CIMAHI, Artha-News.com — Pemerintah Kota Cimahi mematangkan langkah strategis dalam mengamankan masa depan kesehatan dan ketahanan masyarakat melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD PG BPSDL) Tahun 2026–2030. Konsultasi publik digelar di Ballroom Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi pada Selasa, 27 Oktober 2026. Langkah ini diambil guna menghimpun masukan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut.
Kegiatan krusial tersebut diikuti sekitar 80 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Bappeda Provinsi Jawa Barat, perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi, instansi vertikal, Bulog, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), PKK, organisasi profesi, kelompok tani, dunia usaha, hingga tim teknis penyusun.
Konsultasi publik diawali dengan pemaparan materi dan diskusi kelompok terarah, dilanjutkan penyampaian masukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta arahan penutup Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.
Paparan utama disampaikan oleh Dr. Ir. Yayuk Farida Baliwati, M.S., Lektor Kepala Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, bersama tim MWA Training & Consulting, yakni Marina Noor Prathivi, S.TP., M.M., dan Wilaga Azman Kharis, S.E., M.Si.
Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan matriks rencana aksi, terutama penentuan prioritas kegiatan, indikator dan target, serta pembagian peran antarpihak. Peserta juga menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan usulan perbaikan berdasarkan kebutuhan wilayah maupun layanan masing-masing.
Masukan turut disampaikan Firstea Octa Merryana, S.Pt., M.Si., Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jawa Barat. Seluruh saran dari pemerintah provinsi dan peserta menjadi bahan penelaahan tim penyusun bersama perangkat daerah sebelum dokumen dan matriks rencana aksi difinalisasi.
Kepala Bapperida Kota Cimahi, Adet Chandra Purnama, S.T., M.M., menjelaskan bahwa penyusunan RAD PG BPSDL telah melalui tiga kali forum diskusi kelompok. FGD pertama pada Juli 2026 membahas evaluasi pelaksanaan tahun 2025 dan pemetaan permasalahan. FGD kedua pada Agustus memperdalam data serta indikator, sedangkan FGD ketiga pada September mempertajam rancangan dokumen dan matriks rencana aksi.
Selain melalui diskusi langsung, masukan konsultasi publik juga dihimpun menggunakan lembar saran agar peserta yang belum sempat menyampaikan pendapat secara lisan tetap dapat memberikan kontribusi.
Dalam arahan penutup, Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengapresiasi kontribusi perangkat daerah, narasumber, dan seluruh peserta. Ia meminta hasil konsultasi publik ditindaklanjuti menjadi penyempurnaan rancangan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Ngatiyana, keberhasilan pembangunan pangan dan gizi harus tercermin dari ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta tersedianya makanan bergizi bagi keluarga. Penguatan potensi pangan lokal juga perlu diiringi ketahanan pasokan dan kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim.
Kondisi Kota Cimahi yang memiliki keterbatasan lahan pertanian dan masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, ia mendorong penguatan kerja sama antardaerah, pemanfaatan pekarangan, pertanian perkotaan, Kelompok Wanita Tani, serta pengembangan UMKM pangan. Selain itu, distribusi pangan dan kesiapan cadangan pangan perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat.
Ngatiyana juga menekankan pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok sasaran pada seribu hari pertama kehidupan, disertai upaya pemenuhan gizi remaja dan calon ibu.
(Ari .M - Artha-News)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar