Selasa, Mei 05, 2026

Wakil Bupati Samosir Hadiri Pengukuhan LPS I Medan, Dorong Penguatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan

Artha-News.com I Samosir - (4/5-2026) I Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menghadiri acara Pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I Medan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (4/5/2026).

Kehadiran Wabup Ariston dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap penguatan sektor keuangan, khususnya dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran LPS dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan LPS tidak hanya berfungsi dalam menjamin simpanan nasabah, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan dana di perbankan.

“Keberadaan LPS harus mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menyimpan dana di bank, sekaligus meningkatkan literasi keuangan melalui program-program yang edukatif,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas industri keuangan. Ia juga menegaskan bahwa secara nasional, mayoritas rekening perbankan telah dijamin oleh LPS.

Pada kesempatan tersebut, Jimmy Ardianto secara resmi dikukuhkan sebagai Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan. Ia diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta instansi terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menyampaikan apresiasi atas pengukuhan tersebut dan menegaskan pentingnya kehadiran LPS di daerah dalam memperkuat sistem keuangan.

“Kehadiran LPS di daerah menjadi kunci memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di Kabupaten Samosir,” ujar Ariston di sela-sela kegiatan.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan LPS perlu terus ditingkatkan guna mendorong literasi keuangan masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara LPS dengan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Samosir, dapat semakin diperkuat dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

(NR.Sitohang)

Senin, Mei 04, 2026

Kawal Akuntabilitas Daerah, DPRD Cimahi Sahkan Rekomendasi LKPJ dan Raperda Pajak

Cimahi | Artha News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi secara resmi menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025. Penyerahan rekomendasi tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Cimahi, Senin (27/4).

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, dinyatakan kuorum setelah dihadiri oleh 37 dari 45 anggota dewan. Selain membahas rapor kerja pemerintah, rapat paripurna ini juga menyepakati rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait pajak dan retribusi daerah.

Wahyu Widyatmoko menegaskan bahwa LKPJ adalah instrumen vital untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil merealisasikan program pembangunan bagi masyarakat dalam satu tahun terakhir.

"Catatan strategis dari DPRD ini merupakan masukan konstruktif. Kami ingin memastikan kinerja pemerintah daerah tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik," tegas Wahyu di hadapan unsur Forkopimda dan instansi vertikal.

Senada dengan semangat Hari Otonomi Daerah ke-30, legislatif mendorong Pemerintah Kota Cimahi untuk lebih serius dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. DPRD menyoroti bahwa sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan implementasi di lapangan harus terus diperbaiki.

Di penghujung sidang, seluruh rekomendasi dan keputusan DPRD resmi diserahkan kepada pihak eksekutif. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk melakukan perbaikan kinerja pada tahun berjalan, terutama dalam sektor pelayanan dasar dan optimalisasi pendapatan daerah melalui regulasi pajak yang baru disahkan.

Tepis Kesenjangan, Pemkot Cimahi Subsidi Biaya Sekolah Bagi Warga Kurang Mampu

Cimahi | Artha News – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk menghapus angka putus sekolah di wilayahnya melalui program "jemput bola" pendidikan kesetaraan. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dalam Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang digelar di Lapangan Apel Pemkot Cimahi, Senin (4/5).

Mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” Ngatiyana didampingi Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira menekankan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.

"Pendidikan bukan hanya soal nilai akademik, tetapi pembentukan karakter. Kita ingin pendidikan di Cimahi menjadi gerakan peradaban, bukan sekadar rutinitas administratif," ujar Ngatiyana dalam amanatnya.

Wali Kota secara terbuka menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi, mulai dari kesenjangan kualitas antar-sekolah, tantangan digitalisasi, hingga masalah perundungan. Sebagai solusi, Pemkot Cimahi telah merancang langkah strategis melalui revitalisasi satuan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru.

Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah peran aktif Dinas Pendidikan bersama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pemkot Cimahi kini proaktif merangkul warga yang sempat terhenti sekolahnya untuk melanjutkan ke jenjang Paket A hingga Paket C secara gratis bagi yang tidak mampu.

“Tujuannya jelas, tidak ada lagi anak-anak di Kota Cimahi yang putus sekolah karena kendala biaya. Saya bersama Pak Wakil berkomitmen mengedepankan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan kota,” tegasnya.

Ngatiyana mengajak seluruh stakeholder untuk bersinergi memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang adil dan inklusif. Menurutnya, kualitas pendidikan yang diberikan hari ini akan menjadi penentu wajah Kota Cimahi di masa depan.

Upacara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, perwakilan Dinas Pendidikan Jabar, pengurus PGRI, hingga tokoh masyarakat. Peringatan Hardiknas 2026 ini ditutup dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota dengan akses pendidikan bermutu bagi semua kalangan.

Sabtu, Mei 02, 2026

Lima Koperasi Merah Putih di Pangandaran Terima Bantuan Truk Operasional untuk Dorong Ekonomi Desa

ARTHA-NEWS.com Pangandaran 
 Komandan Kodim 0625/Pangandaran, Letkol Czi Citra Kurniawan, S.Hub.Int., M.H.I., menyerahkan bantuan kendaraan operasional berupa mobil truk kepada lima Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Bantuan ini bertujuan untuk memperkuat aktivitas ekonomi berbasis desa serta mendukung kelancaran distribusi usaha koperasi.

Sebanyak lima koperasi penerima bantuan tersebut berada di Desa Babakan, Desa Kondangjajar, Desa Sukaresik, Desa Putrapinggan, dan Desa Padaherang. Bantuan mobil operasional ini merupakan sumbangan dari PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam keterangannya, Dandim 0625/Pangandaran menyampaikan bahwa bantuan ini diharapkan dapat melengkapi sarana dan prasarana gerai koperasi yang telah dibangun, sekaligus mempercepat pengembangan koperasi di wilayah tersebut.

“Bantuan mobil operasional ini untuk mendukung percepatan pengembangan koperasi serta memperlancar distribusi barang, sehingga dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen dalam memperkuat ekonomi desa melalui koperasi. Ke depan, dukungan sarana operasional untuk KDKMP direncanakan akan terus ditingkatkan secara bertahap, termasuk penambahan kendaraan lain seperti mobil pikap, kendaraan roda tiga, serta perlengkapan pendukung lainnya.

Dandim juga mengingatkan para penerima bantuan agar memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal dengan pengelolaan yang tertib dan transparan.

“Gunakan dan rawat fasilitas bantuan ini dengan baik agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. 

( UG).

Wabup Samosir Pimpin Upacara Hardiknas 2026, Ulos Warnai Semangat Pendidikan dan Budaya

Samosir, (2/05-2026) - Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 di Tanah Lapang Pangururan, Jumat (2/5/2026). 

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti Forkopimda,  jajaran pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, TNI/Polri, ASN, pelajar, tenaga pendidik.

Peringatan Hardiknas di Kabupaten Samosir  tampil berbeda dan sarat makna. Seluruh peserta upacara mengenakan ulos, kain tenun khas Batak sebagai simbol penghormatan terhadap budaya dan kearifan lokal Samosir. Para pimpinan OPD juga tampak mengenakan ulos lengkap dengan sor tali dan sortopi, menambah nuansa adat yang kental dalam pelaksanaan upacara.
Perpaduan semangat pendidikan dan pelestarian budaya tersebut menjadi cerminan komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dalam membangun generasi unggul tanpa meninggalkan identitas daerah.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Samosir membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, yang menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk melakukan refleksi, meneguhkan, dan menghidupkan kembali spirit pendidikan nasional.

Disebutkan, pendidikan pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia, menumbuhkan potensi, membangun karakter, serta memuliakan martabat manusia. Nilai tersebut sejalan dengan ajaran Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, melalui sistem among yakni asah, asih, dan asuh.

Menteri juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) serta lima kebijakan strategis, meliputi pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, penguatan karakter peserta didik, peningkatan literasi dan numerasi, hingga perluasan akses pendidikan yang inklusif dan merata.

Wakil Bupati Samosir menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir mendukung penuh arah kebijakan nasional di sektor pendidikan dan terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Menurutnya, pendidikan merupakan pondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Karena itu, seluruh elemen harus bersinergi agar anak-anak Samosir memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berakar pada budaya lokal,” ujar Ariston. 

Dalam sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan anggaran untuk pemberian beasiswa mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi serta kepada siswa kurang mampu. 

Melalui momentum Hardiknas 2026, Pemerintah Kabupaten Samosir mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat.

(NR.Sitohang)

BENDERA MERAH PUTIH DALAM KONDISI RUSAK MASIH BERKIBAR DI PUSKESMAS PANGLAYUNGAN, TANPA PENERANGAN SAMPAI MALAM HARI

ARTHA-NEWS.COM, Kota Tasikmalaya – Sabtu, 2 Mei 2026 – Bendera Merah Putih terpantau masih berkibar di tiang bendera Puskesmas Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, hingga malam hari pukul 23.00 WIB pada Jumat, 1 Mei 2026. Berdasarkan pantauan langsung awak media, bendera tersebut dalam kondisi rusak atau sobek pada bagian warna putihnya, tetap berada di ujung tiang tanpa diturunkan, dan tidak dilengkapi dengan penerangan lampu sorot sama sekali.
 
Seorang warga sekitar yang mengaku dengan inisial R menyampaikan bahwa kondisi tersebut sudah berlangsung sejak lama. “Sejak Minggu, 26 April 2026 bendera itu tidak pernah diturunkan. Malam hari saya pulang kerja jam 10, bendera masih ada di atas tiang, dan tidak ada lampunya sama sekali, jadi gelap sekali,” ujarnya saat ditemui di lokasi.
 
Ketentuan Hukum yang Berlaku
 
Kondisi pengibaran bendera yang terjadi dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya:
 
- Pasal 7 ayat (3): Menetapkan bahwa bendera harus diturunkan pada waktu matahari terbenam, kecuali jika dipasang penerangan yang cukup.
​
- Pasal 24 huruf c: Melarang pengibaran bendera dalam keadaan rusak, robek, atau kusam.
 
Sebagai instansi pemerintah, Puskesmas wajib mengibarkan bendera Merah Putih pada jam 06.00 – 18.00 WIB setiap harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 
Ketentuan Pengibaran Bendera di Fasilitas Kesehatan
 
Berikut adalah standar operasional pengibaran bendera yang wajib dipatuhi sesuai peraturan yang berlaku:
 
1. Waktu Pengibaran dan Penurunan
​
- Waktu pengibaran: Pukul 06.00 WIB setiap hari
​
- Waktu penurunan: Pukul 18.00 WIB atau saat matahari terbenam
​
- Jika bendera tetap dipasang setelah matahari terbenam, wajib dilengkapi dengan penerangan yang cukup. Jika tidak ada penerangan, bendera harus diturunkan.
​
2. Syarat Bendera yang Layak Digunakan
​
- Ukuran standar: 120 x 180 cm
​
- Kondisi: Tidak sobek, tidak kusam, tidak luntur, dan tetap terawat dengan baik
​
- Bendera yang rusak tidak diperbolehkan untuk dikibarkan
​
3. Tugas dan Tanggung Jawab Petugas
​
- Memeriksa kondisi tiang dan bendera setiap pagi sebelum kegiatan dimulai
​
- Menurunkan bendera saat cuaca buruk seperti hujan lebat atau angin kencang
​
- Mencatat pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera dalam daftar pemeriksaan
​
4. Ketersediaan Perlengkapan
​
- Wajib menyediakan minimal 2 bendera cadangan
​
- Menyediakan tali pengganti dan peralatan penerangan yang siap digunakan
​
- Biaya perawatan dan penggantian perlengkapan bersumber dari anggaran yang telah ditetapkan
​
5. Cara Pembuangan Bendera yang Rusak
​
- Harus dilipat dengan rapi terlebih dahulu
​
- Kemudian dibakar sampai habis seluruh bagiannya
​
- Abu hasil pembakaran harus dikubur dengan layak
​
- Dilarang membuang bendera yang rusak ke tempat sampah biasa
​
6. Sanksi Pelanggaran
Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengibaran bendera dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 
“Menghormati bendera nasional berarti menghormati negara dan segala nilai yang terkandung di dalamnya,” tegas pernyataan yang tertera di lokasi, dengan penanggung jawab kegiatan pengibaran bendera adalah Kepala Puskesmas Panglayungan dan pengawasnya adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 
Berdasarkan pantauan awak media pada pukul 09.00 WIB, Sabtu, 2 Mei 2026, bendera yang dalam kondisi rusak tersebut masih tetap berkibar di tiang dan belum diganti dengan yang baru.


(Jay Kucir Panjaitan)


Jumat, Mei 01, 2026

Menjawab Kepercayaan Pusat, Bupati Samosir Tanam Bawang Putih Bantuan Kementan bersama Kelompok Tani

Artha-News.com I Samosir, (1/05-2026) - Pemerintah Kabupaten Samosir menunjukkan komitmen dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang merupakan salah satu Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, turun langsung ke lahan bersama petani menanam bibit bawang putih bantuan Kementerian Pertanian RI di Dusun II Desa Maduma, Kecamatan Simanindo, Kamis (30/04/2026).

Di tengah hamparan lahan pertanian, Vandiko tampak membaur dengan Kelompok Tani Santo Adrianus Peajolo dan Kelompok Tani Lamtama yang menjadi penerima bantuan. Tanpa sekat, Bupati Samosir  ikut menanam bibit, berdialog, sekaligus memberi semangat kepada para petani. Kehadiran langsung ini menjadi simbol kuat bahwa program pertanian tidak hanya berhenti pada kebijakan, tetapi diwujudkan hingga ke tingkat lapangan.

Sebanyak 16 ton bibit bawang putih disiapkan untuk ditanam pada lahan seluas 20 hektare. Penanaman ini merupakan jawaban nyata Pemkab. Samosir  atas dukungan pemerintah pusat dalam mendorong Samosir sebagai salah satu sentra bawang putih di Sumatera Utara bahkan nasional.

Vandiko menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden RI melalui Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional khususnya Komoditi bawang putih. Ia mengungkapkan bahwa peluang tersebut terbuka setelah dirinya melakukan komunikasi langsung dengan Kementerian Pertanian.

“Samosir disebut sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar, bahkan dinilai lebih unggul. Ini menjadi peluang yang harus kita jawab dengan kerja nyata,” ujar Vandiko.

Lebih lanjut Vandiko menyampaikan, kepercayaan dari pemerintah pusat dibuktikan dengan keseriusan, terlihat dari cepatnya realisasi bantuan, mulai dari bibit hingga alat pertanian berupa traktor, bahkan saat ini disertai pendampingan dan keterlibatan peneliti dari BRIN.
“Program ini tidak main-main. Sehabis pertemuan dengan Menteri Pertanian,  bantuan bibit dan traktor sudah dikirimkan ke Samosir.  Kita harus manfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan petani,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Vandiko juga menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam mendampingi petani. Ia meminta agar setiap kendala di lapangan segera dicarikan solusi, sehingga target produksi dapat tercapai.

“Keberhasilan program ini ada di tangan petani. Kalau kita serius, bukan hanya swasembada, tetapi kita bisa menyuplai kebutuhan Sumatera Utara dan meningkatkan kesejahteraan petani,” tambahnya.

Lebih jauh, Vandiko menegaskan bahwa keberlanjutan program harus menjadi komitmen bersama. Ia optimistis Samosir mampu membuktikan diri sebagai daerah penghasil bawang putih yang diperhitungkan.

“Ini bukan sekadar program, ini bukti. Kita tunjukkan bahwa Samosir layak menjadi sentra bawang putih di Sumut dan nasional,” katanya.

Perwakilan Kementerian Pertanian RI, Risda Sinaga, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan bawang putih di Samosir. Ia menilai Samosir memiliki kekuatan tidak hanya di sektor pariwisata, tetapi juga pertanian hortikultura.

“Kita harus bahu-membahu membangun Samosir. Potensi pertanian ini harus dikembangkan bersama,” ujarnya.
Kementerian Pertanian juga telah menerima usulan pengembangan irigasi untuk mendukung keberlanjutan program. Ke depan, pengembangan bawang putih direncanakan tidak hanya di Kecamatan Simanindo, tetapi juga akan diperluas ke wilayah lain di Samosir dengan tetap menjaga kearifan lokal.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Samosir, Tumiur, menjelaskan bahwa target produksi bawang putih dapat mencapai 20 ton per hektare. Pendampingan intensif oleh penyuluh juga akan dilakukan untuk memastikan keberhasilan program.
“Seluruh kendala di lapangan akan ditangani bersama. Tidak ada kata gagal untuk kesejahteraan petani,” tegas Tumiur.

Menariknya, petani di Desa Maduma tetap mengedepankan kearifan lokal dalam budidaya, seperti penggunaan mulsa alami dari jerami dan ilalang. Selain itu, dukungan swadaya petani serta upaya perbaikan irigasi dan embung menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pertanian.

Ketua KTNA Samosir, Pantas M. Sinaga, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah kepada petani. Ia menegaskan komitmen untuk terus mendampingi kelompok tani demi menyukseskan program ini.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Santo Adrianus Peajolo, Edu Turnip, mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia berharap program ini membawa dampak nyata bagi peningkatan ekonomi petani.“Semoga berhasil dan Samosir benar-benar menjadi sentra bawang putih,” ujarnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani, Kabupaten Samosir optimistis mampu memperkuat perannya sebagai salah satu lumbung bawang putih di Sumatera Utara. Langkah nyata yang dimulai dari Desa Maduma ini diharapkan menjadi titik awal peningkatan kesejahteraan petani sekaligus penguatan ketahanan pangan nasional.

Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Immanuel Sitanggang, Camat Simanindo Hans R. Sidabutar, Peneliti dari BRIN Popy serta anggota kelompok tani.

(NR.Sitohang)

Penerimaan Siswa Baru SMK Bani Kamil Sukaresik Tahun Ajaran 2027/2028, Buka Dua Jurusan Unggulan

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – SMK Bani Kamil Sukaresik yang berada di bawah naungan Yayasan Baabul Kamil resmi membuka Penerimaa...