DPP AJGT Maknai Hari Pahlawan 2026 Lewat Karya Nyata dan Perjuangan Melawan Hoaks

TASIKMALAYA – Artha News (10/11/2026) — Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (DPP AJGT) secara resmi menyampaikan ucapan selamat Hari Pahlawan Nasional yang diperingati secara khidmat di seluruh penjuru tanah air pada tanggal 10 November ini.

 

Dalam momentum bersejarah tersebut, organisasi pers ini mengajak seluruh insan pers, pekerja media, serta elemen masyarakat luas untuk meneladani secara konkret semangat perjuangan yang telah diwariskan oleh para pahlawan kusuma bangsa.

 

"Pahlawanku Teladanku. Terus bergerak melanjutkan perjuangan," demikian pesan penuh semangat yang disampaikan oleh jajaran pengurus DPP AJGT Tasikmalaya dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2026.

 

Lebih lanjut, DPP AJGT menegaskan bahwa esensi dan makna perjuangan di era modern saat ini telah mengalami pergeseran dimensi yang cukup signifikan. Jika dahulu para pahlawan pejuang kemerdekaan bertaruh nyawa di medan laga dengan menggunakan senjata fisik, maka perjuangan masa kini harus diwujudkan melalui karya nyata, kejujuran, serta keberanian dalam menyampaikan kebenaran demi kepentingan publik.

 

Bagi komunitas pers sendiri, esensi perjuangan saat ini adalah komitmen kuat dalam menjaga ruang informasi publik agar tetap bersih, sehat, dan edukatif di tengah derasnya arus digitalisasi. Tantangan terbesar bangsa Indonesia hari ini bukan lagi berupa ancaman fisik dari luar, melainkan maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

 

"Sebagai jurnalis profesional, perjuangan kita hari ini adalah melawan hoaks, menjaga marwah integritas pers, dan selalu hadir sebagai penyambung lidah bagi masyarakat. Itulah bentuk kepahlawanan yang paling nyata di era sekarang," demikian ditegaskan oleh perwakilan pengurus organisasi.

 

Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 ini diharapkan tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang berlalu begitu saja. Momentum penting ini harus dijadikan sebagai titik balik bersama untuk memperkuat tali persatuan nasional, meningkatkan rasa kepedulian sosial antarsesama, dan menjaga semangat nasionalisme agar tetap menyala di tengah berbagai tantangan zaman globalisasi.

 

Sebagai penutup, DPP AJGT Tasikmalaya mengajak seluruh jajaran pengurus, anggota di berbagai daerah, serta seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa mengenang jasa-jasa besar para pahlawan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengirimkan doa terbaik serta melanjutkan nilai-nilai luhur perjuangan mereka dalam aktivitas kehidupan sehari-hari demi kemajuan Republik Indonesia.

 

(Tim Artha News)

 

 

Dua Nomor NIB Dipersoalkan, Hatoguan Sitanggang Minta Polres Samosir Telusuri Asal-Usul Tanah Ulayat Hariara Sigurdung

Artha-News.com

SAMOSIR (10/11/2026) — Penanganan pengaduan dugaan penyerobotan tanah ulayat peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang di Huta Hariara Sigurdung, Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, menjadi perhatian serius. Pasalnya, Hatoguan Sitanggang mempertanyakan penggunaan dua Nomor Identifikasi Bidang (NIB) yang disampaikan pihak Maringan Sitanggang kepada penyidik Polres Samosir sebagai bagian dari persoalan kepemilikan tanah tersebut.

 

Hatoguan menilai, keberadaan nomor NIB saja belum cukup untuk menjelaskan secara utuh asal-usul kepemilikan maupun proses peralihan hak atas tanah yang diklaim sebagai tanah ulayat keluarga besar almarhum Gerhat Sitanggang.

 

Hal itu disampaikan Hatoguan kepada wartawan saat berada di Mapolres Samosir, Selasa (10/11/2026).

 

Menurut penuturannya, Huta Hariara Sigurdung merupakan tanah peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang yang hingga kini belum pernah dibagi secara resmi kepada seluruh ahli waris.

 

Adapun delapan keturunan atau ahli waris yang disebutkan Hatoguan adalah almarhum Marulak Sitanggang, Nurli Sitanggang, almarhum Marudut Sitanggang, Tiodor Sitanggang, Marulam Sitanggang, Tionar Sitanggang, Martua Sitanggang, dan Hatoguan Sitanggang.

 

Dua NIB Dipersoalkan, Mana Dasar Peralihan Haknya?

 

Hatoguan mempertanyakan bagaimana proses penerbitan maupun peralihan hak atas bidang tanah tersebut apabila memang terdapat transaksi jual beli.

 

Menurutnya, harus ada kejelasan mengenai siapa pihak yang menjual, siapa pembelinya, dokumen apa yang menjadi dasar transaksi, serta apakah seluruh pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut telah mengetahui dan menyetujuinya.

 

"Kalau memang ada jual beli tanah ulayat peninggalan almarhum Gerhat Sitanggang, harus jelas siapa pihak penjualnya, mana akta jual belinya, bagaimana dasar peralihannya, dan apakah seluruh ahli waris telah mengetahui serta memberikan persetujuan," ungkapnya.

 

Ia menegaskan, NIB merupakan salah satu identitas bidang tanah yang perlu ditelusuri bersama dokumen dan riwayat pertanahan lainnya. Karena itu, menurutnya, penyidik perlu memeriksa warkah pertanahan, dasar penerbitan dokumen, serta proses peralihan hak yang diklaim oleh masing-masing pihak.

 

Mediasi Desa Disebut Tidak Membuka Dokumen

 

Persoalan tersebut, lanjut Hatoguan, sebelumnya telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi di Kantor Desa Lumban Pinggol pada September 2026.

 

Dalam mediasi itu, pihak keluarga Maringan Sitanggang disebut diwakili oleh Jior Sitanggang. Namun, Hatoguan mengaku kecewa karena dokumen berupa warkah pertanahan maupun Akta Jual Beli yang diminta tidak diperlihatkan.

 

"Ketika kami meminta agar ditunjukkan warkah atau akta jual beli sebagai dasar kepemilikan dan peralihan tanah, dokumen tersebut tidak diperlihatkan. Bahkan, suasana mediasi saat itu tidak berjalan sebagaimana yang kami harapkan," jelasnya.

 

Atas kondisi tersebut, Hatoguan berharap penyidik Polres Samosir tidak berhenti pada pemeriksaan nomor NIB semata, melainkan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap sejarah tanah dan dokumen yang dimiliki masing-masing pihak.

 

Ada Sertifikat Lain, Perkara Perdata Juga Bergulir

 

Hatoguan juga menyebutkan bahwa di lokasi Huta Hariara Sigurdung terdapat sejumlah dokumen pertanahan dan sertifikat atas nama beberapa orang dari garis keturunan almarhum Gerhat Sitanggang.

 

Menurutnya, keberadaan dokumen-dokumen tersebut perlu menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengetahui riwayat penguasaan dan hubungan hukum masing-masing pihak terhadap tanah yang dipersoalkan.

 

Tidak hanya melalui pengaduan kepada kepolisian, pihak Hatoguan juga tengah mempersiapkan langkah hukum melalui jalur perdata dengan rencana mendaftarkan gugatan ke pengadilan.

 

Ia turut menyinggung perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2026/PN Blg yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Balige dan berkaitan dengan perselisihan tanah di wilayah tersebut.

 

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Harapan kami, penyidik dapat bertindak objektif dalam mengungkap kebenaran materiil atas kasus pertanahan ini," pungkas Hatoguan.

 

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, awak media Artha-News.com masih berupaya meminta keterangan resmi dan konfirmasi dari pihak Maringan Sitanggang maupun Jior Sitanggang terkait persoalan NIB dan proses mediasi tersebut demi keberimbangan informasi.

 

Nara sumber: Hatoguan Sitanggang.

 

(NR. Sitohang)

Pemkab Samosir Peringati Hari Pahlawan 2026, Wabup Ariston Ajak Teladani Semangat Juang dan Perkuat Kebersamaan Membangun Samosir

Artha-News.com

SAMOSIR, (10/11/2026) — Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar upacara khidmat Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Tanah Lapang Pangururan, Senin (10/11/2026). Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, bertindak selaku Inspektur Upacara sekaligus membacakan sambutan resmi Menteri Sosial Republik Indonesia dalam peringatan yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan."

 

Sebelum membacakan sambutan Menteri Sosial, Wabup Ariston menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum berharga untuk merefleksikan dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Samosir.

 

"Semangat kepahlawanan harus kita wujudkan melalui kerja nyata, pengabdian, kepedulian, dan kebersamaan. Dalam konteks pembangunan Samosir, kita perlu terus memperkuat persatuan dan sinergi, baik pemerintah maupun masyarakat, agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat," ujar Ariston.

 

Nilai Perjuangan, Bukan Lagi Mengangkat Senjata

 

Dalam sambutan Menteri Sosial RI yang dibacakan Wabup Ariston, ditegaskan bahwa tanggal 10 November menjadi pengingat abadi bagi bangsa Indonesia atas keberanian dan pengorbanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan para pahlawan lahir dari keyakinan bahwa Indonesia adalah tanah air yang wajib dijaga bersama, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

 

Melalui tema Hari Pahlawan Tahun 2026, seluruh elemen masyarakat diajak menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Semangat keberanian, pengabdian, persatuan, dan kerelaan berkorban harus terus dihidupkan dalam berbagai bentuk kontribusi nyata sesuai profesi dan tanggung jawab masing-masing warga.

 

"Perjuangan masa kini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui kerja sungguh-sungguh, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat," demikian pesan yang disampaikan.

 

Implementasi Nilai Konstitusi dan Asta Cita

 

Sambutan tersebut juga menekankan pentingnya mengamalkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31 tentang hak atas pendidikan, Pasal 33 tentang pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

 

Sejalan dengan itu, arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto diarahkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun manusia Indonesia yang berkualitas, memperkuat sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri.

 

Pendidikan disebut sebagai salah satu aspek strategis dalam pembangunan manusia. Pemerintah terus berkomitmen memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat karakter generasi penerus, serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa, termasuk melalui program Sekolah Rakyat dan berbagai inovasi pendidikan lainnya.

 

Kebersamaan dan Kesetiakawanan Kunci Keberhasilan Pembangunan

 

Wabup Ariston juga menyampaikan pesan penting mengenai peran kebersamaan dan kesetiakawanan sosial dalam melanjutkan perjuangan bangsa. Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, generasi muda, hingga masyarakat luas.

 

Kesetiakawanan sosial harus tercermin dalam tindakan nyata: saling membantu, berbagi kemampuan, memberi kesempatan, menguatkan mereka yang membutuhkan, dan hadir ketika sesama warga menghadapi kesulitan.

 

"Mereka telah menyelesaikan perjuangannya pada zamannya. Kini, giliran kita melanjutkannya melalui pembangunan manusia, penguatan persatuan, peningkatan kesejahteraan, dan penumbuhan rasa persaudaraan yang tulus antar sesama anak bangsa," demikian penutup pesan Menteri Sosial RI.

 

Peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kabupaten Samosir menjadi pengingat bersama bahwa mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera adalah tanggung jawab kita semua. Semangat kepahlawanan harus terus hidup dalam setiap karya, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi tanah air tercinta.

 

(NR. Sitohang)

Peringatan Hari Pahlawan di Kota Banjar, Kapolres Ikuti Upacara Bersama Unsur Forkopimda

KOTA BANJAR, ARTHA-NEWS — Semangat kepahlawanan harus terus hidup dalam setiap langkah membangun bangsa, bukan hanya sekadar mengenang perjuangan masa lalu. Pesan mendalam itu mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Kota Banjar yang digelar di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar, Selasa (10/11/2026).

 

Kapolres Banjar, AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., hadir bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono, selaku Inspektur Upacara. Mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", upacara ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjar, Dr. H. Supriana, M.Pd., Ketua Sementara DPRD, Sutopo, S.IP., perwakilan Kodim 0613/Ciamis, kepala Organisasi Perangkat Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur organisasi kemasyarakatan.

 

Suasana khidmat menyelimuti seluruh rangkaian upacara, dimulai dari penghormatan kepada bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hingga penyampaian pesan-pesan pahlawan. Upacara ini melibatkan unsur TNI, pelajar, dan generasi muda Kota Banjar. Perwira Upacara dijabat Kapten Inf. Agus Kristiatmojo, sementara Komandan Upacara adalah Kapten Inf. Sarman. Pembacaan UUD 1945 dilakukan Ilham Nazmudin, dan pesan-pesan pahlawan dibacakan oleh Mayor Inf. (Purn.) Ruhyana. Petugas pengibar bendera merupakan siswa-siswi Paskibraka Kota Banjar, iringan paduan suara dari SMP Negeri 7 Banjar.

 

Dalam amanatnya, Wali Kota Banjar menegaskan bahwa perjuangan di masa kini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui karya dan pengabdian yang nyata bagi kemanfaatan masyarakat.

 

"Perjuangan masa kini tidak lagi diwujudkan melalui medan pertempuran, melainkan melalui kerja nyata, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta berbagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," ujar Wali Kota Banjar.

 

Bagi jajaran Polres Banjar, momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa semangat pengabdian harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan prima, serta senantiasa hadir di tengah masyarakat. Nilai keberanian, keikhlasan, persatuan, dan kepedulian yang diwariskan para pahlawan diharapkan terus menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara.

 

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan tingkat Kota Banjar dan Provinsi Jawa Barat, serta penyerahan 27 Sertipikat Hak Pakai atas aset tanah milik Pemerintah Kota Banjar. Sertifikasi ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kota Banjar dengan Kantor Pertanahan Kota Banjar dalam upaya mempercepat penataan dan legalisasi aset daerah pada Tahun Anggaran 2026. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 08.20 WIB dengan tertib dan lancar.

 

Peringatan Hari Pahlawan hendaknya tidak berhenti pada seremoni tahunan setiap tanggal 10 November. Lebih dari itu, nilai-nilai luhur kepahlawanan harus diterjemahkan menjadi sikap dan tindakan nyata, mulai dari menjaga persatuan, menumbuhkan kepedulian sosial, bekerja dengan penuh tanggung jawab, hingga memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan masyarakat. Melanjutkan perjuangan para pahlawan berarti memastikan pengorbanan mereka tetap bermakna melalui karya dan pengabdian untuk Indonesia yang lebih maju.

 

Rena Yunita Kabiro Artha-News

Desk Investasi Wilayah Sumatera Diresmikan, Bupati Vandiko Siap Optimalkan Peluang Investasi di Samosir

Artha-News.com

SAMOSIR, (09/11/2026) — Peluang investasi di Kabupaten Samosir kian terbuka lebar seiring diresmikannya Desk Investasi Wilayah Sumatera yang dilengkapi sistem informasi terpadu SimPONI Sumut. Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem investasi, mempermudah akses informasi, serta meningkatkan daya tarik daerah di mata para penanam modal. Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyambut positif langkah tersebut dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi unggulan Kabupaten Samosir.

 

Peresmian Desk Investasi Wilayah Sumatera berlangsung Senin (09/11/2026) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Acara ini dipimpin oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM RI, Todotua Pasaribu, bersama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution. Momen tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Investasi serta penandatanganan kemitraan usaha besar dengan UMKM.

 

Bupati Samosir: Momentum Perkenalkan Potensi Daerah

 

Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara atas inisiatif pembentukan Desk Investasi Wilayah Sumatera. Menurutnya, kehadiran fasilitas ini menjadi peluang besar bagi seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara, termasuk Samosir, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

 

"Pertumbuhan investasi membutuhkan kemudahan pelayanan, keterbukaan informasi, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Kehadiran Desk Investasi ini menjadi peluang bagi seluruh kabupaten/kota, termasuk Samosir, untuk semakin memperkenalkan potensi unggulan daerah dan menarik minat investor," ujar Vandiko.

 

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Samosir memiliki keunggulan strategis di berbagai sektor utama, yakni pariwisata, pertanian, ekonomi kreatif, dan UMKM. Dengan dukungan sistem informasi SimPONI Sumut serta kemudahan layanan perizinan, potensi tersebut diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menarik investasi yang berkualitas.

 

Pemerintah Kabupaten Samosir siap memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Optimalisasi peluang investasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, menggerakkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

 

Gubernur Sumut Usulkan Pembentukan KEK Baru

 

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembentukan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup KEK kesehatan, pariwisata, teknologi pangan, serta kawasan industri yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

 

Gubernur juga mencatat capaian investasi Sumatera Utara tahun 2025 yang melampaui target. Dari target sebesar Rp53,67 triliun, realisasi investasi berhasil mencapai Rp58,5 triliun. Ia berharap seluruh kepala daerah turut mendorong kemudahan berinvestasi di masing-masing wilayah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tersebut.

 

Wamen Investasi: Desk Investasi Hadir Selesaikan Hambatan Perizinan

 

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menegaskan bahwa keberadaan Desk Investasi bertujuan mempercepat penyelesaian hambatan perizinan usaha dan memangkas birokrasi yang berbelit di daerah.

 

"Desk Investasi merupakan langkah taktis pemerintah untuk hadir lebih dekat dengan pelaku usaha, tanpa adanya pelanggaran terhadap peraturan," ujar Todotua.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tim yang dibentuk akan bekerja memantau kepatuhan perizinan, mengatasi dugaan investasi fiktif, serta memberikan sosialisasi kebijakan secara berkala kepada masyarakat dunia usaha.

 

Harapan Pemkab Samosir, Akses Investasi Semakin Mudah

 

Dengan beroperasinya Desk Investasi Wilayah Sumatera, Pemerintah Kabupaten Samosir berharap akses terhadap informasi peluang usaha dan fasilitasi perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan terjangkau. Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen Pemkab Samosir untuk terus memaksimalkan potensi daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi para investor yang berinvestasi di Kabupaten Samosir.

 

Turut mendampingi Bupati Vandiko dalam acara tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pilippi Simarmata, Kepala Bapperida Rajoki Simarmata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tetty Naibaho, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang.

 

(NR. Sitohang)

LINTAS PROVINSI! Timsus Polres Samosir Ringkus Dua Terduga Pelaku Curanmor, Satu Dibekuk di Aceh

Artha-News.com

SAMOSIR (10/11/2026) — Tim Khusus (Timsus) Satreskrim Polres Samosir berhasil mengungkap dua kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang pelakunya bergerak lintas daerah, bahkan hingga keluar provinsi. Dua terduga pelaku berhasil diamankan, salah satunya ditangkap di Aceh, sementara sepeda motor hasil curian juga berhasil ditemukan di lokasi berbeda.

 

Pengungkapan ini menunjukkan keseriusan pihak kepolisian dalam menindak tegas kejahatan curanmor, meskipun terduga pelaku sudah melarikan diri jauh dari lokasi kejadian perkara.

 

Timsus Lacak Jejak Pelaku Hingga ke Aceh Tamiang

 

Kasus pertama bermula dari laporan pencurian satu unit sepeda motor Honda Revo milik korban yang terjadi pada Sabtu (17/10/2026) sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.

 

Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas Satreskrim Polres Samosir memperoleh informasi bahwa terduga pelaku bernama MM (20), warga Kabupaten Langkat, berada di wilayah Aceh. Timsus pun segera bergerak menuju Kabupaten Aceh Tamiang dan berkoordinasi dengan Tim Opsnal Satreskrim setempat.

 

Setelah melakukan penyelidikan dan profiling, pada Selasa (3/11/2026) sekitar pukul 18.30 WIB, petugas berhasil mengamankan MM di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.

 

Motor Hasil Curian Ditemukan di Kabupaten Karo

 

Usai menangkap MM, petugas belum langsung menemukan sepeda motor yang diduga dicuri. Dari hasil interogasi awal, diketahui bahwa kendaraan tersebut tidak berada di tempat tinggal tersangka, melainkan disimpan di kediaman ibu kandungnya di Kabupaten Karo.

 

Timsus Polres Samosir kemudian melanjutkan penyelidikan ke lokasi tersebut. Sekitar pukul 02.00 WIB, personel kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan satu unit Honda Revo Fit Injeksi yang diduga merupakan hasil pencurian.

 

Kendaraan tersebut selanjutnya diamankan sebagai barang bukti dan dibawa ke Mako Polres Samosir.

 

Kasus Kedua, Yamaha Vixion dan Peralatan Bengkel Diamankan

 

Selain menangkap MM di Aceh Tamiang, Timsus Satreskrim Polres Samosir juga mengungkap kasus kedua pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polres Samosir. Dalam kasus ini, polisi berhasil mengamankan PS (32), warga Kabupaten Labuhanbatu.

 

Penangkapan dilakukan pada Kamis (15/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIB di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. PS diduga terlibat dalam pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik korban yang terjadi pada Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Pangururan, Kabupaten Samosir.

 

Pengungkapan ini berawal dari penyelidikan lanjutan Timsus Satreskrim Polres Samosir terkait keberadaan terduga pelaku pencurian sepeda motor dan sejumlah peralatan bengkel milik korban.

 

Berdasarkan informasi dari informan, petugas kemudian menyergap sebuah warung tempat terduga pelaku sedang berada dan berhasil mengamankan PS tanpa perlawanan.

 

Barang Bukti Diamankan ke Mako Polres Samosir

 

Dari pengungkapan kasus kedua tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain:

 

- Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor polisi BK 3394 TAT

​

- Satu buah BPKB milik korban

​

- Sejumlah kunci bengkel

​

- Satu buah gerinda tiptop

​

- Satu unit mesin impact

 

Seluruh tersangka dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mako Polres Samosir untuk proses penyidikan lebih lanjut.

 

Proses Hukum Berlanjut, Polres Samosir Pastikan Kasus Diselesaikan dengan Profesional

 

Dalam perkara pertama, MM (20) dipersangkakan melanggar Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, PS (32) dalam perkara kedua dipersangkakan melanggar Pasal 467 KUHP.

 

Plt. Kasi Humas Polres Samosir, IPDA Surung Sagala, membenarkan bahwa kedua tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mako Polres Samosir.

 

“Kedua pelaku yang diduga melakukan pencurian sudah diamankan di Mako Polres Samosir. Barang bukti juga sudah diamankan di Mako Polres Samosir dan saat ini sedang dilakukan penyidikan lebih lanjut,” ungkap IPDA Surung Sagala.

 

Pengungkapan dua kasus ini menjadi bukti bahwa kejahatan curanmor tidak akan luput dari tindakan kepolisian, meskipun pelaku berusaha melarikan diri lintas daerah dan lintas provinsi. Pihak berwajib diharapkan dapat menyelesaikan proses hukum secara transparan sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan rasa aman kepada masyarakat.

 

(NR. Sitohang)

Anak 10 Tahun di Desa Ciliang Parigi Pangandaran Diduga Alami Kekerasan Saat Salat Magrib hingga Dirawat di Rumah Sakit

PANGANDARAN – Seorang anak laki-laki berinisial ER, berusia 10 tahun, harus menjalani perawatan medis intensif di RSUD Pandega Pangandaran. Korban diduga mengalami tindakan kekerasan fisik oleh seorang remaja berinisial AJ, berusia 14 tahun, saat tengah melaksanakan ibadah salat Magrib berjemaah di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026).

 

Akibat peristiwa tersebut, ER dilaporkan mengalami luka di bagian wajah, pendarahan di hidung, hingga sempat tidak sadarkan diri. Kasus yang melibatkan anak di bawah umur ini kini tengah memicu keprihatinan mendalam dari masyarakat Desa Ciliang dan sekitarnya.

 

Kronologi Dugaan Peristiwa

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah saksi di Desa Ciliang, peristiwa bermula ketika korban ER sedang melaksanakan salat Magrib berjemaah dan hampir menyelesaikan rakaat terakhir. Secara tiba-tiba, AJ diduga datang dari arah belakang dan melakukan tindakan fisik yang membuat korban tertekan di bagian leher.

 

Korban kemudian dibawa keluar dari ruangan ibadah. Dalam proses tersebut, ER diduga mengalami benturan fisik keras yang mengakibatkan bagian hidungnya mengeluarkan darah.

 

Melihat kondisi korban yang mulai lemas, AJ sempat membawa ER ke area tempat wudu dengan maksud untuk membersihkan sisa darah. Namun, kondisi kesehatan korban justru semakin menurun hingga akhirnya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Korban kemudian diantar pulang ke rumahnya oleh seorang rekan sebayanya yang berinisial I.

 

Pihak Keluarga Berharap Pemulihan Korban

 

Setibanya di rumah, pihak keluarga yang diwakili oleh paman korban berinisial R terkejut mendapati keponakannya sudah dalam kondisi pingsan dan sempat mengalami muntah darah. Keluarga langsung bergerak cepat menghubungi kerabat lainnya dan membawa korban ke rumah sakit demi mendapatkan pertolongan medis darurat.

 

Sementara itu, perwakilan keluarga dari pihak remaja yang diduga terlibat, yaitu AN, membenarkan adanya peristiwa tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media di Desa Ciliang. AN juga menyatakan rasa prihatinnya dan telah datang menjenguk korban ER di rumah sakit untuk melihat langsung proses perawatan medis yang sedang berjalan.

 

Desakan Penanganan Sesuai Regulasi Perlindungan Anak

 

Kasus ini memicu perhatian serius karena melibatkan dua pihak yang sama-sama masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Masyarakat Desa Ciliang dan Kecamatan Parigi berharap penanganan perkara ini dapat diselesaikan secara bijak oleh pihak-pihak terkait.

 

Mengingat regulasi hukum yang ketat mengenai anak, penanganan perkara ini diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta prinsip sistem peradilan pidana anak yang berlaku di Indonesia. Selain penegakan aturan, pendampingan psikologis juga dinilai sangat krusial bagi korban untuk memulihkan kondisi mentalnya pascakejadian.

 

Catatan Redaksi

Artikel ini ditulis dengan mematuhi Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Redaksi menyamarkan seluruh identitas anak, saksi anak, serta tidak menyebutkan nama tempat ibadah secara spesifik guna melindungi masa depan anak yang terlibat, baik sebagai korban maupun pihak terduga.

(Uge)

BMKG Prediksi Musim Hujan November, Pemkot Cimahi Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana

CIMAHI – Menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menandai awal musim hujan pada dasarian kedua November 2026, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

 

Imbauan ini disampaikan menyikapi cuaca yang belakangan ini semakin sering diguyuri hujan dengan intensitas cukup tinggi. BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Dinas Pemadam Kebakaran diminta memastikan personel siap siaga dan prosedur penanganan darurat berjalan lancar.

