PANGANDARAN, Artha News — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, H. Asep Noordin, meminta perayaan Milangkala Hari Jadi ke-14 Kabupaten Pangandaran digelar secara sederhana dan hemat. Imbauan ini disampaikan mengingat masyarakat saat ini sedang menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan di sejumlah wilayah kabupaten.
Pernyataan tersebut disampaikan secara resmi pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam pernyataannya, Asep Noordin menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak menolak esensi perayaan hari jadi daerah. Namun, empati terhadap warga yang sedang kesulitan mendapatkan akses air bersih harus menjadi pertimbangan utama, terutama dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari uang rakyat.
Milangkala Sebagai Momentum Evaluasi Pembangunan
Menurut Asep, peringatan Milangkala tidak boleh sekadar menjadi rutinitas seremonial tahunan yang menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Hari Jadi ke-14 yang jatuh pada Oktober 2026 ini justru harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh atas perjalanan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom sejak tahun 2012 silam.
"Peringatan ini harus membawa manfaat nyata, mulai dari ajang promosi produk lokal, pelestarian kekayaan budaya daerah, hingga merumuskan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran ke depan," ujar Asep Noordin dalam pertemuan dengan awak media.
Rangkaian kegiatan rakyat seperti karnaval budaya dan pesta masyarakat tetap diperbolehkan berjalan. Namun, kemegahan sebuah perayaan daerah tidak boleh diukur dari seberapa besar anggaran APBD yang dikeluarkan. Kesederhanaan dan kebermanfaatan nyata bagi warga harus menjadi tolok ukur utama setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Pentas Musik Boleh Digelar Asal Sepenuhnya Didanai Sponsor
Terkait adanya rencana pentas musik atau konser hiburan dalam rangkaian Milangkala, Ketua DPRD memberikan lampu hijau dengan syarat ketat. Kegiatan tersebut diperbolehkan sepanjang sepenuhnya dibiayai oleh pihak ketiga melalui sponsor dan tidak membebani APBD sedikit pun.
"Selama tidak menggunakan dana rakyat, silakan saja berjalan. Namun penyelenggara tetap wajib menjaga kesederhanaan dan memastikan dampak ekonominya langsung dirasakan oleh pedagang dan warga sekitar lokasi," tegasnya.
Penanganan Krisis Air Bersih Tetap Jadi Prioritas Utama
DPRD berharap Milangkala tetap mampu mengangkat citra pariwisata sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan pedagang lokal. Namun di sisi lain, pemerintah daerah diminta tidak melupakan urgensi penanganan krisis air bersih yang saat ini sedang dialami warga di beberapa kecamatan.
Kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih, harus tetap ditempatkan sebagai prioritas tertinggi di atas agenda seremonial apa pun. Harapannya, perayaan yang sederhana namun bermakna ini menjadi cerminan kepekaan pemerintah daerah terhadap kondisi riil warga.
(Artha News / UG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar