Enam Bulan Tanpa Gaji, Kader Kesehatan dan Guru di Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Menjerit: Kades Siap Diaudit Inspektorat

Table of Contents

Artha-News.com Samosir (13/1-2026) - Aroma ketidakadilan mencuat dari Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir provinsi Sumatra Utara. Sejumlah kader kesehatan, guru PAUD, dan guru Sekolah Minggu mengeluhkan honor mereka yang tak kunjung dibayarkan selama enam bulan. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Beberapa warga Desa Rianiate yang menerima honor desa menyampaikan keluhan mereka kepada Media Artha-News, Minggu lalu. Mereka menilai pemerintah desa telah bertindak tidak manusiawi karena membiarkan para pekerja sosial dan pendidik tingkat dasar hidup tanpa kepastian upah.

“Di desa lain, paling lama satu bulan tertunggak, bahkan ada yang sudah lunas. Tapi di sini sudah enam bulan. Kalau ini terus dibiarkan, kami menilai pemerintah desa ini tidak manusiawi,” ujar salah seorang penerima honor yang meminta namanya dirahasiakan.

Ironisnya, para kader kesehatan dan guru PAUD merupakan garda terdepan pelayanan sosial dan pendidikan anak usia dini di desa. Namun justru mereka yang paling lama menunggu haknya dibayarkan.

Alasan Dana Desa Tahap II

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Desa Rianiate, T. Sitanggang, saat dikonfirmasi Media Artha-News di kantor desa, menyatakan bahwa honor para kader dan guru bukan tidak dibayar, melainkan masih memiliki sisa utang kepada desa.

“Mereka sudah menerima pembayaran sekitar 40 persen. Namun dana desa tahap dua belum dicairkan dari pemerintah pusat. Jika memang ada pemeriksaan, kami siap diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Samosir,” tegas T. Sitanggang.

Senada dengan itu,

Bendahara Desa Rianiate, J. Sitanggang, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran membuat desa harus mendahulukan pembayaran pekerjaan fisik.

“Pekerjaan fisik Ketapang sudah kami bayarkan duluan. Sementara sisa kewajiban desa yang belum terbayar, termasuk honor kader dan guru, mencapai sekitar Rp240 juta,” jelasnya dengan nada serius.

Pertanyaan Publik Menguat,

Pernyataan pemerintah desa justru memunculkan pertanyaan tajam dari publik:Mengapa persoalan serupa tidak terjadi di desa-desa lain?

Apakah pengelolaan dana desa di Rianiate berjalan tidak efektif, atau ada skala prioritas yang keliru?

Pengamat masyarakat menilai, keterlambatan pembayaran honor hingga enam bulan bukan persoalan administratif semata, melainkan menyangkut keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu konflik horizontal, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, serta mengganggu pelayanan kesehatan dan pendidikan anak usia dini.

Harapan Warga Para penerima honor berharap pemerintah kabupaten dan instansi terkait segera turun tangan, mengambil kebijakan konkret, serta memastikan hak-hak kader kesehatan dan guru desa tidak terus dikorbankan.

“Kami hanya ingin hak kami dibayar ,pemerintah kabupaten jangan tutup mata Kami bekerja untuk masyarakat, bukan untuk diperlakukan seperti ini,” tutup salah satu warga.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik, dan audit Inspektorat Kabupaten Samosir dinilai menjadi langkah mendesak untuk membuka terang pengelolaan dana desa di Rianiate.

(NR Sitohang)

👁 Views: 0