👁️ Total Tayangan: 270.058

Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Gunungjaya Belum Berjalan Sama Rata, Hak Penerima Masih Tertambat

Table of Contents
ARTHA-NEWS.COM – TASIKMALAYA
Dipublikasikan: 19/05/2026 pukul 18.48 WIB | Terakhir diperbarui: 22 Juli 2026 pukul 21.58 WIB
 
Oleh: Dina Rizka Ginanjar
Ketua Advokasi Mahasiswa Tasik Timur
 
Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap upaya pemenuhan gizi dan kesejahteraan generasi bangsa. Program ini tentu sangat diharapkan kehadirannya di seluruh pelosok tanah air Indonesia, guna menjamin setiap anak bangsa mendapatkan asupan gizi yang layak, sehat, dan cukup agar tumbuh kembangnya terjual dengan baik serta siap menjadi penerus bangsa yang cerdas, sehat, dan kuat.
 
Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan ribuan pulau dan wilayah yang beragam. Oleh karena itu, pemerataan pelayanan dan penyaluran dari setiap program negara mutlak harus menjadi prioritas utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan tersebut, khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya bagian timur, tepatnya di Kecamatan Gunungjaya.
 
Kami menyampaikan adanya fakta bahwa salah satu penyaluran program MBG di wilayah tersebut belum berjalan secara merata dan berkelanjutan sebagaimana mestinya. Masih ada penerima manfaat yang hingga saat ini belum menerima haknya secara rutin, dampak langsung yang dirasakan tentu sangat disayangkan karena program ini sudah digadang-gadang sebagai salah satu kebanggaan pemerintah untuk menurunkan angka stunting dan menjamin kecukupan gizi anak-anak bangsa, sehingga hak tersebut tidak boleh tertunda-tunda lagi.
 
Persoalan ini bukan sekadar masalah teknis operasional yang belum beres, melainkan juga memunculkan pertanyaan mendasar terkait sistem pengawasan dan respons cepat dari pihak yang berwenang, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat Kecamatan Gunungjaya Kabupaten Tasikmalaya. Hingga berita ini disusun, belum terlihat langkah nyata perbaikan yang menyentuh langsung solusi bagi penerima manfaat yang tertinggal tersebut.
 
Sejumlah pertanyaan krusial yang juga kami soroti publik antara lain: di mana fungsi pengawasan rutin yang seharusnya mendeteksi dan menindaklanjuti permasalahan ini sejak dini? Bagaimana evaluasi kinerja pelaksana program tersebut dilakukan? Serta, apa langkah kongkret dan jangka panjang yang diambil agar penyelenggaraan distribusi rutin ini benar-benar terjamin kelancarannya ke depannya.
 
Mengingat program ini diselenggarakan atas nama nasional, diharapkan tidak ada kalangan yang ditinggalkan begitu saja. Ketika sasaran utama sudah jelas harus mencakup seluruh lapisan tanpa terkecuali, maka penyelenggaraan seharusnya beroperasi dengan mekanisme yang teruji dan terjamin ketepatannya agar tidak menimbulkan persepsi seolah-olah kebijakan ini hanya berjalan lancar di daerah-daerah tertentu saja.
 
Kami memohon perhatian dan tindak lanjut serius dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Sekretariat Negara, Kemenko PMK, hingga instansi terkait di daerah agar pelaksanaan program prioritas nasional ini dapat berjalan setara, transparan, dan akuntabel. Perlu adanya pengecekan ulang menyeluruh serta perbaikan mekanisme pendistribusian yang tepat sasaran, objektif, dan akuntabel agar hak warga negara tidak dirugikan sekadar karena lokasi tempat tinggalnya berada di wilayah yang agak jauh dari pusat pemerintahan.
 
Sebagai bagian dari masyarakat masa depan dan penjaga negara demi kemaslahatan umum, kami mengharapkan perhatian khusus dari Bupati Tasikmalaya maupun instansi terkait agar segera turun tangan mengevaluasi pelaksanaannya. Kami berharap kasus di Kecamatan Gunungjaya ini menjadi pelajaran berharga, agar pemerataan menjadi keharusan mutlak dan tidak boleh ada lagi istilah daerah terjauh, terluar, atau tertinggal yang tidak tersentuh layanan profesional dan maksimal dari negara.
 
Kami juga memohon agar relasi jalinan baik dengan Kemenko PMK maupun Bupati Tasikmalaya digunakan untuk menyampaikan persoalan, alasan, maupun hambatan yang terjadi di lapangan secara jujur dan terbuka, guna mendapatkan jalan keluar yang tepat serta mengembalikan kepercayaan publik secara berkelanjutan.
 
(Red)
Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat
👁 Views: 0

Posting Komentar

PANGANDARAN.