Perubahan APBD & Proyek Underpass Baros: Pemkot Cimahi Jaga Fiskal Tanpa Mengorbankan Prioritas

Table of Contents

CIMAHI, ARTHA-NEWS.COM — Pemerintah Kota Cimahi resmi menyerahkan dokumen nota keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi, Rabu (5/8/2026). Langkah strategis ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Ngatiyana guna mengamankan stabilitas kas daerah di tengah dinamika perekonomian nasional.

 

Penyesuaian belanja pembangunan mengalami pergeseran sebesar Rp104,27 miliar, sehingga total pagu belanja daerah kini berada di angka Rp1,504 triliun. Sementara itu, target pendapatan daerah diproyeksikan naik sebesar Rp27,35 miliar menjadi Rp1,429 triliun. Untuk menjaga keseimbangan neraca kas, pembiayaan netto daerah ditetapkan sebesar Rp74,37 miliar guna menutupi selisih anggaran.

 

Keterbatasan ruang fiskal justru mendorong inovasi efisiensi. Salah satu wujudnya adalah program Gerakan Sapu Jagad yang mengoptimalkan peran ASN dan semangat gotong royong warga dalam penanganan kebersihan lingkungan, tanpa membebani kas daerah secara berlebih.

 

Wali Kota Ngatiyana memberikan jaminan penuh bahwa penyesuaian ini tidak akan mengganggu proyek vital publik. Salah satunya adalah pembangunan Underpass Gatot Subroto di kawasan Baros — yang merupakan titik utama kemacetan kronis di Cimahi Tengah. Penyumbat utama arus lalu lintas di kawasan ini dipicu oleh adanya pertemuan arus kendaraan lintas kota, keberadaan perlintasan sebidang kereta api, serta lonjakan volume kendaraan pada jam berangkat dan pulang kerja. Kehadiran underpass ini digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang untuk menormalisasi arus kendaraan sekaligus mempercepat distribusi logistik daerah.

 

Secara makro, arah kebijakan pembangunan jangka pendek Kota Cimahi dipastikan tidak mengalami pergeseran. Intervensi sisa anggaran tahun ini tetap difokuskan pada peningkatan kualitas ruang kelas pendidikan, pemberian stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM, pembenahan sanitasi lingkungan hidup, pemenuhan jaminan sosial, kualitas layanan kesehatan, serta penerapan tata kelola birokrasi yang bersih dan transparan.

 

"Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari besarnya manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Ngatiyana.

 

Artha-News — Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

👁 Views: 0