TASIKMALAYA KABUPATEN, ARTHA-NEWS.COM — Jumat (18/9/2026) — Spanduk kegiatan revitalisasi sekolah di SMKS Nangkaleah yang mencantumkan nama dan foto Komandan Distrik Militer (Dandim) 0612/Tasikmalaya, Letkol Czi M. Imvan Ibrahim, S.Sos., M.Han., dilaporkan telah diturunkan dari lokasi proyek.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, penurunan spanduk tersebut dilakukan pada Rabu (16/9/2026). Langkah ini diduga diambil setelah adanya indikasi ketidaksesuaian atau penyalahgunaan identitas pejabat militer dalam kegiatan proyek pendidikan tersebut.
Sebelum diturunkan, spanduk besar bertuliskan "Kegiatan Revitalisasi Sekolah SMKS Nangkaleah — Didampingi oleh Dandim 0612/Tasikmalaya" sempat terpasang mencolok. Tepat di bawahnya, terdapat papan informasi resmi dari Panitia Pengembangan Satuan Pendidikan (P2SP) SMKS Nangkaleah yang memuat rincian proyek bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai total Rp767.540.000.
Berdasarkan data papan proyek, program revitalisasi di bawah naungan Yayasan Nurul Huda Al-Hasanah Nangkaleah (Jl. Ciawi-Singaparna, Kp. Nangkaleah, Desa Cilampunghilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya) ini mencakup 9 jenis pekerjaan utama:
- Rehabilitasi ruang kelas dan ruang praktik siswa
- Perbaikan ruang kantor, perpustakaan, dan laboratorium
- Pengecatan pagar hingga fasilitas sekolah lainnya
Sorotan Masyarakat dan Desakan Penyelidikan
Keberadaan nama serta foto Dandim pada spanduk proyek tersebut sempat memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat Tasikmalaya. Publik mempertanyakan landasan hukum keterlibatan unsur komando militer dalam proyek swakelola sekolah tersebut.
"Wajar jika masyarakat bertanya. Apakah ini bentuk pengawasan, pendampingan prosedural, atau sekadar seremonial? Publik berhak mendapat penjelasan yang jelas dan resmi," ujar salah seorang tokoh pemuda setempat yang memantau jalannya proyek.
Pasca-penurunan spanduk, elemen masyarakat mendesak adanya penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap oknum di balik pemasangan atribut tersebut. Selain itu, Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah XII Kabupaten Tasikmalaya juga dituntut memberikan penjelasan terkait pengawasan proyek, khususnya mengenai kepatuhan sistem swakelola agar sesuai petunjuk teknis.
Catatan Redaksi: Demi menjaga keberimbangan berita sesuai Kode Etik Jurnalistik, tim redaksi ARTHA-NEWS.COM telah mengirimkan surat konfirmasi resmi ke Kantor Dandim 0612/Tasikmalaya pada Jumat (18/9/2026) dengan Nomor: ARTHA-NEWS/SRT-KONFIRMASI/IX/2026/002. Redaksi akan segera memuat tanggapan resmi pihak Kodim setelah mendapatkan jawaban.
Laporan: Ujang Ajat / Jay Kuncir / Arya Siloka — ARTHA-NEWS.COM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar