TASIKMALAYA, Artha‑News.com – Tindak pidana penggelapan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) memiliki aturan tegas mengenai alur pertanggungjawaban hukum, mulai dari pelaku utama, perantara, hingga pihak penadah. Kasus penggelapan sering disalahpahami masyarakat dan dianggap sama dengan pencurian. Padahal menurut KUHP Nasional UU Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku Januari 2026, keduanya memiliki unsur hukum yang berbeda.
Penggelapan Berbeda dengan Pencurian
Ciri utama penggelapan adalah barang awalnya diterima secara sah atas dasar amanah. Pemilik asli menyerahkan barang kepada orang lain untuk dijaga, diurus, atau digadaikan. Kemudian orang yang diberi amanah itu menyalahgunakan kepercayaan dengan menyembunyikan, menjual, memindahkan, atau menolak mengembalikan barang saat diminta pemilik.
Hal ini berbeda dengan pencurian, di mana barang diambil sejak awal tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik.
Dasar Hukum Penggelapan dan Penadah di KUHP Baru
Dalam KUHP Nasional UU No.1 Tahun 2023, terdapat beberapa pasal yang mengatur penggelapan:
Pasal 486 (Penggelapan Biasa): Ancaman penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp200 juta.
Pasal 488 (Penggelapan dengan Pemberatan): Berlaku jika pelaku menerima tugas karena pekerjaan, profesi, atau dibayar khusus, dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp500 juta.
Pasal 487 (Penggelapan Ringan): Nilai kerugian tidak lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dengan ancaman denda maksimal Rp10 juta.
Pasal 591 (Penadahan): Pihak yang menerima barang dan tahu atau patut menduga barang berasal dari perbuatan melawan hukum dapat dijerat pidana penadahan dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun.
Alur Rantai Pelaku, Perantara, hingga Penadah
Alur kasus penggelapan umumnya dimulai ketika pemilik asli menyerahkan barang kepada pelaku utama atas dasar amanah. Pelaku utama kemudian menyalahgunakan amanah, lalu barang berpindah ke perantara kedua, perantara ketiga, sampai akhirnya diterima oleh penadah di ujung rantai.
Semua pihak dalam rantai ini wajib diperiksa berdasarkan bukti. Tidak semua perantara otomatis bersalah, semuanya bergantung pada pembuktian apakah mereka tahu atau patut menduga barang dipindahkan tanpa hak.
Kondisi Kasus dan Tugas Penyidik
Dalam perkembangan kasus, pelaku utama yang pertama menyalahgunakan amanah sudah diamankan, sedangkan perantara dan penadah di ujung rantai masih dalam proses penelusuran.
Berdasarkan KUHAP, penyidik memiliki tugas mengumpulkan alat bukti, menelusuri aliran barang, memeriksa saksi dan pihak terkait, melakukan penyitaan barang bukti, serta menetapkan status hukum setiap pihak.
Tujuan Akhir: Kepastian Hukum
Pemeriksaan terhadap pelaku, perantara, dan penadah bertujuan untuk menentukan peran masing‑masing secara jelas. Dengan begitu, orang yang benar‑benar bersalah dapat dipertanggungjawabkan, sementara pihak yang tidak bersalah tidak ikut menanggung tanggung jawab pidana.
(Oloan Sahat Bangun Tamba, S.H. / Kantor Hukum CTT Lawyer Official)
Komentar
Posting Komentar