Minggu, November 03, 2024

Silahturahmi Temu-ramah pengurus DPD AKPERSI Sumsel dengan Ketua DPD APDESI Sumsel

PALEMBANG – Silahturahmi temu ramah pengurus AKPERSI (Assosiasi Keluarga Pers Indonesia) DPD Sumsel dengan APDESI (Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia) di kediaman rumah Ketua DPD APDESI Provinsi Sumsel, Mulyanto S.Ag beralamatkan di Desa Talang Balai Muara Enim. Temu ramah ini disambut dengan ramah-tamah oleh Ketua DPD APDESI Provinsi Sumsel kehadiran dari DPD AKPERSI Provinsi Sumsel.
Mengenai Pilkada jatuh pada (27/11) mendatang di bulan November ini. Kerterlibatan para Kades-Kades di Provinsi Sumsel Mulyanto S.ag mengatakan, bahwa APDESI untuk mengawal Pilkada ini. Tujuan, agar tidak ada intervensi dan berlangsungnya Pilkada 2024 ini, situasi menjadi suasana kondusif dan nyaman demi kepentingan masyarakat.

Ketua DPD APDESI Provinsi Sumsel Mulyanto S.ag

“Seluruh Kepala desa yang tergabung di Organisasi APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) adalah, sebagai Tokoh masyarakat berdasarkan UUD 1945 ditengah-tengah masyarakat, dan tidak semua Kepala desa mengerti hukum,” ujarnya dalam pers rilisnya, Sabtu (2/11/2024) sore.

Dalam hal ini disini kita mempertegas bukan diatur oleh partai tetapi Kepala desa di atur oleh undang-undang nomor 6 Tahun 2014 dan direvisi menjadi turunan undang-undang nomor 3 Tahun 2024.

“Kami tidak diatur oleh partai politik di pesta demokrasi ini, akan tetapi keberadaan kami mengawal visi dan misi para calon kepala daerah baik mulai dari calon Gubernur, Bupati, dan Walikota demi kepentingan masyarakat,” jelas Ketua DPD APDESI Provinsi Sumsel.

Menanggapi dari yang disampaikan oleh bapak Mulyanto S.Ag aturan keberadaan seluruh Kepala desa yang tergabung di APDESI, Ketua AKPERSI DPD Provinsi Sumsel Ari Gunawan C.IJ mengatakan, sangat puas, jelas, dan secara paparan keberadaan kepala desa adanya Pilkada 2024 ini sempat beredar adanya para kades tergabung di organisasi APDESI Provinsi Sumsel khususnya.

Dalam hal ini menyimpulkan secara otomatis. “Saya menanggapi, sangat jelas dan puas apa yang disampaikan oleh bapak Mulyanto S.ag mengenai keberadaan kepala desa Pilkada 2024 untuk mengawal bukan diatu oleh Partai politik,” ungkap Ari.

Kembali dari DPD APDESI Sumsel, sesuai harapan. Momen Pilkada 2024 damai dan suasana kondusif untuk kepentingan masyarakat. “Dan hadirnya kami di APDESI adalah, organisasi profesi,” tutup Mulyanto selaku Ketua DPD APDESI Provinsi Sumsel.


Source: DPD AKPERSI Sumsel

*Oknum Dewan Ketiban Berita Miring, Asper: Gak Ada Potensi Rugikan Uang Negara*

MALANG - Munculnya pemberitaan dari beberapa media tentang kericuhan lahan tebu milik perhutani yang mencatut sosok nama dari anggota DPRD Kabupaten Malang. Sepertinya menjadikan  rasa ketidaknyamanan bagi "MA" (inisial), sebagai publik figur yang dikabarkan telah menguasai dan mengelola lahan perhutani berhektar-hektar diwilayah Sumbermanjing wetan Kabupaten Malang, Jawa timur.
Pasalnya "MA" sebagai seorang oknum anggota dewan yang merasa namanya di jatuhkan, pihaknya memberikan klarifikasi serta menyangkal pemberitaan tersebut. Karena menurutnya tidak sesuai ucapan yang sebelumnya disampaikan pada saat ngobrol bareng rekan-rekan media. Justru seakan menyudutkan "MA" selaku oknum anggota dewan dari fraksi PKB.

"Kan kapanhari itu ngobrol ma rekan-rekan media, eh besoknya muncul berita itu tapi banyak beda dengan omongan saya saat ngobrol. Setau saya wartawan profesional itu jika mau konfirmasi ijin dulu, tidak dari hasil ngobrol dibuat statement,"Sanggah "MA" kepada Awak Media melalui WhatsApp. Jum'at, (01/11/2024).

Pihaknya juga menyatakan saat ngobrol bareng rekanan media, ia menpenjelaskan detail terkait legalitasnya dalam struktural diusaha lahan tebu tersebut. Namun pada pemberitaan "MA" dituding menguasai dan mengelola lahan berhektar-hektar, bahkan "MA" diduga merugikan uang negara ratusan juta rupiah hingga pembatalan sepihak dalam akad penjualan tebu.

"Biar tak jelaskan, bukan menguasai tapi ada komitmen kerjasama dengan LMDH, ada perjanjian juga ada sharing profitnyq disitu itu mas. Perjanjiannya ada di Pak Sukoco LMDH,"

"Yang katanya saya membatalkan sepihak, kisahnya gini, saya itu punya kesepakatan awal transaksi penebasan di bulan 6 akhir dengan Roi dan disepakati bulan 7 dengan perjanjian setelah deal harga 280 juta, itu harus membayar 200 juta. Disitu Pak Roi janji 15 hari mau dibayar 200 juta, yang 80 juta nanti akan dibayar sambil nebang,"ujar  MA lagi.

Masih menurut "MA" bahwa, hingga sampai 15 hari tidak ada kabar, baru awal bulan Agustus ditanya keterlambatannya. Hingga dijelaskannya jika, sebetulnya janji itu sudah batal karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal, namun Roi maksa kasih DP Rp.50 juta.

"Pak Roi langsung ngasih DP Rp 50 juta ditransfer ke rekening saya pas tanggal 15 Agustus 2024. Dan janji tiga hari lagi akan dikasih Rp 150 juta. Namun kenyataannya sampai beberapa minggu tidak dikasihkan, akhirnya Dp Rp 50 juta tak kembalikan dan saya batalkan perjanjiannya, mosok saya yang salah,"

"Untuk masalah saya dianggap merugikan uang negara ratusan juta, bagi saya orang Islam itu Dzolim dan fitnah mas orang yang menuduh begitu. Karena saya tidak melakukan dan tidak merasa melakukan demikian. Benar-benar bikin tersinggung saya itu mas, berat sebenarnya, karena tuduhannya sungguh tidak berdasar,"Ujar MA.

Lebih jauh "MA" yang sering dipanggil Gus, menambahkan, jika sebenarnya bisa saja melaporkan penulis berita, terkait banyak hal. Dan salah satunya, pencemaran nama baik dan lain sebagainya, namun pihaknya tidak sampai hati.

Hal senada tentang dugaan "MA" yang merugikan uang negara hingga ratusan juta rupiah tersebut, juga dapat tanggapan dari Amir selaku Asper Perhutani di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe). Amir menegaskan bahwa mengenai hal tersebut tidak ada potensi yang merugikan negara, malah berpotensi menyelamatkan pendapatan negara.

"Dengan landasan kerja sama antara Perhutani dan penggarap lahan malah berpotensi menyelamatkan pendapatan negara, tidak ada potensi yang merugikan negara," ucap Amir saat ditemui di kantornya, Kamis (31/10/2024) siang.

Ketika disinggung, terkait pejabat apakah dibolehkan menggarap lahan perhutani hingga seluas 8 Hektar, Amir mengatakan, tidak ada peraturan yang melarang bahwa pejabat dilarang menggarap lahan Perhutani dan mengenai batas luas lahan yang digarap pun ada yang mencapai 20 Hektar, 15 Hektar ataupun 5 Hektar semua tergantung skema yang ada.

"Penggarap lahan dengan landasan kerja sama dengan Perhutani melalui LMDH, aturannya 70% Perhutani plus pajak negara dan 30% untuk penggarap lahan. Jadi, penggarap lahan malah berpotensi menyelamatkan pendapatan negara," pungkasnya.

(Tim)

Sabtu, November 02, 2024

*Temui Jaksa Agung untuk Pemberantasan Mafia Tanah, Menteri Nusron: Hadirkan Keadilan dan Pemerataan bagi Bangsa Indonesia*

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin serius menangani sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia, khususnya yang disebabkan oleh mafia tanah. Hal ini ditegaskan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid usai bertemu dengan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta pada Kamis (31/10/2024).

“Kami silaturahmi kepada Bapak Jaksa Agung yang sangat pemberani, yang mempunyai reputasi dan integrasi yang sangat mulia. Kami berkoordinasi, menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka memberantas mafia tanah. Sekali lagi, _zero_ toleransi bagi mafia tanah supaya ada distribusi tanah yang berkeadilan dan mencerminkan pemerataan bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia sejahtera,” ujar Menteri Nusron usai pertemuan.

Pemberantasan mafia tanah akan dilakukan dengan penguatan kolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan pemerintah daerah, serta ke depannya akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait hal ini juga telah Menteri Nusron ungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (30/10/2024).

“Kita tidak bisa menoleransi mafia tanah. Kita akan melaksanakan rapat koordinasi khusus dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum. Kalau itu pidana yang murni melibatkan aparat penyelenggaraan negara pasti deliknya adalah tindak pidana korupsi. Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera,” ungkap Nusron Wahid.

Menteri Nusron bertekad memberantas mafia tanah dan menyelamatkan hak atas tanah masyarakat. “Ini supaya persoalan mafia tanah benar-benar tidak ada di Indonesia karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang mempunyai hak, yang diserobot haknya,” pungkasnya.

Dalam pertemuan bersama Jaksa Agung, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Inspektur Wilayah I, Arief Muliawan; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Pertemuan ini turut diikuti oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Mantovani dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum,  Nana Mulyana.

 (Sudirlam/red)

Lindungi Hutan, Jaksa Agung TerimaKunjungan Menteri Kehutanan RIBahas Koordinasi Penegakan Hukum

Kejaksaan Agung, Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan silaturahmi Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni pada Jumat 1 November 2024 di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka koordinasi penegakan hukum terkait kehutanan.
Dalam keterangannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk sinergitas Kejaksaan Agung dengan Kementerian/Lembaga. Tentunya, lanjut Jaksa Agung, Kejaksaan dengan Kementerian/Lembaga lain harus saling support sehingga tujuan bersama untuk menyejahterakan masyarakat dapat terwujud.

“Hampir setiap pertemuan kami dengan Kementerian/Lembaga terkait, kita selalu berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas. Oleh karenanya saya mengapresiasi antar stakeholder dapat kompak melaksanakan tugas fungsinya,” imbuh Jaksa Agung. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan RI mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan keterangannya, Menteri Kehutanan RI diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga hutan dari penjarahan atau pengalihan hutan menjadi kebun secara ilegal.

“Kami siap mentertibkan dengan penegakan hukum sesuai dengan aturan-aturan yang ada baik itu denda secara administratif maupun tindakan penyitaan terhadap aset negara yang disalahgunakan. Hal itu dilakukan sebagai upaya pelaksanaan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan menggunakannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Menteri Kehutanan RI.

Dalam rangka penegakan hukum, Menteri Kehutanan RI juga menegaskan negara tidak boleh kalah oleh Para pelaku atau oknum yang menyalahgunakan penggunaan lahan hutan secara ilegal. Komitmen tersebut dapat terlaksana melalui kerja sama yang baik Kementerian Kehutanan dengan Kejaksaan RI maupun stakeholder lainnya.

Menteri Kehutanan RI juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terbatas yang dapat bekerja lebih optimal memberantas pengalihan lahan hutan secara ilegal yang terdiri dari stakeholder Kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan unsur internal Kementerian Kehutanan RI. (Dir/red)     

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum.

Jumat, November 01, 2024

*Kapolres Pangandaran Bersama Club Motor Innamas Spiritual Reading Salurkan Bantuan Sosial ke Ponpes Miftahul Ulum*

Artha-News.Com Pangandaran
Kapolres Pangandaran, AKBP Mujianto, S.I.K., M.H., bersama Club Motor Innamas Spiritual Reading, salah satu komunitas motor yang berdakwah sambil berkendara, melaksanakan kegiatan sosial di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, yang berlokasi di Jl. Raya Ciparanti No. 186, Cibuluh, Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Bantuan berupa 2,5 kuintal beras premium, 2 karton minyak goreng kemasan, beberapa Al-Qur'an, dan voucher diterima langsung oleh Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum, Drs. KH. Anis Fuad, M.Pd. pada 01 November 2024 . 
LKapolres Akbp Mujianto berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan mendukung kebutuhan harian para santri. "Kami berharap bantuan ini bisa meringankan kebutuhan di pesantren dan menjadi penyemangat bagi para santri dalam menuntut ilmu,” ujarnya.

Komisaris Jenderal (Purn.) Drs. Nanan Soekarna, pimpinan Club Motor Innamas Spiritual Reading, menambahkan bahwa kegiatan ini adalah wujud kepedulian komunitas. “Sebagai komunitas yang berdakwah sambil berkendara, kami ingin memberikan manfaat nyata dan memperkuat ikatan silaturahmi dengan masyarakat,” ucapnya.

Drs. KH. Anis Fuad, M.Pd., selaku Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan dari Polres Pangandaran dan Club Motor Innamas Spiritual Reading. “Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua,” tuturnya.

**Wujud Dukung Program Pemerintah, Polres Pangandaran Bagikan Makan Siang Bergizi di SLBN Cimerak**

www.Artha-News.com Pangandaran
Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, Polres Pangandaran melakukan kegiatan sosial dengan membagikan paket makanan siang bergizi kepada siswa di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Cimerak. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 1 November 2024, sekitar jam 10.00 WIB s/d 10.30 WIB, bertempat di Desa Sukajaya, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Dipimpin oleh Kapolres Pangandaran, AKBP Mujianto, S.I.K., M.H., acara ini juga dihadiri oleh Kepala Sekolah SLBN Cimerak, Bapak Tatang, serta 65 siswa/i yang sangat antusias.

Sebanyak 65 paket makanan bergizi disiapkan untuk siswa, bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Dalam sambutannya, Kapolres Mujianto menekankan betapa pentingnya dukungan gizi bagi anak-anak untuk menunjang perkembangan fisik dan mental mereka. Beliau berharap, dengan adanya program makan bergizi gratis ini, anak-anak di SLBN Cimerak dapat termotivasi untuk belajar dengan lebih giat.

Salah satu momen yang mengharukan terjadi ketika seorang siswa yang tidak dapat memakan nasi hadir. Kapolres Mujianto menunjukkan kepeduliannya dengan mengatakan, "Silakan makan sesuai kebutuhan kalian. Semua makanan yang kami bagikan sudah dipastikan bergizi." Respons ini mencerminkan perhatian dan kepekaan beliau terhadap kebutuhan khusus siswa tersebut.

Kepala Sekolah SLBN Cimerak, Bapak Tatang, menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan dari Polres Pangandaran. "Kami sangat menghargai kegiatan ini. Ini adalah bentuk kepedulian yang nyata dari Polres terhadap pendidikan dan kesehatan anak-anak di sekolah kami," ungkapnya dengan penuh rasa syukur.

**Sebagai catatan penting, sebelum makanan tersebut disajikan kepada siswa, Pihak Dokes Polres Pangandaran telah melakukan uji klinis untuk memastikan rasa, kelayakan, dan kandungan gizi, sehingga makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Selain itu, kegiatan ini juga dilengkapi dengan pemeriksaan kesehatan bagi siswa/i yang mengalami sakit.**

Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menginspirasi pihak lain untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak, terutama di lingkungan pendidikan. 

 (  Ugeng )

*Kapolres Pangandaran Himbau Masyarakat Menjaga Kondusivitas Pilkada, Waspada Terhadap Hoaks dan money politik*

WWW.Artha-News.Com Pangandaran
 Kapolres Pangandaran, AKBP Mujianto, S.I.K., M.H., menyampaikan himbauan kepada masyarakat di Masjid Agung Cimerak pada kultum Jum'at siang, 01/11/2024 .
Dalam himbauannya, menyampaikan pentingnya menjaga suasana kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menolak politik uang (money politics), dan waspada terhadap berita hoaks yang dapat memicu ketegangan dan konflik sosial.

Kapolres menjelaskan bahwa politik uang adalah pelanggaran serius yang dapat merusak demokrasi dan mengurangi integritas pemimpin yang terpilih. “kapolres menghimbau kepada seluruh masyarakat, jangan sampai tergoda oleh tawaran politik uang. Ini adalah pelanggaran hukum dan mengorbankan nilai-nilai demokrasi,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan kepada  jamaah yang hadir untuk berhati-hati terhadap berita hoaks yang kerap tersebar, terutama di masa Pilkada. “Selalu berhati-hati dengan informasi yang diterima. Jangan langsung menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Pastikan dulu keakuratan informasi dengan mengecek sumber yang terpercaya apakah berita tersebut adalah fakta, ataupun misinformasi / Disinformasi,” ujar Kapolres.

Kapolres mengajak masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial dan menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab. “Jangan sampai kita terbawa oleh informasi yang menyesatkan dan ikut menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Marilah kita semua menjaga ketenangan dan kedamaian menjelang Pilkada,” tambahnya.

Acara himbauan diakhiri dengan doa bersama, berharap agar masyarakat terjaga dalam bingkai persaudaraan, dan kekeluargaan serta Pilkada dapat berjalan dengan aman, damai, dan jauh dari gangguan hoaks serta bentuk pelanggaran lainnya.

    (  Ugeng )

Penerimaan Siswa Baru SMK Bani Kamil Sukaresik Tahun Ajaran 2027/2028, Buka Dua Jurusan Unggulan

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – SMK Bani Kamil Sukaresik yang berada di bawah naungan Yayasan Baabul Kamil resmi membuka Penerimaa...