan Parigi secara berkelanjutan.


( UG).

Rabu, April 22, 2026

BENDERA SOBEK BERKIBAR DI KANTOR DPPKBP3A, WALIKOTA DIMINTA BERI TEGURAN KE KADIS

ARTHANEWS.COM | KOTA TASIKMALAYA – Bendera Merah Putih dalam kondisi sobek terpantau masih berkibar di halaman Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Tasikmalaya, Selasa (21/4/2026).

Awak media arthanews.com di lapangan mendapati bendera dengan robekan di bagian putih bawah masih berada di tiang hingga pukul 09.30 WIB. Kondisi ini melanggar Pasal 24 huruf c UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang melarang pengibaran bendera negara dalam keadaan rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.

Menanggapi temuan tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya diminta untuk menjatuhkan sanksi tegas. 

“Lambang negara tidak boleh main-main. Seharusnya ada tiga sanksi yang diberikan,” ujar salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Adapun sanksi yang diusulkan untuk diberikan:

1. Sanksi Administratif kepada Kepala Dinas DPPKBP3A:
• Teguran Tertulis dari Wali Kota kepada Kepala Dinas karena dinilai lalai melakukan pengawasan. Dasar hukum: Pasal 9 ayat (3) PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. • Pencatatan di BKD: Teguran tertulis dicatat dalam penilaian kinerja tahun 2026 dan dapat memengaruhi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). • Pembinaan oleh Inspektorat: Kepala Dinas wajib mengikuti pembinaan khusus wawasan kebangsaan selama 2 hari. 

2. Sanksi kepada Petugas Piket:
• Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis atas kelalaian yang mencemarkan nama instansi. • Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun apabila dalam 6 bulan ke depan terjadi kelalaian serupa. 

3. Sanksi kepada Dinas DPPKBP3A sebagai OPD:
• Wajib menyusun SOP baru terkait pengecekan kondisi bendera setiap apel pagi dan sore. SOP tersebut disampaikan ke Bagian Organisasi Setda Kota Tasikmalaya paling lambat 22 April 2026. • Pemotongan anggaran pengadaan bendera sebesar 50% pada tahun anggaran berikutnya sebagai efek jera. Pengadaan bendera pengganti wajib menggunakan dana operasional dinas. 

“Kalau kejadian terulang dalam 1 tahun ke depan, sanksinya harus ditingkatkan menjadi penurunan pangkat satu tingkat bagi Kepala Dinas,” tegasnya.

Dasar hukum penjatuhan sanksi disiplin mengacu pada Pasal 5 huruf c PP 94/2021 yang menyebutkan PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. “Membiarkan bendera sobek berkibar berarti tidak menjunjung tinggi lambang negara,” imbuhnya.

Selain sanksi disiplin, apabila terbukti ada unsur kesengajaan membiarkan bendera sobek tetap berkibar, maka dapat dikenakan ketentuan Pasal 67 huruf b UU 24/2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta.

Jay Kuncir Panjaitan – Staf Redaksi

Selasa, April 21, 2026

Ketua Komisi III DPRD Cimahi Pasang Badan: PL Renovasi Rumah Dinas Wali Kota Punya Dasar Hukum

Cimahi | ArthaNews – Polemik mengenai perubahan sistem pengadaan proyek renovasi Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota Cimahi dari lelang terbuka menjadi Penunjukan Langsung (PL) terus bergulir. Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi, Asep Rukmansyah, secara tegas menyatakan bahwa perubahan metode tersebut sepenuhnya legal dan memiliki landasan hukum yang kuat.

Asep menjelaskan bahwa peralihan skema tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota (Perwal) Cimahi Nomor 58 Tahun 2021 mengenai mekanisme tender cepat dan lanjutan proyek.

Menurutnya, prosedur penunjukan langsung diperbolehkan secara teknis jika sebuah proyek mengalami keterlambatan hingga berganti tahun anggaran (loncat tahun), dengan catatan kontraktor sebelumnya telah menyelesaikan kewajiban denda atau penalti.

"Seandainya memang kontraktor pemenang proyek pada Desember kegiatannya tidak selesai dan loncat tahun, maka berdasarkan Perwal Nomor 58 Tahun 2021 dibolehkan mengadakan kembali melalui Penunjukan Langsung," tegas Asep Rukmansyah saat memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.

Langkah defensif dari pihak legislatif ini muncul di tengah tajamnya kritik dari pengamat kebijakan publik yang menganggap perubahan metode pengadaan tersebut rentan disalahgunakan dan memicu kerugian negara. Namun, Asep meyakini bahwa selama syarat teknis terpenuhi, prosedur tersebut merupakan solusi agar pembangunan tetap berjalan sesuai aturan.

Warga Pertanyakan Dilema Penertiban Dermaga Parbaba: Ketika Aturan Berhadapan dengan Kenyataan

Artha-News com I Samosir, 21 April 2026 -  Langkah penertiban di kawasan Dermaga Pasir Putih Parbaba kembali memantik polemik.
 Senin sore, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP dan Dinas Perkim Kabupaten Samosir turun langsung melakukan pengukuran terhadap bangunan milik warga yang dinilai melanggar aturan dan estetika kawasan.

Bangunan yang menjadi sasaran adalah milik Hotmaida Rumahorbo (69) dan putrinya, Intan Sipangkar (42). Pemerintah beralasan, keberadaan bangunan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan kawasan strategis pariwisata.

Namun, penertiban ini membuka pertanyaan yang lebih dalam: apakah benar sumber masalah ada pada bangunan warga, atau justru pada kegagalan fungsi kawasan itu sendiri?

Fakta di lapangan menunjukkan kondisi dermaga jauh dari kata layak. Fasilitas yang seharusnya menjadi pintu masuk wisata justru tampak terbengkalai. Struktur pelabuhan mengalami kerusakan, landasan berlubang, dan tiang-tiang yang bahkan tidak menyentuh air.

 Aktivitas pelabuhan nyaris tidak terlihat.Dalam situasi tersebut, ruang kosong yang tidak termanfaatkan justru diisi oleh aktivitas masyarakat. Kehadiran homestay kecil milik Hotmaida dan kedai sederhana milik Intan menjadi bentuk adaptasi ekonomi warga terhadap kondisi kawasan yang tidak berfungsi optimal.

Ironisnya, ketika pelabuhan gagal menjalankan perannya, justru usaha kecil masyarakat yang dipersoalkan atas nama estetika.
“Kami tidak pernah mengklaim lahan ini milik pribadi. Kalau pelabuhan ini benar-benar difungsikan, kami siap bongkar,” ungkap keluarga tersebut.

Pernyataan itu mempertegas bahwa warga bukan pihak yang membangkang, melainkan berusaha bertahan hidup di tengah ketidakpastian fungsi ruang publik.
Penertiban tanpa solusi berpotensi melahirkan ketidakadilan baru.

Pemerintah dinilai terlalu fokus pada pelanggaran administratif, tanpa melihat realitas sosial di lapangan. Padahal, jika dikelola dengan pendekatan yang tepat, kawasan ini bisa tetap tertib sekaligus produktif.
Pengamat menilai, pendekatan yang lebih bijak seharusnya dilakukan.

 Alih-alih penggusuran, pemerintah bisa menempuh langkah pembinaan, penataan, hingga skema legalisasi terbatas seperti sistem sewa atau zonasi usaha. Dengan demikian, estetika kawasan tetap terjaga, sementara ekonomi warga tidak dimatikan.
Lebih jauh, isu ini juga menyentuh soal konsistensi penegakan aturan.

 Di sepanjang pesisir Danau Toba, masih banyak bangunan yang diduga melanggar sempadan. Jika penertiban hanya menyasar titik tertentu, maka publik berhak mempertanyakan keadilan kebijakan tersebut.

Persoalan Dermaga Parbaba sejatinya bukan sekadar soal bangunan liar. Ini adalah cerminan dari problem tata kelola: ketika infrastruktur tidak berfungsi, ruang menjadi liar, dan masyarakat dipaksa beradaptasi.

Kini sorotan tertuju pada Pemerintah Kabupaten Samosir. Akankah kebijakan dijalankan secara kaku, ataukah ada ruang untuk kebijaksanaan yang lebih manusiawi?
Peran kepala daerah dan DPRD menjadi krusial.

 Bukan hanya dalam menegakkan aturan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan berpijak pada keadilan dan akal sehat.
Karena pada akhirnya, pembangunan bukan sekadar soal merapikan ruang, tetapi tentang menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di dalamnya.

(NR.Sitohang)

SDN GALUNGGUNG DIDUGA LALAI TIDAK KIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH

ARTHA-NEWS.COM I KOTA TASIKMALAYA – SDN Galunggung, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, menjadi sorotan setelah terpantau tidak mengibarkan Bendera Merah Putih di halaman sekolah pada hari aktif belajar, Selasa, 21 April 2026.

Fakta tersebut pertama kali diketahui awak media artha-news.com saat berkunjung ke sekolah. Hingga pukul 11.00 WIB, tiang bendera di halaman sekolah masih tampak kosong. Padahal, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, lembaga pendidikan wajib mengibarkan bendera setiap hari.

Saat awak media mencoba melakukan konfirmasi, petugas keamanan sekolah menyebut kepala sekolah baru saja keluar. “Baru saja Pak Kepala Sekolah keluar,” ujarnya. Akibatnya, upaya klarifikasi terkait alasan bendera tidak dikibarkan belum dapat dilakukan.

Dasar Hukum Kewajiban Pengibaran Bendera
1. UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (3): Bendera Negara wajib dikibarkan setiap hari di antaranya di lembaga pendidikan. 2. Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti Pasal 2: Sekolah wajib melaksanakan pembiasaan budi pekerti, salah satunya melalui upacara dan pengibaran bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional, serta mengibarkan bendera setiap hari. 

Sanksi atas Kelalaian
Jika unsur kesengajaan terpenuhi, sesuai Pasal 69 huruf a UU No. 24 Tahun 2009, pihak yang sengaja tidak mengibarkan bendera padahal wajib, dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp100 juta. 

Namun untuk kasus kelalaian pertama kali, sanksi yang diberikan umumnya bersifat administratif dari Dinas Pendidikan, berupa:
• Teguran lisan maupun tertulis • Penundaan kenaikan pangkat kepala sekolah • Hingga pencopotan jabatan kepala sekolah jika pelanggaran berulang.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya diminta memberikan teguran tertulis kepada pihak sekolah. “Kami minta ini tidak terulang. Mengibarkan bendera adalah bentuk pendidikan karakter cinta tanah air. Jika kembali lalai, sanksi selanjutnya bisa berupa pembinaan khusus bagi kepala sekolah,” tegasnya.

Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya diharapkan segera memanggil dan memberikan pembinaan kepada Kepala SDN Galunggung. Langkah ini penting agar menjadi contoh bagi seluruh satuan pendidikan di wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

Jay Kuncir  
Staf Redaksi artha-news.com

Senin, April 20, 2026

TKA SD di Cimahi Tanpa Kendala, Wali Kota Minta Orang Tua Tak Gelar Rekreasi Besar-besaran

Cimahi | ArthaNews – Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira melakukan monitoring langsung pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang Sekolah Dasar (SD) di dua sekolah, Senin (29/4/2026).

Kegiatan pemantauan dilakukan di SDN Cibabat Mandiri 5 dan SD IT Nur Ar-Rahman sebagai bagian dari upaya memastikan proses seleksi berjalan lancar dan sesuai ketentuan. TKA SD tahun 2026 dijadwalkan berlangsung dari 20 hingga 23 April 2026.

“Hari ini kami mengecek langsung pelaksanaan TKA. Kami ingin memastikan anak-anak mengikuti proses seleksi dengan baik, termasuk melihat apakah ada kendala yang dihadapi,” ujar Ngatiyana saat memantau di SDN Cibabat Mandiri 5.

Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan TKA di kedua sekolah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Siswa mampu mengikuti ujian dengan baik, yang menunjukkan materi pembelajaran selama ini telah tersampaikan secara optimal.

“Alhamdulillah, dari hasil pengecekan tidak ditemukan kesulitan yang berarti. Artinya, materi yang disampaikan guru dapat dipahami dan tersampaikan dengan baik kepada siswa,” kata Ngatiyana.

Ngatiyana juga memastikan sarana dan prasarana pendukung ujian dalam kondisi memadai. Di SDN Cibabat Mandiri 5, seluruh kebutuhan mulai dari ruang ujian hingga tenaga pendidik dinilai telah terpenuhi. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap dalam beberapa sesi agar siswa dapat mengikuti ujian dengan nyaman dan tertib.

Selain mengecek aspek akademik, Wali Kota memberikan perhatian khusus pada keselamatan siswa menjelang kelulusan. Ia mengimbau pihak sekolah dan orang tua untuk tidak menggelar kegiatan euforia berlebihan atau rekreasi ke luar daerah.

“Saya tekankan kepada para guru dan orang tua, setelah anak-anak menyelesaikan pendidikan di SD dan akan melanjutkan ke SMP, tidak perlu ada euforia berlebihan atau kegiatan rekreasi ke luar daerah. Cukup dilaksanakan di lingkungan sekolah masing-masing,” tegas Ngatiyana.
Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk meminimalisasi risiko yang tidak diinginkan selama masa transisi pendidikan.

Melalui monitoring ini, Pemkot Cimahi menegaskan komitmennya menjaga mutu pendidikan serta memastikan setiap tahapan evaluasi berjalan transparan dan akuntabel. Pemerintah akan terus memantau pelaksanaan TKA di sekolah-sekolah lain agar standar tetap terjaga secara merata.

KLARIFIKASI WASLIMAN SOLIHAT LURAH PANGLAYUNGAN SOAL BENDERA SOBEK YANG BERKIBAR, MURNI KELALAIAN DAN SUDAH DIGANTI


ARTHA-NEWS.COM I Tasikmalaya Kota, Senin 20 April 2026* – Lurah Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya,Wasliman Solihat  SE. menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya foto Bendera Merah Putih dalam kondisi sobek yang masih berkibar di depan kantor kelurahan, Jumat 17 April 2026, murni kelalaian kami."Imbuhnya".

Dalam keterangan kepada Awak media artha-news yang disampaikan di kantornya Senin 20 April 2026  Lurah Wasliman Solihat SE. membenarkan kejadian tersebut dan menyampaikan permohonan maaf. “Kami mohon maaf sebesar-besarnya Ini murni kelalaian petugas kami yang tidak mengecek kondisi bendera setiap hari. Tidak ada unsur kesengajaan,” ujarnya.

Lurah menjelaskan kronologi: Bendera dikibarkan Jumat 17 April 2026, saya memang tidak tahu bendera merah putih sudah sobek dibagian bawa nya. “Petugas piket kami tidak lapor dan tidak langsung mengganti. Begitu saya dapat laporan dari awak media Atha-news, jam 13:00 WIB langsung kami turunkan dan jam 13.05 WIB sudah diganti dengan bendera baru,” jelasnya.


Terkait hal ini, Lurah Panglayungan menyatakan sudah memberikan sanksi teguran lisan kepada petugas piket dan berjanji melakukan evaluasi. “Ke depan, setiap apel pagi wajib cek tiang bendera. Kami juga berterima kasih kepada awak media artha-news sudah mengingatkan kami dan kami sudah siapkan 5 bendera cadangan sesuai amanat UU,” tambahnya.

Lurah Wasliman Solihat SE,  juga menegaskan pihaknya siap dipanggil Camat Cipedes maupun Pemkot Tasikmalaya untuk memberi penjelasan. “Sebagai penanggung jawab wilayah, saya siap bertanggung jawab. Ini jadi pembelajaran bagi kami dan seluruh staf,” tutupnya.

Sesuai *Pasal 24 huruf c UU No. 24 Tahun 2009*, bendera yang rusak, robek, luntur, atau kusam memang wajib diganti. Senin 20 April 2026 Per pukul 09.00 WIB, Bendera Merah Putih di Kantor Kelurahan Panglayungan sudah dalam kondisi layak kibar.

LIP: Jay kuncir Panjaitan staf Redaksi

Minggu, April 19, 2026

H . Ujang Endin Indrawan ketua DPC Gerindra Kabupaten Pangandaran Ucapkan Bela Sungkawa Atas meninggalnya , H. Dadang Solihat

ARTHA- NEWS.Com Pangandaran
Ketua DPC partai  Gerindra Kabupaten Pangandaran, H .Ujang Endin Indrawan dan jajaran nya turut berduka cita yang  mendalam atas Meninggalny. H .Dadang Solihat, atau yang akrab dengan sebutan H .Dadang Okta . sebagai sahabat dekat merasa kehilangan  sekali  karena almarhum semasa hidup nya adalah sosok yg sholeh, gigih dan pekerja keras .

Setelah mendengar berita H . Dadang Solihat meninggal sekitar jam 15. 30, pada  Sabtu (18/04/2026) dengan perasaan tidak percaya langsung berangkat ke Klinik  Bidan Iik Kondangjajar Kecamatan  Cijulang, ternyata betul beliau sudah meninggal dunia dan kami bersama keluarga langsung membawanya ke rumah duka. 

Semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadah nya, juga untuk keluarganya yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan, kesabaran dan untuk putri putri  nya semoga menjadi putri yg sholehah.  Ujar Ujang Endin .

Selamat jalan sahabatku "Surga Alloh"  tempat mu, menanti  .Amiin YRA  !  


( UG )

Sabtu, April 18, 2026

" PERERAT SILATURAHMI, PEMUDA PANCASILA GELAR HALAL BIHALAL 1447 H/2026 M

*ARTHA-NEWS.COM Tasikmalaya Kota 18 April 2026* – Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tasikmalaya menggelar acara Halal Bihalal 1447 H/2026 M di Saung gunung jati pada Sabtu, 18 April 2026.

Kegiatan ini mengusung tema _“Pembentukan mental dan penguatan ideologi organisasi",

Acara dihadiri Ketua MPC Edwin Adiwinata Pemuda Pancasila Kota Tasikmalaya, jajaran pengurus, ketua PAC se-Kota Tasikmalaya, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan kader dan simpatisan.

Dalam sambutannya, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Tasikmalaya, Edwin Adiwinata menyampaikan bahwa Halal Bihalal bukan sekadar tradisi tahunan. “Ini momentum untuk saling memaafkan, menyatukan langkah, dan menegaskan kembali komitmen Pemuda Pancasila sebagai garda terdepan penjaga Pancasila dan NKRI. Perbedaan pilihan kemarin sudah selesai. Sekarang saatnya kita rukun kembali membangun daerah,” tegasnya.

Acara diisi dengan tausiyah kebangsaan  yang menekankan pentingnya menjaga persaudaraan di tengah perbedaan. Rangkaian kegiatan juga diisi santunan untuk anak yatim, pembacaan ikrar setia kepada Pancasila, dan ramah tamah seluruh anggota.

Perwakilan Forkopimda Kota Tasikmalaya yang hadir mengapresiasi peran Pemuda Pancasila. “Kami berharap Pemuda Pancasila terus bersinergi dengan pemerintah menjaga kondusifitas wilayah, terutama dalam menangkal radikalisme dan hoaks,” ujarnya.

Ketua MPO majelis pimpinan organisasi H.KI Noves Narayana  dan Kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk bangsa dan foto bersama seluruh pengurus serta tamu undangan.

Hendra Siburian


Red (Hendra Siburian)

Diduga Penebangan Pohon di Area Rawan Longsor Picu Kemarahan Warga, "Saumil" Dikecamatan Onanrunggu Berdalih Kantongi Izin

Artha-News.com I Samosir, 18/04/2026 - Aktivitas penebangan pohon di kawasan rawan longsor di Desa Pardomuan, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir, menuai kecaman keras dari warga. Meski disebut sebagai lahan milik masyarakat, penebangan yang semakin masif dinilai mengancam keselamatan lingkungan dan mata pencaharian warga.

Sejumlah warga Dusun I mengungkapkan kekhawatiran serius terhadap kondisi perbukitan yang kini nyaris gundul. Di bawah area tersebut terdapat ladang dan persawahan yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat.
“Kalau bukit itu habis, tinggal tunggu waktu longsor. Kami yang di bawah ini yang kena dampaknya. Ladang bisa rusak, bahkan bisa makan korban,” ujar seorang warga dengan nada geram.

Ironisnya, warga juga mengaku kehilangan pohon yang berada di lahan mereka. Dugaan pencurian kayu oleh pihak tak bertanggung jawab semakin memperkeruh situasi, di tengah lemahnya pengawasan.
Keluhan ini sebenarnya bukan hal baru. Warga menyebut laporan sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah terkait. Namun hingga kini, aktivitas penebangan tetap berlangsung tanpa hambatan berarti.

Saat tim awak media turun langsung ke lokasi, kondisi di lapangan memperlihatkan kerusakan yang cukup mengkhawatirkan. Pohon-pohon di sekitar jalan dan di atas area persawahan tampak telah ditebang, menyisakan lereng terbuka yang rawan longsor.

Di sisi lain, pihak pengelola saumil di desa tersebut tidak membantah aktivitas mereka. JS, perwakilan pengelola, mengakui bahwa pihaknya membeli kayu dari masyarakat.
“Kami hanya membeli dari warga. Ini bukan hutan lindung, ini tanah milik masyarakat. Kalau ada yang keberatan, silakan lapor,” ujarnya santai.
Pernyataan tersebut justru memicu reaksi keras dari warga. Mereka menilai alasan “lahan milik pribadi” tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengabaikan dampak lingkungan yang lebih luas.

Warga mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan. Mereka meminta agar penebangan di wilayah rawan longsor, terutama di sepanjang jalan dan di atas lahan pertanian, dihentikan sebelum bencana benar-benar terjadi.
“Jangan tunggu longsor dulu baru bertindak. Kami yang di bawah ini sudah resah,” tegas warga.

Sampai saat ini, belum terlihat langkah konkret dari pihak berwenang untuk menertibkan aktivitas penebangan di lokasi tersebut. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah keselamatan warga harus dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek.?

(NR.Sitohang)

Penerimaan Siswa Baru SMK Bani Kamil Sukaresik Tahun Ajaran 2027/2028, Buka Dua Jurusan Unggulan

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – SMK Bani Kamil Sukaresik yang berada di bawah naungan Yayasan Baabul Kamil resmi membuka Penerimaa...