JAKARTA, ARTHA-NEWS.COM — Pengalaman panjang mendampingi para petani di berbagai pelosok daerah membuat praktisi pertanian nasional, Andi Undru Mario, memahami betul akar masalah di sektor agraria. Salah satu tantangan terbesar yang terus berulang adalah minimnya akses petani terhadap sarana produksi, khususnya saat musim tanam tiba.
Pionir sekaligus Formulator Pupuk Super Tani Indonesia ini membeberkan bahwa dirinya telah rutin membagikan pupuk gratis selama 15 tahun terakhir. Langkah nyata ini dilakukan secara swadaya demi merespons jeritan para petani saat terjadi kelangkaan pupuk di daerah.
Berangkat dari realitas empiris di akar rumput tersebut, Andi mendesak adanya reformasi total pada sistem penyaluran stimulus sektor pertanian. Hal ini krusial agar subsidi atau program bantuan dapat langsung menyentuh para petani penggarap yang aktif berproduksi.
Evaluasi Program Pertanian di Forum DPP SPRI
Pernyataan menohok tersebut dipaparkan Andi saat menghadiri agenda Diskusi Media 2026 yang mengusung tema "Menjaga Ketahanan dan Swasembada Pangan di Tengah Krisis Global". Forum strategis ini diinisiasi oleh DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) di Rarampa Resto & Bar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (20/9/2026).
Menurut pandangannya, problem yang dihadapi kaum tani tidak boleh sekadar dipotret dari balik meja atau dokumen kebijakan di atas kertas. Pengawasan ketat pada implementasi kebijakan di lapangan jauh lebih mendesak agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia.
"Jangan sampai ada petani yang benar-benar menggarap lahan tetapi justru tidak mendapatkan dukungan karena persoalan administrasi atau data," tegas Andi di hadapan puluhan awak media nasional.
Menempatkan Petani sebagai Pilar Utama Ketahanan Pangan
Lebih lanjut, Andi menegaskan bahwa nasib petani harus menjadi prioritas utama jika negara ingin mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan. Pemerintah dituntut tidak hanya fokus pada bantuan logistik, tetapi juga wajib membuka keran inovasi teknologi guna mendongkrak produktivitas lahan.
Ia meyakini, kesejahteraan petani berdampak langsung pada stabilitas pangan nasional. Jika ekosistem produksi di tingkat bawah terlindungi dengan baik, maka ketahanan pangan Indonesia akan semakin kokoh menghadapi guncangan global.
Oleh karena itu, keberpihakan kepada sektor ini harus diwujudkan lewat kepastian keberlanjutan ekosistem usaha tani dari hulu ke hilir. Salah satu langkah awal yang mendesak diselesaikan adalah validitas data penerima manfaat.
Dorong Pendataan Berbasis 'By Name, By Address, and By Land'
Guna memangkas celah salah sasaran, Andi mengusulkan formulasi pendataan yang jauh lebih akurat dan faktual, yang mencerminkan profil riil petani penggarap sekaligus luas lahan komoditas mereka.
"Pendataan harus berbasis by name, by address, and by land. Artinya, harus jelas siapa petaninya, di mana alamatnya, dan berapa luas lahan yang benar-benar digarap," tuturnya.
Dirinya menggarisbawahi bahwa evaluasi kritis yang ia suarakan murni merupakan wujud komitmen dan dukungan nyata untuk membantu pemerintah mempercepat target swasembada pangan yang tepat guna.
Peran Strategis Pers Nasional sebagai Ruang Solusi Publik
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP SPRI, Heintje Mandagi, menekankan pentingnya fungsi media massa dalam mengawal isu-isu hajat hidup orang banyak seperti kedaulatan pangan nasional.
"Pers tidak hanya bertugas memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat," jelas Heintje.
Sebagai catatan, diskusi publik yang digagas oleh wadah jurnalis SPRI ini juga menghadirkan Mantan Irjen Kementerian Pertanian, Jan Samuel Maringka, serta diikuti oleh jurnalis dari berbagai perwakilan media televisi, cetak, dan portal berita online nasional.
(Redaksi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar