ARTHANEWS-Kota Malang - Sebagai bentuk keprihatinan dan pernyataan sikap terhadap kondisi bangsa yang carut marut, Aliansi Rakyat Malang Menggugat Untuk Indonesia (ARMMI) Melaksanakan Aksi Damai Di Depan Gedung DPRD kota malang, aksi damai tersebut di mulai dari depan stadion Gajayana menuju gedung DPRD kota malang Jawa Timur. Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan ARMMI saat ditemui awak media di depan stadion Gajayana Kota Malang, rabu (06/03/2024).
Perwakilan ARMMI Sholeh Kawimintorogo, S.H menyampaikan bahwa Masa ARMMI akan menyampaikan pernyataan sikap kepada Ketua DPRD Kota Malang pada hari ini dengan membawa aspirasi masyarakat.
“Aksi damai yang akan kami laksanakan pada hari ini sebagai bentuk suara rakyat Malang Raya. Kami bebas sebagai warga negara, sebagai anak bangsa. Kami tidak masuk dalam bentuk apapun, namun kami berhak menyuarakan keadaan Indonesia, terutama di Malang Raya,” ujarnya.
Ditengah aksi damai, kordinator aksi (RONY) dengan lantang menyampaikan orasinya tentang Pentingnya demokrasi yang sehat menjadi pokok dari tuntutan aksi damai hari ini.
"Setidaknya ada tiga tuntutan yang menjadi dasar dalam aksi damai ini, yang pertama turunkan Harga Sembako, Kedua dukung Hak Angket, dan ketiga kembalikan tujuan dan semangat reformasi 1998, tegakkan Demokrasi dan Konstitusi" kata rony
WWW.ARTHA-NEWS.COM Lebih lanjut, RONY juga menyoroti kondisi bangsa yang carut marut disegala lini, seperti ekonomi dan situasi politik. RONY juga menginginkan, agar demokrasi mampu menghasilkan pemimpin yang dapat mengayomi rakyatnya untuk lima tahun ke depan.
"Mengutip apa yang disampaikan seorang akademisi (Rocky Gerung) rencana kejahatan terhadap demokrasi secara teknis tidak dilakukan di 800.000 TPS di Indonesia, tapi kejahatan terhadap demokrasi dilakukan di satu TPS yakni mahkamah konstitusi yang surat suara nya telah dicoblos oleh Jokowi untuk seseorang yang bernama GIBRAN yang tidak lain adalah putra mahkota presiden. Maka dimulailah sebuah perencanaan yang sistematis untuk memenangkan sebuah pemilihan umum yang dipaksakan untuk memenangkan sang putra mahkota" ujarnya
Indonesia adalah negara hukum segala kebijakan negara harus mengacu dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum dan etika adalah senyawa yang terpadu yang tidak dapat dipisahkan.
pelanggan etika berat yang dilakukan oleh sang paman menjadi satu bukti telah terjadi konflik kepentingan untuk sebuah kewenangan dalam tubuh mahkamah konstitusi. Sekarang netralitas presiden Jokowi diragukan. Keraguan terhadap netralitas presiden juga disuarakan oleh para akademisi dan guru besar dari berbagai universitas di seluruh Indonesia.
Tak hanya itu cawe cawe presiden terhadap jalannya demokrasi lewat proses pemilu serta intervensi kekuasaan tercermin dalam sebuah film dokumenter yang berjudul "Dirty Vote". Berapa tokoh nasional dan para ahli telah bersuara dengan lantang, pemilu tahun 2024 dianggap sebagai pemilu terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
yang terbaru aplikasi sirekap yg dipakai oleh KPU untuk menghitung suasana rakyat diduga sebagai alat bantu kejahatan demokrasi untuk menghancurkan demokrasi itu sendiri.
"Kondisi politik seperti ini tidak mungkin kita diamkan, reformasi 1998, yang menghasilkan kebebasan demokrasi telah mengamanatkan kepada Bangsa ini sebuah pemerintahan yang bebas dari KKN berdasarkan TAP MPR NO 11 tahun 1998, namun kejahatan terhadap demokrasi telah dipertontonkan hanya demi sebuah kepentingan kekuasaan dan oligarki" ujarnya.
Masih menurut rony, Situasi ekonomi rakyat juga sedang tidak baik baik saja di seluruh Indonesia, media massa telah menuliskan berbagai kesulitan rakyat yang mengantri untuk mendapatkan berkas murah karena tingginya harga sembako dipasaran.
"Jerit tangis rakyat semakin terasa takala hanya demi mendapatkan beras murah, dibutuhkan usaha keras untuk mengantri dan berdesak desakan" imbuhnya
Melihat kondisi Indonesia yang menurut mereka tidak baik-baik saja dengan adanya kenaikan harga sembako dan kekacauan di pusat terkait hak angket dan sebagainya, ARMMI akan bergerak untuk menyuarakan keluhan rakyat Malang Raya, dengan harapan para pejabat pusat mau mendengarkan aspirasi masyarakat Malang Raya.
“Aspirasi masyarakat Malang Raya terkait kebutuhan pokok yang semakin meningkat dan harapan memiliki pemimpin yang dipilih secara jujur menjadi sorotan dalam aksi ini. Kami menginginkan Pemilu yang bersih dan memiliki Presiden yang benar-benar amanah,” terang Soleh
Dalam sambutannya ketua DPRD kota malang Made mengatakan bahwa DPR siap mengawal setiap aspirasi masyarakat, Made pun menyatakan bahwa pihaknya ikut merasakan apa yang sedang dirasakan rakyatnya, iya berjanji akan memperjuangkan semua yang jadi tuntutan dan harapan masyarakat.
"Kami sebagai wakil dan anak buah panjenengan semua mendengar dan merasakan apa yang dirasakan oleh panjenengan semua hari ini, tiga tuntutan dari ARMMI sudah saya sampaikan tadi sekitar pukul 10.35 ke sekertaris DPR RI,” kata Made di depan masa aksi.
(Dirlam)
Komentar
Posting Komentar