CIMAHI — 11 Oktober 2026 — Artha-News.com
Pemerintah Kota Cimahi menyusun langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2027. Melalui kombinasi digitalisasi sistem perpajakan dan efisiensi belanja internal, Pemkot Cimahi berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah agar dana pembangunan lebih optimal dan langsung dirasakan masyarakat.
Digitalisasi Pajak: Lebih Akurat dan Transparan
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa optimalisasi PAD menjadi prioritas utama di tahun 2027.
"Dari sisi pendapatan, Pemkot Cimahi akan memperkuat optimalisasi PAD di tahun 2027 untuk mendorong kemampuan fiskal daerah," ungkap Ngatiyana.
Beberapa langkah digitalisasi yang akan diterapkan:
- Pembaruan Data PBB-P2: Memutakhirkan data Nilai Jual Objek Pajak, luas tanah dan bangunan, serta mendata objek pajak yang belum tercatat selama ini.
- Pemasangan Tapping Box: Dipasang secara bertahap di sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu, khususnya pada usaha makanan dan minuman, untuk memantau transaksi secara akurat dan transparan.
- Kamera Pintar Pajak Air Tanah: Pemantauan pemakaian air tanah kini akan dipantau menggunakan kamera pintar yang terhubung langsung dengan meteran, sehingga pemungutan pajak lebih akuntabel.
- Layanan Daring Penuh: Pelayanan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sepenuhnya bermigrasi ke sistem dalam jaringan agar lebih cepat, mudah diakses, dan memotong birokrasi.
Selain peningkatan sistem, Pemkot Cimahi juga berencana membuka gerai layanan pajak di pusat keramaian dan tetap beroperasi pada akhir pekan, guna memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya.
Pangkas Belanja Internal, Fokus ke Kebutuhan Masyarakat
Di sisi pengeluaran, Pemkot Cimahi melakukan efisiensi ketat terhadap anggaran operasional. Dana yang sebelumnya banyak digunakan untuk kegiatan seremonial dan rapat-rapat internal akan dialihkan ke program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Pos belanja yang akan dipangkas meliputi:
- Biaya makan dan minum rapat
- Pengadaan alat tulis kantor yang berlebihan
- Biaya perawatan yang tidak mendesak
- Anggaran kegiatan seremonial dan festival yang minim dampak langsung ke publik
"Anggaran operasional diminimalisir secara optimal agar lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Setiap rupiah harus kita pilihkan untuk hal yang paling penting dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Ngatiyana.
(Ari.M - Artha-News)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar