Kabupaten Tasikmalaya. Artha-news.com I SDN Cikeupeulan, Desa Jaya Ratu, Kecamatan Giriwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diduga melakukan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 200.000 per siswa untuk pembuatan kantor. Hal ini disampaikan oleh seorang wali murid yang tidak ingin identitasnya disebutkan. "Kami merasa keberatan dengan adanya kegiatan pembuatan kantor dan diduga ada pungutan pada siswa yang akan memberatkan kami sebagai orang tua wali murid," ujarnya.
"Kami berharap pihak terkait dapat segera mengusut dan mengambil tindakan tegas, apapun alasan walau tujuannya pembuatan kantor, kami sebagai orang tua wali murid merasa keberatan dengan adanya pungutan ini" Tambanya.
Kepala Sekolah SDN Cikeupeulan, ketika dikonfirmasi, membantah tudingan tersebut. "Sekolah hanya memfasilitasi tempat untuk rapat paguyuban, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengumpulan dana," katanya.
Namun, publik mempertanyakan bagaimana bisa kegiatan pembuatan kantor dapat berlangsung jika tidak ada arahan dari pihak sekolah. "Ini jelas terindikasi ada arahan dari pihak sekolah," kata seorang warga.
Masyarakat berkeinginan bahwa semua kegiatan di sekolah dasar negeri tidak boleh ada pungutan uang, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena ini melanggar aturan pemerintah. Apapun alasan atau dalihnya, pungutan di sekolah dasar negeri dianggap tidak diperbolehkan dan harus dihentikan.
Masyarakat sekitar menuntut agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya diharapkan segera turun tangan dan mengusut kasus ini. "Kami berharap tidak ada lagi pungutan liar di sekolah, apapun alasannya dan kepada Dinas terkait untuk segera melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata seorang warga lainnya.
Permasalahan ini perlu segera diselesaikan untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dan transparan. Intinnya masyarakat menginginkan agar sekolah dasar negeri bebas dari pungutan liar dan mengikuti aturan yang berlaku.
Arya/ Jay. Panjaitan/tim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar