PANGANDARAN, Artha News — Penanganan krisis air bersih di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, menuai sorotan tajam dari pihak legislatif. Di tengah situasi kekeringan ekstrem yang mencekik warga, kebijakan alokasi anggaran dan pembatasan distribusi bantuan air dinilai tidak mencerminkan skala prioritas yang berpihak pada kebutuhan dasar rakyat. Kontras ini semakin terasa di tengah kemeriahan acara seremonial Milangkala Kabupaten Pangandaran yang digelar baru-baru ini.
Kondisi memprihatinkan tersebut memicu kritik pedas dari Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Daerah Pemilihan (Dapil) 4, H. Elon Ruslan. Ia menegaskan bahwa skema penanggulangan bencana kekeringan yang berjalan saat ini jauh dari kata memadai untuk menolong warga yang sedang kesulitan.
"Masalah krusial di lapangan adalah pengiriman air bersih yang dibatasi hanya tiga tangki per hari. Jika warga masih kekurangan dan membutuhkan pasokan tambahan, mereka terpaksa harus membeli mandiri dengan biaya minimal Rp150.000 per tangki," ujar Elon saat memberikan keterangan kepada media di Pangandaran, Minggu (18/10/2026).
Ironi Minimnya Anggaran Operasional Armada Air Bersih
Bukan hanya masalah kuota distribusi yang minim, Elon juga membongkar ketidakrealistisan anggaran operasional yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil konfirmasi langsung ke jajaran eksekutif, Pemda hanya mengalokasikan dana operasional sebesar Rp250.000 per tangki setiap harinya.
Angka tersebut dinilai sangat tidak masuk akal jika disandingkan dengan beban teknis di lapangan. Dengan harga BBM Dexlite Rp23.700 per liter, dana tersebut hanya setara sekitar 10,5 liter bahan bakar. Padahal jarak tempuh distribusi dari sumber air ke pemukiman warga rata-rata mencapai 15 kilometer. Nilai itu belum mencakup biaya perawatan kendaraan dan waktu kerja petugas.
"Penentuan anggaran operasional harus logis dan berbasis realitas di lapangan. Jangan sampai nominal yang dipatok justru menyulitkan proses distribusi. Ini menyangkut keselamatan jiwa dan pemenuhan hak mendasar masyarakat, bukan agenda seremonial tahunan biasa," kata legislator asal Dapil 4 tersebut.
Anggaran Milangkala Kontras dengan Nasib Petugas Tagana
Elon Ruslan juga menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi para petugas Taruna Siaga Bencana yang bekerja siang dan menyalurkan bantuan air ke wilayah-wilayah terpencil. Namun ia menyayangkan dukungan anggaran yang belum memadai bagi mereka.
"Kita harus kasihan dan adil kepada rekan-rekan Tagana. Mereka bergerak atas dasar ketulusan demi kemanusiaan, namun dukungan anggaran dari pemerintah daerah sangat mengecewakan. Semangat kerja para relawan ini jangan sampai patah hanya karena keterbatasan fasilitas dan dana operasional yang mencekik," ujarnya.
Desakan Evaluasi Total terhadap 11 Desa Terdampak Kekeringan
Kecamatan Cimerak memiliki 11 desa, dan hampir seluruh wilayah tersebut kini mengalami kekeringan ekstrem. Situasi ini menuntut transparansi penuh dari pemerintah daerah mengenai tata kelola anggaran dan langkah konkret penanganan jangka panjang.
Krisis air bersih bukan sekadar masalah teknis, melainkan kebutuhan dasar yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat. DPRD Pangandaran mendesak Bupati beserta jajarannya segera merumuskan langkah taktis untuk melipatgandakan pasokan air gratis dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi tanpa harus membebani biaya tambahan.
(UG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar