Dandim Tasikmalaya Dicatut? Spanduk Proyek SMKS Nangkaleah Akhirnya Diturunkan

TASIKMALAYA KABUPATEN, ARTHA-NEWS.COM — Jumat (18/9/2026) — Spanduk kegiatan revitalisasi sekolah di SMKS Nangkaleah yang mencantumkan nama dan foto Komandan Distrik Militer (Dandim) 0612/Tasikmalaya, Letkol Czi M. Imvan Ibrahim, S.Sos., M.Han., dilaporkan telah diturunkan dari lokasi proyek.

 

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, penurunan spanduk tersebut dilakukan pada Rabu (16/9/2026). Langkah ini diduga diambil setelah adanya indikasi ketidaksesuaian atau penyalahgunaan identitas pejabat militer dalam kegiatan proyek pendidikan tersebut.

 

Sebelum diturunkan, spanduk besar bertuliskan "Kegiatan Revitalisasi Sekolah SMKS Nangkaleah — Didampingi oleh Dandim 0612/Tasikmalaya" sempat terpasang mencolok. Tepat di bawahnya, terdapat papan informasi resmi dari Panitia Pengembangan Satuan Pendidikan (P2SP) SMKS Nangkaleah yang memuat rincian proyek bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai total Rp767.540.000.

 

Berdasarkan data papan proyek, program revitalisasi di bawah naungan Yayasan Nurul Huda Al-Hasanah Nangkaleah (Jl. Ciawi-Singaparna, Kp. Nangkaleah, Desa Cilampunghilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya) ini mencakup 9 jenis pekerjaan utama:

 

- Rehabilitasi ruang kelas dan ruang praktik siswa

​

- Perbaikan ruang kantor, perpustakaan, dan laboratorium

​

- Pengecatan pagar hingga fasilitas sekolah lainnya

 

Sorotan Masyarakat dan Desakan Penyelidikan

 

Keberadaan nama serta foto Dandim pada spanduk proyek tersebut sempat memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat Tasikmalaya. Publik mempertanyakan landasan hukum keterlibatan unsur komando militer dalam proyek swakelola sekolah tersebut.

 

"Wajar jika masyarakat bertanya. Apakah ini bentuk pengawasan, pendampingan prosedural, atau sekadar seremonial? Publik berhak mendapat penjelasan yang jelas dan resmi," ujar salah seorang tokoh pemuda setempat yang memantau jalannya proyek.

 

Pasca-penurunan spanduk, elemen masyarakat mendesak adanya penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap oknum di balik pemasangan atribut tersebut. Selain itu, Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah XII Kabupaten Tasikmalaya juga dituntut memberikan penjelasan terkait pengawasan proyek, khususnya mengenai kepatuhan sistem swakelola agar sesuai petunjuk teknis.

 

Catatan Redaksi: Demi menjaga keberimbangan berita sesuai Kode Etik Jurnalistik, tim redaksi ARTHA-NEWS.COM telah mengirimkan surat konfirmasi resmi ke Kantor Dandim 0612/Tasikmalaya pada Jumat (18/9/2026) dengan Nomor: ARTHA-NEWS/SRT-KONFIRMASI/IX/2026/002. Redaksi akan segera memuat tanggapan resmi pihak Kodim setelah mendapatkan jawaban.

 

Laporan: Ujang Ajat / Jay Kuncir / Arya Siloka — ARTHA-NEWS.COM

Diduga Galian C Ilegal, Aktivitas Pasir di Samosir Dipertanyakan

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Jumat (18/9/2026) — Aktivitas penggalian tanah dan material di Desa Panampangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, kini menuai sorotan tajam dari masyarakat. Warga menduga kegiatan tersebut bukan sekadar pematangan lahan, melainkan berpotensi berkaitan dengan aktivitas pengambilan dan jual-beli material pasir yang diangkut ke luar lokasi.

 

Dugaan itu mencuat setelah sejumlah awak media meninjau langsung lokasi yang berada tidak jauh dari Kantor Desa Panampangan, menyusul adanya informasi dari warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

 

Di lokasi, aktivitas penggalian menjadi perhatian karena material hasil galian diduga tidak seluruhnya hanya digunakan untuk kebutuhan pematangan lahan. Warga mempertanyakan ke mana material tersebut dibawa dan apakah kegiatan itu telah mengantongi izin sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Perangkat Desa Panampangan Mengaku Tak Kenal Pengelola

 

Persoalan semakin menarik perhatian karena lokasi galian disebut berada tidak jauh dari pusat pemerintahan desa. Namun, ketika dikonfirmasi mengenai siapa pihak yang mengelola kegiatan tersebut, salah seorang perangkat Desa Panampangan mengaku tidak mengetahui identitas pengelolanya.

 

"Pengelolanya kami tidak kenal, tetapi pemilik lahannya memang warga desa kami," ujar perangkat desa tersebut kepada wartawan.

 

Pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Jika aktivitas penggalian berlangsung di wilayah Desa Panampangan dan lokasinya relatif dekat dengan kantor desa, sejauh mana pengawasan pemerintah desa terhadap kegiatan tersebut?

 

Apalagi, apabila benar terdapat aktivitas pengambilan material dan transaksi pasir keluar dari lokasi, maka persoalannya tidak lagi sebatas pematangan lahan. Status kegiatan, asal-usul material, tujuan pengangkutan, serta legalitasnya perlu diperiksa oleh instansi yang memiliki kewenangan.

 

Warga Khawatir Ancaman Bencana Longsor di Samosir

 

Warga pun meminta pemerintah daerah tidak menunggu munculnya persoalan lingkungan sebelum turun ke lapangan.

 

"Samosir termasuk daerah yang rawan longsor. Lebih baik dicek dan dicegah sebelum terjadi bencana," ujar salah seorang warga.

 

Sorotan utama kini tertuju kepada instansi terkait, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dan lingkungan. Pemeriksaan langsung diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan di Desa Panampangan benar-benar merupakan pematangan lahan atau terdapat aktivitas pengambilan material yang memerlukan perizinan tertentu.

 

Jika ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat berharap tidak ada pembiaran hanya karena kegiatan tersebut disebut sebagai "pematangan lahan". Sebab, label pematangan lahan tidak semestinya menjadi tameng apabila di baliknya terdapat aktivitas pengambilan dan perdagangan material yang tidak sesuai ketentuan.

 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola kegiatan belum memberikan keterangan mengenai aktivitas di lokasi maupun dugaan adanya transaksi material keluar dari area tersebut. Pemerintah Desa Panampangan juga diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lengkap terkait status lahan, kegiatan yang berlangsung, serta bentuk pengawasan pemerintah desa.

 

Laporan: NR. Sitohang

 

 

Gugus 3 Juara 1 Lomba Senam Kreasi Haornas Ke-43 di Gedung GGC Ciawi

CIAWI, TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Kamis, 17 September 2026 — Bertempat di Gedung GGC atau Gedung Guru PC PGRI Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, telah dilaksanakan peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) Ke-43 Tingkat Kecamatan Ciawi Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 17 September 2026 ini diwarnai dengan pelaksanaan Lomba Senam Kreasi yang diikuti oleh berbagai perwakilan di lingkungan Kecamatan Ciawi. Setelah penilaian berlangsung, dewan juri resmi mengumumkan para pemenang dengan hasil sebagai berikut:

 

Hasil Lomba Senam Kreasi Haornas Ke-43

 

Juara 1: Gugus 3 Kecamatan Ciawi — Ketua Endang Sunandar, S.Pd

Juara 2: SMP Negeri 1 Ciawi

Juara 3: Gugus 1 Kecamatan Ciawi

 

Rasa Syukur dan Kebanggaan Gugus 3

 

Ketua Gugus 3, Endang Sunandar, S.Pd, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas capaian yang diraih timnya:

 

"Mengucapkan banyak terima kasih atas segala perjuangan peserta senam kreasi dan mendapat Juara 1," ujar Endang.

 

Hal yang sama diungkapkan para peserta lomba senam kreasi dari Gugus 3 yang tampak begitu bahagia dan bersyukur atas kemenangan tersebut:

 

"Bersyukur bisa jadi Juara 1 di ajang lomba senam kreasi yang dilaksanakan di Gedung GGC Ciawi dalam acara Haornas yang ke-43," ungkap perwakilan peserta Gugus 3.

 

Terlihat dalam dokumentasi acara, Tim Gugus 3 tampil sangat kompak mengenakan kostum hijau stabilo lengkap dengan mahkota hijau yang serasi, sehingga penampilan mereka menjadi yang paling menonjol dan memukau juri maupun seluruh hadirin yang menyaksikan.

 

Kegiatan Dibuka Secara Resmi, Silaturahmi Dipererat

 

Peringatan Haornas Ke-43 Tingkat Kecamatan Ciawi ini dibuka secara resmi oleh Camat Ciawi, H. Roni Ruhimat, S.Sos., M.Si. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua IGORNAS Kecamatan Ciawi, Enjang Diki, S.Pd, serta didukung penuh oleh Bank BJB dan Cahaya.

 

Ketua IGORNAS Enjang Diki, S.Pd, menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk perlombaan semata, melainkan juga untuk mempererat tali silaturahmi antar para guru di Kecamatan Ciawi. Melalui kegiatan olahraga bersama, diharapkan tercipta lingkungan yang sehat, harmonis, dan penuh kebersamaan di kalangan tenaga pendidik, yang pada akhirnya akan berdampak positif pula terhadap kualitas pendidikan di Kecamatan Ciawi ke depannya. Semangat Haornas bukan hanya tentang olahraga, melainkan tentang membangun karakter dan kebersamaan yang kuat.

 

Laporan: Yana

 

 

 

Rumondang Cucu Raja Awang Sitanggang Kutuk Dugaan Penyerobotan Lahan Gubba, Minta Aparat Bertindak Tegas

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — 18 September 2026 — Persoalan kepemilikan lahan Gubba di Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, kembali mencuat. Pomparan Raja Awang Sitanggang mempertanyakan klaim sejumlah pihak atas lahan tersebut dan menduga telah terjadi penguasaan hingga transaksi jual-beli lahan yang dinilai tidak memiliki dasar sah.

 

Rumondang, salah seorang cucu Raja Awang Sitanggang, menyampaikan keberatan keras tersebut kepada awak media Artha-News.com Samosir pada Kamis (17/9/2026). Ia menegaskan bahwa pihak keluarga akan menempuh jalur hukum apabila persoalan lahan tersebut tidak segera mendapatkan penyelesaian yang jelas.

 

Menurut Rumondang, keluarga pomparan Raja Awang Sitanggang memang banyak yang berdomisili di luar Samosir. Namun, kondisi tersebut bukan berarti mereka kehilangan hubungan maupun hak untuk mempertanyakan status tanah yang selama ini diyakini sebagai bagian dari peninggalan keluarga.

 

"Kami tinggal di luar Samosir, tetapi kuburan opung kami, Raja Awang Sitanggang, sudah ada di situ sejak tahun 1970-an. Itu salah satu bukti bahwa lahan tersebut berkaitan dengan keluarga kami," ujar Rumondang.

 

Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang disebut mengklaim lahan tersebut. Lebih jauh, Rumondang mengaku mendapat informasi bahwa di atas lahan yang sedang dipersoalkan bahkan telah terjadi transaksi jual-beli.

 

Atas persoalan itu, pihak pomparan Raja Awang Sitanggang menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum dan akan melaporkan dugaan penyerobotan lahan kepada aparat penegak hukum untuk memperoleh kepastian mengenai status dan legalitas penguasaan maupun transaksi atas tanah tersebut. Saat ini permasalahan ini belum dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

 

Mediasi Desa Kembali Gagal

 

Sebelumnya, Pemerintah Desa Parsaoran I telah berupaya mempertemukan pihak pomparan Raja Awang Sitanggang dengan pihak yang dipersoalkan dalam mediasi.

 

Namun, mediasi yang merupakan pertemuan kedua itu kembali tidak berjalan sebagaimana diharapkan karena sejumlah pihak tidak hadir. Akibatnya, persoalan kepemilikan lahan Gubba tersebut belum menemukan titik terang.

 

Kepala Desa Parsaoran I, Jumanggar Nainggolan, mengatakan pihak desa masih akan memberikan kesempatan untuk dilakukan mediasi berikutnya.

 

"Mediasi akan kami undang ketiga kalinya. Kalau beberapa pihak tidak datang, maka kami akan lepas dari masalah ini," ujar Jumanggar.

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa masih berupaya mencari jalan penyelesaian melalui mekanisme mediasi. Namun, apabila para pihak terus tidak hadir, penyelesaian konflik kepemilikan lahan berpotensi bergeser ke jalur hukum.

 

Minta Aparat Jangan Tutup Mata

 

Pomparan Raja Awang Sitanggang berharap aparat penegak hukum dapat memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menunjukkan bukti dan dokumen kepemilikan masing-masing. Rumondang meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut, terlebih jika benar terdapat penguasaan atau transaksi atas lahan yang status kepemilikannya masih disengketakan.

 

"Kami berharap pihak penegak hukum menindaklanjuti persoalan ini secara tegas dan profesional. Kalau memang ada pelanggaran, silakan diproses sesuai hukum. Kalau ada pihak lain yang memiliki bukti kepemilikan, silakan juga dibuktikan," tegasnya.

 

Persoalan lahan Gubba kini menjadi perhatian karena menyangkut klaim kepemilikan, dugaan transaksi jual-beli, serta upaya mediasi yang belum menghasilkan kesepakatan. Untuk memastikan siapa yang memiliki hak secara hukum atas tanah tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen pertanahan, riwayat penguasaan tanah, serta bukti-bukti yang dimiliki masing-masing pihak.

 

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada putusan atau penetapan hukum yang menyatakan pihak tertentu terbukti melakukan penyerobotan lahan. Karena itu, seluruh pihak yang disebut dalam persoalan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Laporan: NR. Sitohang

 

 

 

Bupati Samosir Teken Komitmen Bersama KPK untuk Cegah Korupsi

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — 17 September 2026 — Komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas kembali ditegaskan oleh Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, S.T. Bersama 33 kepala daerah se-Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, mereka menandatangani komitmen bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai langkah konkret memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Penandatanganan komitmen tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan. Agenda ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang semakin akuntabel dan berintegritas.

Bupati Vandiko: Pencegahan Korupsi Harus Menjadi Gerakan Bersama

Bagi Pemkab Samosir, komitmen bersama tersebut menjadi penguatan terhadap langkah-langkah pembenahan tata kelola pemerintahan yang terus didorong di daerah. Kehadiran Bupati Vandiko Timotius Gultom menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan korupsi yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Menurutnya, pencegahan korupsi bukan semata-mata persoalan penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga bagaimana membangun sistem yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong agar pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pemerintah daerah.

"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak pemangku kepentingan dan itu tentu saling terkait satu sama lain," kata Bobby.

Bobby juga memastikan Pemprov Sumut bersama 33 kepala daerah se-Sumut dan DPRD berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memperkuat integritas. Kehadiran KPK di Sumut diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Bersama para kepala daerah dan DPRD, kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi. Kehadiran KPK hari ini mengingatkan kembali untuk terus meningkatkan integritas," ujar Bobby.

Peran Krusial APIP sebagai Peringatan Dini

Pimpinan KPK Johanis Tanak mengatakan, dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, keberadaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat krusial. Ia berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat posisi APIP di daerah sehingga dapat menjadi sistem peringatan dini bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).

"Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi tidak bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat. Harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya melalui Perpres," kata Johanis.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menambahkan, posisi APIP dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah sangat penting agar penyimpangan yang terjadi dapat dideteksi dan ditindaklanjuti terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah hukum.

"Kalau APIP-nya berkualitas maka pemerintahan akan berjalan lebih baik. Bila ada penyimpangan sebelum ke Aparat Penegak Hukum (APH) ada opsi pengembalian. Bila juga tidak dilaksanakan barulah ke APH. APIP itu mitra Pemda, bukan yang harus dihindari," jelas Akhmad.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Inspektur Manthun Sinaga, Kepala Baperida Rajoki Simarmata, Plt. Kadispora Dumocsh Pandiangan, Kadis Kesehatan dr. Dina Hutapea, dan Sekretaris Dewan Rikky Rumapea.

 

Laporan: NR. Sitohang

Pemkab Samosir Hadir di Tengah Korban Bencana, Wabup Serahkan Bantuan Pembangunan

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — 17 September 2026 — Di tengah rumah yang kembali dibangun dan sisa-sisa musibah yang masih membekas, kehadiran pemerintah menjadi penguat bagi masyarakat yang sedang berusaha bangkit. Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk hadir menyapa langsung masyarakat yang menjadi korban bencana kebakaran dan angin puting beliung.

 

Kehadiran Wakil Bupati tidak sekadar menyerahkan bantuan, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan penguatan moril kepada keluarga korban agar tetap tabah serta memiliki semangat untuk kembali menata kehidupan setelah bencana.

 

Dalam kunjungannya di Desa Hutanamora, pada Kamis (17/09/2026), Wabup Ariston menyerahkan bantuan stimulan berupa bahan bangunan kepada korban Kartini Sitanggang yang saat ini tengah membangun kembali rumah mereka.

 

Untuk korban bencana kebakaran, bantuan yang diserahkan berupa 104 sak semen senilai Rp7.956.000. Bantuan tersebut diberikan kepada Peran Simanihuruk dan Karmiden Manik, warga Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo, serta Kartini Sitanggang, warga Desa Hutanamora, Kecamatan Pangururan.

 

Sementara itu, kepada korban bencana angin puting beliung, Rabando Sitanggang, warga Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, diberikan bantuan berupa 80 sak semen dan broti dengan total nilai bantuan sebesar Rp7.897.500. Jenis bahan bangunan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan atau permintaan para korban bencana dan difasilitasi langsung oleh BPBD Kabupaten Samosir.

 

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

 

"Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk meringankan beban keluarga yang mengalami musibah. Kami berharap keluarga tetap semangat dan tabah menghadapi cobaan ini. Pemerintah hadir untuk memberikan dukungan dan penguatan kepada masyarakat," ujar Ariston.

 

Ariston menegaskan, kepedulian pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan perhatian ketika menghadapi kondisi sulit. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Sosial juga telah memberikan bantuan kepada para korban sebagai bentuk respon pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana.

 

Bagi keluarga korban, perhatian tersebut memiliki arti tersendiri. Di tengah upaya membangun kembali rumah dan kehidupan yang sempat terdampak, kehadiran pemerintah memberikan rasa bahwa mereka tetap diperhatikan dan tidak menghadapi musibah seorang diri. Material bangunan yang diterima dapat digunakan untuk mempercepat perbaikan rumah.

 

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian ini," ungkap salah satu pihak keluarga, Vincen Turnip.

 

Kunjungan tersebut menjadi gambaran bahwa pemerintah tidak hanya hadir dalam momentum pembangunan dan pelayanan publik, tetapi juga berada di tengah masyarakat ketika menghadapi musibah. Kepedulian, bantuan dan penguatan moril menjadi bagian dari upaya bersama untuk membantu masyarakat Samosir bangkit dan kembali menjalani kehidupan dengan penuh harapan.

 

Turut hadir Asisten II Hotraja Sitanggang, Kepala BPBD Sarimpol Simanihuruk, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang dan Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata.

 

Laporan: NR. Sitohang

 

 

 

Polres Banjar Raih Juara Kompolnas Award 2026 Kategori Polres Tipe A

BANJAR — ARTHA-NEWS.COM — Malam Penganugerahan Kompolnas Award 2026 yang digelar di Sari Pacific Hotel, Jakarta, Sabtu malam, menjadi panggung prestasi bagi Polres Banjar. Pada acara yang dimulai pukul 20.00 WIB tersebut, nama Polres Banjar resmi diumumkan sebagai pemenang pada kategori Polres Kelompok Tipe A.

 

Penghargaan ini menjadi catatan bersejarah bagi perjalanan Polres Banjar. Dalam penilaian tersebut, Polres Banjar bersaing ketat dengan empat peserta lain dari berbagai wilayah Indonesia, yaitu Polres Tanah Laut Polda Kalimantan Selatan, Polres Klungkung Polda Bali, Polres Kutai Barat Polda Kalimantan Timur, dan Polres Sumedang Polda Jawa Barat.

 

Bukan perkara mudah bagi Polres Banjar untuk menjuarai kategori tersebut. Sebab, Polres Banjar merupakan satuan kewilayahan yang relatif baru berdiri dibandingkan para peserta lainnya. Meski demikian, kinerja dan kualitas pelayanan yang ditunjukkan selama proses penilaian membuktikan bahwa usia bukan halangan untuk berprestasi di tingkat nasional.

 

Keberhasilan ini diraih melalui proses penilaian yang ketat dan bertahap. Salah satu tahap krusial adalah visitasi Tim Kompolnas yang dilakukan pada 29 Agustus 2026, dilanjutkan dengan pendalaman menyeluruh terhadap berbagai aspek kinerja, pelayanan, dan inovasi yang diterapkan di Polres Banjar.

 

Kapolres Banjar, AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh personel yang telah bekerja keras bersama hingga capaian membanggakan ini dapat diraih.

 

“Ini menjadi kebanggaan bagi seluruh jajaran Polres Banjar. Kami menyadari Polres Banjar masih relatif baru, tetapi kami terus berupaya memberikan kinerja terbaik dan membangun pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” ujar AKBP Didi Dewantoro.

 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar pencapaian untuk dipamerkan, melainkan menjadi pemacu untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

 

“Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Yang paling penting adalah bagaimana kinerja kepolisian benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

 

Dari satuan yang relatif baru, kini Polres Banjar mampu berdiri sejajar dan bahkan menempati posisi teratas di antara Polres-Polres lain di seluruh Indonesia. Capaian ini sekaligus menjadi energi baru bagi seluruh personel untuk mempertahankan kinerja, memperkuat pelayanan publik, dan terus membangun kepercayaan warga Kota Banjar.

 

Rena Yusnita — Kepala Biro Artha-News Kota Banjar

—Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat—

Polres Banjar Gelar Silaturahmi Kamtibmas di Satkamling Cibeureum, Warga Diimbau Waspada Curanmor dan El Nino

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Kepolisian Resor (Polres) Banjar terus berkomitmen menjaga kondusivitas lingkungan masyarakat melalui penguatan fungsi Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling). Guna memastikan hal tersebut, Polres Banjar menggelar kegiatan silaturahmi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Pos Satkamling Dusun Cijambu, RT 01 RW 01, Desa Cibeureum, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, pada Kamis, 17 September 2026 malam.

 

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 21.00 hingga 23.20 WIB ini dipimpin langsung oleh Kabagren Polres Banjar, AKP Rahmad Fanani, yang hadir mewakili Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR.

 

Turut mendampingi dalam rombongan kepolisian di antaranya Kasat Binmas, Kasat Tahti, Kapolsek Banjar, KBO Reskrim, Ipda Randi, serta Kanit Binkamsa. Sementara dari unsur masyarakat dan pemerintahan setempat, hadir Kepala Desa Cibeureum, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP (BINDES), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta jajaran ketua RW dan RT se-Dusun Cijambu.

 

Satkamling Sebagai Garda Terdepan

 

Acara dibuka langsung oleh Kepala Desa Cibeureum, yang kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dari pihak kepolisian. Dalam sambutannya, AKP Rahmad Fanani menegaskan bahwa Satkamling merupakan garda terdepan dalam menjaga Kamtibmas di pemukiman, sekaligus berfungsi sebagai sistem deteksi dini.

 

"Satkamling diharapkan mampu menanggulangi setiap gangguan Kamtibmas di lingkungan secara cepat, tepat, dan tuntas. Tentu dengan terus bersinergi bersama TNI/Polri serta aparat pemerintah terdekat," ujar AKP Rahmad Fanani.

 

Lebih lanjut, Kabagren menjelaskan bahwa landasan hukum kegiatan swakarsa ini mengacu pada Perpol No. 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa yang disempurnakan dengan Perpol No. 01 Tahun 2023 tentang Harkamtibmas. Sebagai bentuk dukungan, ke depannya pihak kepolisian akan memberikan pelatihan ilmu-ilmu kepolisian kepada para petugas Satkamling sebagai bekal berpatroli di lapangan.

 

Aturan Jaga Malam, Waspada Kriminalitas dan Dampak El Nino

 

Dalam kesempatan tersebut, Polres Banjar memberikan serangkaian pesan keamanan penting yang harus diperhatikan oleh warga saat melaksanakan piket ronda, di antaranya:

 

Mekanisme Jaga Sesuai Aturan: Warga diminta melaksanakan patroli keliling lingkungan secara bergantian dan dilarang keras tidur bersamaan saat waktu piket.

 

Peningkatan Pengawasan: Memperketat pengawasan terhadap potensi tindak kriminalitas seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), rumah kosong, hingga keberadaan tamu asing.

 

Larangan Main Hakim Sendiri: Pihak kepolisian menegaskan agar warga tidak main hakim sendiri jika menemukan hal mencurigakan atau berhasil mengamankan pelaku kejahatan. Warga diminta segera melapor ke Bhabinkamtibmas atau Call Center Polri: 110.

 

Selain masalah keamanan fisik, Kabagren juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan ketahanan pangan serta mengantisipasi dampak El Nino di bulan September. Warga diminta ekstra waspada terhadap potensi bencana kebakaran dan krisis kekeringan.

 

Di akhir kegiatan, Polres Banjar menyampaikan apresiasi yang tinggi atas semangat dan dedikasi warga Dusun Cijambu yang aktif menghidupkan keamanan swakarsa. Melalui penguatan Satkamling ini, diharapkan angka kriminalitas dapat ditekan, potensi bahaya dapat dideteksi lebih awal, solidaritas gotong royong antarwarga meningkat, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman di Kota Banjar.

 

(Rena Yusnita — Kepala Biro Artha-News Kota Banjar)

 

 

 

Penetapan Calon Anggota BPD Desa Ciawi Periode 2027–2035 Resmi Digelar di GOR Desa Ciawi

CIAWI, TASIKMALAYA — ARTHA-NEWS.COM — Proses demokrasi di tingkat Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, memasuki tahap penting. Pada Kamis, 17 September 2026, bertempat di GOR Desa Ciawi, telah dilaksanakan kegiatan Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ciawi Periode Masa Bakti 2027–2035, yang dibarengi dengan Bimbingan Teknis Pemilihan Panitia Wilayah.

 

Kegiatan ini menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Desa Ciawi, karena melalui proses inilah akan dipilih wakil-wakil rakyat di tingkat desa yang akan duduk di lembaga legislatif desa selama delapan tahun ke depan, yaitu periode 2027–2035. Penetapan ini merupakan langkah awal yang menentukan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan desa di masa mendatang.

 

Acara berlangsung dengan tertib, aman, dan khidmat sejak pukul 09.00 WIB. Hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut:

 

• Camat Ciawi — H. Roni Ruhimat, S.Sos., M.Si.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Camat Ciawi menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam seluruh proses pemilihan BPD. "Bukan sekadar memenuhi prosedur, tetapi melahirkan pemimpin yang benar-benar dipercaya rakyat," ujarnya.

 

• Babinsa Desa Ciawi — Serka Gunawan

Mewakili jajaran TNI, kehadirannya menjamin keamanan dan ketertiban berjalan kondusif.

 

• Mewakili Kapolsek Ciawi / Polres Tasikmalaya Kota — Kasat Lantas AKP Dadang JB

Menegaskan agar proses berjalan bebas dari tekanan, intimidasi, atau pelanggaran hukum.

 

• Kepala Desa Ciawi — Sopyan Hadianur, S.Sy.

Menyambut baik terselenggaranya acara dan berharap BPD yang terpilih nanti dapat bersinergi secara harmonis dengan Pemerintah Desa.

 

• Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa Ciawi beserta seluruh calon anggota BPD yang telah lolos verifikasi administrasi.

 

Dalam sambutannya, Camat Ciawi mengingatkan bahwa BPD bukan sekadar lembaga formal, melainkan mitra kritis Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan, penampungan aspirasi, dan penetapan peraturan desa. Oleh karena itu, figur-figur yang akan duduk di BPD harus memiliki integritas, kemampuan berpikir kritis, dan kedekatan dengan masyarakat.

 

Kepala Desa Ciawi juga menyampaikan harapannya agar tercipta kesinambungan program pembangunan desa. "Sinergi antara Pemerintah Desa dan BPD adalah kunci kemajuan. Tidak boleh ada ego sektoral, semuanya bekerja untuk satu tujuan: kesejahteraan masyarakat Desa Ciawi," tegas Sopyan Hadianur.

 

Seluruh rangkaian acara berjalan lancar hingga selesai. Diharapkan dengan penetapan ini, tahap selanjutnya berjalan mulus dan akhirnya terpilih anggota BPD Desa Ciawi yang amanah, berintegritas, serta mampu membawa Desa Ciawi menuju kemajuan yang lebih baik di periode 2027–2035.

 

Yana — ARTHA-NEWS.COM

—Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat—

HAORNAS ke-43 di Ciawi: Lebih dari Sekadar Lomba, Ini Panggung Rekatnya Silaturahmi Guru

CIAWI, TASIKMALAYA — ARTHA-NEWS.COM — Momentum Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) ke-43 Tingkat Kecamatan Ciawi tidak hanya menjadi ajang unjuk kebolehan fisik. Lebih dari itu, agenda tahunan yang resmi dibuka oleh Camat Ciawi, H. Roni Ruhimat, S.Sos., M.Si., pada Kamis (17/9/2026) di Gedung GGC Ciawi ini menjadi ruang hangat untuk mempererat persaudaraan antar tenaga pendidik.

 

Pembukaan resmi tersebut menandai dimulainya rangkaian kompetisi yang melibatkan seluruh satuan pendidikan di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Dua cabang olahraga utama yang dipertandingkan, yakni Lomba Senam Kreasi dan Pertandingan Bulutangkis, sengaja dipilih agar memiliki daya jangkau partisipasi yang luas bagi para guru.

 

Wadah Kebersamaan Seluruh Pendidik

 

Pemilihan cabang senam kreasi dan bulutangkis dinilai sangat tepat untuk mengakomodasi seluruh guru dan tenaga kependidikan. Dengan begitu, mereka yang aktif berolahraga maupun yang sekadar ingin bergerak menyegarkan badan dapat membaur bersama rekan sejawat dalam atmosfer yang penuh kegembiraan.

 

Aura kekeluargaan ini mendapat apresiasi penuh dari para tokoh yang hadir. Tampak di lokasi acara unsur Muspika Kecamatan Ciawi, Ketua PC PGRI Kecamatan Ciawi, para Kepala Sekolah, serta Ketua Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) Kecamatan Ciawi, Enjang Diki, S.Pd. Suksesnya gelaran ini juga tidak lepas dari dukungan kemitraan dari Bank BJB dan Cahaya.

 

Esensi Olahraga untuk Persaudaraan

 

Ketua IGORNAS Ciawi, Enjang Diki, S.Pd., menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas sinergi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari jajaran pemerintahan, organisasi profesi, hingga mitra sponsor. Namun, ia kembali menggarisbawahi bahwa target utama dari peringatan HAORNAS kali ini adalah jalinan kedekatan antar-guru.

 

"Intinya kegiatan HAORNAS ini untuk menjalin silaturahim antar para guru dan mempererat tali persaudaraan. Dengan olahraga kita sehat, kompak, dan persaudaraan semakin kuat," ungkap Enjang Diki.

 

Ia pun berharap esensi kebersamaan ini bisa terus terjaga, bahkan mampu memicu gelaran acara yang jauh lebih besar dan meriah dengan cakupan partisipasi yang lebih luas di masa-masa yang akan datang.

 

Hingga akhir pembukaan, kemeriahan di Gedung GGC Ciawi membuktikan bahwa olahraga merupakan salah satu instrumen terbaik untuk menyatukan hati, menyelaraskan pikiran, serta mengompakkan langkah para pendidik dalam nuansa kekeluargaan yang kental.

 

(Yana)

(ARTHA-NEWS.COM)