Artha-News.com – Samosir (18/11/2026) - Perlindungan anak serta pemenuhan hak-haknya adalah tanggung jawab seluruh pihak yang memerlukan komitmen dan sinergi lintas sektor. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Samosir menggelar kunjungan kerja sekaligus Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk memperkuat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA), bertempat di Aula Kantor Bupati Samosir pada Rabu (18/11/2026).
Kegiatan Bimtek menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sari, serta Kanit PPA Polres Samosir Bulet Mars Swanto Lumban batu. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Friska Situmorang, Perencana Ahli Pertama Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Ignasius Alvin Krisnugrahan, beserta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Provinsi Sumatera Utara Mohammad Andi.
Bimtek Konvensi Hak Anak bertujuan menaikkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah, pendidik, serta para pemangku kepentingan dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak sesuai prinsip Konvensi Hak Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebanyak 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan dunia pendidikan hadir mengikuti kegiatan ini.
Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menyampaikan pemenuhan hak dan perlindungan anak bukan hanya tugas orang tua dan keluarga, melainkan tanggung jawab bersama pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat. “Pemkab Samosir berkomitmen terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak, kabupaten yang mampu menjamin pemenuhan hak serta memberikan perlindungan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan serta berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya,” tegas Ariston.
Menurutnya, Bimtek Konvensi Hak Anak memiliki peran penting dan strategis untuk memperkuat komitmen semua pemangku kepentingan dalam menjalankan prinsip‑prinsip Konvensi Hak Anak di Kabupaten Samosir. Ia menekankan empat prinsip dasar, yaitu non‑diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak harus menjadi perhatian nyata seluruh pemangku kepentingan dalam kehidupan sehari‑hari. “Seluruh perangkat daerah, FKPD, dan pemangku kepentingan harus meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat. Tanggung jawab ini harus menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam program dan kebijakan pembangunan,” tambahnya.
Ariston juga menegaskan anak‑anak di Samosir wajib mendapatkan akses pendidikan layak, pelayanan kesehatan berkualitas, lingkungan keluarga yang nyaman, ruang bermain ramah anak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. “Membangun daerah bukan hanya soal infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Investasi terbaik bagi masa depan Samosir adalah anak‑anak, maka hak mereka harus dijaga dan dipenuhi,” tutup Ariston.
Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, juga menyampaikan dukungan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Ia berharap anak‑anak Samosir dapat tumbuh menjadi generasi unggul di tanah kelahirannya. Nasip menyatakan DPRD siap mendukung melalui pembentukan peraturan daerah maupun penganggaran yang berpihak pada perlindungan anak. Menurutnya, perhatian terhadap anak harus menjadi prioritas, terutama di tengah tantangan perkembangan teknologi bagi generasi muda.
“Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab kepada anak, memberi perhatian serius agar mereka tidak terjerumus ke hal negatif, termasuk di tengah perkembangan teknologi,” ujar Nasip.
Dukungan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak juga disampaikan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan. Keterlibatan unsur FKPD menjadi bagian penting untuk membangun koordinasi serta kolaborasi lintas sektor, sehingga upaya perlindungan anak dapat berjalan secara terpadu.
Melalui kunjungan kerja dan Bimtek Konvensi Hak Anak ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memahami peran dan tanggung jawab masing‑masing dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Dengan kolaborasi berkelanjutan, cita‑cita mewujudkan Kabupaten Samosir Layak Anak semakin dekat terwujud, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapatkan kesempatan setara meraih masa depan.
(NR.Sitohang)
Komentar
Posting Komentar