LINTAS PROVINSI! Timsus Polres Samosir Ringkus Dua Terduga Pelaku Curanmor, Satu Dibekuk di Aceh

Artha-News.com

SAMOSIR (10/11/2026) — Tim Khusus (Timsus) Satreskrim Polres Samosir berhasil mengungkap dua kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang pelakunya bergerak lintas daerah, bahkan hingga keluar provinsi. Dua terduga pelaku berhasil diamankan, salah satunya ditangkap di Aceh, sementara sepeda motor hasil curian juga berhasil ditemukan di lokasi berbeda.

 

Pengungkapan ini menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam menindak tegas kejahatan curanmor, meskipun terduga pelaku sudah melarikan diri jauh dari lokasi kejadian perkara.

 

Timsus Lacak Jejak Pelaku Hingga ke Aceh Tamiang

 

Kasus pertama bermula dari laporan pencurian satu unit sepeda motor Honda Revo milik korban yang terjadi pada Sabtu (17/10/2026) sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.

 

Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas Satreskrim Polres Samosir memperoleh informasi bahwa terduga pelaku bernama MM (20), warga Kabupaten Langkat, berada di wilayah Aceh. Timsus pun segera bergerak menuju Kabupaten Aceh Tamiang dan berkoordinasi dengan Tim Opsnal Satreskrim setempat.

 

Setelah melakukan penyelidikan dan profiling, pada Selasa (3/11/2026) sekitar pukul 18.30 WIB, petugas berhasil mengamankan MM di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.

 

Motor Hasil Curian Ditemukan di Kabupaten Karo

 

Usai menangkap MM, petugas belum langsung menemukan sepeda motor yang diduga dicuri. Dari hasil interogasi awal, diketahui bahwa kendaraan tersebut tidak berada di tempat tinggal tersangka, melainkan disimpan di kediaman ibu kandungnya di Kabupaten Karo.

 

Timsus Polres Samosir kemudian melanjutkan penyelidikan ke lokasi tersebut. Sekitar pukul 02.00 WIB, personel kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan satu unit Honda Revo Fit Injeksi yang diduga merupakan hasil pencurian.

 

Kendaraan tersebut selanjutnya diamankan sebagai barang bukti dan dibawa ke Mako Polres Samosir.

 

Kasus Kedua, Yamaha Vixion dan Peralatan Bengkel Diamankan

 

Selain menangkap MM di Aceh Tamiang, Timsus Satreskrim Polres Samosir juga mengungkap kasus kedua pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polres Samosir. Dalam kasus ini, polisi berhasil mengamankan PS (32), warga Kabupaten Labuhanbatu.

 

Penangkapan dilakukan pada Kamis (15/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIB di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. PS diduga terlibat dalam pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik korban yang terjadi pada Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Pangururan, Kabupaten Samosir.

 

Pengungkapan ini berawal dari penyelidikan lanjutan Timsus Satreskrim Polres Samosir terkait keberadaan terduga pelaku pencurian sepeda motor dan sejumlah peralatan bengkel milik korban.

 

Berdasarkan informasi dari informan, petugas kemudian menyergap sebuah warung tempat terduga pelaku sedang berada dan berhasil mengamankan PS tanpa perlawanan.

 

Barang Bukti Diamankan ke Mako Polres Samosir

 

Dari pengungkapan kasus kedua tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain:

 

- Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi BK 3394 TAT

​

- Satu buah BPKB milik korban

​

- Sejumlah kunci bengkel

​

- Satu buah gerinda tiptop

​

- Satu unit mesin impact

 

Seluruh tersangka dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mako Polres Samosir untuk proses penyidikan lebih lanjut.

 

Proses Hukum Berlanjut, Polres Samosir Pastikan Kasus Diselesaikan dengan Profesional

 

Dalam perkara pertama, MM (20) dipersangkakan melanggar Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, PS (32) dalam perkara kedua dipersangkakan melanggar Pasal 467 KUHP.

 

Plt. Kasi Humas Polres Samosir, IPDA Surung Sagala, membenarkan bahwa kedua tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mako Polres Samosir.

 

“Kedua pelaku yang diduga melakukan pencurian sudah diamankan di Mako Polres Samosir. Barang bukti juga sudah diamankan di Mako Polres Samosir dan saat ini sedang dilakukan penyidikan lebih lanjut,” ungkap IPDA Surung Sagala.

 

Pengungkapan dua kasus ini menjadi bukti bahwa kejahatan curanmor tidak akan luput dari tindakan kepolisian, meskipun pelaku berusaha melarikan diri lintas daerah dan lintas provinsi. Pihak berwajib diharapkan dapat menyelesaikan proses hukum secara transparan sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan rasa aman kepada masyarakat.

 

(NR. Sitohang)

Anak 10 Tahun di Desa Ciliang Parigi Pangandaran Diduga Alami Kekerasan Saat Salat Magrib hingga Dirawat di Rumah Sakit

PANGANDARAN – Seorang anak laki-laki berinisial ER, berusia 10 tahun, harus menjalani perawatan medis intensif di RSUD Pandega Pangandaran. Korban diduga mengalami tindakan kekerasan fisik oleh seorang remaja berinisial AJ, berusia 14 tahun, saat tengah melaksanakan ibadah salat Magrib berjemaah di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026).

 

Akibat peristiwa tersebut, ER dilaporkan mengalami luka di bagian wajah, pendarahan di hidung, hingga sempat tidak sadarkan diri. Kasus yang melibatkan anak di bawah umur ini kini tengah memicu keprihatinan mendalam dari masyarakat Desa Ciliang dan sekitarnya.

 

Kronologi Dugaan Peristiwa

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah saksi di Desa Ciliang, peristiwa bermula ketika korban ER sedang melaksanakan salat Magrib berjemaah dan hampir menyelesaikan rakaat terakhir. Secara tiba-tiba, AJ diduga datang dari arah belakang dan melakukan tindakan fisik yang membuat korban tertekan di bagian leher.

 

Korban kemudian dibawa keluar dari ruangan ibadah. Dalam proses tersebut, ER diduga mengalami benturan fisik keras yang mengakibatkan bagian hidungnya mengeluarkan darah.

 

Melihat kondisi korban yang mulai lemas, AJ sempat membawa ER ke area tempat wudu dengan maksud untuk membersihkan sisa darah. Namun, kondisi kesehatan korban justru semakin menurun hingga akhirnya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Korban kemudian diantar pulang ke rumahnya oleh seorang rekan sebayanya yang berinisial I.

 

Pihak Keluarga Berharap Pemulihan Korban

 

Setibanya di rumah, pihak keluarga yang diwakili oleh paman korban berinisial R terkejut mendapati keponakannya sudah dalam kondisi pingsan dan sempat mengalami muntah darah. Keluarga langsung bergerak cepat menghubungi kerabat lainnya dan membawa korban ke rumah sakit demi mendapatkan pertolongan medis darurat.

 

Sementara itu, perwakilan keluarga dari pihak remaja yang diduga terlibat, yaitu AN, membenarkan adanya peristiwa tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media di Desa Ciliang. AN juga menyatakan rasa prihatinnya dan telah datang menjenguk korban ER di rumah sakit untuk melihat langsung proses perawatan medis yang sedang berjalan.

 

Desakan Penanganan Sesuai Regulasi Perlindungan Anak

 

Kasus ini memicu perhatian serius karena melibatkan dua pihak yang sama-sama masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Masyarakat Desa Ciliang dan Kecamatan Parigi berharap penanganan perkara ini dapat diselesaikan secara bijak oleh pihak-pihak terkait.

 

Mengingat regulasi hukum yang ketat mengenai anak, penanganan perkara ini diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta prinsip sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia. Selain penegakan aturan, pendampingan psikologis juga dinilai sangat krusial bagi korban untuk memulihkan kondisi mentalnya pascakejadian.

 

Catatan Redaksi

Artikel ini ditulis dengan mematuhi Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Redaksi menyamarkan seluruh identitas anak, saksi anak, serta tidak menyebutkan nama tempat ibadah secara spesifik guna melindungi masa depan anak yang terlibat, baik sebagai korban maupun pihak terduga.

(Uge)

Pengeroyokan di Jalan Veteran, Polres Tasikmalaya Kota Ringkus 2 Pelaku

POLRES TASIK KOTA TASIKMALAYA – Senin, 9 November 2026, Polres Tasikmalaya Kota melaksanakan press release pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang terjadi di Jalan Veteran Nomor 25, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Pengungkapan kasus tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/472/X/2026/SPKT/Polres Tasikmalaya Kota/Polda Jawa Barat, tanggal 14 September 2026.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 30 Agustus 2026, sekitar pukul 02.50 WIB. Berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian bermula saat korban, Rizki Agung Pratama Putra, sedang dalam perjalanan pulang bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor yang didorong karena mengalami mogok. Setibanya di lokasi kejadian, dua orang pelaku yang masing-masing mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Honda Sonic melakukan penendangan secara bergantian terhadap bagian stang dan bodi kendaraan korban hingga korban terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Setelah melakukan aksinya, kedua pelaku melarikan diri ke arah Jalan Selakaso.

Dalam penanganan perkara ini, Polres Tasikmalaya Kota telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu VAT alias Itoy dan MHFN alias James. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Alfa beserta BPKB, satu unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi B-6732-VBH, satu buah STNK Honda Beat, serta satu buah kunci kontak Honda.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Polres Tasikmalaya Kota mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban, tidak melakukan tindakan kekerasan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami gangguan kamtibmas.

(Humas)

Polres Tasikmalaya Kota Ungkap Kasus Curanmor di Pagerageung

KOTA TASIKMALAYA – Senin, 9 November 2026, Polres Tasikmalaya Kota melalui Polsek Pagerageung melaksanakan press release pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua yang terjadi di area parkir Klinik Pratama Khairan Medika, Kampung Pagerageung Kidul, Desa Pagerageung, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 29 Oktober 2026, sekitar pukul 00.45 WIB. Pengungkapan kasus ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/09/X/RES.1.8/SPKT/Polsek Pagerageung/Polres Tasikmalaya Kota/Polda Jawa Barat, tanggal 29 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi pencurian dilakukan oleh dua orang tersangka berinisial UH dan WH yang datang bersama-sama ke lokasi menggunakan sepeda motor Honda Beat. Dalam aksinya, tersangka UH berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stang sepeda motor korban menggunakan kaki, kemudian membawa kendaraan dengan cara didorong. Sementara itu, tersangka WH berperan memantau situasi di sekitar tempat kejadian perkara. Aksi tersebut diketahui warga hingga kedua tersangka berhasil diamankan masyarakat di lokasi berbeda dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda milik korban, satu unit sepeda motor Honda Beat yang digunakan sebagai sarana kejahatan, serta satu lembar STNK kendaraan

.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 477 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V sebesar Rp500 juta. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto, S.H., S.I.K., M.H., secara simbolis menyerahkan kembali kendaraan sepeda motor hasil pengungkapan kasus kepada korban sebagai bentuk pelayanan dan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan serta kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Polres Tasikmalaya Kota mengapresiasi peran serta masyarakat yang telah membantu mengungkap kasus tersebut dan mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, menggunakan kunci pengaman tambahan saat memarkirkan kendaraan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana atau gangguan kamtibmas di lingkungan sekitar.

(Humas)

Vonis Korupsi Samosir: Eks Kadinsos Fitri Agust Karo‑Karo Dijatuhi Satu Tahun Penjara

SAMOSIR – Artha‑News.com – Perkara dugaan penyalahgunaan dana bantuan bencana banjir bandang Kabupaten Samosir tahun anggaran 2024 akhirnya mendapatkan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Medan pada Kamis 5 November 2026. Fitri Agust Karo‑Karo yang saat kejadian menjabat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Desa Kabupaten Samosir dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara satu tahun.

 

Pembacaan putusan tersebut dipantau langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Akwan Annas, S.H., M.H., Koordinator Tim Jaksa Penuntut Umum Herman Ronald M.P., S.H., M.H., beserta dua anggota tim jaksa yaitu Modana Hutajulu, S.H. dan Arina Pandiangan, S.H.

 

Sebelum putusan dibacakan, tim jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana penjara empat tahun (dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani), denda Rp 250 juta, kurungan pengganti denda tiga bulan, serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 516 298 000. Angka tuntutan ini jauh lebih berat dibandingkan vonis yang akhirnya dijatuhkan majelis hakim.

 

Majelis hakim menyatakan Fitri Agust Karo‑Karo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan yang terbukti adalah penyalahgunaan kewenangan jabatan yang berpotensi menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain sekaligus merugikan keuangan negara. Kerugian negara yang terungkap dalam persidangan mencapai Rp 516 298 000.

 

Meski kerugian negara tercatat ratusan juta rupiah, majelis hakim hanya menetapkan uang pengganti sebesar Rp 60 juta. Selain uang pengganti, terdakwa juga dijatuhi denda Rp 50 juta dengan kurungan pengganti dua bulan apabila denda tidak dibayar. Apabila uang pengganti Rp 60 juta tidak dibayar secara sukarela, harta benda milik terdakwa dapat disita lalu dilelang. Jika harta benda tidak mencukupi, kekurangannya diganti pidana penjara tiga bulan.

 

Barang‑barang bukti yang digunakan selama persidangan dikembalikan kepada tim jaksa penuntut umum untuk dipakai kembali pada perkara‑perkara lain yang masih berkaitan. Seluruh pertimbangan putusan diambil majelis hakim setelah menimbang fakta‑fakta hukum dari keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen bukti hingga barang bukti yang diajukan ke ruang sidang. Sepanjang proses pembacaan putusan berlangsung, suasana ruang sidang terpantau aman, tertib dan kondusif tanpa gangguan.

 

Kejaksaan Negeri Samosir menyatakan tetap berkomitmen menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan serta akuntabel guna memberantas korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

 

(NR. Sitohang)

Bobol Belasan Juta, Kasus Kartu Kredit Tanpa Izin di Tasikmalaya Dijerat Pasal Berlapis

TASIKMALAYA — Artha-News.com | Selasa, 3 November 2026 — Kasus dugaan penerbitan kartu kredit tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik data kembali terjadi di Kota Tasikmalaya. Seorang warga Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, berinisial HL, mengalami kerugian materiil sebesar Rp14.391.513 akibat modus penipuan yang memanfaatkan kode OTP. Kuasa hukum korban berencana akan melaporkan peristiwa ini ke Polres Tasikmalaya Kota dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

 

Kronologi Peristiwa

 

Bermula saat HL berulang kali dihubungi oleh pihak yang mengaku sebagai perwakilan BNI menawarkan kartu kredit yang selalu ditolaknya. Namun kartu tetap dikirimkan ke rumah melalui jasa kurir pada awal Oktober 2026 tanpa pernah diajukan sebelumnya. Ketika korban menyatakan tidak menginginkannya, penelepon meminta kode OTP dengan alasan akan membantu menutup kartu kredit tersebut. Karena percaya dan tidak memahami risiko membagikan kode OTP, HL memberikan kode tersebut. Tak lama kemudian, korban mendapati penarikan dana sebesar Rp14.391.513 dari kartu yang tidak pernah ia ajukan maupun gunakan.

 

Beberapa nomor yang tercatat digunakan oleh penelepon untuk menghubungi korban antara lain nomor Jakarta 021-3021-12046 pada 16 Oktober 2026 pukul 13.42, serta nomor seluler 0823-7389-5004 pada 29 Oktober 2026 pukul 16.15 dengan durasi percakapan sekitar 15 menit 30 detik. Selain itu, korban juga menerima panggilan yang menyamarkan identitas (spoofing) menyerupai nomor layanan resmi di nomor 1500846 pada 29 September 2026.

 

Pada 30 Oktober 2026, korban mendatangi kantor cabang BNI Tasikmalaya di Jalan Siliwangi. Petugas layanan pelanggan membenarkan adanya transaksi pada 29 Oktober 2026, namun menyatakan korban tetap wajib melunasi tagihan tersebut karena transaksi divalidasi menggunakan kode OTP.

 

Pada Senin, 2 November 2026 kemarin, HL bersama kuasa hukumnya telah mendatangi kantor BNI Unit Universitas Siliwangi (Unsil). Pihak BNI menegaskan kartu kredit tersebut adalah produk asli BNI dan meminta HL menyampaikan pengaduan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.

 

Pasal Berlapis yang Diterapkan

 

Tim kuasa hukum menegaskan bahwa peristiwa ini mengandung unsur pelanggaran berlapis:

 

- Pasal 65 ayat (1) dan (3) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi — Melarang setiap orang memperoleh atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

- Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik — Mengubah, merusak, menghapus, atau mentransfer data elektronik milik orang lain tanpa hak. Ancaman pidana penjara hingga 8 tahun.

- Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen — Menjamin hak konsumen atas keamanan dan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat penggunaan jasa keuangan.

 

Kebocoran Data Nasabah Dipertanyakan

 

Tim kuasa hukum mempertanyakan bagaimana data pribadi HL bisa diketahui dan digunakan tanpa izin, terlebih HL merupakan nasabah aktif yang rutin menabung di BNI. Mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga atau pemasaran perlu ditelusuri lebih dalam mengingat data pribadi nasabah seharusnya terlindungi dan tidak boleh disebarkan tanpa persetujuan eksplisit.

 

Tiga Jalur Penyelesaian Sekaligus

 

Menyikapi hal tersebut, kuasa hukum HL menempuh tiga jalur pengaduan secara bersamaan:

 

1. Pengaduan internal ke BNI — menelusuri prosedur penerbitan kartu yang diduga menyimpang dan bagaimana data nasabah dapat diakses pihak ketiga, termasuk dugaan penggunaan teknik penyamaran nomor telepon.

2. Laporan ke Polres Tasikmalaya Kota — penyelidikan dugaan tindak pidana penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan pemalsuan identitas panggilan telepon.

3. Pengaduan ke BPSK Kota Tasikmalaya — penuntutan hak konsumen atas kerugian materiil yang dialami.

 

"Kami tidak akan membiarkan peristiwa ini berlalu begitu saja. Ada kerugian materiil yang nyata dan dugaan pelanggaran serius terkait data pribadi. Kami akan melanjutkan permasalahan ini ke jalur hukum sampai tuntas, agar kebenaran terungkap dan keadilan terpenuhi," tegas perwakilan kuasa hukum HL.

 

Redaksi telah berupaya meminta tanggapan resmi dari pihak BNI Cabang Tasikmalaya maupun instansi terkait. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi tertulis yang diterima. Ruang hak jawab tetap terbuka seluas-luasnya.

 

Masyarakat dihimbau agar tidak pernah memberikan kode OTP kepada siapa pun melalui telepon. Perlu diwaspadai, pelaku penipuan dapat memalsukan nomor panggilan agar tampak seperti nomor resmi bank (teknik caller ID spoofing). Jika ragu, tutup telepon dan hubungi sendiri layanan resmi bank melalui nomor yang tertera di situs resmi atau di balik kartu ATM. Laporkan hal serupa ke bank, kepolisian, maupun OJK melalui layanan 157.

 

 

 

Catatan Redaksi: Ulasan di atas merupakan produk jurnalistik berupa laporan peristiwa hukum dan edukasi keamanan finansial berbasis keterangan resmi pihak korban serta kuasa hukum. Redaksi Artha-News menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan membuka ruang konfirmasi maupun Hak Jawab bagi pihak perbankan serta instansi terkait pada pemberitaan selanjutnya. Nomor yang tercantum sebagai penyamaran bukanlah indikasi bahwa lembaga terkait terlibat, melainkan bagian dari modus operandi yang perlu diwaspadai masyarakat.

 

(Tim Redaksi Artha-News)

 

 

Polres Samosir Selidiki Dugaan Judi Tembak Ikan dan Togel di Pangururan dan Palipi

SAMOSIR — Artha-News.com | Kamis, 29 Oktober 2026 — Personel gabungan dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Samosir bersama Polsek Palipi bergerak cepat merespons laporan publik. Pihak kepolisian langsung turun ke lapangan guna menyelidiki informasi yang beredar di media online terkait adanya dugaan praktik perjudian jenis toto gelap (togel) serta judi ketangkasan tembak ikan di wilayah hukum mereka pada Kamis, 29 Oktober 2026.

 

Langkah taktis penegakan hukum ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Samosir, IPTU Antonyus Hutahaean, S.H., M.H. Petugas menyisir titik pertama yang disinyalir menjadi tempat beroperasinya aktivitas ilegal tersebut, tepatnya di sebuah warung kelontong di kawasan sekitar Jembatan Tano Ponggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

 

Berdasarkan hasil pemantauan intensif di lokasi pertama, tim operasional lapangan tidak menemukan adanya tanda-tanda maupun aktivitas permainan judi tembak ikan ataupun transaksi togel. Petugas di lapangan hanya menjumpai beberapa warga setempat yang sedang bersantai duduk di dalam warung sembari memesan minuman tradisional tuak kepada pemilik kedai tersebut.

 

Walaupun nihil temuan aktivitas tindak pidana perjudian, IPTU Antonyus Hutahaean tetap mengambil tindakan persuasif. Beliau memberikan edukasi serta imbauan kamtibmas yang tegas kepada pemilik warung dan warga yang hadir agar berkomitmen tidak memfasilitasi atau terlibat dalam segala bentuk perjudian di lokasi tersebut.

 

Di tempat terpisah pada hari yang sama, jajaran Polsek Palipi juga melaksanakan operasi pengecekan serupa di wilayah pedesaan. Penyelidikan ini berlokasi di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, guna memastikan kebenaran rumor judi ketangkasan dan togel yang meresahkan warga.

 

Dalam pelaksanaannya, PS Kanit Reskrim Polsek Palipi AIPDA M. Syafei didampingi dua personel bintara mendatangi titik yang dilaporkan oleh masyarakat. Sama seperti hasil di Pangururan, proses penggeledahan dan pemantauan di lokasi Desa Sigaol Marbun ini juga tidak menunjukkan adanya bukti otentik praktik perjudian seperti informasi yang beredar sebelumnya.

 

Kasat Reskrim Polres Samosir IPTU Antonyus Hutahaean, S.H., M.H., memberikan keterangan resmi mengenai hasil peninjauan langsung di dua kecamatan strategis tersebut kepada awak media.

 

"Kami telah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap informasi dua lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian, yakni di Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Palipi. Namun, dari hasil pengecekan fisik di lapangan, kami tidak menemukan adanya praktik perjudian di kedua lokasi tersebut," jelas Kasat Reskrim secara transparan.

 

Menanggapi isu miring dari pemberitaan media online tertentu yang menarasikan adanya dugaan aliran dana atau upeti dari bandar judi togel dan tembak ikan kepada pimpinan tertinggi kepolisian setempat, Kasat Reskrim dengan tegas membantah rumor tersebut. Pihaknya memastikan kabar keterlibatan Kapolres Samosir itu murni merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks. Polres Samosir tetap memegang teguh integritas serta berkomitmen penuh menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

 

Ia juga menambahkan bahwa Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan sangat mengapresiasi dan bersikap terbuka terhadap setiap bentuk masukan, kritik membangun, keluhan, serta informasi kamtibmas dari seluruh elemen masyarakat.

 

Demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan interaktif, manajemen Polres Samosir kini memfasilitasi warga dengan menyediakan saluran komunikasi khusus berupa Hotline Kapolres Samosir. Melalui nomor interaktif 089682985259, masyarakat luas dapat melaporkan aduan tindak kriminal, memberikan informasi penting, ataupun menyampaikan saran strategis secara cepat dan langsung kepada Kapolres.

 

Menutup rangkaian kegiatan penertiban tersebut, pihak Polres Samosir kembali mengeluarkan seruan resmi yang mengimbau seluruh lapisan warga Kabupaten Samosir untuk menjauhi segala bentuk aktivitas judi. Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi memberikan laporan valid jika mengendus adanya indikasi tindak pidana di lingkungan tempat tinggal masing-masing demi menjaga kondusivitas daerah.

 

(NR.Sitohang)

 

 

Modus Loker Fiktif di Bekasi, Wanita Ini Tertipu Rp1 Juta dan Gagal Berangkat Kerja

BEKASI, ARTHA-NEWS.COM — Jumat, 30 Oktober 2026 — Seorang wanita asal Bekasi, Jawa Barat berinisial SNP, diduga menjadi korban penipuan bermodus lowongan kerja fiktif. Korban mengalami kerugian materi sebesar Rp1 juta setelah dijanjikan akan diberangkatkan ke salah satu perusahaan besi di Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis, 29 Oktober 2026 lalu.

 

Kasus dugaan penipuan ini menyeret seorang terduga pelaku yang dikenal korban berinisial ALS.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula ketika ALS menghubungi SNP pada awal bulan Oktober 2026. Mendengar korban sedang tidak bekerja, ALS mengklaim memiliki akses langsung ke sebuah perusahaan besi di Semarang dan mengaku mengenal dekat salah satu pejabat di divisi Sumber Daya Manusia perusahaan tersebut.

 

Tergiur tawaran tersebut, SNP segera mengirimkan seluruh berkas lamaran yang diminta.

 

"Saya ditanya sama ALS, sudah kerja belum? Saya jawab belum. Dengan rasa senang saya kirim berkasnya langsung," ujar SNP.

 

Namun setelah berkas dikirimkan, ALS mulai meminta sejumlah uang kepada korban sebagai biaya administrasi sebesar Rp1 juta dengan janji akan menjemput korban di kediamannya pada tanggal 29 Oktober 2026 untuk diberangkatkan ke Semarang.

 

Korban sempat meminta agar biaya tersebut dipotong dari gaji pertamanya, namun ditolak. Karena terdesak kebutuhan, SNP akhirnya meminjam uang dari kerabatnya.

 

Pada 5 Oktober 2026, SNP mentransfer Rp1 juta melalui aplikasi DANA ke nomor yang diberikan ALS. Hingga tanggal penjemputan tiba, pelaku tidak datang dan diketahui telah memblokir nomor WhatsApp korban.

 

"Ternyata dia menipu saya. Pekerjaan itu tidak ada. Dijanjikan tanggal 29 Oktober dijemput, ternyata tidak datang," ungkap SNP.

 

SNP berencana segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian setempat dengan melampirkan bukti transfer dan riwayat percakapan sebagai barang bukti.

 

Tinjauan Hukum Acara Pidana Terkait Saksi Korban

 

Dalam proses penegakan hukum perkara ini, terdapat beberapa poin krusial berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang perlu dipahami oleh masyarakat:

 

Kedudukan Saksi Korban: Keterangan saksi korban yang didukung bukti petunjuk elektronik merupakan modal awal yang sah bagi penyidik kepolisian untuk melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap pihak terlapor.

 

Biaya Saksi Ahli untuk Penyidikan: Jika ke depan penyidik menilai perlu menghadirkan saksi ahli, maka regulasi KUHAP Baru menegaskan biayanya ditanggung penuh oleh negara lewat anggaran kepolisian. Korban atau pelapor tidak boleh dipungut biaya apa pun.

 

Hak Perlindungan Saksi: Sebagai warga negara yang melaporkan dugaan tindak pidana, saksi korban berhak mendapatkan jaminan keamanan dan profesionalisme dari aparat penegak hukum selama proses penyelidikan berjalan.

 

Waspada Modus Penipuan Lowongan Kerja

 

Masyarakat diimbau mengenali ciri-ciri penipuan lowongan kerja:

 

- Meminta uang muka — perusahaan resmi tidak pernah memungut biaya administrasi atau akomodasi

​

- Proses terlalu cepat — langsung diterima tanpa tes atau wawancara resmi

​

- Hanya menggunakan kontak pribadi — komunikasi resmi perusahaan menggunakan email atau nomor telepon kantor

​

- Selalu verifikasi — cek alamat kantor dan nomor telepon perusahaan sebelum mempercayainya

 

Ruang Konfirmasi dan Hak Jawab

 

Redaksi telah berupaya menghubungi pihak berinisial ALS melalui telepon dan pesan WhatsApp, namun hingga saat ini belum ada respons. Ruang konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka seluas-luasnya bagi pihak terkait.

 

(Staf Redaksi Artha-News: Jay Kuncir)

Sempat Kabur Lewat Akses Belakang, Tahanan Polres Tasikmalaya Kota Berhasil Ditangkap Kembali

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Kasus pelarian tahanan dari Rumah Tahanan Polres Tasikmalaya Kota akhirnya menemui titik terang. Seorang tahanan berinisial A.G. berhasil diamankan kembali oleh petugas kepolisian pada Jumat, 30 Oktober 2026.

 

Tahanan tersebut sebelumnya melarikan diri melalui akses jalan belakang gedung Mapolres Tasikmalaya Kota pada Kamis, 29 Oktober 2026. Ia diduga memanfaatkan kelengahan petugas penjagaan saat insiden tersebut berlangsung.

 

Penangkapan kembali A.G. terekam dalam sebuah video berdurasi 16 detik yang diterima redaksi. Dalam rekaman tersebut, A.G. tampak duduk di lantai dengan kedua tangan terikat ke belakang serta wajah dalam kondisi kotor saat menjalani interogasi awal oleh petugas.

 

Pihak kepolisian secara resmi membenarkan peristiwa pelarian tersebut dan mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan kini telah diamankan kembali.

 

"Benar, tahanan yang kemarin kabur sudah berhasil kita amankan kembali. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar salah satu sumber di lingkungan kepolisian Tasikmalaya Kota pada Jumat (30/10/2026).

 

Guna mencegah terulangnya insiden serupa, pihak Polres Tasikmalaya Kota akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan pola penjagaan di lingkungan rutan. Langkah tersebut mencakup peningkatan frekuensi pengecekan rutin serta pengawasan yang lebih ketat di setiap akses keluar-masuk kawasan tahanan.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Tasikmalaya Kota belum merilis pernyataan resmi mengenai identitas lengkap tahanan, pasal jeratan pada penahanan awal, maupun kronologi rinci pelarian tersebut. Saat ini, tahanan telah dikembalikan ke dalam sel dengan penerapan tingkat pengamanan yang jauh lebih ketat.

 

Artha-News.com | Tasikmalaya

(Jay Kuncir Panjaitan — Staf Redaksi)

5 Bulan Kematian Waitres Pangururan, Warga Desak Transparansi Kasus Polres Samosir

SAMOSIR (30/10/2026) — Kasus kematian seorang perempuan berinisial DLPH, yang bekerja sebagai waitress di salah satu tempat hiburan malam di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pada 3 Juni 2026 lalu, kini kembali menjadi sorotan publik.

 

Setelah lima bulan berlalu sejak pemberitaan sebelumnya, masyarakat mempertanyakan sejauh mana perkembangan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Samosir guna memberikan kepastian hukum atas peristiwa tersebut.

 

Simpang Siur Informasi Penyebab Kematian

 

Di awal kejadian, sempat beredar informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan penyebab kematian korban. Namun, muncul pula keterangan dari pihak lain yang menyebutkan adanya riwayat penyakit tertentu. Simpang siur informasi inilah yang hingga kini dinilai warga perlu diluruskan oleh pihak berwenang melalui keterangan medis resmi.

 

Warga berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap penyebab pasti kematian korban secara profesional berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang sah, bukan berdasarkan asumsi yang berkembang.

 

Pada saat peristiwa terjadi, pihak kepolisian diketahui sempat memasang garis polisi di lokasi kejadian. Tindakan tersebut memunculkan harapan bahwa penanganan perkara berjalan intensif. Namun, seiring berjalannya waktu, penjelasan berkala mengenai hasil penanganan kasus ini dinilai masih sangat dinanti oleh publik.

 

Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik

 

Sejumlah warga menilai, penanganan perkara yang menyangkut nyawa seseorang memerlukan perhatian serius dan keterbukaan informasi. Transparansi dari Polres Samosir sangat dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terhindar dari spekulasi liar.

 

Upaya memberikan informasi secara terbuka dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga profesionalisme institusi kepolisian serta merawat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

 

Hingga berita lanjutan ini diterbitkan, tim redaksi telah berupaya melayangkan konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Samosir via pesan singkat guna memperbarui perkembangan penyelidikan kasus ini, namun pihak kepolisian belum memberikan jawaban resmi.

 

Di sisi lain, berdasarkan pantauan di lapangan, tempat hiburan malam yang menjadi lokasi kejadian diketahui telah kembali beroperasi. Kondisi tersebut kian mendorong masyarakat untuk mengharapkan adanya rilis resmi dari Polres Samosir agar penanganan perkara ini memiliki kepastian hukum yang jelas.

 

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini merupakan fungsi kontrol sosial demi kepentingan publik sekaligus laporan berkelanjutan dari media ini. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Media Artha-News.com membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab, koreksi, dan klarifikasi dari pihak Polres Samosir maupun pihak terkait lainnya.

 

Artha-News.com | Samosir

(NR. Sitohang)

 

 

Edukasi Hukum: Siapa yang Menanggung Biaya Saksi Ahli dalam Perkara Pidana?

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Memahami aturan hukum dalam proses penegakan keadilan adalah hak sekaligus bekal penting bagi setiap warga negara. Redaksi Artha-News memantau adanya sejumlah kasus dugaan tindak pidana di lapangan, di mana penyidik menilai diperlukannya kehadiran saksi ahli untuk membuat terang suatu perkara. Pertanyaan yang kerap muncul di masyarakat: siapa yang sebenarnya harus menanggung biaya kehadiran saksi ahli tersebut?

 

Berikut penjelasan lengkapnya berdasarkan aturan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

 

Dasar Hukum Biaya Saksi Ahli dalam Perkara Pidana

 

Aturan mengenai uang pengganti bagi saksi maupun ahli telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), yang telah menggantikan UU No. 8 Tahun 1981 dan berlaku penuh sejak 2 Januari 2026.

 

Prinsip dasarnya: Jika penyidik yang membutuhkan kehadiran saksi ahli untuk kepentingan penyidikan perkara pidana, maka biayanya ditanggung oleh negara melalui anggaran penyidikan kepolisian. Beban biaya ini sama sekali tidak boleh dibebankan kepada pelapor, korban, ataupun masyarakat.

 

Tiga Skenario Penanggung Biaya Saksi Ahli

 

Untuk memahami pembagian tanggung jawab finansial ini, terdapat tiga skenario yang umum terjadi dalam proses hukum:

 

1. Saksi Ahli yang Diminta Resmi oleh Penyidik — Dibiayai Negara

Apabila penyidik menilai kehadiran ahli mutlak diperlukan untuk mengungkap kebenaran materiil dalam perkara yang sedang ditangani, maka biaya tersebut menjadi tanggung jawab kepolisian melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polri. Hal ini berlaku baik untuk ahli internal kepolisian maupun ahli dari instansi pemerintah dan akademisi luar.

 

Penting: Korban maupun pelapor tidak boleh dipungut biaya apa pun untuk keperluan penyidikan resmi yang dilakukan oleh pihak berwenang.

 

2. Saksi Ahli atas Inisiatif Pelapor atau Korban — Ditanggung Pemohon

Jika penyidik sudah menilai bukti-bukti yang ada sudah cukup untuk melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya, namun pelapor atau korban atas kehendak sendiri tetap ingin menghadirkan saksi ahli tambahan guna memperkuat posisi hukumnya, maka biaya ahli tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak pelapor atau korban yang mengajukan.

 

3. Saksi Ahli dari Pihak Tersangka — Ditanggung Tersangka

Apabila saksi ahli diajukan oleh pihak tersangka untuk kepentingan pembelaan diri, maka biaya kehadiran ahli tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab tersangka atau penasihat hukumnya.

 

Kendala dan Realitas Anggaran Saksi Ahli di Lapangan

 

Dalam pelaksanaannya, masih sering ditemukan kesenjangan antara aturan normatif dengan realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan:

 

- Besaran tarif resmi uang pengganti ahli yang tertuang dalam anggaran negara sering kali berada jauh di bawah standar biaya aktual yang dibutuhkan oleh saksi ahli profesional.

- Di tingkat kesatuan kepolisian tertentu, ketersediaan alokasi anggaran khusus untuk keperluan saksi ahli belum tentu mencukupi atau tersedia setiap saat sepanjang tahun anggaran berjalan.

 

Langkah-Langkah Praktis Jika Diminta Biaya Saksi Ahli

 

Jika Anda tengah menghadapi situasi serupa di lapangan dalam suatu perkara pidana, langkah-langkah berikut dapat dijadikan pedoman:

 

1. Minta kejelasan status pengajuan ahli: Apakah saksi ahli diminta resmi oleh institusi untuk keperluan berkas penyidikan? Jika ya, biaya berasal dari anggaran negara.

2. Sampaikan dasar hukum secara sopan: Rujuk UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP bahwa biaya ahli untuk kepentingan negara adalah beban negara.

3. Pahami batas kesepakatan sukarela: Jika ada kendala anggaran dan Anda ingin tetap menghadirkan ahli, kontribusi finansial harus murni sukarela, bukan kewajiban.

4. Minta bukti tertulis: Apabila ada pengeluaran yang diminta dari Anda, mintalah rincian peruntukan dan tanda terima yang jelas.

 

Catatan Redaksi: Penjelasan di atas merupakan informasi edukasi umum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap perkara pidana memiliki situasi dan konteks yang berbeda. Jika Anda memerlukan pendampingan hukum spesifik, silakan berkonsultasi dengan advokat atau lembaga bantuan hukum terdekat.

 

(Redaksi Artha-News)

Sindikat Pencurian Kerbau di Samosir Digulung, Polisi Amankan Enam Pelaku Lintas Kabupaten

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Komitmen nyata dan konsistensi tinggi dalam menegakkan supremasi hukum di wilayah hukum Kabupaten Samosir kembali dibuktikan oleh jajaran kepolisian setempat. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Samosir bergerak taktis dan berhasil mengungkap lima dari total delapan laporan polisi terkait maraknya kasus pencurian ternak kerbau yang sempat meresahkan para peternak lokal belakangan ini. Dalam keberhasilan operasi penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan lima orang pria dewasa yang diduga kuat sebagai pelaku utama aksi pencurian, serta satu orang pria yang berperan aktif sebagai penadah barang curian lintas kabupaten.

Keberhasilan penanganan tindak pidana yang menjadi perhatian publik ini dipaparkan secara transparan dalam kegiatan konferensi pers resmi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir, AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H. Acara rilis pers tersebut digelar secara terbuka di Markas Komando (Mako) Polres Samosir pada hari Kamis (29/10/2026) mulai pukul 10.30 WIB.

Jalannya konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh Wakapolres Samosir Kompol Manumpak H. Sitorus, S.H., Kasat Reskrim IPTU Antonius Hutahaean, S.H., M.H., Kasi Propam IPDA Suhadyanto, S.H., serta Kanit Pidum IPDA Darmono Samosir, S.H. Selain dihadiri oleh para pejabat utama beserta personel Polres Samosir, kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh rekan-rekan insan pers dari berbagai media cetak, media online, jurnalis televisi, serta dihadiri langsung oleh para warga setempat yang menjadi korban dari aksi pencurian ternak tersebut.

Wujud Keterbukaan Informasi dan Transparansi Kepolisian

Dalam penjelasannya kepada awak media, Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan menegaskan bahwa pelaksanaan konferensi pers ini merupakan bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi penuh dari institusi Polri kepada publik. Hal ini dinilai sangat penting dilakukan agar masyarakat luas dapat mengetahui secara jelas hasil pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya di bidang penegakan hukum demi menjaga stabilitas keamanan wilayah.

"Press release yang kita laksanakan hari ini merupakan bentuk nyata dari keterbukaan dan transparansi Polri kepada seluruh lapisan masyarakat dalam menyampaikan hasil pelaksanaan tugas, khususnya dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polres Samosir," tegas Kapolres di hadapan media.

Menyikapi maraknya aksi kriminalitas yang menyasar hewan ternak milik warga, Kapolres Samosir juga mengeluarkan imbauan penting kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Samosir. Warga diminta untuk melipatgandakan kewaspadaan mereka saat menjaga dan memelihara ternak, mengingat sejumlah kasus kehilangan kerbau belakangan ini kerap terjadi di beberapa titik lokasi, terutama pada waktu malam hari hingga menjelang dini hari.

Rincian 5 Laporan Polisi Kasus Pencurian Kerbau yang Terungkap

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Samosir IPTU Antonius Hutahaean menjabarkan secara rinci mengenai aspek teknis pemaparan kasus tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa dari total delapan laporan polisi mengenai kehilangan ternak yang diterbitkan oleh pihak SPKT, lima kasus di antaranya kini telah berhasil diungkap dan diidentifikasi jaringannya oleh tim opsnal Sat Reskrim.

Berikut adalah rincian resmi lima laporan polisi yang berhasil diungkap:

LP/B-318/X/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tanggal 10 Oktober 2026 — Pencurian kerbau di Jalan Simpang Tolu, Kecamatan Palipi

LP/B-326/X/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tanggal 18 Oktober 2026 — Pencurian kerbau di Jalan Pardugul, Kecamatan Pangururan

LP/B-336/X/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tanggal 25 Oktober 2026 — Hilangnya kerbau di Jalan Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan

LP/B-338/X/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tanggal 25 Oktober 2026 — Pencurian kerbau di Kawasan Wisata Air Terjun Efrata, Desa Turpuk Sagala, Kecamatan Harian

LP/B-340/X/2026/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tanggal 25 Oktober 2026 — Pencurian kerbau di Jalan Sianjur Mula-Mula, Desa Siboro, Kecamatan Sianjur Mula-Mula

9 dari 15 Ekor Kerbau Berhasil Ditemukan

Dari delapan laporan polisi yang mencatat total 15 ekor kerbau hilang, sebanyak sembilan ekor telah berhasil ditemukan dan diamankan kembali oleh tim penyidik. Sebaran penemuan:

- 1 ekor — Kawasan Perbatasan Tele

- 1 ekor — Kecamatan Harian

- 1 ekor — Kecamatan Palipi

- 2 ekor — Kawasan Pardugul

- 2 ekor — Desa Siboro

- 2 ekor — Wilayah Parbaba

Enam Orang Diamankan, Termasuk Penadah Asal Dairi

Berdasarkan keterangan resmi dari Humas Polres Samosir, tim penyidik berhasil mengamankan lima pelaku utama warga asli Samosir: berinisial ITS dan OS (Pangururan), AGS (Palipi), MAB (Pangururan), serta HAL (Sianjur Mula-Mula). Satu orang lagi berinisial AB, warga Kabupaten Dairi, ditangkap karena diduga berperan sebagai penadah barang curian.

Pasal yang Dijerat:

- Pelaku pencurian: Pasal 477 ayat (1) huruf c subsider Pasal 476 juncto Pasal 20 KUHP

- Penadah: Pasal 477 ayat (1) huruf c subsider Pasal 476 juncto Pasal 591 KUHP

Modus operandi terungkap: pelaku memanfaatkan kelengahan warga dan beraksi pada malam hingga dini hari. Penyidikan terus berjalan untuk mendalami keterlibatan pihak lain.

Barang Bukti yang Disita:

- 1 unit mobil Mitsubishi L-300 berwarna hitam

- 2 ekor kerbau betina

- 2 utas tali pengikat kerbau

Polres Samosir: Tetap Waspada dan Laporkan Segera

Polres Samosir mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada malam hingga dini hari. Warga diminta segera melaporkan aktivitas mencurigakan ke kantor polisi terdekat atau menghubungi Bhabinkamtibmas setempat. Partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan dalam menjaga keamanan wilayah.

Keberhasilan pengungkapan lima kasus ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Samosir dalam menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

(NR. Sitohang — Artha-News)

  

Misteri Hilangnya Kerbau di Samosir Terungkap, Polisi Sita Mobil L300 dan Periksa 5 Pria di Parbaba

SAMOSIR, Artha-News.com — Sinergi antara masyarakat dan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Samosir berhasil mengungkap teka-teki hilangnya dua ekor kerbau yang sempat meresahkan peternak lokal. Hewan ternak milik seorang lansia bernama Jabukka Sitanggang (66) tersebut akhirnya berhasil ditemukan petugas di wilayah Parbaba, Kecamatan Pangururan.

 

Selain menemukan kembali aset milik warga Desa Panampangan tersebut, aparat penegak hukum juga mengamankan lima orang pria di tempat kejadian pada Minggu (25/10/2026). Kelimanya langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan keterlibatan mereka dalam peristiwa ini.

 

Kronologi Penelusuran Ternak yang Hilang

 

Aksi dugaan pencurian ini sebenarnya sudah berlangsung sejak Sabtu malam, 17 Oktober 2026. Korban yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor peternakan sempat terpukul akibat hilangnya dua ekor kerbau jantan miliknya dari kandang.

 

Selama delapan hari berturut-turut, warga bersama aparat kepolisian terus melakukan penyisiran ke berbagai titik di Kabupaten Samosir. Titik terang akhirnya didapatkan pada akhir pekan kemarin setelah ada informasi mengenai keberadaan ternak dengan ciri-ciri serupa di kawasan Parbaba.

 

Penyitaan Barang Bukti Armada Mitsubishi L300

 

Dalam operasi pengamanan di lokasi penemuan, personel Polres Samosir turut menyita satu unit kendaraan roda empat jenis mobil pikap Mitsubishi L300. Mobil pikap tersebut diduga kuat menjadi alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut kedua ekor kerbau menjauh dari lokasi asal.

 

Penyidik Satreskrim Polres Samosir kini tengah mendalami peran dari masing-masing individu yang berada di lokasi. Polisi masih mengumpulkan bukti tambahan guna memastikan sejauh mana keterlibatan lima orang tersebut beserta armada angkutan yang disita.

 

Komunitas Peternakan Tuntut Transparansi Hukum

 

Kasus ini menjadi sorotan tajam bagi masyarakat Samosir, khususnya mereka yang menggantungkan hidup pada hewan ternak. Warga mendesak kepolisian agar mengusut tuntas perkara ini hingga ke akarnya guna memberikan efek jera dan memulihkan rasa aman di lingkungan pedesaan.

 

Proses hukum yang berjalan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kepastian mengenai status hukum serta pasal yang akan disangkakan kepada kelima pria tersebut masih menunggu hasil gelar perkara resmi dan rilis pers dari pihak Polres Samosir.

 

(NR.Sitohang)

 

Anak 16 Tahun di Samosir Diancam Senapan Angin, Ibu Lapor Polisi

SAMOSIR, Artha-News.com — Dugaan tindak pidana pengancaman terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Samosir kembali memicu keprihatinan mendalam. Seorang ibu berinisial RS resmi melayangkan laporan ke Polres Samosir pada Selasa (27/10/2026). Langkah hukum ini diambil setelah anak kandungnya yang baru berusia 16 tahun diduga diancam dibunuh oleh sejumlah orang dewasa menggunakan senjata tajam dan senapan angin.

 

Peristiwa mencekam yang menimpa remaja di bawah umur ini terjadi di Desa Sijambur, Dusun III, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

 

Kronologi Dugaan Pengancaman di Desa Sijambur

 

Berdasarkan keterangan yang dihimpun oleh redaksi Artha-News.com, peristiwa tersebut bermula pada Senin malam (26/10/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu, korban sedang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah membeli minyak goreng dari kedai terdekat.

 

Di tengah jalan, sepeda motor yang dikendarai korban mendadak mogok. Korban kemudian berusaha memperbaiki kendaraannya sambil sesekali menggas mesin motor. Namun, situasi berubah menjadi menegangkan ketika tiga orang pria dewasa berinisial MS, HS, dan JS berjalan mendekati korban.

 

Ketiga terduga pelaku diduga membawa senjata tajam dan senapan angin. Muncul dugaan bahwa orang-orang tersebut berada di bawah pengaruh minuman keras tradisional (tuak). Karena merasa terancam dan ketakutan, korban langsung memacu sepeda motornya untuk menyelamatkan diri ke rumah.

 

Korban Trauma Akibat Ancaman Pembunuhan

 

Tidak berhenti di situ, intimidasi diduga berlanjut hingga ke sekitar area rumah korban. Ibu korban, RS, mengaku melihat langsung keberadaan para terduga pelaku yang masih memegang senjata tajam dan senapan angin tidak jauh dari halaman rumahnya.

 

RS juga mendengar langsung ucapan bernada ancaman pembunuhan yang dilontarkan dalam bahasa daerah.

 

"Ikkon hupamate doho," ujar RS menirukan ucapan pelaku, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti: "Kalian harus kubunuh."

 

Akibat insiden ini, kondisi psikologis korban yang masih tergolong anak di bawah umur mengalami trauma berat. Keluarga korban kini dicekam ketakutan hebat dan merasa tidak aman untuk keluar rumah.

 

"Kami sangat berharap Polres Samosir segera memproses kasus ini. Anak saya trauma dan merasa tidak nyaman melakukan aktivitas sehari-hari. Kami semua jadi takut keluar rumah," ungkap RS saat memberikan keterangan.

 

Keluarga Desak Polres Samosir Ambil Tindakan Tegas

 

Laporan resmi yang diajukan oleh keluarga korban kini menjadi perhatian publik, khususnya terkait perlindungan anak dan penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Samosir. Mengingat korban masih berusia 16 tahun, kasus dugaan pengancaman dengan senjata tajam ini tidak boleh dipandang sebelah mata.

 

Masyarakat dan pihak keluarga mendesak aparat penegak hukum Polres Samosir untuk segera:

 

- Melakukan penyelidikan menyeluruh berdasarkan laporan kepolisian yang ada

- Memeriksa keterangan saksi-saksi, pelapor, serta korban di bawah umur dengan pendampingan khusus

- Mendalami dugaan kepemilikan dan penggunaan senjata tajam serta senapan angin dalam insiden tersebut

- Memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada korban dan saksi agar terbebas dari intimidasi lanjutan

 

Hingga berita ini diturunkan, redaksi Artha-News.com masih terus berupaya mendapatkan konfirmasi dan pernyataan resmi dari pihak Polres Samosir serta pihak-pihak terlapor guna menyajikan pemberitaan yang berimbang dan objektif sesuai asas praduga tak bersalah.

 

(Artha-News.com / NR.Sitohang)

 

 

Gerebek Rumah di Pataruman, Polres Banjar Sita Ratusan Dus Miras Berkedok Gudang Sasa

BANJAR, Artha-News — Kolaborasi aparat kepolisian Polres Banjar bersama masyarakat berhasil membongkar dugaan tempat penyimpanan minuman keras (miras) skala besar di kawasan permukiman. Sedikitnya 200 dus miras dari berbagai merek berhasil disita dari sebuah rumah di Lingkungan Babakansari, Kelurahan Pataruman, Kota Banjar pada Jumat (16/10/2026) malam.

Operasi gabungan yang dimulai sejak pukul 20.00 WIB ini berawal dari kecurigaan warga sekitar terhadap aktivitas di rumah yang terletak tepat di samping Rumah Makan Padang Sari Cempaka tersebut.

Kronologi Penggerebekan Gudang Miras di Kota Banjar

Pemilik hunian, Hermanto, bersama Ketua RW 09, Taufik, mengaku terkejut dengan hasil razia tersebut. Pasalnya, pihak penyewa sebelumnya mengklaim bahwa bangunan tersebut hanya akan dijadikan sebagai gudang penyimpanan produk bumbu dapur Sasa. Selama ini, penyewa juga diketahui belum menyerahkan dokumen identitas resmi kepada pengurus lingkungan setempat.

Saat pintu dibuka oleh petugas bersama warga, dugaan gudang logistik makanan tersebut ternyata menyimpan ratusan kotak karton berisi botol minuman beralkohol siap edar.

Barang Bukti dan Identitas yang Diamankan Polisi

Selain mengangkut ratusan dus miras ke Mapolres Banjar untuk pemeriksaan intensif, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dokumen dan elektronik lainnya di lokasi kejadian, di antaranya:

- Dua unit telepon genggam (merek iPhone dan Redmi)

- Dua buah tas ransel hitam merek Eiger

- Dua dompet serta dua kunci kendaraan roda empat

- Dua buah kartu identitas atas nama Agung Gumilar dan Ekel Daniro Barus

Polres Banjar Lakukan Pendalaman Kasus

Mewakili Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., Kasat Res Narkoba AKP Agung Rahmatulloh, S.H., CPHR., menegaskan bahwa kepolisian sedang bergerak cepat melakukan investigasi mendalam.

"Temuan ini akan kami telusuri lebih lanjut untuk memastikan siapa aktor utama di balik kepemilikan barang ini, dari mana asal pasokannya, serta jaringan peredarannya. Langkah hukum ke depan akan didasarkan sepenuhnya pada fakta-fakta yang kami temukan saat pemeriksaan," ujar AKP Agung Rahmatulloh.

Hingga berita ini diturunkan, polisi belum menetapkan status hukum terhadap nama yang tertera di KTP yang tertinggal di lokasi. Seluruh barang bukti kini telah disegel di markas komando untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

 
𝘼𝙧𝙩𝙝𝙖-𝙉𝙚𝙬𝙨 𝙆𝙖𝙗𝙞𝙧𝙤 𝘽𝙖𝙣𝙟𝙖𝙧 𝙍𝙚𝙣𝙖 𝙮𝙪𝙨𝙣𝙞𝙩𝙖

9 Hari Dumas Mengendap, Hatoguan Sitanggang Pertanyakan Keseriusan Polres Samosir

PANGURURAN — Artha-News.com | Jumat, 16 Oktober 2026

 

Sudah sembilan hari berlalu sejak surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) resmi diterima oleh pihak Polres Samosir. Namun hingga saat ini, pelapor Hatoguan Sitanggang mengaku belum memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan pengaduannya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang sejauh mana keseriusan dan tindak lanjut yang telah dilakukan pihak kepolisian terhadap laporan warga.

 

Hatoguan Sitanggang menyampaikan hal ini kepada awak media Artha-News.com pada Jumat (16/10/2026) di Pangururan, tepat setelah dirinya keluar dari ruang Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Samosir. Pengaduan yang diajukan berkaitan dengan dugaan penyerobotan tanah yang diklaim sebagai tanah warisan almarhum ayahnya, Gerhat Sitanggang. Ia berharap Polres Samosir tidak membiarkan dirinya terus menunggu tanpa memperoleh kejelasan informasi mengenai proses yang sedang berjalan.

 

“Saya berharap pihak Polres Samosir dapat bersikap kooperatif terkait pengaduan yang telah saya sampaikan. Masyarakat yang datang mengadu berhak mengetahui bagaimana perkembangan dan tindak lanjut Dumas tersebut,” ungkap Hatoguan.

 

Persoalan ini bukan sekadar soal berapa hari yang berlalu, melainkan menyangkut pentingnya komunikasi dan transparansi dalam pelayanan penegak hukum. Kejelasan informasi merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat berharap setiap aduan ditelaah secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum, tanpa mengabaikan hak-hak pelapor.

 

Hatoguan berharap persoalan dugaan penyerobotan tanah tersebut mendapat perhatian serius agar status hukum atas tanah warisan keluarganya dapat terjawab melalui jalur hukum yang sah. Beberapa pertanyaan mendasar pun masih menunggu jawaban: Apakah pengaduan tersebut sudah ditelaah? Apakah sedang dalam proses penyelidikan? Atau masih memerlukan kelengkapan dokumen pendukung?

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Samosir mengenai perkembangan Dumas yang diajukan Hatoguan Sitanggang. Media Artha-News.com tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan maupun klarifikasi terkait tahapan penanganan perkara ini.

 

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan tempat untuk melapor, tetapi juga mengharapkan pelayanan yang jelas, profesional, dan akuntabel. Sebab, kepercayaan terhadap institusi kepolisian dibangun dari bagaimana mereka menyikapi dan menuntaskan setiap pengaduan yang masuk dari masyarakat.

 

(NR Sitohang)

 

 

 

Terancam Penjara Seumur Hidup! Dua Pembudidaya 7 Pot Ganja di Rajapolah Tak Berkutik Ditangkap Polisi

TASIKMALAYA, 8 Oktober 2026 — Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tasikmalaya Kota berhasil membongkar praktik terlarang budidaya narkotika golongan I jenis ganja. Dalam operasi senyap di kawasan Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, jajaran kepolisian berhasil menyita 7 pot tanaman ganja sekaligus menetapkan 2 orang sebagai tersangka.

Keberhasilan operasi pemberantasan narkoba ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Tasikmalaya Kota melalui Kasat Narkoba, AKP Yayu Wahyudi.

"Kami mengonfirmasi telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka beserta barang bukti berupa 7 pot pohon ganja. Tanaman terlarang tersebut rata-rata sudah tumbuh dengan ketinggian berkisar antara 15 hingga 20 sentimeter di wilayah Kecamatan Rajapolah," ujar AKP Yayu Wahyudi dalam keterangannya pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Merespons Laporan Warga dan Modus Kamuflase Kebun Cabai

AKP Yayu Wahyudi menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Polisi kemudian melakukan penyelidikan mendalam sebelum menindaklanjuti dengan penangkapan.

Kedua pelaku ternyata menggunakan modus yang cukup licik untuk menutupi aktivitas ilegal mereka. Mereka menanam ganja di sela-sela tanaman cabai yang tumbuh rimbun, sehingga tanaman ganja tersebut menyatu dan sulit terlihat dari luar.

"Tersangka sengaja meletakkan dan menanam pot-pot ganja tersebut di sela-sela rimbunnya perkebunan cabai. Tujuannya adalah untuk menyamarkan bentuknya agar membaur dan tidak mudah terdeteksi oleh orang lain," jelas Kasat Narkoba.

Identitas kedua tersangka diketahui berinisial NM, 28 tahun, dan RA, 26 tahun, keduanya warga asli Kecamatan Rajapolah. Modus menyembunyikan tanaman ganja di antara tanaman cabai ini dirancang agar tidak memicu kecurigaan tetangga maupun siapa pun yang melintas.

Ancaman Hukuman Berlapis: Penjara Seumur Hidup Menanti

Karena terbukti menanam, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya sangat berat.

"Lantaran terbukti melakukan tindakan menyimpan, memiliki, menguasai, serta mengedarkan narkotika jenis ganja, kami menerapkan dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Kami juga melapisinya dengan Pasal 609 ayat (2) huruf (a) UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Konsekuensi hukumannya tidak main-main, yakni ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, kurungan maksimal 20 tahun, atau paling ringan 5 tahun penjara," tegas AKP Yayu Wahyudi.

Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Tasikmalaya Kota untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

(Humas)

Polres Banjar Tangkap Maling Mobil Brio dalam 4 Jam

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Selasa, 6 Oktober 2026

 

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Banjar bergerak cepat mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukumnya. Hanya dalam waktu empat jam setelah menerima laporan resmi, polisi berhasil menangkap seorang pria berinisial NJ (35) yang membawa kabur satu unit Honda Brio Satya warna putih milik warga.

 

Kasus pencurian ini menimpa korban bernama Rian Saeptiana. Peristiwa pembobolan kendaraan tersebut terjadi di kawasan Jalan Sukarame, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar pada Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 17.15 WIB.

 

Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro membenarkan penangkapan kilat tersebut. Kecepatan respon personel di lapangan menjadi kunci utama dalam menyelamatkan aset berharga milik masyarakat dari tangan pelaku kejahatan.

 

"Begitu laporan resmi kami terima pada Senin (5/10/2026), tim penyidik langsung bergerak melakukan penelusuran di lapangan. Kami berkomitmen menangani setiap laporan masyarakat secara cepat dan profesional," tegas AKBP Didi Dewantoro kepada media.

 

Kronologi: Ambil Kunci di Area Kolam Renang

 

Aksi kejahatan bermula saat pelaku berada di area Kolam Renang Rafasya. Memanfaatkan kelengahan korban, NJ mengambil kunci kontak beserta remot kendaraan Honda Brio bernomor polisi D-1584-SAY yang tergeletak di kursi pengunjung.

 

Setelah menguasai kunci, pelaku langsung membawa kabur mobil putih tersebut. Untuk menghilangkan jejak, kendaraan itu diparkir dan ditinggalkan dalam kondisi terkunci di kawasan Perumahan Delisa Citra, Lingkungan Sukarame. Namun, pelaku tetap mengantongi dompet korban yang berisi KTP, SIM, STNK, serta kunci kendaraan lainnya.

 

Siasat Licik Pelaku Kelabui Korban

 

Tak berhenti di situ, NJ melancarkan taktik untuk mengelabui pemilik mobil. Ia menghubungi korban dan berpura-pura menjadi warga yang menemukan dompet tersebut di jalan. Pelaku kemudian meminta korban mengambil barangnya melalui perantara orang lain, agar tidak menimbulkan kecurigaan sementara ia masih memegang kendali atas kunci dan remot mobil.

 

Ditangkap Kurang dari 4 Jam

 

Pelarian berakhir setelah korban melapor resmi ke Polres Banjar pada Senin, 5 Oktober 2026. Kurang dari empat jam kemudian, tepatnya pukul 15.00 WIB, tim Buser berhasil melacak dan menangkap NJ di Lingkungan Sukarame.

 

Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti berupa kunci kontak dan remot asli milik korban. Unit Honda Brio beserta dokumennya juga diamankan kembali sebagai barang bukti penyidikan.

 

Tersangka NJ kini mendekam di sel tahanan dan dijerat Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia terancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal kategori V setara Rp500 juta.

 

Polres Banjar mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak meletakkan barang berharga serta kunci kendaraan di tempat yang mudah dijangkau orang lain saat berada di tempat umum.

 

 

 

(Rena Yusnita - Kabiro Banjar)

Dugaan Penipuan & Penggelapan Rp166 Juta, RR Laporkan S ke Polres Majalengka

MAJALENGKA, ARTHA-NEWS.COM — Seorang warga berinisial RR resmi melaporkan seorang perempuan berinisial S ke Polres Majalengka atas dugaan tindak pidana perbuatan curang dan penggelapan yang merugikannya ratusan juta rupiah.

 

Saat dihubungi redaksi Artha-News pada Sabtu, 3 Oktober 2026 melalui sambungan WhatsApp, RR membenarkan telah menempuh jalur hukum dan melaporkan S ke pihak berwajib. Laporan resmi diterima pada Jumat, 11 September 2026 pukul 13.30 WIB dengan nomor STPL/223/IX/2026/Sat.Reskrim.

 

Identitas Pelapor

 

- Inisial: RR

​

- Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga

​

- Alamat: Desa Cisetu, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka

 

Kronologi Kejadian

 

Peristiwa bermula pada Sabtu, 6 April 2024 pukul 09.00 WIB di Desa Pajak, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Terlapor S mendatangi RR untuk meminjam uang sebesar Rp100.000.000 dengan jaminan satu sertifikat hak milik atas tanah di Desa Muara, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, berjanji dikembalikan dalam satu minggu.

 

Pada 18 April 2024, RR mentransfer dana tersebut ke rekening BRI atas nama suami terlapor. Belum lunas, S meminta kembali sertifikat dengan alasan akan dijaminkan ke bank, lalu meminjam lagi Rp21.876.000 sebagai biaya operasional pengurusan pinjaman bank.

 

S kemudian meminta tambahan Rp26.000.000. Karena kehabisan dana, RR sempat menolak, namun didesak hingga akhirnya meminjam dari kerabat dengan kesepakatan bunga. Uang diserahkan melalui BRILINK ke rekening yang sama.

 

Janji yang Tak Ditepati

 

Hingga kini, seluruh utang tidak pernah dikembalikan. S selalu beralasan dan meminta penundaan. RR terpaksa melunasi pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp45.400.000 beserta denda.

 

Kerugian & Dasar Hukum yang Dijadikan Sandaran

 

Total kerugian yang dialami RR mencapai Rp166.400.000 (seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

 

Berikut adalah bunyi dan isi teks dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang dicantumkan dalam laporan kepolisian:

 

1. Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 — Penipuan

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori V (maksimal Rp500.000.000). Unsur pasal ini mencakup tindakan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi utang melalui tipu muslihat atau rangkaian kata bohong.

 

2. Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023 — Penggelapan

Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana penggelapan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori IV (maksimal Rp200.000.000). Unsur penggelapan terpenuhi apabila seseorang secara melawan hukum menguasai barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana.

 

Kasus kini dalam tahap penyelidikan Satreskrim Polres Majalengka.

 

(Redaksi masih berupaya mengonfirmasi ke pihak terlapor maupun kepolisian demi keseimbangan informasi).

 

(Artha-News)

Alur & Jangka Waktu Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat (Lapdu) di Kejaksaan RI

Proses penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat (Lapdu) di Kejaksaan umumnya diselesaikan dalam waktu maksimal 60 hari sejak laporan diterima secara lengkap. Namun, durasi ini bisa bervariasi tergantung pada tahapan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pihak internal Kejaksaan.

 

Berikut adalah rincian jangka waktu proses penanganan Lapdu berdasarkan tahapan internal Kejaksaan:

 

Tahap Distribusi & Nota Dinas (Awal)

Setelah Anda mengirimkan laporan ke Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH & PPM), laporan tersebut akan dipilah:

 

- Maksimal 4 hari kerja: Koordinator PPH/PPM wajib meneruskan informasi atau dokumen Lapdu melalui Nota Dinas kepada penanggung jawab bidang terkait.

- Maksimal 7 hari kerja: Tindak lanjut awal disposisi atau distribusi Lapdu harus diselesaikan sejak Nota Dinas diterbitkan.

 

Tahap Verifikasi dan Penanganan Utama

Lamanya proses setelah laporan didistribusikan sangat bergantung pada kategori substansi masalah yang dilaporkan:

 

- Lapdu Kategori Informasi / Ringan: Biasanya membutuhkan waktu sekitar 5 hari kerja.

- Lapdu Tanpa Verifikasi Mendalam: Selesai dalam waktu 14 hari kerja.

- Lapdu Kasus Berat (Butuh Verifikasi & Telaah Lapangan): Membutuhkan waktu hingga 60 hari.

 

Faktor yang Memengaruhi Durasi Lapdu

Jika dalam waktu 60 hari laporan Anda belum membuahkan hasil konkrit (seperti naik ke tahap penyelidikan tindak pidana korupsi atau penjatuhan sanksi etik pegawai Kejaksaan), hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh kompleksitas kasus dan kelengkapan bukti pendukung. Berdasarkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kejaksaan RI, instansi wajib memberikan informasi berkala mengenai tindak lanjut laporan.

 

Saat menyerahkan laporan, pastikan Anda melalui prosedur resmi penerimaan agar mendapatkan bukti valid, yang meliputi:

 

- Pelapor mengisi buku tamu dan menyerahkan identitas diri (KTP).

- Menyampaikan permasalahan dan menyerahkan berkas/dokumen pendukung laporan.

- Mendapatkan tanda terima resmi berupa Formulir Tanda Penerimaan Permasalahan Hukum yang dibubuhi tanda tangan petugas penerima laporan serta pelapor.

 

Alur Distribusi Internal

Setelah laporan dicatat di pos PPH & PPM, laporan tersebut langsung disalurkan secara berjenjang ke bidang operasional terkait (seperti bidang Intelijen, Tindak Pidana Khusus, atau Pengawasan) guna dilakukan telaah lebih lanjut untuk menentukan apakah laporan tersebut layak dinaikkan ke tahap penyelidikan atau klarifikasi internal.

 

(Catatan Tambahan: Meski SE-006/A/J.A/05/2010 merupakan tonggak awal sistem pelayanan satu pintu untuk aduan, dalam implementasi terbaru di lapangan, alur penerimaan dan durasi Lapdu diperkuat dan disinkronkan dengan Pedoman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kejaksaan RI agar pelapor memperoleh kepastian hukum yang lebih cepat).

 

 

 

(Redaksi)