Jumat, April 03, 2026

Kandaga: Inovasi Cimahi yang Buat Dokumen Fisik Boleh Rusak, Asal Cadangan Digital Tetap Aman

CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi memperkuat upaya mitigasi bencana dengan meluncurkan inovasi digital bernama Kandaga dalam kegiatan sosialisasi mitigasi bencana yang digelar di Aula Kecamatan Cimahi Selatan, Senin (30/3/2026). Aplikasi ini menjadi solusi perlindungan data penting masyarakat dari potensi kehilangan akibat bencana.

Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi, kegiatan tersebut menekankan bahwa risiko bencana di Cimahi terus meningkat, mulai dari banjir, longsor, cuaca ekstrem hingga ancaman gempa akibat aktivitas Sesar Lembang. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga inovasi dalam mitigasi berbasis teknologi.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan, menyebut rendahnya kesiapsiagaan masih menjadi faktor utama tingginya dampak bencana. Karena itu, edukasi masyarakat dan integrasi teknologi dinilai menjadi kunci dalam menekan risiko.

Salah satu terobosan yang diperkenalkan adalah Kandaga atau Kanal Dokumen Administrasi Terintegrasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Aplikasi ini berfungsi sebagai “brankas digital” yang memungkinkan warga menyimpan dokumen penting seperti identitas kependudukan dan ijazah secara aman dalam bentuk digital.

Melalui  KANDAGA, masyarakat dapat menyimpan salinan resmi dokumen kependudukan dan pendidikan secara aman, dan memperkecil kehilangan dokumen pasca terjadinya bencana bila sewaktu waktu terjadi.  Kelebihan kandaga 1) Gratis, KANDAGA dapat diakses secara gratis tanpa biaya apapun; 2) Aman, terkunci dengan sistem login dan hak akses; 3) Mitigasi, dokumen fisik boleh rusak karena bencana, tapi cadangannya tetap bisa diakses untuk pengurusan baru.

Kerukunan Antar Umat Beragama Terjaga, Cimahi Raih Penghargaan Kota Paling Toleran Se-Jawa Barat

CIMAHI – Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, mengukuhkan pengurus  Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Cimahi di Aula Gedung A Pemerintah Kota Cimahi, Jumat (27/03). Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Cimahi  memberikan honor kepada 54 guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam mendidik generasi muda.j

Adhitia menyampaikan bahwa honor yang diterima para guru honorer saat ini belum sebanding dengan pengabdian yang telah mereka berikan. Meski demikian, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer ke depannya.

“Honor yang diterima saat ini memang belum sebanding dengan pengabdian para guru. Ini menjadi catatan bagi pemerintah agar ke depan bisa meningkatkan insentif bagi guru honorer,” ujar Adhitia.

Selain itu, Adhitia menyampaikan apresiasi tinggi atas penghargaan yang diberikan oleh GAMKI yang menobatkan Cimahi sebagai kota paling toleran di Jawa Barat. 

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi GAMKI atas komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama serta menciptakan lingkungan yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

Adhitia berharap para guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) di kota Cimahi dapat terus berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam menanamkan nilai nilai toleransi, kebersamaan, dan  karakter positif kepada generasi muda.

Call Center 112 Cimahi Jadi Andalan Warga, Operator Hadapi Banjir Laporan Darurat hingga Panggilan Iseng

CIMAHI - Call Center 112 Cimahi Campernik semakin menunjukkan perannya sebagai “penolong pertama” bagi warga saat situasi darurat. Layanan ini tak hanya merespons kondisi medis mendesak, tetapi juga berbagai kejadian lain seperti evakuasi hewan liar hingga penanganan pohon tumbang yang kerap terjadi saat cuaca buruk.

Menurut Penelaah Teknis Kebijakan Bidang IKPS Diskominfo Cimahi, Adhy Rahadhyan, laporan yang masuk didominasi kebutuhan yang benar-benar mendesak, terutama permintaan ambulans dan bantuan tenaga medis. Di sisi lain, tim juga sering menerima laporan terkait tugas pemadam kebakaran, mulai dari evakuasi sarang tawon hingga kemunculan hewan liar di permukiman warga.

Setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti melalui sistem yang sudah terhubung dengan berbagai instansi. Operator akan mencatat detail kejadian, lalu meneruskannya ke dinas terkait agar penanganan bisa dilakukan secepat mungkin. Proses ini juga dilengkapi dengan pemantauan lanjutan untuk memastikan laporan benar-benar ditangani di lapangan.

Menariknya, layanan ini juga melibatkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk membantu memastikan kebenaran laporan di wilayah masing-masing. Cara ini cukup efektif, terutama untuk menyaring informasi yang belum jelas sekaligus mempercepat respons di lapangan.

"Kota Cimahi menjadi salah satu pelopor untuk memberdayakan komunitas informasi masyarakat dalam pengelolaan nomor panggilan tunggal kegawatdaruratan ini," ungkapnya.

Meski begitu, tantangan masih ada. Salah satunya adalah tingginya panggilan iseng yang justru bisa menghambat penanganan kondisi darurat. Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 3.500 panggilan tidak valid masuk ke layanan ini.

Dalam sebulan, jumlahnya bisa mencapai ratusan panggilan, yang sebagian besar berasal dari anak-anak atau pengguna yang belum memahami fungsi layanan darurat.

Kemudahan akses melalui fitur panggilan darurat di ponsel, bahkan saat layar terkunci, menjadi salah satu penyebabnya. Tak jarang, operator juga menerima telepon di luar konteks darurat, seperti menanyakan cara membuka kunci ponsel.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, sistem 112 kini dilengkapi dengan peringatan otomatis agar masyarakat tidak menyalahgunakan layanan.Namun pada akhirnya, kesadaran pengguna tetap menjadi faktor utama.

Dengan layanan yang siaga 24 jam, Call Center 112 Cimahi sejatinya sudah menjadi andalan warga saat kondisi genting. Tinggal bagaimana masyarakat ikut menggunakan layanan ini secara bijak, agar bantuan benar-benar bisa sampai tepat waktu kepada mereka yang membutuhkan.***

WFH ASN Cimahi Resmi Digelar Setiap Jumat, Maksimal 75 Persen Pegawai Bekerja dari Rumah

CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat, mulai April 2026.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis teknologi. Menurutnya, WFH bukan sekadar mengubah lokasi kerja, melainkan langkah strategis untuk mendorong pola kerja berbasis hasil atau output.

“Kami ingin memperkuat sistem pemerintahan berorientasi pada kinerja, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” ujar Ngatiyana.

Kebijakan ini menjadi tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 30 Maret 2026 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang transformasi budaya kerja ASN.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Cimahi membatasi proporsi maksimal 75 persen pegawai yang menjalankan WFH dan 25 persen tetap bekerja dari kantor (WFO) setiap Jumat. Pengaturan ini disesuaikan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai kebutuhan pelayanan.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III), camat, dan lurah wajib hadir di kantor untuk menjaga koordinasi dan pengambilan keputusan. Sementara itu, unit layanan publik langsung seperti RSUD, puskesmas, Satpol PP, Damkar, BPBD, DLH (layanan kebersihan), Disdukcapil, DPMPTSP termasuk Mal Pelayanan Publik, Bappenda, Dinas Perhubungan, dan satuan pendidikan tetap melaksanakan pelayanan secara langsung.

Ngatiyana menegaskan bahwa WFH tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan publik. “Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal dan tidak boleh menurun,” tegasnya.

Selain mendorong efisiensi kerja, kebijakan ini juga bertujuan mendukung penghematan energi dan pengurangan polusi udara. Pemkot Cimahi mendorong ASN untuk membatasi penggunaan kendaraan dinas serta beralih ke transportasi umum, kendaraan listrik, sepeda, atau berjalan kaki jika memungkinkan.

Pengawasan dilakukan secara ketat melalui sistem presensi digital. ASN yang WFH wajib melakukan absensi dari lokasi domisili yang telah terdaftar, dengan jam kerja tetap mengikuti ketentuan nasional. Pelanggaran akan dikenai sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

Pemkot Cimahi akan melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan ini secara berkala setiap dua bulan untuk menilai efektivitas dari sisi penghematan anggaran, efisiensi energi, dan kualitas pelayanan publik.

Dengan penerapan WFH ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap dapat membentuk budaya kerja modern dan fleksibel tanpa mengurangi tanggung jawab utama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Aliansi Rakyat Pangandaran Desak Tunda Sidang dan Nonaktifkan Terlapor

Artha-news.com Pangandaran
Aliansi Rakyat Pangandaran mendesak penundaan sidang pemeriksaan saksi dalam sebuah perkara yang tengah menjadi perhatian publik. Desakan ini disampaikan sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dinilai dapat memengaruhi objektivitas dan independensi proses hukum, Rabu (01/04/2026).

Koordinator Aliansi Rakyat Pangandaran menegaskan, penundaan sidang menjadi penting agar seluruh tahapan pemeriksaan dapat berlangsung secara transparan, profesional, dan bebas dari tekanan pihak mana pun. Menurutnya, kondisi saat ini belum sepenuhnya kondusif untuk memastikan keterangan saksi disampaikan secara jujur tanpa intervensi.

“Penundaan ini bukan untuk menghambat proses hukum, tetapi justru untuk menjaga kualitas dan integritasnya. Kami ingin memastikan tidak ada tekanan atau pengaruh yang dapat mencederai keadilan,” ujarnya.

Selain itu, aliansi juga mendesak agar terlapor yang masih aktif menduduki jabatan strategis segera dinonaktifkan sementara. Langkah ini dinilai krusial guna mencegah adanya potensi penyalahgunaan kewenangan serta menjaga netralitas dalam proses pemeriksaan saksi.

Aliansi menilai, posisi strategis yang masih dipegang terlapor berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dapat memengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Lebih lanjut, mereka juga meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk bersikap tegas dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Transparansi dalam setiap tahapan proses hukum dianggap sebagai kunci utama untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik.

Desakan ini muncul seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kasus yang sedang bergulir. Sejumlah elemen masyarakat disebut terus melakukan pemantauan dan berharap proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, akuntabilitas, serta keterbukaan.

Aliansi Rakyat Pangandaran juga mengajak masyarakat luas untuk turut mengawal jalannya proses hukum secara konstruktif, tanpa terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Mereka menegaskan pentingnya peran publik dalam memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai tuntutan penundaan sidang maupun permintaan penonaktifan sementara terhadap terlapor. Situasi ini pun masih terus berkembang dan menjadi perhatian berbagai pihak di Pangandaran.

(UG )

Ketua DEN Pimpin Pembahasan Pertanian AI, Bupati Samosir Dukung Transformasi Digital Sektor Pertanian

Artha-News.com I  Samosir (2/4-2026) - Bupati Samosir hadir dalam rapat pembahasan pengembangan pertanian Berbasi AI, yang langsung dibuka oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, yang dilaksanakan di Auditorium TSTH2, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, Rabu, 1/4/2026.

Dengan pendekatan berbasis riset dan teknologi, TSTH2 menjadi pusat inovasi pertanian modern. Kehadiran TSTH2 (Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura) dapat melahirkan bibit-bibit unggul untuk meningkatkan kualitas pertanian dan holtikultura di dalam negeri.  

Pernyataan itu diungkapkan Ketua DEN (Dewan Ekonomi Nasional) Luhut Binsar Pandjaitan dihadapan perwakilan kementerian, para Bupati, tokoh agama dan berbagai elemen masyarakat. 

Juga ditegaskan, dalam upaya mendorong kemajuan sektor pertanian berbasis riset itu, tidak hanya fokus melahirkan bibit-bibit unggul tapi juga membangun pola pikir mencari solusi yang baik. Berpikir mencari solusi,bukan mencari masalah. Semua  harus berperan dan bersepakat. Mencari solusi itu tidak boleh sendiri-sendiri tetapi keroyokan dengan tim. Kolaborasi bersama antar lembaga, tokoh agama, sangat dibutuhkan menuju Indonesia maju.

Pertemuan turut dihadiri, Wagubsu H Surya, Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan, Wakil Menteri ATR/BPN, Wakil Menteri Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, para Bupati/Wabup, Letjend TNI (Purn) Hinsa Siburian,  Asisten Ekbang setdakab Samosir Hotraja Sitanggang, Kadis Ketapang, Pertanian dan Perikanan Samosir Tumiur Gultom dan Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Pastor Sabat Nababan mewakili Uskup Agung Medan dan TNI/Polri serta tokoh agama Kabupaten Samosir. 

Direktur TSTH2,  Prof Fatmawati menjelaskan bahwa TSTH2 punya visi  menjadi pusat riset herbal hortikultura terdepan di Indonesia, yang menghasilkan inovasi dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu sangat diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mencapai tujuan TSTH2. Kehadiran TSTH2 ini punya potensi yang sangat besar yang bisa diberdayakan dan dimanfaatkan. TSTH2 nantinya bisa  menghasilkan bibit unggul pertanian dalam upaya ketahanan pangan di Indonesia.

Dalam acara itu, Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan memberikan dukungan penuh terhadap hadirnya  TSTH2 sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama para petani kemenyan di wilayah Tapanuli. 

Ephorus juga mengharapkan, pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai ciptaan Tuhan demi keseimbangan kehidupan manusia.

Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai penerapan teknologi dalam sektor pertanian menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan zaman sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam sektor pertanian merupakan langkah yang sangat tepat. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu petani dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efisien,” ujar Vandiko.
Menurutnya, Kabupaten Samosir sebagai bagian dari kawasan Danau Toba memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian modern berbasis teknologi.

“Kami siap mendukung dan berkolaborasi dalam penerapan pertanian berbasis AI di kawasan Danau Toba. Harapannya, program ini dapat meningkatkan daya saing produk pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

(NR Sitohang)

Rabu, April 01, 2026

*Wabup Samosir Buka Pelatihan Pembelajaran Berbasis Digital, Koding dan Deep Learning*

Artha-News.com I Samosir (31/03) - Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, SE, MM membuka secara resmi Pelatihan Pembelajaran Berbasis Digital yang berfokus pada Koding dan Deep Learning bagi Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga bekerja sama dengan Penerbit PT. Erlangga di hotel Labersa,Simanindo, Selasa (31/03) 

Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 229 Peserta yang terdiri dari 195 Kepala Sekolah SD dan 34 Kepala Sekolah SMP.  Adapun kegiatan dilaksanakan sebagai upaya mendukung pembelajaran mendalam, pembelajaran berbasis digital serta koding dan kecerdasan artifisial pada Jenjang Pendidikan tingkat SD dan SMP di Kabupaten Samosir sesuai amanat instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan kapasitas para pemimpin sekolah dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran di era transformasi pendidikan.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk dalam sambutannya menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam dunia pendidikan. "Kita tidak lagi hanya bisa mengajar dengan cara-cara konvensional,  kita harus berani beradaptasi berinovasi dan maju". 

Pelajaran mendalam (Deep Learning) artificial Intelligence (AI) dan Koding menjadi bekal penting yang harus kita berikan kepada siswa/i kita. Keterampilan ini akan mengasah cara berpikir logis, kreatif dan kemampuan memecahkan masalah,  keterampilan abad ke-21 yang sangat dibutuhkan. 

Sebagai pemimpin di Sekolah, Bapak/Ibu adalah ujung tombak Perubahan ini. Bapak/Ibulah yang menjadi motor penggerak bagi para guru dan siswa. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru, memantik semangat dan membuka wawasan kita semua tentang potensi besar Teknologi dalam Dunia Pendidikan. 

Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,  seraplah ilmu yg diberikan, diskusikan, dan yang paling penting implementasikan di Sekolah masing-masing. Jadikan Sekolah kita sebagai tempat dimana inovasi dan kreativitas terus tumbuh, "Tegas Ariston. 

Turut Hadir Asisten Administrasi Umum Arnod Sitorus, Kadis Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Jonson Gultom, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho,  Direktur Produk 2 PT. Erlangga Hardiansyah, Narasumber Dadan Irsyada, S.Pd, Dr. Gunanto, M.Pd, Syahnaz Natasia Haque, Chief Editor Rengganis

(NR.Sitohang)

Penerimaan Siswa Baru SMK Bani Kamil Sukaresik Tahun Ajaran 2027/2028, Buka Dua Jurusan Unggulan

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – SMK Bani Kamil Sukaresik yang berada di bawah naungan Yayasan Baabul Kamil resmi membuka Penerimaa...