Artha‑News.com
Samosir, (11/11/2026) – Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan, tetapi tetap menjalankan aktivitas usahanya. Tindakan nyata ini dilakukan demi menegakkan hukum daerah serta memastikan semua pihak patuh pada regulasi yang berlaku. Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang‑undangan di Kabupaten Samosir pun bergerak melakukan penertiban pada hari Rabu (11/11/2026). Sasarannya adalah dua bangunan tempat usaha yang sebelumnya sudah diperingatkan untuk tutup sementara, namun kedapatan membandel tetap beroperasi tanpa merampungkan izin mereka.
Operasi penertiban di lapangan ini dikawal langsung oleh jajaran pejabat daerah. Tampak hadir Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, serta Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho beserta personel tim terpadu lainnya.
Dalam jalannya eksekusi penertiban, tim gabungan kembali menempelkan stiker segel penghentian operasional di lokasi. Langkah ini menjadi peringatan lanjutan sekaligus sinyal keras bahwa tidak ada ruang bagi aktivitas niaga sebelum mengantongi dokumen legalitas resmi. Tim terpadu juga memberikan atensi serius bahwa tindakan mencopot, merusak, atau memindahkan stiker pengumuman tersebut secara ilegal merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bisa memicu sanksi yang jauh lebih berat, termasuk penutupan tempat usaha secara permanen.
Aksi penegakan ini sekaligus menggarisbawahi aturan main bahwa status pengurusan izin yang masih berjalan tidak legal dijadikan alasan bagi pemilik untuk curi‑curi kesempatan beroperasi. Selama lembar persetujuan belum sah diterbitkan oleh dinas terkait, maka segala aktivitas di dalam gedung wajib dibekukan. Pihak Pemkab Samosir pada dasarnya tetap akomodatif dan memberikan waktu luang bagi para investor untuk membereskan kewajibannya, namun asas kepatuhan hukum di atas wilayah Kabupaten Samosir tidak dapat ditawar‑tawar.
Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, memberikan konfirmasi bahwa pemasangan ulang stiker segel ini adalah tindak lanjut konkret dari agenda rapat evaluasi pengawasan kepatuhan yang telah digodok oleh internal tim terpadu.
"Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan," cetus Rikardo secara tegas seusai membacakan poin‑poin hasil rapat evaluasi tim terpadu di lokasi.
Dirinya pun mewanti‑wanti para owner bangunan untuk bersikap kooperatif menghormati keputusan pemerintah daerah dengan tidak mengusik stiker penghentian operasional yang sudah terpasang rapi. Bila di kemudian hari ditemukan indikasi pengabaian serupa, Satpol PP dipastikan bakal menempuh jalur hukum formal ke pihak berwajib.
"Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan," terangnya panjang lebar.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, mengimbau para pemilik aset properti usaha yang berkasnya sedang diproses agar aktif memberikan laporan perkembangan (progres) pengurusan secara berkala, termasuk mengonsultasikan hambatan apa saja yang ditemui di lapangan. Melalui komunikasi yang intens, pihak birokrasi berjanji akan memberikan arahan teknis serta solusi jitu guna mempercepat keluarnya dokumen perizinan tersebut.
Menurut pandangan Pilippi, pemda dinilai sudah sangat toleran dengan memberikan tenggat waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan administrasi. Namun, apabila kesempatan tersebut tidak disambut dengan komitmen dan kesungguhan untuk menyelesaikannya, maka opsi penghentian operasional terpaksa diambil agar pemilik modal bisa lebih fokus dan tidak terdistraksi dalam merampungkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
"Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan," ungkap Pilippi.
Lebih lanjut Pilippi memaparkan detail data, di mana dari total empat unit bangunan usaha yang pada periode sebelumnya sempat dikenakan sanksi pembekuan operasional, kini tersisa dua bangunan gedung (berupa akomodasi hotel dan rumah makan) yang terpaksa ditertibkan ulang lantaran kedapatan belum melunasi kewajiban regulasi. Di sisi lain, satu bangunan dipuji karena patuh mengikuti instruksi pemerintah untuk tutup sementara, dan satu bangunan lainnya sudah berhasil mengantongi izin penuh sehingga telah diizinkan untuk membuka kembali usahanya secara legal.
Selepas penertiban dua objek tersebut, Satpol PP bersama tim terpadu langsung bergerak melanjutkan agenda pengawasan berkala terhadap 47 unit bangunan gedung lainnya yang masuk dalam daftar penertiban sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Samosir juga memastikan akan terus menggulirkan proses penyidikan mendalam terhadap deretan bangunan gedung yang kedapatan mengabaikan kepemilikan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) demi tegaknya marwah undang‑undang.
Perlu dicatat bahwa rangkaian penertiban ini tidak memiliki tendensi untuk mematikan roda ekonomi atau menghambat aktivitas bisnis lokal, melainkan murni demi melahirkan iklim investasi yang sehat, aman, tertib, serta memiliki kepastian hukum yang kuat di mata negara. Pemkab Samosir di bawah kepemimpinan saat ini menegaskan komitmennya untuk selalu menyambut baik para investor yang ingin menanamkan modal dan berkembang di Samosir, asalkan operasional usaha berjalan selaras dan patuh pada koridor hukum. Melalui kepatuhan kolektif inilah, akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan diproyeksikan mampu melaju secara sehat, berwibawa, teratur, serta mendatangkan kemaslahatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Samosir.
(NR.Sitohang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar