TNI Tegaskan:Kami Bukan Alat Penggusur, Polemik Penertiban Warung di Pelabuhan Parbaba Memanas

Table of Contents

Artha-News.com I Samosir, 14 April 2026 - Pernyataan kontroversial dari Kepala Dinas Perhubungan Samosir, Laspayer Sipayung, memicu polemik di tengah masyarakat.

 Dalam sebuah video yang beredar di grup WhatsApp, ia menyebut bahwa bukan hanya Satpol PP, tetapi juga TNI dan Polri akan “meratakan” warung-warung di kawasan Pelabuhan Parbaba. Ucapan itu langsung menuai reaksi keras dan menimbulkan keresahan warga.

Dua jurnalis yang mencoba mengonfirmasi pernyataan tersebut kepada pihak TNI mendapatkan jawaban tegas. TNI membantah keterlibatan dalam tindakan penggusuran.

 “Kami adalah pertahanan negara, bukan untuk mengintimidasi rakyat atau meratakan bangunan warga. Dalam setiap perkara, posisi kami hanya sebatas pengamanan,” tegas perwakilan TNI melalui sambungan telepon.

Pernyataan ini seolah menjadi tamparan balik terhadap narasi yang berkembang.

 Di satu sisi, Dishub Samosir melarang keberadaan warung di area pelabuhan dengan dalih penertiban. Namun di sisi lain, pelabuhan Parbaba sendiri dinilai warga sudah tidak berfungsi optimal, bahkan cenderung sepi aktivitas.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: penertiban untuk siapa dan demi apa?

Warga menilai kebijakan tersebut tidak konsisten.

 Jika alasan utamanya adalah penataan kawasan, maka seharusnya penertiban dilakukan menyeluruh, bukan hanya menyasar pelaku usaha kecil di satu titik. “Jangan tebang pilih. Kalau mau ditertibkan, semua pelabuhan di Samosir harus diperlakukan sama,” ujar salah satu warga.

Lebih jauh, pernyataan yang menyeret institusi TNI dan Polri dalam konteks “meratakan” bangunan dinilai berpotensi menyesatkan publik dan memperkeruh suasana. Institusi negara seharusnya tidak dijadikan alat legitimasi untuk menekan masyarakat, apalagi tanpa kejelasan prosedur hukum yang transparan.

Kasus ini mencerminkan lemahnya komunikasi publik dari pemerintah daerah.

 Alih-alih memberi penjelasan yang menenangkan, pernyataan yang terlontar justru memantik konflik dan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat.Kini publik menunggu sikap tegas dari pemerintah Kabupaten Samosir:

 apakah akan meluruskan pernyataan yang beredar, atau membiarkan polemik ini terus berkembang tanpa kejelasan?,Satu hal yang pasti, masyarakat tidak hanya butuh penertiban mereka juga menuntut keadilan.

(NR.Sitohang)

👁 Views: 0