Target Porprov XV: DPRD Cimahi Optimis Tembus 10 Besar Jabar

CIMAHI, ARTHA-NEWS.COM — Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-43 sekaligus pelepasan kontingen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cimahi menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk membangun optimisme. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, dalam kegiatan pelepasan di Lapangan Upacara Pemerintah Kota Cimahi, Rabu (9/9/2026).
 
Siasati Efisiensi Anggaran Pembinaan Olahraga
 
Wahyu menyadari bahwa kebijakan efisiensi anggaran berimbas signifikan pada dunia olahraga di berbagai daerah di Jawa Barat. Meski menghadapi keterbatasan, ia menegaskan bahwa prestasi tetap menjadi tuntutan dan harapan masyarakat yang tidak boleh dikorbankan.
 
"Haornas menjadi momentum bersama. Efisiensi pasti berdampak langsung pada pembinaan olahraga, bukan hanya KONI Cimahi. Daerah lain pun pasti mengalami hal yang sama. Akan tetapi, prestasi itu tetap tuntutan dan harapan masyarakat Kota Cimahi," ujar Wahyu.
 
Masyarakat, lanjut Wahyu, berhak bangga atas capaian putra-putri terbaiknya terlepas dari segala keterbatasan dana yang sedang melanda berbagai sektor pembangunan saat ini.
 
Strategi KONI Cimahi Hadapi Porprov XV
 
Melihat kesiapan matang dan persiapan panjang yang telah dilakukan KONI Kota Cimahi selama berbulan-bulan, Wahyu optimis kontingen Cimahi mampu memberikan hasil terbaik. Jika pada ajang Porprov sebelumnya Kota Cimahi menempati peringkat ke-15, kali ini ia menargetkan posisi jajaran 10 besar.
 
"Minimal sekarang naik lagi. Syukur bisa bersaing di 10 besar. Itu target yang realistis dan bisa dicapai jika semua bergerak bersama," harapnya di hadapan ratusan atlet dan pelatih.
 
Wahyu meyakini bahwa dengan strategi yang tepat — terutama melalui pemetaan cabang olahraga (cabor) prioritas peraih medali emas serta penguatan pembinaan di cabang unggulan — kontingen Cimahi tetap bisa bersaing secara optimal tanpa harus bergantung pada anggaran besar.
 
"Pemetaan cabor peraih medali emas bisa saja diutamakan, meski bukan berarti mengesampingkan cabor lain. Fokus pada kekuatan adalah kunci di tengah keterbatasan," tegasnya.
 
Melalui semangat Haornas ke-43, seluruh pihak mulai dari atlet, pelatih, official, hingga pemangku kepentingan diharapkan dapat bersinergi maksimal agar keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang meraih prestasi di Porprov XV Jawa Barat 2026.
 
 
(Ari.M)
Artha-news-Analisis-Referensi-Tajam-Handal-Akurat-

Pemkot Cimahi Tanam 74 Pohon Pengganti Terdampak Underpass Gatot Subroto

CIMAHI, ARTHA-NEWS.COM — Pembangunan infrastruktur modern kota tidak harus merusak kelestarian alam. Berpegang pada prinsip tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi merealisasikan komitmen penghijauan dengan menanam puluhan pohon pengganti sebagai kompensasi atas proyek pembangunan Underpass Jalan Gatot Subroto.
 
Agenda pelestarian lingkungan ini ditandai secara simbolis melalui penanaman pohon di area parkir Masjid ABRI, Kelurahan Baros. Acara ini turut dihadiri dan didukung penuh oleh jajaran TNI, Polri, serta unsur Forkopimda setempat.
 
Sinergi Pembangunan Infrastruktur dan Kelestarian Lingkungan
 
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa proyek underpass ini merupakan langkah strategis untuk mengurai kemacetan serta meningkatkan mobilitas warga. Namun, aspek keberlanjutan lingkungan tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan.
 
"Penanaman ini adalah bukti nyata tanggung jawab kami dalam menjaga kawasan hijau kota. Pembangunan infrastruktur harus berjalan selaras dengan pemeliharaan ekologi," ujar Ngatiyana saat memberikan sambutan.
 
Berdasarkan data teknis dari UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, jalur proyek underpass yang membentang dari Gedung Sudirman hingga Taman Kartini memang mengharuskan adanya penataan vegetasi eksisting.
 
Detail Lokasi dan Jenis Pohon Kompensasi
 
Sebagai bentuk tanggung jawab ekologis, Pemkot Cimahi menyiapkan 74 pohon kompensasi yang disebar di beberapa titik krusial. Langkah penataan ini tidak hanya berfokus pada estetika, melainkan juga fungsi ekologis jangka panjang.
 
- Pohon Peneduh & Penyerap Karbon: Jenis pohon seperti trembesi, asem, dan mahoni dipilih untuk ditempatkan di kawasan sekitar Masjid ABRI demi mereduksi emisi karbon.
- Pohon Buah Konsumsi: Berbagai varietas pohon buah-buahan, terutama pohon durian, ditanam di area ekowisata Taman Kehati, Lebaksaat. Pemilihan jenis ini ditujukan untuk memenuhi aspirasi dan permintaan langsung dari warga Baros. Pohon durian dipilih karena cepat berbuah, sekitar dua hingga tiga tahun.
 
Ngatiyana juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak sekadar menanam, tetapi juga ikut merawat pohon-pohon tersebut. Monitoring berkala akan dilakukan oleh dinas terkait agar seluruh tanaman pengganti ini dapat tumbuh optimal dan memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang.
 
Jadwal Konstruksi Proyek & Jalur Alternatif Underpass Gatsu
 
Pembangunan Underpass Gatot Subroto telah dimulai sejak Agustus 2026 dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Jalur alternatif telah disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan selama proses konstruksi.
 
 ((Ari.M)
Artha-news --Analisis-Referensi-Tajam-Handal-Akurat- 

Dapat Hadiah Umroh Kapolda Jabar, Ketua OJOL Kamtibmas Banjar Gelar Doa Bersama

BANJAR, ARTHA-NEWS.COM — Sebuah kesempatan istimewa datang menjelang langkahnya menuju Tanah Suci. Nia Kania Rusyadi, Ketua OJOL Kamtibmas Kota Banjar, mendapat pemberian kesempatan menunaikan ibadah umroh gratis dari Kapolda Jawa Barat.
 
Menjelang hari keberangkatan spiritual tersebut, Nia menggelar acara Walimatussafar di kediamannya, Dusun Cisaga Kolot, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Selasa (15/09/2026). Suasana penuh haru dan syukur terasa sangat kental dalam acara khidmat yang mempertemukan pihak keluarga besar, tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga sejumlah elemen komunitas di daerah.
 
Mewakili Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR, Plt. Kasat Binmas Polres Banjar IPTU Yudi Asmara, S.Sos., CPHR, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama jajaran personel Polres Banjar untuk memberikan dukungan moral.
 
Acara Walimatussafar ini menjadi momentum penting untuk memanjatkan doa bersama sekaligus mempersiapkan diri secara mental sebelum keberangkatan. Dalam sambutannya, Nia menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga, kerabat, dan para tamu yang hadir. Ia memohon doa restu agar seluruh perjalanan suci menuju Tanah Suci Makkah diberikan kemudahan, kelancaran, serta keselamatan dari awal hingga kembali ke tanah air.
 
Dihadiri Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama
 
Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam momentum sakral ini, di antaranya pimpinan Pondok Pesantren Al Inayah Cisaga Ciamis, Kepala Dusun Cisaga Kolot, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Ketua Komunitas TROJAN, serta jamaah pengajian DKM Al Barokah 6 Cisaga Kolot.
 
Plt. Kasat Binmas Polres Banjar IPTU Yudi Asmara mengatakan, kesempatan ibadah umroh ini diharapkan menjadi perjalanan spiritual yang membawa keberkahan besar bagi Nia Kania Rusyadi. Pihak kepolisian juga menitipkan doa terbaik agar seluruh rangkaian ibadah di sana dapat dijalankan dengan sempurna.
 
"Semoga kesempatan umroh dari Kapolda Jabar ini menjadi keberkahan bagi Ibu Nia, diberikan kelancaran dalam perjalanan maupun menjalankan ibadah, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat," ujar IPTU Yudi Asmara.
 
Dari sebuah acara sederhana di tengah pemukiman masyarakat, doa tulus pun mengiringi langkah Ketua OJOL Kamtibmas menuju Tanah Suci dengan membawa harapan besar dari keluarga besar dan para sahabat.
 
(Rena Yusnita — Kepala Biro Artha-News Kota Banjar)

Sengketa Tanah Warisan Rajawang Sitanggang, Kades Parsaoran I Diminta Mediasi

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Persoalan tanah warisan almarhum Polin Sitanggang alias Rajawang Sitanggang di Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, kembali mencuat. Pihak keluarga mendesak Kepala Desa setempat untuk segera memfasilitasi mediasi guna memperjelas status penguasaan lahan tersebut.
 
Permintaan mediasi ini disampaikan oleh Rumondang Napitupulu, salah seorang cucu dari garis keturunan Rajawang Sitanggang. Keluarga mulai mempertanyakan status tanah tersebut setelah mendapati sebuah bangunan papan berdiri tepat di depan gerbang masuk kawasan makam leluhur mereka saat melakukan ziarah.
 
Keberadaan bangunan tanpa izin tersebut memicu pertanyaan besar bagi pihak keluarga mengenai siapa yang mendirikan, dasar hak penguasaan, serta peruntukan bangunan di atas lahan yang diklaim sebagai tanah warisan keluarga mereka. Guna mendapat penyelesaian, Rumondang telah melayangkan surat somasi resmi kepada Kepala Desa Parsaoran I.
 
"Kami meminta Kepala Desa Parsaoran I segera memfasilitasi mediasi agar persoalan ini menjadi jelas. Jangan sampai tanah yang merupakan warisan keluarga kami diklaim atau dikuasai oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang sah," ujar Rumondang Napitupulu kepada awak media, Rabu (16/09/2026).
 
Keluarga Buka Opsi Musyawarah Terbuka
 
Rumondang menegaskan bahwa pihak keluarga keturunan Rajawang Sitanggang berkomitmen menyelesaikan masalah ini secara damai dan tidak menginginkan adanya konflik fisik di lapangan.
 
"Kalau memang ada pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, mari kita buktikan bersama melalui dokumen resmi dan musyawarah secara terbuka," tambahnya.

 
Bagi pihak keluarga, kejelasan mengenai asal-usul tanah, riwayat penguasaan, garis keturunan, hingga batas-batas lahan secara administratif sangat penting agar persoalan ini tidak terkatung-katung tanpa kepastian.
 
Tanggapan Kepala Desa Parsaoran I
 
Merespons desakan dan surat somasi dari pihak keluarga, Kepala Desa Parsaoran I saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya menyatakan kesiapan pemerintah desa untuk mengambil tindakan dan memediasi kedua belah pihak.
 
"Mediasi sudah kami jadwalkan pada Kamis, 17 September 2026, dengan catatan kedua belah pihak yang bersangkutan bersedia untuk hadir," ujar Kepala Desa Parsaoran I.
 
Pemerintah desa mengharapkan agenda mediasi ini nantinya tidak hanya mempertemukan kedua pihak, melainkan menjadi ruang validasi riwayat penguasaan, pengecekan dokumen legalitas formal, serta mendengarkan keterangan para saksi sejarah tanah tersebut.
 
Hingga berita ini diturunkan, jurnalis di lapangan masih menelusuri identitas oknum atau pihak yang mendirikan bangunan papan di area pemakaman tersebut guna meminta klarifikasi dan hak jawab berimbang.
 
(NR. Sitohang)
ARTHA-NEWS - Analisis Referensi Tajam Handal Akurat -

Warga Siopat Sosor Desak Polres Samosir Usut Dugaan Penjualan Lahan

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Sejumlah warga Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, mendesak Polres Samosir untuk mengusut tuntas laporan dugaan penjualan lahan warga oleh Kepala Desa setempat tanpa sepengetahuan pemilik.
 
Perkara ini memicu ketegangan setelah warga mencium adanya upaya perdamaian sepihak yang diduga dimediasi oleh pihak kepolisian tanpa melibatkan seluruh pelapor. Guna menyampaikan aspirasinya, warga menggelar aksi di Mapolres Samosir pada Rabu (16/09/2026).
 
"Jangan melakukan perdamaian secara rahasia. Kami meminta proses hukum tetap berjalan. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, harus diproses sesuai hukum. Tangkap Kepala Desa," ujar salah seorang warga saat menyampaikan tuntutannya.
 
Menurut warga, persoalan ini bukan sekadar masalah pribadi, melainkan menyangkut hak atas tanah adat/warga yang diperjualbelikan secara ilegal.
 
Warga Pertanyakan Transparansi Mediasi
 
Warga juga mempertanyakan mekanisme perdamaian yang tiba-tiba mencuat setelah laporan resmi diterima Polres Samosir. Mereka meminta kepolisian menjelaskan secara terbuka mengenai siapa saja yang hadir, dasar dilakukannya mediasi, serta status hukum laporan tersebut.
 
Kuasa hukum pelapor menegaskan bahwa pihaknya menuntut kepastian hukum dan meminta Kapolres Samosir bertindak tegas tanpa tebang pilih.
 
"Di mata hukum semua sama. Kalau perkara ini tidak ditindaklanjuti secara serius di Polres Samosir, kami akan melaporkannya kepada instansi penegak hukum yang lebih tinggi," tegas kuasa hukum pelapor.
 
Tanggapan Pihak Polres Samosir
 
Merespons tuntutan tersebut, pihak Polres Samosir menyambut baik kedatangan warga dan menyatakan akan tetap menindaklanjuti perkembangan kasus ini. Di hadapan warga, petugas menunjukkan adanya surat perdamaian bermaterai yang diajukan oleh perwakilan pelapor sebelumnya.
 
Kendati pihak kepolisian telah memberikan penjelasan mengenai status mediasi tersebut, warga menyatakan tidak puas dan menilai surat perdamaian itu cacat hukum karena dibuat secara sepihak tanpa persetujuan seluruh pemilik lahan yang dirugikan.
 
Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya menghubungi Kepala Desa Siopat Sosor guna mendapatkan klarifikasi dan hak jawab terkait tudingan penjualan lahan tersebut.
 
Di sisi lain, seluruh dugaan yang dilaporkan warga masih berada dalam ranah penyelidikan. Kebenaran materiil perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk membuktikannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 
(NR. Sitohang)
 Artha -news --Analisis-Referensi-Tajam-Handal-Akurat-

Kementerian PU Hibahkan Aset Rp169 Miliar, Pemkab Samosir Resmi Kelola Kawasan WFC dan Tele

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Samosir kini resmi memegang hak pengelolaan penuh atas infrastruktur di Kawasan Water Front City (WFC) Pangururan dan Kawasan Tele. Kepastian ini diperoleh setelah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyerahkan aset bernilai fantastis, yakni lebih dari Rp169 miliar, kepada pemerintah daerah setempat.
 
Penyerahan Barang Milik Negara (BMN) tersebut disahkan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah oleh Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, bersama Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara Kementerian PU, Yenni Mulyadi. Agenda ini berlangsung di area Food Court WFC Pangururan pada Selasa (15/09/2026).
 
Infrastruktur skala besar yang dialihkan ini mencakup penataan jalan, sistem irigasi, serta jaringan penunjang di kedua kawasan strategis tersebut. Proyek ini awalnya dibangun oleh Kementerian PU sepanjang periode 2021–2022, lalu disempurnakan lewat program optimalisasi kawasan pada tahun 2024.
 
Dalam sambutannya, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengapresiasi kerja keras dan sinergitas yang terbangun antara Pemkab Samosir dengan Balai Penataan Bangunan Sumatera Utara. Ia mengakui perjalanan proyek ini melewati berbagai dinamika, termasuk persoalan pembebasan lahan, yang akhirnya bisa diselesaikan berkat koordinasi yang kuat.
 
"Wajah baru Kawasan WFC dan Tele kini membawa dampak nyata bagi sektor pariwisata sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kami sadar, tanggung jawab besar kini ada di pundak daerah untuk merawat dan mengembangkannya secara berkelanjutan," ujar Vandiko.
 
Guna memastikan pemeliharaan berjalan maksimal, Vandiko langsung menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera merumuskan skema pengelolaan aset agar dampaknya bisa dirasakan jangka panjang.
 
Di samping itu, Pemkab Samosir juga memanfaatkan momentum ini untuk mengajukan usulan baru terkait penyediaan air baku bagi warga Samosir. Saat ini, dokumen perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) proyek air baku tersebut sedang digodok, dan pemerintah daerah berharap mendapat bimbingan teknis langsung dari Kementerian PU agar sesuai spesifikasi nasional.
 
Gayung bersambut, Kepala Balai Penataan Bangunan Sumatera Utara, Yenni Mulyadi, menyatakan kebanggaannya atas rampungnya seluruh pengerjaan fisik dan penyerahan aset ini. Ia berharap Pemkab Samosir mampu menjaga fasilitas publik ini dari kerusakan agar manfaatnya tetap optimal.
 
Ke depan, Kementerian PU juga memastikan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur di Samosir, termasuk rencana strategis penataan kawasan Tano Ponggol yang menjadi agenda berikutnya.

(NR.Sitohang)
ARTHA-NEWS --Analisis-Referensi-Tajam-Handal-Akurat- 

462 Siswa PA-PI dari 33 Sekolah Ramaikan FTBI 2026 di Pagerageung

TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Selasa, 15 September 2026, Kecamatan Pagerageung secara resmi menggelar agenda tahunan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat Kecamatan untuk tahun 2026 ini. Dengan mengusung tema utama yang sangat sarat akan makna filosofis mendalam, yaitu “Ngaraksa, Ngariksa, Tur Ngamumule Budaya Sunda”, ajang bergengsi tersebut sukses menjadi panggung kreativitas bagi segenap generasi muda di daerah.
 
Kegiatan pelestarian budaya lokal ini diikuti oleh sedikitnya 462 siswa-siswi putra (PA) dan putri (PI) yang merupakan perwakilan delegasi terbaik utusan dari 33 sekolah dasar se-Kecamatan Pagerageung. Untuk mengakomodasi membeludaknya jumlah peserta kompetisi, festival seni tradisional ini berlangsung secara serentak di tiga titik lokasi strategis, meliputi GOR PGRI Kecamatan Pagerageung, gedung SDN 4 Pagerageung, serta area Kantor EK UPTD/Sekber.
 
Upaya Kemendikbudristek Lestarikan Budaya Sunda
 
Ajang FTBI sendiri merupakan program unggulan Kemendikbudristek yang dirancang khusus untuk menumbuhkan kembali rasa kecintaan serta kepedulian generasi muda terhadap bahasa ibu dan ragam seni budaya daerah sejak usia dini. Guna menggali bakat terpendam para siswa, berbagai mata lomba tradisional digelar sangat meriah. Kompetisi menarik tersebut meliputi lomba dongeng Sunda, pidato bahasa Sunda (biantara), maca puisi (sajak), nembang pupuh tradisional, hingga kemampuan seni menulis ragam aksara Sunda kuno.
 
Kemeriahan dan kekhidmatan acara kebudayaan ini semakin terasa lengkap dengan kehadiran Pengawas Bina Kecamatan Pagerageung, Hj. Eli Solihat, S.Pd., M.Pd., yang turut memantau langsung jalannya perlombaan di setiap lokasi acara.
 
Dukungan Penuh Guru dan Kepala Sekolah
 
Dalam sambutannya, Ketua Panitia FTBI Pagerageung mengucapkan banyak terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya atas segala dukungan penuh dari seluruh pihak terkait, khususnya para tenaga pendidik. “Tanpa adanya dukungan konkret dan kerja sama yang erat dari Bapak/Ibu guru serta para kepala sekolah, kegiatan besar ini tidak akan mungkin berjalan dengan lancar, tertib, dan semeriah ini,” ujarnya dengan penuh rasa syukur.
 
Dengan antusiasme peserta yang sangat tinggi, pelaksanaan FTBI Pagerageung 2026 diharapkan dapat menjadi langkah nyata yang berkelanjutan dalam rangka menjaga, memelihara, sekaligus melestarikan bahasa serta kebudayaan Sunda di lingkungan sekolah. Melalui edukasi seni ini, nilai luhur kearifan lokal akan tetap hidup bersemi dalam setiap sanubari generasi penerus bangsa.

(Yana)
ARTHA-NEWS - -Analisis-Referensi-Tajam-Handal-akurat- 

"Belajarlah Lebih Baik Lagi", Pesan Haru Wali Kelas Indra untuk 36 Lulusan SDN Margasari Ciawi

CIAWI, KABUPATEN TASIKMALAYA, ARTHA-NEWS.COM — Suasana haru dan kebahagiaan menyelimuti halaman SDN Margasari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, pada Kamis (25/6/2026). Sekolah tersebut menggelar acara pelepasan siswa kelas 6 sekaligus perayaan kenaikan kelas Tahun Pelajaran 2025/2026, momen yang menjadi penutup perjalanan belajar para siswa di bangku sekolah dasar.
 
Sebanyak 36 siswa angkatan ini resmi dinyatakan lulus dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, sebanyak 232 peserta didik dari berbagai tingkatan kelas turut terlibat dalam kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan dan kekeluargaan ini.
 
Acara dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah Maman, S.Pd., yang didampingi oleh Wali Kelas 6 Indra Triyana, S.Pd.I. Panggung acara dihias indah dengan balon berwarna biru dan putih, menciptakan suasana yang sakral sekaligus meriah. Momen paling mengharukan terjadi saat Indra Triyana berdiri di hadapan para lulusan dan menyampaikan pesan perpisahan yang tulus dari lubuk hatinya yang terdalam.
 
"Anak-anakku yang lulus, perjuangan kalian masih panjang. Di mana pun kalian berada, belajarlah lebih baik lagi untuk mengangkat asa dan cita-cita yang diharapkan. Kalian adalah harapan keluarga dan bangsa. Selamat jalan anak-anakku, doa kami selalu mengiringi setiap langkahmu ke masa depan yang cerah," ucap Indra dengan suara yang bergetar menahan haru, disambut tepuk tangan hangat dari para orang tua dan hadirin.
 
Suasana semakin meriah dengan penampilan kesenian yang ditampilkan siswa-siswi sekolah. Penampilan tari kreasi dan atraksi pencak silat menutup rangkaian acara dengan penuh semangat, menghibur seluruh hadirin sekaligus menunjukkan bakat dan kepercayaan diri para peserta didik.
 
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Paguyuban Orang Tua Murid, para orang tua wali, perwakilan Pemerintah Desa Margasari, serta Ketua Komite Sekolah Haji Ageng. Kehadiran para tokoh masyarakat dan orang tua ini menunjukkan dukungan penuh bagi kemajuan pendidikan di wilayah tersebut. Kerja sama yang erat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa.
 
Catatan Redaksi:
Artikel ini diperbaharui untuk perbaikan navigasi label SEO GOOGLE demi kenyamanan pembaca.
 
(Yana)
ARTHA-NEWS — Analisis Referensi Tajam Handal Akurat

Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya Gelar Sosialisasi Safety Riding dalam Operasi Gaktib Waspada Wira Kujang 2026

TASIKMALAYA KOTA, ARTHA-NEWS.COM — Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya menggelar kegiatan Sosialisasi Keselamatan Berkendara (Safety Riding) di Aula Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya pada Selasa (15/9/2026). Agenda ini dilaksanakan dalam rangka menyukseskan Operasi Gaktib "Waspada Wira Kujang" Tahun Anggaran 2026.
 
Kegiatan yang berjalan dengan lancar, aman, dan tertib ini dipimpin langsung oleh Dansubdenpom III/2-2 Tasikmalaya, Kapten Cpm Budy Hadyanto. Dalam sambutannya, Kapten Cpm Budy Hadyanto menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Selain menekan angka kecelakaan lalu lintas, edukasi ini diharapkan mampu menanamkan disiplin berkendara yang kuat bagi seluruh prajurit TNI maupun PNS TNI di wilayah hukum Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya.
 
Sinergi Lintas Sektoral dan Praktik Berkendara
 
Acara ini dihadiri oleh sejumlah instansi terkait yang bertindak sebagai narasumber, di antaranya KBO Lantas Polres Tasikmalaya Kota Ipda Eris, perwakilan Rumkitban 03.08.02 Galunggung dr. Yayu Analia, serta perwakilan Jasa Raharja Kota Tasikmalaya Bapak Juno.
 
Sebanyak 35 personel gabungan hadir sebagai peserta aktif. Mereka terdiri dari anggota Kodim 0612/Tasikmalaya, Brigif 13 Kostrad GR, Subgar Tasikmalaya, Tepbek Tasikmalaya, Timpal, Yonif TP 335, Yonif TP 939, Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, serta personel internal Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya.
 
Untuk memberikan pemahaman yang mendalam, KBO Lantas Kota Tasikmalaya Ipda Eris memberikan peragaan langsung mengenai tata cara membawa kendaraan yang aman dan benar. Peragaan ini juga diikuti dan dipraktikkan langsung oleh salah satu anggota personel TNI di hadapan seluruh peserta.
 
Apresiasi dan Penyerahan Piagam Penghargaan PM
 
Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam menyebarkan edukasi keselamatan, Komandan Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya menyerahkan Piagam Penghargaan Polisi Militer (PM) kepada ketiga narasumber utama, yaitu Ipda Eris, dr. Yayu Analia, dan Bapak Juno.
 
Seluruh rangkaian acara ditutup dengan sesi foto bersama antara Dansubdenpom III/2-2 Tasikmalaya, para tamu undangan, serta seluruh personel di depan Kantor Polisi Militer (PM) Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya. Kegiatan ini berakhir dengan situasi yang aman, tertib, dan kondusif.
 
Penulis: Jay Kuncir Panjaitan (Staf Redaksi)
 
 

Soroti Penempatan Material Proyek di Pintu Sona Samosir, Warga Harapkan Evaluasi K3

SAMOSIR (15/09/2026) – Proyek pembangunan saluran air di kawasan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, kini menuai perhatian dari masyarakat setempat. Pelaksanaan proyek fisik tersebut dinilai memerlukan perhatian lebih khusus pada aspek keselamatan publik di jalan raya.
 
Tumpukan material pasir proyek yang ditempatkan di sisi badan jalan dilaporkan berdampak pada penyempitan jalur lalu lintas bagi pengguna jalan yang melintas di sana. Kondisi rawan ini dinilai warga perlu diantisipasi dengan penambahan rambu pengamanan, lampu penanda pada malam hari, serta papan peringatan darurat yang lebih memadai bagi pengendara.
 
Peristiwa kurang menyenangkan terkait dampak proyek tersebut dialami langsung oleh seorang warga berinisial AN pada Selasa (15/9/2026) sekitar pukul 11.15 WIB. Saat melintas menggunakan kendaraan dari arah pusat Kota Pangururan menuju Kecamatan Palipi, kendaraan AN terpaksa berpapasan erat dengan mobil dari arah berlawanan akibat penyempitan jalur yang cukup drastis.
 
"Kondisi badan jalan menjadi sempit karena adanya material tanah dan pasir di sisi jalur utama. Kendaraan saya sempat bersenggolan dengan tumpukan material hingga mengalami kendala fisik di bagian samping," ujar AN kepada awak media, Selasa.
 
Warga Harapkan Peningkatan Pengawasan Proyek Fisik di Samosir
 
Menurut AN, pihak kontraktor pelaksana proyek yang menggunakan alokasi anggaran negara diharapkan dapat menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara lebih ketat di lapangan. Ia menegaskan pentingnya penempatan rambu reflektif yang jelas agar pengguna jalan dapat mengantisipasi penyempitan jalur dari jarak aman.
 
Aspirasi senada juga diutarakan oleh beberapa warga sekitar yang setiap hari melintasi jalur penghubung antar-kecamatan tersebut. Mereka mengharapkan instansi teknis terkait, khususnya pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Samosir, untuk turun langsung melakukan pengawasan berkala dan evaluasi tata letak material demi kenyamanan publik.
 
Hingga berita ini dikirim ke meja redaksi, jurnalis kami di lapangan masih terus berupaya menghubungi pihak kontraktor pelaksana proyek serta Kepala Dinas PU Kabupaten Samosir. Upaya konfirmasi resmi ini terus dilakukan guna meminta klarifikasi tertulis mengenai langkah evaluasi penanganan jalur dan tindak lanjut keluhan keselamatan publik tersebut.

(NR.Sitohang)
Artha-news --Analisis-Referensi-Tajam-Handal-Akurat- 

Pemkab Samosir dan DPRD Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, Pagu Anggaran Capai Rp838 Miliar

SAMOSIR – ARTHA-NEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir resmi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
 
Nota kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, bersama Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon. Prosesi penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Samosir, Senin (14/09/2026).
 
Rapat Paripurna dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, didampingi Wakil Ketua DPRD, Sarhockel Tamba. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum karena dihadiri oleh 17 anggota DPRD Kabupaten Samosir.
 
Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Sekretaris Daerah Marudut Tua Sitinjak, Pabung Samosir T. Siringo-ringo, perwakilan Kejaksaan, serta jajaran kepala perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Samosir.
 
Anggaran APBD Samosir 2026 Naik Rp62 Miliar
 
Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan setelah penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Samosir yang dibacakan oleh Parluhutan Samosir. Hasil pembahasan antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunjukkan adanya penyesuaian angka kuantitatif.
 
Dalam laporan tersebut, pagu anggaran APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 mengalami perubahan signifikan. Pagu awal yang sebelumnya sebesar Rp776 miliar lebih, kini disepakati naik menjadi sekitar Rp838 miliar lebih.
 
Dengan demikian, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp62 miliar lebih. Angka penambahan ini selanjutnya akan dituangkan dalam pagu indikatif masing-masing perangkat daerah Pemkab Samosir.
 
Sinergitas Pemkab Samosir dan DPRD demi Kepentingan Rakyat
 
Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota legislatif atas komitmen dan kerja kerasnya selama proses evaluasi anggaran.
 
"Terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Samosir atas kerja keras yang tidak kenal lelah dalam pembahasan. Hari ini kita dapat mencapai kesepakatan bersama terhadap Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026," ujar Vandiko dalam sambutannya.
 
Menurut Vandiko, sinergitas antara eksekutif dan legislatif sangat krusial. Hal ini menjadi komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas perencanaan anggaran di tengah keterbatasan sumber daya yang ada.
 
Ia menjelaskan bahwa hasil kesepakatan P-KUA dan P-PPAS ini akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA tersebut kemudian dikompilasi menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD TA 2026.
 
"Harapan kita bersama, tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2026 ini dapat berjalan lancar melalui kolaborasi yang harmonis, hingga tercapai persetujuan tepat waktu," tambahnya.
 
Fokus Program Prioritas dan Optimasi SiLPA
 
Lebih lanjut, perubahan anggaran ini diarahkan untuk menyinkronkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan melalui penyesuaian pendapatan daerah serta mengoptimalkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
 
Seluruh program tersebut dirancang untuk mendukung visi daerah yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029, yaitu "Samosir Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan."
 
Sementara itu, Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, berharap dokumen Ranperda APBD Perubahan 2026 bisa segera diajukan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
 
"Setelah KUA-PPAS disepakati, Ranperda tentang APBD 2026 diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diajukan kepada DPRD. Dengan begitu, program prioritas yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dapat segera dilaksanakan pada sisa waktu yang ada," pungkas Nasip.
 
(NR. Sitohang)
Artha-News — Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

Ruang Riung Kamtibmas Polres Banjar di Desa Batulawang

BANJAR – ARTHA-NEWS.COM — Menjaga keamanan tidak selalu harus dimulai dari kantor polisi. Di Dusun Cimanggu, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Polres Banjar memilih duduk bersama warga di Pos Satkamling untuk membicarakan langsung persoalan keamanan lingkungan. Pertemuan itu dikemas dalam Ruang Riung Kamtibmas Polres Banjar, pada Senin (14/9/2026) malam.
 
Selama sekitar satu setengah jam, mulai pukul 21.00 hingga 22.30 WIB, suasana pos ronda menjadi ruang bertukar informasi. Polisi mendengar kondisi wilayah dari masyarakat, sementara warga mendapat ruang untuk menyampaikan berbagai hal yang mereka temui di lingkungan sehari-hari. Kepala Desa Batulawang, unsur TNI, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda hingga para ketua RT dan RW turut hadir dalam pertemuan tersebut.


Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR., melalui Kabag Ren Polres Banjar AKP Rahmad Fanani menyampaikan bahwa Ruang Riung Kamtibmas menjadi bagian dari upaya memperkuat kedekatan polisi dengan masyarakat. Menurutnya, komunikasi langsung diperlukan agar informasi mengenai situasi wilayah tidak hanya diperoleh ketika terjadi persoalan, tetapi dapat diserap sejak munculnya tanda-tanda awal.
 
"Pesan Kapolres Banjar, masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan. Warga berada paling dekat dengan lingkungan dan memiliki peran besar dalam mengenali setiap perubahan situasi," kata Rahmad.
 
Karena itu, penguatan Satkamling menjadi salah satu pesan utama dalam pertemuan tersebut. Kapolres Banjar melalui Kabag Ren mengajak warga mengaktifkan kembali ronda dengan sistem penjagaan yang teratur. Petugas jaga tidak hanya berada di pos, tetapi juga melakukan pemantauan dan patroli lingkungan secara bergantian, terutama pada waktu yang dinilai rawan.
 

Satkamling Sebagai Mata dan Telinga Pertama di Lingkungan
 
Satkamling didorong menjadi mata dan telinga pertama di lingkungan. Warga diminta lebih peka terhadap rumah yang kosong, orang yang tidak dikenal, maupun aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengarah pada tindak kriminal seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan.
 
Namun kewaspadaan itu tetap harus berjalan dalam koridor hukum. Warga diingatkan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri ketika menemukan dugaan pelaku kejahatan. Informasi tersebut cukup segera disampaikan kepada Bhabinkamtibmas atau petugas kepolisian agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
 
Waspada Kebakaran Lahan Perkebunan Karet
 
Perhatian tidak hanya tertuju pada gangguan keamanan. Kondisi geografis Batulawang yang dikelilingi perkebunan karet juga menjadi pembahasan dalam Ruang Riung Kamtibmas. Memasuki musim kemarau, vegetasi yang mengering dan material mudah terbakar di sekitar perkebunan membuat potensi kebakaran perlu mendapat perhatian lebih.
 
Kapolres Banjar melalui Kabag Ren mengingatkan warga untuk lebih berhati-hati terhadap penggunaan sumber api, terutama di sekitar kawasan perkebunan dan permukiman. Jika muncul asap atau titik api, warga diminta tidak menunggu api membesar, tetapi segera melaporkannya agar langkah penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.
 
Dari Pos Satkamling Dusun Cimanggu, Ruang Riung Kamtibmas Polres Banjar membawa pesan sederhana: keamanan akan lebih kuat ketika polisi dan masyarakat tidak berjarak. Dialog, kepedulian, dan keberanian menyampaikan informasi sejak awal menjadi modal penting untuk mencegah gangguan keamanan maupun potensi kebakaran sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
 
(Rena Yusnita — Kepala Biro Artha-News Kota Banjar)



Perkuat Sinergi Hukum, Ketua PN Banjar yang Baru Sambangi Kapolres

BANJAR – ARTHA-NEWS.COM — Langkah awal di masa kepemimpinan baru diambil oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banjar, Andri Lesmana, S.H., M.H. Demi memperkuat koordinasi penegakan hukum di wilayah Kota Banjar, ia melakukan kunjungan kerja resmi ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Banjar pada Senin (14/9/2026).
 
Pertemuan hangat tersebut berlangsung di Ruang Tamu Tantya Sudhirajati. Kedatangan rombongan Ketua PN beserta jajaran hakim disambut langsung oleh Kapolres Banjar, AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., CPHR, didampingi sejumlah pejabat utama Polres.
 
Membangun Komunikasi Antarlembaga sejak Dini
 
Kunjungan ini bukan sekadar agenda perkenalan biasa. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis bagi kedua institusi untuk membangun komunikasi yang solid sejak awal masa jabatan Andri Lesmana di Kota Banjar.
 


AKBP Didi Dewantoro menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif silaturahmi ini. Pihaknya menegaskan komitmen penuh Polres Banjar untuk terus menjaga hubungan kelembagaan yang harmonis demi kelancaran penegakan hukum.
 
"Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini. Polres Banjar siap berkolaborasi erat dengan Pengadilan Negeri Banjar. Komunikasi terbuka seperti ini akan terus kita pelihara untuk memperkuat sinergi institusi," kata AKBP Didi.
 
Beliau menambahkan bahwa koordinasi yang sinergis antar-aparat penegak hukum (APH) merupakan fondasi penting. Hal ini diperlukan guna memastikan seluruh proses hukum berjalan profesional sesuai dengan koridor tugas dan kewenangan masing-masing.
 
Harapan Layanan Hukum Profesional untuk Masyarakat
 
Senada dengan Kapolres, Ketua PN Banjar Andri Lesmana turut menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh jajaran Polres Banjar. Ia berharap kemitraan strategis ini dapat berjalan berkesinambungan.
 
"Kami berharap ke depan kolaborasi dan koordinasi antara PN Banjar dan Polres Banjar dapat semakin diperkuat demi memberikan pelayanan hukum terbaik," tutur Andri.
 
Dalam agenda silaturahmi tersebut, tampak hadir sejumlah pejabat utama Polres Banjar, di antaranya:
 
- Kasat Intelkam: AKP Joko Dwi Haryono, S.H., M.M., CPHR
- Kasat Narkoba: AKP Asep Musa Dinata, S.I.P., M.M., CPHR
- Kasat Lantas: AKP Priyo Sumbodo, S.E.
- Kasat Reskrim: AKP Pramono Adi Sayang Buana, S.H., M.H.
 
Melalui komunikasi yang terus terjalin erat, kedua instansi di Kota Banjar ini optimistis dapat menghadirkan pelayanan publik serta penegakan hukum yang semakin transparan, adil, dan profesional.
 
(Rena Yusnita — Kepala Biro Artha-News Kota Banjar)