Pemkab Bandung Usulkan Dua Peraturan untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan

KABUPATEN BANDUNG - Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung tentang penyampaian nota pengantar Bupati Bandung terhadap usulan pembentukan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2025,yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Selasa (23/9/2025).

Dalam sambutannya, Ali Syakieb  menyampaikan dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja, dan Raperda tentang penyertaan modal non permanen berupa pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui BPR Kerta Raharia.

"Raperda pertama yang kami usulkan bertujuan untuk memperkuat permodalan BPR sebagai lembaga keuangan milik daerah. Dengan dukungan modal yang lebih kokoh, kami berharap BPR dapat memperluas layanan perbankan, meningkatkan akses kredit bagi UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara lebih kompetitif dan profesional,” ujar Ali Syakieb.  

Sementara, pada Raperda Penyertaan Modal Non-Permanen dalam bentuk pinjaman dana bergulir melalui BPR Kerta Raharja,ditujukan untuk memberikan alternatif pembiayaan yang mudah dan terjangkau,khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM).

"Skema ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi ketergantungan pada rentenir atau bank emok, serta menciptakan lapangan kerja baru," kata Wakil Bupati Bandung.

Pada kesempatan itu,Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mengatakan bahwa kedua Raperda ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Bandung dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,sejalan dengan visi Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu,Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj.Renie Rahayu Fauzi usia rapat paripurna mengatakan,sebelumnya telah dilakukan pembahasan dan analisis oleh Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), baik dari sisi kajian Investasi,Naskah Akademik,Draf Raperda,sehingga layak untuk dibahas lebih sesuai Peraturan Perundang-undangan. Dan untuk selanjutnya setelah rapat paripurna tadi pembahasan akan dilaksanakan oleh Badan Anggaran.

"Kami pimpinan DPRD mengapresiasi program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bandung ini. Namun tentunya  kami menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah,transparansi,dan akuntabilitas dalam penyertaan modal  maupun dana bergulir ke BPR Kertaraharja dan Lembaga Keuangan Bank," tutur Renie.

Ketua DPRD menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan penambahan modal ini dapat memperkuat operasional BPR, mendukung inklusi keuangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,khususnya pelaku Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah (UMKM). Selain itu dapat  meningkatkan layanan keuangan bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung.

Pada pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung itu, turut dihadiri para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung beserta para  Anggota DPRD Kabupaten Bandung, jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung, Sekda Kabupaten Bandung, para kepala Dinas/Kepala Badan, para camat dan pihak lainnya.

(Redaksi Artha-News)

Artha-News: Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

Arsip Berita: Pemkab Bandung Usulkan Dua Peraturan untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan | Diterbitkan 29 November 2023 | Lokasi: Kabupaten Bandung, Jawa Barat |

Pelatihan Polisi Satuan Bhayangkari: Langkah Fundamental Transformasi Kultural Polri

"KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT "

Polri berupaya mempercepat transformasi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) personilnya. Salah satunya dengan menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Peningkatan Kemampuan Instruktur Polisi Sadar Berkarakter Angkatan 1 Tahun 2025. Pelatihan ini diikuti oleh 50 Polisi terpilih yang berasal dari 10 Polda di Indonesia. 

Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen Pol. Anwar,memimpin upacara pembukaan pelatihan bertempat di Lapangan Mako Resimen IV Pelopor Parang Gombong, Jati Luhur, Purwakarta.

"Kegiatan pelatihan ini berlangsung selama 15 hari kedepan di dua tempat yaitu di Basecamp Bangun Insan Nusantara Pasir Astap, Jati Luhur, Purwakarta dan di Pusmisinter Divhubinter Polri,Tanggerang, Banten. Kegiatan ini merupakan langkah perbaikan strategis Polri untuk meningkatkan kualitas dan masa depan SDM Polri ke depan." Terang Anwar, Kamis (27/11/2025)

Irjen Pol. Anwar menekankan bahwa pelatihan ini berbasis kompetensi, yang berfokus untuk menjadikan polisi yang baik, santun dan rendah hati. Peserta pelatihan diharapkan menjadi fondasi awal sebagai agent multiplier effect. 

Agen-agen ini bertugas menyebarkan dan menanamkan bibit transformasi polisi berkarakter ke seluruh jajaran Polda, dari Sabang sampai Merauke. Para peserta ToT diharapkan mampu mentransfer ilmu,karakter dan jiwa Bhayangkara secara utuh kepada seluruh anggota Polri di Indonesia, sekaligus menjadi jembatan transformasi kultural Polri.

Sejalan dengan semangat transformasi Polri menuju institusi yang modern dan demokratis, Polri berkomitmen untuk mewujudkan sosok polisi harapan masyarakat, yaitu personel yang baik,santun, rendah hati dan mampu menjadi problem solver di tengah masyarakat. 

Tujuan ini diimplementasikan melalui penguatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), di mana fungsi kepolisian ditingkatkan dengan mendorong polisi untuk aktif bersilaturahmi, berkomunikasi,bekerja sama dan berkolaborasi secara intensif dengan masyarakat. Polisi yang mampu "bersodaqoh"dengan cara menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat. 

Sebagai contoh nyata dari perubahan paradigma ini, dalam penanganan unjuk rasa,Polri tidak lagi menempatkan diri sebagai pihak yang hanya melakukan penjagaan atau pengamanan,melainkan fokus pada pelayanan unjuk rasa, memastikan hak warga tersalurkan dengan tertib dan damai, sekaligus menunjukkan wajah institusi yang melayani dan mengayomi.

"Polri saat ini juga dituntut untuk merespons cepat dinamika yang sangat kompleks,baik di tingkat domestik maupun internasional. Berada di tengah tarik-menarik geopolitik global,Polri harus berperan menjaga stabilitas internal, yang merupakan prasyarat utama penguatan ketahanan nasional. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi polisi sadar berkarakter adalah salah satu langkah percepatan Polri untuk merespon kebutuhan reformasi." Urai Irjen Anwar. 

Irjen Pol. Anwar menjelaskan bahwa semua upaya yang dilakukan harus saling terkait dan bertujuan sama, yaitu mewujudkan postur Polri yang ideal, di mana kualitas SDM Polri yang berkarakter kuat menjadi kunci utama keberhasilan transformasi.

Pengembangan kurikulum pembinaan karakter ini merupakan tindak lanjut dari transformasi Polri, yang berpedoman pada hasil riset "Rekonstruksi Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Manusia Indonesia Seutuhnya." Penelitian ini melahirkan tiga pilar utama kecerdasan Spiritual, Intelektual, dan Kultural (SIK) yang menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum pembinaan karakter yang saat ini dilaksanakan pelatihan Angkatan .

1. Secara spesifik,pelatihan yang dibuka hari ini memiliki output untuk mencapai tiga kompetensi kunci yaitu Kompetensi Etik,Kompetensi Teknis dan Kompetensi Leadership, yang akan ditempuh melalui empat tahapan,mulai dari pembentukan dasar dan kepribadian, tahap II ToT instruktur sadar berkarakter, hingga sertifikasi LSP.

"Pembangunan SDM Polri harus dilakukan secara holistik, mendalam dan fundamental. Visi kami di SSDM Polri adalah mewujudkan SDM Polri yang unggul, adaptif dan kolaboratif, yang pada akhirnya bermuara pada penguatan culture (budaya) institusi yang melayani dan mengayomi," tutup Anwar.

Bandung, 27 November 2025

Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar

Arsip Berita: Pelatihan Polisi Satuan Bhayangkari: Langkah Fundamental Transformasi Kultural Polri | Diterbitkan 20 November 2025 | Lokasi: Jawa Barat I

Kang Zudin, sosok di balik lagu pop sunda yang kini mendunia, sukses ciptakan 55 lagu

Artha-News.Com I Di balik maraknya lagu-lagu Pop Sunda yang kini ramai diputar di berbagai platform digital, tersimpan peran penting para pencipta lagu yang kerap luput dari sorotan. Publik umumnya hanya mengenal penyanyi, lirik, dan melodi, tanpa mengetahui siapa sosok yang melahirkan karya tersebut.

Salah satu nama yang patut mendapat perhatian adalah : Muhamad Izudin Rahmat , atau yang lebih dikenal sebagai  Kang Zudin . Komposer asal Sunda ini telah melahirkan sejumlah tembang Pop Sunda hingga Pop Indonesia yang kini banyak dinyanyikan ulang oleh para musisi dan konten kreator.

Beberapa lagu Sunda ciptaannya yang populer di antaranya  “Beurat” ,  yang dipopulerkan Yayan Jatnika, serta “Peurih”  yang dinyanyikan oleh sejumlah penyanyi Sunda, seperti Nining Meida, Nazmi Nadia, Yayan Jatnika, hingga Adryan Damaputra. Lagu-lagu tersebut kembali naik daun seiring banyaknya versi cover di media sosial.

Tak hanya di ranah Pop Sunda, Kang Zudin juga menorehkan prestasi di musik nasional melalui lagu “Bunda” yang dipopulerkan Andika Mahesa (Babang Tamvan) dan sempat viral di berbagai platform.

“Saya bersyukur karya-karya saya bisa diterima masyarakat, khususnya masyarakat Sunda. Saat ini lagu Beurat dan Peurih  kembali hits dan banyak dicover. Itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya,” ujar Kang Zudin kepada media, Sabtu (10/1/2026).

 “Peurih” Menjadi “Pedih”

Terbaru, Kang Zudin menyulap lagu “Peurih” ke dalam versi bahasa Indonesia dengan judul Pedih” , yang merupakan terjemahan langsung dari kata  peurih  dalam bahasa Sunda.

Proses penulisan lirik lagu “Pedih” dilakukan bersama Pojok Musik di bawah pengawasan Kalapas Ciamis  Supariyanto,  Amd.Ip., SH., MH. , serta  Erosyan Freda Adytiwan ,  James P. Tampubolon , dan  Ipan  selaku Kasubsi Register.

“Abdi langsung nulis lirik bahasa Indonesia bari karaoke lagu *Peurih* Yayan Jatnika anu di bahasa- Indonesiakeun,” tutur Kang Zudin.

Hasil adaptasi tersebut sukses memukau para pejabat dan pegawai Lapas Ciamis. Hal itu sekaligus membuktikan kreativitas Kang Zudin yang terus mengalir meski berada dalam keterbatasan ruang.

Tak berhenti di situ, Kang Zudin juga mencatat prestasi luar biasa dengan menciptakan  55 lagu dalam waktu satu bulan  selama berada di Lapas Ciamis.

“Semoga karya-karya ini bisa menjadi bekal untuk persyaratan pembebasan bersyarat tahun ini atau tahun depan,” harap Izudin .

 Terus Berkarya untuk Musik Indonesia

Bagi masyarakat yang penasaran dengan lagu “Pedih”, karya tersebut dapat disaksikan melalui kanal YouTube. Selain itu, Kang Zudin juga secara aktif mengunggah berbagai karya musik lainnya di kanal  KZ Musik Bandung Official .

Di tengah kondisi industri musik Indonesia yang dinilai mulai meredup, Kang Zudin justru terus produktif melahirkan karya-karya baru sebagai bentuk dedikasi terhadap dunia musik.

“Insya Allah saya akan terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Saya mohon dukungan dengan ikut meningkatkan rating YouTube K Z Musik Bandung Official,” pungkasnya. 

Artha-News

Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

 Arsip Berita: Kang Zudin, sosok di balik lagu pop sunda yang kini mendunia | Diterbitkan 20 Juli 2026 | Lokasi: Bandung, Jawa Barat 

Polres Cimahi gelar sosialisasi keselamatan berlalu lintas untuk warga dan pengendara

CIMAHI - Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara di masyarakat,Polres Cimahi melaksanakan kegiatan sosialisasi dan himbauan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat,khususnya generasi muda.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut perintah kasat Lantas Polres Cimahi AKP Yudha Satyo Rahardjo, S.T.K., S.I.K., M.H. yang memerintahkan kepada personilnya untuk memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat pengguna sepeda motor di wilayah hukum Polres Cimahi.

 

Dalam sosialisasi tersebut, personil Satlantas Polres Cimahi menekankan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, antara lain memakai helm berstandar SNI,memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM),serta menghindari balapan liar dan penggunaan ponsel saat berkendara.

“Banyak remaja yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM namun sudah mengendarai motor,bahkan tanpa helm.Ini sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lain,” ujar Kasat Lantas Polres Cimahi AKP Yudha.

Selain itu,Kasat Lantas juga mengingatkan bahaya mengemudi di bawah pengaruh alkohol maupun narkoba serta pentingnya mengecek kondisi kendaraan sebelum digunakan.

Tak hanya memberikan imbauan, kegiatan ini juga menjadi sarana pendekatan humanis antara polisi dan generasi muda.

“Kami ingin menunjukkan bahwa polisi bukan hanya penegak hukum, tetapi juga sahabat masyarakat yang peduli dengan keselamatan dan kesejahteraan warga,” tambah Kasat Lantas.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Polres Cimahi dalam mendukung Kamseltibcar Lantas (Keamanan,Keselamatan,Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas). Ke depan,sosialisasi serupa akan digelar di sekolah-sekolah dan tempat keramaian untuk memperluas jangkauan edukasi.

Dengan pendekatan edukatif dan simpatik,Polres Cimahi berharap generasi muda dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.

Artha-News

Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

*📁 Arsip Berita: Polres Cimahi gelar sosialisasi keselamatan berlalu lintas | Diterbitkan 20 Juli 2026 | Lokasi: Kota Cimahi, Jawa Barat 

Cegak kepala dini: Akses kesehatan warga miskin pasca pemangkasan 19 ribu peserta BPJS di Cimahi

Cimahi – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi langsung bergerak responsif menyikapi penonaktifan massal kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2026. Langkah cepat ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Selasa (10/2/2026) di Ruang Rapat Setda Kota Cimahi, melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Bandung, serta perangkat daerah terkait lainnya.

Penonaktifan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 3/HUK/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2026, sebagai tindak lanjut pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Di Kota Cimahi, data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 19.401 jiwa peserta JKN PBI JK terdampak, meskipun beberapa sumber lokal menyebut angka mendekati 19.356 jiwa.

Secara nasional, penonaktifan ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti perubahan status sosial ekonomi (naik ke desil kesejahteraan lebih tinggi), ketidakpadanan data kependudukan dengan Dukcapil, kepesertaan ganda, serta rotasi kuota untuk mengakomodasi warga desil 1–5 yang lebih membutuhkan namun belum terdaftar sebelumnya.

Menghadapi situasi ini, Pemkot Cimahi tidak tinggal diam. Sebagai respons atas Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 22/KS.01.01/KESRA tentang Tindak Lanjut Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu Terdampak Penonaktifan PBI JK, pemerintah kota membuka mekanisme reakitivasi kepesertaan khusus bagi warga yang masih tergolong miskin atau rentan miskin, terutama mereka yang sedang menjalani perawatan atau pengobatan rutin.

Proses reaktivasi dapat dilakukan dengan membawa:

1. Surat keterangan rawat inap, atau

2. Surat keterangan berobat rutin yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) di rumah sakit, atau pimpinan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP seperti puskesmas).

Pengajuan reaktivasi bisa dilakukan secara langsung di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi pada hari kerja, atau secara daring melalui Dinas Sosial Kota Cimahi. Proses ini bersifat kasus per kasus dan tidak otomatis mencakup seluruh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga.

Bagi warga tidak mampu yang tidak memenuhi kriteria reaktivasi namun tetap membutuhkan layanan kesehatan, Pemkot Cimahi menyediakan skema alternatif melalui kepesertaan PBPU Pemda sesuai Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengimbau seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas, untuk tetap memberikan layanan tanpa penolakan, khususnya dalam kondisi gawat darurat, sesuai ketentuan perundang-undangan. Fasilitas kesehatan juga diminta aktif memberikan informasi serta membantu penerbitan surat keterangan guna mempercepat proses reaktivasi.

Dengan koordinasi lintas sektor yang cepat dan komitmen kuat ini, Pemkot Cimahi menegaskan tekadnya menjaga keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Langkah ini juga memastikan program JKN tetap berjalan tepat sasaran, berkeadilan, dan tidak meninggalkan warga yang rentan di tengah kebijakan pemutakhiran data nasional. Warga terdampak diimbau segera mengurus reaktivasi agar hak berobat tetap terjamin.

 Artha-News: Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

*📁 Arsip Berita: Cegak kepala dini: Akses kesehatan warga miskin pasca pemangkasan 19 ribu peserta BPJS di Cimahi | Diterbitkan 20 Juli 2026 | Wilayah: Kota Cimahi, Jawa Barat | Kategori: Kesehatan & Kebijakan Sosial*

Super Flu H3N2 Intai Bandung Raya, Dinkes Cimahi: Belum Ada Kasus, Tapi Waspada!

Cimahi - Di tengah kabar munculnya kasus super flu di beberapa wilayah Indonesia, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi menyebut belum ditemukan satu pun kasus di wilayah kota ini. 

Kendati demikian, kepastian tersebut tidak membuat pihaknya mengendurkan kewaspadaan terhadap super flu. Pasalnya, kini telah tercatat 62 kasus secara nasional dengan 12 di antaranya berada di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung yang berbatasan langsung dengan Cimahi.

“Alhamdulillah, sampai sejauh ini di Kota Cimahi belum terdeteksi atau terlaporkan adanya kasus super flu H3N2,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Cimahi Dwihadi Isnalini, Sabtu 10 Januari 2025.

Namun, ia segera mengingatkan bahwa kondisi ini bukan alasan untuk meremehkan bahaya virus yang telah menunjukkan angka kematian cukup tinggi di sejumlah negara di dunia.

Menurut Dwihadi, meskipun Cimahi masih aman hingga saat ini, dinamika aktivitas dan pergerakan masyarakat di kawasan Bandung Raya yang sangat tinggi membuat potensi penularan antarwilayah cukup besar. 

“Situasi ini tentu perlu diwaspadai bersama. Banyak warga Cimahi yang bekerja atau beraktivitas ke Bandung, dan sebaliknya, jadi risiko penularan tidak bisa kita abaikan,” jelasnya.

Sampai saat ini, ungkap Dwihadi, Dinkes Cimahi belum melakukan skrining khusus terhadap super flu, namun pemantauan terus dilakukan melalui sistem surveilans penyakit menular yang rutin dilaporkan oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan di kota ini.

"Salah satu hal yang perlu diperhatikan masyarakat adalah perbedaan antara super flu dengan influenza biasa yang sering dialami," ungkapnya. 

Dwihadi menuturkan, gejala super flu sekilas mirip, namun tingkat keparahannya jauh lebih berat.

“Demamnya bisa sangat tinggi, bahkan mencapai 39 sampai 41 derajat Celsius. Selain itu, penderita juga merasakan nyeri otot yang kuat, tubuh lemas, sakit kepala berat, serta batuk kering,” jelasnya. 

"Virus ini menyebar melalui droplet atau percikan cairan dari batuk dan bersin, sehingga risikonya sangat tinggi di tempat-tempat keramaian seperti sekolah, kantor, atau pasar," tandasnya.

Artha‑News: Analisis – Referensi – Tajam – Handal – Akurat

(Redaksi Artha‑News)

CATATAN ARSIP: Berita ini merupakan dokumentasi keterangan resmi Dinas Kesehatan Kota Cimahi pada Senin, 13 Januari 2025. Informasi yang dimuat adalah kondisi dan situasi pada saat peristiwa berlangsung.

HUT Bandung Barat ke‑18: Jeje Ritchie Ingin Semua Bisa Dilihat Cepat dan Diresponsif Keluhan Masyarakat

BANDUNG BARAT Artha-news.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat menggelar apel Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat ke 18 yang jatuh pada tanggal 19 Juni 2025. Apel dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail yang dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung Barat bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Instansi lainnya serta para Kepala Desa Kabupaten Bandung Barat.

Kepada Wartawan Jeje menyampaikan "Hari jadi ke 18 Kabupaten Bandung Barat (KBB),Di usia yang puber jadi harus sudah tau mana yang baik dan tidak baik. Saya berharap bisa melakukan pembangunan yang merata,tidak hanya di utara tapi juga sampai ke selatan.Sedikit demi sedikit kita benahi Bandung Barat mulai dari infrastruktur,sampah (lingkungan), dan juga pendidikan karena masalah ini sudah terjadi begitu lama makanya tidak bisa dibiarkan".

"Saya pengen di pemerintahan saya semua Dinas bisa cepat dan responsif terhadap keluhan masyarakat" tegasnya.

Di tahun pertamanya ini sebagai Bupati Bandung Barat,Jeje berharap "bisa memberikan yang terbaik buat Bandung Barat,bekerja dengan hati niat nya adalah ibadah,dan yang pasti harus bisa bermanfaat untuk masyarakat".

Artha‑News: Analisis – Referensi – Tajam – Handal – Akurat

(Deskominfotik KBB / Redaksi Artha‑News)

CATATAN ARSIP: Berita ini merupakan dokumentasi peringatan Hari Jadi ke‑18 Kabupaten Bandung Barat yang diperingati pada Selasa, 19 Juli 2024, wawancara dilaksanakan pada Rabu, 24 Juli 2024. Informasi yang dimuat adalah kondisi dan situasi pada saat peristiwa berlangsung.

Pusat Kreati Desa Resmi Diresmikan, Desa Siap Jadi Pusat Inovasi dan Kreativitas Masyarakat

Bandung Barat - Kabupaten Bandung Barat kembali mencatat langkah progresif dalam penguatan ekonomi kreatif perdesaan. Pusat Kreasi Desa resmi diresmikan sebagai ruang kolaborasi, inovasi, dan pengembangan potensi kreatif masyarakat desa. Kehadirannya menjadi simbol kebangkitan desa sebagai pusat lahirnya ide-ide kreatif berbasis potensi lokal.

Peresmian ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musyawarah Antar Desa (Musdes) BUMDesma Bangkit Mandiri Sejahtera. Mewakili Bupati Bandung Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat hadir langsung, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran BUMDesma dan mengoptimalkan Pusat Kreasi Desa sebagai motor penggerak ekonomi kreatif perdesaan.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor BUMDESMA BANGKIT MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Raya Cipatat No. 97 RT.002/014, Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

Kehadiran Pusat Kreasi Desa diharapkan menjadi “rumah besar” bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menuangkan kreativitas. Beragam aktivitas dapat dikembangkan, mulai dari produksi podcast, pembuatan film, pengembangan website, hingga pembuatan aplikasi berbasis potensi lokal desa.

Salah satu fasilitas unggulan yang langsung menarik perhatian adalah Studio Podcast Pusat Kreasi Desa. Studio ini dirancang sebagai sarana edukasi, promosi, dan publikasi potensi desa agar mampu menjangkau masyarakat luas melalui platform digital.

Dalam sela-sela Musdes BUMDesma Bangkit Mandiri Sejahtera, Kepala DPMD Kabupaten Bandung Barat menyampaikan bahwa Pusat Kreasi Desa memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi, memperkuat kapasitas pemuda desa, serta mendukung pengembangan UMKM dan pariwisata berbasis potensi lokal.

“Pusat Kreasi Desa harus menjadi ruang kolaborasi dan inovasi yang mampu menghasilkan karya-karya kreatif bernilai ekonomi, sekaligus memperkuat identitas dan potensi desa,” ujarnya.

Lebih lanjut, peresmian ini bertujuan mengoptimalkan peran Pusat Kreasi Desa sebagai pusat ide, inovasi, dan solusi bagi pengembangan UMKM, pariwisata, serta pelestarian budaya lokal. Dengan pemanfaatan teknologi digital, desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi tampil sebagai pelaku utama dalam menciptakan nilai ekonomi baru.

Ke depan, Pusat Kreasi Desa akan mengembangkan berbagai program strategis, seperti pelatihan konten kreatif, produksi podcast tematik, pembuatan film dokumenter desa, penguatan media digital UMKM, serta kolaborasi dengan BUMDesma, pemerintah daerah, dan komunitas kreatif.

Dengan diresmikannya Pusat Kreasi Desa, diharapkan tumbuh ekosistem kreatif yang berkelanjutan, meningkatkan partisipasi masyarakat, membuka peluang usaha baru, serta mendorong kesejahteraan ekonomi desa secara inklusif. Desa kini tidak hanya membangun, tetapi juga berkarya, berinovasi, dan menginspirasi.

Artha‑News: Analisis – Referensi – Tajam – Handal – Akurat

(Redaksi Artha‑News)

CATATAN ARSIP: Berita ini merupakan dokumentasi peristiwa yang terjadi pada Senin, 19 Januari 2026. Informasi yang dimuat adalah kondisi dan situasi pada saat peristiwa berlangsung.

Pemkot Cimahi Perkuat Koordinasi Lintas Sektor untuk Bangun Underpass Gatot Subroto

Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan instansi vertikal terkait menggelar rapat koordinasi lanjutan persiapan pembangunan Underpass Jalan Gatot Subroto,Senin (19/1/2026). Rapat berlangsung di Markas Kodim 0609/Cimahi sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan proyek strategis tersebut.

Rapat dihadiri sejumlah pejabat pusat, provinsi,dan daerah,di antaranya perwakilan Kementerian Perhubungan,PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung, unsur TNI,Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta jajaran Pemerintah Kota Cimahi. 

Hadir pula Wali Kota Cimahi, Sekretaris Daerah, dan kepala perangkat daerah terkait.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Cimahi dan dilanjutkan pemaparan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, terkait arah kebijakan pembangunan underpass.Paparan teknis juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Wali Kota Cimahi menegaskan bahwa pembangunan Underpass Jalan Gatot Subroto merupakan bentuk dukungan daerah terhadap program strategis nasional, khususnya pengoperasian Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).

“Pembangunan underpass ini merupakan implementasi amanat peraturan perundang-undangan di bidang transportasi guna meningkatkan keselamatan dan efisiensi sistem transportasi perkotaan,” ujar Ngatiyana.

Ia menjelaskan, pembangunan underpass bertujuan menghilangkan potensi kecelakaan di perlintasan sebidang,mengurai kemacetan akibat frekuensi perjalanan kereta api termasuk kereta feeder KCJB, serta meningkatkan kepastian waktu tempuh. 

Selain itu, proyek ini juga diharapkan mendukung akses layanan kesehatan menuju Rumah Sakit Dustira dan meningkatkan kinerja transportasi jalan dan kereta api melalui pemisahan jalur.

Sementara itu,

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa anggaran pembangunan fisik underpass telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nilai sekitar Rp100 miliar.

Pekerjaan konstruksi diperkirakan berlangsung selama 10 bulan atau sekitar 300 hari kalender.

Target penyelesaian diarahkan pada akhir tahun 2026.Namun,terdapat potensi pergeseran hingga 2027 apabila proses kesiapan lahan, administrasi,dan penyelesaian persoalan sosial membutuhkan waktu lebih panjang. Saat ini, dokumen lingkungan masih dalam tahap penyusunan.

“Pekerjaan fisik diharapkan dapat dimulai pada bulan Maret,dengan catatan kesiapan lahan menjadi faktor kunci,” ungkap Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama bahwa seluruh pihak mendukung penuh pembangunan Underpass Jalan Gatot Subroto Kota Cimahi, termasuk persetujuan penggunaan lahan yang berada di bawah kewenangan masing-masing instansi.

Proses administrasi terkait penggunaan maupun penggantian lahan disepakati untuk segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan oleh seluruh peserta sebagai dasar tindak lanjut dan percepatan pelaksanaan pembangunan underpass tersebut.

Artha‑News: Analisis – Referensi – Tajam – Handal – Akurat

(Redaksi Artha‑News)

CATATAN ARSIP: Berita ini merupakan dokumentasi kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 29 Januari 2026. Informasi yang dimuat adalah kondisi dan situasi pada saat peristiwa berlangsung.

BNPB Targetkan Pengungsi Longsor Pasirlangu Segera Punya Tempat Tinggal Sementara

Bandung Barat – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan skema penanganan cepat bagi warga terdampak longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), agar tidak terlalu lama bertahan di pengungsian.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, dalam 1–2 hari ke depan para pengungsi sudah memiliki kepastian tempat tinggal sementara, baik di hunian sementara (huntara) maupun di rumah kerabat dengan dukungan dana tunggu hunian.

“Kami tidak ingin masyarakat terlalu lama berada di pengungsian. Dalam satu sampai dua hari ini mereka akan dipindahkan,” ujarnya saat meninjau lokasi bencana, Rabu (28/1/2026).

Berdasarkan data posko, hingga Selasa (26/1/2026) pukul 19.30 WIB, sebanyak 564 jiwa dari 186 KK masih mengungsi di Aula dan GOR Desa Pasirlangu.

Bagi warga yang memilih tinggal di rumah keluarga, BNPB menyiapkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per KK per bulan hingga rumah permanen selesai dibangun. Sementara bagi yang tidak memiliki alternatif tempat tinggal, pemerintah akan membangun huntara dengan biaya sekitar Rp25–30 juta per unit.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian permanen melalui relokasi ke lokasi yang lebih aman dengan bantuan Rp60 juta per unit rumah. Saat ini tercatat sebanyak 48 rumah rusak berat dan harus dibangun kembali, dengan kemungkinan jumlah bertambah sesuai hasil pendataan lanjutan.

Langkah cepat ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak serta memberikan kepastian hunian yang lebih layak dan aman.

Artha‑News: Analisis – Referensi – Tajam – Handal – Akurat

(Redaksi Artha‑News)

CATATAN ARSIP: Berita ini merupakan dokumentasi peristiwa kunjungan kerja BNPB pada Rabu, 29 Januari 2026. Kejadian longsor asli terjadi pada Selasa, 10 Maret 2020. Informasi yang dimuat adalah kondisi dan situasi pada saat penulisan berita.

Diskominfo KBB Terbangkan Kabel Usaha Sewamutau, Dorong Sistem Ducting Bawah Tanah

Bandung Barat – Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan penataan dan penertiban kabel udara yang terpasang semrawut di sejumlah titik perkotaan.

Kepala Diskominfotik KBB, Ronny Rudiyana, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih rapi, tertib, dan nyaman dipandang. Penertiban dilaksanakan bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL).

“Kami bersama APJATEL melaksanakan penertiban. Meski berizin, aspek kerapihan dan estetika kota tetap harus diperhatikan. Konsep kota yang baik tentu harus rapi,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, penataan kabel ini juga merupakan tindak lanjut atas banyaknya pengaduan masyarakat, baik dari wilayah perkotaan maupun pedesaan, terkait kondisi kabel jaringan telekomunikasi yang dinilai semrawut.

“Pengaduan masyarakat sudah cukup banyak. Karena itu, penataan ini segera kami lakukan agar tercipta lingkungan yang lebih tertib,” tambahnya.

Ke depan, Pemkab Bandung Barat merencanakan penggunaan sistem ducting atau kabel bawah tanah guna meminimalisasi keberadaan kabel udara. Penataan akan dilakukan secara bertahap melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perangkat daerah teknis dan APJATEL.

“Kita rapikan melalui ducting bawah tanah sehingga area atas menjadi lebih bersih dan tertata. Nantinya kami bersama tim, termasuk dari PU dan APJATEL, akan menertibkan kabel-kabel yang semrawut,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Korwil APJATEL Jawa Barat, Yudiana Arifin, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menindaklanjuti keresahan masyarakat.

“Kami hadir untuk memenuhi keresahan masyarakat terkait penataan kabel. Kami siap mendukung arahan pemerintah, termasuk relokasi dan penurunan kabel ke ducting yang telah disiapkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan ducting akan dilakukan terlebih dahulu sebelum kabel lama diturunkan secara bertahap, sehingga proses penataan berjalan aman dan terencana.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap penataan kabel telekomunikasi dapat mendukung terwujudnya kawasan perkotaan yang lebih tertib, estetis, dan nyaman bagi masyarakat.

Artha‑News: Analisis – Referensi – Tajam – Handal – Akurat

(Redaksi Artha‑News)

CATATAN ARSIP: Berita ini merupakan dokumentasi peristiwa yang terjadi pada Rabu, 26 Februari 2025. Informasi yang dimuat adalah kondisi dan situasi pada saat peristiwa berlangsung.

Perum Bulog Kanwil Jabar Gelar Program Bulog Siaga Turunkan Harga Beras di Masyarakat

WWW.ARTHA-NEWS.COM BANDUNG - Guna menyikapi situasi harga beras yang saat ini mengalami peningkatan, Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi dalam keterangannya di Jakarta menyatakan bahwa mulai pada hari Selasa (20/02) BULOG menggelontorkan komoditi pangan murah melalui Program BULOG SIAGA (akSI Amankan harGA) yang dilaksanakan di Wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Kegiatan ini merupakan respon konkrit BULOG terhadap keresahan masyarakat yang secara umum terdampak dengan adanya fenomena kenaikan harga beras yang terjadi beberapa waktu belakangan ini sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh komoditi pangan murah.

BULOG SIAGA ini akan menjual Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), Beras Premium dan komoditas pangan lainnya secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk intervensi langsung penyediaan komoditi kepada konsumen langsung.

Pada hari jumat (23/02), Perum BULOG Kanwil Jawa Barat melaksanakan kegiatan Bulog Siaga ini di lapangan parkir Bulog kanwil Jabar.

Meskipun dibatasi, masyarakat sangat antusias dengan kegiatan Bulog Siaga.Program Bulog Siaga ini akan dilakukan sampai harga beras kembali stabil di pasaran.

Artha‑News: Analisis – Referensi – Tajam – Handal – Akurat

(Ari M / Redaksi Artha‑News)

CATATAN ARSIP: Berita ini merupakan dokumentasi peristiwa yang terjadi pada Kamis, 24 Oktober 2024. Informasi yang dimuat adalah kondisi dan situasi pada saat peristiwa berlangsung.

Kapolda Jabar Pimpin Apel Kesiapan Pengamanan Puncak Peringatan HUT ke‑79 RI dan Pemilu 2024

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

SIARAN PERS TENTANG-*Kapolda Jabar hadiri  Apel Pergeseran Pasukan dan Patroli Gabungan Terpadu Galam Rangka Pengamanan Pemilu 2024 di Wilayah Provinsi Jawa Barat*

Bertempat di Jl. Diponegoro Depan Gedung Sate Bandung kapolda Jabar Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., MM  mendampingi PJ. Gubernur Jabar, memimpin Apel Pergeseran Pasukan dan patroli gabungan terpadu dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Senin (12/02/2024).

Apel ini merupakan bukti kesiapan TNI/Polri dan Instansi lainnya dalam persiapan pengamanan pemilu 2024 khususnya pengamanan langsung TPS di Seluruh wilayah Jawa Barat.

Kegiatan tersebut di hadiri pula oleh Pangdam III Siliwangi, , Wakajati Jabar, Kapinda Jabar, Kepala Satpol PP Prov. Jabar, ketua PLH Jabar, para Bupati, Walikota, ketua KPU Prov.Jabar, Ketua Bawaslu Jabar, Pejabat Utama Polda Jabar, Pejabat Utama Kodam III Siliwangi dan seluruh jajaran Forkopimda.

Apel di mulai dengan pengecekan sikap tampang personel, kendaraan yang akan digunakan petugas,  isi perbekalan ransel serta pengecekan senjata api yang dilarang digunakan saat melaksanakan pengamanan di TPS.

WWW.ARTHA-NEWS.COM PJ Gubernur. Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T memberikan Apresiasi yang setinggi -  tingginya  kepada seluruh jajaran TNI Polri serta jajaran Forkopimda , KPU, dan Bawaslu mulai darintingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah Provinsi Jawa Barat dan apresiasi yang tinggi kepada TNI dan Polri atas pelaksanaan apel pergeseran pasukan dan Patroli gabungan terpadu dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 wilayah Provinsi Jawa Barat.

“Sudah kita tegaskan bahwa ASN, TNI, Polri, BIN, KPU, Bawaslu, dalam Pemilu harus Netral dan kita terus berusaha memastikan pelaksanaan Pemilu di Jawa Barat akan berjalan dengan lancar, jujur dan damai serta kita capai hingga perhitungan suara nanti”.  Ucap nya.

"Karena Pemilu adalah momentum penting bagi kita semua sebagai warga negara untuk menentukan arah dan pemimpin negara masa depan, kami Forkopimda Jawa Barat dan disini hadir langsung  Bapak Kapolda Jabar dan Bapak Pangdam III Siliwangi  menjamin keamanan seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih  untuk tidak ragu memilih hak pilih sesuai pilihannya dan kami menjamin tidak akan ada Intimidasi  dan juga kami melarang keras adanya kecurangan - kecurangan dalam pemilu ini, baik tindak Pidana Pemilu seperti Politisasi sara, dan juga penyebaran informasi Hoax." katanya.

"Termasuk juga kami mengajak  masyarakat mengawal Pemilu, pastikan Logistik Pemilu terdistribusi dengan benar hingga pada proses perhitungan di TPS nanti pastikan bahwa jumlah suara sesuai dengan yang telah yang memberikan hak pilih  dan juga saya minta pada Bawaslu dan juga Sentra gakumdu  untuk melakukan pengawasan masif ini  terutama di masa tenang  dan lakukan penegakan Hukum terhadap kecurangan- kecurangan yang terjadi." ujarnya.

Tidak perlu ragu lagi,  dan juga kita pastikan tidak akan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu ini demi terwujudnya pesta Demokrasi yang aman, jujur, dan adil.

"Saya juga meminta kepada penyelenggara utama Pemilu dan juga tim Kampanye serta relawan untuk terus melakukan sosialisasi di berbagai kanal termasuk Sosial untuk mengajak masyarakat hadir dan berhak memilih di TPS-TPS yang telah ditentukan dan juga sosialisasikan tata cara mencoblos yang benar dan  sah untuk mengantisipasi surat suara yang  tidak sah." Tambah PJ Gubernur.

Pj Gubernur juga menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menyebar fitnah, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan tidak menyebarkan Informasi Hoax atau tidak melakukan provokasi kepada orang lain serta tidak mengdeskritkan  Paelon I dengan Paselon lainnya.

“Kita jaga masa tenang ini agar para pemilih dapat menggali terhadap pilihannya gali Informasi dengan sebaik-baiknya tentang Capres,Cawapres  yang dipilih dan juga calon anggota DPR  Baik DPRD, Kota, Kabupaten, Provinsi, maupun DPR RI. Dan juga anggota DPD  agar  pada saat pencoblosan nanti para pemilih tidak perlu berlama-lama ti bilik suara untuk menentukan pilihannya”. Ucapnya.

Wilayah Jawa Barat adalah bagian Integral dari bangsa Indonesia memiliki peran Strategis dalam menentukan arah dan tujuan bangsa oleh karena itu, partisipasi aktif dan mendukung penuh dari setiap aparat keamanan baik dari unsur TNI Polri maupun Instansi terkait lainnya adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan Kondusif dalam masa Pemilu.

Pada Kempatan itu pula PJ Gubernur mengajak kepada seluruh masyarakat  Jawa Barat untuk serta aktif dalam menjaga ketertiban,keamanan dan keberlangsungan Pemilu.

“Mari  bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif sebagai warga jabar untuk menyalurkan hak pilihnya tanpa rasa takut dan tanpa adanya Intimidasi, mari kita doakan bersama Pemilu 2024 di Jawa Barat  aman lancar dan memberikan hasil untuk memajukan bangsa dan negara kita tercinta”. Tutupnya.

Bandung, 12 Februari 2024

Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar

Artha‑News: Analisis – Referensi – Tajam – Handal – Akurat

(Redaksi Artha‑News)

CATATAN ARSIP: Berita ini merupakan dokumentasi peristiwa yang terjadi pada Selasa, 13 Februari 2024. Informasi yang dimuat adalah kondisi dan situasi pada saat peristiwa berlangsung.

Pemkab Bandung Barat Awali Safari Ramadan di Pasiriangan, Tegaskan Komitmen Dampingi Korban Longsor

Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar Safari Ramadan perdana di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini menjadi awal rangkaian Safari Ramadan yang akan dilaksanakan di lima titik berbeda di Kabupaten Bandung Barat.

Safari Ramadan tahun ini memiliki makna khusus, terutama bagi warga Pasirlangu yang terdampak bencana longsor di Kampung Pasirkuning dan Pasirkuda. Di tengah suasana duka akibat rumah rusak bahkan hilang diterjang bencana, warga tetap menjalankan ibadah puasa dengan penuh ketegaran. Sejumlah keluarga korban yang meninggal dunia pun masih berusaha menguatkan diri atas kehilangan yang mendalam.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyampaikan bahwa Pasirlangu sengaja dipilih sebagai lokasi pertama Safari Ramadan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat terdampak bencana.

“Hari ini kita melaksanakan hari pertama Safari Ramadan. Insyaallah akan dilaksanakan di lima titik, masing-masing per daerah pemilihan. Sengaja dimulai di Pasirlangu karena kita tahu bersama wilayah ini masih berduka pasca longsor. Ini sekaligus untuk bersilaturahmi dan memastikan kondisi warga,” ujar Jeje di sela kegiatan.

Pasca bencana, Pemkab Bandung Barat juga membuka berbagai layanan administrasi secara jemput bola, mulai dari pelayanan pajak daerah hingga pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP bagi warga yang kehilangan berkas akibat longsor.

“Kami menyediakan berbagai layanan administrasi seperti pajak, pembuatan KTP dan lainnya untuk memudahkan masyarakat,” katanya.

Ia berharap kehadiran pemerintah dapat memberikan penguatan moril bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, santunan dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta per orang telah disalurkan kepada ahli waris korban meninggal dunia.

“Harapannya keluarga korban terus dikuatkan. Semoga dengan hadirnya kami bisa memberi semangat bagi warga. Kami juga terus mengecek kebutuhan masyarakat di sini,” tuturnya.

Terkait kondisi warga terdampak, sebagian besar telah pindah ke rumah kontrakan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah warga di zona kuning dan merah yang proses pendataannya terus dikaji agar seluruhnya dapat menerima santunan secara adil dan tepat sasaran.

“Intinya kita tidak ingin masyarakat kesulitan. Zona kuning pun akan kita tangani dan diberikan santunan,” tegasnya.

Sementara itu, rencana pembangunan hunian tetap bagi korban longsor masih dalam tahap musyawarah. Hingga kini, lokasi relokasi belum diputuskan dan masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut.

Menanggapi banyaknya warga luar daerah yang datang ke lokasi bekas longsor, Jeje menegaskan kawasan tersebut tidak layak dijadikan wisata bencana.

“Untuk wisata kurang elok. Jika pun datang, lebih baik untuk mendoakan,” pungkasnya.

Artha‑News: Analisis – Referensi – Tajam – Handal – Akurat

(Redaksi Artha‑News)

CATATAN ARSIP: Berita ini merupakan dokumentasi peristiwa yang terjadi pada Rabu, 25 Februari 2026. Informasi yang dimuat adalah kondisi dan situasi pada saat peristiwa berlangsung.

Polda Jabar Tindak 1.700 Truk Sumbu Tiga yang Melanggar, Edukasi dan Penertiban Akan Dilanjutkan

"Polda Jabar Tindak 1.700 Truk Sumbu Tiga yang Masih Melanggar, Edukasi dan Pengawasan Akan Ditingkatkan"

Polda Jawa Barat menindak tegas kendaraan angkutan barang sumbu tiga yang masih nekat beroperasi di jalur tol maupun arteri selama periode pengawasan arus mudik. Berdasarkan data dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, sebanyak lebih dari 1.700 kendaraan truk dan kontainer telah diberikan sanksi tilang karena melanggar aturan pembatasan operasional kendaraan berat.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H  mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih ditemukan cukup banyak kendaraan rambu sumbu tiga yang tetap melintas di jalur tol maupun arteri di wilayah Jawa Barat. Bahkan, sebagian kendaraan tersebut diketahui masih dioperasikan oleh perusahaan angkutan barang yang tidak mematuhi aturan pembatasan operasional yang telah ditetapkan.

"Keberadaan truk dan kontainer tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas, terutama karena dimensi kendaraan yang besar serta kecepatan yang relatif lebih lambat dibanding kendaraan pribadi. Kondisi ini juga dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan pemudik yang tengah melintas menuju berbagai daerah tujuan." ujar Kombes Hendra, Minggu (15/3/2026)

"Untuk itu, Polda Jawa Barat melalui jajaran lalu lintas akan meningkatkan sosialisasi, informasi, dan edukasi kepada perusahaan angkutan barang agar mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan dan penindakan di lapangan juga akan terus diperketat guna memastikan kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas selama periode mudik." tuturnya.

Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran kendaraan sumbu tiga yang tetap beroperasi. Penindakan tegas akan terus dilakukan karena selain berpotensi membahayakan keselamatan pemudik, keberadaan kendaraan berat tersebut juga kerap menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kemacetan di jalur tol maupun arteri di wilayah Jawa Barat.

Bandung, 15 Maret 2026

Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar

Artha‑News: Analisis – Referensi – Tajam – Handal – Akurat

(Redaksi Artha‑News)

CATATAN ARSIP: Berita ini merupakan dokumentasi peristiwa yang terjadi pada Minggu, 15 Maret 2026. Informasi yang dimuat adalah kondisi dan situasi pada saat peristiwa berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Bandung Raya Susun RKPD 2027 Berbasis Visi AMANAH

Bandung Barat | ArthaNews - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi menyelenggarakan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (6/4/2026) ini bertempat di Ruang Rapat Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA).

Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bandung Barat, H. Asep Ismail, M.Si., jajaran DPRD Kabupaten Bandung Barat, serta perwakilan perangkat daerah dan delegasi kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat.

Tujuan utama Pra-Musrenbang ini adalah membahas dan menyelaraskan daftar usulan hasil Musrenbang tingkat kecamatan untuk dirumuskan menjadi prioritas daerah. Pembahasan dilakukan secara terstruktur berdasarkan pembagian lima Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD, dengan merujuk pada kamus usulan yang telah disinkronkan dengan tema pembangunan tahunan.

DPRD memegang peranan krusial dalam tahapan ini untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi secara optimal dalam dokumen perencanaan. Secara garis besar, DPRD berfungsi mengawal usulan masyarakat agar tetap realistis dan selaras dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam arahan strategisnya, Wakil Bupati Bandung Barat, H. Asep Ismail, M.Si., menekankan pentingnya akurasi dalam penyusunan usulan. "Sinkronisasi usulan dari tingkat kecamatan harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung pencapaian visi-misi Kabupaten Bandung Barat 'AMANAH' (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis)," tegas beliau.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappelitbangda KBB, R. Eriska Hendrayana, S.IP., M.M., menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian integral dari sistem perencanaan bottom-up yang partisipatif. "Ini adalah wahana untuk memadankan aspirasi masyarakat dari tingkat desa dan kecamatan ke dalam perencanaan daerah, sesuai prinsip partisipasi publik dan prioritas yang nyata," jelasnya.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPED), M. Imam Yudha Wiwaha, ST., MM., menambahkan bahwa seluruh mekanisme usulan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini menjamin proses perencanaan bersifat terbuka, terdokumentasi, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan lima pilar utama yang menjadi fokus pembangunan pada tahun 2027, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas SDM: Menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berkarakter.

2. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Meningkatkan produktivitas berbasis potensi sektor unggulan daerah.

3. Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan birokrasi yang profesional, inovatif, transparan, dan akuntabel.

4. Aksibilitas Wilayah: Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas antarwilayah.

5. Lingkungan Hidup Berkelanjutan: Meningkatkan kualitas lingkungan yang tangguh dengan tetap menjaga kearifan budaya lokal.

Hasil kesepakatan dalam Pra-Musrenbang ini akan dituangkan ke dalam Berita Acara Pra-Musrenbang, yang nantinya menjadi landasan utama dalam penyusunan Dokumen RKPD 2027 untuk mewujudkan Bandung Barat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Artha‑News: Analisis – Referensi – Tajam – Handal – Akurat

(Redaksi Artha‑News)

CATATAN ARSIP: Berita ini merupakan dokumentasi peristiwa yang terjadi pada Senin, 8 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Bandung Raya. Informasi yang dimuat adalah kondisi dan situasi pada saat peristiwa berlangsung.

Pembangunan Puskesmas Cibeureum Dimulai, Wali Kota Cimahi Pastikan Akses Layanan Kesehatan yang Cepat, Aman, dan Berkualitas

⚠️ CATATAN ARSIP: Berita ini merupakan dokumentasi peristiwa yang terjadi pada tahun 2026 di Grand Atrium 23 Paskal Trade Centre, Kota Bandung, Jawa Barat. Informasi yang dimuat adalah kondisi dan situasi pada saat peristiwa berlangsung.

CIMAHI - Wali Kota Cimahi Ngatiyana memimpin peletakan batu pertama pembangunan Puskesmas Cibeureum di Jalan Tirta Indah Nomor 88A, Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Selasa (12/8/2025). Kegiatan tersebut menandai dimulainya pembangunan gedung puskesmas tersebut. 

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, pembangunan puskesmas tersebut sebagai prototipe lebih representatif untuk pelayanan kesehatan di wilayah padat penduduk. "Cibeureum menjadi salah satu kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar di Cimahi, lebih dari 62 ribu jiwa.

Dengan bangunan puskesmas yang representatif, fasilitas lengkap, dan layanan terintegrasi, kami ingin memastikan setiap warga mendapat akses layanan kesehatan yang cepat, aman, dan berkualitas," ujarnya.

Pembangunan puskesmas baru ini menjadi bagian dari sasaran strategis Pemkot Cimahi 2025–2030 untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Fasilitas tersebut akan menggantikan puskesmas pembantu di lokasi lama yang tak lagi memenuhi standar. Di atas lahan 585 meter persegi akan dibangun gedung dua lantai seluas total 800 meter persegi.

Puskesmas Cibeureum akan mengusung konsep Integrasi Layanan Primer (ILP) yang mengutamakan promotif dan preventif, disertai layanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Seluruh ruang pelayanan kesehatan ditempatkan di lantai pertama untuk memudahkan akses pasien, sementara lantai kedua difungsikan sebagai pusat manajemen (klaster manajemen- klaster 1).

"Puskesmas Cibeureum akan menjadi percontohan bagi puskesmas lain di Cimahi dalam hal desain, tata ruang, dan pola layanan. Setelah ini, kita harapkan puskesmas di wilayah lain juga bisa mengadopsi standar yang sama," tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi Mulyati menjelaskan, pembangunan Puskesmas Cibeureum sesuai dengan Permenkes No. 19 tahun 2024. Layanan yang ada di puskesmas mencakup prinsip pelayanan yang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. 

"Puskesmas yang akan dibangun merupakan Puskesmas dengan Integrasi Layanan Primer. Jadi akan ada lima klaster. Klaster 1 itu nanti ada di lantai 2, kaitan dengan manajemen. Klaster 2 pelayanan kesehatan ibu dan anak. Klaster 3 pelayanan kesehatan lansia dan usia produktif. Kemudian klaster 4 untuk pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan. Kemudian klaster 5 lintas klaster, di dalamnya termasuk IGD, pelayanan gigi, dan laboratorium," jelasnya.

Target pembangunan akan rampung pada akhir tahun 2025. "Kalau tidak ada hambatan berarti, insyaallah pada awal tahun 2026 Puskesmas Cibeureum sudah mulai beroperasi dan melayani masyarakat," pungkasnya.**

IFBEX 2026: Pameran Franchise dan Bisnis Terbesar Akan Digelar di Bandung, Integrasikan Peluang Usaha dengan Transformasi Digital

⚠️ CATATAN ARSIP: Berita ini merupakan dokumentasi peristiwa yang terjadi pada tahun 2026 di Grand Atrium 23 Paskal Trade Centre, Kota Bandung, Jawa Barat. Informasi yang dimuat adalah kondisi dan situasi pada saat peristiwa berlangsung.

Bandung kembali menjadi pusat perhatian dunia bisnis nasional dengan hadirnya International Franchise and Business Exchange Expo (IFBEX) 2026, pameran franchise, kemitraan, dan peluang usaha terbesar di Jawa Barat. Setelah sukses menyelenggarakan edisi sebelumnya yang mengolaborasikan franchise dan teknologi digital di Surabaya pada November 2025, acara bergengsi ini akan digelar pada 6–8 Februari 2026 di Graha Manggala Siliwangi, Bandung dan akan diresmikan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dr. Budi Santoso, M.Si.

IFBEX 2026 digagas oleh PT Myevent Promosindo Asia bersama Himpunan Kemitraan dan Peluang Usaha Indonesia (HIKPI), DK Consulting Group, Kadin Jawa Barat, serta Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (APTIKNAS). Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Indonesia Stock Exchange (IDX), DISKOP UKM Kabupaten Bandung, APKOMINDO, CEO Indonesia, serta berbagai komunitas bisnis dan universitas di Jawa Barat.

CEO PT. Myevent Promosindo Asia, Karen Wiraraharja, menjelaskan bahwa IFBEX 2026 digelar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penguatan sektor franchise/ waralaba, kemitraan, peluang usaha, lisensi, keagenan, sistem distribusi, dan brand pendukung bisnis. “Kami ingin menjadi jembatan antara para investor dengan brand potensial yang siap berkembang, juga untuk mendukung ekosistem waralaba yang lebih baik” ujarnya saat sosialisasi IFBEX 2026 di Bandung, Kamis (15/1/2026). Menurut Karen, IFBEX telah berkembang menjadi ekosistem bisnis terpadu yang mempertemukan pelaku usaha dari berbagai industri.

Hal senada disampaikan Djoko Kurniawan, Ketua Umum HIKPI dan CEO DK Consulting, yang menegaskan bahwa IFBEX 2026 ditujukan untuk membangun ekosistem bisnis yang terintegrasi. “Kami ingin pelaku bisnis tidak hanya memiliki pameran untuk memasarkan produk, tetapi juga mendapatkan akses edukasi, mentoring, dan kurasi untuk memastikan keberlanjutan usaha,” jelas Djoko. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk cermat dalam memilih peluang waralaba dengan meneliti legalitas, rekam jejak, SOP, dan kondisi riil outlet.

Ir. Soegiharto Santoso, SH. (Hoky), selaku Ketua Umum APKOMINDO dan APTIKNAS, secara resmi menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi atas penyelenggaraan IFBEX 2026. Menurutnya, Bandung dan Jawa Barat memiliki potensi luar biasa dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang dinamis, terutama di sektor kreatif, UMKM, dan teknologi digital.

“Bandung adalah kota dengan DNA inovasi yang kuat. Kolaborasi antara kreativitas, jiwa wirausaha, dan pemanfaatan teknologi menjadikan IFBEX 2026 sangat relevan dan strategis dalam melahirkan para pengusaha baru yang kompetitif,” ungkap Hoky.

Lebih lanjut, Hoky menekankan bahwa IFBEX tidak hanya sekadar ajang pameran, melainkan suatu ekosistem bisnis yang dirancang untuk keberlanjutan. “Franchise dan kemitraan merupakan jalur efektif bagi pemula bisnis. Namun, untuk dapat berkembang dan bertahan, model ini perlu didukung dengan transformasi digital menyeluruh, mulai dari strategi pemasaran digital, sistem CRM, hingga analitik data,” tegasnya.

Sebagai asosiasi yang mewakili ribuan pelaku industri teknologi informasi dan komunikasi, Hoky menegaskan komitmen APTIKNAS dan APKOMINDO untuk terus bersinergi dalam memperkuat bisnis berbasis teknologi di Jawa Barat. “Kami siap menjadi mitra strategis dalam ekosistem IFBEX 2026, khususnya dalam mempercepat adopsi teknologi digital bagi pelaku franchise dan UMKM,” tambahnya.

Dukungan ini juga diperkuat oleh peran Hoky sebagai Sekretaris Jenderal PERATIN, yang semakin mengokohkan posisinya dalam mendorong integrasi teknologi dalam berbagai lini bisnis di Indonesia.

Data Kementerian Perdagangan RI menunjukkan persebaran bisnis waralaba masih terpusat di Pulau Jawa, dengan bidang makanan dan minuman mendominasi (47,92%). Pada 2024, omzet bisnis waralaba di Indonesia mencapai Rp143,25 triliun dan menyerap hampir 98 ribu tenaga kerja, membuktikan potensi besar sektor ini dalam mendorong ekonomi nasional.

Djoko Kurniawan menyoroti bahwa banyak produk lokal Jawa Barat seperti batagor, seblak, dan karedok berpotensi menjadi brand nasional bahkan internasional jika dikelola dengan manajemen dan dukungan teknologi yang baik. “IFBEX, HIKPI, dan DK Consulting selalu mendukung produk lokal yang ingin berkembang menjadi brand besar. Saya yakin brand lokal bisa mendunia jika ada kolaborasi semua pihak,” tegas Djoko.

Dukungan juga datang dari Kadin Jawa Barat. Almer Faiq Rusydi (diwakilkan oleh Ian Syarif, Wakil Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan) menilai IFBEX memiliki arti penting dalam mencetak wirausaha baru. “Indonesia harus mencetak lebih banyak wirausaha untuk bisa menjadi negara maju,” ujarnya.

IFBEX 2026 menargetkan lebih dari 10.000 pengunjung dan investor, dengan menghadirkan lebih dari 100 brand ternama dari berbagai industri. Pengunjung dapat membeli tiket masuk dengan harga terjangkau Rp20.000 per orang, yang sudah memberikan akses ke berbagai promo spesial, diskon investasi hingga ratusan juta rupiah, program cicilan kemitraan, dan voucher menarik.

Acara ini tidak hanya menawarkan pameran dan edukasi bisnis, tetapi juga akan dimeriahkan dengan live music, kampanye artis, sesi networking, serta kompetisi proposal bisnis mahasiswa.Pengunjung berkesempatan mendapatkan souvenir eksklusif, sementara investor yang bertransaksi berpeluang memenangkan doorprize spektakuler berupa sepeda motor, emas, dan uang tunai.

Bagi calon ekshibitor, tersedia pilihan booth Raw Space (Rp2,9 juta/m²) dan Shell Scheme (Rp3,2 juta/m²), harga sudah termasuk pajak.

IFBEX 2026 diharapkan menjadi ajang strategis untuk memperkuat ekosistem bisnis Jawa Barat, memperluas jaringan kemitraan, dan melahirkan lebih banyak entrepreneur muda yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global dengan dukungan teknologi digital.

IFBEX 2026 diselenggarakan oleh MYEVENT Exhibition Expert, penyelenggara pameran terpercaya dengan pengalaman lebih dari 8 tahun, Website: www.ifbex.co.id | ifbex.id, Email: info@ifbex.id , kontak +62-811-9791-605 (Nasional) / +65-9144-9176 (Internasional)

Lawan Ancaman Kekeringan, Bupati Bandung Barat Desak Perkuat Infrastruktur Pertanian

ARTHA-NEWS, JAKARTA – KABUPATEN BANDUNG BARAT – Selasa, 21 April 2026. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, bergerak cepat menanggapi ancaman kekeringan yang mengganggu sektor pertanian di wilayahnya. Ia pun menemui langsung Menteri Pertanian RI guna menyampaikan lima usulan strategis demi mendukung ketahanan pangan daerah.

 

Langkah ini diambil dalam upaya mempertahankan luas lahan pertanian di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan utama Jawa Barat. Lima hal utama yang ditekankan meliputi pembangunan embung, persempadan air, irigasi perpipaan, embung, dam parit, serta sistem pengairan pendukung lainnya.

 

"Infrastruktur urusan menanam adalah kunci. Tanpa irigasi yang lancar, produksi petani akan terancam meskipun bibit dan pupuk sudah terjamin kualitasnya," tegas Jeje didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KBB, H.M. Lukmanul Hakim.

 

Jeje menegaskan bahwa Bandung Barat memiliki potensi pertanian yang besar sekaligus menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Namun, potensi tersebut belum maksimal didukung sarana prasarana yang memadai agar siklus penanaman dan panen dapat berjalan lancar sepanjang tahun.

 

"Kami berharap usulan ini bukan sekadar rencana, tapi segera direalisasikan secara bertahap. Sinergi pusat dan daerah harus terus ditingkatkan demi kesejahteraan petani kami," ujarnya.

 

Partisipasi aktif KBB dalam forum ini merupakan komitmen daerah tersebut mendukung program ketahanan pangan nasional. Diharapkan, dengan penguatan infrastruktur tersebut, produktivitas lahan pertanian di Bandung Barat tetap stabil meski dilanda cuaca ekstrem.

 

(Laporan: Tim Liputan Artha-News Bandung Barat)

Kado HUT Ke-19, Peraturan Pesantren Akhirnya Disahkan Setelah Lama Dinantikan

ARTHA-NEWS, KABUPATEN BANDUNG BARAT – Sabtu, 19 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi mengesahkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren. Langkah ini sekaligus menjadi perwujudan program unggulan bagi lembaga pendidikan tersebut di daerah ini serta momen istimewa memperingati Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Bandung Barat.

 

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyampaikan bahwa lahirnya peraturan ini merupakan bukti nyata komitmen pembangunan daerah yang menjadikan pendidikan sebagai keutamaan dan salah satu prioritas utama.

 

Menurutnya, regulasi tersebut menjadi landasan hukum yang paling jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola, membina, serta memberdayakan seluruh lembaga pendidikan pesantren agar semakin berkualitas dan berdaya saing.

 

"Alhamdulillah, Peraturan Daerah tentang Pesantren yang lama sekali dinantikan akhirnya dapat disahkan. Ini adalah bentuk perhatian dan kepedulian kami, serta komitmen dalam mempersiapkan generasi penerus Kabupaten Bandung Barat," ujar Jeje.

 

Ia menegaskan bahwa peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

 

Dengan adanya payung hukum yang lengkap ini, pemerintah daerah memiliki pegangan yang lebih kuat dalam mengembangkan potensi pesantren, meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan lingkungan pondok pesantren.

 

Jeje menambahkan bahwa pembinaan terhadap pesantren menjadi prioritas strategis dalam kebijakan daerah ke depan, agar lembaga ini makin kokoh, maju, dan mandiri, serta dapat menjadi benteng sekaligus penyeimbang kemasyarakatan. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mendukung penerapan peraturan ini agar manfaatnya benar-benar terasa dirasakan oleh para santri, guru, dan seluruh warga pesantren.

 

"Pesantren memiliki identitas khas dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus menjaga nilai-nilai keunggulan dan terjaganya kearifan lokal. Karena itu, pemerintah harus senantiasa hadir memberikan dukungan yang nyata dan berkelanjutan," tegasnya.

 

Selain memperkuat sektor pendidikan keagamaan, peraturan ini juga diharapkan mampu merangsang kemajuan sektor ekonomi produktif melalui berbagai program pemberdayaan yang dikembangkan di dalam lingkungan pesantren.

 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga menegaskan bahwa keberadaan peraturan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi daerah yang agamis, amanah, dan berkelanjutan pada masa mendatang.

 

Dengan tersahainya Peraturan Daerah ini, pelaksanaan berbagai program pembinaan di Bandung Barat diharapkan berjalan lebih tertib, rapi, terukur, serta benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pondok pesantren, guru, ustadz, santri, dan masyarakat luas.

 

(Laporan: Tim Liputan Artha-News Bandung Barat)