 

"Kondisi cuaca yang saat ini sudah mulai hujan, waspadai khususnya BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Damkar untuk melaksanakan kesiapannya," ujar Ngatiyana saat ditemui awak media, Selasa (3/11/2026).

 

Pemkot Cimahi Perkuat Pemeliharaan Sungai dan Drainase

 

Salah satu langkah utama yang terus dilakukan Pemerintah Kota Cimahi adalah pembersihan rutin dan pemeliharaan sungai serta saluran drainase. Ngatiyana menegaskan bahwa kegiatan ini tidak boleh bersifat musiman, melainkan harus berjalan secara berkelanjutan agar aliran air tetap lancar.

 

"Pembersihan atau pemeliharaan sungai terus kami lakukan, begitu juga perbaikan drainase. Tidak harus menunggu pas musim hujan saja, jadi berkelanjutan supaya aliran air tetap terjaga dan pas hujan air tidak meluap," kata Ngatiyana.

 

Pemerintah juga mengajak seluruh warga Kota Cimahi turut berperan aktif dalam pencegahan banjir, salah satunya dengan tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air. Tumpukan sampah yang menghambat aliran air terbukti menjadi salah satu penyebab utama meluapnya air sungai saat hujan deras turun.

 

"Untuk mengurangi risiko banjir, warga harus menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah ke sungai," imbuhnya.

 

BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem Selama Masa Peralihan

 

Sementara itu, Ketua Tim Meteorologi dan Klimatologi Stasiun Geofisika BMKG Bandung, Muhamad Iid Mujtahiddin, menjelaskan bahwa wilayah Jawa Barat saat ini sedang berada dalam masa transisi dari musim kemarau menuju musim hujan. Masa peralihan ini dikenal memiliki karakter cuaca yang berubah-ubah dan berpotensi memunculkan fenomena cuaca ekstrem secara tiba-tiba.

 

"Hujan lebat atau ekstrem atau ada angin kencang, angin puting beliung atau juga hujan es ini bisa terjadi selama masa transisi. Bisa dibilang masuk peralihan musim dan tidak ada batasan. Musim hujan diprediksi dasarian dua bulan November ini," ungkap Iid.

 

Secara umum, sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan menerima hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun, hujan lebat yang disertai kilat, petir, dan angin kencang tetap berpeluang terjadi secara lokal dalam durasi singkat. Kondisi kelembapan atmosfer pada ketinggian sekitar 3.500 meter juga tercatat cukup lembap, yang mendukung pertumbuhan awan hujan dalam beberapa hari ke depan.

 

Faktor Atmosfer yang Mendukung Pertumbuhan Awan Hujan

 

Iid menjelaskan bahwa potensi cuaca tidak menentu ini didorong oleh beberapa faktor atmosfer yang saling berkaitan. Suhu permukaan laut yang relatif hangat berperan dalam menyediakan uap air yang cukup. Selain itu, gelombang atmosfer skala global seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan Gelombang Rossby Ekuator teramati aktif melintasi wilayah Indonesia.

 

Kombinasi faktor tersebut memperkuat tingkat kelabilan atmosfer di wilayah Jawa Barat, yang berada pada kategori sedang hingga kuat. Kondisi ini memungkinkan awan hujan tumbuh secara cepat dan berpotensi menimbulkan curah hujan tinggi di sejumlah titik.

 

Pemerintah Kota Cimahi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak meremehkan informasi cuaca. Menjaga saluran air tetap bersih, memantau perkembangan informasi dari sumber resmi, serta siap merespons jika terjadi peringatan dini bencana, merupakan langkah penting yang dapat dilakukan bersama-sama untuk meminimalkan dampak buruk musim hujan tahun ini.

(Ari.M)

Ngatiyana Instruksikan Camat dan Lurah Siaga, Banjir dan Longsor Mengintai Cimahi

CIMAHI – Menyambut musim penghujan yang diprediksi berlangsung dari November hingga Desember 2026, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengeluarkan instruksi khusus kepada seluruh Camat, Lurah, dan aparat pemerintahan di tingkat kelurahan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.

 

Ngatiyana menyampaikan bahwa transisi dari musim kemarau yang panjang menuju musim hujan memerlukan perhatian serius. Kondisi tanah yang kering dan retak saat kemarau berisiko mudah meloloskan air hujan, yang selanjutnya dapat memicu genangan air, banjir mendadak, hingga pergerakan tanah di area rawan.

 

Oleh karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh warga Kota Cimahi untuk turut serta melakukan langkah pencegahan sederhana namun krusial, seperti membersihkan saluran air, selokan, sungai, dan memastikan tidak ada sampah yang menghambat aliran air di lingkungan masing-masing.

 

"Saya harapkan kepada seluruh masyarakat waspada, bersih-bersih lingkungan yang kira-kira bisa menimbulkan bencana banjir, tanah longsor dan sebagainya," ujar Ngatiyana saat ditemui awak media, Selasa (3/11/2026).

 

Pemkot Cimahi Perkuat Kesiapsiagaan Bencana di Semua Tingkatan

 

Tidak hanya kepada masyarakat, instruksi kesiapsiagaan juga disampaikan secara tegas kepada jajaran ASN, Camat, dan Lurah di seluruh wilayah Kota Cimahi. Setiap wilayah diminta memetakan titik rawan dan siap merespons dengan cepat jika terjadi keadaan darurat.

 

BPBD, Kampung Siaga Bencana (KSB), Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta unsur relawan dan potensi masyarakat juga telah dipersiapkan untuk berkoordinasi secara terpadu guna mempercepat penanganan jika bencana terjadi.

 

Ngatiyana menegaskan bahwa pencegahan jauh lebih penting daripada penanggulangan. Pembersihan saluran air dan sungai harus dilakukan sejak dini, agar aliran air tetap lancar saat curah hujan tinggi turun, sehingga risiko luapan air dapat ditekan seminimal mungkin.

 

Tiga Kawasan Prioritas Diwaspadai

 

Pemerintah Kota Cimahi juga menyoroti sejumlah kawasan yang memiliki risiko lebih tinggi dibanding wilayah lain. Di kawasan utara, Kecamatan Cimahi Utara, khususnya wilayah Cipageran dan Citeureup, menjadi area yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tanah longsor.

 

Sementara di kawasan selatan, wilayah Cibeber juga masuk dalam daftar perhatian serius karena topografinya yang berbukit. Selain ancaman longsor, wilayah yang berada di sepanjang aliran Sungai Cimahi dan Sungai Cibabat juga diminta waspada terhadap potensi luapan air yang dapat meningkat secara tiba-tiba saat hujan deras terjadi di wilayah hulu.

 

Kesiapsiagaan Pemerintah Harus Beriringan dengan Partisipasi Warga

 

Ngatiyana berharap upaya pemerintah daerah dapat berjalan seiring dengan kesadaran masyarakat. Masyarakat diimbau tidak menunggu bencana datang baru bertindak. Mulai dari menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, hingga melaporkan tanda-tanda pergerakan tanah atau aliran air yang tidak biasa ke petugas terdekat, merupakan kontribusi nyata yang sangat berharga.

 

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat, Pemkot Cimahi menargetkan dapat meminimalkan dampak buruk bencana selama musim hujan, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan terlindungi bagi seluruh warga Kota Cimahi.

(Ari.M)

BNN dan Pemkot Cimahi Perkuat Pencegahan Narkoba, Pengurus Saka Anti Narkoba Dikukuhkan

CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cimahi memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Hal ini ditandai dengan pengukuhan kepengurusan Saka Anti Narkoba sekaligus sosialisasi penerapan Kurikulum Anti Narkoba di lingkungan satuan pendidikan, yang berlangsung di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, pada Selasa (3/11/2026).

 

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

 

Ngatiyana menyatakan bahwa peredaran gelap narkoba merupakan ancaman nyata bagi masa depan generasi muda. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga berpotensi meruntuhkan ketahanan keluarga dan kestabilan masyarakat. Oleh karena itu, ia memastikan program pencegahan narkoba di sekolah harus berjalan secara nyata dan berkelanjutan.

 

"Saya tegaskan, jangan sampai program pencegahan narkoba hanya berhenti pada pemenuhan administrasi. Yang paling penting adalah dampak nyatanya, yaitu meningkatnya pemahaman, terbentuknya sikap, dan menguatnya keberanian peserta didik untuk menolak narkoba," ujar Ngatiyana.

 

Kurikulum Anti Narkoba Harus Dijalankan Secara Konsisten

 

Lebih lanjut, Wali Kota meminta Dinas Pendidikan beserta seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik di Kota Cimahi untuk memastikan Integrasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN) dapat berjalan secara berkelanjutan dan menyentuh langsung kesadaran para siswa.

 

Materi pencegahan narkoba tidak sekadar menjadi mata pelajaran tambahan, melainkan harus tumbuh menjadi budaya di lingkungan sekolah. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami bahaya narkoba secara teori, tetapi memiliki keberanian dan kemampuan untuk menolak serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkotika.

 

Sekolah sebagai pusat pembentukan karakter diharapkan mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan yang cukup dan ketangguhan mental agar terhindar dari jerat narkoba.

 

Saka Anti Narkoba Diharapkan Menjadi Gerakan Nyata Pelajar

 

Pengukuhan kepengurusan Saka Anti Narkoba BNN Kota Cimahi menjadi bagian penting dalam upaya melibatkan langsung generasi muda sebagai agen perubahan. Wadah kepemudaan ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol organisasi, tetapi bergerak aktif menyosialisasikan bahaya narkoba di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka.

 

Melalui Saka Anti Narkoba, para pelajar diajak membangun budaya pergaulan yang sehat, bebas dari pengaruh buruk narkoba, serta berani mengajak teman sebaya untuk ikut menjauhinya.

 

Kegiatan yang mengusung tema "War on Drugs for Humanity" ini juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, serta pembina kesiswaan. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti nyata bahwa pencegahan narkoba bukan hanya tanggung jawab lembaga tertentu, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat demi melindungi generasi penerus bangsa.

 

Pemerintah Kota Cimahi dan BNN Kota Cimahi berkomitmen terus memperkuat sinergi agar pencegahan narkoba benar-benar terwujud di setiap lingkungan pendidikan dan masyarakat luas.

(Ari.M)

Pengeroyokan di Jalan Veteran, Polres Tasikmalaya Kota Ringkus 2 Pelaku

POLRES TASIK KOTA TASIKMALAYA – Senin, 9 November 2026, Polres Tasikmalaya Kota melaksanakan press release pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang terjadi di Jalan Veteran Nomor 25, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Pengungkapan kasus tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/472/X/2026/SPKT/Polres Tasikmalaya Kota/Polda Jawa Barat, tanggal 14 September 2026.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 30 Agustus 2026, sekitar pukul 02.50 WIB. Berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian bermula saat korban, Rizki Agung Pratama Putra, sedang dalam perjalanan pulang bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor yang didorong karena mengalami mogok. Setibanya di lokasi kejadian, dua orang pelaku yang masing-masing mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Honda Sonic melakukan penendangan secara bergantian terhadap bagian stang dan bodi kendaraan korban hingga korban terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala. Setelah melakukan aksinya, kedua pelaku melarikan diri ke arah Jalan Selakaso.

Dalam penanganan perkara ini, Polres Tasikmalaya Kota telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu VAT alias Itoy dan MHFN alias James. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Alfa beserta BPKB, satu unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi B-6732-VBH, satu buah STNK Honda Beat, serta satu buah kunci kontak Honda.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Polres Tasikmalaya Kota mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban, tidak melakukan tindakan kekerasan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami gangguan kamtibmas.

(Humas)

Polres Tasikmalaya Kota Ungkap Kasus Curanmor di Pagerageung

KOTA TASIKMALAYA – Senin, 9 November 2026, Polres Tasikmalaya Kota melalui Polsek Pagerageung melaksanakan press release pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua yang terjadi di area parkir Klinik Pratama Khairan Medika, Kampung Pagerageung Kidul, Desa Pagerageung, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 29 Oktober 2026, sekitar pukul 00.45 WIB. Pengungkapan kasus ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/09/X/RES.1.8/SPKT/Polsek Pagerageung/Polres Tasikmalaya Kota/Polda Jawa Barat, tanggal 29 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi pencurian dilakukan oleh dua orang tersangka berinisial UH dan WH yang datang bersama-sama ke lokasi menggunakan sepeda motor Honda Beat. Dalam aksinya, tersangka UH berperan sebagai eksekutor dengan merusak kunci stang sepeda motor korban menggunakan kaki, kemudian membawa kendaraan dengan cara didorong. Sementara itu, tersangka WH berperan memantau situasi di sekitar tempat kejadian perkara. Aksi tersebut diketahui warga hingga kedua tersangka berhasil diamankan masyarakat di lokasi berbeda dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda milik korban, satu unit sepeda motor Honda Beat yang digunakan sebagai sarana kejahatan, serta satu lembar STNK kendaraan

.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 477 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V sebesar Rp500 juta. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andik Eko Siswanto, S.H., S.I.K., M.H., secara simbolis menyerahkan kembali kendaraan sepeda motor hasil pengungkapan kasus kepada korban sebagai bentuk pelayanan dan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan serta kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Polres Tasikmalaya Kota mengapresiasi peran serta masyarakat yang telah membantu mengungkap kasus tersebut dan mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, menggunakan kunci pengaman tambahan saat memarkirkan kendaraan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana atau gangguan kamtibmas di lingkungan sekitar.

(Humas)

Propam Polsek Banjar Sisir Disiplin Personel, Identitas Diri hingga Senjata Api Diperiksa

BANJAR – Disiplin bukan sekadar kewajiban yang tertulis dalam aturan, tetapi harus tercermin dalam keseharian setiap anggota Polri. Hal itu menjadi perhatian dalam Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) yang digelar di lingkungan Polsek Banjar, Senin (9/11/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.15 WIB tersebut dipimpin Kanit Propam Polsek Banjar, Aiptu Herman, S.E. Pemeriksaan dilakukan secara langsung terhadap personel, mulai dari kerapian sikap tampang, kelengkapan seragam dinas atau gampol, surat identitas diri, hingga senjata api inventaris dan telepon genggam masing-masing anggota.

Pemeriksaan berlangsung menyeluruh. Satu per satu personel diminta menunjukkan kelengkapan administrasi dan perlengkapan dinas yang menjadi tanggung jawabnya. Telepon genggam juga diperiksa sebagai bagian dari upaya mengantisipasi keterlibatan anggota dalam aktivitas judi online.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan seorang personel, Brigpol Alfian.GM, Banit Reskrim Polsek Banjar, tidak membawa identitas diri saat pemeriksaan berlangsung. Sebagai bentuk penegakan disiplin, yang bersangkutan diberikan tindakan disiplin berupa 20 kali push up.

Sementara itu, pemeriksaan telepon genggam tidak menemukan indikasi penggunaan situs judi online oleh personel. Penampilan anggota secara umum juga terpantau rapi. Namun, dalam pemeriksaan senjata api inventaris ditemukan masa berlaku surat izin senjata api yang telah habis sehingga menjadi catatan untuk segera ditindaklanjuti.

Kapolsek Banjar AKP Yudi Ristiyanto, S.H., menekankan bahwa pemeriksaan seperti ini bukan semata-mata mencari kesalahan anggota, melainkan membangun kebiasaan disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Setiap personel harus memastikan identitas diri selalu dibawa, menjaga kerapian penampilan, serta memperhatikan kelengkapan administrasi perlengkapan dinas.

Melalui kegiatan tersebut, pengawasan internal diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan sesaat. Disiplin harus menjadi bagian dari budaya kerja, sebab kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian juga dibangun dari ketertiban dan tanggung jawab setiap anggotanya.

𝙍𝙚𝙣𝙖 𝙔𝙪𝙨𝙣𝙞𝙩𝙖 𝙆𝙖𝙗𝙞𝙧𝙤 𝘼𝙧𝙩𝙝𝙖-𝙣𝙚𝙬𝙨

PW IPNU IPPNU Jawa Barat Gelar Rapimwil di Tasikmalaya, Kukuhkan Komitmen Satu Komando “IPNU IPPNU Solid!”

TASIKMALAYA – Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jawa Barat resmi menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Tamansari, Kota Tasikmalaya, pada Sabtu (7/11/2026). Agenda strategis ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat wilayah Jawa Barat.

 

Bertindak sebagai tuan rumah, Pimpinan Cabang (PC) IPNU IPPNU Kota Tasikmalaya sukses menyambut perwakilan dari 27 Pimpinan Cabang kabupaten dan kota se‑Jawa Barat. Forum musyawarah tertinggi kedua di tingkat wilayah ini dihadiri oleh ratusan kader pelajar, perwakilan Pemerintah Kota Tasikmalaya, serta jajaran Majelis Alumni IPNU IPPNU.

 

Forum ini mengusung jargon utama “IPNU IPPNU Solid!” yang merefleksikan kebulatan tekad dan komitmen kuat seluruh kader di Jawa Barat. Para pelajar NU menegaskan kesiapannya untuk bergerak dalam satu komando dan satu barisan demi kemajuan organisasi serta menjaga keutuhan bangsa.

 

Suasana takzim dan penuh kehangatan menyelimuti pembukaan acara. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Tamansari yang diwakili oleh Didi Manarul Hadi, M.Hum., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas dipilihnya pesantren tersebut sebagai pusat perhelatan akbar pelajar NU se‑Jawa Barat.

 

“Kami atas nama keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Tamansari mengucapkan terima kasih yang sebesar‑besarnya kepada rekan dan rekanita PW IPNU IPPNU Jawa Barat yang telah bersilaturahmi dan berkunjung untuk melaksanakan Rapimwil di tempat kami. Menjadi sebuah kehormatan luar biasa bagi pesantren ini dapat menjadi saksi lahirnya gagasan‑gagasan besar dari para pemimpin masa depan,” ujar Didi Manarul Hadi.

