✅ Selamat Membaca — Artha-News Media Berita Independen & Terpercaya 🔥
⏳ Memuat berita terbaru...

📰 5 BERITA TERBARU

  • ⏳ Memuat...

🔥 5 BERITA POPULER

  • ⏳ Memuat...

Ruang Riung Kamtibmas Polres Banjar: Warga Diajak Jadi Mata dan Telinga Lingkungan

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Menjaga keamanan tidak selalu harus dimulai dari kantor polisi. Di Dusun Cimanggu, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Polres Banjar memilih duduk bersama warga di Pos Satkamling untuk membicarakan langsung persoalan keamanan lingkungan. Pertemuan tersebut dikemas dalam agenda Ruang Riung Kamtibmas Polres Banjar yang digelar pada Senin (14/9/2026) malam.
 
Dialog Hangat di Pos Satkamling Cimanggu
 
Selama sekitar satu setengah jam, mulai pukul 21.00 hingga 22.30 WIB, suasana pos ronda bertransformasi menjadi ruang bertukar informasi yang hangat. Pihak kepolisian mendengar langsung kondisi wilayah dari masyarakat, sementara warga mendapatkan ruang luas untuk menyampaikan berbagai hal yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.
 
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Batulawang, unsur TNI, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta para Ketua RT dan RW se-Kecamatan Pataruman.
 
Warga Adalah Mata dan Telinga Keamanan Terdepan
 
Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., melalui Kabag Ren Polres Banjar AKP Rahmad Fanani, menyampaikan bahwa Ruang Riung Kamtibmas menjadi bagian dari upaya memperkuat kedekatan polisi dengan masyarakat. Komunikasi langsung diperlukan agar informasi mengenai situasi wilayah dapat diserap sejak munculnya tanda-tanda awal potensi gangguan.
 
"Pesan Kapolres Banjar, masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan. Warga berada paling dekat dengan lingkungan dan memiliki peran besar dalam mengenali setiap perubahan situasi," ujar AKP Rahmad Fanani.
 
Oleh karena itu, penguatan Satkamling menjadi salah satu pesan utama dalam pertemuan tersebut. Kapolres Banjar mengajak warga untuk mengaktifkan kembali ronda dengan sistem penjagaan yang teratur. Petugas jaga diharapkan tidak hanya berdiam diri di pos, tetapi juga melakukan pemantauan dan patroli lingkungan secara bergantian, terutama pada waktu-waktu rawan.
 
Satkamling didorong menjadi mata dan telinga pertama di lingkungan. Warga diminta lebih peka terhadap kondisi rumah kosong, kehadiran orang asing yang mencurigakan, maupun aktivitas lain yang berpotensi mengarah pada tindak kriminalitas seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan pemberatan (curat), hingga pencurian dengan kekerasan (curas).
 
Waspada, Tetap Patuh Hukum
 
Meski kewaspadaan ditingkatkan, warga diingatkan agar proses penjagaan tetap berjalan dalam koridor hukum. Polisi dengan tegas mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri jika menemukan dugaan pelaku kejahatan. Informasi atau temuan mencurigakan cukup segera dilaporkan kepada Bhabinkamtibmas atau petugas kepolisian terdekat agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
 
Waspadai Potensi Kebakaran Lahan
 
Perhatian dalam forum ini tidak hanya tertuju pada gangguan kamtibmas. Kondisi geografis Desa Batulawang yang dikelilingi perkebunan karet juga menjadi pembahasan krusial. Memasuki musim kemarau, vegetasi yang mengering serta material mudah terbakar di sekitar perkebunan membuat potensi kebakaran lahan perlu mendapat perhatian ekstra.
 
Kapolres Banjar mengingatkan warga untuk lebih berhati-hati terhadap penggunaan sumber api, terutama di sekitar kawasan perkebunan dan permukiman. Jika muncul kepulan asap atau titik api sekecil apa pun, warga diminta tidak menunggu api membesar dan segera melapor agar langkah lokalisasi api dapat dilakukan sedini mungkin.
 
Polisi dan Masyarakat Tak Berjarak
 
Dari Pos Satkamling Dusun Cimanggu, Ruang Riung Kamtibmas Polres Banjar membawa pesan sederhana: keamanan akan jauh lebih kuat ketika polisi dan masyarakat tidak berjarak. Dialog yang konsisten, kepedulian antartetangga, dan keberanian menyampaikan informasi sejak awal menjadi modal paling penting untuk mencegah gangguan keamanan maupun potensi bencana sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
 
(Rena Yusnita — Kepala Biro Artha-News Kota Banjar)

Police Goes to School, Kapolres Banjar Ingatkan Pelajar Bijak Bermedia Sosial dan Tertib Berlalu Lintas

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Upacara bendera di SMKN 3 Banjar, Senin (21/9/2026), menjadi ruang bagi Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., untuk berbicara langsung dengan para pelajar tentang persoalan yang semakin dekat dengan kehidupan mereka: media sosial, pergaulan, dan keselamatan di jalan raya.
 
Kapolres Hadir Sebagai Inspektur Upacara
 
Kapolres hadir sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam kegiatan Police Goes to School, yang menjadi bagian dari rangkaian Ruang Riung Kamtibmas Polres Banjar. Kegiatan tersebut digelar serentak di SMA/SMK se-Kota Banjar dengan melibatkan Kapolres dan para Pejabat Utama (PJU) Polres Banjar.
 
Di SMKN 3 Banjar, kegiatan diikuti para siswa, guru, dan jajaran sekolah. Sekolah tersebut saat ini memiliki sebanyak 1.993 siswa.
 
Pada waktu yang sama, sejumlah PJU Polres Banjar juga turun langsung ke sekolah lainnya. Kabag Ops Polres Banjar Kompol Cucu Juhana, A.K.S., hadir di SMKN 2 Banjar, sedangkan Kabag SDM Polres Banjar AKP Hadi Winarso, S.Sos., M.H., berada di SMAN 3 Banjar. Sementara Kasat Reskrim Polres Banjar IPTU Pramono Adi Sayang Buana, S.H., M.H., bertindak sebagai Irup di SMK Pasundan 1 Banjar.
 
Bijak Bermedia Sosial, Pesan Utama Kapolres
 
Kehadiran jajaran Polres Banjar di sekolah-sekolah tersebut bukan sekadar mengikuti upacara. Pesan yang dibawa menyentuh langsung kehidupan pelajar, khususnya bagaimana mereka menghadapi derasnya arus informasi di media sosial.
 
Kapolres Banjar mengingatkan bahwa masa remaja merupakan fase penting dalam pencarian jati diri. Pada fase tersebut, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan dapat membuat seseorang lebih mudah mengikuti tren atau perilaku yang sedang ramai di media sosial.
 
"Media sosial harus digunakan secara bijak. Jangan sampai keinginan mendapatkan perhatian, pengakuan, atau mengikuti tren justru membawa kita kepada perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain," pesan Kapolres.
 
Ia juga mengingatkan para pelajar agar tidak mudah terpancing oleh konten yang mengarah pada penghinaan, perundungan, provokasi, maupun kekerasan. Perselisihan yang bermula dari komentar atau unggahan di media sosial jangan sampai berlanjut menjadi persoalan di dunia nyata.
 
"Jangan sampai media sosial menjadi tempat mencari musuh atau menjadi pintu masuk ke tindakan kekerasan. Kalau menemukan konten yang mengarah pada tawuran, provokasi, atau kekerasan, jangan ikut menyebarkan dan jangan ikut terpancing," tegasnya.
 
Kapolres kemudian mengajak para siswa lebih berhati-hati sebelum memberikan komentar, membagikan konten, maupun mengikuti ajakan yang beredar di media sosial. Teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi, bukan menjadi pintu masuk menuju perilaku yang merugikan.
 
Tertib Berlalu Lintas, Keselamatan di Jalan Jadi Prioritas
 
Pesan lain yang disampaikan adalah soal keselamatan berlalu lintas. Pelajar yang menggunakan sepeda motor diminta selalu mengenakan helm, mematuhi aturan lalu lintas, serta tidak menggunakan knalpot brong atau knalpot bising yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.
 
Rangkaian Police Goes to School ini menjadi salah satu cara Polres Banjar membangun komunikasi langsung dengan generasi muda. Dengan hadir di sekolah, kepolisian dapat menyampaikan pesan pencegahan sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih dekat dengan para pelajar.
 
Dari lapangan upacara di SMKN 3 Banjar hingga sekolah-sekolah lainnya, pesan yang dibawa jajaran Polres Banjar mengarah pada satu hal: pelajar boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap harus mampu mengendalikan diri, menyaring informasi, menjauhi kekerasan, menjaga pergaulan, dan mengutamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
 
(Rena Yusnita — Kepala Biro Artha-News Kota Banjar)
 
 
 

Kemarau Panjang, Warga Ereunpalay Tasikmalaya Krisis Air Bersih

CIBALONG, ARTHA-NEWS.COM — Musim kemarau panjang yang tak kunjung usai kini memicu krisis air bersih bagi warga Kampung Ciawi Tali, Desa Ereunpalay, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Mengeringnya sumber air utama di dekat pemukiman memaksa warga setempat harus berjalan kaki cukup jauh demi memenuhi kebutuhan dasar harian mereka.
 
Di bawah terik matahari, warga—yang didominasi oleh ibu-ibu dan anak-anak—terlihat mengantre secara bergantian untuk mendapatkan air. Menggunakan jeriken, ember, hingga botol plastik besar, mereka harus menempuh perjalanan pulang-pergi sejauh 300 meter menuju sumur warga yang masih menyisakan sedikit pasokan air.
 
Perjuangan Berat Ibu-Ibu Mengangkut Air Sejauh 300 Meter
 
Kondisi ini dilaporkan telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir dan situasinya kian memburuk. Setiap harinya, warga terpaksa meluangkan waktu dan tenaga ekstra hanya untuk membawa beberapa liter air bersih ke rumah.
 
Ibu Aminah, salah seorang warga Kampung Ciawi Tali, mengungkapkan keluh kesahnya menghadapi situasi pelik ini.
 
"Warga sudah sangat kelelahan, terutama ibu-ibu yang setiap hari harus mengangkut jeriken berat dengan jarak yang jauh. Sumber air di sumur pun terus menyusut, antrean semakin panjang, dan setiap hari kami harus berpanas-panasan hanya demi air bersih," ujarnya kepada Artha-News, Selasa (22/9/2026).
 
Beban berat ini bahkan turut dirasakan oleh anak-anak di Kampung Ciawi Tali. Di sela waktu mereka, anak-anak tampak membantu meringankan tugas orang tua dengan menjinjing botol-botol kecil berisi air bersih melewati akses jalan yang tidak ringan.
 
Warga Ciawi Tali Desak Bantuan dari Pemerintah Terkait
 
Air bersih merupakan hak dasar setiap manusia, bukan sebuah kemewahan. Oleh karena itu, kondisi memprihatinkan yang melanda Kampung Ciawi Tali ini membutuhkan penanganan cepat dan respons tanggap dari pihak penentu kebijakan.
 
Masyarakat Desa Ereunpalay sangat berharap pihak terkait—mulai dari Pemerintah Desa Ereunpalay, pihak Kecamatan Cibalong, hingga Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya—segera menyalurkan bantuan nyata.
 
Beberapa solusi mendesak yang diharapkan warga antara lain:
 
- Penyaluran bantuan logistik air bersih secara rutin menggunakan tangki air.
- Pembuatan sumur bor baru di titik pemukiman padat warga.
- Pembangunan infrastruktur fasilitas penampungan air bersih yang memadai agar cadangan air tersedia sepanjang musim.
 
Hingga berita ini diturunkan, warga masih terus berjuang di tengah keterbatasan. Semoga jeritan dan suara masyarakat dari pelosok Kabupaten Tasikmalaya ini segera didengar serta mendapat tindak lanjut nyata dari instansi berwenang.
 
(Mumun Mulyadi)
 
 
 

Bupati Samosir dan Uskup Agung Medan Resmikan Gereja Katolik Saitnihuta

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, bersama Uskup Agung Medan, Mgr. Kornelius Sipayung, meresmikan Gereja dan Aula Katolik Santo Paulus Saitnihuta, Kecamatan Pangururan, pada Minggu (20/09/2026).
 
Peresmian ikon keagamaan baru di Samosir ini ditandai dengan prosesi pengguntingan pita serta penandatanganan prasasti secara bersama-sama.
 
Pawai Budaya Melintasi Jembatan Tano Ponggol
 
Rangkaian acara sakral ini diawali dengan pawai arak-arakan yang dimulai dari kawasan Bundaran Jembatan Tano Ponggol menuju lokasi gereja. Ratusan umat Katolik tampak antusias dan penuh sukacita mengikuti jalan salib dan pawai tersebut.
 
Menariknya, Bupati Vandiko Gultom dan Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk turut berjalan kaki membaur bersama masyarakat. Kehadiran para pimpinan daerah ini melintasi Tano Ponggol sekaligus menegaskan kebersamaan pemerintah dengan umat di salah satu kawasan wisata unggulan Kabupaten Samosir.
 
Komitmen Pemkab Samosir dalam Pembangunan Iman
 
Dalam sambutannya, Bupati Samosir Vandiko Gultom menekankan bahwa visi pembangunan daerah tidak melulu soal infrastruktur fisik. Pembangunan manusia seutuhnya, termasuk aspek spiritual dan keagamaan, merupakan prioritas yang sama pentingnya.
 
"Pemerintah hadir tidak hanya untuk membangun jalan atau gedung, tetapi juga kehidupan keagamaan masyarakat. Rumah ibadah seperti Gereja Katolik Santo Paulus Saitnihuta ini harus menjadi ruang memperkuat kasih, persaudaraan, dan kepedulian sosial," ujar Vandiko.
 
Ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para donatur dan jemaat yang telah bergotong royong menyelesaikan pembangunan fisik rumah ibadah ini.
 
Apresiasi Wakil Bupati atas Kehadiran Dua Uskup
 
Di sisi lain, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyebut momen ini sebagai berkah luar biasa bagi masyarakat Saitnihuta. Kehadiran pemimpin tertinggi umat Katolik menjadi kehormatan tersendiri bagi Kabupaten Samosir.
 
"Kehadiran Uskup Agung Medan Mgr. Kornelius Sipayung dan Uskup Tanjung Karang Vinsensius Setiawan Triatmojo adalah berkat melimpah. Kami berharap jemaat dapat merawat bangunan ini dan menjadikannya pusat ketenangan dan kerukunan antarumat," ungkap Ariston.
 
Tokoh Penting yang Hadir
 
Sejumlah tokoh penting turut menyaksikan peresmian ini, di antaranya: Mgr. Vinsensius Setiawan Triatmojo (Uskup Tanjung Karang), Rapidin Simbolon (Anggota DPR RI), Kompol Rina S.N. Tarigan (Kapolres Samosir), T. Siringo-ringo (Pabung 0210 TU), Binsar Sitanggang (Kalapas Pangururan), Parluhutan Samosir dan Renaldi Naibaho (Anggota DPRD Samosir), Pastor Elio Sihombing, pimpinan OPD Pemkab Samosir, serta para donatur utama.
 
Momentum bersejarah bagi umat Katolik di Samosir ini ditutup dengan ramah tamah dan makan bersama, memperkuat kerukunan serta semangat gotong royong yang menjadi landasan hidup masyarakat di Bumi Tapanuli.
 
(NR.Sitohang)
 

Dampingi Wamendagri dan Wamenkes di Banjar, Kapolres Dukung Penanggulangan TBC

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., menunjukkan dukungan penuh terhadap penguatan program kesehatan masyarakat. Dukungan ini disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri RI Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M. dan Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K) di Kota Banjar, Senin (21/9/2026).
 
Kunjungan kerja tersebut berfokus pada percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) sekaligus penguatan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Rangkaian kegiatan meliputi peninjauan Skrining TBC Terintegrasi dengan CKG di GOR Kelurahan Purwaharja, kunjungan ke RSUD Kota Banjar, hingga pertemuan lintas sektor di Pendopo Kota Banjar.
 
Bagi Polres Banjar, kehadiran dalam agenda ini bukan sekadar memastikan rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi ruang memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan berbagai unsur masyarakat.
 
Sinergi Lintas Sektor untuk Penanggulangan TBC
 
Kapolres Banjar mengatakan bahwa penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari penemuan kasus, pemeriksaan, pengobatan hingga upaya pencegahan.
 
“Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan TBC dan memperluas akses pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Polri siap bersinergi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan dan seluruh unsur terkait agar program ini berjalan dengan baik,” ujar AKBP Didi Dewantoro.
 
Saat berada di GOR Kelurahan Purwaharja, Wamenkes dan Wamendagri meninjau langsung pelaksanaan skrining TBC yang terintegrasi dengan CKG. Masyarakat juga mendapatkan edukasi agar tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan.
 
Wamenkes dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K) menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan, terutama bagi masyarakat usia produktif. Sementara Wamendagri Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melakukan CKG sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan sejak dini.
 
Rangkaian kunjungan kemudian berlanjut ke RSUD Kota Banjar untuk membahas penguatan pelayanan kesehatan serta penyelarasan program kesehatan daerah dengan pusat.
 
Data Capaian CKG dan Kasus TBC di Kota Banjar
 
Kapolres Banjar bersama Wakapolres Banjar Kompol Djoko Susilo, S.T. juga mengikuti pertemuan lintas sektor di Pendopo Kota Banjar. Forum tersebut mempertemukan unsur pemda, TNI-Polri, tenaga kesehatan, kader TBC, hingga pemerintah desa dan kelurahan.
 
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Banjar memaparkan perkembangan penanggulangan TBC dan pelaksanaan CKG. Hingga 19 September 2026, tercatat 589 kasus TBC telah mendapatkan pengobatan dari target 972 kasus. Sementara tracing TBC yang terintegrasi dengan CKG telah dilaksanakan pada 65 dari 150 lokus sasaran.
 
Pelaksanaan CKG di Kota Banjar juga terus diperluas. Hingga pertengahan September 2026, cakupan pemeriksaan tercatat sekitar 49,35 persen dari penduduk sasaran atau lebih dari 105 ribu pemeriksaan.
 
Polri menegaskan komitmennya untuk tidak hanya hadir dalam aspek pengamanan, tetapi juga membangun komunikasi dengan masyarakat demi kelancaran pelayanan publik.
 
“Kami ingin memastikan sinergi yang sudah terbangun dapat terus diperkuat. Ketika semua pihak bergerak bersama, program pelayanan publik akan lebih mudah menjangkau masyarakat,” tutur Kapolres.
 
Kunjungan ini menjadi momentum kolaborasi pusat dan daerah dalam membangun kesadaran kesehatan, dengan tujuan bersama: menemukan TBC lebih awal, mengobati sampai sembuh, serta mencegah sebelum sakit.
 
(Rena Yusnita — Kepala Biro Artha-News Kota Banjar)
 
 

Kogartap II/Bandung Gelar Open Tournament Catur Piala Panglima TNI, 630 Peserta Ambil Bagian

BANDUNG, ARTHA-NEWS.COM — Komando Garnisun Tetap (Kogartap) II/Bandung yang dipimpin oleh Kepala Staf Kogartap II/Bandung, Marsma TNI Solihin, S.I.P., secara resmi menggelar Open Tournament Catur Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia Tahun 2026. Kegiatan akbar ini berlangsung di Gedung Graha Tirta Siliwangi, Kota Bandung, pada Minggu, 20 September 2026, dan disambut antusiasme luar biasa dari para pecatur yang datang dari berbagai penjuru tanah air.
 
Sebanyak 630 peserta dari berbagai kalangan dan usia turut ambil bagian dalam turnamen bergengsi tahun ini. Para pecatur hadir tidak hanya dari wilayah Jawa Barat saja, melainkan juga dari provinsi-provinsi tetangga yang menunjukkan bahwa olahraga catur memiliki peminat yang sangat luas di tengah masyarakat. Keikutsertaan peserta yang begitu besar sekaligus beragam ini membuktikan bahwa ajang ini telah menjadi magnet bagi para pecatur untuk menguji kemampuan sekaligus menjalin silaturahmi antar sesama penggemar olahraga catur.
 
Open Tournament Catur Piala Panglima TNI merupakan salah satu rangkaian kegiatan utama yang disusun secara khusus dalam menyemarakkan peringatan HUT ke-81 TNI. Selain sekadar menjadi ajang kompetisi yang ketat dan sportif, kegiatan ini juga dirancang sebagai wadah positif bagi para pecatur dari berbagai tingkatan untuk mengasah kemampuan teknis mereka, menambah pengalaman bertanding yang berharga, serta mengembangkan potensi diri di bidang olahraga catur yang membanggakan bangsa.
 
Antusiasme peserta yang begitu tinggi dan luar biasa menjadi bukti nyata bahwa olahraga catur masih memiliki tempat yang istimewa di hati masyarakat Indonesia. Melalui turnamen ini, diharapkan terjalin kebersamaan dan silaturahmi yang semakin erat dan harmonis antara institusi TNI dengan rakyat, sekaligus mendorong munculnya bibit-bibit pecatur potensial yang kelak mampu meraih prestasi gemilang di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.
 
Kegiatan Open Tournament Catur Piala Panglima TNI berlangsung dengan penuh semangat sportivitas, kekeluargaan, dan kebersamaan yang kental sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI Tahun 2026. Semangat persatuan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat tercermin jelas di setiap babak pertandingan yang berjalan tertib dan damai sepanjang hari penyelenggaraan.
 
(mat/red)
 
 

Spanduk Dandim di Proyek SMK Global Tasikmalaya Jadi Sorotan

TASIKMALAYA KOTA, ARTHA-NEWS.COM — Kegiatan Revitalisasi Sekolah di SMK Global Pasanggrahan, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, kini tengah menjadi sorotan hangat warga setempat.
 
Pasalnya, di lokasi proyek bantuan APBN senilai Rp486.120.000 tersebut, terpampang spanduk besar bertuliskan "KEGIATAN REVITALISASI SEKOLAH 2026 DIDAMPINGI OLEH KODIM 0612/TASIKMALAYA" lengkap dengan foto Dandim 0612/Tasikmalaya Letkol Czi M. Imvan Ibrahim, S.Sos., M.Han.
 
Padahal berdasarkan Petunjuk Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2026, program Revitalisasi Sekolah wajib dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang dibentuk pihak sekolah. Regulasi tersebut menegaskan pelaksanaan harus mandiri tanpa keterlibatan kontraktor maupun pendampingan dari institusi militer.
 
"Sama sekali tidak ada istilah 'didampingi Dandim', Kejaksaan, atau Polisi di dalam Juknis. Kalau ada yang mencatut, itu murni inisiatif sepihak pelaksana atau pihak sekolah," ungkap salah seorang pengamat kebijakan pendidikan di Tasikmalaya, Minggu (20/9/2026).
 
Kodim 0612/Tasikmalaya Minta Spanduk Diturunkan
 
Saat dikonfirmasi awak media di lapangan, pihak Kodim 0612/Tasikmalaya belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pencatutan nama dan foto Dandim dalam proyek tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak komando telah meminta sekolah untuk segera menurunkan spanduk tersebut karena pemasangannya tanpa izin dan tanpa dasar surat perintah pendampingan resmi.
 
Kasus serupa ditengarai sudah terjadi untuk kedua kalinya di wilayah hukum Kota Tasikmalaya. Pemasangan atribut TNI di proyek sipil ini dinilai sejumlah pemerhati pendidikan berpotensi menyesatkan publik serta mengaburkan prinsip transparansi anggaran negara.
 
"Modus memasang foto aparat diduga kuat ditujukan agar warga atau kontrol sosial takut mengawasi. Padahal revitalisasi ini menggunakan uang negara dan pengawasannya harus dilakukan bersama," ujar seorang jurnalis pemerhati pendidikan di Tasikmalaya.
 
Merespons kondisi tersebut, warga di sekitar Kelurahan Cibunigeulis mendesak Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen dan aparat pengawas terkait untuk segera melakukan audit investigatif terhadap pelaksanaan revitalisasi di SMK Global Pasanggrahan.
 
Minim Transparansi Administrasi di Lapangan
 
Hingga Minggu siang (20/9/2026), spanduk tersebut dilaporkan masih belum diturunkan dari area sekolah. Ketika awak media mencoba meminta klarifikasi kepada pekerja lapangan mengenai keberadaan struktur kepengurusan P2SP, mereka enggan berkomentar banyak dan mengarahkan untuk langsung menemui Kepala Sekolah pada hari kerja.
 
Berdasarkan pemantauan wartawan di lapangan, terdapat sejumlah kejanggalan fisik dan administratif yang dinilai tidak selaras dengan Perdirjen Vokasi No. M2400/2026 tentang Juknis Revitalisasi, meliputi:
 
Ketiadaan Papan Struktur P2SP: Di lokasi tidak ditemukan papan informasi pengurus P2SP yang wajib mencantumkan nama Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelaksana Lapangan, hingga Tim Teknis. Hal ini memicu dugaan adanya praktik kepanitiaan tidak transparan.
 
Fisik Papan Informasi Tidak Standar: Papan informasi hanya menggunakan baliho tipis yang rentan rusak, tulisan terpotong, dan dipasang di sudut ruangan dalam yang gelap serta lembap. Sesuai aturan, papan informasi semestinya diletakkan di depan gerbang proyek agar mudah diakses publik.
 
Dokumen Administrasi Tertutup: Lokasi proyek tidak dilengkapi dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kurva S (Jadwal Pelaksanaan), Papan K3 (Keselamatan Kerja), papan dokumentasi progres fisik berbasis geotagging GPS, hingga kotak pengaduan masyarakat.
 
Minimnya keterbukaan ini dinilai publik bertolak belakang dengan semangat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta memicu indikasi bahwa sistem swakelola sekolah tersebut dijalankan seperti proyek kontraktor tertutup.
 
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Artha-News tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak manajemen SMK Global Pasanggrahan untuk memberikan klarifikasi ataupun hak jawab resmi pada hari kerja mendatang.
 
(Reporter: Jay Kuncir - Staf Redaksi / Arya Siloka - Korwilnas)
 
 
 

Gandeng PPTSB Periode 2026–2030, Pemkab Samosir Perkuat Pembangunan Berbasis Adat

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Struktur kepemimpinan Pengurus Punguan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB) Cabang Samosir untuk masa bakti 2026–2030 resmi dikukuhkan. Prosesi pelantikan akbar komunitas bermarga ini berlangsung khidmat di Komplek Tugu Sinaga pada hari Sabtu, 19 September 2026, dengan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah hingga tokoh tingkat nasional.
 
Guna mengoptimalkan roda organisasi selama empat tahun ke depan, wilayah koordinasi PPTSB di Samosir kini dibagi menjadi tiga bagian. Pahala Sinaga resmi diamanahkan sebagai Ketua PPTSB Cabang Samosir I, disusul Sudiman Sinaga yang menakhodai Cabang Samosir II, serta Gorman Sinaga sebagai Ketua Cabang Samosir III.
 
Acara pelantikan ini disaksikan langsung oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Anggota DPR RI Lamhot Sinaga, Ketua Umum PPTSB Edison Sinaga, Wakil Ketua Umum PPTSB Sairon Sinaga, Kapolres Samosir AKBP Rina SN Tarigan, Kajari Samosir Akwan Annas, serta sejumlah pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Samosir.
 
Instruksi Khusus dan Sinergi Birokrasi
 
Dalam sambutannya, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran pengurus periode sebelumnya yang telah membangun kemitraan solid bersama pemerintah. Vandiko menegaskan bahwa pintu komunikasi Pemkab Samosir selalu terbuka lebar untuk mendukung dan mengawal jalannya program kerja pengurus baru agar memberikan dampak nyata yang lebih luas bagi masyarakat.
 
Vandiko juga mengeluarkan imbauan khusus bagi para aparatur sipil negara (ASN) maupun birokrat di lingkungan Pemkab Samosir yang merupakan keturunan marga Sinaga agar aktif terlibat dalam paguyuban adat ini. Menurutnya, pencapaian karier dan rezeki yang didapatkan saat ini tidak terlepas dari restu leluhur serta dukungan doa dari keluarga besar punguan marga.
 
Senada dengan hal itu, Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk mengaku bangga melihat tingginya antusiasme keturunan Toga Sinaga yang memadati lokasi acara. Soliditas dan persatuan yang ditunjukkan oleh PPTSB diharapkan mampu menjadi energi positif dalam melahirkan generasi penerus yang unggul demi kemajuan Kabupaten Samosir.
 
Optimalisasi Kearifan Lokal untuk Wisata Dunia
 
Agenda pelantikan ini tidak hanya fokus pada penguatan internal organisasi, melainkan juga dirangkaikan dengan program strategis nasional dari Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata RI. Melalui sosialisasi yang dipaparkan oleh perwakilan Kemenpar RI, Meily Magdalena Nababan, ditekankan pentingnya mengemas potensi kearifan lokal dan tradisi budaya Samosir menjadi magnet pariwisata global yang bernilai ekonomi tanpa menghilangkan identitas aslinya.
 
Merespons hal tersebut, Ketua Umum PPTSB Edison Sinaga menegaskan komitmen organisasi untuk andil dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Salah satu langkah konkret yang mulai menunjukkan hasil adalah program pembibitan sektor pertanian mandiri yang dikelola oleh internal punguan.
 
Layanan Medis, Operasi Pasar Pokok, hingga Beasiswa Pendidikan
 
Perhelatan akbar ini juga diwarnai dengan serangkaian aksi sosial nyata yang menyentuh langsung kebutuhan hajat hidup masyarakat setempat:
 
Pemeriksaan Medis & Pangan Murah: Pemkab Samosir memfasilitasi posko pengecekan kesehatan secara gratis bagi warga. Selain itu, guna menjaga stabilitas harga pangan, operasi pasar murah digelar dengan memasok 3,6 ton beras SPHP dan 3 ton minyak goreng.
 
Bantuan Finansial Pelajar: Anggota DPR RI Lamhot Sinaga menyerahkan dana beasiswa prestasi dengan total akumulatif mencapai Rp180,8 juta yang dialokasikan untuk 442 siswa.
 
Paket Sembako Gratis: Melengkapi bantuan pendidikan, sebanyak 1.500 paket bantuan kebutuhan pokok (beras, minyak goreng, dan gula) dibagikan langsung kepada keluarga yang membutuhkan sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian sosial.
 
Rangkaian acara berjalan dengan aman dan kondusif berkat pengamanan ketat dari pihak kepolisian, yang mendapat apresiasi langsung dari Kapolres Samosir AKBP Rina SN Tarigan. Momentum pelantikan ini mempertegas pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat dalam merawat modal sosial demi mewujudkan Samosir yang maju dan sejahtera.
 
(NR.Sitohang)
 

Sanksi Pidana LP2B Mandul, DPP SPRI Desak Pembenahan Politisasi Kelompok Tani

JAKARTA, ARTHA-NEWS.COM — Alih fungsi lahan pertanian produktif dan tata kelola distribusi bantuan disinyalir menjadi tantangan besar bagi perwujudan ketahanan pangan nasional. Mandulnya penegakan hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta indikasi politisasi kelompok tani dinilai memerlukan pembenahan serius secara struktural.
 
Dua isu krusial tersebut menjadi pokok bahasan dalam Diskusi Media 2026 bertajuk "Menjaga Ketahanan dan Swasembada Pangan di Tengah Krisis Global". Agenda ini diselenggarakan oleh DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) pada Minggu (20/9/2026) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diskusi tersebut menghadirkan mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI (2022–2024), Jan S. Maringka, serta praktisi pertanian nasional, Andi Undru Mario.
 
Alih Fungsi Lahan Pantura Terus Menggerus, Perda LP2B Baru Sepertiga Kabupaten
 
Jan S. Maringka memaparkan data penyusutan lahan sawah produktif di sepanjang jalur Pantura, mulai dari Serang hingga Jawa Timur. Kawasan pertanian kian tergerus ekspansi infrastruktur, kawasan industri, dan pemukiman. Padahal, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B telah memuat sanksi pidana dan kurungan bagi pelanggar alih fungsi lahan.
 
"Aturan sanksi pidana dan kurungan alih fungsi lahan dinilai belum tereksekusi secara optimal di lapangan. Salah satu kendalanya diduga karena posisi dilematis kepala daerah dalam mengimbangi target investasi wilayah dengan kewajiban mempertahankan lahan pertanian," ujar Jan.
 
Hingga saat ini, baru sepertiga dari sekitar 600 kabupaten/kota di Indonesia yang mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) LP2B. Jan mendorong DPRD dan masyarakat memperkuat pengawasan tata ruang daerah agar sektor agraria tidak dikorbankan. Jika penyusutan lahan terus dibiarkan, swasembada pangan nasional sulit dicapai.
 
Politisasi Kelompok Tani & Subsidi Belum Tepat Sasaran
 
Isu kedua yang mengemuka adalah transparansi distribusi bantuan pertanian. Jan mengkritisi skema penyaluran subsidi yang dinilai belum menyentuh petani penggarap riil di lapisan bawah akibat birokrasi kelompok yang kurang objektif.
 
"Penyaluran subsidi dan bantuan pertanian harus disistematisikan secara digital dan terverifikasi ketat berbasis by name, by address, and by land. Hal ini penting agar penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar memiliki atau menggarap lahan pertanian riil," tegas mantan Irjen Kementan tersebut.
 
Senada dengan itu, Formulator Pupuk Super Tani Indonesia, Andi Undru Mario, membenarkan keluhan petani kecil di lapangan. Dominasi kelompok atau asosiasi tani tertentu disinyalir memicu ketidakmerataan distribusi bantuan.
 
"Sistem pendataan dan alur penyaluran bantuan pemerintah perlu dievaluasi total secara transparan. Tujuannya agar program stimulus dari negara bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh petani kecil yang aktif berproduksi," tutur Andi.
 
Rekomendasi SPRI: Sinergi Lintas Lembaga Diperlukan
 
Melalui forum diskusi yang diinisiasi DPP SPRI ini, para narasumber merekomendasikan komitmen bersama antara kementerian terkait, aparat penegak hukum, legislatif, dan pemerintah daerah. Sinergi ini diperlukan untuk memperketat izin tata ruang, menegakkan regulasi penyelamatan lahan, serta membenahi akurasi data penerima bantuan agar tepat sasaran.
 
(Tri/HM)
 
 
 

Milangkala ke-3 Sanggar Tari Bunda Resmi Dibuka Camat Ciawi, Kades Ciawi Ucapkan Selamat

CIAWI, KAB. TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Perayaan Milangkala Sanggar Tari Bunda yang ke-3 digelar dengan sangat meriah, khidmat, dan penuh kebanggaan di Halaman Kantor Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, pada Minggu, 20 September 2026. Acara bersejarah ini resmi dibuka langsung oleh Camat Ciawi, H. Roni Ruhimat, S.Sos., M.Si., yang menandai dimulainya rangkaian perayaan selama seharian penuh.
 
Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana, Eka Kustiana, berjalan lancar dan tertib. Hadir memeriahkan acara sejumlah tokoh masyarakat, pejabat, dan tamu kehormatan, antara lain: Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Fraksi PDIP, H. Aep; Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Golkar, H. Yod Mintaraga, MPA; Perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya; serta Ketua APDESI Kecamatan Ciawi, Sopyan Nurul Hadi, S.Sy. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan dukungan luas terhadap upaya pelestarian budaya di wilayah Ciawi.
 
Dalam sambutannya, Kepala Desa Ciawi menyampaikan ucapan selamat yang tulus: "Selamat Milangkala yang ke-3 Tahun, semoga Sanggar Tari Bunda semakin maju, semakin berkembang, dan semakin mengharumkan nama Ciawi di kancah seni budaya," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah dan sorak sorai penonton yang memadati lokasi acara.
 
Camat Ciawi, H. Roni Ruhimat, S.Sos., M.Si., juga memberikan apresiasi yang tinggi. Ia menyatakan kebanggaannya atas konsistensi Sanggar Tari Bunda yang telah tiga tahun berturut-turut terus bergerak aktif melestarikan warisan budaya tari Sunda di tengah generasi muda. "Sanggar ini bukan sekadar tempat belajar menari, melainkan rumah bagi anak-anak kita untuk mencintai identitas dan budaya sendiri," tegas Camat Ciawi.
 
Ketua Panitia Pelaksana, Eka Kustiana, menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukung, baik moril maupun materiil, sehingga acara perayaan ini dapat terselenggara dengan sukses. Panggung utama tampil megah dengan dekorasi yang indah, di mana puluhan penari binaan Sanggar Tari Bunda tampil memukau membawakan beragam tarian tradisional yang memukau hati seluruh penonton yang hadir.
 
(Yana)