Dua JPT Dilantik, Kinerja Harus Dirasakan Langsung Masyarakat Kota Cimahi

Table of Contents

CIMAHI - Walikota Cimahi Ngatiyana resmi melantik dua Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Inspektur Kota Cimahi. Pengisian jabatan tersebut dilakukan sesuai mekanisme dan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Para pejabat yang dilantik yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tri Lospala Candra, S.STP. dan Inspektur Kota Cimahi Risnandar, S.E. Turut dilantik 13 Pejabat Fungsional dan satu Kepala Sekolah nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, pengangkatan JPT, Pejabat Fungsional, dan Kepala SKB dilaksanakan sesuai mekanisme open bidding sejak Desember 2025. "Tim seleksi melibatkan unsur akademisi dari berbagai perguruan tinggi, pemerintah provinsi, serta BKN untuk menjamin objektivitas hasil. Hngga turunnya persetujuan dari Kemendagri dan BKN untuk dilantik," ujarnya.

Ngatiyana berharap, amanah jabatan dijalankan dengan fokus utama pada pelayanan masyarakat serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Melalui penguatan fungsi Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan), pemerintah berharap tata kelola pemerintahan semakin tertib, akuntabel, dan menjadi percontohan bagi daerah lain.

"Disdukcapil adalah pelayanan amanah masyarakat, baik itu elektronik, kependudukan, kemudian kenal lahir dan sebagainya ada di sana, KTP dilayani dengan secepat-cepatnya, tanpa sulit, mudah untuk melayani masyarakat, dan tidak ada istilahnya pungutan-pungutan yang lain. Untuk Inspektur, karena ini adalah untuk tata kelola pemerintahan, kita percayakan Inspektur untuk menata, untuk kebaikan bagi kota Cimahi," katanya.

Dia menegaskan, jabatan adalah pengabdian, bukan sekadar kedudukan dan simbol kewenangan. "Melainkan tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudara adalah pelayan publik bagi masyarakat, dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, profesionalisme, inovasi, dan koordinasi," paparnya.

Ngatiyana mengharapkan tercipta birokrasi yang menghadirkan solusi dan berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat. Penilaian kinerja ke depan akan berbasis capaian terukur, target yang jelas, serta hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Saya akan menilai saudara bukan dari lama menjabat, tetapi dari capaian yang terukur. Target harus jelas, program harus tepat sasaran, dan hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat Kota Cimahi," tegasnya.**

👁 Views: 0