SMPN 1 Ciawi Borong 12 Juara FTBI Wilayah Ciawi 2026

RAJAPOLAH, KAB. TASIKMALAYA – Kontingen SMPN 1 Ciawi kembali menorehkan prestasi gemilang yang luar biasa dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat Wilayah Ciawi 2026. Kompetisi bergengsi ini sukses diselenggarakan pada Kamis, 10 September 2026, dengan menunjuk SMP Negeri 1 Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai tuan rumah pelaksanaan lomba.
 
Persaingan tahun ini terbilang sangat ketat karena diikuti oleh ratusan pelajar perwakilan SMP terbaik se-Wilayah Ciawi. Dari total 7 mata lomba yang memperebutkan piala untuk kategori putra dan putri, dominasi SMPN 1 Ciawi hampir tidak terbendung. Sebanyak 12 dari total 14 peserta delegasi yang dikirimkan berhasil membawa pulang trofi juara sekaligus mengamankan tiket emas untuk melaju ke kompetisi tingkat selanjutnya.
 
Ajang FTBI Tingkat Wilayah Ciawi 2026 ini merupakan agenda tahunan krusial yang digandeng Dinas Pendidikan. Kegiatan ini bertujuan utama untuk merevitalisasi serta melestarikan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda di kalangan generasi muda agar tidak punah ditelan zaman.
 
Keberhasilan besar ini disambut penuh haru oleh pihak manajemen sekolah. "Kami sangat bersyukur dan bangga atas dedikasi tinggi anak-anak yang sudah berjuang maksimal di lapangan. Dari 14 peserta, 12 orang sukses jadi juara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru pembina yang sabar melatih, serta pihak tuan rumah SMPN 1 Rajapolah atas terselenggaranya kegiatan ini dengan sangat baik," ujar Dra. Hj. Euis Nurmanah, M.Pd., Kepala SMP Negeri 1 Ciawi.
 
Berikut adalah daftar lengkap siswa peraih prestasi FTBI Tingkat Wilayah Ciawi 2026 dari SMPN 1 Ciawi:
 
Juara 1
 
- Biantara Putra
- Aksara Sunda Putra
 
Juara 2
 
- Biantara Putri
- Borangan Putri
- Ngadongรจng Putri
- Nulis Carpon Putra
- Nulis Carpon Putri
 
Juara 3
 
- Aksara Sunda Putri
- Maca Sajak Putri
 
Juara Harapan 1
 
- Pupuh Putra
- Pupuh Putri
 
Juara Harapan 3
 
- Ngadongรจng Putra
 
Melalui raihan prestasi yang sangat mendominasi ini, para peraih piala Juara 1 dan Juara 2 secara otomatis akan mengemban tugas baru. Mereka resmi ditunjuk untuk mewakili Wilayah Ciawi dalam ajang kompetisi FTBI Tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang akan datang.
 
(Yana)
Artha-news — Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

Gubernur Dedi Mulyadi Sampaikan Kabar Duka Kanaya Wulan Vokalis MK9 yang Berpulang Akibat Kanker Ganas

JAWA BARAT, ARTHA-NEWS.COM — Kabar duka mendalam menyelimuti masyarakat Jawa Barat. Penyanyi berbakat Kanaya Wulan (akrab disapa Kanaya Whu), vokalis utama dari grup musik etnik Emka 9 (MK9), dilaporkan meninggal dunia pada Minggu, 13 September 2026.
 
Kabar duka mengenai kepergian penyanyi kelahiran tahun 1991 tersebut disampaikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui sebuah rekaman video pernyataan resmi yang beredar luas di tengah masyarakat. Almarhumah mengembuskan napas terakhirnya saat menjalani perawatan intensif di RSUD Hasan Sadikin (RSHS) Bandung akibat penyakit kanker ganas.
 
"Betul yang meninggal itu adalah Teh Kanaya, vokalis MK Sembilan. Dia meninggal dunia akibat serangan kanker ganas. Insya-Allah akan dimakamkan pada pukul 13.00 WIB di Kampung Mekarsari, Desa Sukajadi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya," ujar Gubernur Dedi Mulyadi.
 
Sosok Kanaya Wulan dikenal luas oleh masyarakat berkat karakter suaranya yang merdu dan kepribadiannya yang sederhana. Sebagai vokalis utama grup musik bentukan Dedi Mulyadi tersebut, ia selalu diandalkan untuk mengiringi jalannya berbagai upacara kedinasan serta agenda Safari Budaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke berbagai penjuru wilayah.
 
Kepergian almarhumah meninggalkan rasa kehilangan yang luar biasa bagi seluruh warga Jawa Barat. Semoga almarhumah Kanaya Wulan mendapat tempat terbaik dan mulia di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini.
 
Amin Ya Rabbal 'Alamin.
 
Rena Yusnita
Bersama Redaksi Artha-News
 
 
 

AJGT Desak Disdikbud Tasikmalaya Transparan Soal Revitalisasi Sekolah

TASIKMALAYA KABUPATEN, ARTHA-NEWS.COM — Aliansi Jurnalis Galunggung Tasikmalaya (AJGT) mendesak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk tidak terlibat dalam dugaan praktik penggiringan pihak ketiga atau CV dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
 
Peran dinas diminta tetap fokus pada aspek sosialisasi serta memberikan pemahaman menyeluruh kepada setiap satuan pendidikan terkait mekanisme pelaksanaan program tersebut.
 
Ketua Umum AJGT, Arya Siloka, menegaskan instansi pemerintah terkait dituntut menjaga netralitas dan tidak ikut serta mengarahkan pengelolaan proyek revitalisasi kepada CV tertentu.
 
"Dinas harus bisa memberikan penjelasan maupun tata cara secara menyeluruh ke tiap-tiap sekolah," ujar Arya Siloka kepada Artha-News, Minggu (13/9/2026).
 
Minim Pemahaman Aturan di Lapangan
 
Siloka menyoroti masih banyaknya pelaksanaan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang sistemnya belum dipahami secara utuh oleh pihak sekolah. Di lapangan, pengerjaan fisik bangunan ditengarai masih dominan menggunakan jasa pihak ketiga.
 
"Hal ini perlu kita waspadai, monitoring, dan kawal. AJGT meminta Disdikbud agar pihak sekolah penerima manfaat P2SP (Panitia Pembangunan Sekolah Mandiri) sebagai pelaksana dan juga komite dapat memahami aturan yang semestinya — mana pekerjaan yang harus dikelola secara swakelola dan mana yang melibatkan pihak ketiga," tegasnya.
 
Tuntut Transparansi Publik
 
Pihaknya juga menuntut adanya transparansi penuh dari semua lini yang terlibat, mulai dari internal dinas, tim P2SP, hingga komite sekolah setempat.
 
"Sekolah, P2SP, dan Komite harus transparan dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Apabila di belakang layar masih ada komitmen tertentu (titipan proyek), itu yang kami peringatkan," cetus Siloka.
 
Ia mengingatkan bahwa seluruh bentuk program jaminan pendidikan wajib tunduk pada regulasi pemerintah pusat. "Apabila ada yang melanggar aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, konsekuensinya ditanggung sendiri," pungkasnya.
 
Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, tim reporter Artha-News masih berupaya melakukan klarifikasi ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya terkait tuntutan tersebut, namun belum mendapatkan respons.

(Tim)

Besok DPRD Tasikmalaya Gelar RDPU Bahas Dugaan Pelanggaran Koperasi

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — DPRD Kota Tasikmalaya resmi mengundang Komite Pemerhati Koperasi (KPK) Indonesia untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dijadwalkan pada Senin, 14 September 2026, pukul 13.00 WIB. Rapat penting tersebut akan digelar secara tatap muka di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Tasikmalaya.
 
Surat undangan resmi bernomor 400.14.6.6/62/DPRD tertanggal 10 September 2026 ini ditandatangani langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aswin, S.H., M.Si. Langkah responsif dari pihak legislatif tersebut langsung mendapat apresiasi positif dari berbagai elemen masyarakat setempat.
 
Agenda RDPU: Dugaan Pelanggaran Koperasi Simpan Pinjam
 
Agenda utama rapat ini adalah membahas dugaan ketidaksesuaian legalitas izin usaha, keanggotaan, dan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam di wilayah Kota Tasikmalaya. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan warga terkait praktik operasional di lapangan.
 
Langkah kedewanan ini merupakan tindak lanjut konkret dari surat permohonan audiensi resmi yang diajukan oleh Komite Pemerhati Koperasi Indonesia pada 12 Agustus 2026 lalu. Pihak legislatif mengundang jajaran komite untuk hadir memberikan pemaparan serta menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat dalam rapat kerja tersebut.
 
Sejarah Tasikmalaya sebagai Kota Koperasi Nasional
 
Perlu diketahui bahwa secara resmi dan nasional, pergerakan koperasi Indonesia dikukuhkan di Kota Tasikmalaya. Pada 12 Juli 1947, Kongres Koperasi Pertama di Indonesia digelar di kota ini. Kongres bersejarah tersebut menghasilkan keputusan penting, di antaranya mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) dan menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional. Itulah mengapa Tasikmalaya hingga kini dijuluki sebagai Kota Koperasi.
 
AJGT dan Lembaga Kemasyarakatan Turut Hadir
 
Komite Pemerhati Koperasi Indonesia bersama beberapa elemen lembaga kemasyarakatan dipastikan akan turut hadir mengawal jalannya audiensi. Salah satunya adalah dari Aliansi Jurnalis Galunggung (AJGT), serta sejumlah aktivis lokal yang bernaung dalam lembaga swadaya mereka masing-masing.
 
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Galunggung, Ary Arya Siloka, menyampaikan hal ini sangat krusial dilaksanakan mengingat sejarah panjang Kota Tasikmalaya yang merupakan tonggak sejarah berdirinya koperasi di Indonesia.
 
"Jadi tentunya kita wajib secara bersama-sama turut menjaga agar semua pengurus maupun pengelola koperasi berjalan sesuai asas koperasi itu sendiri, tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kita juga harus menjaga harmonisasi antara pengelola dengan pekerja, begitupula dengan anggota. Jangan sampai hak-hak petugas/karyawan diabaikan. Jika ada yang lari dari aturan tersebut atau tidak sesuai dengan prinsip koperasi, maka harus dievaluasi," tegas Ary secara tertulis.
 
RDPU ini menjadi pintu awal perjuangan, dan langkah taktis ke depannya akan terus dipantau secara berkesinambungan demi perbaikan iklim koperasi menuju tujuan yang sebenarnya, sesuai dengan maksud mulia para pendiri awal terdahulu.
 
(Artha-News)
-Analisis-Referensi-Tajam-Handal-akurat- 

Razia Knalpot Brong di Samosir, Belasan Pemotor Asal Medan Ditilang

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Polres Samosir memperketat pengamanan wilayah dengan menggelar patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Sabtu malam hingga Minggu (13/9/2026) dini hari. Operasi besar-besaran ini dilakukan sebagai langkah nyata menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan Danau Toba, yang kini tengah ramai dikunjungi wisatawan. Hasilnya, belasan sepeda motor yang nekat menggunakan knalpot brong alias tidak sesuai standar teknis sukses diamankan petugas.
 
Patroli berskala besar ini dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir, AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H., bersama Wakapolres Kompol Manumpak Hatorangan Sitorus, S.H. Sebanyak 41 personel gabungan dari Satlantas, Sabhara, dan Binamitra dikerahkan untuk menyisir berbagai titik yang dianggap rawan gangguan Kamtibmas maupun pelanggaran lalu lintas.
 
Titik Lokasi Razia Knalpot Brong di Samosir
 
Petugas menyisir sejumlah rute utama di Kecamatan Pangururan dan sekitarnya, meliputi:
 
- Jalan Pangururan–Simanindo
- Jalan Pangururan–Palipi
- Kawasan Jembatan Tano Ponggol
- Jalan Aek Rangat
 
Dari penyisiran tersebut, polisi menindak 17 unit sepeda motor dari berbagai merek, mulai dari motor bebek seperti Honda Grand dan Supra, motor matic (Beat, Vario, Mio), hingga motor sport seperti Kawasaki KLX, CBR, dan CB150R. Selain masalah knalpot bising yang mengganggu kenyamanan warga, beberapa kendaraan didapati melanggar aturan karena tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta kelengkapan berkendara lainnya.
 
Pengendara Asal Medan dan Pematangsiantar Ikut Terjaring
 
Uniknya, para pelanggar yang terjaring dalam razia kali ini bukan hanya warga lokal. Petugas di lapangan menemukan bahwa sebagian pengendara yang ditilang justru datang dari luar daerah, termasuk dari Kota Medan dan Pematangsiantar. Seluruh pelanggar langsung diberikan sanksi tegas berupa tilang di tempat sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 
Plt. Kasi Humas Polres Samosir, BrigPol Gunawan Situmorang, menjelaskan bahwa patroli KRYD ini difokuskan untuk menjaga Harkamtibmas sekaligus menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Selain menyasar knalpot brong, polisi juga mengantisipasi kejahatan jalanan seperti begal, geng motor, balap liar, serta tindak pidana 3C (Curanmor, Curat, Curas).
 
Selama operasi berlangsung hingga pukul 01.00 WIB, suasana di Kabupaten Samosir dilaporkan tetap aman, tertib, dan kondusif. Polisi memastikan komitmennya untuk rutin menggelar patroli serupa demi menjamin kenyamanan warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke kawasan Danau Toba.
 
(NR.Sitohang -Korlip Kab Samosir)
Artha-news

Laka Laut di Pantai Barat Pangandaran: 9 Orang Selamat, Kapolres Imbau Wisatawan Patuhi Aturan


Catatan Redaksi
Artikel ini telah diperbarui guna menyempurnakan sistem navigasi, pelabelan, serta kualitas isi demi kenyamanan pembaca dan kinerja penelusuran yang optimal di mesin pencari Google.
 
PANGANDARAN, ARTHA-NEWS.COM — Kecelakaan laut menimpa sebuah perahu wisata yang mengangkut sembilan orang wisatawan asal Karawang di kawasan Pantai Barat Pangandaran. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu, 5 April 2025, sekitar pukul 12.30 WIB siang.
 
Perahu wisata tersebut dilaporkan terbalik di area perairan antara Pos 4 dan Pos 5, tepat di depan Hotel Laut Biru, Pantai Barat Pangandaran. Lokasi kejadian ini sebenarnya masuk ke dalam zona larangan berenang bagi para pengunjung.
 
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, kecelakaan bermula saat perahu pesiar wisata membawa rombongan wisatawan ke tengah laut. Ketika hendak kembali dan menyisir pinggir pantai—sekitar 25 meter dari bibir pantai—mesin perahu tiba-tiba dimatikan oleh nahkoda. Di saat yang bersamaan, gelombang tinggi sekitar 2,5 meter datang menerjang hingga membuat perahu terbalik dan karam.
 
Beruntung, tim gabungan yang terdiri dari Sat Polairud Polres Pangandaran, Basarnas, Balawista, serta relawan SAR yang bersiaga di sekitar lokasi langsung bergerak cepat melakukan evakuasi. Sembilan wisatawan beserta kru perahu berhasil diselamatkan, meskipun beberapa korban harus dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami syok dan sesak napas akibat terlalu banyak menelan air laut.
 
Menanggapi insiden ini, Kapolres Pangandaran AKBP Mujianto, S.I.K., M.H., langsung turun ke lokasi untuk memantau situasi dan memberikan instruksi tegas terkait keselamatan di kawasan wisata.
 
"Kami mengimbau dengan sangat kepada seluruh wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pangandaran agar selalu mematuhi rambu-rambu keselamatan yang ada. Jangan memaksakan diri untuk berenang atau menaiki perahu wisata jika kondisi ombak sedang tinggi," tegas AKBP Mujianto saat memberikan keterangan di lokasi kejadian.
 
Kapolres juga menambahkan bahwa pihak kepolisian bersama pemangku kepentingan terkait akan mengevaluasi operasional perahu wisata di sepanjang garis pantai guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Untuk sementara waktu, aktivitas kapal pesiar wisata di area rawan dihentikan dan patroli pengawasan diperketat.
 
(UG)

ARTHA-NEWS
-Analisis-Referensi-Tajam-Handal-akurat- 

Koperasi FANANTARA Dukung Agrinas Tata Ulang Lahan Sawit Negara

JAKARTA, ARTHA-NEWS.COM — Langkah berani PT Agrinas Palma Nusantara menyetop pola Kerja Sama Operasional (KSO) lama memicu respons positif. Kebijakan mengalihkan pengelolaan lahan kebun sawit sitaan negara lewat kemitraan koperasi dipandang sebagai babak baru tata kelola aset yang lebih bersih.
 
Apresiasi tersebut datang langsung dari Ketua Umum Koperasi FANANTARA, H.M. Hasy’ari Nasution. Melalui pesan tertulis kepada kontributor Artha-News pada Sabtu (12/9/2026), ia menegaskan bahwa langkah korporasi ini krusial demi menjaga kekayaan negara dari penguasaan oknum tidak bertanggung jawab.
 
"Prioritas utama saat ini adalah memastikan aset negara tetap produktif, terjaga, serta mampu mengalirkan manfaat ekonomi riil untuk masyarakat luas," terang Hasy’ari.
 
Urgensi Akuntabilitas dan Target Produksi
 
Evaluasi KSO oleh Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara, Tuhu Bangun, dinilai sudah tepat. Pemutusan kontrak kemitraan lama dilakukan lantaran kerja sama sebelumnya dinilai mandek tanpa target produksi yang jelas.
 
Bagi FANANTARA, pemanfaatan lahan milik negara wajib dibarengi komitmen tinggi. Kewajiban merawat tanaman, mengamankan area perkebunan, hingga transparansi laporan periodik merupakan poin mutlak yang harus dipenuhi mitra.
 
Hasy’ari menyayangkan jika ada aset negara yang hanya menguntungkan kelompok tertentu sementara kondisi fisik perkebunan justru telantar. Oleh sebab itu, penerapan indikator kinerja berbasis target dinilai efektif mendongkrak akuntabilitas operasional di lapangan.
 
Kejelasan Teknis Lewat Skema Vendorisasi
 
Selain penataan internal, FANANTARA mendukung penuh penerapan sistem vendorisasi untuk menangani pos pekerjaan teknis perkebunan. Ruang lingkup kerja ini mencakup perawatan kelapa sawit, pemanenan, pembersihan area, hingga proses mobilisasi Tandan Buah Segar (TBS).
 
Menurut Hasy’ari, pemisahan tugas berbasis vendor profesional membuat beban kerja menjadi lebih terukur. Evaluasi performa mitra kerja pun bisa berjalan objektif sesuai standar operasi yang dipatok oleh pihak Agrinas.
 
Dorong Kemitraan Strategis Koperasi Unit Desa
 
Di sisi lain, Hasy’ari menggarisbawahi bahwa poin paling fundamental dari transformasi kebijakan ini adalah karpet merah bagi koperasi masyarakat lokal dan kelompok tani. Ia menyerukan kepada para petani daerah agar menangkap peluang kemitraan langsung yang disediakan oleh Agrinas.
 
Masyarakat diimbau tidak lagi bergantung pada korporasi swasta yang memiliki catatan buruk atau rekam jejak bermasalah hukum dalam mengelola lahan sitaan. Keterlibatan aktif koperasi lokal diproyeksikan mampu menghidupkan roda ekonomi daerah secara mandiri.
 
"Petani lokal tidak boleh sekadar jadi penonton. Kelompok tani wajib diberi porsi besar untuk ikut menggerakkan ekonomi perkebunan nasional," tambahnya.
 
Amankan Aset Negara Lewat Pengelolaan Sementara
 
Selama masa transisi dan penataan berjalan, pemanfaatan skema pengelolaan lahan sementara dinilai menjadi solusi taktis yang jitu. Langkah ini penting agar area perkebunan sawit tidak telantar atau memicu aksi penjarahan TBS oleh pihak luar.
 
Menutup keterangannya, Hasy’ari menyatakan komitmen penuh FANANTARA dengan jargon SAVE PETANI, KELOMPOK TANI, KOPERASI & PENGUSAHA MANDIRI INDONESIA. Sinergi kolektif antara Agrinas dan elemen ekonomi kerakyatan diharapkan mampu memperkokoh kedaulatan pangan dan ketahanan ekonomi nasional.
 

(HM)
Artha-news
--Analisis-Referensi-Tajam-Handal-Akurat-
 

Revitalisasi SD Cilanggen Sukahening Dapat Dukungan Penuh Warga

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Proyek revitalisasi gedung SD Cilanggen yang berlokasi di Desa Kiarajangkong, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, berjalan lancar dan kondusif. Program pembangunan yang telah berjalan selama satu bulan ini mendapat respons positif dan dukungan penuh dari orang tua murid serta masyarakat sekitar.
 
Proyek yang dikelola melalui Program Pembangunan Sekolah Penggerak (P2SP) tersebut dilaksanakan oleh CV Napis Jaya Mandiri, dengan Bapak Asep bertindak sebagai pemilik sekaligus penyedia bahan dan jasa kelola.
 
Antusiasme Warga terhadap Perbaikan Fasilitas Sekolah
 
Sebelum proyek revitalisasi ini berjalan, fasilitas gedung khususnya ruang perpustakaan sekolah tersebut diketahui sudah cukup lama terbengkalai. Oleh karena itu, ketika material bangunan mulai diturunkan dan pekerja mulai beraktivitas, antusiasme tinggi langsung ditunjukkan oleh pihak guru maupun warga setempat yang mendambakan fasilitas pendidikan layak bagi anak-anak mereka.
 
Warga menilai, perbaikan infrastruktur pendidikan ini sudah sangat dinantikan demi kenyamanan dan keselamatan para siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.
 
Kepala Sekolah Lakukan Pengawasan Ketat
 
Kepala Sekolah SD Cilanggen, Bapak Soni Kurnia, S.Pd., menyampaikan rasa gembira dan syukurnya atas terealisasinya pembangunan kembali fasilitas sekolah yang dipimpinnya. Kendati demikian, pihak sekolah berkomitmen untuk terus mengawal jalannya proyek agar hasilnya maksimal.
 
Bapak Soni Kurnia menegaskan bahwa dirinya senantiasa melakukan pengawasan langsung secara berkala di area sekolah. Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan seluruh proses revitalisasi berjalan sesuai aturan, tepat waktu, dan memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.
 
(Ujang Ajat)
Artha-news 
-Analisis-Referensi-Tajam-Handal-akurat- 
 
 

Persija vs Persib di GBK: Kapolres Banjar Dorong Viking Gelar Nobar Tertib

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Jelang duel panas Persija Jakarta kontra Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P. mengajak para suporter untuk mengutamakan keselamatan. Pihaknya mendorong Bobotoh untuk memilih opsi nonton bareng (nobar) ketimbang memaksakan diri datang ke stadion.
 
Ajakan tersebut sejalan dengan imbauan Ketua Distrik Viking Banjar Patroman, Asep Muhamad Rumasyah alias Asep Asbrut, kepada para anggotanya yang berada di Kota Banjar maupun di perantauan, khususnya wilayah Jabodetabek.
 
Imbauan Viking Banjar Patroman: Jangan Paksa ke GBK
 
Asep meminta seluruh anggota Viking untuk tidak memaksakan diri datang langsung ke GBK Jakarta. Sebagai gantinya, suporter didorong menyaksikan pertandingan melalui acara nonton bareng (nobar Persib) di wilayah masing-masing.
 
Kapolres Banjar menilai pilihan tersebut sebagai bentuk kedewasaan suporter dalam memberikan dukungan. Menurutnya, kecintaan terhadap Persib tidak harus selalu dibuktikan dengan hadir langsung di tribun stadion, terlebih demi mematuhi regulasi ketertiban demi keselamatan bersama.
 
"Dukungan kepada Persib tidak harus dengan datang ke stadion. Nobar bisa menjadi pilihan untuk tetap memberikan dukungan sekaligus menjaga keselamatan dan ketertiban. Kami mengapresiasi imbauan Viking Banjar Patroman yang mengajak anggotanya menahan diri," ujar AKBP Didi.
 
Kapolres Banjar Ingatkan Aturan Tertib Nobar dan Lalu Lintas
 
Selain menahan diri untuk tidak ke Jakarta, Kapolres juga mengingatkan suporter yang mengikuti nobar agar tetap menjaga ketertiban, baik di lokasi acara maupun saat perjalanan pulang.
 
"Bagi yang melaksanakan nobar, mari jaga keamanan dan ketertiban bersama. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan, dan hindari penggunaan knalpot brong. Jangan sampai euforia pertandingan mengganggu masyarakat lainnya," katanya.
 
Menurut Kapolres, fanatisme dan ketertiban bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Suporter tetap dapat bernyanyi, memberikan dukungan, dan merayakan kemenangan dengan tetap menghormati aturan serta lingkungan sekitar.
 
Ia berharap momentum laga klasik Persija vs Persib ini menjadi bukti bahwa suporter sepak bola Indonesia sudah semakin sportif dan bertanggung jawab.
 
"Silakan dukung Persib dengan penuh semangat. Tetapi tetap jaga diri, jaga ketertiban, dan jaga nama baik komunitas. Menang atau kalah, persaudaraan dan keamanan tetap yang utama," tutur AKBP Didi.
 
Pesan dari Banjar itu sederhana: tak perlu memaksakan ke GBK, dukungan tetap bisa bergema dari tempat masing-masing. Nobar tertib, lalu lintas aman, Persib tetap didukung.
 
(Rena Yusnita — Kepala Biro Artha-News Kota Banjar)
 
 

Viking Banjar Patroman Imbau Suporter Tak Paksakan Hadir ke GBK

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Antusiasme tinggi menyambut laga klasik Persija Jakarta kontra Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) mendapat perhatian khusus dari kelompok suporter. Ketua Distrik Viking Banjar Patroman, Asep Muhamad Rumasyah alias Asep Asbrut, meminta anggotanya menahan diri demi keselamatan bersama. Ia mengimbau anggota Viking Banjar Patroman yang berada di perantauan, khususnya wilayah Jabodetabek, maupun yang berangkat dari Banjar, untuk tidak memaksakan hadir langsung ke stadion.
 
Dukung Persib Lewat Nobar yang Tertib
 
Menurut Asep, memberikan dukungan kepada Pangeran Biru tidak harus selalu dilakukan dengan datang langsung ke tribun stadion.
 
"Bagi teman-teman Viking yang berada di perantauan, khususnya di Jabodetabek, maupun teman-teman dari Banjar, kami mengimbau untuk menahan diri dan tidak memaksakan hadir ke Stadion Gelora Bung Karno. Dukungan untuk Persib tetap bisa kita berikan dari tempat masing-masing melalui nobar," ujar Asep Asbrut.
 
Ia juga mengingatkan para anggota yang menggelar nonton bareng (nobar) untuk tetap menjaga ketertiban umum dan keselamatan di jalan raya.
 
"Bagi yang melaksanakan nobar, mari kita jaga keamanan dan ketertiban, baik di lokasi maupun saat perjalanan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hindari penggunaan knalpot brong. Kita ingin dukung Persib dengan cara yang positif dan tidak merugikan orang lain," tambahnya.
 
Pesan ini menjadi ajakan nyata agar fanatisme sepak bola tetap berjalan beriringan dengan kedewasaan suporter.
 
Apresiasi dari Polres Banjar
 
Langkah preventif dari pengurus suporter ini mendapat respons positif dari pihak kepolisian. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., melalui Kasubsi Penmas Sihumas Bripka Apep Maulana Sidik, mengapresiasi imbauan tersebut.
 
"Kami mengapresiasi sikap Viking Banjar Patroman yang mengajak anggotanya untuk menahan diri dan memilih cara yang lebih aman dalam memberikan dukungan. Ini merupakan bentuk kedewasaan suporter dalam menyikapi pertandingan dengan tensi tinggi," kata Bripka Apep.
 
Pihak Polres Banjar turut mengingatkan agar euforia pertandingan tidak merusak ketertiban umum. Masyarakat diminta tetap mematuhi aturan lalu lintas, tidak memakai knalpot bising, serta menghormati pengguna jalan lain.
 
Bagi Viking Banjar Patroman, esensi dukungan tidak memudar meski terhalang jarak. Semangat mengawal Persib Bandung tetap menyala secara positif tanpa harus mengorbankan keselamatan bersama.
 
(Rena Yusnita) 
Kabiro Banjar Artha-News
-Analisis-Referensi-Tajam-Handal-akurat- 

Driver Ojol Tasikmalaya Gelar Aksi, Tuntut Potongan Komisi Maksimal 8 Persen


TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Serikat Transportasi Tasikmalaya (STT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Cabang Maxim Tasikmalaya, Jalan Peta Kahuripan, Kecamatan Tawang, pada Kamis (10/9/2026). Aksi unjuk rasa tersebut dipimpin langsung oleh Ketua STT, Eros Rosid. Gerakan penyampaian aspirasi ini berlangsung tertib dengan mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian setempat yang hadir mengamankan lokasi.
 
Pihak aparat kepolisian berada di tempat untuk mendengarkan aspirasi para pengemudi. Selain itu, petugas juga aktif berdialog secara persuasif dengan massa agar situasi di sekitar kantor aplikator tetap kondusif.
 
Berdasarkan pantauan di lokasi, para peserta aksi terlihat mengenakan rompi kuning bertuliskan "Maxim" serta berbagai atribut lainnya. Atribut tersebut menunjukkan bahwa gerakan ini diikuti oleh lintas aplikator di wilayah Tasikmalaya.
 
Ketua Serikat Transportasi Tasikmalaya (STT), Eros Rosid, dalam orasinya menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan merupakan hak normatif yang memiliki landasan aturan hukum kuat di Indonesia. Mereka menuntut keadilan komisi bagi para mitra driver.
 
"Aksi pada hari ini, tuntutan kita jelas dan saya yakin tuntutan kita normatif karena memang ini berhubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan maksimal 8 persen," tegas Eros di lokasi aksi.
 
Ia menambahkan, para pengemudi ojol akan terus melakukan perlawanan apabila di lapangan masih ditemukan praktik yang dinilai bertentangan dengan aturan pemerintah. Hal ini demi melindungi kesejahteraan para pengemudi.
 
Selama ini, potongan komisi yang dikenakan oleh pihak aplikator dinilai sepihak dan jauh melampaui batas wajar. Potongan yang dibebankan kepada para pengemudi di lapangan bahkan dilaporkan bisa mencapai Diduga angka 28 persen.
 
Inti utama dari tuntutan massa adalah mendesak pihak manajemen aplikator agar wajib mematuhi regulasi pemerintah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi atau tanggapan dari pihak manajemen aplikator terkait.
 
(Ari Arya Siloka)
 
CATATAN REDAKSI:
Artikel ini disusun berdasarkan informasi langsung di lapangan. Pihak aplikator diberikan hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya sesuai Pasal 14 Kode Etik Jurnalistik
 
 
 

Pagu Rp2,3 Miliar, Tercatat Laporan Rp795 Juta: Selisih Anggaran Dinsos Kota Banjar Dipertanyakan

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Uang kepada Individu Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kota Banjar kini tengah menjadi sorotan publik. Hasil investigasi data publik yang dilakukan oleh redaksi Artha-News.com menemukan adanya jurang pemisah yang signifikan antara pagu anggaran yang direncanakan dengan nilai realisasi yang dilaporkan pada sistem pencatatan Swakelola platform INAPROC. Berdasarkan data perencanaan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2025, program bantuan sosial bagi individu ini dialokasikan dengan total pagu sebesar Rp2.324.300.000 (Rp2,3 miliar lebih).
 
Temuan Selisih Anggaran Rp1,5 Miliar di Sistem Elektronik
 
Kejanggalan mulai terlihat ketika redaksi menelusuri tingkat realisasi belanja tersebut melalui sistem elektronik INAPROC. Biaya kegiatan yang tercatat secara resmi di dalam sistem hanya menyentuh angka Rp795.100.000 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah). Bila kedua indikator data tersebut dikomparasikan, maka terdapat selisih anggaran sebesar Rp1.529.200.000 (sekitar Rp1,529 miliar) yang status penggunaannya belum terlihat dalam dokumentasi laporan publik. Kondisi ini memicu sejumlah pertanyaan mendasar mengenai tata kelola keuangan di instansi tersebut:
 
Apakah sisa anggaran Rp1,529 miliar tersebut memang tidak terserap atau menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)?
 
Apakah dana tersebut sebenarnya sudah disalurkan, namun operator belum memasukkan datanya ke dalam sistem elektronik Aplikasi Monev Lokal (AMEL)?
 
Ataukah terdapat kendala teknis dan perbedaan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban antara perencanaan dengan eksekusi di lapangan?
 
Redaksi Artha-News Layangkan Surat Klarifikasi Resmi
 
Guna menegakkan prinsip keberimbangan berita (cover both sides) serta memberikan ruang hak jawab, redaksi Artha-News.com telah melayangkan Surat Klarifikasi Resmi dengan nomor 002/Artha-News/VIII/2026 yang ditujukan langsung kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar. Melalui surat tersebut, redaksi meminta penjelasan mendetail mengenai transparansi penyaluran serta bagaimana pertanggungjawabannya agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Mengingat bansos individu bersentuhan langsung dengan hak masyarakat miskin, sinkronisasi data elektronik menjadi parameter utama akuntabilitas keuangan daerah. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak DKP3A Kota Banjar belum memberikan jawaban atau konfirmasi resmi terkait surat klarifikasi yang dikirimkan.
 
Catatan Redaksi: Redaksi Artha-News.com tetap membuka ruang seluas-luasnya jika Kepala Dinas atau pejabat berwenang dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar ingin memberikan klarifikasi tertulis guna memperbarui (update) pemberitaan ini sesuai dengan hak jawab yang diatur dalam Undang-Undang Pers.
 
(mat/red)
 
ARTHA-NEWS 
-Analisis-Referensi-Tajam-Handal-akurat- 

Dialog Budaya Jawa Barat 2026 di Cimahi: Dorong Penggunaan Aksara Sunda di Ruang Publik

CIMAHI, ARTHA-NEWS.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) berkolaborasi dengan Sekretariat DPRD Jabar menggelar Dialog Budaya Jawa Barat Tahun 2026. Acara yang menunjuk Disbudparpora Kota Cimahi sebagai tuan rumah ini diselenggarakan di Aula Gedung B Pemkot Cimahi, Jumat (11/9/2026).
 
Bertepatan dengan peringatan Hari Aksara Internasional, forum strategis ini mengusung tema "Rumawat Aksara Sunda Dina Raraga Miรฉling Poรฉ Aksara Sadunya". Langkah ini dirancang sebagai wadah sinergi konkret antara pemerintah dan para pelaku adat demi menjaga eksistensi kebudayaan lokal di era modernisasi.
 
Aksara Sunda Akan Diperluas ke Fasilitas Publik Kota Cimahi
 
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa aspek kebudayaan adalah jati diri daerah yang tidak boleh luntur dan harus diwariskan secara turun-temurun kepada generasi muda.
 
"Rasa cinta pada adat lokal harus dibuktikan lewat tindakan nyata, bukan sekadar seremonial. Budaya Jawa Barat harus kita rawat bersama demi anak-cucu," ujar Ngatiyana.
 
Sebagai aksi nyata, Ngatiyana mendorong agar penerapan Aksara Sunda di Kota Cimahi diperluas. Tulisan tradisional tersebut tidak hanya diletakkan pada papan petunjuk jalan, melainkan juga mulai diimplementasikan pada nama fasilitas umum, gedung instansi, serta bangunan publik lainnya.
 
Pameran Manuskrip Kuno dan Pengukuhan DKKC Periode 2026–2030
 
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Disparbud Jabar, Iendra Sofyan, mengapresiasi tinggi konsistensi para seniman Cimahi. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Yudistira Purnama Shakyan (Mang Ujang Lalip), yang sukses memamerkan tujuh naskah manuskrip Aksara Sunda karyanya dalam dialog tersebut.
 
Selain pemaparan materi budaya, agenda ini turut menandai pengukuhan pengurus Dewan Kebudayaan Kota Cimahi (DKKC) untuk periode 2026–2030. Lembaga ini diproyeksikan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan seni dan pelestarian budaya lokal.
 
Acara interaktif ini diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari akademisi, budayawan, dan komunitas seni. Turut hadir pula Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, serta tiga pembicara utama yaitu Siti Muntamah, Drs. Mamat Rachmat, M.Si., dan Yudistira Purnama Shakyan yang membedah penguatan ekosistem budaya berkelanjutan.
 
 (Ari.M)
ARTHA-NEWS 
-Analisis-Referensi-Tajam-Handal-akurat-