Sabtu, November 29, 2025

Anggota DPRD Samosir Mian Videlis Malau Dukung Pelajar Lewat Bantuan Dana dan Pelatihan Catur


Artha-News.com, Samosir —29 I November 2025

Anggota DPRD Kabupaten Samosir dari Fraksi Golkar,Mian Videlis Malau, menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan dengan memberikan bantuan dana sekaligus pelatihan ilmu catur kepada para pelajar tingkat SD hingga SMP se-Kabupaten Samosir.

Dikenal sebagai sosok yang mencintai dunia olahraga, Mian Malau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung generasi muda yang memiliki bakat,

 khususnya di bidang olahraga. Ia berharap para pelajar di Samosir dapat menembus panggung nasional hingga internasional.

> “Kalau bisa anak-anak didik kita di Samosir tampil hingga ke tingkat internasional, saya siap mendukung sepenuhnya,” ujarnya penuh semangat.

Dukungan tersebut disambut hangat oleh para orang tua siswa.Mereka berharap pemerintah semakin memberi perhatian khusus kepada anak-anak berprestasi,sehingga potensi mereka dapat berkembang lebih jauh. Para orang tua juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Mian Malau atas kepedulian dan kontribusinya dalam memajukan bakat para pelajar di Samosir.

Langkah ini diharapkan menjadi pemicu semangat baru bagi para murid untuk terus berkarya dan berprestasi, sekaligus menjadi contoh bagi para pemangku kebijakan lainnya untuk turut serta membangun masa depan pendidikan daerah.

(NR.Sitohang)

Kawalu Institute Beserta Elemen Masyarakat Akan Gelar Aksi Demonstrasi Di Kantor Imigrasi Tasikmalaya ; Buntut Dugaan Investasi Bodong Warga Negara Asing

Tasikmalaya Kota,Artha-news.com
Kawalu Institute bersama sejumlah elemen masyarakat akan melakukan aksi demonstrasi di Kantor Imigrasi Jalan Letnan Harun,Sukarindik, Kecamatan Bungursari,Kota Tasikmalaya,pada hari Senin, 1 Desember 2025.

Rencana Aksi massa mendatangi kantor Imigrasi Tasikmalaya terkait dugaan adanya kasus investasi bodong dilakukan oleh salah seorang Warga Negara Asing (WNA) kepada Warga Kawalu Kota Tasikmalaya

Fikri Zulfikar kordinator lapangan Kawalu Institute bersama elemen masyarakat akan menyuarakan tuntutan kepada pihak kantor Imigrasi Tasikmalaya menolak keras masuknya imigran berkedok investasi asing yang merugikan masyarakat terutama warga kawalu dan selama ini isu investasi bodong WNA menjadi sorotan publik untuk lebih serius disikapi agar kasus serupa tidak terulang kembali.   
 
Sejumlah pendemo yang tergabung dalam tuntutan akan menyampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya,merupakan pemimpin unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keimigrasian di wilayah Tasikmalaya agar bertindak tegas menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengumumkan bahwa WNA yang melakukan investasi bodong akan menghadapi konsekuensi serius,termasuk deportasi dan larangan masuk selama 10 tahun.

Hal ini tertuang pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa WNA yang melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum dapat dideportasi

Berharap gelar aksi demonstrasi nanti  berjalan lancar serta dapat mewakili aspirasi warga dari tututan agar penyelesaian terkait adanya investasi bodong warga negara asing diselesaikan berdasar peraturan dan hukum yang berlaku.

(Red)

Mediasi Tertunda Camat Simanindo Diduga Beretikat Buruk.Kuasa Hukum Pelapor Sebut sebagai,Pejabat Kebal hukum“Abaikan Panggilan Polres Samosir”


Artha-News.com SAMOSIR (29/11-2025) - Proses mediasi yang dijadwalkan Polres Samosir terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Krisman Siallagan terhadap Camat Simanindo,Hans Sidabutar,kembali menemui hambatan.Hans Sidabutar dikabarkan tidak hadir dalam panggilan mediasi pertama dengan alasan memiliki kesibukan lain.

Hironisnya,ketika Media Artha-News konfirmasi melalui telpon selulernya camat tidak memberi jawaban tentang mediasi tersebut,diduga camat Simanindo abaikan undangan dari polres.

Laporan ini sebelumnya dibuat Krisman Siallagan pada 19 September 2025 di Polda Sumut, terkait dugaan pencemaran nama baik menyusul kegiatan peliputan yang dilakukan Camat Simanindo bersama salah satu media televisi pada 7 Juli 2025 di kawasan kerja Koperasi Jasa Parna Jaya Sejahtera.

Pelapor menilai peliputan tersebut bersifat sepihak dan dilakukan tanpa koordinasi dengan Dinas Kehutanan maupun pihak koperasi.

Laporan dari Polda Sumut kemudian dilimpahkan ke Polres Samosir untuk proses lebih lanjut, termasuk upaya mediasi antara kedua pihak.

Kuasa Hukum: “Ini Itikad Buruk”
Dra. Novyeva Sianturi, SH, MH, selaku kuasa hukum Krisman Siallagan, menilai ketidakhadiran Hans Sidabutar sebagai bentuk kurangnya keseriusan dalam menyelesaikan masalah atau diduga kebal hukum.


> “Katanya dia tidak bisa hadir karena ada kesibukan.Kalau pendapat saya, itu merupakan itikad buruk. Dia kan terlapor,seharusnya hadir,” ujar Novyeva di Pangururan, Sabtu (29/11/2025).

Meski demikian,pihak pelapor masih memilih menunggu langkah kepolisian selanjutnya.

> “Biasanya akan ada panggilan mediasi kedua. Kita tunggu saja,” tambahnya.

Ia menegaskan, apabila Camat tetap tidak hadir di tahap mediasi berikutnya,pihaknya siap membawa perkara tersebut ke ranah hukum.

> “Kalau dia tidak mau datang lagi di mediasi, tidak apa-apa.Mungkin dia merasa benar.Ya kita tempuh jalur hukum.”

Camat Belum Beri Konfirmasi,
Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Camat Simanindo, Hans Sidabutar,melalui sambungan seluler belum mendapat respons hingga berita ini dipublikasikan.

Ketidakhadiran Camat dalam panggilan resmi aparat penegak hukum kini menjadi sorotan publik, terutama mengingat posisinya sebagai pejabat pemerintahan yang semestinya memberikan contoh dalam menghormati proses hukum.

(NR.Sitohang)

Jumat, November 28, 2025

*Minimnya Sarana Transportasi Angkutan di SLB Negeri Cipatujah: Hambatan bagi Siswa Berkebutuhan Khusus*

TASIKMALAYA  CIPATUJAH, [ Rabu : 19 - 11 -  2025 ] – Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cipatujah,Kabupaten Tasikmalaya, menghadapi tantangan serius terkait minimnya sarana transportasi Angkutan bagi para siswanya.Kondisi ini menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah tersebut.
 
SLB Negeri Cipatujah terletak di daerah yang cukup jauh,dengan jarak tempuh dari rumah siswa yang beragam.Banyak siswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu,sehingga kesulitan untuk menyediakan transportasi pribadi.Akibatnya, banyak siswa seringkali terlambat datang ke sekolah atau bahkan terpaksa absen karena tidak adanya sarana transportasi yang memadai.
 
"Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Sarana transportasi yang memadai sangat penting agar siswa kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan optimal," ujar Kepala SLB Negeri Cipatujah. "Kami berharap ada perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah, pihak swasta, atau donatur untuk mengatasi masalah ini."
 
Kebutuhan akan sarana transportasi yang layak sangat mendesak.Dengan adanya sarana transportasi yang memadai,diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa,mengurangi angka absensi, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
 
Pihak SLB Negeri Cipatujah telah berupaya mengajukan bantuan kepada berbagai pihak, namun hingga saat ini belum mendapatkan solusi yang memadai.Oleh karena itu, SLB Negeri Cipatujah membuka pintu bagi siapa saja yang ingin memberikan bantuan atau donasi untuk mewujudkan impian para siswa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.

Ref: mumun mulyadi / wandi

Kapolres Tasikmalaya Kota Pimpin Sertijab Empat Kapolsek,Perkuat Kinerja Jajaran

POLRES KOTA TASIKMALAYA — Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Moh Faruk Rozi, S.H., S.I.K., M.Si. memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) empat Kapolsek jajaran Polres Tasikmalaya Kota, bertempat di Lapangan Upacara Mapolres Tasikmalaya Kota pada Jumat (28/11/2025) pukul 07.00 WIB.

Upacara sertijab ini menjadi bagian dari pembinaan organisasi untuk menjaga kontinuitas, penyegaran, dan optimalisasi kinerja Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pejabat Kapolsek yang Melaksanakan Sertijab:
1. IPTU Sandy Suardani Gunawan resmi menjabat Kapolsek Kadipaten Polres Tasikmalaya Kota.
2. IPTU Deni Susanto, S.H., M.H. menerima jabatan Kapolsek Pagerageung Polres Tasikmalaya Kota.
3. IPTU Deni Susanto, S.H., M.H. menyerahkan jabatan Kapolsek Gunung Tanjung kepada IPTU Toni Agus Saptaji.
4. IPTU Toni Agus Saptaji menyerahkan jabatan Kapolsek Karangjaya kepada IPTU Saptaji.

Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan proses penting untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajerial di tingkat kewilayahan. Ia berharap pejabat baru segera beradaptasi, memperkuat soliditas personel, serta meningkatkan layanan kamtibmas di wilayahnya masing-masing.

“Mutasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kinerja Polri.Pejabat baru diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat,responsif,dan humanis kepada masyarakat,” tegas Kapolres.

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Pejabat Utama Polres Tasikmalaya Kota, para Kapolsek jajaran, serta personel Polres Tasikmalaya Kota.

Kamis, November 27, 2025

Titik Mati Reformasi Polri, Komisi Percepatan Terancam Gagal

Penulis :  Heintje Mandagie

Ketum DPP Serikat Pers Republik Indonesia - Reformasi Polri—sebuah janji yang mahal dan mendesak—kini berada di persimpangan jalan, terancam lumpuh bukan oleh resistensi internal, melainkan oleh ‘ketakutan politik’ Komisi Percepatan Reformasi Polri. Di tengah sorotan tajam dan krisis kepercayaan publik, Komisi terlihat ragu untuk mengajukan rekomendasi penambahan anggaran operasional kepada institusi Polri. 

Saat ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, menjadi saksi bisu dari serangkaian keluh kesah dan pembeberan 'kebobrokan' yang menyelimuti institusi kepolisian. Dari aktivis kemanusiaan dan HAM, LBH, Ormas, hingga kalangan Pers,semua pihak seolah-olah memanfaatkan forum audiensi dengan Komisi ini sebagai "tempat buang hajat" untuk menumpahkan segala kritik atas perilaku oknum anggota Polri, dari pangkat terendah hingga jenderal berbintang.

Namun, di tengah derasnya sorotan dan kecaman yang menargetkan Polri secara institusi, kita perlu menarik napas sejenak dan melihat akar permasalahannya lebih dalam. Mengapa institusi sepenting Polri tampak begitu rentan terhadap 'kebobrokan'?

Sorotan pada Gejala, Mengabaikan Akar Masalah

Persoalan di tubuh Polri, memang menjadi objek penderita dari kritik publik. Polisi disorot atas pelanggaran HAM, arogansi kekuasaan, hingga dugaan praktek korupsi. 

Kritik ini valid dan perlu ditindaklanjuti. Namun, fokus yang terlalu tajam pada oknum berpotensi mengabaikan sistem yang melingkupinya. Narasi besar yang sering terlupakan adalah keterabaian negara terhadap institusi Polri itu sendiri.

Kemiskinan Struktural sebagai Biang Keladi

Fakta yang jarang diangkat ke permukaan adalah kondisi "kemiskinan struktural" yang melanda aparat kepolisian, terutama di tingkat operasional terbawah, yaitu Polsek.

Anggota Polri sering kali dibebani tugas yang berat, risiko tinggi, dan tuntutan moral yang tinggi, namun dengan tingkat kesejahteraan yang tidak proporsional. Gaji yang pas-pasan dapat menjadi celah bagi anggota untuk mencari "penghasilan tambahan" di luar prosedur, yang kemudian menjelma menjadi pungutan liar (pungli) atau praktik koruptif lainnya.

Keterbatasan anggaran operasional hingga ke tingkat Polsek memaksa anggota di lapangan untuk mencari solusi pendanaan mandiri. Misalnya, dana untuk penyelidikan, patroli, atau bahkan alat tulis kantor seringkali harus diupayakan secara swadaya atau melalui "sumbangan" dari pihak-pihak yang berkepentingan. 

Inilah yang menciptakan lingkaran setan antara kebutuhan operasional dan potensi konflik kepentingan.

Defisit Struktural: Polsek Nggak Mampu Bertugas

Realitas di lapangan, bagi masyarakat pinggiran, jauh dari ideal. Rasio Keamanan Underperformed : Indonesia menghadapi defisit personel yang signifikan. Rasio polisi per warga hanya 166 petugas per 100.000 penduduk (1:602), jauh di bawah standar minimal PBB (1:400). Itu artinya Indonesia kekurangan polisi secara masif.

 Meskipun anggaran Polri triliunan rupiah, Polsek di tingkat kecamatan—pintu gerbang negara—kerap menerima alokasi operasional yang minim secara tidak wajar. Pengakuan mantan pimpinan Polri tentang adanya Polsek yang hanya mendapat Rp 200 juta per tahun—hanya cukup untuk operasional empat bulan—menggambarkan krisis pendanaan yang akut.

Anggaran Mininim = Pungli Sebagai Survival Kit

Minimnya dana ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pemicu utama penyimpangan yang merusak kepercayaan publik. Ketika dana negara untuk operasional (BBM, kertas, biaya penyelidikan) habis, personel Polsek dihadapkan pada dilema etika: menggunakan dana pribadi atau mencari "solusi alternatif" (Pungli) agar penugasan berjalan. 

Tekanan operasional ini mengubah Pungli dari kejahatan menjadi mekanisme survival bagi petugas di lapangan. Konsekuensinya, Laporan Pidana Ringan (Tipiring) dan pengaduan masyarakat sering diabaikan atau disertai permintaan biaya tak langsung. 

Bagi masyarakat miskin, ini adalah penghalang akses terhadap keadilan. Negara gagal hadir di saat warga paling membutuhkan perlindungan. Lambatnya respons dan adanya tuntutan biaya membuat warga enggan melapor kembali, menciptakan dark figure kriminalitas dan meruntuhkan kredibilitas institusi.

Lihat saja contoh kasus baru-baru ini, seorang anak kos di Bendungan Hilir (Benhil), Tanah Abang, Jakarta Pusat ramai diberitakan media, saat melapor malah diabaikan Polisi usai mendapatkan pelecehan seksual, lalu nekat melapor ke pemadam kebakaran (Damkar). Video petugas Damkar melabrak pelaku pelecehan seksual pun viral di media sosial dan diapresiasi oleh netizen. 

Reformasi yang Gagal Menyentuh Anggaran

Reformasi Polri pasca-reformasi 1998 telah berfokus pada aspek struktural, regulasi, dan perbaikan sumber daya manusia. Namun, reformasi anggaran dan kesejahteraan tampaknya berjalan lambat atau bahkan disengaja diabaikan oleh pemangku kebijakan. 

Negara seolah membiarkan Polri berjuang dengan sumber daya yang minim, sambil menuntut kinerja dan integritas yang maksimal. Ketika negara sengaja membiarkan institusi vital seperti Polri "miskin", maka negara secara tidak langsung menciptakan lahan subur bagi perilaku menyimpang. 

Aparat yang tertekan secara ekonomi dan operasional akan lebih mudah terjerumus dalam praktik 'kebobrokan' demi memenuhi kebutuhan hidup dan tuntutan pekerjaan.

Rekomendasi Tegas: Anggaran Bersyarat Adalah Mandat, Bukan Reward

Baru-baru ini Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Jenderal Purn. Pol. Badrodin Haiti Badrodin, sempat menjawab pernyataan penulis terkait masalah minimnya anggaran di polsek-polsek untuk pelayanan publik kepada komisi, saat hadir audiensi bersama Forum Masyarakat Indonesia Emas. 

Ia mengaku saat dirinya menjabat Kapolri, pernah menerima laporan ada satu Polsek yang hanya menerima anggaran 200 juta per tahun dan dengan tuntutan operasional yang tinggi ternyata anggaran tersebut hanya bisa menutupi 4 bulan operasional pelayanan Polsek. 

Sisanya anggaran, kata Badrodin, dicari alternatif yang salah untuk menutupinya dengan memeras dan pungli. Ia pun mengaku usulan pengajuan anggaran untuk mengatasi persoalan ini boleh saja, tapi memang sangat sulit karena membutuhkan ketersediaan anggaran besar. 

Atas kondisi tersebut, Komisi sudah seharusnya mengubah sudut pandangnya. Menahan anggaran esensial Polsek adalah tindakan kontraproduktif karena justru menghukum masyarakat dan melanggengkan praktik Pungli.

Anggaran adalah prasyarat minimum reformasi, bukan hadiah. Komisi harus berani mengajukan Paket Reformasi Terintegrasi dengan syarat yang ketat kepada Presiden. Alokasi dana tambahan harus ditekankan sebagai Kewajiban Negara untuk Reformasi Pelayanan Publik, yang bertujuan menjamin Laporan dan Penyidikan Tipiring berjalan Gratis dan Responsif. 

Membangun Polisi Berintegritas, Memerlukan Keberpihakan Negara

Komisi Reformasi tidak hanya harus mendengarkan keluhan tentang oknum, tetapi juga harus mendorong negara untuk bertanggung jawab atas kondisi institusi. Jika kritik diibaratkan membersihkan kotoran, maka negara harus menyediakan sistem sanitasi yang layak, yaitu anggaran dan kesejahteraan yang memadai, agar kotoran itu tidak terus menumpuk.

Reformasi Polri sejati harus dimulai dari melepaskan Polri dari jerat kemiskinan struktural. Polisi yang berintegritas dan profesional hanya akan terwujud jika negara berhenti abai dan mulai berani berinvestasi secara signifikan pada gaji yang layak dan anggaran operasional yang mencukupi hingga ke tingkat Polsek. 

Tanpa keberpihakan negara ini, Polisi hanya akan terus-menerus menjadi sasaran bagi kritik yang tak berujung, sementara akar masalahnya tetap tumbuh subur.

Sorotan yang Nyaman: Komisi yang Enggan Turun ke Akar Rumput

Ironisnya, Komisi yang dibiayai oleh negara untuk mempercepat reformasi ini justru tampak malas untuk turun langsung ke jantung persoalan di akar rumput. Komisi terlihat lebih nyaman dan pragmatis menerima masukan dari kaum elit, aktivis level nasional, dan lembaga formal di ruang-ruang ber-AC Jakarta.

Pendekatan ini menciptakan jarak antara Komisi dengan realitas pelayanan Polri di tingkat terendah. Tim ini cenderung berfokus pada analisis kebijakan makro dan kasus-kasus viral, ketimbang turun ke Polsek-Polsek terujung atau berdialog langsung dengan masyarakat terbawah yang merasakan langsung denyut nadi pelayanan Polri sehari-hari.

Akibatnya, Komisi hanya mendapatkan gambaran 'kebobrokan' di permukaan, berupa laporan dari mereka yang memiliki akses dan suara lantang. 

Komisi terlihat gagal merasakan betapa minimnya anggaran operasional sebuah Polsek, betapa beratnya beban kerja seorang Bhabinkamtibmas, dan betapa tertekannya anggota kepolisian di lapangan akibat keterbatasan sumber daya. 

Komisi hanya mendengar suara kebisingan, tetapi gagal menyentuh denyut nadi persoalan.

Belum lagi ditambah masalah di sektor lain di kepolisian. Seperti halnya korupsi sistemik di layanan sentral seperti SIM/STNK dan penegakan hukum berat. 

Pungli SIM/STNK sama saja Barter Nyawa dengan Uang. Komisi harus melihat kenyataan di lapangan marak praktek Jasa kilat pengurusan SIM dan STNK makin memperparah praktik Pungli. 

Dampak langsungnya? Pengurusan SIM memang menjadi sangat mudah, namun meloloskan calon pengemudi dan pengendara motor/mobil yang tidak kompeten itu sangat berbahaya. 

Konsekuensinya, angka kecelakaan dan korban jiwa menjadi sangat tinggi di seluruh Indonesia. Pungli SIM bukan hanya korupsi, tapi kejahatan kemanusiaan yang diukur dengan nyawa di jalan raya.

Pada peghujung tahun 2024, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Polisi Aan Suhanan merilis data kecelakaan lalulintas, setidaknya 3 hingga 4 orang tewas karena kecelakaan setiap jamnya sepanjang tahun 2024.  Sedikitnya 1.150.000 kecelakan terjadi dalam kurun waktu Januari-Desember 2024 dan menewaskan sekitar 27.000 jiwa. 

Sementara itu tak kalah dahsyat, dalam kasus pemberantasan Narkoba, pasal pidana berat dan denda miliaran rupiah yang menjerat pelaku sering kali menjadi alat pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dan atasannya untuk membebaskan tersangka dari jerat pidana. 

Hukum yang seharusnya keras justru diperjualbelikan demi memperkaya oknum. Padahal, di awal November ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengungkapkan sekitar 50 orang di Indonesia meninggal setiap hari akibat narkoba atau mencapai 18 ribu orang per tahun, dengan rentang usia korban didominasi kelompok muda 14 hingga 25 tahun.

Jadi, melihat kondisi seperti diuraikan di atas, Reformasi sejati hanya akan terwujud ketika negara berani berinvestasi pada pelayanan publik yang bebas dari biaya dan cepat respons. Inilah saatnya Komisi Reformasi membuktikan keberaniannya untuk melayani kepentingan publik di atas citra politik.

Jangan sampai timbul sorotan dari anak jaman now - Gen Z yang bisa saja nyeletuk : “Ini tuh namanya mindset elite yang nggak nyambung sama realita. Mereka takut kena cibiran netizen daripada benerin masalah di lapangan. Kalau Komisi terus takut sama omongan orang Jakarta, ya sudah, Reformasi Polisi itu cuma sandiwara! Kita yang di bawah ini akan terus tercekik sama ketidakadilan dan Pungli. Tolonglah, Pak, Bu! Mikirin kita juga!.”

(Red)

"Banjir Melanda Wilayah Desa Paluh Kurau,Warga Berharap Pihak Terkait Cepat Respon"

Artha news desa paluh kurau.kecamatan hamparan Perak kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, sebelumnya  di kabarkan.dan dilansir dari salah satu media.Benteng atau tanggul jebol akibat banjir dan hektaran sawah terancam tenggelam.

Dan situasi terkini berdasar pada video yang di dapat redaksi Artha news Terlihat kondisi air membanjiri rumah dan halaman serta jalan

Apakah hal ini diakibatkan oleh jebol nya tanggul yang di sebut kan tadi atau atas dasar curah hujan yang terus menerus dan ataukah akibat dari jebol nya benteng atau tanggul yang belum di perbaiki di tambah curah hujan yang terus menerus?

Dari informasi warga setempat,melalui sambungan wa menyampaikan sampai saat ini belum ada pergerakan dari BPBD Dan pihak-pihak terkait.

Saat ini di kabarkan mereka tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya seperti hari hari biasa yang lalu lalu sebelum terjadi banjir ini , jelas' nya

Tadi malam BPBD sudah datang ke desa tapi karena berhubung beberapa desa yang terkena musibah bencana jadi sementara mereka putar balik pulang,Tambah warga setempat 

(Red)

Yornika Aptinas & Apkomindo Sukses Gelar Hospital Technology Day 2025, Wujudkan Konsep Hospital 5.0



JAKARTA – Artha‑News – Yornika Aptinas bersama Asosiasi Perusahaan Komunikasi dan Informatika Indonesia (Apkomindo) berhasil menyelenggarakan acara bergengsi Hospital Technology Day 2025. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen kedua belah pihak dalam mengembangkan teknologi canggih demi mewujudkan konsep pelayanan kesehatan masa depan, yaitu Hospital 5.0.

 

Kegiatan ini menjadi wadah strategis mempertemukan pelaku industri kesehatan dan teknologi di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Yornika Aptinas dan Apkomindo memaparkan berbagai terobosan inovasi yang telah dikembangkan, mulai dari sistem rekam medis terpadu, pengelolaan data pasien yang aman dan terintegrasi, hingga penerapan kecerdasan buatan untuk mendukung penanganan penyakit.

 

Konsep Hospital 5.0 dikembangkan dengan menyeimbangkan kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan. Teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, melainkan mitra tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, aman, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil sekalipun.

 

Penerapan teknologi ini juga dilengkapi standar keamanan data yang ketat sesuai Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga informasi kesehatan pasien terjamin kerahasiaannya. Langkah ini selaras dengan program transformasi digital kesehatan nasional yang dicanangkan pemerintah guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh.

 

Pihak Yornika Aptinas dan Apkomindo berkomitmen memperluas kerja sama dengan rumah sakit, instansi kesehatan, serta mitra strategis lain di seluruh Indonesia. Tujuannya agar manfaat teknologi canggih ini dapat dirasakan secara merata, tidak hanya di kota besar, melainkan juga di daerah yang masih membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

 

(Tim Redaksi Artha‑News)

*BLT- Kesra Cimanggu 2025: Bantuan Langsung Tunai / Triwulanan Rp 900.000 untuk 5 KPM dan Penyerahan Gaji Kader*

Jabar Kab Tasimalaya  CIMANGGU, [ Senin 24 - 11 - 2025 ] – Pemerintah Desa Cimanggu, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya, telah melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Kesra ) tahun anggaran 2025 kepada 5 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp 900.000 yang merupakan akumulasi untuk satu triwulan.
 
Selain penyaluran BLT- Kesra , acara ini juga menjadi momen penyerahan gaji kepada para kader desa untuk periode Mei hingga November. Langkah ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras para kader dalam mendukung program-program desa.
 
Kepala Desa Cimanggu, [ Bpk Mail ], menyampaikan bahwa bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat serta memotivasi para kader untuk terus berkontribusi dalam pembangunan desa.
 
"Kami berharap BLT- Kesra yang diberikan per triwulan ini dapat membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan yang lebih besar. Kami juga sangat berterima kasih kepada para kader yang telah bekerja keras demi kemajuan desa," ujar [ Kepala Desa Cimanggu ]
 
Acara penyaluran ini dihadiri oleh bpk Camat puspahiang Beserta staf ,Dan  tokoh masyarakat, serta para penerima manfaat dan kader desa. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat Desa Cimanggu dapat terus meningkat. 

Ref : Mumun mulyadi/ wandi

*TASIKMALAYA – Anggota Dewan Provinsi Gelar Reses di Margajaya, Jaring Aspirasi Masyarakat*

JABAR TASIKMALAYA – Anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, Bapak H. Arif Rahman, menggelar reses di Desa Margajaya, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, dengan tujuan menjaring aspirasi masyarakat untuk penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
 
Reses yang berlangsung pada [ Rabu : 26 - 11 - 2025 ] ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Kepala Desa Margajaya, Yana Mulyana, perwakilan Muspika Kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan RT/RW, serta Bainsa dan Babin Kabtibmas.
 
Dalam kegiatan ini, Bapak Arif Rahman membuka ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat, di mana berbagai permasalahan dan usulan pembangunan dapat disampaikan secara langsung. Tujuan utama dari reses ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak dan merumuskan program prioritas yang akan diusulkan ke pemerintah provinsi.
 
"Reses ini adalah kesempatan bagi kami untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi prioritas masyarakat Margajaya. Aspirasi yang kami terima akan menjadi dasar dalam merumuskan program pembangunan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan," ujar Bapak Arif Rahman.
 
Kepala Desa Margajaya, Yana Mulyana, menyambut baik inisiatif reses ini dan berharap dapat membawa dampak positif bagi kemajuan desa. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
 
Reses ini diharapkan dapat menghasilkan program-program pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Margajaya secara berkelanjutan.

