Selasa, September 30, 2025

Warga Kampung Talijah Desa Ciheras,"Dambakan Jalan Yang Baik"!!

Artha-News Cipatujah I Infrastruktur di Pedesaan,menjadi sorotan penting dalam pembangunan nasional.Pembangunan jalan desa yang baik memiliki dampak signifikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi,pengurangan kemiskinan, dan ketahanan sosial di daerah pedesaan.Oleh karena itu, memahami dampak positif ini sangat penting dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di pedesaan.

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
Jalan desa yang baik layaknya urat nadi yang menghubungkan desa dengan pusat-pusat ekonomi dan pasar dan lain-lain 

Infrastruktur transportasi yang memadai memfasilitasi pengiriman barang dan jasa lebih cepat dan efisien,sehingga menurunkan biaya transportasi.

Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan produksi dan perdagangan,menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan.

Harapan itu,sepertinya hanya pepesan kosong belaka,Warga kampung Talijah desa ciheras kecamatan Cipatujah kabupaten Tasikmalaya.mengatakan Sudah hampir lebih kurang selama 10 Tahun jalan kampung mereka seperti ini.

Warga kampung setempat berharap itikad baik pemerintah untuk dapat memperbaiki sarana umum jalan lingkungan talijah yang di duga hampir 10 tahun lamanya belum ada perbaikan.

Saat awak media artha-.news..com komfirmasi"ke salah satu tokoh masyarakat (Jajang) di ke dusunan kampung talijah berharap pihak pemerintah dapat memperbaiki jalan lingkungan selama ini belum terealisasikan..ungkap nya.

mengingat jalan lingkungan bagi masyarakat begitu penting untuk akses jalan dalam melakukan aktivitas se hari-hari 

kepada pemerintah terkait kabupaten tasikmalaya melibatkan pihak kecamatan pihak desa ciheras juga dinas terkait. agar respon untuk segera mengambil sikap,dalam melaksanakan peningkatan penataan infrastruktur ke arah yang lebih baik.

Harapan,begitu pula itikad baik pemerintah di tunggu oleh pihak masyarakat kampung talijah desa ciheras kecamatan cipatujah agar segera memprioritaskan rencana perbaikan jalan tersebut hingga terealisasikan 


 ( ARY )

Masyarakat kecamatan Simanindo Melakukan Unjuk Rasa (Demo) Didepan Kantor Dewan Samosir.

Artha-News Samosir-(30/9-2025) - Aksi damai dilakukan masyarakat Simanindo didepan kantor dewan samosir provinsi Sumatra Utara pada hari Selasa 30-september-2025 sianghari.

Adapun warga yang melakukan aksi damai tersebut terdiri dari lima desa yaitu: 
1..Desa Martoba
2..Desa Siallagan
3..Desa Ambarita
4..Desa Unjur
5..Desa Garoga

Dari lima desa tersebut sepakat untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan masyarakat kepada anggota dewan Samosir.

Setelah halaman kantor dewan Samosir dipenuhi oleh warga,ketua dewan yaitu Nasip Simbolon bersama anggota dewan lainnya menemui warga dan mengundang masyarakat masuk kedalam ruangan tetapi dengan jumlah 25orang, namun sebelum masuk ruangan,para anggota dewan bersama ketua sempat duduk bersama dihalaman kantor tanpa alas,setelah itu baru masuk menuju ruang dewan.

Adapun tuntutan warga yang paling utama adalah adanya penebangan hutan,penderesan getah pinus disekitar lereng bukit Desa Ambarita dan galian C yang diduga dilakukan oleh pihak Koperasi Parna Jaya Sejahtera. kegiatan tersebut mengakibatkan banjir bandang dan melanda persawahan warga sekitar.

Hal paling penting yang dituntut oleh masyarakat agar Koperasi Parna Jaya Sejahtera ditutup oleh pemerintah,karena kegiatan mereka sangat merugikan orang banyak kata salah satu orang warga yang tidak menyebut namanya

Harapan para warga agar  para dewan kabupaten Samosir menanggapi keluhan masyarakat begitu juga pihak kepolisian agar menindak tegas pelaku galian C dan penebangan hutan sesuai laporan masyarakat kepolres Samosir.


(NR.Sitohang)

Ketua Umum FORWAPI Kecam Ucapan “Wartawan Gembel” Oleh Oknum Kades Cibatu Ireng

Kabupaten Tasikmalaya – Dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan oleh oknum Kepala Desa (Kades) Cibatu Ireng,Kecamatan Karangnunggal,Kabupaten Tasikmalaya,memicu kecaman keras dari berbagai kalangan. 

Ketua Umum Forum Wartawan Priangan (FORWAPI),Halim Saepudin, menilai pernyataan oknum kades yang menyebut “wartawan gembel” sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis, katanya. Selasa (30/09/2025).

Halim menegaskan bahwa ucapan tersebut bukan hanya merendahkan martabat wartawan setempat,tetapi juga mencoreng kehormatan profesi jurnalis di mana pun berada. 

“Perkataan itu jelas mencederai profesi wartawan secara global. Kami meminta oknum kades tersebut segera memberikan klarifikasi dan permintaan maaf,” tegasnya.

FORWAPI mengingatkan bahwa kebebasan pers dilindungi undang-undang, sehingga sikap tidak menghormati profesi wartawan dapat berdampak hukum. 

Halim juga menyerukan kepada para jurnalis untuk tetap menjaga profesionalisme dan tidak terprovokasi, sembari menunggu langkah penyelesaian secara hukum maupun etik dari pihak terkait.

(Yana)

Janggal Proses Pemenang Tender Rumdin Walikota Tasikmalaya Diduga Bertentangan Perpres Tentang Barang dan Jasa ; Sarat Kepentingan

Tasikmalaya Kota,Artha-news.com I Serangkaian proses pengadaan barang jasa mulai dari perencanaan pengadaan hingga serah terima hasil pengadaan memuat ruang lingkup pelayanan publik,berupa layanan barang,jasa,dan administratif sebagaimana berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dapat dilihat Artha-news.com pada laman LPSE Kota Tasikmalaya terkait proses pengadaan lelang tender proyekRumdin (Rumah Dinas) Wali Kota Tasikmalaya dengan informasi data berikut ini Kode Tender : 10063266000 Nama Tender : Lanjutan Pembangunan Di Komplek Rumah Dinas Wali Kota Tasikmalaya dan Penunjangnya Nilai Pagu Paket : Rp. 2.730.000.000 Nilai HPS Paket : Rp. 2.616.121.000 Sumber Anggaran : APBD 2025 Nama Pemenang Tender : CV.PAMAYUNGAN Harga Penawaran Kontrak : 2.613.451.643

Pengumuman pasca kualifikasi dimulai 26 Agustus 2025 melalui proses tahapan tender, tanggal kontrak pemenang 16 September 2025,dari hasil evaluasi tahapan tender kuat dugaan perusahaan dimenangkan terindikasi sarat kepentingan pasalnya Proses pemilihan pemenang terkesan tidak wajar atau ada keanehan yang menimbulkan kejanggalan.

Hal ini dilihat informasi tender LPSE Kota Tasikmalaya pada proyek Rumah Dinas (Rumdin) Walikota Tasikmalaya dari hasil evaluasi pemenang hanya 1 (satu) peserta yang memasukan harga penawaran untuk 24 perusahaan yang mengikuti lelang artinya tidak dapat dikatakan kompetitif bertentangan dengan Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Barang/Jasa mengatur bahwa tender dengan metode satu file (penawaran harga dan teknis digabung) membutuhkan minimal tiga peserta yang memasukan penawaran. Jika hanya dua peserta atau hanya satu peserta maka proses tender tidak memenuhi syarat.

Dikatakan Rahmat Wk.Pimpinan Redaksi Artha-news.com menyoroti adanya kejanggalan pada proses tender Rumdin Wali Kota Tasikmalaya yang berpotensi melanggar peraturan, seperti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya,yang mengindikasikan adanya indikasi konflik kepentingan, kolusi, atau korupsi dalam proses pemilihan pemenang tender. 

Berdasarkan penelusuran Artha-news.com terkait harga penawaran perusahaan yang dimenangkan pada proyek Lanjutan Pembangunan Di Komplek Rumah Dinas Wali Kota Tasikmalaya dan Penunjangnya adanya harga penawaran yang tidak wajar dalam proses syarat dokumen lelang.

Dilihat dari penawaran pada paket Pengadaan tersebut diduga bertentangan dengan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia terkait proses pemilihan penyedia, evaluasi penawaran, dan penetapan pemenang tender (Harga Penawaran Mendekati HPS).

Menurut Rahmat Jika dianalisa perhitungan harga penawaran tender tersebut kepada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) memunculkan nilai rata-rata penawaran sekisar 99%, Disparitasi 0,10% artinya penawaran sangat mendekati HPS.

"ini terindikasi adanya dugaan rekayasa dalam memasukkan harga penawaran,tujuannya untuk memenangkan tender,apalagi dalam lelang proyek ini hanya satu peserta yang memasukkan penawaran tentu janggal dan tak wajar",tegasnya (Selasa, 30/9/2025)

Artha-news.com menyampaikan surat klarifikasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya tanggal 29 September 2025 guna memastikan kebenaran informasi atas dugaan-dugaan kejanggalan pada proses lelang tender Lanjutan Pembangunan Di Komplek Rumah Dinas Wali Kota Tasikmalaya dan Penunjangnya.

Berharap satuan kerja Dinas PUTR Kota Tasikmalaya dapat memberikan tanggapan klarifikasi secara transparan dan akuntabel sebagai bahan informasi publik terkait proses lelang tender yang berkeadilan sesuai dengan Perundang-undangan dan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa.

(Red)

Warga Minta Keadilan Dalam Kasus Lansia,Usia 71 Tahun Yang Ditahan Polisi Atas Dugaan Pemerkosaan.

Artha-News Samosir- (30/9-2025)-Samosir - Kasus dugaan pemerkosaan dan/atau persetubuhan terhadap wanita yang tidak berdaya kembali mencuat di Kabupaten Samosir.

Seorang pria lanjut usia berinisial CP (71) diduga menjadi pelaku, sementara korban disebut berinisial S (38).Kasus ini mencuat ke publik pada 19 Juni 2025 lalu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media,kasus tersebut tercatat dalam laporan polisi Nomor: LP/B/153/V/2025/SPKT/Polres Samosir/Polda Sumut, tertanggal 13 Mei 2025, dengan pelapor atas nama Parasian Parhusip.

Pihak kepolisian bergerak setelah menerima laporan dari masyarakat. Unit PPA Sat Reskrim Polres Samosir yang dipimpin oleh Bripka Kuican Simanjuntak selaku penyidik pembantu berhasil mengamankan terduga pelaku.Penangkapan dilakukan pada Rabu,18 Juni 2025, dan sehari kemudian, tepatnya pada 19 Juni 2025, CP resmi ditetapkan sebagai tahanan Polres Samosir.

Kasat Reskrim Polres Samosir melalui personel Unit PPA membenarkan penahanan tersebut dan menyebut proses penyidikan masih berlangsung.

Namun,pihak keluarga tersangka menyampaikan keberatan.

Mereka menilai terdapat dugaan ketidak profesionalan dari aparat penegak hukum,khususnya dalam pemeriksaan saksi-saksi serta penggunaan surat visum dari rumah sakit.

Menurut keluarga,penahanan dilakukan tanpa menunggu keterangan ahli secara menyeluruh,dan kami bukan membela,jika keluarga kami itu salah..ia salah kan dan silah kan proses dengan sesuai hukum yang berlaku namun jangan berat sebelah (ada sesuatu hal dalam kasus).

Sementara itu,sejumlah warga Samosir juga angkat bicara.Mereka meminta agar kasus ini ditangani secara transparan agar tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

“Kami minta polisi benar-benar terbuka dalam penanganan kasus ini. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, apalagi menyangkut nasib seorang lansia yang ditahan,” ujar salah seorang warga kepada awak media.

Hingga kini kasus ini masih dalam proses hukum di wilayah Polres Samosir.Masyarakat berharap aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif,serta menjunjung tinggi asas keadilan bagi semua pihak.

(NR.Sitohang)

Launching UHC Prioritas, Vandiko: Warga Samosir Berobat Gratis Cukup dengan KTP

Artha-News Samosir I Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menghadiri acara Launching Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas - Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah yang diselenggarakan di Grha Bhinneka Perkasa Jaya, Deli Serdang (29/9).

Peluncuran UHC Prioritas dilakukan oleh Direktur Kepesertaan BPJS, David Bangun dan Gubernur Sumatera Utara M.Bobby Afif Nasution diikuti seluruh walikota dan bupati di 33 kabupaten/kota.

Dengan menyandang Predikat UHC tersebut, Provinsi Sumatera Utara telah menjamin seluruh penduduknya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan memiliki akses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

Gubsu Bobby dalam sambutannya, menyampaikan UHC Prioritas di Provinsi Sumut merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC),program yang ditujukan untuk kesehjateraan masyarakat, terkhusus dalam pelayanan kesehatan.

Dengan ini, mulai 1 Oktober 2025 seluruh masyarakat yang ber KTP Sumut dapat berobat gratis di seluruh rumah sakit di Sumut dan Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah di Sumatera Utara atas dukungan dan komitmennya sehingga provinsi ini berhasil meraih predikat UHC Prioritas.Mari kita bersama-sama memantau di lapangan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” kata Bobby.

Ia menegaskan, pencapaian ini harus dimaknai lebih dari sekadar kemudahan akses dengan menunjukkan identitas diri untuk mendapat pelayanan.

Menurutnya,yang terpenting adalah layanan kesehatan yang baik dan tidak ada warga yang ditelantarkan.

“Kepada rumah sakit,kami berharap jangan ada lagi pasien ditolak dengan alasan kamar penuh.Jika ruang kelas tiga penuh, pasien bisa ditempatkan sementara di ruang kelas dua atau di atasnya tanpa tambahan biaya.Jangan sampai masyarakat ditelantarkan,” tegas Bobby.

Di kesempatan yang sama,Bupati Vandiko menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Sumatera Utara beserta jajaran yang telah berhasil meraih status UHC Prioritas.

Jelasnya, pencapaian ini merupakan bukti nyata dan komitmen bersama dalam memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap jaminan kesehatan. 

"Dengan UHC kita semakin dekat dengan terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif dan sejahtera. Mari kita jaga dan tingkatkan capaian ini demi kualitas hidup yang lebih untuk seluruh masyarakat dan warga Sumatera utara,terlebih masyarakat Samosir" pungkas Bupati Vandiko.

(NR.Sitohang)

Senin, September 29, 2025

FORWAPI Soroti Dugaan Pelanggaran Proyek SPAM dan JIAT di Kabupaten Tasikmalaya, APH Harus Segera Bertindak

Kabupaten Tasikmalaya, arthanews.com – Forum Wartawan Priangan (FORWAPI) Provinsi Jawa Barat menyoroti banyaknya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kabupaten Tasikmalaya.

Ketua Umum FORWAPI, Halim Saepudin, menegaskan bahwa setiap proyek SPAM dan JIAT harus mematuhi dasar hukum yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM, Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2015 beserta perubahannya tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, serta Perpres dan Permen LKPP terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tegasnya. Minggu (28/09/2025).

Halim memaparkan bahwa tahapan penting yang wajib ditempuh mencakup perencanaan dan studi kelayakan, penyusunan rencana induk air minum (RISPAM), hingga survei hidrogeologi.Selain itu, perizinan lingkungan melalui UKL-UPL atau AMDAL, penguasaan lahan, dan perolehan izin pemanfaatan air menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan, paparnya.

“Izin sumber daya air seperti Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA) atau Izin Pemanfaatan Air Tanah (IPAT) merupakan kunci utama yang harus dimiliki.Begitu pula dengan penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang diverifikasi dinas terkait,” ujar Halim.

Ia juga menekankan pentingnya dokumen pendukung seperti studi kelayakan,dokumen lingkungan, izin mendirikan bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta perjanjian kerja sama bila melibatkan pihak swasta. 

“Program SPAM fokus pada penyediaan air minum,sedangkan JIAT berfokus pada irigasi air tanah dan permukaan.Keduanya sama-sama wajib mematuhi izin dan ketentuan teknis yang telah diatur,” tambahnya.

FORWAPI meminta agar seluruh proyek yang dibiayai APBN maupun APBD benar-benar mengikuti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Kementerian PUPR atau Balai Wilayah Sungai,demi menjaga transparansi dan kualitas pembangunan infrastruktur air di Kabupaten Tasikmalaya, maka dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut,kami dari FORWAPI berharap APH (Aparat Penegak Hukum) untuk segera bertindak dan melakukan sidak langsung kelapangan untuk memeriksa terkait kelengkapan perizinan, pungkasnya.

 (YANA SURYANA)

RS Dr Soekardjo Di Tuntut Bertanggung Jawab,"Diduga Usai Di Operasi Pasien Jadi Cacat"

Tasikmalaya kota ARTHA-NEWS I Pihak rumah sakit dr soekardjo dalam penanganan pasien secara medis yakni operasi terhadap pasien di tuntut harus profesional

Umum nya harus mengacu pada beberapa regulasi dan pedoman medis yang berlaku di indonesia.
namun,pihak keluarga pasien menyayangkan dan merasa kecewa melihat hasil dari pada penanggulangan operasi anak nya yang di duga gagal 

Saat awak media konfirmasi kepada pihak keluarga nya inisial (de) beralamat hegarwangi RT 03 RW 08  kecamatan Bantar kalong kabupaten Tasikmalaya,orang tuanya  nyatakan sangat kecewa hasil dari pada penanggulangan operasi tangan anak nya,bukan nya malah membaik tetapi malah lebih buruk"saat ini tangan ya menjadi cacat jari - jari nya tidak berfungsi*ujar nya"

"Namun apa daya kami tidak dapat berbuat banyak hanya bisa pasrah pada yang kuasa yang menimpa pada anak kami",Tambahnya"

Selain anak kami inisial AdL sering mengeluh juga Ia jadi minder dengan keadaan fisik yang dialaminya saat ini seakan putus asa karena jari tangan nya menjadi tidak normal.,Pihak keluarga menduga pihak rumah sakit maupun dokter yang menangani diduga gagal dalam melakukan operasi terhadap anak nya tersebut 

Empat tahun sudah berlalu Saat itu masih usia sekitar 13 tahun dan sekarang Ia sudah 17 Tahun ,"Tutupnya'.

Jika empat tahun lalu,sekitar tahun 2021 masih gencar-gencarnya peristiwa covid-19;dan pemerintah telah mengeluarkan penetapan protokol kesehatan bagi masyarakat ditempat fasilitas umum untuk pencegahan COVID-19 Keputusan Menteri No.HK.01.07-KEMENKES-382--2020


RSUD Dr. Soekarjo harus mematuhi aturan protokol Covid-19 untuk mencegah penyebaran virus dan melindungi pasien dan masyarakat.
- Jika RSUD Dr. Soekarjo melanggar aturan protokol Covid-19, maka sanksi administratif, hukum, atau dari Kementerian Kesehatan dapat diberikan.

- Sanksi yang diberikan akan tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan dampaknya bagi pasien dan masyarakat. Aktivitas RSUD Dr. Soekarjo selama Pandemi Covid-19

Selama pandemi Covid-19, RSUD Dr. Soekarjo tetap dapat melakukan operasi atau aktivitas,namun dengan beberapa ketentuan dan protokol kesehatan yang ketat.

(Ary/Tim)

Minggu, September 28, 2025

Pemindahan Lokasi Sumur Bor SPAM Sukamaju Kidul di Duga Gagal Perencanaan Tasikmalaya Kota.


Tasikmalaya Kota, Artha-news.com I Sudah menjadi tanggung jawab rekanan CV. Elektrona sebagai pelaksanaan,pengelola proyek Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kampung Pamulihan Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.dituntut harus terselesaikan pekerjaan

disesuaikan dengan batas waktu, sejak dimulai tanggal 23 Juni 2025 yang kini sudah hampir 90 hari kerja belum rampung dikerjakan.

Persoalan ini karena lokasi awal pengeboran sumur SPAM tidak memadai,diduga gagal perencanaan hingga terjadi pemindahan lokasi pengeboran ke tempat baru. Pasalnya lahan lokasi tersebut tidak memenuhi standar pengeboran.

Pihak penanggungjawab pekerjaan rekanan CV. Elektrona melakukan pemindahan pengeboran sumur SPAM tidak jauh dari lokasi awal. Keterlibatan warga beserta ketua RW setempat ikut serta menentukan lokasi baru atas dasar   hasil musyawarah warga penerima manfaat saluran air minum SPAM.

"kita lakukan pemindahan setelah ada persetujuan musyawarah ketua RW beserta warga untuk lokasi baru, ya walaupun hitungan materi ada kerugian apa boleh buat kami bertanggungjawab sebagai pelaksana pekerjaan agar dapat terselesaikan",terang salah seorang pelaksana kepada arta-news.com (Rabu,24/09/2025)

Rencana proses pekerjaan pengeboran dilokasi baru berada diarea perumahan yang tidak jauh dari tempat penampungan air akan disalurkan bagi warga permukiman perumahan.

Penyediaan mesin pengeboran pihak vendor akan menggunakan alat bertenaga listrik (AC/DC) disesuaikan dengan kondisi lahan tanah yang ada. Pihak rekanan/vendor berjanji akan melaksanakan pekerjaan selama 14 hari kerja sejak dimulai pemindahan lokasi pengeboran.

"mudah mudahan lancar dapat selesai pekerjaan pengeboran dilokasi baru ini tidak ada hambatan, walaupun sejak awal perencanaan diluar dugaan akibat lokasi awal kurang memadai, salah satunya akses jalan sempit hingga alat pengeboran tidak bisa masuk untuk meneruskan pengeboran",pungkasnya

Artah-news.com menyoroti dengan banyaknya pekerjaan pengelolaan  proyek Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Tasikmalaya pada tahun anggaran 2025, pihak Dinas PUTR Kota Tasikmalaya agar lebih spesifik  menentukan lokasi pekerjaan memperhatikan kondisi dilapangan agar proses pekerjaan SPAM sesuai dengan dokumen perencanaan teknis proyek, seperti studi kelayakan,Detail Engineering Design (DED).

dapat dibaca pemberitaan SPAM sebelumnya di laman :
_*https://www.artha-news.com/2025/09/belum-selesai-mangkrak-pekerjaan-spam.html*_

(mat)

Sabtu, September 27, 2025

*Polres Pangandaran Amankan Napak Jagat Pasundan Hariring 2025 di Cijulang*

Artha-News.com Pangandaran I
Polres Pangandaran menggelar apel kesiapan pengamanan kegiatan Coklat Kita Napak Jagat Pasundan Hariring 2025 yang berlangsung di Stadion Serka Dedi Unadi, Nusawiru, Desa Cijulang, Sabtu (27/9/2025) pagi.Apel dipimpin Kapolsek Cijulang,AKP Tofik Muharjo,S.H, yang bertindak sebagai perwira pengendali lapangan dengan melibatkan jajaran personel dari berbagai satuan Polres Pangandaran.

Acara Napak Jagat Pasundan Hariring sendiri merupakan sebuah rangkaian kegiatan budaya yang digagas oleh Coklat Kita.Event ini menghadirkan perpaduan seni, musik, serta pertunjukan budaya khas Sunda yang dikemas dalam format hiburan rakyat. 

Setelah sebelumnya digelar di sejumlah daerah di Jawa Barat, kini kegiatan tersebut hadir di Pangandaran dan menarik minat masyarakat untuk datang menyaksikan secara langsung.

Kapolres Pangandaran,AKBP Dr. Andri Kurniawan,S.I.K., M.H., mengatakan bahwa pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman,tertib,dan kondusif.“Kami menurunkan personel dari berbagai fungsi untuk menjaga keamanan,sehingga masyarakat bisa menikmati acara budaya ini dengan nyaman.Alhamdulillah,selama pelaksanaan tidak ada kejadian menonjol dan situasi terkendali,” ujarnya.

Hadirnya Napak Jagat Pasundan di Pangandaran menjadi momentum penting untuk mengangkat nilai budaya lokal sekaligus memperkuat rasa kebersamaan masyarakat. Dengan dukungan penuh aparat keamanan,acara berjalan lancar, meriah,dan mampu menghadirkan hiburan sekaligus edukasi budaya bagi masyarakat setempat.

( UG)

Fraksi PDIP DPRD Pangandaran Setujui Lima Rancangan Peraturan Daerah Untuk Dibahas Tahapan Berikutnya

Artha-News.com Pangandaran I
Fraksi PDIP.  DPRD Kabupaten Pangandaran menyatakan menerima dan menyetujui lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Daerah untuk dibahas pada tahapan berikutnya.

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDIP,Mamat Rohimat S.Pd.,M.Pd.,CH dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Pangandaran,pada Selasa (23/09/2025).
 
Dikatakan Mamat,setelah mendengarkan penjelasan Bupati mengenai dasar pemikiran dan sasaran yang ingin dicapai,fraksinya menilai kelima raperda tersebut memiliki urgensi yang kuat untuk segera dibentuk.
 
“Undang-Undang Cipta Kerja serta adanya perubahan pada sejumlah peraturan daerah sebelumnya menuntut penyesuaian terhadap perda yang sudah ada,” Ujarnya .
 
Masih dikatakan Mamat,di antara raperda yang diajukan adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Raperda tentang Bangunan Gedung. Kedua raperda ini merupakan dampak langsung dari penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana sistem perizinan kini berbasis tingkat risiko dan dilakukan secara daring. Jelas Mamat .
 
Selain itu, terdapat pula Raperda perubahan kelima atas Perda Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dinilai penting untuk menyesuaikan tipologi urusan pemerintahan di bidang sosial, keuangan, kepegawaian, dan pelatihan.
 
Raperda lainnya menyangkut perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol,sebagai konsekuensi dari perubahan keenam Permendag Nomor 20 Tahun 2014.
 
Mamat menambahkan,Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Menurutnya,aturan ini menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan program CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan dengan program pembangunan daerah.
 
“Fraksi PDIP mendukung sepenuhnya pengajuan kelima raperda ini. Kami percaya pembentukan perda bukan hanya soal penyesuaian dengan aturan yang lebih tinggi,tetapi juga menghadirkan substansi penting bagi masyarakat,menjamin kepastian hukum, dan mendorong percepatan pembangunan daerah,” tegas Mamat.
 
Mengakhiri pandangan umum fraksinya, Mamat menyampaikan, “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PDIP menerima dan menyetujui lima Raperda Kabupaten Pangandaran tahun 2025 untuk dibahas lebih lanjut.Ujarnya.

( UG).

DPRD Pangandaran Hadiri Acara Ronggeng Amen Dalam Rangka Hari Tani Nasional

Artha-News.Com Pangandaran I
Peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Pangandaran berlangsung meriah dengan pagelaran seni tradisi Ronggeng Amen yang digelar  di Sekretariat Serikat Petani Pasundan (SPP) .Belum lama ini .

 Acara ini tidak hanya menjadi perayaan,tetapi juga simbol kolaborasi antara pemerintah,aparat keamanan,dan masyarakat petani.

Dalam kesempatan yang sama,ketua DPRD Pangandaran H .Asep Noordin mengatakan,kita sebagai warga Pangandaran sangat menjunjung tinggi Budaya lokal.khususnya seni ronggeng amen.yang menjadi ciri khas kabupaten Pangandaran mudah mudahan di hari tani ini ronggeng amen semakin berkembang di kabupaten Pangandaran,hingga disetiap acara bisa ditampilkan .Ujar Asep .

Pertunjukan Ronggeng Amen, sebuah tarian tradisional khas Pangandaran yang lahir dari kehidupan masyarakat agraris, menjadi puncak acara.Tarian ini diiringi musik kendang, gong, dan rebab, serta diisi lantunan tembang rakyat.Secara filosofis,Ronggeng Amen adalah wujud syukur atas hasil panen, doa agar tanah tetap subur, dan simbol persaudaraan.

Hadir dalam acara tersebut,ketua DPRD Pangandaran H.Asep Noordin,sejumlah pejabat tinggi, Kapolres Pangandaran AKBP Dr. Andri Kurniawan,Dandim 0625 Pangandaran Letkol CZI Ibnu Muntaha, dan Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriyami.Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap perjuangan para petani dan upaya pelestarian budaya lokal.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol.Hendra Rochmawan mengapresiasi penyelenggaraan acara yang memadukan semangat perjuangan petani dengan pelestarian budaya.

“Hari Tani Nasional bukan sekadar seremonial,melainkan momentum untuk mengingatkan kita semua akan peran besar petani sebagai penopang ketahanan pangan bangsa,” ujarnya

Ia menambahkan bahwa Polres Pangandaran mendukung penuh upaya masyarakat dalam menjaga budaya dan menghormati jasa para petani.

Acara ini diselenggarakan oleh Serikat Petani Pasundan (SPP), sebuah organisasi yang tidak hanya berfokus pada advokasi hak-hak petani,tetapi juga aktif mengangkat seni budaya rakyat sebagai bagian dari identitas mereka. Ujarnya.

 ( UG )

Anggota Dprd Pangandaran Berikan Apresiasi kepada Pemda Atas Inisiatif Dorong Turunnya Bantuan Untuk Petani Terdampak Banjir

Artha-News.cim Pangandaran I
Pemerintah Kabupaten Pangandaran mulai menyalurkan bantuan benih padi kepada para petani terdampak banjir di delapan Kecamatan. Penyaluran bantuan itu dilakukan secara bertahap.Kali ini,penyaluran perdana dilakukan secara simbolis di Aula Desa Maruyungsari, Kecamatan Padaherang, Belum lama ini .

Dalam kegiatan tersebut,hadir Bupati Pangandaran Hj.Citra Pitriyami bersama jajaran Dinas Pertanian, serta tiga anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yakni,Solehudin dan Ngisom dari  Fraksi PKS,serta Rohimat Resdiana dari Fraksi PDI Perjuangan.

Adapun Bantuan yang diberikan berupa benih padi sekitar 36 ton, yang disalurkan kepada para petani di wilayah terdampak banjir.
Termasuk Desa Maruyungsari dan Desa Paledah,Kecamatan Padaherang .

Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran,Solehudin,memberikan apresiasi kepada Bupati Citra Pitriyami atas upaya dan inisiatifnya dalam mendorong Pemprov Jabar agar segera menurunkan bantuan bagi para petani yang mengalami kerugian akibat banjir.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian Ibu Bupati yang telah mendorong turunnya bantuan ini. Jadi,ini bukan hanya soal infrastruktur melainkan juga menyangkut ketahanan pangan daerah,” ujar Solehudin dalam sambutannya.

Selain menjadi anggota DPRD,dirinya mewakili masyarakat Desa Maruyungsari dan Desa Paledah juga menyampaikan terima kasih atas kepedulian Pemkab Pangandaran terhadap petani.

Ia mengibaratkan Pangandaran sebagai wajah yang harus dipercantik. Salah satunya tentu melalui sektor pertanian.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Citra yang sudah datang ke Maruyungsari. Ini bagian dari upaya mempercantik wajah Pangandaran,tidak hanya dari sisi pembangunan fisik,tapi juga ketahanan pangan,” katanya.

Ia pun meminta perhatian lebih dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy terkait normalisasi sungai di dua Desa itu.

Supaya ke depan potensi banjir yang mengancam produktivitas pertanian bisa ditekan.”Masyarakat Maruyungsari dan Paledah mayoritas petani. Jika sungai tidak dinormalisasi,maka banjir akan terus menjadi ancaman serius,” ucap Solehudin.

Diketahui,Desa Maruyungsari dan Paledah merupakan wilayah sentra produksi padi di Kecamatan Padaherang.

“Makanya,dukungan terhadap sektor pertanian menjadi krusial bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat di Desa Maruyung sari dan Desa Paledah,” ujarnya.

 ( UG  )

Sambut HUT ke 61 Golkar Pangandaran Gelar Pasar Murah dan Pengobatan Gratis, Antusiasme Warga Tinggi

Artha-News.Com Pangandaran I DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran menggelar kegiatan sosial berupa pasar murah dan pengobatan gratis, sebagai tindak lanjut dari instruksi DPP Partai Golkar kepada seluruh DPD di Indonesia. Kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar yang ke 61 tahun berlangsung meriah dan disambut antusias masyarakat, terbukti hanya dalam hitungan jam ribuan paket sembako yang disediakan langsung habis terjual.

Ketua DPD Partai Golkar Pangandaran M.Taufik Martin mengatakan,kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian instruksi DPP Golkar yang meminta seluruh DPD Kabupaten,Kota,hingga Provinsi di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan sosial serentak.Kegiatan tersebut meliputi pasar murah, pengobatan gratis,doa bersama,dan santunan anak yatim dan dilaksanakan di Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran, belum lama ini .

“Alhamdulillah,hari ini kami di Pangandaran bisa melaksanakan dua kegiatan, yaitu pasar murah dan pengobatan gratis. Antusias masyarakat sangat luar biasa. Bahkan sebelum siang hari, seluruh paket sembako yang kami siapkan sudah habis,” ujarnya

Dalam pasar murah itu,masyarakat dapat membeli paket sembako berisi beras 2 kilogram,minyak goreng 1 liter,dan tiga bungkus mi instan hanya dengan harga Rp.15.000. Padahal,harga paket yang sama di pasaran bisa mencapai Rp. 50.000. Hal inilah yang membuat masyarakat begitu antusias, bahkan rela mengantri berjam jam .

Selain pasar murah, layanan pengobatan gratis juga disediakan dan masih berlangsung hingga kegiatan pasar murah selesai.Warga dari berbagai kalangan tampak datang untuk memeriksakan kesehatan dan memperoleh obat tanpa dipungut biaya.

Ia kegiatan ini sejalan dengan tagline partai yaitu “Suara Rakyat, Suara Golkar.” Melalui kegiatan sosial semacam ini,Partai Golkar ingin selalu hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat nyata.

“Harapan kami,ke depan Golkar bisa lebih sering menggelar kegiatan serupa di seluruh kecamatan, sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu. Pasar murah dan pengobatan gratis ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” Ujar nya .

M.Taufik Martin juga menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran DPP Partai Golkar yang telah memberikan perhatian besar kepada DPD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

“Kami keluarga besar Golkar Pangandaran sangat berterima kasih. Semoga ke depan DPP bisa semakin solid, lancar, dan besar, sehingga Golkar semakin dicintai masyarakat serta memberi kontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” jelas Martin .

Sementara itu,Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran,Ade Ruminah, menyampaikan rasa syukurnya atas terlaksananya kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah kegiatan ini bisa dilaksanakan.Semoga bisa terus diadakan setiap tahun dan semakin bertambah jumlah pasar murahnya. Antusias masyarakat luar biasa,” ujarnya

Ia menambahkan,kegiatan sosial ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta mempertegas kehadiran Golkar di tengah rakyat.

“Semoga bermanfaat untuk masyarakat, dan Partai Golkar selalu ada di masyarakat. Suara rakyat, suara Golkar,” pungkas Ade.

( UG )

Rumah Solusi Himathera Indonesia Mendapat Perhatian Penting Dari Anggota DPRD Pangandaran Komisi lV

Artha-News.com Pangandaran I
 Komisi IV DPRD Pangandaran melakukan kunjungan langsung untuk menyaksikan kondisi nyata proses rehabilitasi di Himathera, sekaligus menegaskan bahwa lembaga ini merupakan aset daerah yang harus dipertahankan dan diperkuat baik secara moral maupun kelembagaannya,pada 24/09/2025.

‎Kunjungan yang telah dilakukan oleh komisi IV menjadi penuh haru ketika rombongan DPRD disambut oleh para Sahabat Jiwa dengan karya seni,musik,dan kreativitas mereka. Suasana ini membuktikan bahwa Himathera tidak hanya menjadi tempat rehabilitasi bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tetapi juga menangani anak-anak terlantar dan anak jalanan, sehingga mereka memiliki ruang untuk berkarya dan kembali memiliki harapan.
‎
‎Dalam kunjungannya Ketua Komisi IV DPRD Pangandaran,H.Jalaludin, S.Ag,menyampaikan apresiasi sekaligus keprihatinan atas isu yang berkembang di media sosial. Yang seakan-akan RSHI melakukan hal yang tidak terpuji terhadap binaan nya.

‎“Menurut kami,isu-isu negatif di media sosial,seperti tuduhan pasien tidur di atas jerami, di bawah tanah, atau tidak diberi makan,ini sangat berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Kami sudah melihat langsung bagaimana proses rehabilitasi dilakukan penuh kepedulian. Himathera justru berupaya memberikan yang terbaik dengan keterbatasan yang ada,” Ujarnya .
‎
‎Masih dikatakan Jalaludin,bahwa Himathera Indonesia telah memberi kontribusi nyata yang seharusnya mendapatkan dukungan luas,dari setiap lapisan masyarakat bukan di hujat atau malah di tiadakan.

‎“Himathera bukan hanya lembaga, tapi aset daerah yang memiliki peran besar dalam menangani Sahabat Jiwa,anak terlantar,maupun anak jalanan. Semua pihak harus bersama-sama mendukung dan memperkuat keberadaannya.Jangan sampai isu yang tidak benar justru merugikan perjuangan panjang yang telah dilakukan,” tambahnya.
‎
‎Jalaludin mendorong agar Pemerintah Daerah lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan monitoring.“Pemda harus hadir lebih kuat, sehingga keberlangsungan Himathera berjalan lebih maksimal, profesional, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” Tegas Jalaludin.
‎
‎Di akhir kunjungan, Komisi IV DPRD menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu Sahabat Jiwa."Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima di sisi-Nya dan keluarga diberi ketabahan,” ujarnya.
‎
‎ Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Himathera Indonesia, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan menjaga keberadaannya. Dengan dukungan bersama,Himathera diyakini mampu memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya untuk Pangandaran, tetapi juga untuk Indonesia.
‎
‎Dari kacamata awak media yang peduli dengan kemanusiaan, Himathera bukti nyata,yang mana keberadaan nya benar-benar "Memanusiakan Manusia" Yang Sesungguhnya, bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan yang nyata, yang mana keberadaan nya sudah banyak memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Pangandaran khususnya  dan bagi Indonesia pada umumnya.
‎
‎Salah Satu warga Pangandaran  sangat mendukung dengan adanya Himathera sebagai lembaga yang menangani masalah ODGJ dan pembinaan pada anak jalanan agar ketika mereka sembuh dan normal kembali bisa mempunyai masa depan begitu pula dengan anak jalanan diberi keterampilan dalam berbagai hal untuk bekal Meraka menata hidup lebih baik lagi.
‎
‎Dengan ada nya kejadian saat ini yang mana banyak isu-isu tak sedap kepada lembaga ini,kami mohon jiwa kemanusiaan nya yang besar untuk kita bersama bisa saling mendukung pada hal positif dari keberadaan RSHI ini, sudah begitu lama lembaga ini berkiprah dengan ikhlas dalam menjalankan tugasnya demi masyarakat Pangandaran lebih
baik lagi

. ( UG )
‎
‎
‎
‎
‎
‎

Kapolres Samosir Pimpin Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025 di Kabupaten Samosir

Artha-News Samosir -(26/9-2025)-Polres Samosir bersama Forkopimda Kabupaten Samosir melaksanakan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025 di Dusun I, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, pada Sabtu (27/9/2025) sekitar pukul 10.30 WIB.

Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolres Samosir, AKBP Rina Frillya, S.I.K., dan dihadiri Asisten I Pemkab Samosir Drs.Tunggul Sinaga, M.M., Danramil 03 Pangururan Kapten Kav Edianto Mangunsong,Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir Dr. Tumiur Gultom, SP., M.P.,Camat Pangururan Robintang Naibaho, Kepala Desa Situngkir Punguan M. Sipayung, serta kelompok tani setempat.

Acara dimulai dengan pelaksanaan zoom meeting bersama jajaran Forkopimda se-Sumatera Selatan yang diisi doa pembuka,pemaparan perkembangan ketahanan pangan, serta laporan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi.Dalam laporannya, diperkirakan total panen jagung di Sumatera Selatan pada kuartal III mencapai 130.730 ton.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, turut memberikan sambutan. Ia menyampaikan apresiasi atas peran Polri dalam membantu petani mewujudkan swasembada pangan nasional. Hal senada juga ditegaskan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang menargetkan Polri ikut mengawal penanaman jagung seluas 1 juta hektare dengan estimasi panen 4 hingga 10 juta ton pada 2025.

Di Samosir sendiri,panen dilakukan di lahan seluas 10 rante. Usai panen, Kapolres Samosir juga menggelar Gerakan Pangan Murah Polri dengan menjual beras murah merek SPHP seberat 5 kg per sak. Sebanyak 300 sak atau setara 1,5 ton beras berhasil disalurkan kepada masyarakat.

“Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Polri menjaga stabilitas harga pangan serta menekan inflasi. Kegiatan ini sekaligus mendukung program Astacita Ketahanan Pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Kapolres Samosir AKBP Rina Frillya.

Kegiatan panen raya dan pasar murah tersebut berlangsung aman dan kondusif hingga berakhir sekitar pukul 12.10 WIB.


(NR.Sitohang)

Warga Kawal Proyek Penanganan Longsor Ringroad Samosir,Ingatkan Soal Mutu Dan Transparansi.

 Artha-News Samosir -(27/9-2025)-Sejumlah warga dan aktivis lokal memantau pelaksanaan proyek penanganan longsoran di jalur Ringroad Samosir,tepatnya di Desa Martoba,Kecamatan Simanindo. Proyek yang dibiayai APBN ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan aksesibilitas masyarakat dan wisatawan yang melintasi jalur penghubung utama Tomok–Pangururan,sabtu 27 September 2025.

Tim wartawan yang melakukan pemantauan lapangan mendapati kegiatan fisik di lokasi berlangsung sesuai jadwal.Namun,masyarakat berharap pelaksanaan proyek tetap mengacu penuh pada spesifikasi teknis dan dokumen perencanaan, agar mutu pembangunan tidak dikorbankan.

Data Teknis Proyek

Nama Pekerjaan: Penanganan Longsoran PPK 2.8

Nomor Kontrak: HK.02.01/KTR/Bb2-Wil 2.8/03/2025

Tanggal Kontrak: 16 Juni 2025

Masa Pelaksanaan: 198 hari kalender

Nilai Kontrak: Rp5.836.825.719,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah)

Penyedia Jasa: PT Kuparhi Jaya

Konsultan Supervisi: PT Dhanesmantra Consultant KSO PT Atharrazka Tata Jaya & CV Prima Rancang

Instansi Pelaksana:Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga,Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Utara – Satker Wilayah II

Masyarakat (pengguna jalan):Jaga Mutu, Hargai Uang Negara

Pemerhati lingkungan(BS)
, warga Samosir yang turut hadir dalam pemantauan,menyampaikan harapan agar proyek dijalankan secara profesional dan tidak hanya mengejar penyelesaian cepat.


“Jalan ini sangat penting, penghubung utama antarwilayah dan destinasi wisata. Kita ingin proyek ini selesai tepat waktu,tapi juga jangan abaikan kualitas.Semua material harus sesuai RAB dan standar teknis,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan soal pentingnya mengikuti prosedur tender secara transparan,termasuk soal sumber material timbunan (quarry), perlengkapan perusahaan, dan kelengkapan aspek K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

“Ini proyek negara,dan uangnya dari rakyat lewat pajak. Maka jangan main-main.Konsultan sudah menganalisis semua, tinggal bagaimana pelaksana dan pengawas bekerja serius. Kita ingin ini jadi contoh proyek yang berintegritas,” tambahnya.

Regulasi yang Mengikat Pelaksanaan Proyek

Pelaksanaan proyek ini tunduk pada sejumlah regulasi nasional, antara lain:

1. UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan pelaksanaan proyek konstruksi dilakukan dengan mutu, waktu,dan keselamatan kerja sesuai kontrak.

2. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberi hak masyarakat untuk mengakses informasi proyek, termasuk nilai kontrak, spesifikasi, dan waktu pelaksanaan.

3. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – mengatur pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara secara transparan dan akuntabel.

4. Peraturan Menteri PUPR dan dokumen RAB yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. ( Hots) 
NB:...

Pemantauan masyarakat terhadap proyek pemerintah merupakan wujud partisipasi publik yang sehat. Sebagai bagian dari pengawasan sosial, aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan pemerhati lingkungan patut diperhatikan, agar pembangunan berjalan sesuai prinsip good governance.


(NR.Sitohang)

Jumat, September 26, 2025

Ekskavator Beroperasi Warga Klaim Tanah Ulayat Di Samosir Bukan Kawasan Hutan

Artha-News Samosir -.(26/9-2025),Isu kepemilikan lahan di Desa Partukot Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir,kembali mencuat setelah seorang warga bernama Eli Sinaga mengklaim sebidang tanah seluas sekitar 10 hektare sebagai bagian dari warisan leluhur, dan membantah bahwa lahan tersebut merupakan kawasan hutan negara.

Saat ditemui wartawan di lokasi pada Jumat,26 September 2025, Eli Sinaga menyatakan bahwa lahan yang sedang ia olah merupakan tanah warisan dari Opung Rikar Sinaga,leluhur mereka yang disebut telah mendiami kawasan itu sejak tahun 1908.

“Opung Rikar sudah ada di sini sejak tahun 1908.Saya adalah keturunan keenam. Tanah ini bukan kawasan hutan seperti yang diklaim pihak kehutanan. Kami punya dokumen lengkap, bundelannya ada,” tegas Eli Sinaga kepada wartawan.

Eli menuturkan bahwa dirinya bermaksud mengelola lahan tersebut untuk pertanian kentang sebagai bagian dari pemanfaatan sumber daya keluarga. Namun ia merasa keberatan karena pihak kehutanan disebut turut menanam pohon di atas lahan yang ia yakini milik keluarganya.

“Kalau kehutanan menganggap ini tanah mereka,silakan laporkan saya secara resmi.Biar kita uji secara hukum. Tapi jangan asal klaim. Pohon yang mereka tanam itu ada di tanah Opung kami,” ujarnya.

Pantauan di Lokasi: Ekskavator Lakukan Pematangan Lahan

Informasi awal mengenai aktivitas pengelolaan lahan diperoleh dari masyarakat sekitar yang menyebut adanya alat berat (ekskavator) berwarna kuning tengah bekerja di lokasi yang diduga termasuk dalam kawasan hutan.Wartawan kemudian meninjau langsung dan menemukan aktivitas pematangan lahan tengah berlangsung di lokasi yang dimaksud, yang juga berada tidak jauh dari jalur wisata Toga Raja.

Ketika dikonfirmasi,Eli tetap bersikukuh bahwa lahan tersebut bukan milik negara, melainkan tanah ulayat atau warisan dari leluhur mereka.

Ia juga menyatakan bahwa pemberitaan ini penting agar pihak terkait, terutama Dinas Kehutanan, mengetahui secara terbuka klaim masyarakat atas lahan tersebut.

 “Kami tidak sembarangan. Kami hanya mengelola tanah peninggalan. Kalau ada klaim dari kehutanan,ayo duduk bersama atau tempuh jalur hukum yang resmi.Tapi jangan terus menerus menganggap ini tanah negara tanpa klarifikasi dan pembuktian,” tambahnya.

Konteks Hukum: Antara Hak Adat dan Status Kawasan Hutan

Persoalan klaim masyarakat atas tanah adat atau warisan leluhur di Indonesia bukanlah hal baru.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), masyarakat adat atau individu dapat mengklaim tanah berdasarkan penguasaan turun-temurun, sepanjang dapat dibuktikan secara administratif atau berdasarkan hukum adat yang diakui negara.

Sementara itu,status kawasan hutan negara diatur dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana penetapan kawasan hutan harus melalui proses inventarisasi, penunjukan, penetapan, dan pengukuhan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Adapun ketentuan dalam Pasal 15 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan akses terhadap informasi status kepemilikan lahan, termasuk peta kawasan hutan yang dikelola pemerintah.

 Upaya Klarifikasi Tetap Diperlukan

Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Utara maupun Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) terkait status lahan yang sedang dikelola oleh Eli Sinaga. Redaksi akan terus mengupayakan konfirmasi untuk mendapatkan keterangan yang berimbang dan sah.

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan penyampai informasi publik (sesuai Pasal 3 UU Pers No. 40 Tahun 1999), media berkewajiban memberikan ruang kepada semua pihak untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan faktual.


(NR.Sitohang)

BUPATI SAMOSIR BERSAMA WABUP TINJAU SPPG,MBG BERJALAN LANCAR SESUAI PPROSEDUR

Artha-News Samosir - (26/09-2025)-Memastikan pelaksanaan makanan bergizi gratis (MBG) berjalan lancar, Bupati Samosir Vandiko T.Gultom bersama Wabup Ariston Tua Sidauruk melakukan peninjauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Pangururan di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, 26/09.

Turut hadir Asisten II Hotraja Sitanggang,Danramil Pangururan, Edianto Simangunsong dan beberapa pimpinan OPD lainnya. 

Peninjauan dilakukan mulai dari Gudang Penyimpanan,pengolahan makanan/ memasak, pengemasan dan pengiriman MBG kesekolah-sekolah. Dari hasil tinjauan, Bupati Samosir Vandiko T.Gultom didampingi Wabup mengatakan proses MBG di SPPG bejalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan sepenuhnya diawasi oleh ahli gizi."Pemantauan kami dilokasi sampai saat ini kami lihat dari jumlah personilnya sudah memenuhi standar,kami cek dari kebersihannya baik dan sepenuhnya diawasi ahli gizi" kata Vandiko

Bupati Samosir menegaskan pelaksanaan MBG di Kabupaten Samosir harus berjalan maksimal sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan anak-anak dan membantu orangtua.Ia berharap seluruh orangtua dan lapisan masyarakat dapat mendukung kesuksesan program MBG dan program presiden lainnya."Pemkab. Samosir sangat mendukung dan mengapresiasi program Presiden RI untuk MBG,selain untuk pemenuhan gizi juga dapat membuka lapangan kerja baru serta membuka peluang menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui pertanian" ucap Vandiko

Untuk pemenuhan bahan baku, Vandiko menegaskan akan memberdayakan petani dengan menyesuaikan musim tanam nantinya guna menyanggupi kebutuhan dapur.Hal yang sama disampaikan Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk,ia berharap SPPG sebagai dapur penyedia makanan bergizi dapat menjalin kerjasama dengan petani melalui kolaborasi dengan koperasi desa merah putih."Bahan baku diutamakan dari masyarakat sehingga ekonomi rakyat dapat terangkat.Ini menjadi tugas bersama agar memberi  dampak ekonomi kerakyatan. Saya harap MBG jangan sampai ada masalah,harus dikontrol dan dikoordinir dengan baik" kata Ariston 

Kepala SPPG Kecamatan Pangururan Sarmarina Sitanggang menjelaskan, saat ini SPPG yang dipimpinya memenuhi kebutuhan makanan bergizi untuk 3.295 orang anak sekolah yang didistribusikan kepada 18 sekolah (15 SD, 3 SMP dan 1 SMA) di Kecamatan Pangururan, jumlah pekerja sebanyak 47 orang  mulai dari pengolahan sampai dengan pendistribusian ke sekolah-sekolah. 

"Bahan baku yang digunakan semuanya fresh.Mulai MBG ini berjalan tidak ada kendala yang berarti,semuanya masih bisa diatasi dan kami bekerja maksimal" katanya.


(NR.Sitohang)

Tim Jurnalis Klarifikasi Informasi Publik di SMA Negeri 1 Harian, Samosir

Artha-News Samosir - (26/9-2025),Menindak lanjuti informasi yang disampaikan oleh masyarakat, tim jurnalis melakukan kunjungan klarifikasi ke SMA Negeri 1 Harian, Kabupaten Samosir,Sumatra Utara. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memverifikasi sejumlah isu yang berkembang dan menjaga prinsip keberimbangan informasi dalam pemberitaan.

Kedatangan tim disambut langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Harian, Rotua Sidauruk, yang didampingi oleh Ketua Komite Sekolah,Sudirman Sihotang. Dalam pertemuan tersebut,pihak sekolah memberikan penjelasan secara terbuka dan rinci mengenai berbagai isu yang sempat disampaikan oleh masyarakat.

Beberapa poin yang diklarifikasi meliputi pembangunan taman sekolah,variasi honor guru komite, masalah air bersih di fasilitas sekolah,kerusakan bangku siswa, serta gaya kepemimpinan kepala sekolah di hadapan guru dan siswa.

Taman Sekolah Dibangun Secara Swadaya

Menanggapi isu mengenai kerusakan taman yang diduga menghamburkan anggaran sekolah,Kepala Sekolah Rotua Sidaruk menjelaskan bahwa pembangunan taman tidak menggunakan dana BOS,melainkan berasal dari swadaya guru dan dukungan komite sekolah. Taman tersebut dibangun memanfaatkan lahan kosong milik sekolah setelah panen jagung.

Honor Guru Komite Disesuaikan Peran

Terkait honor guru komite yang bervariasi, Rotua menjelaskan bahwa penetapan nominal didasarkan pada kepatutan dan tanggung jawab masing-masing guru,serta dibayarkan oleh bendahara sesuai kesepakatan internal.

Masalah Air Akibat Kemarau

Isu air yang tidak mengalir ke kamar mandi dijelaskan terjadi akibat musim kemarau yang membuat debit air dari sumber mata air menurun. "Bukan hanya sekolah yang terdampak, masyarakat sekitar juga merasakan hal yang sama," jelasnya.

Kerusakan Bangku Terkait Keterbatasan Anggaran

Sementara itu,kerusakan bangku yang disebut cepat rusak dijelaskan sebagai akibat dari keterbatasan dana sekolah. Dengan jumlah siswa sebanyak 228 orang,pengelolaan anggaran dilakukan secara proporsional dan sesuai kemampuan.

Tegas Bukan Marah

Menanggapi tudingan sikap marah-marah di depan siswa dan guru, Rotua menegaskan bahwa ia bersikap tegas, bukan marah.“Kalau suara saya besar ketika memberikan arahan di depan barisan,itu karena saya memimpin.Tegas dan vokal itu berbeda dengan marah. Guru berdiri sejajar dengan siswa bukanlah masalah, itu bagian dari keteladanan,” ujarnya.

Jurnalis: Klarifikasi,Bukan Tuduhan

Perwakilan tim jurnalis, Boris Situmorang, mengapresiasi keterbukaan pihak sekolah dalam memberikan klarifikasi.Ia menegaskan bahwa kunjungan dilakukan untuk mencari kejelasan informasi,bukan untuk menyudutkan pihak manapun.

"Jika seluruh pelaksanaan sudah sesuai dengan juknis dan regulasi yang berlaku,maka silakan dilanjutkan. Kami hadir untuk mencari keaktualan informasi,bukan mencari-cari kesalahan," ujar Boris.

Ia juga menyampaikan dukungan agar sekolah terus melanjutkan program-program yang bermanfaat bagi siswa."Didiklah anak-anak kita agar menjadi generasi muda yang sukses dan bermoral baik ke depan," tambahnya.

Catatan Redaksi:
Liputan ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip verifikasi, keberimbangan,dan akurasi informasi.Setiap pihak diberi kesempatan yang adil untuk memberikan keterangan.

(NR.Sitohang)

Diduga Pekerjaan Siluman,"Buat Kegaduhan di kalangan Publik"Di harapkan Dinas Terkait Dapat Menjelaskan",Agar Transparan.

Tasikmalaya kota ARTHA-NEWS I 
Dalam situasi sekarang ini masyarakat kampung ciherang  kelurahan ciherang kecamatan: cibereum kota tasikmalaya di heboh kan dengan ada nya penemuan pekerjaan di tengah lahan pertanian  yang tanpa ada papan informasi.

Hal  ini membuat riak serta pertanyaan dari berbagai pihak.Saat media ARTHA-NEWS "konfirmasi ke salah satu narasumber yang tidak mau di sebutkan identitas nya,
membetulkan ada nya dugaan pengerjaan irigasi di tengah lahan pertanian masyarakat yang tanpa..ada papan imtpormasi yang di duga membuat gaduh dan menjadi pertayaan semua pihak..ujarnya.

Pihak BBWS maupun Pihak kelurahan ciherang saat di konfirmasi melalui by phone,pihak nya tidak mengetahui terkait adanya pengerjaan irigasi yang saat ini lagi berjalan.

Maka,betul lah kalau proyek tersebut dapat di sebut sebagai proyek siluman.

Ketika dinas terkait dan pihak kelurahan pun tidak tau menau bahwa di wilayah nya sedang dikerjakan suatu pembangunan baik itu sumber anggaran nya apbd,apbn,dak dan maupun provinsi.jelas itu secara umum bukan lah pembangunan yang sumber anggaran nya dari uang negara dan juga tidak ada dalam Musrenbang sebagai prioritas 

Namun,kiranya sesuai fakta dilapangan bahwa pembangunan tersebut sedang berlangsung dan di bangun bukan di lahan pribadi atau perorangan,jadi di harapkan semua instansi yang terkait pemilik kewenangan mulai dari bhabinkamtibmas,Babinsa,RT, RW,, kelurahan, LPM,kasitantrib,Dinas terkait yang membidangi, segera turun 

Adapun prihal keterkaitan pelanggaran pastinya sudah jelas baik secara implisit undang-undang keterbukaan informasi publik sudah tidak lagi di indahkan.

Terindikasi ditutupi,hal ini akan berpotensi terjadinya....? secara teknis atau secara administrasi perlu nya sikap tegas dan nyata 

Dengan terbitnya berita ini.Diharapkan semua pihak yang terkait sesuai tupoksinya atau kewenangan nya masing-masing agar dapat menjelaskan hal ini ke publik secara terbuka 

Terutama dinas terkait yakni bbws sesuai dengan fungsinya 
Fungsi BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) adalah mengelola sumber daya air di wilayah sungai yang mencakup penyusunan program, pelaksanaan konstruksi,operasi,dan pemeliharaan untuk konservasi air, pendayagunaan air,serta pengendalian daya rusak air, seperti sungai, bendungan,irigasi, dan drainase perkotaan. 

Detail Fungsi BBWS:
Penyusunan Program dan Perencanaan: Menyusun pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, serta rencana teknis (desain) pengembangan sumber daya air. 

Pelaksanaan Konstruksi: Melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, saluran irigasi, dan sistem pengendalian banjir. 

Operasi dan Pemeliharaan: Melaksanakan operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air untuk menjaga fungsinya secara optimal. 

Konservasi Sumber Daya Air: Mengimplementasikan program-program konservasi untuk melindungi dan melestarikan ekosistem sungai dan daerah aliran sungai. 

Pendayagunaan Sumber Daya Air: Mengatur dan mengawasi penggunaan sumber daya air agar tetap berkelanjutan,misalnya untuk irigasi pertanian dan kebutuhan lainnya. 

Pengendalian Daya Rusak Air: Mengendalikan banjir dan daya rusak air lainnya pada wilayah sungai. 
Pengelolaan Drainase Perkotaan: Mengelola sistem drainase utama di kawasan perkotaan.

Pemberdayaan Masyarakat: Mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam menjaga kelestarian sumber daya air. 

Edukasi: Berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya infrastruktur sumber daya air.

BBWS adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Agar tidak menjadi informasi yang liar yang akan membuat Kegaduhan di kalangan masyarakat itu sendiri begitu juga di  hadapan publik.

Jumat,26 September 2025 Tambahan informasi selain tidak adanya sosialisasi juga katanya Lokasi pekerjaan sekarang di RT 02/07,Sedangkan awal pengajuan ke pihak BBWS di RT 01/10,Selain itu tidak ada nya sosialisasi pekerjaan dan pemindahan titik ?

( ARY /TIM)

Polres serang Tangkap beberapa pelaku Ganjal ATM yang Beraksi di 41 Lokasi

ARTHA-NEWS Tangerang I petugas gabungan unit Reskrim polsek Cikande dan Tim resmob satreskrim Polres serang meringkus sindikat pencuri uang dengan .modus ganjal mesin anjungan tunai mandiri ( ATM) pelaku telah beraksi di beberapa lokasi dalam jumlah 41 tempat di provinsi banten jakarta dan Bogor.

Kapolres serang AKBP Condro Sasongko mengatakan di antara tiga pelaku di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut sementara beberapa pelaku lainya masih dalam pengejaran.

"Dari 6 pelaku yang berhasil kami amankan, 3 di antaranya sudah dintetap kan sebagai tersangka dan tiga lainya maaih dalam pengembangan" Ujar Condro  Rabu 
( 24/09/2025).

nama ketiga pelaku yang berhasil diringkus , Adi Yusadi (41)  ZiKri alias dea ( 41) dan Ashari alias Ari ( 42).

Condro menyebut komplotan ini menjalankan modus ganjal ATM  mereka sudah beraksi sudah puluhan lokasi.

Komplotan ini merupakan spesialis pencurian uang lintas provinsi  dengan 41 TKP modus operandinya mengganjal Kartu di mesin ATM. Kata  Condro.

Penangkapan pelaku pencurian ini  berasal laporan warga  Izah (42) warga puri teratai Cikande Awalnya kartu ATM korban terganjal di mesin ATM tidak jauh  dari  rumah nya pada Minggu l ( 14/ 09 ).

Pada saat korban panik karena kartu terganjal,salah seorang pelaku berpura-pura memberikan bantuan ,korban sempat mengikuti aràhan pelakudn menekan nomor PIN  pada mesin ATM.Karena kartu tak juga. Bisa di amabil pelaku menyarankan korban untuk  mendatangi kantor Bank " kata Condro.

Tak.Butuh waktu lama,ketiga pelaku  tersebut yang merupakan warga Tanggamus itu di tangkap di rumah kontrakan di daerah Bojong, kecamatan Cikupa kabupaten Tangerang pada sabtu malam 20 september kemarin.
 
Dari beberpa pelaku ,petugas mengamankan barang bukti  satu unit mobil,28 kartu ATM  berbagai Bank,satu kartu ATM yang sudah di modifikasi  dengan korek kuping.

( M.Sijabat )

Kamis, September 25, 2025

Kelurahan sukajaya Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Digital Marketing

Artha-news Kota Tasikmalaya I Pemberdayaan Pelatihan Digital Marketing,Diera Digital sekarang hampir semua kalangan baik pemerintahan maupun pihak swasta serta perorangan berlomba-lomba dan mempelajari serta berlatih cara online untuk pemasaran prodak masing-masing 

Tak mau ketinggalan,Kelurahan Sukajaya kecamatan Purbaratu kota Tasikmalaya melaksanakan kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk pelatihan Digital Marketing 

Secara umum sekarang dan tranding pelatihan Digital Marketing bertujuan memiliki beberapa fungsi penting untuk meningkatkan kemampuan dan strategi pemasaran digital 

1.seperti meningkatkan dalam menggunakan alat dan strategi pemasaran seperti SEO,SEM,SMM, Email Marketing Dan lain-lain. 

 2. Mengoptimalkan strategi pemasaran untuk mencapai target audens yang lebih spesifik dan meningkatkan konversi

3.meningkatkan kesadaran merek dengan menggunakan digital marketing,yang tepat, meningkatkan kesadaran merek dan visibilitas online

4.mengukur dan menganalisis kinerja yang mengajarkan cara menggunakan alat analisis seperti Google Analytics untuk mengukur dan menganalisis kinerja kampanye pemasaran digital 

5.mengadaptasi dengan perubahan digital pelatihan dalam mengadaptasi  dengan perubahan tren dan teknologi terbaru untuk tetap kompetitif.

Manfaat pelatihan Digital Marketing meningkatkan EOI:Dengan strategi digital marketing yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan return on Investment (ROI) dari kampanye pemasaran.

Mencapai Target Audens: Pelatihan membantu dalam mencapai target audens yang lebih spesifik dan meningkatkan engagement.

"Kamis,25 September 2025,lurah Sukajaya berharap,agar masyarakat / palaku usaha memiliki keterampilan dan pengetahuan khususnya dalam pemasaran usaha  secara online"

Dalam acara tersebut-para peserta perwakilan-perwakilan RT RW,Acara di mulai dengan-Pembacaan ayat suci. Alquran AL Fatihah
-Menyanyikan lagu Indonesia Raya.-Laporan Pelaksanaan  oleh Ketua Panitia pelaksanaan (pak Ateng).Kata sambutan 
1.Pak lurah 
2.Pokmas (Pak Ateng ) LPM 
3.Pak Camat Purbaratu sekaligus membuka acara resmi.

Kemudian Penyerahan alat pendukung kegiatan secara simbolis kepada peserta oleh pak Camat/Narasumber/pak lurah Sukajaya.

-Penyampaian materi oleh narasumber.
1.Bapak Beni Kurniawan ( tim penyuluh UKM Disperindag dan wirausaha pakaian online dan offline)
2.Bapak Arip( penyuluh Disperindag Kota Tasikmalaya).


(Jay Kucir/J.Panjaitan)

JPHS Audiensi dengan Kasipropam Polres Samosir,Pertanyakan Etika Pendampingan Aparat pada Aktivitas Ilegal

Artha-News Samosir.(25/9-2025)-Sebagai bentuk kontrol sosial dan partisipasi publik dalam menjaga marwah institusi Polri,Jurnalis Peduli Hutan Samosir (JPHS) melakukan audiensi dengan Kasipropam Polres Samosir,IPDA Darmono Samosir,S.H, pada Kamis (25/9-2025),bertempat di ruang kerjanya di Mapolres Samosir.

Kedatangan tim jurnalis disambut langsung oleh IPDA Darmono.Dalam pertemuan itu,Boris situmorang, selaku juru bicara JPHS, menyampaikan sejumlah pertanyaan dan aspirasi masyarakat,terutama terkait dugaan pendampingan atau pengawalan oleh oknum aparat terhadap aktivitas yang dianggap bertentangan dengan hukum,seperti penebangan liar (illegal logging), pengambilan getah tanpa izin, pengawalan galian C ilegal, dan perjudian jenis dadu.

"Kami ingin mendapat kejelasan dari sisi hukum dan peraturan internal Polri.Apakah tindakan pendampingan terhadap aktivitas-aktivitas tersebut dibenarkan? Dan bagaimana kami bisa mengenali apakah itu masuk kategori pelanggaran etik atau disiplin di tubuh Polri?" ungkap pegiat lingkungan(BS)

 Kasipropam: Laporkan Jika Ada Dugaan Pelanggaran

Menanggapi hal tersebut,IPDA Darmono menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri harus dilaporkan secara resmi ke pihak yang berwenang,dalam hal ini Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam).

“Silakan laporkan jika ada indikasi keterlibatan anggota dalam kegiatan ilegal.Propam akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku di Kepolisian RI, baik Peraturan Kapolri maupun Undang-Undang,” tegas Darmono.

Ia juga menyampaikan bahwa pengawalan terhadap kegiatan masyarakat hanya dapat dilakukan dalam konteks yang sah dan berdasarkan permintaan resmi yang disetujui secara institusional. Segala bentuk pendampingan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan hukum adalah pelanggaran, dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan internal.

 Dasar Hukum dan Aturan Kepolisian

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,setiap anggota Polri wajib:

Menjaga nama baik institusi,

Tidak terlibat dalam kegiatan ilegal,

Bertindak netral dan profesional,
Tidak menyalah gunakan wewenang dan atribut institusi.

Selain itu,UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri berkewajiban menegakkan hukum dan menjaga ketertiban,bukan menjadi bagian dari pelanggaran hukum itu sendiri.

 Wartawan sebagai Mitra Sosial

JPHS menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bukan bermaksud menghakimi atau menyudutkan siapa pun,melainkan bagian dari peran pers sebagai pilar keempat demokrasi,yang ikut menjaga integritas institusi negara dan mengedukasi masyarakat.

“Kami hanya menjalankan fungsi kami sebagai jurnalis dan bagian dari masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan supremasi hukum,” tutur pegiat lingkungan(BS)

Pertemuan ini mencerminkan pentingnya ruang komunikasi antara masyarakat,pers,dan institusi penegak hukum.JPHS berharap, melalui klarifikasi dan tindak lanjut yang profesional,kepercayaan publik terhadap Polres Samosir dan institusi kepolisian pada umumnya semakin meningkat.

Polres Samosir,melalui Kasipropam, menyatakan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk secara profesional dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan hukum dan disiplin internal Polri.


(NR.Sitohang)

RS ORTHOPEDI CIAMIS DI KOMPLAIN PASIEN BPJS TERKAIT TINDAKAN DAN PELAYANAN NYA.

artha-News Ciamis I Seorang pasien BPJS bernama Muhammad Ikbal warga kampung kendeng desa Cikupa kabupaten Tasikmalaya sekitar Juni 2025 lalu operasi pemasangan pen di salah satu kakinya yang mengalami patah tulang 

Dedi ayah dari Ikbal saat diwawancarai langsung dirumah nya,Ia menyampaikan dari awal pemasangan pen tersebut dan merasa kurang puas dengan pelayanan pihak rumah sakit

Pasalnya,usai anaknya Ikbal dioperasi pemasangan pen di pahak sebelah kanan,dokter berpesan tiga bulan baru bisa di tekan 

Benar saja setelah tiga bulan sekitar September pen nya malah bengkok,pen jenis apa yang dipasang ?..."Imbuhnya",kalau jenis pen yang bagus itu bukan pen nya yang patah atau bengkok tapi tulang nya patah"tambahnya"

Saya sendiri ini dipasang pen,dan sudah 15 tahun. dan dulu pernah saya tanyakan pada dokter sampai kapan pen ini di buka, dokter katakan kalau tidak ada efek sampai mati pun itu nggak perlu dibuka (dicabut)"Jelasnya"

Ayah dari Pasien merasa aneh dan komplain kerumah sakit dengan dokter yang mengoperasi anaknya tersebut 

Beberapa pertanyaan komplain dilontarkan nya, sempat terjadi sedikit ketegangan sehingga Dedi menyadari bahwa dirinya tersulut emosional 

Setelah kedua nya reda,dokter mengatakan ke pak Dedi  jangan Intimidasi pada pihak dokter"saya itu sudah berpengalaman".tak selang berapa lama, awalnya menolak mungkin setelah saya menunggu surat rujukan terlalu lama tiba-tiba PK Dedi katanya di panggil ke bagian informasi,mungkin.... .dan disitu bertemu dengan salah satu dokter yang lain katanya keluhan nya sudah diterima dan disampaikan kepada dokter senior

Salah satu dokter tersebut menganjurkan agar PK Dedi nanti meminta maaf kepada dokter i dan katanya dokter i akan bertanggung jawab akan melakukan operasi ulang,"jelasnya"

Dedi,Ayah dari Muhamad Ikbal merasa kecewa.Pernah Ia mempertanyakan jenis pen apa yang dipasang pada paha kanan anaknya

Ditambah kan Dedi,kalau pen yang bagus itu harusnya tulang yang patah bukan malah pen nya, patah atau pun bengkok"Imbuhnya"

Senin,Tim Artha-news konfirmasi ke pihak RSOP Ciamis,melalui humas RSOP Ciamis (ipung).abdi nuju  telusur kronologis na hela kang,sesuai tadi yang disampaikan pihak RSOP meminta waktu 1-2 hari spds clear mis kom na dmn

"Saya lagi telusuri kronologis nya dulu, sesuai tadi arahan RSOP meminta waktu 1-2 hari supaya jelas mis komunikasi nya dimana"

Rabu,24 September 2025 ,Tim Rumah sakit Khusus Orthopedi Ciamis kabarnya datangi pasien ke Cikupa dan menyampaikan kepada tim artha-news "siap kang
terkait permasalahan medis hasil dari pembahasan kami sdh dilakukan sesuai prosedur sesuai nu tos diuninga keun ka pihak keluarga"

Malam, sekitar pukul 20:00 wib melalui pesan invoce suara pihak pasien (Dedi ) mengatakan benar bahwa pihak RSOP Ciamis sebanyak empat orang datang dan menawarkan untuk di operasi ulang,jawab Dedi,Ia menolak tawaran pihak rumah sakit tersebut karena sudah kecewa dan lagian permasalahan ini sudah dikuasakan kepada penerima Kuasa silahkan hubungi"Jelasnya"


(Ary/Tim)

PEMKAB SAMOSIR RAYAKAN HARI TANI NASIONAL

Artha-News Samosir( 24/09-2025)-Perayaan Hari Tani Nasional tingkat Kabupaten Samosir diperingati dengan menghadirkan pameran berupa UMKM dari Petani Milenial, Masyarakat Perlindungan Indikasi geografis Andaliman Pulo Samosir, Stand Pangula Nature dan berbagai produk UMKM lainnya di Sopo Gereja Bolon HKBP Pangururan, 24/09

Turut hadir,Kakanwil Kementerian Hukum Sumut Ignatius Mangantar  Tua Silalahi,Kepala Perwakilan BI Sibolga Riza Putera,Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon,Pabung 0210 TU G.Sebayang,Para SAB,Para Asisten Sekdakab Samosir,OPD, Ketua KTNA Pantas M. Sinaga, Plt. Kasat Binmas Polres Samosir HL. Situmorang,para Kepala Desa dan kelompok tani. Selain Talk Show Petani Milenial yang dibawakan Gusti Ayu Ngurah Megawati (CV. Temon Agro Lestari Pacitan) dan Ambolans Sitanggang (Dinanti Kopi),Wakil Bupati Samosir menerima sertifikat indikasi geografis Andaliman dari Kementerian Hukum RI yang diserahkan Kakanwil Kementerian Hukum Sumut Ignatius Mangantar Tua  Silalahi. Launching kopi Typica Samosir dan pengukuhan Petani Milenial dan penyerahan sertifikat.

Untuk tahun 2025,Pemkab Samosir melakukan pelatihan dan pembinaan kepada petani milenial, membantu pembuatan sebuah perusahaan. Dalam hal ini Pemkab Samosir membantu dalam pengurusan akte. 

Wakil Bupati Samosir,Ariston Tua Sidauruk berharap dengan perayaan ini memunculkan semangat dan motivasi,khususnya tumbuhnya petani milenial yang mampu mengedukasi dan menambah ilmu  anak-anak muda bukan hanya bercocok tanam tapi mampu  mengedukasi pada masyarakat lainnya. 

Wabup menyampaikan,saat ini Pemkab Samosir menetapkan sektor pertanian dan pariwisata menjadi unggulan,hal ini melihat potensi pertanian Samosir yang sangat besar dengan 80 persen penduduk merupakan petani. 

Melalui program Pangula Nature, Pemkab Samosir menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan melatih masyarkat untuk mampu menghasilkan pupuk organik sendiri. Disamping itu,Pemkab Samosir juga memberikan bantuan sarpras pertanian seperti bibit bawang merah, jagung,kentang,kopi,traktor, mesin pencacah kompos, hand sprayer, kolam bioflok, pompa air tenaga diesel dan tenaga surya.

Dalam mendukung Asta Cita Presiden RI dalam swasembada pangan,Pemkab Samosir tetap melaksanakan program kegiatan yang berpihak kepada rakyat petani yaitu dengan mengkolaborasikan pertanian dan pariwisata. Mendorong transformasi pertanian menuju sistim yang lebih produktif dan ramah lingkungan. 

Untuk menjamin keberlangsungan usaha pertanian,Pemerintah Kabupaten Samosir mulai tahun 2025 mencetak petani milenial sebagai upaya strategis mendorong generasi muda tertarik terhadap pertanian yang modern, inovatif. Petani milenial ini diharapkan menjadi pengimbas dan percontohan bagi petani disekitarnya.

Wakil Bupati Samosir mengajak seluruh petani di Kabupaten Samosir untuk merubah cara pandang, menjadi petani bukanlah hal yang rendah tapi petani itu keren, petani pahlawan pangan,tanpa petani Negara Indonesia akan bergantung pada impor.Maka petani millenial ditekankan  untuk turun ke sawah,ke kebun,ke ladang dan menjadikan pertanian sebagai bisnis yang membanggakan,menggunakan pupuk organik agar lingkungan pertanian tetap subur dan bertahan lama.


(NR.Sitohang)

Penerimaan Siswa Baru SMK Bani Kamil Sukaresik Tahun Ajaran 2027/2028, Buka Dua Jurusan Unggulan

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – SMK Bani Kamil Sukaresik yang berada di bawah naungan Yayasan Baabul Kamil resmi membuka Penerimaa...