SEKDIS LH DIDUGA DIJADIKAN TUMBAL SISTEM, PEMKOT TASIKMALAYA DITUNTUT TRANSPARAN SOAL DANA PERBAIKAN ARMADA SAMPAH

Table of Contents

Tasikmalaya – Artha News – Polemik pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya menjadi sorotan publik. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) diduga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan atau dijadikan "tumbal sistem" terkait permasalahan pengelolaan anggaran perawatan armada pengangkut sampah. Di sisi lain, Pemerintah Kota Tasikmalaya didesak untuk bersikap transparan dan membuka informasi keuangan terkait hal tersebut kepada masyarakat.

 

Tekanan kini datang dari sejumlah pihak ketiga dan bengkel mitra kerja. Mereka meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Tasikmalaya segera menyelesaikan urusan administrasi keuangan terkait pekerjaan perbaikan truk pengangkut sampah. Belum lunasnya tagihan jasa perbaikan tersebut disebut-sebut menjadi salah satu pemicu munculnya persoalan ini.

 

“Bengkel sudah menyelesaikan pekerjaan perbaikan armada truk pengangkut sampah, namun pencairan dana dari dinas maupun BKD belum terealisasi,” ujar salah satu pemilik bengkel yang enggan disebutkan identitasnya.

 

Berikut sejumlah hal yang menjadi sorotan:

 

1. Status Plt Sekretaris DLH: Diduga menghadapi kesulitan akibat permasalahan sistem administrasi dan keuangan yang sudah berjalan sebelum ia menduduki jabatan tersebut.

​

2. Dana Perbaikan Armada: Pihak ketiga dan bengkel mitra meminta penyelesaian administrasi pembayaran kepada DLH dan BKD. Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai elemen masyarakat.

​

3. Tuntutan Transparansi: Pemerintah Kota diminta membuka rincian penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kebutuhan bahan bakar, perawatan kendaraan, serta pembayaran kepada mitra kerja.

 

Berbagai pihak berharap agar tidak ada pejabat yang harus menanggung beban akibat kelemahan sistem dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

 

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Bidang Anggaran BKD Kota Tasikmalaya belum memberikan tanggapan maupun konfirmasi resmi terkait status penyelesaian pencairan dana tersebut.

 

Redaksi Artha News menilai perbaikan mendasar terhadap sistem pengelolaan keuangan dan administrasi perlu segera diwujudkan. Jika tidak diklarifikasi dan diselesaikan secara tuntas, dikhawatirkan permasalahan ini akan terus menjadi perhatian publik dan menimbulkan persepsi negatif terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

 

(Arya Siloka)

👁 Views: 0