Proyek Penanganan Longsor di Partukot Naginjang Disorot, Tak Ada Plang dan K3 Diduga Tak Transparan

SAMOSIR (17/10/2026) — Proyek penanganan longsoran di jalan lintas Tele, Desa Partukot Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah lima orang jurnalis menemukan pekerjaan tersebut tidak dilengkapi papan informasi proyek di lokasi. Selain itu, sejumlah pekerja disebut tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

 

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai transparansi pelaksanaan proyek, penerapan standar keselamatan kerja, hingga pengawasan terhadap pekerjaan yang berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan umum.

 

Berdasarkan pantauan lima jurnalis di lokasi pada Sabtu (17/10/2026), papan informasi proyek tidak terlihat terpasang. Padahal, informasi mengenai nama kegiatan, nilai kontrak, sumber anggaran, perusahaan pelaksana, dan waktu pengerjaan adalah hak publik yang harus diketahui masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

 

Tak Ada Plang, Pengawas Justru Mempertanyakan Izin Jurnalis

 

Saat dikonfirmasi di lokasi, sejumlah pekerja menyampaikan bahwa tempat berkumpulnya pihak pelaksana proyek berada di sekitar Simpang Tiga Tele. Berbekal informasi tersebut, para jurnalis mendatangi lokasi yang dimaksud untuk meminta keterangan mengenai penanggung jawab pekerjaan.

 

Namun, di tempat itu, mereka hanya bertemu dengan kepala tukang bermarga Sitompul. Para jurnalis kemudian mencoba menghubungi pengawas proyek bermarga Sibarani melalui telepon seluler untuk mengonfirmasi sejumlah hal terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut.

 

Alih-alih memberikan penjelasan terbuka mengenai identitas proyek dan keberadaan papan informasi, Sibarani justru mempertanyakan izin para jurnalis saat mendatangi lokasi. Sikap tersebut menimbulkan tanda tanya yang besar, mengingat kedatangan para jurnalis bertujuan melakukan konfirmasi dan memperoleh informasi mengenai pekerjaan yang menggunakan anggaran publik.

 

Keterbukaan informasi, keselamatan pekerja, dan mutu hasil pekerjaan harus menjadi perhatian utama semua pihak, bukan sekadar formalitas administratif yang diabaikan begitu saja.

 

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan lengkap mengenai nama perusahaan pelaksana, nilai kontrak, sumber anggaran, serta tanggapan resmi dari instansi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.

 

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pengawas proyek, kontraktor pelaksana, maupun instansi terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

 

(NR.Sitohang)

 

 

DPRD Minta Pemkab Pangandaran Alokasikan Anggaran Rp 1 Miliar untuk Atasi Kekeringan

ARTHA-NEWS.COM, PANGANDARAN — Dalam upaya merespons krisis air bersih yang semakin meluas, DPRD Kabupaten Pangandaran mengusulkan alokasi anggaran kedaruratan sebesar Rp 1 miliar. Langkah ini diambil menyusul hasil analisis serta rekomendasi dari BMKG Pangandaran terkait penanganan dampak kemarau berkepanjangan.

Melalui rapat dengar pendapat dan koordinasi bersama Pemerintah Daerah, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, hingga Tokoh Masyarakat dan Agama beberapa waktu lalu, DPRD Pangandaran mendorong pengalokasian anggaran kedaruratan hingga Rp1 miliar untuk penanganan kekeringan yang kian mendesak.

Langkah darurat ini menyusul laporan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai fenomena El Nino berintensitas kuat yang berdampak signifikan di wilayah Pangandaran.

Hasil Analisis BMKG Terkait Kemarau di Pangandaran

Berdasarkan data dan analisis BMKG, dampak fenomena El Nino diperkirakan dapat bertahan hingga awal tahun 2027. Saat ini, wilayah Kabupaten Pangandaran telah mengalami kemarau dan kekeringan selama kurun waktu hampir tujuh bulan.

”Artinya, kekeringan kita sekarang saja sudah kurang lebih 6 bulan, mau ke 7 bulan. Kalau berlanjut sampai ke 2027, otomatis kita menghadapi hingga 10 bulan, bahkan hampir satu tahun mengalami kekeringan,” ujar Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin.

DPRD menegaskan perlunya tindakan nyata dan konkret dari pemerintah daerah, bukan sekadar ungkapan keprihatinan.

”Harapan kami pemerintah daerah tidak hanya cukup dengan memiliki rasa empati atau rasa keprihatinan. Tetapi pemerintah daerah harus menunjukkan kepedulian melalui tindak nyata. Jadi tidak hanya rasa prihatin, tetapi harus ada tindak lanjut kegiatan untuk menanggulangi kekeringan secara terukur,” tegasnya.

Saat ini, dampak krisis air bersih telah dirasakan oleh sekitar 30.000 jiwa penduduk, yang tersebar di 10 kecamatan dan hampir seluruh desa di Kabupaten Pangandaran.

Meskipun penyaluran bantuan air bersih yang melibatkan BPBD, Tagana, serta PMI telah menyuplai lebih dari 3 juta liter air bersih, petugas di lapangan masih menghadapi kendala utama: terbatasnya sarana penampungan air di lingkungan pemukiman warga.

Rencana Pengadaan Tandon Air

Untuk mengatasi kendala tersebut dalam strategi jangka pendek atau tanggap darurat, DPRD mendorong alokasi dana kedaruratan untuk pengadaan sarana penampungan air.

“Dari hasil rapat kemarin, kita sepakat bahwa kita akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan tandon air. Diperkirakan per desa akan dipasang dua unit tandon, dengan kapasitas pilihan 5.000 liter atau 2.000 liter,” jelas Asep Noordin.

Dorongan Penambahan Anggaran Daerah

Selain pengadaan tandon air, pihaknya juga mendorong penambahan anggaran operasional sekitar Rp100 juta untuk masing-masing SKPD terkait, yaitu BPBD dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa. Secara keseluruhan, total dukungan kebijakan anggaran penanggulangan kekeringan — mencakup pengadaan tandon dan biaya operasional — diperkirakan mencapai kurang lebih Rp1 miliar.

Seluruh usulan kebijakan ini berpijak pada landasan hukum yang berlaku, antara lain:

- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

- Peraturan BNPB No. 1 dan No. 5 Tahun 2025

- Perda No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

- Perda No. 12 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kawasan Sumber Mata Air

- Perbub No. 27 Tahun 2023 (Jakstrada SPAM)

- Perbub No. 32 Tahun 2022 (Rispam 2022–2040)

Sementara untuk strategi jangka menengah dan panjang, DPRD Pangandaran menekankan pentingnya penyusunan peta jalan atau road map penanggulangan kekeringan berkelanjutan dan pemulihan kerusakan ekologi di wilayah penyangga sumber air.

“Sumber mata air kita itu 80 persen berada dalam kawasan Perum Perhutani maupun di kawasan pengelolaan PTPN. Merujuk pada UU 1945 Pasal 33 Ayat 3, bumi, tanah, dan air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Radius lindung sumber mata air sekitar 200 meter harus dijaga, ditanami vegetasi penahan air, dan tidak boleh ada tanaman produksi di kawasan tersebut,” tambahnya.

(UG / Artha-News)

Gerebek Rumah di Pataruman, Polres Banjar Sita Ratusan Dus Miras Berkedok Gudang Sasa

BANJAR, Artha-News — Kolaborasi aparat kepolisian Polres Banjar bersama masyarakat berhasil membongkar dugaan tempat penyimpanan minuman keras (miras) skala besar di kawasan permukiman. Sedikitnya 200 dus miras dari berbagai merek berhasil disita dari sebuah rumah di Lingkungan Babakansari, Kelurahan Pataruman, Kota Banjar pada Jumat (16/10/2026) malam.

Operasi gabungan yang dimulai sejak pukul 20.00 WIB ini berawal dari kecurigaan warga sekitar terhadap aktivitas di rumah yang terletak tepat di samping Rumah Makan Padang Sari Cempaka tersebut.

Kronologi Penggerebekan Gudang Miras di Kota Banjar

Pemilik hunian, Hermanto, bersama Ketua RW 09, Taufik, mengaku terkejut dengan hasil razia tersebut. Pasalnya, pihak penyewa sebelumnya mengklaim bahwa bangunan tersebut hanya akan dijadikan sebagai gudang penyimpanan produk bumbu dapur Sasa. Selama ini, penyewa juga diketahui belum menyerahkan dokumen identitas resmi kepada pengurus lingkungan setempat.

Saat pintu dibuka oleh petugas bersama warga, dugaan gudang logistik makanan tersebut ternyata menyimpan ratusan kotak karton berisi botol minuman beralkohol siap edar.

Barang Bukti dan Identitas yang Diamankan Polisi

Selain mengangkut ratusan dus miras ke Mapolres Banjar untuk pemeriksaan intensif, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dokumen dan elektronik lainnya di lokasi kejadian, di antaranya:

- Dua unit telepon genggam (merek iPhone dan Redmi)

- Dua buah tas ransel hitam merek Eiger

- Dua dompet serta dua kunci kendaraan roda empat

- Dua buah kartu identitas atas nama Agung Gumilar dan Ekel Daniro Barus

Polres Banjar Lakukan Pendalaman Kasus

Mewakili Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., Kasat Res Narkoba AKP Agung Rahmatulloh, S.H., CPHR., menegaskan bahwa kepolisian sedang bergerak cepat melakukan investigasi mendalam.

"Temuan ini akan kami telusuri lebih lanjut untuk memastikan siapa aktor utama di balik kepemilikan barang ini, dari mana asal pasokannya, serta jaringan peredarannya. Langkah hukum ke depan akan didasarkan sepenuhnya pada fakta-fakta yang kami temukan saat pemeriksaan," ujar AKP Agung Rahmatulloh.

Hingga berita ini diturunkan, polisi belum menetapkan status hukum terhadap nama yang tertera di KTP yang tertinggal di lokasi. Seluruh barang bukti kini telah disegel di markas komando untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

 
𝘼𝙧𝙩𝙝𝙖-𝙉𝙚𝙬𝙨 𝙆𝙖𝙗𝙞𝙧𝙤 𝘽𝙖𝙣𝙟𝙖𝙧 𝙍𝙚𝙣𝙖 𝙮𝙪𝙨𝙣𝙞𝙩𝙖

LSP SDM TIK Fokus Genjot Sertifikasi Sektor Digital Nasional

JAKARTA — Lembaga Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (LSP SDM TIK) resmi memperoleh perpanjangan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.3653/BNSP/X/2026. Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua BNSP, Syamsi Hari, S.E., M.M., tersebut menjadi landasan bagi LSP SDM TIK untuk melanjutkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi profesi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

 

Perpanjangan lisensi ini menegaskan komitmen LSP SDM TIK dalam menjaga mutu dan memenuhi persyaratan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan BNSP yang berlaku. Dengan Sertifikat Lisensi Nomor BNSP-LSP-1977-ID, masa berlaku lisensi diperpanjang hingga 2 Oktober 2031.

 

Sebagai LSP Pihak Ketiga yang berkedudukan di Ruko Ketapang Indah, Jakarta Barat, LSP SDM TIK berkomitmen memperkuat pelaksanaan uji kompetensi yang profesional, objektif, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses sertifikasi sekaligus meningkatkan kepercayaan industri terhadap kompetensi tenaga kerja TIK Indonesia.

 

Sepuluh Skema Sertifikasi Dukung Kebutuhan Industri

 

Berdasarkan ruang lingkup lisensi yang ditetapkan BNSP, LSP SDM TIK memiliki 10 skema sertifikasi okupasi dan klaster:

 

1. Skema Sertifikasi Okupasi Network Administrator Muda (Junior Network Administrator)

2. Skema Sertifikasi Okupasi Pemrogram Mobil Pratama

3. Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang Cloud Computing

4. Skema Sertifikasi Okupasi Pemrogram Junior

5. Skema Sertifikasi Okupasi Junior Web Programmer

6. Skema Sertifikasi Okupasi Junior Office Operator

7. Skema Sertifikasi Okupasi Operator Komputer Muda

8. Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang Web Pratama (Junior Web Developer)

9. Skema Sertifikasi Klaster Pemasaran Digital (Digital Marketing)

10. Skema Sertifikasi Okupasi Intermediate 3D Animator

 

Kesepuluh skema tersebut mencakup bidang kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri digital, meliputi jaringan komputer, pemrograman, komputasi awan, pengoperasian komputer, pemasaran digital, hingga animasi tiga dimensi. LSP SDM TIK diharapkan dapat menjembatani kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Tegaskan Komitmen Menjaga Mutu Sertifikasi

 

Ketua LSP SDM TIK, Totok Sediyantoro, MBA, PhD, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada BNSP atas perpanjangan lisensi yang diberikan.

 

"Atas nama seluruh jajaran manajemen LSP SDM TIK, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BNSP, khususnya kepada Ketua BNSP, Bapak Syamsi Hari, S.E., M.M., beserta seluruh jajaran komisioner dan sekretariat BNSP, atas arahan, pembinaan, serta kepercayaan yang diberikan melalui perpanjangan lisensi ini. Perpanjangan lisensi ini merupakan amanah sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk terus menjaga kualitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi. Kami berkomitmen memastikan proses asesmen dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga sertifikasi yang diberikan benar-benar mencerminkan kompetensi peserta," ujar Totok.

 

LSP SDM TIK akan memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, industri, institusi pendidikan, lembaga pelatihan, serta jaringan Tempat Uji Kompetensi (TUK) guna memperluas akses sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di bidang TIK.

 

Sertifikasi Kompetensi Harus Menjawab Kebutuhan Industri

 

Ketua Umum APTIKNAS sekaligus Ketua Umum APKOMINDO, Sekretaris Jenderal PERATIN, dan Wakil Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Ir. Soegiharto Santoso, S.H., atau yang akrab disapa Hoky, menyampaikan ucapan selamat atas perpanjangan lisensi LSP SDM TIK.

 

"Pencapaian ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di tengah percepatan transformasi digital dan semakin tingginya kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang kompeten," ujarnya.

 

Menurut Hoky, sertifikasi kompetensi berperan strategis dalam mempertemukan kebutuhan dunia pendidikan dan pelatihan dengan tuntutan nyata dunia usaha. Kompetensi tenaga kerja perlu diukur berdasarkan standar yang relevan agar perusahaan memperoleh SDM yang sesuai, sementara tenaga kerja mendapatkan pengakuan atas keahliannya.

 

"APTIKNAS akan mendorong sinergi antara industri TIK, institusi pendidikan, lembaga pelatihan, asesor kompetensi, dan jaringan TUK agar sertifikasi tidak berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja," tambahnya.

 

Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, keamanan siber, dan ekonomi digital menuntut pembaruan kompetensi secara berkelanjutan. Pengembangan skema sertifikasi perlu terus menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan industri dan perkembangan standar profesi.

 

"Ke depan, kita perlu membangun ekosistem sertifikasi yang semakin kuat, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata. Kolaborasi antara asosiasi, industri, pemerintah, lembaga sertifikasi, dan dunia pendidikan menjadi kunci agar talenta digital Indonesia tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga kompetensi yang teruji dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," tegas Hoky.

 

Integritas dan Tata Kelola Sertifikasi Digital Ditekankan

 

Hoky juga menyoroti pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi.

 

"Sertifikasi kompetensi perlu didukung tata kelola yang baik, proses asesmen yang objektif, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kepercayaan terhadap sertifikasi bukan semata-mata ditentukan oleh dokumen yang diterbitkan, melainkan juga oleh integritas proses dan kualitas kompetensi yang dinyatakan," jelasnya.

 

Kompetensi profesional di bidang TIK juga perlu berjalan beriringan dengan pemahaman keamanan informasi, perlindungan data pribadi, etika profesi, dan tanggung jawab hukum dalam pemanfaatan teknologi.

 

"Transformasi digital yang berkelanjutan membutuhkan SDM yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memahami aspek keamanan, etika, dan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, sertifikasi kompetensi dapat menjadi salah satu fondasi untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman, terpercaya, dan bertanggung jawab," tutup Hoky.

 

Perkuat Kemitraan Pasca Perpanjangan Lisensi

 

LSP SDM TIK akan memprioritaskan penguatan kemitraan dengan perusahaan, asosiasi industri, instansi pemerintah dan swasta, perguruan tinggi, SMK, lembaga pelatihan kerja, lembaga kursus, serta pengelola TUK. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, memperluas jangkauan uji kompetensi, dan menyelaraskan materi pelatihan dengan kebutuhan dunia kerja.

 

LSP SDM TIK membuka peluang kerja sama bagi pihak yang ingin menjajaki kemitraan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Sertifikasi: Tri C. Tresnanda, Telepon/WhatsApp: 0811-292-5599.

 

Melalui sinergi berkelanjutan, LSP SDM TIK berharap dapat memperkuat ekosistem sertifikasi profesi serta meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia TIK Indonesia.

 

(Tri)

 

 

 

9 Hari Dumas Mengendap, Hatoguan Sitanggang Pertanyakan Keseriusan Polres Samosir

PANGURURAN — Artha-News.com | Jumat, 16 Oktober 2026

 

Sudah sembilan hari berlalu sejak surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) resmi diterima oleh pihak Polres Samosir. Namun hingga saat ini, pelapor Hatoguan Sitanggang mengaku belum memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan pengaduannya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang sejauh mana keseriusan dan tindak lanjut yang telah dilakukan pihak kepolisian terhadap laporan warga.

 

Hatoguan Sitanggang menyampaikan hal ini kepada awak media Artha-News.com pada Jumat (16/10/2026) di Pangururan, tepat setelah dirinya keluar dari ruang Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Samosir. Pengaduan yang diajukan berkaitan dengan dugaan penyerobotan tanah yang diklaim sebagai tanah warisan almarhum ayahnya, Gerhat Sitanggang. Ia berharap Polres Samosir tidak membiarkan dirinya terus menunggu tanpa memperoleh kejelasan informasi mengenai proses yang sedang berjalan.

 

“Saya berharap pihak Polres Samosir dapat bersikap kooperatif terkait pengaduan yang telah saya sampaikan. Masyarakat yang datang mengadu berhak mengetahui bagaimana perkembangan dan tindak lanjut Dumas tersebut,” ungkap Hatoguan.

 

Persoalan ini bukan sekadar soal berapa hari yang berlalu, melainkan menyangkut pentingnya komunikasi dan transparansi dalam pelayanan penegak hukum. Kejelasan informasi merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat berharap setiap aduan ditelaah secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum, tanpa mengabaikan hak-hak pelapor.

 

Hatoguan berharap persoalan dugaan penyerobotan tanah tersebut mendapat perhatian serius agar status hukum atas tanah warisan keluarganya dapat terjawab melalui jalur hukum yang sah. Beberapa pertanyaan mendasar pun masih menunggu jawaban: Apakah pengaduan tersebut sudah ditelaah? Apakah sedang dalam proses penyelidikan? Atau masih memerlukan kelengkapan dokumen pendukung?

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Samosir mengenai perkembangan Dumas yang diajukan Hatoguan Sitanggang. Media Artha-News.com tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan maupun klarifikasi terkait tahapan penanganan perkara ini.

 

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan tempat untuk melapor, tetapi juga mengharapkan pelayanan yang jelas, profesional, dan akuntabel. Sebab, kepercayaan terhadap institusi kepolisian dibangun dari bagaimana mereka menyikapi dan menuntaskan setiap pengaduan yang masuk dari masyarakat.

 

(NR Sitohang)

 

 

 

Miris: Masjid Pemkot Tasikmalaya Kering Air Saat Salat Jumat

KOTA TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM – Jumat, 16 Oktober 2026. Sebuah video berdurasi 39 detik yang direkam tim Artha News pada Jumat (16/10/2026) di Masjid Komplek Pemerintah Kota Tasikmalaya, mengungkap fakta memprihatinkan yang dikeluhkan warga: krisis air di tempat wudhu yang sudah berlangsung lama.

 

Secara tampilan luar, masjid ini terlihat megah. Berwarna putih dan coklat dengan ornamen Islami yang menawan. Namun saat masuk ke area tempat wudhu, pemandangannya sangat kontras dan menyedihkan.

 

Fakta dari Video 39 Detik Artha News

 

Semua Kran Wudhu Tidak Mengalir

Pada detik ke-37 hingga 39 dalam rekaman, terlihat jelas seorang jemaah memutar gagang kran berwarna hijau, namun tidak setetes pun air keluar. Sebanyak 5 hingga 6 kran yang berjejer di dinding keramik marmer semuanya dalam kondisi kering. Akibatnya, banyak jemaah gagal berwudhu tepat saat hendak melaksanakan Sholat Jum'at.

 

Kondisi Fasilitas Masjid Kurang Terawat

Lantai keramik di halaman luar banyak yang pecah dan mengelupas.

Bagian pondasi bawah bangunan berlumut dengan cat yang mengelupas, menandakan kelembapan dan kurangnya perawatan rutin.

Tanah di sekitar area masjid kering kerontang, tanaman layu dan berdebu.

Sandal jemaah berserakan di lantai karena tidak tersedia rak yang memadai dan layak digunakan.

 

Keluhan Sudah Berlangsung Hampir Satu Bulan

Jemaah yang rutin menunaikan Sholat Jum'at di masjid ini menyebutkan kondisi air yang menyusut hingga mati total sudah terjadi selama hampir satu bulan terakhir.

 

"Masjid Pemkot ini kan wajah Pemerintah Kota Tasikmalaya. Masa air wudhu saja mati sebulan dibiarkan begitu saja? Apakah Bapak Wali Kota tahu kalau masjid di halaman kantornya sendiri tidak ada air?" ujar salah satu jemaah dengan nada kecewa.

 

Sebuah Ironi yang Menyayat Hati

 

Situasi ini tentu terasa ironis. Di saat Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk pembangunan jalan di Cibeuti dan revitalisasi sekolah senilai Rp1,3 miliar, masjid yang berada tepat di lingkungan kantornya sendiri justru kekurangan air untuk berwudhu.

 

Artha News Mendesak

 

Kepada Wali Kota Tasikmalaya: Segera melakukan inspeksi mendadak langsung ke lokasi hari ini juga. Perintahkan Bagian Umum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk segera menindaklanjuti dan memperbaiki sistem pompa maupun sambungan PDAM di Masjid Komplek Pemkot.

 

Kepada Pengurus DKM Masjid Pemkot: Membuka transparansi kepada publik. Ke mana alokasi dana pemeliharaan dan operasional masjid tahun anggaran 2026 digunakan? Mengapa masalah air wudhu yang sangat mendasar dibiarkan berlarut-larut selama berbulan-bulan?

 

Jangan sampai jemaah terpaksa membeli air kemasan hanya untuk bisa berwudhu dan menunaikan kewajiban Sholat Jum'at di masjid milik pemerintah daerah.

 

Hingga berita ini ditayangkan, video dokumentasi serta laporan pengaduan telah disampaikan kepada pihak Bagian Kesra Pemkot Tasikmalaya untuk mendapatkan tanggapan dan klarifikasi resmi.

 

Pelapor: Jay Kuncir (Staf Redaksi), Arya Siloka (Koordinator Wilayah Nasional) | Artha News

 

 

20 Rumah di Desa Geresik Tasikmalaya Dapat Bantuan BSPS

JAMANIS, KABUPATEN TASIKMALAYA — Artha-News, Kamis 15 Oktober 2026

 

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 telah resmi disalurkan di Desa Geresik, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebanyak 20 unit rumah warga kini telah mendapatkan bantuan tersebut. Kehadiran program ini disambut dengan antusiasme tinggi serta rasa syukur dari masyarakat setempat.

 

Program BSPS merupakan agenda unggulan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program ini dirancang khusus dengan memberikan dana stimulan untuk memicu kemandirian masyarakat dalam memperbaiki huniannya.

 

Secara menyeluruh, tujuan utama program BSPS meliputi beberapa aspek penting:

 

- Mengatasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat meningkatkan kualitas huniannya menjadi rumah yang memenuhi standar keselamatan bangunan, kecukupan luas, serta akses sanitasi dan air bersih yang sehat.

- Memberikan Stimulan Finansial: Menyalurkan bantuan dana sebagai modal awal pembelian bahan bangunan dan upah kerja, bukan untuk membiayai pembangunan rumah secara keseluruhan.

- Meningkatkan Keswadayaan dan Gotong Royong: Mendorong partisipasi aktif penerima bantuan beserta masyarakat sekitar untuk bergotong royong menyelesaikan pembangunan secara mandiri.

- Mengentaskan Kawasan Permukiman Kumuh: Menciptakan lingkungan desa yang lebih tertata, sehat, dan aman demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat.

 

Kepala Desa Geresik, Taupik Rohman, menyambut baik penyaluran program tersebut di desanya. Ia menyebutkan bahwa kehadiran bantuan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi kurang memadai.

 

"Atas nama Pemerintah Desa Geresik, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas penyaluran 20 unit BSPS di desa kami. Alhamdulillah, program ini disambut sangat baik oleh seluruh warga. Bantuan ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah kami agar dapat menempati hunian yang layak, sehat, dan aman," ujar Kades Taupik Rohman.

 

Selain berterima kasih kepada pemerintah pusat, Taupik Rohman juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada TB Putra Bungsu. Toko bahan bangunan tersebut dipercaya menyuplai material berkualitas untuk proyek swadaya ini. Berkat ketersediaan bahan yang terjamin mutunya, proses pembangunan 20 unit rumah dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan bangunan yang kokoh.

 

Salah satu penerima manfaat yang berasal dari Kampung Cimuncang, Desa Geresik, juga menyampaikan rasa syukurnya. Ia merasa sangat terbantu karena kini keluarganya memiliki tempat tinggal yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

 

"Terima kasih kepada TB Putra Bungsu, materialnya berkualitas dan bagus. Rumah saya kini kokoh dan sudah layak huni. Saya sekeluarga sangat senang dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya program ini," ungkapnya dengan gembira.

 

Dengan selesainya pembangunan 20 unit BSPS ini, kualitas tempat tinggal masyarakat diharapkan meningkat. Program ini juga diharapkan berdampak positif pada kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan menyeluruh bagi warga Desa Geresik, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 (Yana - Artha-News)

6 Bus Perintis Gratis untuk Pelajar Samosir Resmi Diluncurkan

Artha-News.com — Samosir, 16 Oktober 2026

 

Upaya Pemerintah Kabupaten Samosir memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan pelajar mendapatkan respons positif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak enam unit Bus Perintis gratis khusus pelajar resmi hadir di Kabupaten Samosir, dan siap melayani antar-jemput siswa di Kecamatan Nainggolan serta Kecamatan Onan Runggu mulai Jumat, 16 Oktober 2026.

 

Penyerahan sekaligus peluncuran Bus Perintis dilaksanakan secara serentak di lima kabupaten, yang dipusatkan di Kabupaten Asahan. Khusus untuk wilayah Kabupaten Samosir, kegiatan berlangsung di Kompleks HKBP Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, pada Kamis (15/10/2026). Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, meresmikan peluncuran tersebut secara serentak, sementara di tingkat daerah, Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, secara resmi memberangkatkan armada untuk mulai menjalankan tugas pelayanan. Seluruh biaya operasional layanan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

 

Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meluncurkan 33 unit Bus Perintis untuk pelayanan pelajar yang tersebar di lima kabupaten, mencakup 12 kecamatan dan 49 sekolah. Dari jumlah tersebut, enam unit dialokasikan khusus untuk wilayah Kabupaten Samosir. Program ini dirancang untuk menjangkau wilayah-wilayah yang akses transportasinya terbatas, dengan total perjalanan yang dilayani mencapai sekitar 2.128 kilometer per hari, serta memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 1.000 pelajar di seluruh Sumatera Utara.

 

Bus Perintis ini beroperasi secara gratis tanpa biaya apapun bagi siswa yang menggunakannya. Kehadiran transportasi khusus ini diharapkan dapat meringankan beban biaya transportasi yang selama ini ditanggung oleh para orang tua, sekaligus meningkatkan tingkat keselamatan anak-anak dalam perjalanan menuju dan pulang dari sekolah.

 

Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, atas perhatian dan respons cepat terhadap usulan yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Samosir.

 

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Samosir, kami sangat mengapresiasi bantuan Bapak Gubsu Bobby Afif Nasution melalui fasilitas Bus Perintis ini. Bus ini sangat membantu para siswa di Kabupaten Samosir, mempermudah akses ke sekolah, dan yang paling utama menjaga keselamatan anak-anak dalam perjalanan,” ujar Vandiko dalam sambutannya.

 

Vandiko menjelaskan bahwa kebutuhan akan transportasi antar-jemput pelajar ini sebenarnya telah lama menjadi harapan masyarakat, khususnya warga di Kecamatan Nainggolan dan Onan Runggu. Usulan ini bahkan telah banyak disampaikan langsung kepada dirinya ketika melakukan kunjungan kerja ke berbagai desa, termasuk di wilayah Bunga Desa. Kondisi rute yang panjang, jarak tempuh yang cukup jauh, serta tingginya risiko kecelakaan di jalur tersebut menjadi alasan mendesak mengapa kehadiran transportasi khusus pelajar ini sangat dibutuhkan.

 

“Usulan ini kemudian kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, dan puji Tuhan kita memiliki Gubernur yang rajin turun langsung ke masyarakat dan sangat responsif terhadap kebutuhan rakyat. Kita patut berbangga, apa yang selama ini menjadi usulan masyarakat akhirnya dapat terwujud dan dirasakan manfaatnya bersama,” tambahnya.

 

Vandiko berharap program Bus Perintis ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan, dan pada tahun-tahun mendatang cakupan rutenya dapat diperluas sehingga semakin banyak pelajar di Kabupaten Samosir yang dapat menikmati akses transportasi yang aman, nyaman, dan gratis menuju sekolah.

 

Tidak hanya berharap program berjalan lancar, Bupati juga meminta seluruh pihak terkait untuk ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan pelaksanaan program ini. Hal ini termasuk memastikan kondisi fisik kendaraan senantiasa terawat baik, serta kondisi dan stamina pengemudi tetap prima agar pelayanan berjalan sesuai ketentuan dan standar keselamatan.

 

“Saya titip, mari kita awasi bersama. Karena apa yang dipertaruhkan di sini bukan hal lain, melainkan keselamatan dan nyawa anak-anak kita, generasi penerus kita,” tegas Vandiko dengan nada serius.

 

Pemerintah Kabupaten Samosir juga menyatakan kesiapannya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program ini. Sinergi dan komunikasi yang erat akan terus dibangun bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah pusat, guna memastikan program-program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

 

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan prioritas utama dalam agenda pembangunan di Sumatera Utara. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa hanya dilakukan dari dalam ruang kelas, melainkan harus dibarengi dengan pemenuhan berbagai kebutuhan pendukung, termasuk salah satunya adalah akses transportasi yang layak bagi anak-anak yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi sekolah.

 

“Anak-anak sekolah yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah harus dilayani melalui layanan antar-jemput yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mereka berhak mendapatkan akses pendidikan yang mudah dan aman,” ujar Gubernur Bobby.

 

Gubernur juga menekankan agar layanan Bus Perintis gratis ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Untuk menjamin keteraturan dan keamanan, setiap unit bus juga dilengkapi dengan aplikasi digital pemantau perjalanan serta kamera CCTV, sehingga proses antar-jemput dapat terpantau dengan baik dan tetap berjalan tepat waktu.

 

Selain meringankan beban biaya orang tua, kehadiran bus khusus ini juga diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Selama ini, banyak anak terpaksa menggunakan sepeda motor untuk menempuh perjalanan jauh ke sekolah, yang tentu saja sangat berisiko. Dengan adanya Bus Perintis, penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar di bawah umur dapat berkurang secara signifikan.

 

Program Bus Perintis gratis ini secara menyeluruh tidak hanya hadir di Samosir, tetapi juga menjangkau Kabupaten Asahan, Batubara, Nias Utara, dan Padang Lawas Utara. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Sumatera Utara dalam pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil.

 

Kepala SMA Negeri 1 Onan Runggu, Manatar Samosir, menyambut gembira dan mengapresiasi kehadiran program ini. Ia menyebutkan bahwa kehadiran bus ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh seluruh warga sekolah, baik siswa maupun para orang tua.

 

“Sudah lama kami menantikan kehadiran program ini. Banyak orang tua dan siswa yang bertanya kapan layanan ini akan mulai beroperasi, karena mereka sangat membutuhkannya agar anak-anak bisa belajar dengan lebih tenang dan nyaman. Dan hari ini, ia benar-benar hadir. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Bapak Bupati Samosir atas perhatiannya,” ungkap Manatar dengan senang hati.

 

Sementara itu, Kepala UPTD PSP Wilayah II, Laksana Hasugian, memberikan penjelasan teknis terkait jadwal dan rute layanan. Bus Perintis ini khusus diperuntukkan bagi anak sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses kendaraan umum dan membutuhkan pelayanan transportasi.

 

“Bus ini resmi mulai beroperasi besok pagi. Rute yang akan dilayani mencakup wilayah Kecamatan Nainggolan dan Onan Runggu. Jarak tempuh yang dilayani untuk setiap sekolah rata-rata sekitar 15 kilometer per perjalanan, dengan jadwal antar-jemput yang berlangsung dua kali sehari — pagi saat berangkat ke sekolah, dan siang hari saat pulang sekolah,” jelas Laksana.

 

Armada bus akan mulai beroperasi sejak pukul 06.00 WIB setiap harinya. Laksana berharap masyarakat dapat mendukung dan memanfaatkan fasilitas ini dengan bijak, agar program ini dapat terus berjalan lancar dan bermanfaat bagi pendidikan anak-anak di Samosir.

 

Di sisi lain, terkait kondisi kabut asap yang saat ini menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Bupati Samosir juga menyampaikan imbauan penting kepada seluruh masyarakat. Masyarakat diminta untuk senantiasa menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan, dan yang terpenting tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan yang dapat memperparah kondisi udara.

 

Pemerintah Kabupaten Samosir juga menyatakan akan menindaklanjuti instruksi dari Gubernur Sumatera Utara terkait kemungkinan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) apabila kondisi kabut asap semakin memburuk dan mengganggu kesehatan serta aktivitas belajar mengajar di sekolah.

 

Gubernur Bobby Nasution juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang melakukan berbagai upaya maksimal untuk mengatasi masalah kabut asap di wilayah ini, termasuk salah satunya melalui penerapan teknologi modifikasi cuaca di titik-titik yang terdampak.

 

Dengan beroperasinya enam unit Bus Perintis gratis di Kabupaten Samosir, diharapkan akses transportasi pelajar semakin terjamin aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi wujud nyata sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan bahwa pelayanan pendidikan yang baik dapat dirasakan secara lebih merata, terutama oleh anak-anak yang tinggal di daerah-daerah yang aksesnya masih terbatas.

 

(NR. Sitohang — Artha-News)

 

 

 

Pemkab Samosir Perkuat Investasi dan CSR untuk Wisata Berkelanjutan

SAMOSIR, artha-news.com — Pemerintah Kabupaten Samosir terus bergerak maju dalam menata masa depan pariwisatanya. Sektor pariwisata di jantung Toba Caldera UNESCO Global Geopark ini kini diarahkan untuk menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkab Samosir menggelar Forum Investasi di Hotel Labersa pada Kamis (15/10/2026).

Kegiatan ini mengusung tema penguatan sinergi investasi, Corporate Social Responsibility (CSR), dan ekonomi lokal untuk pariwisata berkelanjutan.

Forum strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk. Acara ini menjadi ruang bertemunya pemerintah daerah, pusat, pengelola kawasan, perbankan, investor, hingga pelaku ekonomi lokal untuk membangun langkah konkret menjadikan Samosir destinasi wisata berkelas internasional.

Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ariston mengapresiasi dukungan penuh pemerintah pusat terhadap pembangunan pariwisata Samosir dalam beberapa tahun terakhir. Momentum positif ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi daerah sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.

"Pertumbuhan ekonomi adalah faktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kegiatan penanaman modal harus terus didorong dengan menciptakan iklim yang aman dan nyaman bagi investor," ujar Ariston.

Sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, kunjungan wisatawan yang terus meningkat membuka peluang investasi yang sangat beragam, mulai dari skala mikro hingga besar.

Ariston menegaskan, kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal Samosir adalah modal besar. Sektor ini harus dikelola secara berkelanjutan agar dampaknya langsung dirasakan oleh peningkatan ekonomi warga.

Insentif Perda Baru dan Kewajiban CSR

Komitmen Pemkab Samosir dalam memberi kepastian hukum bagi dunia usaha dibuktikan dengan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Hingga tahun 2025, total realisasi investasi di Kabupaten Samosir sendiri telah menembus angka Rp1,771 triliun. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa iklim bisnis di Samosir berkembang ke arah positif.

Berdasarkan Perda baru tersebut, investor bisa mendapatkan insentif berupa:

- Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah

- Pengurangan atau pembebasan retribusi daerah

- Bantuan modal khusus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi

Selain itu, kemudahan investasi diberikan lewat penyediaan data peluang investasi, fasilitasi lahan, hingga percepatan izin melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun, kemudahan ini wajib dibarengi dengan tanggung jawab sosial.

“Setiap pelaku usaha berhak mendapat insentif, namun mereka wajib melaksanakan tanggung jawab sosial atau CSR. Ini komitmen moral perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat,” tegas Ariston.

Masyarakat Lokal Jangan Jadi Penonton

Ariston berharap program CSR perusahaan dapat diselaraskan dengan program prioritas pemerintah daerah agar manfaatnya lebih tepat sasaran. Beliau juga berpesan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus investasi.

Kehadiran para investor baru di Samosir wajib membuka pintu selebar-lebarnya bagi keterlibatan warga dalam rantai ekonomi pariwisata.

“Investor kami harapkan dapat berkolaborasi erat dengan pelaku UMKM. Dengan begitu, produk masyarakat, baik kerajinan tangan maupun kuliner lokal, dapat terserap dengan baik di pasar pariwisata,” pungkasnya.

Pemkab Samosir sendiri memastikan akan terus memberikan dukungan penuh terhadap penguatan ekonomi lokal melalui pelatihan, sertifikasi, dan fasilitasi kemitraan strategis antara UMKM dan korporasi.

(NR.Sitohang)

  

Dinilai Amburadul, Papan Proyek Revitalisasi SDN 3 Sukaratu Rp1,3 Miliar Disorot AJGT

TASIKMALAYA, Artha-News — 15 Oktober 2026 — Sebuah dokumentasi lapangan memperlihatkan kondisi papan informasi proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 3 Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.339.885.318. Papan yang seharusnya menjadi sarana informasi publik justru terpasang seadanya, diikat dengan tali rafia, dan berada di belakang tumpukan material bekas di lingkungan sekolah.

 

"Ini papan proyek atau papan peringatan? Sangat tidak layak. Seolah tidak ada yang bertanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan," tegas perwakilan AJGT DPC Kabupaten Tasikmalaya.

 

Sejumlah Temuan yang Disorot

 

1. Nama Kegiatan Terpotong, Informasi Tidak Lengkap

Masyarakat tidak mengetahui secara pasti rincian penggunaan anggaran senilai Rp1,3 miliar tersebut. Papan hanya menuliskan "Revitalisasi Satuan Pendidik..." dan terpotong. Ketidaklengkapan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi program yang dibiayai uang negara.

 

2. Identitas Pelaksana Tidak Jelas, Hanya Tertulis "P2SP"

Papan informasi hanya mencantumkan singkatan "P2SP" tanpa menyebutkan nama lengkap ketua, anggota, maupun alamat yang dapat dihubungi. Perlu diketahui, P2SP adalah singkatan dari Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan, yaitu unsur yang dibentuk dari lingkungan satuan pendidikan untuk melaksanakan pekerjaan secara swakelola.

 

Namun berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui secara jelas siapa penanggung jawab pengelolaan anggaran negara tersebut. Ketidakjelasan identitas dinilai berpotensi menghambat jalur pertanggungjawaban apabila pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.

 

3. Tidak Tercantum Nama Konsultan Perencana dan Pengawas

Papan informasi tidak mencantumkan siapa konsultan perencana maupun konsultan pengawas pekerjaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang menjamin spesifikasi teknis dan kualitas pelaksanaan di lapangan? Tanpa pengawasan independen, dikhawatirkan mutu bangunan tidak terjamin.

 

4. Penempatan Papan Mengabaikan Standar Keselamatan

Papan informasi diletakkan di area yang berantakan tanpa penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), padahal lokasi tersebut merupakan lingkungan sekolah dasar tempat siswa belajar setiap hari. Kondisi ini dinilai tidak mencerminkan kepedulian terhadap keselamatan anak-anak.

 

AJGT Minta Audit dan Transparansi RAB

 

Merespons temuan ini, AJGT DPP Tasikmalaya mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk segera melakukan peninjauan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek ini.

 

"Masyarakat berhak mengetahui rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, nama lengkap ketua dan anggota P2SP, serta identitas konsultan pengawas. Jangan sampai anggaran Rp1,3 miliar yang seharusnya untuk peningkatan fasilitas pendidikan anak-anak justru tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas perwakilan AJGT.

 

Upaya Konfirmasi Redaksi

 

Sesuai Kode Etik Jurnalistik, Redaksi Artha-News telah berupaya meminta tanggapan resmi kepada Kepala Sekolah SDN 3 Sukaratu dan pihak terkait. Hingga berita ini diturunkan, tanggapan belum diterima. Ruang konfirmasi tetap terbuka dan penjelasan pihak terkait akan dimuat apabila telah diperoleh.

 

Reporter: Ari Arya Siloka / Jey Panjaitan

Sumber: Dokumentasi Lapangan & Pernyataan Resmi AJGT