 

Ia juga menambahkan pesan motivasi agar semangat persatuan ini terus dirawat secara berkelanjutan pasca‑kegiatan berakhir.

 

“Melihat antusiasme luar biasa dari 27 kabupaten dan kota hari ini, saya yakin dengan jargon ‘IPNU IPPNU Solid’, gerak langkah kaderisasi pelajar NU di Jawa Barat ke depan akan semakin kokoh, modern, dan membawa kemaslahatan yang luas bagi masyarakat,” pungkasnya.

 

Pemerintah Kota Tasikmalaya yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi aktif IPNU IPPNU dalam membentengi moral generasi muda. Pemerintah daerah berharap sinergi ini terus konsisten dalam melahirkan program‑program kreatif, edukatif, dan inklusif bagi seluruh pelajar di Jawa Barat.

 

Seluruh rangkaian agenda Rapimwil ini resmi diakhiri dengan pembacaan manifesto komitmen bersama dan doa bersama untuk keselamatan bangsa.

 

Melalui hasil kesepakatan di Kota Tasikmalaya ini, PW IPNU IPPNU Jawa Barat siap melangkah maju membawa transformasi positif di dunia pendidikan dan kepemudaan. Agenda ini sekaligus membuktikan bahwa sinergi antara santri, pelajar, dan pemerintah mampu menjadi pilar kokoh dalam mendorong kemajuan daerah.

 

(Arya Siloka - Korwilnas Artha-news)

Lewat Minggu Kasih, Polres Banjar Bangun Kedekatan dengan Jemaat Gereja Santo Filipus

BANJAR – Mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat terus dilakukan Polres Banjar melalui program Minggu Kasih. Kali ini, Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., bersama jajaran menyambangi Gereja Katolik Santo Filipus Stasi Banjar, Jalan Kantor Pos, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Minggu (8/11/2026) malam.

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Polres Banjar untuk membangun komunikasi langsung dengan jemaat sekaligus membuka ruang dialog guna menyerap berbagai aspirasi, keluhan, saran maupun informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Kehadiran Kapolres didampingi Wakapolres, sejumlah pejabat utama serta personel Polres Banjar dan Polsek Pataruman.

Dalam suasana penuh keakraban, Kapolres Banjar menyampaikan bahwa program Minggu Kasih merupakan salah satu upaya Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, tanpa membedakan latar belakang agama maupun golongan. Melalui pertemuan di lingkungan rumah ibadah, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada kepolisian.

Selain menyerap aspirasi, Kapolres juga mengajak jemaat untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama. Ia menekankan pentingnya menanamkan nilai toleransi kepada generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang mampu menghargai perbedaan dan menjaga persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pesan kamtibmas lainnya turut disampaikan, mulai dari pentingnya menjaga kondusivitas lingkungan, tidak mudah terprovokasi, hingga menyampaikan aspirasi secara bijak tanpa tindakan anarkis. Kapolres juga mengingatkan masyarakat mengenai bahaya judi online dan penggunaan knalpot tidak sesuai standar.

Perhatian khusus juga ditujukan kepada para orang tua agar lebih aktif mengawasi anak-anak, terutama dalam penggunaan telepon genggam dan media sosial. Kapolres mengingatkan bahwa kemudahan akses teknologi perlu diimbangi dengan pendampingan keluarga. Orang tua diharapkan mengetahui aktivitas digital anak, memperhatikan konten yang diakses, membatasi penggunaan handphone secara bijak, serta mengingatkan mereka agar tidak sembarangan berinteraksi dengan orang asing maupun membagikan informasi pribadi di internet.

Masyarakat juga diimbau lebih cermat dalam menerima informasi, tidak mudah percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya, serta tidak ikut menyebarkan kabar bohong dan isu bernuansa SARA yang berpotensi menimbulkan keresahan maupun perpecahan.

Melalui program Minggu Kasih, Polres Banjar berharap komunikasi dan kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat semakin kuat. Aspirasi yang disampaikan warga menjadi masukan penting bagi kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan kepedulian seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengedepankan dialog, toleransi dan semangat kebersamaan, Polres Banjar terus mengajak masyarakat merawat kerukunan demi terciptanya kehidupan yang aman, damai dan harmonis di Kota Banjar.

𝙍𝙚𝙣𝙖 𝙮𝙪𝙨𝙣𝙞𝙩𝙖 𝙆𝙖𝙗𝙞𝙧𝙤 𝘼𝙧𝙩𝙝𝙖-𝙣𝙚𝙬𝙨

INU Tasikmalaya Gelar Yudisium 2026, Luluskan Ratusan Mahasiswa

TASIKMALAYA – ARTHA‑NEWS – Institut Nahdlatul Ulama (INU) Tasikmalaya telah menyelenggarakan acara yudisium serta pengukuhan kelulusan wisudawan dan wisudawati pada Tahun Akademik 2025/2026 yang berlangsung Kamis (06/11/2026). Sebanyak lebih dari 100 mahasiswa yang berasal dari jalur reguler maupun non‑reguler resmi dikukuhkan sebagai lulusan di lingkungan kampus hijau INU Tasikmalaya.

 

Rektor INU Tasikmalaya, Dr. H. Pepep Puad Muslim, M.Si., menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap seluruh capaian yang telah diraih para lulusan pada tahun ini. Berdasarkan hasil evaluasi bimbingan dan ujian skripsi dengan sistem silang yang telah dijalankan, ia menilai bahwa para mahasiswa memiliki tingkat pemahaman materi serta responsivitas yang sangat baik selama menempuh proses pendidikan di kampus.

 

“Saya menganalisa mereka yang telah lulus hari ini. Saya ikut membimbing skripsinya dan saya ikut menguji dengan sistem silang. Sebagian, satu kelompok lima orang dengan bimbingan saya, begitu cepat menerima apa yang saya sampaikan. Apa yang menjadi kemauan saya, mereka langsung cepat tanggap dan dapat mengerti. Itu berarti mereka sangat responsif,” ujar Dr. Pepep saat ditemui setelah acara yudisium berakhir.

 

Ia juga menambahkan bahwa para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok ujian lainnya juga menunjukkan performa akademis yang sangat memuaskan. Kesiapan mental dan kekuatan intelektual yang sudah dimiliki para lulusan ini diharapkan menjadi modal besar untuk mereka dapat mengabdi secara mandiri ketika sudah berada di tengah‑tengah masyarakat nanti.

 

“Kedua, saya juga ikut menguji kelompok lain. Mereka bisa menjawab apa yang saya tanyakan dan apa yang mereka tulis, mereka memahami. Mereka dapat menjawab dengan sangat memuaskan. Nah, itulah salah satu argumen saya kenapa para lulusan ini mudah‑mudahan ilmunya bermanfaat dan dapat bertambah terus dengan menggali sendiri di luar sana. Insyaallah mereka lebih bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk umat khususnya,” imbuh ia.

 

Selain membahas tentang capaian akademis yang telah diraih selama masa kuliah, Dr. Pepep juga memberikan penekanan khusus terkait tanggung jawab moral yang harus selalu diemban oleh setiap lulusan INU Tasikmalaya. Ia berharap gelar sarjana yang telah disandang bisa membentuk pribadi yang semakin rendah hati serta memiliki integritas yang tinggi di manapun berada.

 

“Pertama, orang yang berilmu itu lebih tawadhu. Orang yang berilmu itu lebih bertanggung jawab terhadap ilmunya. Mudah‑mudahan pesan saya ini dapat menjaga nama almamater dengan slogan Institut Nahdlatul Ulama. Dapat berkhidmat ke Nahdlatul Ulama dan dapat menjaga nama almamater Nahdlatul Ulama,” harap Dr. Pepep kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang hadir saat itu.

 

Menutup seluruh keterangannya, Rektor INU Tasikmalaya menitipkan amanat yang sangat besar terkait penguatan fondasi iman serta akhlakul karimah sebagai bentuk kelanjutan atas cita‑cita para ulama yang telah mendirikan kampus INU Tasikmalaya dulu kala.

 

“Saya titipkan, orang yang berilmu tanpa akhlak, tanpa keimanan, artinya tidak sempurna. Saya titipkan semoga bertambah keimanannya dan menjaga akhlakul karimah. Apa yang menjadi cita‑cita ulama yang mendirikan Institut Nahdlatul Ulama, dipegang, dan akhlaknya dijaga. Jangan berharap ilmu bermanfaat andai kata tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia. Mudah‑mudahan para alumni dapat menjaga nama almamater dan dapat menjalankan akhlak yang mulia, akhlaknya Rasulullah SAW,” pungkas Dr. Pepep.

 

Keberhasilan akademis yang sejati tidak dapat diukur hanya dari selembar ijazah yang didapat saat kelulusan saja, melainkan dari bagaimana ilmu yang sudah didapat tersebut dapat diamalkan secara bijaksana di kehidupan sehari‑hari nanti.

 

“Ketinggian ilmu seorang sarjana tidak akan pernah sempurna tanpa balutan akhlak yang mulia. Esensi lulusan Nahdlatul Ulama adalah menjadi pribadi yang tawadhu, teguh menjaga cita‑cita luhur para pendiri almamater, serta mengedepankan akhlak Rasulullah SAW demi kemaslahatan umat.”

 

(Arya Siloka - Korwilnas)

Masjid At Taqwa Dobo Jadi Ruang Silaturahmi, Polres Banjar Hadir Menyapa Warga Lewat Subuh Keliling

KOTA BANJAR – Menjalin kedekatan dengan masyarakat tak selalu harus melalui pertemuan formal. Terkadang, kebersamaan justru tumbuh dari hal sederhana, seperti duduk bersama setelah salat berjamaah, berbincang, dan saling mendengarkan. Suasana itulah yang terlihat saat jajaran Polres Banjar menggelar Subuh Keliling di Masjid At Taqwa Dobo, Lingkungan Babakansari, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Sabtu (7/11/2026).

Sejak pukul 04.00 WIB, Wakapolres Banjar bersama pejabat utama, Kapolsek Pataruman dan sejumlah personel membaur dengan jamaah untuk menunaikan salat Subuh berjamaah. Seusai ibadah, kegiatan berlanjut dengan silaturahmi dan perbincangan bersama pengurus DKM serta warga setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Wakapolres menyampaikan permohonan maaf Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., yang belum dapat hadir karena sedang mengikuti kegiatan serah terima jabatan di Polda Jawa Barat.

Ia menegaskan, kehadiran jajaran Polres Banjar bukan untuk menggurui masyarakat, terlebih Masjid At Taqwa Dobo selama ini dikenal sebagai tempat yang aktif dengan berbagai kegiatan keagamaan dan kajian ilmu. Kedatangan mereka lebih diarahkan untuk menjalin komunikasi sekaligus mendengar langsung apa yang menjadi perhatian masyarakat.

Subuh Keliling sendiri menjadi salah satu kegiatan yang dijalankan Polres Banjar dalam membawa semangat program Kapolri, Polisi Bersama Masyarakat. Melalui pertemuan dari masjid ke masjid, kepolisian ingin membangun hubungan yang lebih dekat, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan, kritik maupun berbagai persoalan yang terjadi di lingkungannya.

Tak hanya soal keamanan, Wakapolres juga mengingatkan pentingnya kesadaran berlalu lintas. Ia mengajak masyarakat menggunakan kendaraan sesuai standar, termasuk tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Warga juga diminta segera melapor melalui layanan 110 apabila mengetahui tindak pidana atau membutuhkan kehadiran petugas.

Menurutnya, menjaga lingkungan tetap aman bukan pekerjaan yang bisa dilakukan satu pihak saja. Kepolisian membutuhkan kepedulian masyarakat, termasuk keberanian menyampaikan informasi serta memberikan masukan agar pelayanan semakin baik.

Apresiasi disampaikan Ketua DKM Masjid At Taqwa Dobo atas kunjungan tersebut. Ia mengaku kehadiran jajaran kepolisian di tengah jamaah memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama saat menjalankan ibadah. Masjid yang dibangun pada 1978 melalui dana APBN itu hingga kini tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan warga, mulai dari kajian hajat Subuh, kajian umum, kajian selepas Zuhur hingga pendidikan diniyah.

Bagi masyarakat Babakansari, pertemuan pagi itu bukan sekadar kunjungan aparat ke lingkungan masjid. Ada ruang perjumpaan yang mempertemukan dua sisi kehidupan masyarakat: kegiatan keagamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dari Masjid At Taqwa Dobo, pesan yang dibawa sederhana, hubungan baik harus terus dirawat, komunikasi jangan terputus, dan menjaga keamanan lingkungan akan lebih kuat ketika masyarakat dan kepolisian berjalan bersama.

Rena Yusnita Kabiro Artha-News

Penuh Haru, Kompol (Purn) Eduar Dilepas dengan Tradisi Gerbang Pora di Polres Samosir

Artha-News com  I SAMOSIR (7/11-2026) - Suasana haru dan penuh kekeluargaan mewarnai upacara penyerahan keputusan pensiun dan pelepasan purna bakti Kompol (Purn) Eduar, S.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Samosir, Sabtu (7/11/2026).

Upacara yang berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB di Lapangan Apel Mako Polres Samosir tersebut dipimpin langsung Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H., selaku Inspektur Upacara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres, para Pejabat Utama (PJU), personel Polres Samosir, personel Polsek jajaran, Bhayangkari, serta keluarga besar Polres Samosir yang memberikan penghormatan atas berakhirnya masa pengabdian Kompol Eduar di institusi Polri.

Upacara tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/702/IX/2026 tanggal 24 September 2026 tentang Pemberian Pensiun Purnawirawan Polri atas nama Kompol Eduar, S.H., NRP 68100259.

Dalam amanatnya, Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Kompol Eduar yang telah berhasil menyelesaikan masa pengabdiannya sebagai anggota Polri hingga memasuki masa purna bakti.

"Pertama-tama, kami mengucapkan selamat kepada Kompol Purn. Eduar yang telah berhasil landing safely dalam perjalanan pengabdian di institusi Polri. Perlu kita syukuri bahwa tidak semua personel mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan masa dinas hingga memasuki masa pensiun," ungkap Kapolres.

Kapolres juga berpesan agar masa pensiun disikapi dengan penuh rasa syukur dan bijaksana. Menurutnya, pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari babak kehidupan yang baru.

Ia turut mengingatkan agar Kompol Eduar mampu mempersiapkan diri secara mental dan psikologis dalam menghadapi perubahan kehidupan setelah tidak lagi berdinas aktif sebagai anggota Polri.

Selain itu, Kapolres mengingatkan pentingnya menghindari sikap Post Power Syndrome, yakni kondisi ketika seseorang sulit melepaskan kebiasaan dan pola pikir saat masih memiliki jabatan maupun kewenangan.

"Jabatan boleh berakhir, tetapi kehormatan, integritas, dan keteladanan harus tetap dijaga," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, serta kinerja Kompol Eduar selama menjabat sebagai Kabag Ops Polres Samosir. Bahkan, hingga menjelang masa purna tugas, yang bersangkutan dinilai tetap menunjukkan tanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan baik.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada istri Kompol Eduar yang selama ini setia mendampingi dan memberikan dukungan kepada suami dalam menjalankan tugas kepolisian. Kapolres menegaskan bahwa dukungan keluarga merupakan salah satu bagian penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas anggota Polri.

Sementara itu, dalam penyampaian pesan dan kesannya, Kompol (Purn) Eduar, S.H., mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kapolres dan seluruh keluarga besar Polres Samosir atas perhatian, kepercayaan, serta kesempatan yang telah diberikan selama dirinya bertugas.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh rekan kerja dan personel atas kebersamaan, dukungan, serta hubungan kekeluargaan yang telah terjalin selama masa pengabdiannya di Polres Samosir.

Mengakhiri penyampaiannya, Kompol Eduar berharap hubungan silaturahmi dan kekeluargaan dengan seluruh personel tetap terjaga meskipun dirinya telah memasuki masa purna bakti.

Usai pelaksanaan upacara, suasana haru semakin terasa saat dilaksanakan prosesi pelepasan melalui tradisi Gerbang Pora sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada personel yang memasuki masa purna tugas.

Sebelum melewati Gerbang Pora, Kompol Eduar terlebih dahulu menerima pengalungan bunga serta pemberian cendera mata berupa ulos sebagai simbol penghormatan, kasih sayang, dan ungkapan terima kasih dari keluarga besar Polres Samosir.

Rangkaian kegiatan berlangsung dengan penuh khidmat dan kekeluargaan hingga berakhir sekitar pukul 09.25 WIB.

Pelepasan tersebut menjadi bentuk penghargaan institusi Polri atas perjalanan panjang pengabdian Kompol (Purn) Eduar, S.H. Selamat memasuki masa purna bakti. Pengabdian boleh berakhir, namun dedikasi, loyalitas, dan keteladanan akan tetap menjadi bagian dari keluarga besar Polres Samosir.

(NR Sitohang)

Wabup Ariston Perkuat HKTI di 9 Kecamatan, Sabam Rajagukguk Dukung Perjuangan Kesejahteraan Petani

Artha-News com I Samosir, (K06/11/2026) - Wakil Bupati Samosir sekaligus Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Samosir, Ariston Tua Sidauruk, terus memperkuat kelembagaan HKTI hingga tingkat kecamatan sebagai wadah perjuangan aspirasi dan peningkatan kesejahteraan petani. Langkah tersebut ditandai dengan pelantikan sembilan Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kabupaten Samosir oleh DPD HKTI Sumatera Utara. Pelantikan yang dirangkai dengan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) DPC HKTI Kabupaten Samosir di Aula Manihuruk, Jumat (06/11/2026),  mendapat dukungan Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk.

Pelantikan ini menjadi langkah strategis memperluas jaringan organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi HKTI dalam memperjuangkan aspirasi petani. Melalui Rakercab, jajaran pengurus juga membahas penyusunan program kerja tahun 2026 dengan mengedepankan sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Samosir, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan potensi pertanian daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Harian II DPD HKTI Sumatera Utara Rafriandi Nasution, Sekretaris  DPD HKTI Sumatera Utara Muhammad Syah, Anggota DPRD Samosir Rinaldi Naibaho dan Basaruddin Situmorang, Asisten II Hotraja Sitanggang, Asisten III Arnod Sitorus serta Ketua TP PKK Kabupaten Samosir Ny. Kennauli A. Sidauruk.

Sejalan dengan program swasembada pangan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Ariston menilai Samosir memiliki potensi pertanian yang besar untuk dikembangkan, khususnya komoditas jagung, kopi dan peternakan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi yang kuat dalam mengembangkan komoditas unggulan, memperluas kemitraan dan akses pemasaran, memanfaatkan teknologi pertanian serta mendorong regenerasi petani. "HKTI harus menjadi rumah bagi petani, tempat berdiskusi, berkolaborasi dan mencari solusi untuk kemajuan pertanian Samosir. Kita harus bergerak bersama, saling menguatkan dan memastikan organisasi ini memberikan manfaat nyata bagi petani," tegas Ariston.

Melalui Rapat Kerja Cabang (Rakercab) tersebut  berharap seluruh pengurus dapat menyusun program kerja yang realistis, terukur dan berorientasi pada kebutuhan petani, sehingga keberadaan HKTI benar-benar menjadi mitra strategis dalam memperkuat pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Samosir.

Sementara itu, Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk menekankan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya berbicara tentang peningkatan produksi dan hasil panen, tetapi juga menyangkut kesejahteraan  petani. Menurutnya, hasil pertanian merupakan sumber pembiayaan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari pendidikan anak, kesehatan, kebutuhan sehari-hari hingga modal untuk kembali menanam.

Ia meminta sembilan PAC yang baru dilantik menjadi garda terdepan dalam menggalang, mengoordinasikan dan memperjuangkan kebutuhan petani di wilayah masing-masing. HKTI diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah sekaligus penghubung petani untuk memperoleh akses penyuluhan, pupuk, pembiayaan usaha, bantuan pertanian dan berbagai program pemberdayaan.

Sabam juga menyampaikan dukungannya terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dukungan anggaran pemerintah terhadap sektor pertanian, perikanan, melalui perbankan dan BUMN harus dapat dimanfaatkan untuk memperkuat produktivitas serta kesejahteraan petani. Ia juga mendorong pengembangan komoditas unggulan yang memiliki kualitas ekspor agar memberikan nilai tambah dan membuka peluang pasar yang lebih luas.

Dalam kesempatan tersebut, Sabam menyampaikan komitmennya untuk membantu pengembangan perkebunan kopi di Kabupaten Samosir. Sebagai bentuk dukungan awal, ia menyebutkan rencana penyaluran sebanyak 20 ribu bibit kopi bagi petani Samosir. Ia juga membuka ruang pendampingan dan bantuan pengurusan dokumen yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan program pertanian melalui jalur pemerintah pusat.

"Saya melihat pertanian harus memberikan manfaat bagi kehidupan petani. Karena itu, PAC harus terus hadir mendampingi petani. Mari bersama-sama membantu pemerintah memajukan pertanian," ungkapnya.

Ketua Harian II DPD HKTI Sumatera Utara Rafriandi Nasution mengapresiasi kerja cepat ketua DPC HKTI Kabupaten Samosir yang telah menginisiasi pelantikan sembilan PAC. Ia berharap langkah tersebut diikuti dengan program kerja kolaboratif yang mampu memotivasi pengurus di tingkat kecamatan serta membangun kemitraan dengan pemerintah daerah.

Rafriandi juga mendorong HKTI Samosir menetapkan setidaknya satu komoditas unggulan yang berpotensi menembus pasar ekspor. Menurutnya, Samosir memiliki posisi strategis sebagai kawasan pariwisata super prioritas yang dikenal hingga tingkat internasional. Potensi tersebut perlu diperkuat dengan pengembangan sektor pertanian agar pariwisata dan pertanian dapat tumbuh saling mendukung.

"Satu saja produk pertanian Samosir mampu menembus pasar ekspor, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Karena itu, kreativitas, kualitas produk dan kemampuan petani harus terus dikembangkan. Saya berharap DPC HKTI menyusun program kolaborasi, memotivasi PAC dan memastikan bantuan pertanian dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.

(NR.Sitohang)

Belum Kantongi PBG, Pemkab Samosir Hentikan Sementara Operasional Empat Bangunan Usaha

Artha-News com I Samosir, 

( 05/11/2026) - Penegakan aturan perizinan bangunan terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Samosir. Tidak hanya melalui imbauan dan teguran tertulis, pemerintah daerah juga mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, empat bangunan usaha di Kecamatan Pangururan yang belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dikenakan sanksi penghentian operasional sementara, Kamis (05/11/2026).

Turut hadir Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  Pilippi Simarmata, Kadis Perhubungan Laspayer Sipayung,  Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho dan Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir.

Tim terpadu  menyasar empat bangunan yang dimanfaatkan sebagai aula atau ruang pertemuan, tempat usaha perdagangan, rumah makan, dan hotel. Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memasang spanduk pemberitahuan penghentian sementara operasional di masing-masing lokasi sebagai penegasan bahwa kegiatan usaha belum diperkenankan berjalan sebelum persyaratan perizinan dipenuhi.

Langkah tersebut bukan dilakukan secara tiba-tiba. Sebelum sanksi diterapkan, pemerintah daerah telah menyampaikan teguran tertulis hingga teguran kedua serta memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk mengurus PBG. Namun, hingga batas waktu yang diberikan, izin yang dipersyaratkan belum juga diterbitkan. Penertiban ini mengacu pada Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengenaan Sanksi atas Kegiatan/Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, menjelaskan bahwa penghentian sementara tersebut merupakan bagian dari pembinaan sekaligus penegakan aturan agar setiap pelaku usaha memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perizinan sebelum menjalankan kegiatan usahanya.

"Sudah diberikan teguran tertulis dan penempelan stiker sebelumnya. Hari ini dilakukan pemasangan spanduk penghentian sementara operasional terhadap empat bangunan yang belum memiliki PBG. Ini merupakan langkah pembinaan agar pemilik usaha terlebih dahulu fokus mengurus perizinannya sebelum kembali beroperasi," jelas Pilippi.

Ia menegaskan, proses pengurusan izin yang sedang berjalan tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap melaksanakan kegiatan usaha. Operasional baru dapat kembali dilakukan setelah PBG resmi diterbitkan. Karena itu, pemilik bangunan diminta menunjukkan komitmen dengan segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

Menurutnya, salah satu kendala yang kerap ditemukan dalam proses pengurusan PBG adalah kurang optimalnya komunikasi antara pelaku usaha dengan konsultan yang digunakan untuk menyiapkan dokumen teknis dan gambar bangunan. Sejumlah berkas masih ditemukan tidak lengkap atau terdapat kekeliruan yang belum diperbaiki sesuai permintaan dalam sistem perizinan. Selain itu, kesadaran mengurus izin sebelum pembangunan juga dinilai masih perlu ditingkatkan.

Pilippi menegaskan bahwa Pemkab Samosir tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh perizinan. Bahkan, pemerintah daerah membuka ruang konsultasi dan menyediakan pendampingan bagi masyarakat yang hendak mendirikan bangunan, termasuk melalui pemanfaatan konsultan yang difasilitasi pemerintah daerah dengan tetap mengikuti standar gambar dan persyaratan teknis yang berlaku. Ia berharap pelaku usaha dapat lebih proaktif berkoordinasi sehingga proses pengurusan berjalan baik dan tidak berlarut-larut.

Senada dengan itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah bersama perangkat daerah terkait. Penertiban dilaksanakan secara humanis, profesional, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP), tanpa mengesampingkan ketegasan dalam menerapkan aturan.

Ia juga mengharapkan kerja sama para pemilik usaha untuk segera melengkapi seluruh persyaratan perizinan. Bersama DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta unsur tim terpadu lainnya, Satpol PP berkomitmen melanjutkan pengawasan dan menyusuri bangunan-bangunan yang belum memiliki PBG di wilayah Kabupaten Samosir.

Melalui langkah ini, Pemkab Samosir ingin memastikan bahwa pertumbuhan usaha dan pembangunan daerah berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Penegakan perizinan bukan semata-mata memberikan sanksi, melainkan membangun kesadaran bersama bahwa setiap bangunan harus memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku demi ketertiban, keamanan, serta kenyamanan masyarakat.

(NR.Sitohang)