Tampilkan postingan dengan label Samosir. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Samosir. Tampilkan semua postingan

Rabu, November 18, 2026

Ukir Prestasi Nasional, Kabupaten Samosir Raih Penghargaan SBS dari Kemenkes RI


SAMOSIR, Artha‑News.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mewujudkan masyarakat sehat melalui peningkatan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Samosir berhasil meraih penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM Award) kategori Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
 
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, ST, saat rangkaian kegiatan Forum Nasional City Sanitation Summit (CSS) XXIV Tahun 2026 yang diselenggarakan Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), bertempat di Gedung Balai Meuseuraya, Banda Aceh, Selasa (17/11/2026).
 
Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat atas keseriusan dan keberhasilan Kabupaten Samosir dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup bersih dan sehat, khususnya mewujudkan lingkungan yang terbebas dari praktik buang air besar sembarangan.
 
Pesan Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI
 
Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Dr. dr. Then Suyanti, MM, dalam sambutannya menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan kepada daerah bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.
 
Menurutnya, daerah penerima penghargaan diharapkan mampu mempertahankan capaian, terus berinovasi, serta menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Upaya peningkatan sanitasi juga menjadi bagian penting dalam membangun generasi emas Indonesia yang sehat dan bebas stunting.
 
Sementara itu, bagi daerah yang masih berproses, Kementerian Kesehatan bersama AKKOPSI menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan guna mempercepat pencapaian target sanitasi dan akses air minum aman secara merata hingga ke seluruh pelosok Nusantara.
 
Apresiasi dan Harapan Bupati Samosir
 
Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST, didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Dina Hutapea dan Kabid Yanmas dr. Buha Purba, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan RI atas penghargaan yang telah diberikan. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh jajaran Pemkab Samosir, serta partisipasi aktif masyarakat.
 
"Penghargaan ini bukan sekadar sebuah prestasi, tetapi merupakan bukti kerja bersama sekaligus motivasi dan tanggung jawab bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan RI, seluruh tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan mendukung terwujudnya sanitasi yang layak di Kabupaten Samosir," ungkap Vandiko.
 
Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh masyarakat agar tidak berhenti pada capaian yang telah diraih, tetapi terus menjadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai budaya dalam kehidupan sehari‑hari. Masyarakat juga diharapkan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan fasilitas sanitasi yang tersedia.
 
"Kami berharap capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pembangunan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan, kepedulian, dan kesadaran seluruh masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan Samosir yang semakin sehat, bersih, dan berkualitas," tutup Vandiko.

(NR.Sitohang)

MBG Siogung‑ogung Jadi Sorotan, UMKM Lokal Samosir Diduga Tersisih


SAMOSIR, Artha‑News.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Siogung‑ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, menuai sorotan dari masyarakat pada 18 November 2026. Warga menduga pengadaan bahan pangan untuk dapur MBG tidak melibatkan pelaku UMKM lokal Samosir.
 
Sorotan Warga Terkait Pengadaan Bahan Pangan MBG Siogung‑ogung
 
Warga menduga kebutuhan bahan dapur MBG justru dikirim dari Kabupaten Humbang Hasundutan, sementara yayasan pengelola dapur juga berasal dari luar wilayah Samosir. Masyarakat mulai mempertanyakan mekanisme pengadaan yang berjalan di lapangan.
 
Kekhawatiran UMKM Lokal Samosir Terabaikan
 
Warga menegaskan program MBG tidak hanya bertujuan memberikan makanan bergizi kepada penerima manfaat, tetapi juga seharusnya dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat. Apabila seluruh bahan pangan didatangkan dari luar daerah, pelaku UMKM Samosir dikhawatirkan hanya menjadi penonton di wilayah sendiri.
 
Masyarakat Minta Pemerintah Samosir Lakukan Pengecekan & Transparansi
 
Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Samosir beserta dinas terkait turun langsung memeriksa mekanisme pengadaan, asal pemasok, serta keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok MBG. Publik juga berhak mengetahui nama pemasok dan seluruh proses pengadaan secara transparan.
 
Harapan agar MBG Benar‑Benar Menghidupkan Ekonomi Lokal
 
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan terkait pengadaan bahan pangan MBG Siogung‑ogung belum mendapatkan klarifikasi dari yayasan pengelola maupun instansi terkait. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan terbuka, agar program negara ini benar‑benar bermanfaat bagi penerima sekaligus menghidupkan ekonomi lokal Samosir.
 
Redaksi Artha‑News.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak‑pihak terkait sesuai Kode Etik Jurnalistik.
 
(NR.Sitohanang)

Selasa, November 17, 2026

Jawab Kebutuhan Petani, Bupati Samosir Hadirkan 500 Ribu Bibit Kakao Untuk 164 Kelompok Tani

Artha-News com I Samosir, (16/11/2025) - Pemerintah Kabupaten Samosir kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Setelah sebelumnya menyalurkan jutaan bibit kopi, kali ini Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk menyerahkan bantuan sebanyak 500.000 batang bibit kakao kepada 164 kelompok tani yang tersebar di sembilan kecamatan se-Kabupaten Samosir di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir, Senin (16/11/2026). 

Turut hadir Kadis Ketapang, Pertanian dan Perikanan Tumiur Gultom, Camat se-Kabupaten Samosir, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, Koordinator dan Penyuluh pertanian se-Kabupaten Samosir. 

Bantuan bibit kakao tersebut merupakan hasil sinergi Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sebagai upaya dan komitmen Pemkab. Samosir  memenuhi kebutuhan petani sesuai usulan yang disampaikan. Sebanyak 500.000 batang bibit diperuntukkan bagi pengembangan dan peremajaan tanaman kakao pada lahan seluas 500 hektare.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan, penyerahan bantuan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya petani yang telah lama mengharapkan dukungan pengembangan tanaman kakao. Menurutnya, bantuan ini menjadi momentum penting bagi petani Samosir karena setelah kurang lebih 25 tahun membudidayakan kakao, baru tahun ini petani kembali memperoleh bantuan bibit dalam jumlah besar.
"Ini adalah bentuk komitmen kami untuk hadir membantu masyarakat. Bantuan ini sudah lama dinantikan, kami upayakan melalui sinergitas dengan Kementerian Pertanian, maka harus dimanfaatkan sebaik mungkin, benar-benar ditanam dan jangan dijual. Ada juga bantuan biaya pembuatan lubang tanam dan pupuk yang diberikan pemerintah, semuanya lengkap," Ungkap Vandiko.

Bupati juga mengingatkan kelompok tani agar menjaga dan memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya. Ia meminta agar pengawasan dilakukan secara maksimal sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan produktivitas pertanian dan perekonomian petani. "Kalau ada yang menjual, silakan di-blacklist. Harus kita ingat, untuk mendapatkan bantuan ini harus bersaing dengan kelompok tani se-Indonesia. Karena itu, saya minta bantuan ini benar-benar dimanfaatkan," tegas Vandiko

Selain bibit, petani juga dibantu dengan biaya pembuatan lubang tanam sebesar Rp585 juta atau Rp. 1.170.000 per hektar. Pemkab. Samosir mendukung penuh keberhasilan pengembangan kakao dengan mengalokasikan dukungan melalui APBD berupa pupuk organik cair (POC) dan pupuk granul.

Vandiko menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bibit, tetapi juga melalui pendampingan dan pembinaan kepada petani. Untuk itu, ia meminta penyuluh pertanian agar aktif memberikan pelatihan serta pendampingan kepada kelompok tani.
"Kapan pun diperlukan, kami siap. Silakan panggil tenaga penyuluh agar hasilnya benar-benar dapat menambah nilai ekonomi dan produktivitas kakao di Samosir," katanya.

Lebih lanjut, Bupati juga mendorong pelaku UMKM untuk mengambil bagian dalam pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan nilai tambah hasil produksi kakao. Pemkab Samosir menyediakan program bantuan permodalan UMKM dengan bunga nol persen yang ditanggung pemerintah, dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta.
"Plafon pinjaman bagi UMKM sudah kami naikkan dari Rp15 juta menjadi Rp100 juta. Silakan dimanfaatkan. Ini salah satu cara untuk mengatasi harga yang stagnan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir, Tumiur Gultom, menjelaskan bahwa bantuan tersebut terdiri atas kegiatan perluasan tanaman kakao seluas 300 hektare dan peremajaan tanaman kakao seluas 200 hektare. Setiap hektare memperoleh 1.000 batang bibit kakao. 

Tumiur menyampaikan bahwa program bantuan kakao direncanakan kembali berlanjut pada tahun mendatang. Oleh karena itu, kelompok tani diminta segera mempersiapkan dan menyampaikan usulan agar dapat diakomodasi dalam program berikutnya.
"Sudah 25 tahun petani membudidayakan kakao dan baru tahun ini memperoleh bantuan. Saat ini kakao cocok dikembangkan di dataran tinggi. Tahun depan masih ada bantuan, sehingga kami minta kelompok tani segera mengusulkan kebutuhan," ungkap Tumiur.

Adapun 164 kelompok tani penerima bantuan tersebar di sembilan kecamatan, yakni Kecamatan Ronggurnihuta sebanyak 28 kelompok, Simanindo 22 kelompok, Pangururan 11 kelompok, Sianjur Mula-mula 18 kelompok, Harian lima kelompok, Nainggolan 16 kelompok, Onan Runggu 38 kelompok, Palipi 18 kelompok, dan Sitio-tio delapan kelompok.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Kelompok Tani Suka Maju, Esman Simbolon, mengaku terharu dengan banyaknya bantuan yang diluncurkan Pemkab. Samosir. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Samosir atas perhatian yang diberikan kepada petani. Esman menyebut bantuan 500.000 batang bibit kakao tersebut merupakan dukungan yang sangat berarti bagi masyarakat.  "Bapak Bupati sangat peduli dengan pertanian. Di usia yang masih muda sudah mampu memikirkan keadaan petani. Bapak bupati sudah menyambung firman Tuhan dengan wujud bantuan yang diberikan. Bantuan 500 ribu batang ini bukan angka yang kecil. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kami berharap ke depan perhatian kepada petani semakin besar," ungkap Esman

Melalui penyaluran bantuan ini, Pemerintah Kabupaten Samosir berharap pengembangan kakao dapat berjalan optimal, meningkatkan produktivitas perkebunan, membuka peluang peningkatan nilai tambah hasil pertanian, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Samosir.

(NR Sitohang)

Senin, November 16, 2026

Kajari Samosir Tegaskan Kasus Siapilis dan Hutaginjang Jadi Atensi, Akwan: Akan Kami Tuntaskan!

SAMOSIR (16/11-2026) -Masyarakat Kabupaten Samosir menaruh harapan besar terhadap komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir dalam menuntaskan sejumlah perkara yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Dua di antaranya adalah kasus Siapilis dan Hutaginjang yang ditegaskan menjadi atensi dan akan terus didalami oleh pihak kejaksaan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samosir, Akwan Annas, menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan mengabaikan berbagai perkara yang sedang dalam proses penanganan, termasuk kasus-kasus yang merupakan peninggalan pejabat sebelumnya.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan sejumlah perkara di wilayah Kabupaten Samosir.

Akwan mengakui, dirinya baru sekitar tiga bulan menjalankan tugas sebagai Kajari Samosir. Karena itu, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah perkara yang telah berjalan sebelum dirinya menjabat.

"Saya masih tiga bulan bertugas di daerah ini, sehingga masih memperdalam kasus-kasus yang ditinggalkan pejabat terdahulu," jelas Akwan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses pendalaman tersebut bukan berarti perkara-perkara itu dibiarkan tanpa kepastian. Bahkan, menurutnya, pihak Kejari Samosir telah memperoleh dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Kami juga sudah mendapatkan dukungan dari KPK dan Mahkamah Agung. Kasus-kasus ini sudah menjadi atensi dan pasti akan dituntaskan," tegasnya.

Pernyataan Kajari tersebut menjadi sinyal bahwa sejumlah perkara yang selama ini dinantikan perkembangannya oleh masyarakat masih menjadi perhatian institusi kejaksaan.

Kini, publik tentu menunggu pembuktian dari pernyataan tersebut. Sebab, komitmen untuk menuntaskan perkara harus diwujudkan melalui langkah hukum yang nyata, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan Sampai Berakhir Menjadi Janji

Kasus Siapilis dan Hutaginjang menjadi dua perkara yang kini dinantikan kejelasan penanganannya. Masyarakat berharap Kejari Samosir mampu memberikan kepastian mengenai tahapan penanganan, perkembangan penyelidikan maupun penyidikan sesuai status hukum masing-masing perkara.

Publik tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa suatu perkara menjadi atensi, tetapi juga mengharapkan adanya perkembangan yang jelas dan terukur.

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak dibangun melalui janji semata, melainkan melalui keberanian, konsistensi, dan keseriusan aparat dalam menuntaskan setiap perkara tanpa pandang bulu.

Kini, komitmen Kajari Samosir tersebut menjadi tantangan sekaligus harapan: apakah kasus Siapilis dan Hutaginjang benar-benar akan memperoleh kepastian hukum sebagaimana ditegaskan Kajari? Masyarakat menunggu jawabannya melalui tindakan nyata.

(NR.Sitohang)

Jumat, November 13, 2026

“Hadiri Forum Ekonomi Sumatera 2026, Wabup Samosir Perkuat Sinergi Daerah”

SAMOSIR, Artha‑News.com – 13 November 2026 – Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menghadiri Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah kabupaten di wilayah Sumatera untuk menyelaraskan langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
 
Forum yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ini dibuka dengan pidato kunci Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Hadir pula Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta sejumlah kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah dari berbagai kabupaten dan kota se‑wilayah Sumatera.
 
Dalam pidatonya, Bima Arya meminta pemerintah daerah di Sumatera memperkuat ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi daerah harus selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, dan pertumbuhan harus merata hingga dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat paling bawah. Ia menekankan bahwa angka pertumbuhan tidak boleh hanya terlihat di data statistik semata, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
 
Lima Arah Strategis Akselerasi Ekonomi Daerah
 
Bima Arya menyampaikan lima poin arahan strategis bagi pemerintah daerah. Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu bergerak selaras, dan setiap daerah harus memiliki visi pembangunan jangka panjang, bukan hanya berfokus pada capaian jangka pendek.
 
Kedua, daerah harus memanfaatkan bonus demografi dengan menyiapkan generasi Z dan milenial sebagai penggerak ekonomi, antara lain melalui pengembangan lapangan kerja ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah, persampahan, dan transportasi hijau.
 
Ketiga, belanja pemerintah bukan satu‑satunya penopang ekonomi. Daerah perlu membangun ekosistem yang melibatkan sektor pariwisata, industri kreatif, serta penguatan rantai produksi dan distribusi produk lokal.
 
Keempat, keberhasilan kegiatan pariwisata sebaiknya diukur dari dampak terhadap hunian hotel, keterlibatan pelaku usaha lokal, dan penggunaan produk daerah, bukan hanya dari jumlah pengunjung yang datang.
 
Kelima, kepala daerah diminta menjadikan data sebagai dasar utama penyusunan kebijakan ekonomi, agar program yang dijalankan benar‑benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing‑masing daerah.
 
Sementara itu, Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil agregasi dari capaian seluruh daerah. Artinya, kinerja pertumbuhan di tingkat kabupaten dan kota sangat menentukan hasil pertumbuhan ekonomi nasional.
 
Komitmen Samosir Dorong Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
 
Usai mengikuti rangkaian forum, Wakil Bupati Samosir menyatakan Pemerintah Kabupaten Samosir tetap berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan kinerja, inovasi, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain di Sumatera dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
 
Turut hadir mendampingi dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang.
 
(NR. Sitohang)

Kamis, November 12, 2026

NIB Bukan Bukti SHM, BPN Samosir Belum Pastikan Status Tanah Warga

SAMOSIR, Artha‑News.com – 12 November 2026 – Polemik kepemilikan dua bidang tanah di kawasan Huta Hariara Sigurdung, Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, semakin menimbulkan sorotan dan kebingungan di kalangan masyarakat setempat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samosir menegaskan bahwa Nomor Identifikasi Bidang (NIB) bukanlah bukti Sertifikat Hak Milik (SHM), dan pihaknya hingga saat ini belum dapat memastikan status kepemilikan lahan yang diklaim atas nama Maringan Sitanggang tersebut.
 
Persoalan ini mencuat setelah adanya permohonan pemeriksaan, klarifikasi, serta permintaan salinan dokumen dasar penerbitan SHM atas kedua bidang tanah yang diajukan pada 28 Oktober 2026 lalu. Permintaan itu disampaikan untuk mengetahui dasar hukum kepemilikan lahan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakjelasan dokumen pertanahan.
 
Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026), Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Samosir, Harianja, menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan kepastian menyeluruh terkait status administrasi maupun penerbitan sertifikat pada dua objek tanah yang sedang menjadi polemik tersebut.
 
Menurut Harianja, pihak yang mengaku memiliki nomor NIB tersebut juga belum pernah mengajukan permohonan resmi kepada BPN untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap status kedua bidang tanah. Tanpa permohonan resmi, BPN memiliki keterbatasan untuk membuka dan menjelaskan detail dokumen pertanahan kepada pihak yang meminta.
 
Aturan Akses Warkah Tanah di BPN
 
Harianja menegaskan, apabila suatu bidang tanah telah memiliki SHM, dokumen warkah atau berkas dasar penerbitan sertifikat tidak dapat diberikan secara sembarangan kepada siapapun. Pemeriksaan dokumen harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan hanya bisa diakses oleh pihak‑pihak yang memiliki kewenangan.
 
"Kalau kedua bidang tanah tersebut sudah memiliki sertifikat, pihak BPN tidak bisa sembarangan memberikan warkah. Yang dapat meminta atau melihatnya adalah pihak yang berwenang, seperti aparat penegak hukum (APH) maupun pengadilan," jelas Harianja.
 
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak keliru memahami fungsi NIB. Nomor identifikasi bidang hanya merupakan penomoran peta pendaftaran tanah dan tidak otomatis membuktikan adanya Sertifikat Hak Milik. Banyak masyarakat yang masih mengira NIB sama dengan sertifikat, padahal keduanya memiliki fungsi dan kedudukan hukum yang berbeda.
 
"Kalau memang kedua bidang tanah tersebut sudah memiliki sertifikat, silakan diminta agar diperlihatkan bukti surat tanahnya. Jangan sampai nomor NIB yang disampaikan justru belum merupakan nomor sertifikat hak milik," ungkapnya terkait dokumen pengaduan yang saat ini bergulir di Polres Samosir.
 
Hatoguan Desak APH Tunjukkan Bukti Kepemilikan
 
Sementara itu, Hatoguan Sitanggang menyatakan bahwa kawasan Huta Hariara Sigurdung masih berkaitan dengan perkara perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Balige. Perkara tersebut menjadi latar belakang penting yang tidak bisa dipisahkan dari polemik kepemilikan lahan saat ini.
 
Menurut Hatoguan, lahan tersebut merupakan tanah warisan atau tanah ulayat peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang yang hingga kini belum dibagikan secara menyeluruh kepada seluruh ahli waris sesuai garis keturunan. Karena itu, kejelasan dokumen kepemilikan menjadi hal yang sangat mendesak untuk diwujudkan.
 
"Kami meminta agar aparat penegak hukum terlebih dahulu memastikan dan menunjukkan dokumen kepemilikan yang menjadi dasar pengaduan. Apakah benar kedua bidang tanah tersebut sudah memiliki SHM atau baru sebatas NIB," tegas Hatoguan.
 
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Maringan Sitanggang dan Polres Samosir guna mendapatkan keterangan perimbangan terkait laporan dan klaim kepemilikan lahan tersebut, agar pemberitaan tetap seimbang dan memenuhi asas keberimbangan jurnalistik.
 
(NR. Sitohang)

Jelang Nataru, Pasar Murah di Samosir Diserbu Warga, Bahan Pokok Dijual di Bawah Harga Pasar

Artha-News com 
Samosir, (12/11/2026)  - Antusiasme masyarakat terlihat di kawasan Water Front City Pangururan, Kamis (12/11/2026). Sejak pagi, warga dari berbagai kecamatan berdatangan dan mengantre untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran. Melalui pasar murah, Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Natal dan Tahun Baru 2027.

Turut hadir Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir Dermawan Sinaga, Analis Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu Ahyat Perdana, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sary, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pangururan Nurhadewi Girsang, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Samosir.

Pasar murah tersebut digelar sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah, menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, serta meningkatkan keterjangkauan daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun.

Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga terjangkau, yakni beras SPHP sebanyak 5 ton dengan harga Rp58.000 per kemasan 5 kilogram, Minyakita sebanyak 200 dus atau setara 2,4 ton dengan harga Rp15.000 per kilogram, gula pasir sebanyak 100 kilogram dengan harga Rp17.500 per kilogram, serta telur sebanyak 200 krat atau 6.000 butir dengan harga Rp42.000 per krat.

Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir, Dermawan Sinaga, menyampaikan bahwa pasar murah merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

Menurutnya, menjelang Natal dan Tahun Baru, permintaan terhadap bahan pokok cenderung meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga di pasaran. Karena itu, intervensi pemerintah melalui pasar murah diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan dampak kenaikan harga.

"Permintaan akan terus meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru dan harga cenderung naik. Melalui pasar murah ini, kita harapkan dapat membantu masyarakat, mengurangi beban pengeluaran, serta menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat," ungkap Dermawan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemkab Samosir akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak melakukan pembelian secara berlebihan, dan berbelanja sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Analis Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Ahyat Perdana, menjelaskan bahwa pasar murah tersebut merupakan bagian dari inisiatif dan program Gubernur Sumatera Utara bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan di wilayah Sumatera Utara. "Semoga pasar murah ini dapat membantu dan meringankan masyarakat Samosir," ujarnya.

Manfaat pasar murah tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Masro Sijabat, salah seorang warga yang ikut berbelanja, mengaku sangat terbantu karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.

"Kami sangat terbantu untuk mencukupi kebutuhan pokok. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan terkhusus kepada Bapak Bupati Samosir," tuturnya.

Menurut Masro, program tersebut sangat baik karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

(NR.Sitohang)

Rabu, November 11, 2026

Peringatan Tak Diindahkan, Pemkab Samosir Hentikan Kembali Operasional Dua Gedung Usaha


Artha‑News.com
Samosir, (11/11/2026) – Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan, tetapi tetap menjalankan aktivitas usahanya. Tindakan nyata ini dilakukan demi menegakkan hukum daerah serta memastikan semua pihak patuh pada regulasi yang berlaku. Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang‑undangan di Kabupaten Samosir pun bergerak melakukan penertiban pada hari Rabu (11/11/2026). Sasarannya adalah dua bangunan tempat usaha yang sebelumnya sudah diperingatkan untuk tutup sementara, namun kedapatan membandel tetap beroperasi tanpa merampungkan izin mereka.
 
Operasi penertiban di lapangan ini dikawal langsung oleh jajaran pejabat daerah. Tampak hadir Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, serta Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho beserta personel tim terpadu lainnya.
 
Dalam jalannya eksekusi penertiban, tim gabungan kembali menempelkan stiker segel penghentian operasional di lokasi. Langkah ini menjadi peringatan lanjutan sekaligus sinyal keras bahwa tidak ada ruang bagi aktivitas niaga sebelum mengantongi dokumen legalitas resmi. Tim terpadu juga memberikan atensi serius bahwa tindakan mencopot, merusak, atau memindahkan stiker pengumuman tersebut secara ilegal merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bisa memicu sanksi yang jauh lebih berat, termasuk penutupan tempat usaha secara permanen.
 
Aksi penegakan ini sekaligus menggarisbawahi aturan main bahwa status pengurusan izin yang masih berjalan tidak legal dijadikan alasan bagi pemilik untuk curi‑curi kesempatan beroperasi. Selama lembar persetujuan belum sah diterbitkan oleh dinas terkait, maka segala aktivitas di dalam gedung wajib dibekukan. Pihak Pemkab Samosir pada dasarnya tetap akomodatif dan memberikan waktu luang bagi para investor untuk membereskan kewajibannya, namun asas kepatuhan hukum di atas wilayah Kabupaten Samosir tidak dapat ditawar‑tawar.
 
Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, memberikan konfirmasi bahwa pemasangan ulang stiker segel ini adalah tindak lanjut konkret dari agenda rapat evaluasi pengawasan kepatuhan yang telah digodok oleh internal tim terpadu.
 
"Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan," cetus Rikardo secara tegas seusai membacakan poin‑poin hasil rapat evaluasi tim terpadu di lokasi.
 
Dirinya pun mewanti‑wanti para owner bangunan untuk bersikap kooperatif menghormati keputusan pemerintah daerah dengan tidak mengusik stiker penghentian operasional yang sudah terpasang rapi. Bila di kemudian hari ditemukan indikasi pengabaian serupa, Satpol PP dipastikan bakal menempuh jalur hukum formal ke pihak berwajib.
 
"Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan," terangnya panjang lebar.
 
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, mengimbau para pemilik aset properti usaha yang berkasnya sedang diproses agar aktif memberikan laporan perkembangan (progres) pengurusan secara berkala, termasuk mengonsultasikan hambatan apa saja yang ditemui di lapangan. Melalui komunikasi yang intens, pihak birokrasi berjanji akan memberikan arahan teknis serta solusi jitu guna mempercepat keluarnya dokumen perizinan tersebut.
 
Menurut pandangan Pilippi, pemda dinilai sudah sangat toleran dengan memberikan tenggat waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan administrasi. Namun, apabila kesempatan tersebut tidak disambut dengan komitmen dan kesungguhan untuk menyelesaikannya, maka opsi penghentian operasional terpaksa diambil agar pemilik modal bisa lebih fokus dan tidak terdistraksi dalam merampungkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
 
"Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan," ungkap Pilippi.
 
Lebih lanjut Pilippi memaparkan detail data, di mana dari total empat unit bangunan usaha yang pada periode sebelumnya sempat dikenakan sanksi pembekuan operasional, kini tersisa dua bangunan gedung (berupa akomodasi hotel dan rumah makan) yang terpaksa ditertibkan ulang lantaran kedapatan belum melunasi kewajiban regulasi. Di sisi lain, satu bangunan dipuji karena patuh mengikuti instruksi pemerintah untuk tutup sementara, dan satu bangunan lainnya sudah berhasil mengantongi izin penuh sehingga telah diizinkan untuk membuka kembali usahanya secara legal.
 
Selepas penertiban dua objek tersebut, Satpol PP bersama tim terpadu langsung bergerak melanjutkan agenda pengawasan berkala terhadap 47 unit bangunan gedung lainnya yang masuk dalam daftar penertiban sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Samosir juga memastikan akan terus menggulirkan proses penyidikan mendalam terhadap deretan bangunan gedung yang kedapatan mengabaikan kepemilikan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) demi tegaknya marwah undang‑undang.
 
Perlu dicatat bahwa rangkaian penertiban ini tidak memiliki tendensi untuk mematikan roda ekonomi atau menghambat aktivitas bisnis lokal, melainkan murni demi melahirkan iklim investasi yang sehat, aman, tertib, serta memiliki kepastian hukum yang kuat di mata negara. Pemkab Samosir di bawah kepemimpinan saat ini menegaskan komitmennya untuk selalu menyambut baik para investor yang ingin menanamkan modal dan berkembang di Samosir, asalkan operasional usaha berjalan selaras dan patuh pada koridor hukum. Melalui kepatuhan kolektif inilah, akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan diproyeksikan mampu melaju secara sehat, berwibawa, teratur, serta mendatangkan kemaslahatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Samosir.
 
(NR.Sitohang)

Selasa, November 10, 2026

Dua Nomor NIB Dipersoalkan, Hatoguan Sitanggang Minta Polres Samosir Telusuri Asal-Usul Tanah Ulayat Hariara Sigurdung

Artha-News.com
SAMOSIR (10/11/2026) — Penanganan pengaduan dugaan penyerobotan tanah ulayat peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang di Huta Hariara Sigurdung, Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, menjadi perhatian serius. Pasalnya, Hatoguan Sitanggang mempertanyakan penggunaan dua Nomor Identifikasi Bidang (NIB) yang disampaikan pihak Maringan Sitanggang kepada penyidik Polres Samosir sebagai bagian dari persoalan kepemilikan tanah tersebut.
 
Hatoguan menilai, keberadaan nomor NIB saja belum cukup untuk menjelaskan secara utuh asal-usul kepemilikan maupun proses peralihan hak atas tanah yang diklaim sebagai tanah ulayat keluarga besar almarhum Gerhat Sitanggang.
 
Hal itu disampaikan Hatoguan kepada wartawan saat berada di Mapolres Samosir, Selasa (10/11/2026).
 
Menurut penuturannya, Huta Hariara Sigurdung merupakan tanah peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang yang hingga kini belum pernah dibagi secara resmi kepada seluruh ahli waris.
 
Adapun delapan keturunan atau ahli waris yang disebutkan Hatoguan adalah almarhum Marulak Sitanggang, Nurli Sitanggang, almarhum Marudut Sitanggang, Tiodor Sitanggang, Marulam Sitanggang, Tionar Sitanggang, Martua Sitanggang, dan Hatoguan Sitanggang.
 
Dua NIB Dipersoalkan, Mana Dasar Peralihan Haknya?
 
Hatoguan mempertanyakan bagaimana proses penerbitan maupun peralihan hak atas bidang tanah tersebut apabila memang terdapat transaksi jual beli.
 
Menurutnya, harus ada kejelasan mengenai siapa pihak yang menjual, siapa pembelinya, dokumen apa yang menjadi dasar transaksi, serta apakah seluruh pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut telah mengetahui dan menyetujuinya.
 
"Kalau memang ada jual beli tanah ulayat peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang, harus jelas siapa pihak penjualnya, mana akta jual belinya, bagaimana dasar peralihannya, dan apakah seluruh ahli waris telah mengetahui serta memberikan persetujuan," ungkapnya.
 
Ia menegaskan, NIB merupakan salah satu identitas bidang tanah yang perlu ditelusuri bersama dokumen dan riwayat pertanahan lainnya. Karena itu, menurutnya, penyidik perlu memeriksa warkah pertanahan, dasar penerbitan dokumen, serta proses peralihan hak yang diklaim oleh masing-masing pihak.
 
Mediasi Desa Disebut Tidak Membuka Dokumen
 
Persoalan tersebut, lanjut Hatoguan, sebelumnya telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi di Kantor Desa Lumban Pinggol pada September 2026.
 
Dalam mediasi itu, pihak keluarga Maringan Sitanggang disebut diwakili oleh Jior Sitanggang. Namun, Hatoguan mengaku kecewa karena dokumen berupa warkah pertanahan maupun Akta Jual Beli yang diminta tidak diperlihatkan.
 
"Ketika kami meminta agar ditunjukkan warkah atau akta jual beli sebagai dasar kepemilikan dan peralihan tanah, dokumen tersebut tidak diperlihatkan. Bahkan, suasana mediasi saat itu tidak berjalan sebagaimana yang kami harapkan," jelasnya.
 
Atas kondisi tersebut, Hatoguan berharap penyidik Polres Samosir tidak berhenti pada pemeriksaan nomor NIB semata, melainkan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap sejarah tanah dan dokumen yang dimiliki masing-masing pihak.
 
Ada Sertifikat Lain, Perkara Perdata Juga Bergulir
 
Hatoguan juga menyebutkan bahwa di lokasi Huta Hariara Sigurdung terdapat sejumlah dokumen pertanahan dan sertifikat atas nama beberapa orang dari garis keturunan almarhum Gerhat Sitanggang.
 
Menurutnya, keberadaan dokumen-dokumen tersebut perlu menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengetahui riwayat penguasaan dan hubungan hukum masing-masing pihak terhadap tanah yang dipersoalkan.
 
Tidak hanya melalui pengaduan kepada kepolisian, pihak Hatoguan juga tengah mempersiapkan langkah hukum melalui jalur perdata dengan rencana mendaftarkan gugatan ke pengadilan.
 
Ia turut menyinggung perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2026/PN Blg yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Balige dan berkaitan dengan perselisihan tanah di wilayah tersebut.
 
"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Harapan kami, penyidik dapat bertindak objektif dalam mengungkap kebenaran materiil atas kasus pertanahan ini," pungkas Hatoguan.
 
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, awak media Artha-News.com masih berupaya meminta keterangan resmi dan konfirmasi dari pihak Maringan Sitanggang maupun Jior Sitanggang terkait persoalan NIB dan proses mediasi tersebut demi keberimbangan informasi.
 
Nara sumber: Hatoguan Sitanggang.
 
(NR. Sitohang)

Pemkab Samosir Peringati Hari Pahlawan 2026, Wabup Ariston Ajak Teladani Semangat Juang dan Perkuat Kebersamaan Membangun Samosir

Artha-News.com
SAMOSIR, (10/11/2026) — Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar upacara khidmat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Tanah Lapang Pangururan, Senin (10/11/2026). Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, bertindak selaku Inspektur Upacara sekaligus membacakan sambutan resmi Menteri Sosial Republik Indonesia dalam peringatan yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan."
 
Sebelum membacakan sambutan Menteri Sosial, Wabup Ariston menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum berharga untuk merefleksikan dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Samosir.
 
"Semangat kepahlawanan harus kita wujudkan melalui kerja nyata, pengabdian, kepedulian, dan kebersamaan. Dalam konteks pembangunan Samosir, kita perlu terus memperkuat persatuan dan sinergi, baik pemerintah maupun masyarakat, agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat," ujar Ariston.
 
Nilai Perjuangan, Bukan Lagi Mengangkat Senjata
 
Dalam sambutan Menteri Sosial RI yang dibacakan Wabup Ariston, ditegaskan bahwa tanggal 10 November menjadi pengingat abadi bagi bangsa Indonesia atas keberanian dan pengorbanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan para pahlawan lahir dari keyakinan bahwa Indonesia adalah tanah air yang wajib dijaga bersama, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
 
Melalui tema Hari Pahlawan Tahun 2026, seluruh elemen masyarakat diajak menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Semangat keberanian, pengabdian, persatuan, dan kerelaan berkorban harus terus dihidupkan dalam berbagai bentuk kontribusi nyata sesuai profesi dan tanggung jawab masing-masing warga.
 
"Perjuangan masa kini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui kerja sungguh-sungguh, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat," demikian pesan yang disampaikan.
 
Implementasi Nilai Konstitusi dan Asta Cita
 
Sambutan tersebut juga menekankan pentingnya mengamalkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31 tentang hak atas pendidikan, Pasal 33 tentang pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.
 
Sejalan dengan itu, arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto diarahkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun manusia Indonesia yang berkualitas, memperkuat sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri.
 
Pendidikan disebut sebagai salah satu aspek strategis dalam pembangunan manusia. Pemerintah terus berkomitmen memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat karakter generasi penerus, serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa, termasuk melalui program Sekolah Rakyat dan berbagai inovasi pendidikan lainnya.
 
Kebersamaan dan Kesetiakawanan Kunci Keberhasilan Pembangunan
 
Wabup Ariston juga menyampaikan pesan penting mengenai peran kebersamaan dan kesetiakawanan sosial dalam melanjutkan perjuangan bangsa. Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, generasi muda, hingga masyarakat luas.
 
Kesetiakawanan sosial harus tercermin dalam tindakan nyata: saling membantu, berbagi kemampuan, memberi kesempatan, menguatkan mereka yang membutuhkan, dan hadir ketika sesama warga menghadapi kesulitan.
 
"Mereka telah menyelesaikan perjuangannya pada zamannya. Kini, giliran kita melanjutkannya melalui pembangunan manusia, penguatan persatuan, peningkatan kesejahteraan, dan penumbuhan rasa persaudaraan yang tulus antar sesama anak bangsa," demikian penutup pesan Menteri Sosial RI.
 
Peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kabupaten Samosir menjadi pengingat bersama bahwa mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera adalah tanggung jawab kita semua. Semangat kepahlawanan harus terus hidup dalam setiap karya, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi tanah air tercinta.
 
(NR. Sitohang)

Desk Investasi Wilayah Sumatera Diresmikan, Bupati Vandiko Siap Optimalkan Peluang Investasi di Samosir

Artha-News.com
SAMOSIR, (09/11/2026) — Peluang investasi di Kabupaten Samosir kian terbuka lebar seiring diresmikannya Desk Investasi Wilayah Sumatera yang dilengkapi sistem informasi terpadu SimPONI Sumut. Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem investasi, mempermudah akses informasi, serta meningkatkan daya tarik daerah di mata para penanam modal. Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyambut positif langkah tersebut dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi unggulan Kabupaten Samosir.
 
Peresmian Desk Investasi Wilayah Sumatera berlangsung Senin (09/11/2026) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Acara ini dipimpin oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM RI, Todotua Pasaribu, bersama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution. Momen tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Investasi serta penandatanganan kemitraan usaha besar dengan UMKM.
 
Bupati Samosir: Momentum Perkenalkan Potensi Daerah
 
Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara atas inisiatif pembentukan Desk Investasi Wilayah Sumatera. Menurutnya, kehadiran fasilitas ini menjadi peluang besar bagi seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara, termasuk Samosir, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
 
"Pertumbuhan investasi membutuhkan kemudahan pelayanan, keterbukaan informasi, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Kehadiran Desk Investasi ini menjadi peluang bagi seluruh kabupaten/kota, termasuk Samosir, untuk semakin memperkenalkan potensi unggulan daerah dan menarik minat investor," ujar Vandiko.
 
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Samosir memiliki keunggulan strategis di berbagai sektor utama, yakni pariwisata, pertanian, ekonomi kreatif, dan UMKM. Dengan dukungan sistem informasi SimPONI Sumut serta kemudahan layanan perizinan, potensi tersebut diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menarik investasi yang berkualitas.
 
Pemerintah Kabupaten Samosir siap memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Optimalisasi peluang investasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, menggerakkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
 
Gubernur Sumut Usulkan Pembentukan KEK Baru
 
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembentukan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup KEK kesehatan, pariwisata, teknologi pangan, serta kawasan industri yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 
Gubernur juga mencatat capaian investasi Sumatera Utara tahun 2025 yang melampaui target. Dari target sebesar Rp53,67 triliun, realisasi investasi berhasil mencapai Rp58,5 triliun. Ia berharap seluruh kepala daerah turut mendorong kemudahan berinvestasi di masing-masing wilayah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tersebut.
 
Wamen Investasi: Desk Investasi Hadir Selesaikan Hambatan Perizinan
 
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menegaskan bahwa keberadaan Desk Investasi bertujuan mempercepat penyelesaian hambatan perizinan usaha dan memangkas birokrasi yang berbelit di daerah.
 
"Desk Investasi merupakan langkah taktis pemerintah untuk hadir lebih dekat dengan pelaku usaha, tanpa adanya pelanggaran terhadap peraturan," ujar Todotua.
 
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tim yang dibentuk akan bekerja memantau kepatuhan perizinan, mengatasi dugaan investasi fiktif, serta memberikan sosialisasi kebijakan secara berkala kepada masyarakat dunia usaha.
 
Harapan Pemkab Samosir, Akses Investasi Semakin Mudah
 
Dengan beroperasinya Desk Investasi Wilayah Sumatera, Pemerintah Kabupaten Samosir berharap akses terhadap informasi peluang usaha dan fasilitasi perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan terjangkau. Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen Pemkab Samosir untuk terus memaksimalkan potensi daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi para investor yang berinvestasi di Kabupaten Samosir.
 
Turut mendampingi Bupati Vandiko dalam acara tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pilippi Simarmata, Kepala Bapperida Rajoki Simarmata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tetty Naibaho, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang.
 
(NR. Sitohang)

LINTAS PROVINSI! Timsus Polres Samosir Ringkus Dua Terduga Pelaku Curanmor, Satu Dibekuk di Aceh

Artha-News.com
SAMOSIR (10/11/2026) — Tim Khusus (Timsus) Satreskrim Polres Samosir berhasil mengungkap dua kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang pelakunya bergerak lintas daerah, bahkan hingga keluar provinsi. Dua terduga pelaku berhasil diamankan, salah satunya ditangkap di Aceh, sementara sepeda motor hasil curian juga berhasil ditemukan di lokasi berbeda.
 
Pengungkapan ini menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam menindak tegas kejahatan curanmor, meskipun terduga pelaku sudah melarikan diri jauh dari lokasi kejadian perkara.
 
Timsus Lacak Jejak Pelaku Hingga ke Aceh Tamiang
 
Kasus pertama bermula dari laporan pencurian satu unit sepeda motor Honda Revo milik korban yang terjadi pada Sabtu (17/10/2026) sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.
 
Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas Satreskrim Polres Samosir memperoleh informasi bahwa terduga pelaku bernama MM (20), warga Kabupaten Langkat, berada di wilayah Aceh. Timsus pun segera bergerak menuju Kabupaten Aceh Tamiang dan berkoordinasi dengan Tim Opsnal Satreskrim setempat.
 
Setelah melakukan penyelidikan dan profiling, pada Selasa (3/11/2026) sekitar pukul 18.30 WIB, petugas berhasil mengamankan MM di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.
 
Motor Hasil Curian Ditemukan di Kabupaten Karo
 
Usai menangkap MM, petugas belum langsung menemukan sepeda motor yang diduga dicuri. Dari hasil interogasi awal, diketahui bahwa kendaraan tersebut tidak berada di tempat tinggal tersangka, melainkan disimpan di kediaman ibu kandungnya di Kabupaten Karo.
 
Timsus Polres Samosir kemudian melanjutkan penyelidikan ke lokasi tersebut. Sekitar pukul 02.00 WIB, personel kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan satu unit Honda Revo Fit Injeksi yang diduga merupakan hasil pencurian.
 
Kendaraan tersebut selanjutnya diamankan sebagai barang bukti dan dibawa ke Mako Polres Samosir.
 
Kasus Kedua, Yamaha Vixion dan Peralatan Bengkel Diamankan
 
Selain menangkap MM di Aceh Tamiang, Timsus Satreskrim Polres Samosir juga mengungkap kasus kedua pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polres Samosir. Dalam kasus ini, polisi berhasil mengamankan PS (32), warga Kabupaten Labuhanbatu.
 
Penangkapan dilakukan pada Kamis (15/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIB di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. PS diduga terlibat dalam pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik korban yang terjadi pada Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Pangururan, Kabupaten Samosir.
 
Pengungkapan ini berawal dari penyelidikan lanjutan Timsus Satreskrim Polres Samosir terkait keberadaan terduga pelaku pencurian sepeda motor dan sejumlah peralatan bengkel milik korban.
 
Berdasarkan informasi dari informan, petugas kemudian menyergap sebuah warung tempat terduga pelaku sedang berada dan berhasil mengamankan PS tanpa perlawanan.
 
Barang Bukti Diamankan ke Mako Polres Samosir
 
Dari pengungkapan kasus kedua tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain:
 
- Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi BK 3394 TAT
​
- Satu buah BPKB milik korban
​
- Sejumlah kunci bengkel
​
- Satu buah gerinda tiptop
​
- Satu unit mesin impact
 
Seluruh tersangka dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mako Polres Samosir untuk proses penyidikan lebih lanjut.
 
Proses Hukum Berlanjut, Polres Samosir Pastikan Kasus Diselesaikan dengan Profesional
 
Dalam perkara pertama, MM (20) dipersangkakan melanggar Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, PS (32) dalam perkara kedua dipersangkakan melanggar Pasal 467 KUHP.
 
Plt. Kasi Humas Polres Samosir, IPDA Surung Sagala, membenarkan bahwa kedua tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mako Polres Samosir.
 
“Kedua pelaku yang diduga melakukan pencurian sudah diamankan di Mako Polres Samosir. Barang bukti juga sudah diamankan di Mako Polres Samosir dan saat ini sedang dilakukan penyidikan lebih lanjut,” ungkap IPDA Surung Sagala.
 
Pengungkapan dua kasus ini menjadi bukti bahwa kejahatan curanmor tidak akan luput dari tindakan kepolisian, meskipun pelaku berusaha melarikan diri lintas daerah dan lintas provinsi. Pihak berwajib diharapkan dapat menyelesaikan proses hukum secara transparan sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan rasa aman kepada masyarakat.
 
(NR. Sitohang)


Sabtu, November 07, 2026

Masjid At Taqwa Dobo Jadi Ruang Silaturahmi, Polres Banjar Hadir Menyapa Warga Lewat Subuh Keliling

KOTA BANJAR – Menjalin kedekatan dengan masyarakat tak selalu harus melalui pertemuan formal. Terkadang, kebersamaan justru tumbuh dari hal sederhana, seperti duduk bersama setelah salat berjamaah, berbincang, dan saling mendengarkan. Suasana itulah yang terlihat saat jajaran Polres Banjar menggelar Subuh Keliling di Masjid At Taqwa Dobo, Lingkungan Babakansari, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Sabtu (7/11/2026).

Sejak pukul 04.00 WIB, Wakapolres Banjar bersama pejabat utama, Kapolsek Pataruman dan sejumlah personel membaur dengan jamaah untuk menunaikan salat Subuh berjamaah. Seusai ibadah, kegiatan berlanjut dengan silaturahmi dan perbincangan bersama pengurus DKM serta warga setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Wakapolres menyampaikan permohonan maaf Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., yang belum dapat hadir karena sedang mengikuti kegiatan serah terima jabatan di Polda Jawa Barat.

Ia menegaskan, kehadiran jajaran Polres Banjar bukan untuk menggurui masyarakat, terlebih Masjid At Taqwa Dobo selama ini dikenal sebagai tempat yang aktif dengan berbagai kegiatan keagamaan dan kajian ilmu. Kedatangan mereka lebih diarahkan untuk menjalin komunikasi sekaligus mendengar langsung apa yang menjadi perhatian masyarakat.

Subuh Keliling sendiri menjadi salah satu kegiatan yang dijalankan Polres Banjar dalam membawa semangat program Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat. Melalui pertemuan dari masjid ke masjid, kepolisian ingin membangun hubungan yang lebih dekat, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan, kritik maupun berbagai persoalan yang terjadi di lingkungannya.

Tak hanya soal keamanan, Wakapolres juga mengingatkan pentingnya kesadaran berlalu lintas. Ia mengajak masyarakat menggunakan kendaraan sesuai standar, termasuk tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Warga juga diminta segera melapor melalui layanan 110 apabila mengetahui tindak pidana atau membutuhkan kehadiran petugas.

Menurutnya, menjaga lingkungan tetap aman bukan pekerjaan yang bisa dilakukan satu pihak saja. Kepolisian membutuhkan kepedulian masyarakat, termasuk keberanian menyampaikan informasi serta memberikan masukan agar pelayanan semakin baik.

Apresiasi disampaikan Ketua DKM Masjid At Taqwa Dobo atas kunjungan tersebut. Ia mengaku kehadiran jajaran kepolisian di tengah jamaah memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama saat menjalankan ibadah. Masjid yang dibangun pada 1978 melalui dana APBN itu hingga kini tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan warga, mulai dari kajian hajat Subuh, kajian umum, kajian selepas Zuhur hingga pendidikan diniyah.

Bagi masyarakat Babakansari, pertemuan pagi itu bukan sekadar kunjungan aparat ke lingkungan masjid. Ada ruang perjumpaan yang mempertemukan dua sisi kehidupan masyarakat: kegiatan keagamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dari Masjid At Taqwa Dobo, pesan yang dibawa sederhana, hubungan baik harus terus dirawat, komunikasi jangan terputus, dan menjaga keamanan lingkungan akan lebih kuat ketika masyarakat dan kepolisian berjalan bersama.

Rena Yusnita Kabiro Artha-News

Penuh Haru, Kompol (Purn) Eduar Dilepas dengan Tradisi Gerbang Pora di Polres Samosir

Artha-News com  I SAMOSIR (7/11-2026) - Suasana haru dan penuh kekeluargaan mewarnai upacara penyerahan keputusan pensiun dan pelepasan purna bakti Kompol (Purn) Eduar, S.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Samosir, Sabtu (7/11/2026).

Upacara yang berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB di Lapangan Apel Mako Polres Samosir tersebut dipimpin langsung Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H., selaku Inspektur Upacara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres, para Pejabat Utama (PJU), personel Polres Samosir, personel Polsek jajaran, Bhayangkari, serta keluarga besar Polres Samosir yang memberikan penghormatan atas berakhirnya masa pengabdian Kompol Eduar di institusi Polri.

Upacara tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/702/IX/2026 tanggal 24 September 2026 tentang Pemberian Pensiun Purnawirawan Polri atas nama Kompol Eduar, S.H., NRP 68100259.

Dalam amanatnya, Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Kompol Eduar yang telah berhasil menyelesaikan masa pengabdiannya sebagai anggota Polri hingga memasuki masa purna bakti.

"Pertama-tama, kami mengucapkan selamat kepada Kompol Purn. Eduar yang telah berhasil landing safely dalam perjalanan pengabdian di institusi Polri. Perlu kita syukuri bahwa tidak semua personel mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan masa dinas hingga memasuki masa pensiun," ungkap Kapolres.

Kapolres juga berpesan agar masa pensiun disikapi dengan penuh rasa syukur dan bijaksana. Menurutnya, pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari babak kehidupan yang baru.

Ia turut mengingatkan agar Kompol Eduar mampu mempersiapkan diri secara mental dan psikologis dalam menghadapi perubahan kehidupan setelah tidak lagi berdinas aktif sebagai anggota Polri.

Selain itu, Kapolres mengingatkan pentingnya menghindari sikap Post Power Syndrome, yakni kondisi ketika seseorang sulit melepaskan kebiasaan dan pola pikir saat masih memiliki jabatan maupun kewenangan.

"Jabatan boleh berakhir, tetapi kehormatan, integritas, dan keteladanan harus tetap dijaga," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, serta kinerja Kompol Eduar selama menjabat sebagai Kabag Ops Polres Samosir. Bahkan, hingga menjelang masa purna tugas, yang bersangkutan dinilai tetap menunjukkan tanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan baik.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada istri Kompol Eduar yang selama ini setia mendampingi dan memberikan dukungan kepada suami dalam menjalankan tugas kepolisian. Kapolres menegaskan bahwa dukungan keluarga merupakan salah satu bagian penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas anggota Polri.

Sementara itu, dalam penyampaian pesan dan kesannya, Kompol (Purn) Eduar, S.H., mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kapolres dan seluruh keluarga besar Polres Samosir atas perhatian, kepercayaan, serta kesempatan yang telah diberikan selama dirinya bertugas.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh rekan kerja dan personel atas kebersamaan, dukungan, serta hubungan kekeluargaan yang telah terjalin selama masa pengabdiannya di Polres Samosir.

Mengakhiri penyampaiannya, Kompol Eduar berharap hubungan silaturahmi dan kekeluargaan dengan seluruh personel tetap terjaga meskipun dirinya telah memasuki masa purna bakti.

Usai pelaksanaan upacara, suasana haru semakin terasa saat dilaksanakan prosesi pelepasan melalui tradisi Gerbang Pora sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada personel yang memasuki masa purna tugas.

Sebelum melewati Gerbang Pora, Kompol Eduar terlebih dahulu menerima pengalungan bunga serta pemberian cendera mata berupa ulos sebagai simbol penghormatan, kasih sayang, dan ungkapan terima kasih dari keluarga besar Polres Samosir.

Rangkaian kegiatan berlangsung dengan penuh khidmat dan kekeluargaan hingga berakhir sekitar pukul 09.25 WIB.

Pelepasan tersebut menjadi bentuk penghargaan institusi Polri atas perjalanan panjang pengabdian Kompol (Purn) Eduar, S.H. Selamat memasuki masa purna bakti. Pengabdian boleh berakhir, namun dedikasi, loyalitas, dan keteladanan akan tetap menjadi bagian dari keluarga besar Polres Samosir.

(NR Sitohang)

Wabup Ariston Perkuat HKTI di 9 Kecamatan, Sabam Rajagukguk Dukung Perjuangan Kesejahteraan Petani

Artha-News com I Samosir, (K06/11/2026) - Wakil Bupati Samosir sekaligus Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Samosir, Ariston Tua Sidauruk, terus memperkuat kelembagaan HKTI hingga tingkat kecamatan sebagai wadah perjuangan aspirasi dan peningkatan kesejahteraan petani. Langkah tersebut ditandai dengan pelantikan sembilan Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kabupaten Samosir oleh DPD HKTI Sumatera Utara. Pelantikan yang dirangkai dengan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC HKTI Kabupaten Samosir di Aula Manihuruk, Jumat (06/11/2026),  mendapat dukungan Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk.

Pelantikan ini menjadi langkah strategis memperluas jaringan organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi HKTI dalam memperjuangkan aspirasi petani. Melalui Rakercab, jajaran pengurus juga membahas penyusunan program kerja tahun 2026 dengan mengedepankan sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Samosir, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan potensi pertanian daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Harian II DPD HKTI Sumatera Utara Rafriandi Nasution, Sekretaris  DPD HKTI Sumatera Utara Muhammad Syah, Anggota DPRD Samosir Rinaldi Naibaho dan Basaruddin Situmorang, Asisten II Hotraja Sitanggang, Asisten III Arnod Sitorus serta Ketua TP PKK Kabupaten Samosir Ny. Kennauli A. Sidauruk.

Sejalan dengan program swasembada pangan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Ariston menilai Samosir memiliki potensi pertanian yang besar untuk dikembangkan, khususnya komoditas jagung, kopi dan peternakan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi yang kuat dalam mengembangkan komoditas unggulan, memperluas kemitraan dan akses pemasaran, memanfaatkan teknologi pertanian serta mendorong regenerasi petani. "HKTI harus menjadi rumah bagi petani, tempat berdiskusi, berkolaborasi dan mencari solusi untuk kemajuan pertanian Samosir. Kita harus bergerak bersama, saling menguatkan dan memastikan organisasi ini memberikan manfaat nyata bagi petani," tegas Ariston.
Melalui Rapat Kerja Cabang (Rakercab) tersebut  berharap seluruh pengurus dapat menyusun program kerja yang realistis, terukur dan berorientasi pada kebutuhan petani, sehingga keberadaan HKTI benar-benar menjadi mitra strategis dalam memperkuat pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Samosir.

Sementara itu, Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk menekankan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya berbicara tentang peningkatan produksi dan hasil panen, tetapi juga menyangkut kesejahteraan  petani. Menurutnya, hasil pertanian merupakan sumber pembiayaan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari pendidikan anak, kesehatan, kebutuhan sehari-hari hingga modal untuk kembali menanam.

Ia meminta sembilan PAC yang baru dilantik menjadi garda terdepan dalam menggalang, mengoordinasikan dan memperjuangkan kebutuhan petani di wilayah masing-masing. HKTI diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah sekaligus penghubung petani untuk memperoleh akses penyuluhan, pupuk, pembiayaan usaha, bantuan pertanian dan berbagai program pemberdayaan.

Sabam juga menyampaikan dukungannya terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dukungan anggaran pemerintah terhadap sektor pertanian, perikanan, melalui perbankan dan BUMN harus dapat dimanfaatkan untuk memperkuat produktivitas serta kesejahteraan petani. Ia juga mendorong pengembangan komoditas unggulan yang memiliki kualitas ekspor agar memberikan nilai tambah dan membuka peluang pasar yang lebih luas.

Dalam kesempatan tersebut, Sabam menyampaikan komitmennya untuk membantu pengembangan perkebunan kopi di Kabupaten Samosir. Sebagai bentuk dukungan awal, ia menyebutkan rencana penyaluran sebanyak 20 ribu bibit kopi bagi petani Samosir. Ia juga membuka ruang pendampingan dan bantuan pengurusan dokumen yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan program pertanian melalui jalur pemerintah pusat.

"Saya melihat pertanian harus memberikan manfaat bagi kehidupan petani. Karena itu, PAC harus terus hadir mendampingi petani. Mari bersama-sama membantu pemerintah memajukan pertanian," ungkapnya.

Ketua Harian II DPD HKTI Sumatera Utara Rafriandi Nasution mengapresiasi kerja cepat ketua DPC HKTI Kabupaten Samosir yang telah menginisiasi pelantikan sembilan PAC. Ia berharap langkah tersebut diikuti dengan program kerja kolaboratif yang mampu memotivasi pengurus di tingkat kecamatan serta membangun kemitraan dengan pemerintah daerah.

Rafriandi juga mendorong HKTI Samosir menetapkan setidaknya satu komoditas unggulan yang berpotensi menembus pasar ekspor. Menurutnya, Samosir memiliki posisi strategis sebagai kawasan pariwisata super prioritas yang dikenal hingga tingkat internasional. Potensi tersebut perlu diperkuat dengan pengembangan sektor pertanian agar pariwisata dan pertanian dapat tumbuh saling mendukung.

"Satu saja produk pertanian Samosir mampu menembus pasar ekspor, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Karena itu, kreativitas, kualitas produk dan kemampuan petani harus terus dikembangkan. Saya berharap DPC HKTI menyusun program kolaborasi, memotivasi PAC dan memastikan bantuan pertanian dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.

(NR.Sitohang)

Jumat, November 06, 2026

Belum Kantongi PBG, Pemkab Samosir Hentikan Sementara Operasional Empat Bangunan Usaha

Artha-News com I Samosir, 
( 05/11/2026) - Penegakan aturan perizinan bangunan terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Samosir. Tidak hanya melalui imbauan dan teguran tertulis, pemerintah daerah juga mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, empat bangunan usaha di Kecamatan Pangururan yang belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dikenakan sanksi penghentian operasional sementara, Kamis (05/11/2026).

Turut hadir Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  Pilippi Simarmata, Kadis Perhubungan Laspayer Sipayung,  Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho dan Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir.

Tim terpadu  menyasar empat bangunan yang dimanfaatkan sebagai aula atau ruang pertemuan, tempat usaha perdagangan, rumah makan, dan hotel. Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memasang spanduk pemberitahuan penghentian sementara operasional di masing-masing lokasi sebagai penegasan bahwa kegiatan usaha belum diperkenankan berjalan sebelum persyaratan perizinan dipenuhi.

Langkah tersebut bukan dilakukan secara tiba-tiba. Sebelum sanksi diterapkan, pemerintah daerah telah menyampaikan teguran tertulis hingga teguran kedua serta memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk mengurus PBG. Namun, hingga batas waktu yang diberikan, izin yang dipersyaratkan belum juga diterbitkan. Penertiban ini mengacu pada Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengenaan Sanksi atas Kegiatan/Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, menjelaskan bahwa penghentian sementara tersebut merupakan bagian dari pembinaan sekaligus penegakan aturan agar setiap pelaku usaha memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perizinan sebelum menjalankan kegiatan usahanya.

"Sudah diberikan teguran tertulis dan penempelan stiker sebelumnya. Hari ini dilakukan pemasangan spanduk penghentian sementara operasional terhadap empat bangunan yang belum memiliki PBG. Ini merupakan langkah pembinaan agar pemilik usaha terlebih dahulu fokus mengurus perizinannya sebelum kembali beroperasi," jelas Pilippi.

Ia menegaskan, proses pengurusan izin yang sedang berjalan tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap melaksanakan kegiatan usaha. Operasional baru dapat kembali dilakukan setelah PBG resmi diterbitkan. Karena itu, pemilik bangunan diminta menunjukkan komitmen dengan segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

Menurutnya, salah satu kendala yang kerap ditemukan dalam proses pengurusan PBG adalah kurang optimalnya komunikasi antara pelaku usaha dengan konsultan yang digunakan untuk menyiapkan dokumen teknis dan gambar bangunan. Sejumlah berkas masih ditemukan tidak lengkap atau terdapat kekeliruan yang belum diperbaiki sesuai permintaan dalam sistem perizinan. Selain itu, kesadaran mengurus izin sebelum pembangunan juga dinilai masih perlu ditingkatkan.

Pilippi menegaskan bahwa Pemkab Samosir tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh perizinan. Bahkan, pemerintah daerah membuka ruang konsultasi dan menyediakan pendampingan bagi masyarakat yang hendak mendirikan bangunan, termasuk melalui pemanfaatan konsultan yang difasilitasi pemerintah daerah dengan tetap mengikuti standar gambar dan persyaratan teknis yang berlaku. Ia berharap pelaku usaha dapat lebih proaktif berkoordinasi sehingga proses pengurusan berjalan baik dan tidak berlarut-larut.

Senada dengan itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah bersama perangkat daerah terkait. Penertiban dilaksanakan secara humanis, profesional, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP), tanpa mengesampingkan ketegasan dalam menerapkan aturan.

Ia juga mengharapkan kerja sama para pemilik usaha untuk segera melengkapi seluruh persyaratan perizinan. Bersama DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta unsur tim terpadu lainnya, Satpol PP berkomitmen melanjutkan pengawasan dan menyusuri bangunan-bangunan yang belum memiliki PBG di wilayah Kabupaten Samosir.

Melalui langkah ini, Pemkab Samosir ingin memastikan bahwa pertumbuhan usaha dan pembangunan daerah berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Penegakan perizinan bukan semata-mata memberikan sanksi, melainkan membangun kesadaran bersama bahwa setiap bangunan harus memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku demi ketertiban, keamanan, serta kenyamanan masyarakat.

(NR.Sitohang)

Vonis Korupsi Samosir: Eks Kadinsos Fitri Agust Karo‑Karo Dijatuhi Satu Tahun Penjara

SAMOSIR – Artha‑News.com – Perkara dugaan penyalahgunaan dana bantuan bencana banjir bandang Kabupaten Samosir tahun anggaran 2024 akhirnya mendapatkan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Medan pada Kamis 5 November 2026. Fitri Agust Karo‑Karo yang saat kejadian menjabat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Desa Kabupaten Samosir dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara satu tahun.
 
Pembacaan putusan tersebut dipantau langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Akwan Annas, S.H., M.H., Koordinator Tim Jaksa Penuntut Umum Herman Ronald M.P., S.H., M.H., beserta dua anggota tim jaksa yaitu Modana Hutajulu, S.H. dan Arina Pandiangan, S.H.
 
Sebelum putusan dibacakan, tim jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana penjara empat tahun (dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani), denda Rp 250 juta, kurungan pengganti denda tiga bulan, serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 516 298 000. Angka tuntutan ini jauh lebih berat dibandingkan vonis yang akhirnya dijatuhkan majelis hakim.
 
Majelis hakim menyatakan Fitri Agust Karo‑Karo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan yang terbukti adalah penyalahgunaan kewenangan jabatan yang berpotensi menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain sekaligus merugikan keuangan negara. Kerugian negara yang terungkap dalam persidangan mencapai Rp 516 298 000.
 
Meski kerugian negara tercatat ratusan juta rupiah, majelis hakim hanya menetapkan uang pengganti sebesar Rp 60 juta. Selain uang pengganti, terdakwa juga dijatuhi denda Rp 50 juta dengan kurungan pengganti dua bulan apabila denda tidak dibayar. Apabila uang pengganti Rp 60 juta tidak dibayar secara sukarela, harta benda milik terdakwa dapat disita lalu dilelang. Jika harta benda tidak mencukupi, kekurangannya diganti pidana penjara tiga bulan.
 
Barang‑barang bukti yang digunakan selama persidangan dikembalikan kepada tim jaksa penuntut umum untuk dipakai kembali pada perkara‑perkara lain yang masih berkaitan. Seluruh pertimbangan putusan diambil majelis hakim setelah menimbang fakta‑fakta hukum dari keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen bukti hingga barang bukti yang diajukan ke ruang sidang. Sepanjang proses pembacaan putusan berlangsung, suasana ruang sidang terpantau aman, tertib dan kondusif tanpa gangguan.
 
Kejaksaan Negeri Samosir menyatakan tetap berkomitmen menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan serta akuntabel guna memberantas korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
 
(NR. Sitohang)

10 Hari Operasi Patuh Toba 2026, Angka Kecelakaan Menurun, Polres Samosir Catat 22 Tilang

Artha-News com I SAMOSIR (5/11-2026) - Pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 yang digelar Polres Samosir selama 10 hari, terhitung sejak 26 Oktober hingga 4 November 2026, menunjukkan hasil positif. Angka kecelakaan lalu lintas dan jumlah penindakan tilang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Sebagai perbandingan, pada periode September hingga Oktober 2026 tercatat sebanyak 200 penindakan tilang terhadap pelanggaran lalu lintas, sementara angka kecelakaan lalu lintas mencapai 10 kejadian di wilayah hukum Polres Samosir.

Sementara itu, selama 10 hari pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026, sejak 26 Oktober hingga 4 November 2026, Polres Samosir mencatat sebanyak 22 penindakan tilang dan 321 teguran tertulis kepada para pengguna jalan.

Dalam evaluasi pelaksanaan operasi tersebut, Kasatgas V BanOps, IPDA Surung Sagala, menerangkan bahwa pelanggaran yang dikenakan sanksi tilang didominasi oleh pengendara kendaraan roda dua, di antaranya tidak menggunakan helm, tidak memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Terhadap para pelanggar tersebut, petugas memberikan sanksi tilang di tempat.

Selain penindakan melalui tilang, petugas juga memberikan sebanyak 321 teguran tertulis kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Adapun pelanggaran yang menjadi sasaran pemberian teguran meliputi pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm, kaca spion kendaraan tidak lengkap, salah satu pelat nomor polisi tidak terpasang, serta pengemudi kendaraan roda empat yang tidak menggunakan sabuk pengaman atau safety belt.

Penurunan angka kecelakaan lalu lintas dan jumlah penindakan tilang tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 Polres Samosir.

Keberhasilan tersebut tidak hanya dicapai melalui penindakan berupa tilang di tempat dan pemberian surat teguran kepada para pelanggar, tetapi juga didukung dengan berbagai kegiatan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, personel Operasi Patuh Toba 2026 turut mengoptimalkan kegiatan melalui Satgas Binluh (Pembinaan dan Penyuluhan), Satgas Dikmas (Pendidikan Masyarakat), serta Satgas Pengaturan dan Pencegahan.
Berbagai kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan di jalan raya.

Melalui pendekatan edukatif, preventif, dan represif yang dilaksanakan secara terpadu, Polres Samosir berharap kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas semakin meningkat, sehingga situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Samosir dapat terus terjaga.

IPDA Surung Sagala menegaskan bahwa hingga saat ini Operasi Patuh Toba 2026 masih terus berlangsung. Pihaknya mengimbau seluruh masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Samosir agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

"Polisi bersama masyarakat, Oleh karena itu, kita harus saling menjaga. Kami menjaga masyarakat dan masyarakat juga harus saling menjaga dengan tetap mematuhi aturan berlalu lintas," ungkapnya.

Ia berharap tren penurunan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Samosir dapat terus dipertahankan, sehingga tercipta situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Dengan demikian, pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2026 diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya.

(NR.Sitohang)