SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Proyek pembangunan saluran air yang berada di kawasan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, menuai sorotan tajam dari warga setempat. Proyek yang telah berjalan selama beberapa bulan ini dinilai belum menunjukkan hasil pekerjaan yang rapi, sementara aspek keselamatan pengguna jalan juga dipertanyakan.
Pantauan langsung di lokasi menunjukkan material proyek tampak menumpuk di bahu jalan umum tanpa dilengkapi oleh rambu-rambu keselamatan maupun garis pengaman (police line). Kondisi tersebut dinilai berpotensi tinggi mengganggu kenyamanan pengguna jalan, khususnya para pengendara yang melintas di sekitar titik lokasi pekerjaan pada malam hari.
Sorotan Kerapian Struktur Konstruksi dan Keselamatan Kerja ASN
Selain persoalan penempatan material yang dinilai semrawut, warga juga mempertanyakan mutu serta kerapian dari hasil akhir pekerjaan saluran tersebut. Sejumlah titik struktur bangunan dinilai terlihat kurang rapi, sehingga memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan dari instansi terkait terhadap pelaksanaan proyek fisik ini.
Seorang warga setempat berinisial SN Naibaho mengatakan bahwa selama dirinya memantau proses pengerjaan di lapangan, aspek kerapian komponen proyek sangat memprihatinkan.
"Kerapian proyek ini hampir tidak ada sama sekali. Selain itu, para pekerja di lapangan juga terlihat tidak dibekali alat pelindung diri (APD) seperti sepatu keselamatan. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami selaku masyarakat," ujar SN Naibaho pada Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, setiap pekerjaan konstruksi yang menggunakan alokasi anggaran negara semestinya dilaksanakan secara ketat sesuai standar teknis, termasuk wajib memperhatikan keselamatan para pekerja maupun masyarakat yang melintas di sekitar area operasional.
Warga Desak Audit Anggaran Proyek Pemerintah di Pangururan
Masyarakat berharap instansi pemerintah yang bertanggung jawab tidak hanya memantau jalannya proyek dari sisi target penyelesaian fisik semata, melainkan juga melakukan uji laboratorium terhadap kualitas material, kepatuhan metode pelaksanaan, hingga aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Warga mendesak agar proyek saluran air ini diaudit atau diperiksa secara serius oleh pihak Inspektorat apabila ditemukan indikasi kuat bahwa hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam dokumen kontrak. Langkah pengawasan berlapis ini dinilai penting untuk memastikan penggunaan uang rakyat benar-benar memberikan asas manfaat yang panjang bagi mobilitas masyarakat Samosir.
Sorotan kolektif ini sekaligus melemparkan pertanyaan terbuka ke publik: siapakah instansi resmi yang mengawasi proyek tersebut, bagaimana standardisasi keselamatan diterapkan di lapangan, dan apakah hasil ketahanan bangunan nantinya akan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan?
Pemerintah Kabupaten Samosir maupun pihak kontraktor pelaksana proyek diharapkan segera memberikan penjelasan secara transparan kepada publik terkait kepastian sumber anggaran, besaran nilai kontrak, nama perusahaan pelaksana pekerjaan, hingga mekanisme pengawasan mutu yang diterapkan.
(NR. Sitohang — Korlip Kab Samosir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar