Antara Geopolitik “Nilai Rupiah vs Dolar” dan Ego Politik “Trabas Gas MBG Asal Oke”

Table of Contents

 TEKANAN GANDA HANTAM EKONOMI NASIONAL:

 

Antara Geopolitik “Nilai Rupiah vs Dolar” dan Ego Politik “Trabas Gas MBG Asal Oke”

 

ARTHA-NEWS.COM | Kota Tasikmalaya, Rabu 17 Juni 2026

Kategori: Opini & Analisis

 

Dinamika perekonomian Indonesia saat ini berada di tengah tekanan yang datang dari dua arah, baik eksternal maupun internal.

 

📉 Tekanan Eksternal: Geopolitik dan Nilai Tukar

 

Penguatan nilai tukar dolar AS akibat ketegangan geopolitik global turut memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Dampaknya, harga barang impor, bahan baku industri, dan komoditas pangan cenderung meningkat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah menjadi kelompok yang paling merasakan dampak perubahan ini.

 

📈 Tekanan Internal: Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

 

Di sisi dalam negeri, pemerintah terus melanjutkan pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah.

 

Untuk mendukung keberlanjutan anggaran, dilakukan penyesuaian kebijakan perpajakan serta realokasi dana ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini memunculkan pandangan di kalangan pengamat ekonomi dan masyarakat:

 

- Di hulu, adanya penyesuaian tarif pajak dirasakan oleh wajib pajak;

​

- Di hilir, penyesuaian biaya operasional dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa.

 

Dalam pandangan ini, masyarakat menghadapi beban ganda: penyesuaian kewajiban perpajakan bersamaan dengan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Program yang diharapkan dapat meringankan beban, justru menimbulkan kekhawatiran akan daya beli rumah tangga.

 

⚠️ Pengawasan dan Tata Kelola yang Perlu Ditingkatkan

 

Sejumlah laporan di media massa menyebutkan adanya dugaan ketidakefisienan dan potensi penyimpangan pengelolaan anggaran di lingkungan Badan Gizi Nasional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai efektivitas dan keadilan pengelolaan dana negara.

 

Apabila dugaan tersebut terbukti, negara dapat mengalami kerugian ganda:

 

1. Anggaran tidak dimanfaatkan secara optimal;

​

2. Kepercayaan publik terhadap keberhasilan program menjadi teruji.

 

Mempercepat pelaksanaan program tanpa disertai perbaikan tata kelola yang memadai dinilai berisiko menimbulkan persoalan baru. Program sosial sebaiknya dirancang agar melindungi kelompok rentan tanpa membebani seluruh lapisan masyarakat.

 

🛤️ Jalan Keluar: Rasionalisasi, Bukan Penghentian

 

Menghentikan program secara total bukanlah satu-satunya solusi. Sebagai alternatif, diajukan langkah-langkah konstruktif:

 

1. Evaluasi Sementara dan Audit Independen

Melakukan penghentian sementara perluasan skala program, membentuk tim audit independen untuk menilai kinerja Badan Gizi Nasional, memperbaiki sistem pengadaan, serta mempublikasikan hasilnya secara terbuka agar dapat diawasi publik.

 

2. Penajaman Sasaran Program

Memfokuskan bantuan pada wilayah tertinggal, daerah dengan angka stunting tinggi, serta keluarga miskin ekstrem berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial. Dengan sasaran yang lebih tepat, anggaran dapat lebih efisien dan dampaknya lebih terarah.

 

3. Diversifikasi Sumber Pembiayaan

Mengurangi ketergantungan sepenuhnya pada APBN melalui optimalisasi efisiensi anggaran, melibatkan program tanggung jawab sosial perusahaan, serta memaksimalkan peran lembaga pengelola zakat dan filantropi.

 

Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan mulia untuk masa depan generasi bangsa. Namun niat baik perlu didukung tata kelola yang transparan, akuntabel, dan perhitungan dampak ekonomi yang adil. Agar program ini benar-benar bermanfaat tanpa membebani perekonomian rakyat secara keseluruhan.

 

Tulisan ini merupakan pendapat penulis dan tidak mewakili sikap resmi redaksi.

Penulis: Galih Mauladin Putra – Kader HMI Tasikmalaya

Redaksi: Jay Kuncir – Staf Redaksi Artha News

👁 Views: 0