Ref : Mumun mulyadi / Wandi.

*Inisiatif Warga Kertaraharja-Purwarahayu: Swadaya Perbaiki Jalan Deudeul, Bukti Kekuatan Gotong Royong Setelah Pemerintah Ingsalloh "Omdo"Terus Selama 15 Tahun*



Jabar Kab Tasikmalaya Kertaraharja/Purwarahayu – Setelah 15 tahun lamanya dijanjikan perbaikan namun tak kunjung terealisasi, warga Desa Kertaraharja dan Desa Purwarahayu akhirnya mengambil inisiatif untuk memperbaiki jalan Deudeul secara swadaya. Jalan sepanjang 2000 meter ini, yang menghubungkan kedua desa, berada dalam kondisi memprihatinkan akibat janji manis pemerintah yang tak kunjung ditepati alias "omdo".
 
Kegiatan perbaikan dimulai pada Minggu, 23 November 2025, dengan fokus awal pada perbaikan parit alami/saluran air di sepanjang jalan. Selanjutnya, warga berencana memperbaiki rabat beton yang akan dimulai awal Desember mendatang.
 
"Kami sudah terlalu lama menunggu janji pemerintah yang 'omdo'. Jalan ini sangat vital bagi aktivitas kami sehari-hari. Karena itu, dengan semangat gotong royong, kami memutuskan untuk bergerak sendiri," ujar Bapak salah satu tokoh masyarakat yang terlibat.
 
Dana perbaikan berasal dari sumbangan pengusaha lokal dan donatur dari lingkungan desa. Estimasi biaya perbaikan rabat beton mencapai 30 juta hingga 40 juta rupiah. "Insya Allah, dengan dukungan semua pihak, perbaikan ini akan berjalan lancar dan membawa berkah bagi kita semua," tambahnya.
 
Inisiatif ini menunjukkan kekuatan swadaya masyarakat dan harapan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kebutuhan infrastruktur desa. Diharapkan, perbaikan jalan ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian warga Kertaraharja dan Purwarahayu.

(Mumun Mulyadi)

Komisi IV DPRD Pangandaran, Tinjau Progres Revitalisasi Semua SMP Penerima Bantuan APBN

Artha-news.Com Pangandaran
Anggota Komisi IV  DPRD  Kabupaten Pangandaran melakukan monitoring ke sejumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.Dua di antaranya adalah SMPN 3 Padaherang dan SMP Cijantung 3 Sindangjaya.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai spesifikasi,tertib administrasi,mengikuti prosedur,serta dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam kunjungannya Anggota Komisi IV DPRD Pangandaran, Solihudin mengatakan  bahwa, berdasarkan hasil komunikasi dengan pihak sekolah,panitia,serta konsultan perencanaan,tidak ditemukan kendala berarti dalam progres pekerjaan tersebut .

“Sejauh ini semua berjalan sesuai rencana dan tidak ada permasalahan yang berarti,” ujar Solihudin, pada  Selasa,  (11/11/2025).

Program revitalisasi sekolah ini bersumber dari APBN sebesar Rp 10,9 miliar yang dialokasikan untuk enam sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Pangandaran.  Ujarnya .

Kunjungan tersebut Selain ke sekolah yang mendapat bantuan di Padaherang, rombongan Komisi IV juga dijadwalkan akan  melanjutkan monitoring ke SMPN 4 Langkaplancar dan SMPN 3 Langkaplancar untuk memastikan seluruh proses revitalisasi berjalan optimal”.Sesuai apa yang kita harapkan .

Menurut Solihudin.Monitoring ini merupakan bagian dari komitmen DPRD kabupaten Pangandaran  dalam mengawasi pengelolaan dana pusat agar tepat sasaran serta mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pangandaran. “Ujarnya . 

( UG ).

Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Gelar Silaturahmi Bersama Awak Media

Artha-news.Com Pangandaran Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan memperkuat kerjasama konstruktif dengan media massa sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi,Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran melaksanakan pertemuan dengan Wartawan pokja DPRD Kabupaten Pangandaran pada (26/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran,Dodi Djubardi,Humas DPRD Pangandaran dan  puluhan Wartawan liputan  di Kabupaten Pangandaran.

Dalam sambutannya  Sekretaris DPRD Pangandaran Dodi Djubardi mengatakan,dengan Silaturahmi menambah berkah panjang umur ,murah rezeki dan mudah mudahan dengan bermitra dengan media bisa terjalin dengan baik.

 Dan dengan adanya media bermitra dengan DPRD lebih bisa mengangkat berita DPRD tatkala lagi ada kegiatan di luar.,tidak hanya kegiatan paripurna saja sebagai sarana untuk menyampaikan program-program Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran terkait peningkatan layanan kehumasan, protokoler, dan publikasi Anggota DPRD dalam melaksanakan tri fungsi dewan maupun Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.

Dodi Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran berharap.ikatan kekeluargaan yang terjalin akan semakin kuat dan terus berkembang pada masa yang akan datang sekaligus membangun motivasi dan semangat baru bagi kita untuk lebih meningkatkan kinerja dan berkarya.

"Kami sangat mengharapkan peran Bapak dan Ibu sekalian untuk mempublikasikan apabila ada kegiatan atau berita yang berkaitan dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat di Kabupaten Pangandaran ", Ujar Dodi 

Kegiatan ini berlangsung di Ruang aula DPRD Kabupaten Pangandaran dan ditutup dengan foto bersama.

 ( UG )

Rokhmat Ardiyan Anggota DPR RI Dari Fraksi Gerindra,Berikan Bantuan Rp 20 jt Untuk program Rutilahu Di Pangandaran

Artha-news.Com Pangandaran
Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Rokhmat Ardiyan akan memberikan bantuan bedah rumah dari program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) kepada warga di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Dalam kunjungannya ke Pangandaran di acara reses  yang di selenggarakan di gedung knpi , beberapa waktu lalu  Rokhmat  Ardiyan mengatakan,target penerima Rutilahu di Kabupaten Pangandaran sebanyak 200 penerima manfaat,masing-masing penerima manfaat akan mendapat anggaran senilai Rp 20 juta.

Rokhmat Ardiyan juga menegaskan, anggaran yang diberikan kepada penerima manfaat tidak boleh ada potongan sedikitpun dalam bentuk apapun oleh tim penyelenggara melainkan bulat sebesar Rp 20 juta. Ujarnya .

Masih dikatakan Rokhmat,Insya Alloh terkait program Rutilahu anggarannya sekitar Rp20 juta.Tidak boleh dipotong sepeserpun, semuanya murni untuk rakyat. Jumlahnya sekitar untuk 200 rumah,”  Ujar Rokhmat .

Menurut Rokhmat,bantuan sosial ini untuk masyarakat di kabupaten Pangandaran agar bisa tinggal di rumah yang layak huni.Tidak hanya bantuan Rutilahu, ia juga memberikan berbagai bantuan beasiswa kepada para pelajar di Kabupaten Pangandaran.

Adapun bantuan untuk pelajar berupa beasiswa yang di berikan kepada   Penerima manfaat beasiswa juga ada.Yaitu Untuk tingkat SD sebesar Rp 450 ribu dan tingkat SMP sebesar Rp 750 ribu. Do’a kan saja mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran,” pungkas nya 

.(  UG )

Rabu, November 26, 2025

Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Pangandaran Gelar Kaderisasi,kalangan Muda Antusias

Artha-news.Com Pangandaran
Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat memperkuat kaderisasi di sejumlah daerah meski tahap pemilihan umum masih jauh.  Salah Satu nya dilakukan di Kabupaten Pangandaran. 

Dalam acara kaderisasi tersebut  Sedikitnya,ada sekitar 150 orang didominasi dari  kalangan muda  tersebut merupakan perwakilan dari 10 kecamatan di kabupaten Pangandaran mengikuti kaderisasi PKB dan berkumpul di salah satu aula hotel yang ada di Pantai Barat Pangandaran, pada Minggu (23/11/2025).

Hadir dalam acara kaderisasi tersebut perwakilan dari DPW PKB  Jawa Barat.Misbah Solihin .dalam sambutannya mengatakan pihaknya sedang melakukan proses kaderisasi dan rekrutmen struktur dewan pimpinan anak cabang ( DPAC ) .

Hal ini dilakukan atas dasar evaluasi pada yang sebelumnya menjadi pengurus ranting namun seakan tidak merasa menjadi pengurus .Kemudian ada juga secara struktur ada tertulis padahal orang tersebut sudah meninggal,sudah bekerja di pemerintahan maupun sudah pindah domisili.

Maka kita melakukan evaluasi,dengan melakukan proses rekrutmen dan struktur dpac sesuai sop . Ujarnya .

Adapun perekrutan DPAC ini, tentu pelamar ada kualifikasi nya seperti melamar kerja,yakni melalui proses pemberkasan,tes wawancara dan seleksi .Hal ini semata mata untuk merapikan struktur PKB di Jawa Barat khususnya di DPC PKB kabupaten Pangandaran,satu tujuannya,agar ketika dimasukan ke struktur,orang itu merasa diakui dan mengikuti proses yang ditentukan .

Dalam kesempatan yang sama,ketua DPC PKB Pangandaran Otang Tarlian dalam sambutannya mengatakan.Kader PKB di daerahnya itu tidak hanya mengedepankan kuantitas tapi juga kualitas .Artinya mereka harus selalu hadir fi tengah tengah masyarakat .ujarnya.

Meskipun demikian dia.Bersyukur kader PKB di Kabupaten Pangandaran memenuhi 100 prosen .maka dari itu pada hari ini Alhamdulillah kaderisasi dan perekrutan DPAC ini ada sekitar 85 %.Dengan kaderisasi kita harapkan pengurus PKN di Pangandarsn kedepan lebih kuat dan solid . "Ujar Otang ," . 

( UG ) .

Korem 044/Gapo Ikuti Rapat Evaluasi TMMD TA. 2025 Secara Virtual, Bahas Pencapaian Fisik dan Nonfisik

Palembang.ARHA.NEWS.com I Penrem 044/Gapo, 25 November 2025 -Palembang – Hadir mewakili Danrem 044/Gapo, Kasrem 044/Gapo Kolonel Inf Andi Gus Wulandri beserta PJU Korem 044/Gapo mengikuti kegiatan Rapat Evaluasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan secara video conference. Kegiatan ini dipimpin oleh Irjenad SLK Pati Koordinator Wasev PJO TMMD dan diikuti oleh seluruh satuan yang terlibat dalam Satgas TMMD di jajaran TNI AD, Selasa (25/11/2025).

Kapenrem 044/Gapo,Mayor Inf Jauhari, mengungkapkan bahwa evaluasi tersebut difokuskan pada pencapaian program TMMD baik dari sisi fisik maupun nonfisik. “Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program TMMD, baik pembangunan fisik seperti infrastruktur, maupun kegiatan nonfisik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selain memaparkan capaian program,Tim Wasev juga melaporkan hasil pengawasan langsung di lapangan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan program TMMD berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat evaluasi juga bertujuan menyamakan persepsi antar pihak yang terlibat,mulai dari pemerintah daerah,TNI,hingga berbagai lembaga pendukung, terutama terkait penyelarasan anggaran, sasaran kegiatan, serta mekanisme pelaksanaan program di tiap daerah.

Pada tahun 2025, pelaksanaan TMMD meliputi:
TMMD ke-123: 50 satgas
TMMD ke-124: 50 satgas
TMMD ke-125: 50 satgas
TMMD ke-126: 50 satgas

Mayor Inf Jauhari menambahkan bahwa hasil evaluasi diharapkan menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan TMMD pada periode berikutnya.“Harapan kita, hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan perbaikan sehingga pengabdian kita kepada bangsa dan negara semakin optimal,” sambungnya.

Program TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terpencil, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan edukatif.

penulis : ardiansyah S.IP

Kegiatan puncak HUT PGRI ke-80 Tahun dan HGN 2025"Guru Hebat, Indonesia Maju".

Artha-News Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya I 25 November 2025 telah dilaksanakan Kegiatan Puncak Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Kegiatan HUT Ke- 80 Tahun  tingkat kecamatan di laksanakan di gedung guru kadipaten dengan berbagai kegiatan gerak jalan sehat,Lomba olahraga tradisional Dan penampilan seni dari setiap ranting.

Sebelumnya juga telah dilaksanakan rangkaian kegiatan lain yaitu turnamen bola voli dan bulutangkis antar gugus yang dilaksanakan dari tanggal 19-20 November 2025.

"Dengan kegiatan ini semoga menjadi ajang silaturahmi antar guru, mempererat persatuan guru, hingga menciptakan Guru yang berkualitas dan berdedikasi. 

Dengan itu menjadikan pondasi untuk menciptakan bangsa Indonesia yang tangguh, maju dan berkarakter. Sesuai moto 'Guru Hebat Indonesia Kuat'. " (Mohamad Dodi Suprapto, S.Pd.,M.Pd.)


(Yana)

Selasa, November 25, 2025

Joane Irwan Anggota DPRD Pangandaran Terpilih Aklamasi sebagai Ketua PMI Pangandaran Periode 2025–2029

Artha-news.Com Pangandaran
 Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pangandaran resmi menetapkan,Joane Irwan Suwarsa, S.IP., M.Si. yang juga merupakan Anggota DPRD Pangandaran, sebagai Ketua PMI Pangandaran periode 2025–2029. Penetapan tersebut berlangsung melalui keputusan aklamasi dalam Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (Muskablub) yang digelar di Aula RSUD Pandega Pangandaran, pada Rabu (19/11/2025 ) .

Muskablub ini diselenggarakan menyusul pengunduran diri ketua sebelumnya sehingga diperlukan kepemimpinan baru untuk melanjutkan roda organisasi. Kegiatan dibuka langsung oleh Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat, Dr. Tjatja Kuswara, Drs., M.Si., MH , dengan suasana musyawarah yang berlangsung tertib dan kondusif.

Dr.Tjatja mengapresiasi jalannya Muskablub yang menurutnya mencerminkan semangat kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Didampingi Kepala Markas PMI Jawa Barat, Budi Pratama, SE , serta staf  Arip Rahman,ia menyebut keputusan aklamasi ini sebagai contoh baik bagi PMI di kabupaten/kota lain di Jawa Barat.

Budi Pratama menegaskan bahwa dinamika organisasi adalah hal wajar, termasuk di lingkungan PMI.Ia berharap momentum Muskablub mampu memperkuat kebersamaan, menyatukan visi,serta melahirkan langkah strategis untuk memajukan PMI Kabupaten Pangandaran.
Kepengurusan yang baru nantinya harus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten maupun PMI Provinsi, terutama dalam pelaksanaan program pembinaan,” ujarnya.

Sementara itu, ketua terpilih,Joane Irwan Suwarsa menyatakan komitmennya membawa PMI Pangandaran menjadi organisasi yang semakin bermanfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa PMI akan memperkuat peran kemanusiaan dan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada warga.

Bersama pengurus yang akan dibentuk, kami siap meningkatkan kapasitas PMI serta memperluas manfaat bagi masyarakat Pangandaran,” Ujar Joane .

Hadir dalam acara tersebut,Asisten Administrasi Umum Pemkab Pangandaran, Aep Haris, S.Hut.,MM ,  serta Direktur RSUD Pandega Pangandaran. Aep berharap kepengurusan baru mampu menjaga profesionalitas dan memberikan kontribusi nyata di bidang kemanusiaan.

Dengan terpilihnya Joane Irwan, PMI kabupaten Pangandaran memasuki babak baru kepemimpinan yang diharapkan mampu memperkuat pelayanan kemanusiaan dan kesiapsiagaan di wilayah kabupaten.

 ( UG )

DPRD Pangandaran Minta Panitia Program Revitalisasi Bangunan Sekolah Harus Berani Tolak Barang yang tidak Sesuai Spesifikasi

Artha news . Com Pangandaran
DPRD Pangandaran Minta Panitia Program Revitalisasi Bangunan Sekolah Harus Berani Tolak Barang yang tidak Sesuai Spesifikasi
Komisi I V  DPRD Pangandaran saat sidak di SMPN 3 Padaherang. 

Komisi I V  DPRD Pangandaran melakukan pengawasan terhadap program Revitalisasi bangunan Sekolah di SMPN 3 Padaherang. Bahkan mereka meminta panitia harus berani menolak barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Ketua Komisi  I V, Jalaludin Saat sidak  menjelaskan,pengawasan ini bertujuan memastikan tertib administrasi, transparansi,ketepatan waktu pelaksanaan,serta kesesuaian spesifikasi bahan yang digunakan, demi menjamin keamanan kepala sekolah sebagai penanggung jawab proyek , Ujarnya .

Jalal menambahkan Realisasi program revitalisasi yang bersumber dari anggaran pusat ini,harus fokus pada ketepatan waktu dan spesifikasi bahan.Menurutnya, administrasi yang tertib dan transparan adalah kunci keberhasilan dari proyek ini.

Dari kontrak 120 hari,per hari ini seharusnya persentase pengerjaan sudah mencapai 90 persen,namun realisasinya baru sekitar 80,9 persen. Ada keterlambatan sekitar 10 persen,” Ujarnya.Pada Selasa  (11/11/2025). 

Panitia Revitalisasi Bangunan Sekolah Harus Berani.Jalal berharap keterlambatan waktu ini dapat segera dikejar meskipun terkendala cuaca musim hujan,mengingat proyek ini dilaksanakan secara swakelola. 

Meski begitu, revitalisasi harus mencapai target maksimal.Jika kekuatan bangunan tidak sesuai standar, sekolah akan membutuhkan rehabilitasi kembali dalam waktu singkat, yang justru merugikan pihak sekolah itu sendiri.“Spesifikasi yang digunakan harus sesuai standar Rencana Anggaran Biaya (R A B) agar bangunan tahan lama,” Tegas Jalan .

Ia pun mengapresiasi keberanian panitia pembangunan yang berani menolak material yang tidak sesuai spesifikasi, seperti bahan kusen dan material lainnya, yang sempat ditolak dan dikembalikan. “Hal seperti ini lah yang perlu   perlu dicontoh untuk sekolah sekolah lainnya .  "ujar Jalal.

Terhadap penggunaan aplikasi SiP Lah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah), Jalaludin menjelaskan bahwa sistem daring tersebut diciptakan untuk memudahkan peng administrasian. Ketepatan bahan yang dibeli bergantung pada keseriusan panitia pelaksana, baik melalui pembelian langsung maupun menggunakan SiP Lah. 

“Tidak ada kewajiban pembelanjaan menggunakan SiP Lah, sistem ini hanya membantu ketepatan administratif dan kemudahan saja. Kami memastikan agar pembangunan sesuai spesifikasi dan perencanaan, serta tertib administrasi. Kami berharap estimasi waktu pengerjaan bisa selesai tepat waktu . 

Di luar masalah revitalisasi ini,  keluhan infrastruktur jln menuju smpn 3 Paledah yang sempit,karena termasuknya jln Desa,menurut Jalal  nanti akan saya carikan solusi penyelesaian terkait masalah jalan tersebut,” pungkasnya. 

( UG ) .

*BLT- Kesra Cimanggu 2025: Bantuan Langsung Tunai / Triwulanan Rp 900.000 untuk 5 KPM dan Penyerahan Gaji Kader*

Jabar Kab Tasimalaya  CIMANGGU, [ Senin 24 - 11 - 2025 ] – Pemerintah Desa Cimanggu, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya, telah melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Kesra ) tahun anggaran 2025 kepada 5 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp 900.000 yang merupakan akumulasi untuk satu triwulan.
 
Selain penyaluran BLT- Kesra , acara ini juga menjadi momen penyerahan gaji kepada para kader desa untuk periode Mei hingga November. Langkah ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras para kader dalam mendukung program-program desa.
 
Kepala Desa Cimanggu, [ Bpk Mail ], menyampaikan bahwa bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat serta memotivasi para kader untuk terus berkontribusi dalam pembangunan desa.
 
"Kami berharap BLT- Kesra yang diberikan per triwulan ini dapat membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan yang lebih besar. Kami juga sangat berterima kasih kepada para kader yang telah bekerja keras demi kemajuan desa," ujar [ Kepala Desa Cimanggu ]
 
Acara penyaluran ini dihadiri oleh bpk Camat puspahiang Beserta staf ,Dan  tokoh masyarakat, serta para penerima manfaat dan kader desa. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat Desa Cimanggu dapat terus meningkat. 

Ref : Mumun mulyadi/ wandi

Senin, November 24, 2025

Joane Irwan Anggota DPRD Pangandaran Terpilih Aklamasi sebagai Ketua PMI Pangandaran Periode 2025–2029

Artha-news.Com Pangandaran
 Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pangandaran resmi menetapkan,Joane Irwan Suwarsa, S.IP., M.Si.yang juga merupakan Anggota DPRD Pangandaran, sebagai Ketua PMI Pangandaran periode 2025–2029.Penetapan tersebut berlangsung melalui keputusan aklamasi dalam Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (Muskablub) yang digelar di Aula RSUD Pandega Pangandaran, pada Rabu (19/11/2025 ) .

Muskablub ini diselenggarakan menyusul pengunduran diri ketua sebelumnya sehingga diperlukan kepemimpinan baru untuk melanjutkan roda organisasi. Kegiatan dibuka langsung oleh Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat, Dr.Tjatja Kuswara,Drs.,M.Si.,MH , dengan suasana musyawarah yang berlangsung tertib dan kondusif.

Dr.Tjatja mengapresiasi jalannya Muskablub yang menurutnya mencerminkan semangat kekeluargaan dan musyawarah mufakat.Didampingi Kepala Markas PMI Jawa Barat,Budi Pratama, SE , serta staf Arip Rahman,ia menyebut keputusan aklamasi ini sebagai contoh baik bagi PMI di kabupaten/kota lain di Jawa Barat.

Budi Pratama menegaskan bahwa dinamika organisasi adalah hal wajar,termasuk di lingkungan PMI.Ia berharap momentum Muskablub mampu memperkuat kebersamaan, menyatukan visi, serta melahirkan langkah strategis untuk memajukan PMI Kabupaten Pangandaran.
Kepengurusan yang baru nantinya harus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten maupun PMI Provinsi, terutama dalam pelaksanaan program pembinaan,” ujarnya.

Sementara itu, ketua terpilih,Joane Irwan Suwarsa menyatakan komitmennya membawa PMI Pangandaran menjadi organisasi yang semakin bermanfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa PMI akan memperkuat peran kemanusiaan dan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada warga.

Bersama pengurus yang akan dibentuk, kami siap meningkatkan kapasitas PMI serta memperluas manfaat bagi masyarakat Pangandaran,” Ujar Joane .

Hadir dalam acara tersebut,Asisten Administrasi Umum Pemkab Pangandaran, Aep Haris, S.Hut., MM,serta Direktur RSUD Pandega Pangandaran.Aep berharap kepengurusan baru mampu menjaga profesionalitas dan memberikan kontribusi nyata di bidang kemanusiaan.

Dengan terpilihnya Joane Irwan,PMI kabupaten Pangandaran memasuki babak baru kepemimpinan yang diharapkan mampu memperkuat pelayanan kemanusiaan dan kesiapsiagaan di wilayah kabupaten.

 ( UG )

Jumat, November 21, 2025

BUPATI SAMOSIR KUNJUNGI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, USULKAN SEJUMLAH PROGRAM PRIORITAS 2026

Artha-News.com Samosir (21/11) -Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengunjungi Kementerian  Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.Kehadiran Bupati Samosir diterima langsung oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur diruang kerjanya, 21/11.

Dalam pertemuan ini,Bupati Samosir memaparkan beberapa usulan pembangunan strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Samosir untuk Tahun Anggaran 2026.Usulan tersebut meliputi pembangunan rumah susun, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rehabilitasi kawasan kumuh,serta pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).

Bupati Samosir menyampaikan bahwa kebutuhan hunian layak dan peningkatan kualitas permukiman menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah.Menurutnya, keberadaan rumah susun dan program BSPS sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, sementara penanganan kawasan kumuh dan RTLH menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata. “Pemerintah Kabupaten Samosir terus berupaya meningkatkan kualitas permukiman dengan menjalin kerja sama dan dukungan dari pemerintah pusat. Kami berharap program-program yang kami ajukan dapat diprioritaskan dalam perencanaan nasional tahun 2026,mengingat kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dan sejalan dengan arah pembangunan di Kabupaten Samosir,” ujar Bupati.

Dirjen Kawasan Permukiman,Fitrah Nur, memberikan apresiasi atas penyampaian usulan yang komprehensif tersebut.Secara prinsip, beliau menerima dengan baik usulan Pemkab Samosir dan mendukung rencana pengembangan permukiman yang diajukan.Dirjen meminta agar tim teknis Pemkab Samosir segera mempersiapkan Rediness Criteria (RC) untuk masing-masing usulan program, hal ini sebagai persyaratan penting dalam proses verifikasi dan penganggaran di tingkat kementerian.

“Setiap usulan yang disampaikan perlu dilengkapi dengan Rediness Criteria agar dapat diproses lebih lanjut.Kami siap mendukung sepanjang dokumen dan persyaratan telah terpenuhi sesuai aturan,” ungkap Dirjen.

Audiensi ini menjadi langkah konkret Pemkab Samosir dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan perumahan dan penataan permukiman di wilayah Kabupaten Samosir.

Dalam kunjungan tersebut,Bupati Samosir didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Rudimantho Limbong.

(NR.Sitohang)

*Minimnya Sarana Transportasi Angkutan di SLB Negeri Cipatujah: Hambatan bagi Siswa Berkebutuhan Khusus*

TASIKMALAYA  CIPATUJAH, [ Rabu : 19 - 11 -  2025 ] – Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, menghadapi tantangan serius terkait minimnya sarana transportasi Angkutan bagi para siswanya. Kondisi ini menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah tersebut.
 
SLB Negeri Cipatujah terletak di daerah yang cukup jauh,dengan jarak tempuh dari rumah siswa yang beragam.Banyak siswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu,sehingga kesulitan untuk menyediakan transportasi pribadi. Akibatnya, banyak siswa seringkali terlambat datang ke sekolah atau bahkan terpaksa absen karena tidak adanya sarana transportasi yang memadai.
 
"Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Sarana transportasi yang memadai sangat penting agar siswa kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan optimal," ujar Kepala SLB Negeri Cipatujah. "Kami berharap ada perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah, pihak swasta, atau donatur untuk mengatasi masalah ini."
 
Kebutuhan akan sarana transportasi yang layak sangat mendesak. Dengan adanya sarana transportasi yang memadai,diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa, mengurangi angka absensi, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
 
Pihak SLB Negeri Cipatujah telah berupaya mengajukan bantuan kepada berbagai pihak,namun hingga saat ini belum mendapatkan solusi yang memadai.Oleh karena itu,SLB Negeri Cipatujah membuka pintu bagi siapa saja yang ingin memberikan bantuan atau donasi untuk mewujudkan impian para siswa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.

Ref: mumun mulyadi / wandi

Rumah Milik V Dan S Siringo-Ringo Hangus Terbakar Di Lalap Si Jago Merah

"Dua Rumah Warga Milik V.Siringo Ringo Dan S.Siringo Ringo Hangus Terbakar Di Lalap Sijago Merah di Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan"

Artha-News.com Samosir, 20 November 2025 Kebakaran hebat melanda Desa Rianiate,Kecamatan Pangururan,Kabupaten Samosir, Sumatra Utara.Dua unit rumah milik V. Siringo Ringo dan S.Siringo Ringo hangus dilalap api dalam insiden yang terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 23.00 WIB.

Api pertama kali muncul dari rumah milik V. Siringo Ringo yang diketahui merupakan rumah bolon (rumah adat Batak) berbahan kayu.Kondisi material yang mudah terbakar menyebabkan kobaran api cepat membesar dan menjalar ke rumah tetangganya.Meski rumah S.Siringo Ringo didominasi struktur beton, percikan api tetap mampu merusak sebagian besar bangunan akibat besarnya kobaran dari rumah adat tersebut.

Warga yang panik langsung menghubungi unit pemadam kebakaran Pemkab Samosir.Namun saat petugas tiba, api sudah terlanjur membesar sehingga proses pemadaman berlangsung sulit dan memakan waktu.Upaya penyelamatan barang berharga pun tidak banyak dapat dilakukan.

Pemilik rumah hanya bisa pasrah menyaksikan tempat tinggal mereka rata dengan tanah.Mereka berharap pemerintah daerah segera turun tangan memberikan bantuan dan perhatian terhadap musibah yang menimpa  mereka.

Sekitar pukul 22.00 WIB,aparat Polres Samosir tiba di lokasi setelah menerima laporan warga. Petugas langsung memasang garis polisi untuk mengamankan area dan melakukan penyelidikan. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui, dan pihak pemerintah maupun kepolisian belum mengeluarkan keterangan resmi.

Musibah ini menyisakan keprihatinan mendalam bagi warga sekitar, mengingat rumah bolon yang terbakar juga merupakan bagian dari kekayaan budaya masyarakat Batak. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah cepat untuk membantu para korban yang kini kehilangan tempat tinggal.

(NR.Sitohang)

Kamis, November 20, 2025

*PORSENIJAR Kecamatan Cikalong Meriahkan HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional*

CIKALONG, [Rabu 19 - 11 - 2025] – PORSENIJAR (Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran) Kecamatan Cikalong sukses digelar dalam rangka memperingati HUT PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) ke-80 dan Hari Guru Nasional. Acara yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 25 November ini diikuti oleh seluruh sekolah di tingkat dasar dan menengah pertama se-Kecamatan Cikalong.
 
Ketua PGRI Cabang Kecamatan Cikalong, menyampaikan bahwa PORSENIJAR tahun ini bertujuan untuk meningkatkan semangat sportivitas,kreativitas,dan solidaritas antar siswa dan guru. "Kami berharap melalui kegiatan ini, para siswa dapat mengembangkan bakat dan minatnya di bidang olahraga dan seni,serta mempererat tali silaturahmi antar sekolah," ujarnya.
 
Berbagai cabang olahraga dan seni dipertandingkan dalam PORSENIJAR ini, antara lain:
 
- cabang olahraga yang di pertandingkan,Seperti sepak bola, Bola Voli Dan Lain Lain. - cabang seni yang ditampilkan,  tari tradisional,menyanyi,pidato,baca puisi]
 
Selain itu,ada juga kegiatan pembelajaran yang melibatkan guru dan siswa dalam workshop dan seminar pendidikan.
 
Acara puncak PORSENIJAR diisi dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba dan penampilan seni dari berbagai sekolah.Hadir dalam acara tersebut,  "Saya sangat bangga dengan semangat dan partisipasi seluruh peserta.Semoga PORSENIJAR ini dapat menjadi agenda rutin yang terus ditingkatkan kualitasnya, 
PORSENIJAR Kecamatan Cikalong tahun ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan dan kebudayaan di wilayah tersebut.  Ujar Bpk Ktua PGRI...


 Ref : wawan wandi

*PORSENIJAR Cikalong: Ajang Kreativitas Guru dalam Rangka HUT PGRI ke-80!*

Tasikmalaya Cikalong  Rabu 19- 11- 2025 – PGRI Cabang Kecamatan Cikalong menggelar PORSENIJAR (Pekan Olahraga,Seni,dan Pembelajaran) sebagai bagian dari perayaan HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional.Acara ini berlangsung dari tanggal 17 hingga 25 November, menampilkan berbagai talenta dan inovasi dari para guru di wilayah Cikalong.
 
Ketua PGRI Cabang Kecamatan Cikalong,Hj.Dedi.Spd,menyatakan, "PORSENIJAR ini adalah wadah bagi guru untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka di luar kegiatan belajar mengajar.Kami ingin merayakan dedikasi guru dalam mendidik generasi penerus bangsa."
 
Acara ini mencakup berbagai kegiatan, termasuk:
 
- Pertandingan Olahraga:beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan,Seperti Bola Voli Bulutangkis dan Lain Lain, 
- - jenis lomba seni,seperti menyanyi, Dan yang lainnya.

 Tokoh Penting atau Pejabat  yang turut hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi atas semangat dan kreativitas para guru. "Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Melalui PORSENIJAR ini,kita dapat melihat betapa besar potensi dan dedikasi mereka," ujarnya.
 
PORSENIJAR diharapkan dapat menjadi agenda rutin PGRI Cabang Kecamatan Cikalong untuk terus memotivasi dan menginspirasi para guru dalam menjalankan tugas mulia mereka.
 
Ref : mumun mulyadi wandi.

*Halaman Sekolah Jadi Arena Kemah: SD 1 Wangunsari Siapkan Siswa untuk IT 2 Bantarkalong*

TASIKMALAYA, Rabu : 19-11-2025  Halaman SD 1 Wangunsari disulap menjadi arena kemah yang meriah dalam rangka persiapan siswa untuk menghadapi kegiatan Intrakurikuler Terpadu (IT) 2 tingkat Sekolah Dasar (SD) sekecamatan Bantarkalong. Sebanyak 80 siswa dari kelas 2 hingga kelas 6 turut serta dalam kegiatan yang berlangsung mulai Rabu malam hingga Jumat pagi ini.
 
Menurut Ibu Yoyoh, Kepala Sekolah SD 1 Wangunsari, kegiatan kemah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan melatih berbagai keterampilan yang dibutuhkan siswa dalam IT 2. "Kami ingin menciptakan suasana yang menyenangkan namun tetap edukatif, sehingga siswa dapat belajar sambil bermain," ujarnya.
 
Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan, termasuk pelatihan mendirikan tenda, belajar tali temali, kegiatan keagamaan, serta berbagai permainan yang mengasah kreativitas dan kerjasama tim. Para siswa tampak antusias mengikuti setiap kegiatan yang ada.
 
Salah seorang siswa kelas 6, [Nama Siswa], mengatakan bahwa kemah ini sangat bermanfaat baginya. "Saya jadi lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi IT 2. Selain itu, saya juga bisa lebih dekat dengan teman-teman," katanya.
 
Dengan kegiatan kemah ini, SD 1 Wangunsari berharap dapat memberikan bekal yang cukup bagi siswa untuk meraih prestasi dalam IT 2 dan juga mengembangkan karakter yang positif.

80 Siswa SD Wangun Sari Bantar Kalong Ikuti Kegiatan Persiapan LT 2

Atha-news Bantar Kalong I SD wangun sari baru baru ini menggelar kegiatan kemah yg di ikuti oleh 80 siswa dari kelas 2 dan kelas 6 serta seluruh guru.Kegiatan ini bertujuan untuk mening kat kan kerja sama dan keterampilan siswa ibu yoyoh kepala sekolah sd wangun sari menyatakan bahwa kegiatan kemah ini sangat penting untuk membentuk karakter siswa yg tangguh dan mandiri.Kegiatan kemah ini merupakan salah satu program sekolah untuk meningkatkan kan keterampilan siswa diluar kelas" ujar ibu yoyoh".

Kami ber harap kegiatan ini dapat membantu siswa mengembangkan kemam puan kerja sama ke pemimpinan dan kemandirian.Harapan nya semoga kemah ini berjalan lancar dan sukses  serta memberikan pengalaman berharga bagi siswa siswi sd wangun sari biar cuaca buruk turun nya hujan tetap ber semangat 


( mumun mulyadi)

Rumah Milik V Dan S Siringo-Ringo Hangus Terbakar Di Lalap Si Jago Merah

"Dua Rumah Warga Milik V.Siringo Ringo Dan S.Siringo Ringo Hangus Terbakar Di Lalap Sijago Merah di Desa Rianiate,Kecamatan Pangururan"

Artha-News.com Samosir, 20 November 2025 - Kebakaran hebat melanda Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan,Kabupaten Samosir, Sumatra Utara. Dua unit rumah milik V.Siringo Ringo dan S.Siringo Ringo hangus dilalap api dalam insiden yang terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 23.00 WIB.

Api pertama kali muncul dari rumah milik V.Siringo Ringo yang diketahui merupakan rumah bolon (rumah adat Batak) berbahan kayu.Kondisi material yang mudah terbakar menyebabkan kobaran api cepat membesar dan menjalar ke rumah tetangganya.Meski rumah S. Siringo Ringo didominasi struktur beton, percikan api tetap mampu merusak sebagian besar bangunan akibat besarnya kobaran dari rumah adat tersebut.

Warga yang panik langsung menghubungi unit pemadam kebakaran Pemkab Samosir.Namun saat petugas tiba, api sudah terlanjur membesar sehingga proses pemadaman berlangsung sulit dan memakan waktu.Upaya penyelamatan barang berharga pun tidak banyak dapat dilakukan.

Pemilik rumah hanya bisa pasrah menyaksikan tempat tinggal mereka rata dengan tanah.Mereka berharap pemerintah daerah segera turun tangan memberikan bantuan dan perhatian terhadap musibah yang menimpa  mereka.

Sekitar pukul 22.00 WIB,aparat Polres Samosir tiba di lokasi setelah menerima laporan warga.Petugas langsung memasang garis polisi untuk mengamankan area dan melakukan penyelidikan. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui, dan pihak pemerintah maupun kepolisian belum mengeluarkan keterangan resmi.

Berita ini juga sudah tayang di YouTube: https://youtu.be/m_41G4zyimA?si=sAnhgfzaMggO3ZA2

Musibah ini menyisakan keprihatinan mendalam bagi warga sekitar, mengingat rumah bolon yang terbakar juga merupakan bagian dari kekayaan budaya masyarakat Batak. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah cepat untuk membantu para korban yang kini kehilangan tempat tinggal.

(NR.Sitohang)

Rabu, November 19, 2025

Kejari Samosir Diduga Paksa Restorative JusticePenanganan Kasus Veronika–TS Dinilai Janggal dan Tidak Profesional

Artha-News.com Samosir (19/11-2025) - Penanganan dua perkara yang melibatkan Veronika Sidabutar dan TS kembali memicu kritik tajam. Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir dinilai memaksakan penerapan restorative justice meski kedua kasus memiliki bobot dan konstruksi hukum berbeda.

Kasus bermula ketika Veronika melaporkan TS atas dugaan pengancaman dengan alat berbahaya pada 3 April 2025, terdaftar dengan nomor LP/B/113/IV/2025/SPKT/POLRES SAMOSIR/POLDA SUMUT.Dua bulan kemudian,TS melaporkan balik Veronika atas dugaan penghinaan. Laporan Veronika kini telah mencapai tahap P21 pertama dan hanya menunggu P21 tahap dua dari Kejari Samosir.

Namun Kejari Samosir menyatakan akan menunggu laporan TS hingga naik ke tahap P21 sebelum memfasilitasi perdamaian. Jika kedua pihak menolak berdamai, kedua perkara akan dilanjutkan bersamaan ke tahap berikutnya.

Sikap ini langsung dipertanyakan kuasa hukum Veronika, Irwan Sitanggang, SH, yang menilai langkah tersebut tidak adil dan mempersulit proses hukum.

“Klien saya jelas menolak berdamai. Mediasi di Polsek Simanindo juga sudah gagal.Mengapa Kejari kini terkesan memaksakan perdamaian?” kata Irwan.

Ia menegaskan kedua perkara tidak sebanding.“Pengancaman dengan parang dan kayu jelas berbeda dengan dugaan penghinaan. Laporan klien saya lebih dulu dan lebih berat. Mengapa keduanya harus disamakan?” ujarnya.

Irwan juga menyoroti kejanggalan lain.Berdasarkan SP2HP yang ia terima,Kejari Samosir meminta penyidik Polres Samosir melakukan pemeriksaan ahli bahasa dan ahli pidana dalam kasus pengancaman.

“Ini sangat janggal.Pengancaman dengan alat,saksi ada,barang bukti jelas. Mengapa harus memakai ahli bahasa? Itu justru mempersulit proses,” tegasnya.

Ia menilai,bila Kejari benar menerapkan standar pemeriksaan seperti itu,perlakuan serupa juga harus diterapkan kepada seluruh kasus pengancaman di Samosir tanpa pengecualian.

“Oke kalau begitu aturannya. Tapi harus merata.Jangan ada tebang pilih,” ujarnya.

Irwan menilai rangkaian langkah Kejari Samosir dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesionalisme lembaga penegak hukum tersebut. Atas dugaan ketidakprofesionalan itu,ia menyatakan akan melayangkan surat resmi kepada pengawas kejaksaan untuk meminta evaluasi terhadap kinerja Kejari Samosir.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik,dan Kejari Samosir menghadapi tuntutan untuk memberikan klarifikasi serta memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan tanpa intervensi dan tanpa standar ganda.

(NR.Sitohang)

Warga Kawalu di duga menjadi korban kontrak kerja investor bodong 1M

Artha-news Kota Tasikmalaya I Pasangan suami istri warga negara Indonesia (WNI ) beralamat Babakan pendeuy RT 003/RW 007 Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu kota. Tasikmalaya Jawa Barat 
Diduga menjadi Korban investor Bodong, Rp 1.000.000.000;00 

Saat ini "Kondisi mesin yang .... berhenti Olah TKP dan saat ini WNA tersebut merekrut pegawai dalam satu kelurahan"

Pasalnya, investasi yang dijanjikan oleh investor tidak pernah terealisasi sampai saat ini!.Sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian kontrak kerjasama antara pihak kesatu yakni undang Kurnia dengan pihak kedua yakni inisial IS Warga negara asing.

Didalam PKK tersebut ditandatangani di jakarta,22 Juli 2019.Pasal satu (1) -Tujuan-  di poin ke tiga : Pihak kedua akan memberikan penanaman modal sebesar 1Miliar dengan jangka satu tahun dan setiap pengiriman barang akan di cicil dipotong sesuai dengan harga barang yang dikirim 

Poin (4) . Pihak ke dua memberikan beban operasional sebesar 30Juta rupiah untuk setiap minggunya dengan tujuan menunjang kinerja perusahaan 

Poin ( 5). Kerjasama bisnis berlangsung selama 10 Tahun 

Selasa,18 November 2025.Ditempat yang sama,Jono Sujono,S.H.selaku kuasa hukum dari pihak ke satu
 (, Undang Kurnia ) Mengatakan tidak faham mengapa jadi klien nya yang digugat ke pengadilan negeri dan kemudian juga dilaporkan ke polisi tertanggal 09 November 2025 dengan pasal 372 dan 378 (penipuan dan penggelapan) "Imbuhnya".

"Seolah-olah klien kami one prestasi,"padahal Klien kami dengan bea cukai telah mendapatkan kompensasi pasilitas  KITE IKM Hal itu merupakan prestasi.."Walupun klien kami di gugat dan dilaporkan ke polisi.Klien kami tetap koperatif 

Perjanjian kontrak kerjasama harus sejalan dengan apa yang tertuang dalam perjanjian dan yang tertuang dalam KUHAP 1338 perdata .Bahwa pengikatan ini diatur dalam undang - undang,Nah.Kemudian para pihak sudah sepakat dan semua juga sudah menandatangani baik oleh pihak ke satu dan pihak kedua serta di ikuti oleh beberapa para saksi- saksi

Yang dalam artiannya,kontrak kerja ini.Itu sudah mencakup tentang apa yang di rohkan dalam paspor dan visa,.Karena beliau adalah sebagai warga negara asing (WNA) Di dalam paspor dan visa nya adalah menyangkut tentang investor,maka dituangkan lah penanaman modalnya ini satu milyar.kan gitu. 

Dan apa yang disampaikan klien kami penanaman modal ini tidak sempat terealisasi,artinya clousul pasal satu ayat tiga tidak pernah ada terealisasi.sedangkan jalannya usaha itu berdasarkan dalam kontrak 

Kami selaku kuasa hukum karena ini berkaitan dengan dengan legalitas Penanaman Modal Asing (PMA), Legalitas perusahaan PMA.apa namanya Legalitas visa nya itu PT. BUTIK USTADZAH INDONESIA maka mempertanyakan dan instansi yang terkait kantor imigrasi wajib lakukan evaluasi begitu juga termasuk dalam bentuk pengawasan polres yakni polres Tasikmalaya kota tentang WNA karena dalam hal ini ( kontrak) jelas-jelas di dalam kontraknya tidak pernah terealisasi satupun, sedangkan dalam paspor dan visa sudah jelas sebagai investor 

Maka kami meminta terhadap APH (Penegak Hukum) ,dalam hal ini untuk bisa lebih extra dalam bentuk pengawasan terhadap warga negara asing karena ini sudah keluar daripada roh,kan gitu."Jelasnya".

Dalam klausul regulasi imigrasi ketika warga negara asing (WNA) Melakukan perbuatan-perbuatan dan menimbulkan riak di warga negara Indonesia daerah kawalu wna tersebut diduga telah melakukan perbuatan tidak senonoh dan kita telah melaporkan wna inisial IS ini Ke polres pada hari Selasa 20 Oktober 2025 atas dugaan pelecehan dan kekerasan.Mohon jadi perhatian."Tegasnya".



(Red)

Selasa, November 18, 2025

Polres Pangandaran Ungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sukaresik Tahun 2022

Artha-news.com Pangandaran 
Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran berhasil mengamankan seorang mantan Sekretaris Desa Sukaresik berinisial YS terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022. Penangkapan dilakukan hari ini sekitar pukul 10.00 WIB setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.

Dari hasil penyidikan,YS diduga melakukan pencairan DD dan ADD tanpa sepengetahuan Kepala Desa dan Kaur Keuangan,menggunakan dokumen persyaratan pencairan yang dipalsukan,serta memerintahkan pencairan dana untuk kegiatan yang pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diduga dibuat secara fiktif dan sebagian dana digunakan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pangandaran, total kerugian negara mencapai Rp706.126.500, terdiri dari DD sebesar Rp649.800.000 dan ADD sebesar Rp56.326.500.

Penyidik juga telah memeriksa 33 saksi serta mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk buku kas, mutasi rekening, dokumen LPJ, serta uang tunai sebesar Rp171.539.000. Kasus ini sebelumnya dilaporkan SPKT Satreskrim Polres Pangandaran.

Atas perbuatannya, YS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Saat ini YS telah ditahan dan proses penyidikan masih terus berlanjut.

Kapolres menegaskan komitmennya dalam menjalankan proses penegakan hukum yang profesional, transparan,dan Akuntabel berdasarkan fakta yang objektif, serta senantiasa mengedepankan asas kehati-hatian dalam setiap penanganan perkara.

( UG )

Penerimaan Siswa Baru SMK Bani Kamil Sukaresik Tahun Ajaran 2027/2028, Buka Dua Jurusan Unggulan

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – SMK Bani Kamil Sukaresik yang berada di bawah naungan Yayasan Baabul Kamil resmi membuka Penerimaa...