SAMOSIR, Artha-News.com — Pembangunan gedung SD Negeri 20 Sipira, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir, yang dilaksanakan secara swakelola mendapat sorotan tajam dari warga setempat. Pengerjaan fasilitas pendidikan ini dipertanyakan terkait spesifikasi material semen yang digunakan serta penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi dan informasi dari masyarakat, ditemukan penggunaan merek semen yang berbeda dari spesifikasi awal yang seharusnya menggunakan Semen Padang.
Selain masalah material, sejumlah pekerja di lokasi juga terlihat memahat dan mendirikan bangunan tanpa dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) yang memadai. Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai keseriusan pihak sekolah dalam menerapkan regulasi K3 pada proyek yang didanai anggaran pemerintah tersebut.
Penjelasan Kepala Sekolah dan Pihak Supplier
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Kamis (1/10/2026), Kepala SD Negeri 20 Sipira membenarkan bahwa para pekerja di lokasi proyek memang belum menerapkan perlengkapan keselamatan kerja sebagaimana mestinya.
Terkait persoalan material, pihak sekolah berdalih bahwa Semen Padang tetap akan digunakan pada sisa proyek. Penggunaan merek lain pada struktur sebelumnya diklaim terjadi karena faktor ketersediaan barang dari pihak rekanan.
"Semen akan kami gunakan Semen Padang, namun sudah terlanjur memakai semen sebelumnya karena supplier kami UD Palentino memfasilitasi bahan untuk kami," ujar Kepala Sekolah saat memberikan klarifikasi.
Warga Desak Pemkab Samosir Lakukan Audit Fisik
Pernyataan kepala sekolah tersebut dinilai warga justru menimbulkan tanda tanya baru mengenai komitmen kepatuhan terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dan standar teknis yang telah ditetapkan sejak awal perencanaan.
Warga mengkhawatirkan perubahan material secara sepihak dapat mempertaruhkan kualitas dan daya tahan jangka panjang bangunan sekolah tersebut. Karena itu, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Samosir melalui instansi teknis terkait untuk segera turun ke lapangan guna melakukan audit fisik.
Masyarakat berharap instansi terkait tidak hanya memeriksa laporan administrasi di atas meja, melainkan memastikan kesesuaian anggaran dengan volume fisik di lapangan demi keamanan para siswa dan tenaga pendidik yang kelak menggunakan fasilitas tersebut.
(NR.Sitohang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar