Kekurangan 4.900 Guru,Bupati Bandung Siapkan Langkah Strategis Pendidikan 2026

Table of Contents

Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung mulai mematangkan arah kebijakan pendidikan tahun 2026 dengan membedah persoalan mendasar yang selama ini membelit dunia pendidikan. Mulai dari kekurangan ribuan guru hingga keterbatasan sarana dan prasarana sekolah menjadi perhatian utama.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan,pendidikan dasar harus ditempatkan sebagai prioritas utama karena menyangkut hak dasar masyarakat.

“Pendidikan dasar itu hak masyarakat.Ini yang harus kita dahulukan,” kata Dadang Supriatna atau Kang DS usai kunjungan kerja dan koordinasi rencana kerja 2026 bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung di Soreang, Kamis (8/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut,Kang DS menerima paparan kondisi riil pendidikan di Kabupaten Bandung. Salah satu persoalan paling mendesak adalah kekurangan tenaga pendidik yang mencapai sekitar 4.900 orang di berbagai jenjang.

Saat ini, jumlah guru PNS tercatat sekitar 3.800 orang.Sementara guru berstatus PPPK dan PPPK paruh waktu mencapai sekitar 10.000 orang. Meski total tenaga pendidik aktif mencapai sekitar 14.000 orang, angka tersebut masih belum mencukupi kebutuhan ideal.

“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. BKPSDM harus mendorong solusi, baik melalui usulan ke MenPAN-RB, rekrutmen CPNS, maupun peningkatan status PPPK,” ujar Kang DS.

Ia juga membuka kemungkinan migrasi aparatur dari dinas lain untuk memperkuat Dinas Pendidikan, selama sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.

Selain soal guru,persoalan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi tantangan besar. Kang DS menyebutkan,kebutuhan anggaran untuk sarana prasarana sekolah di Kabupaten Bandung diperkirakan mencapai Rp 2 triliun.

Kebutuhan tersebut mencakup revitalisasi sekolah, rehabilitasi berat, serta pembangunan ruang kelas baru. Hingga saat ini, Kabupaten Bandung masih kekurangan 2.117 ruang kelas.

“Kami akan terus mengajukan permohonan ke Mendikdasmen agar revitalisasi sekolah bisa dibantu APBN,” katanya.

Persoalan sanitasi sekolah turut menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, kebutuhan toilet sekolah hampir mencapai 7.000 unit dengan estimasi anggaran mendekati Rp 900 miliar.

“Sanitasi sangat menentukan kesehatan siswa. Standar toilet laki-laki dan perempuan berbeda dan harus dipenuhi,” ujar Kang DS.

Ia menegaskan, seluruh upaya tersebut ditujukan agar peningkatan kualitas pembelajaran benar-benar dirasakan siswa dan guru, serta layanan pendidikan di Kabupaten Bandung semakin merata pada tahun ajaran 2026/2027.*

👁 Views: 0