Rabu, Januari 07, 2026

Ketua DPRD Samosir Tegaskan Anggota Dewan Harus Bekerja Optimal di Tahun 2026.

Artha-News.Com I SAMOSIR (7/1-2026) -Ketua DPRD Kabupaten Samosir,Nasip Simbolon,menegaskan agar seluruh anggota DPRD meningkatkan kinerja dan bekerja secara optimal sepanjang tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan Nasip Simbolon saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung DPRD Kabupaten Samosir, Rabu (7/1/2026) siang.

Berita ini juga sudah tayang di YouTube: https://youtu.be/PAZHe5SyPmU?si=sL135c7zYvphOgV6

Dalam pernyataannya,Nasip Simbolon menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Samosir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,khususnya di sektor ekonomi,pertanian,dan pariwisata yang menjadi tulang punggung daerah.

“Kami berharap seluruh anggota dewan dapat bekerja lebih maksimal dan menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah,demi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Samosir,” ujar Nasip Simbolon.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah daerah menghadapi tantangan keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat akibat kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian,Nasip berharap kondisi tersebut tidak menghambat semangat pembangunan dan berharap kebijakan efisiensi ini dapat segera berakhir.

“Hari ini kami juga melaksanakan rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Samosir. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menghargai jasa para pejuang dan tokoh yang telah memperjuangkan berdirinya Kabupaten Samosir,” katanya.

Menurut Nasip, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan bekerja sungguh-sungguh demi kemajuan daerah.

“Para pejuang telah meletakkan dasar berdirinya Samosir sebagai kabupaten.Tugas kita sekarang adalah memastikan Samosir terus maju dan berkembang,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Nasip Simbolon juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Samosir,mengingat daerah ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat melihat potensi besar Samosir, khususnya di sektor pariwisata, dan memberikan dukungan yang lebih maksimal,” pungkasnya.

(NR Sitohang)

Diduga Atas Arahan Kepsek,Satpam SMA Negeri 1 Pangururan Halangi Kunjungan Jurnalis

Artha-News.com SAMOSIR (7/1-2026) - Sikap tidak profesional diduga ditunjukkan oleh petugas keamanan (satpam) SMA Negeri 1 Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, saat menerima kunjungan sejumlah jurnalis pada Rabu, 7 Januari 2026.

Beberapa jurnalis yang bermaksud melakukan kunjungan jurnalistik ke sekolah tersebut mengaku mendapat perlakuan tidak sopan dari satpam sekolah. Setibanya di lokasi, para jurnalis diminta menunggu tanpa penjelasan yang jelas. Ironisnya, waktu tunggu berlangsung hampir 45 menit.

Alih-alih memberikan kepastian, satpam justru melontarkan kalimat bernada tidak pantas. “Kok sekarang berkunjung?” ucap satpam tersebut sambil tetap menikmati sarapan paginya, menurut pengakuan jurnalis di lokasi.

Perlakuan tersebut memunculkan dugaan bahwa sikap satpam bukan berdiri sendiri, melainkan diduga atas arahan pimpinan sekolah.Dugaan itu menguat setelah kepala sekolah SMA Negeri 1 Pangururan terlihat langsung menuju lantai dua tanpa menemui para jurnalis yang telah menunggu cukup lama.

“Sikap seperti ini menimbulkan tanda tanya. Jangan-jangan ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” ujar salah seorang jurnalis dengan nada kecewa. Ia juga menambahkan bahwa satpam tersebut dikenal kerap berbicara tidak sopan kepada tamu.

Para jurnalis menilai, perilaku petugas keamanan mencerminkan lemahnya pembinaan kedisiplinan dan etika pelayanan di lingkungan sekolah. Padahal, sekolah merupakan institusi pendidikan yang seharusnya menjadi teladan dalam hal tata krama, keterbukaan, dan penghormatan terhadap publik, termasuk insan pers.

“Kami tidak sedang mencari masalah.Kami datang secara resmi dan beretika.Tapi justru disambut dengan arogansi,” tegas jurnalis lainnya.

Atas kejadian ini, para jurnalis menghimbau Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara serta pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan dan sumber daya manusia di SMA Negeri 1 Pangururan. Mereka juga meminta agar petugas yang bersikap arogan dibina atau diganti demi menjaga wibawa dunia pendidikan.

“Sekolah adalah tempat membentuk karakter generasi muda. Jika penyambut tamunya saja tidak beretika, bagaimana dengan pembinaan karakter siswa?” pungkas salah seorang jurnalis.

(NR Sitohang)

Biaya 2 Miliar Belanja Perjalanan Dinas Inspektorat Kota Tasikmalaya Diduga Belum Tercatat Laporan Resmi di Aplikasi AMEL LKPP-2025

Tasikmalaya Kota.Artha-news.com
Inspektorat Kota Tasikmalaya diduga belum melaporkan secara resmi Paket Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota di tahun 2025 senilai 2 Miliar terlihat di Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal / Manajemen Elektronik Laporan (AMEL) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran bagi publik.

Dugaan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya pengawasan internal di Inspektorat Kota Tasikmalaya. Apakah ada upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses pelaporan telah dilakukan sesuai prosedur?

Aplikasi AMEL sendiri digunakan untuk memantau dan melaporkan kegiatan perjalanan dinas secara online, sehingga memudahkan pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran. Pelaporan   tidak resmi dapat berimplikasi pada pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran. Selain itu, hal ini juga dapat memicu potensi penyalahgunaan anggaran.

Perjalanan dinas merupakan kegiatan penting dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas kerja pemerintah daerah. Namun, kurangnya laporan resmi dapat menyebabkan kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara utuh.

Hasil penelusuran artha-news.com di Aplikasi Amel ditemukan ada 19 (sembilan belas) paket belanja perjalana dinas yang terencana di tahun anggaran 2025, dengan metode pengadaan swakelola namun realisasi pekerjaan dapat dilihat pada pencatatan swakelola Inaproc SPSE Kota Tasikmalaya sampai dengan tanggal 7 Januari 2026 (update) hanya 11 (sebelas) yang sudah masuk laporan, dan sebagiannya ada 8 (delapan) paket pekerjaan yang belum terealisasi atau tercatat pelaporan Amel.

Dari besaran anggaran Rp.2.029.470.500 Jika diasumsikan realisasi paket pekerjaan digunakan terhitung senilai Rp 240.091.750 untuk 11paket belanja perjalanan dinas (perdin) yang sudah tercatat laporan dan sebesar Rp. 278.270.000 untuk 8 paket yang belum terealisasi laporan pekerjaan tercatat pada sistem elektronik Amel, maka secara akumulasi dugaan biaya perdin yang belum terserap diduga tidak tercatat pada laporan Amel sebesar Rp.1.511.108.750 

Pihak inspektorat membenarkan bahwa kegiatan perjalanan dinas ada 19 paket pekerjaan yaitu 11 paket sudah dimasukkan laporan ke aplikasi Amel sisanya 8 (delapan) paket kegiatan perdin belum masuk laporan Amel.

Disampaikan Sandi Tim Audit Inspektorat saat dikonfirmasi Artha-news.com bersama Transparansi Publik Institute diruang kantor inspektorat, Selasa (06/01/2026)

"Betul untuk 11 paket sudah ada dilaporan Aplikasi Amel, untuk  8 paket bukan tidak direalisasikan tapi belum dimasukkan ke laporan Amel, karena kekurangan SDM  untuk meng inputnya",katanya

"untuk penginputan pun bertahap tergantung dari jenis kegiatannya",tambahnya

Dikatakan sandi kewenangan dan tanggungjawab proses pengisian laporan melalui Aplikasi Amel adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini Kepala Inspektur,  namun dapat juga menugaskan bidang atau bagian administrasi untuk pengerjaannya.

Diwaktu tempat yang sama hal serupa disampaikan Cecep  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menegaskan bahwa kegiatan 8 (delapan) paket belum ada laporan pada aplikasi Amel bukan berarti tidak direalisasikan atau tidak diserap anggaran tersebut, namun belum dimasukkan pada pelaporan Amel.

"ya  8 paket kegiatan tersebut belum dimasukkan ke aplikasi Amel, akan tapi bukan artinya tidak diserap anggaran itu atau tidak dilaksanakan kegiatan tersebut, karna untuk memasukkan laporan pun memerlukan waktu", ujarnya 

Saat dimohonkan permintaan berupa salinan bukti Surat Tugas dan Hasil Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas, Pihak inspektorat tidak dapat menunjukkan lembar surat tugas serta hasil kegiatan perdin dengan alasan dokumen internal.

" Ini merupakan dokumen internal kami, jadi tidak bisa diberikan karena menyangkut tugas inspektorat sebagai Pengawasan, Evaluasi dan Reviu LHP, LHE, LHR ", Kata Cecep

" Nanti permohonan salinan dokumen yang diminta, saya akan sampaikan terlebih dahulu ke Kepala Inspektur dan hasil pertemuan ini, mudah-mudahan bisa berlanjut ", pungkasnya 

Sampai dengan pemberitaan ini dirilis, Pihak Inspektorat belum dapat memastikan secara pasti akan dimulai proses penyelesaian laporan amel untuk 8 (delapan) paket belanja perdin yang belum tercatat  pada Aplikasi Amel.

Artha-news.com bersama Transparansi Publik Institute akan terus memantau, mengikuti perkembangan laporan belanja perjalanan dinas satuan kerja Inspektorat Kota Tasikmalaya guna memberikan informasi lebih lanjut secara transparan dan akuntabel kepada publik.

(Red)

Selasa, Januari 06, 2026

Diduga Terjadi Pungli Di SDN 5 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya

ArthaNews-Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat I Munculnya dugaan adanya pungutan disekolah SDN 5 Mangunreja setelah salah seorang orang tua murid menyampaikan pada wartawan arthanews.Orang tua murid tersebut mengungkapkan rasa kekesalan dan kecewa akibat adanya pungutan iuran yang dianggap wajib setiap minggu ke kas masing-masing kelas.

"Kondisi ini telah berlangsung cukup lama dan membuat sebagian orang tua merasa terbebani,terutama karena adanya ketentuan yang dirasa tidak sesuai dengan aturan pendidikan yang berlaku".
 
Sebut saja Dadan (Nama Samaran) 28-12-2025 ,mengaku bahwa sejak awal tahun ajaran berjalan, pihak paguyuban kelas telah menetapkan pungutan dengan besaran yang berbeda antar jenjang kelas. "Untuk kelas 1, 2, 4, dan 5, setiap minggunya harus membayar Rp4.000. Sedangkan untuk kelas 6, dikenakan iuran Rp5.000 per bulan," 
 
Yang kita herankan kenapa untuk kelas 3 tidak ada pungutan,???? 
Dan ada beda nya untuk kelas yang Lain malah ada pungutan.Menurut Dadan pungutan dilakukan oleh pengurus paguyuban kelas adalah untuk membiayai upah petugas kebersihan sekolah dan membantu biaya pengobatan bagi siswa yang sakit.

Namun, penjelasan tersebut  membuat Dadan sebagai wali murid merasa heran kenapa semua itu di bebankan ke kita"!?

Kemudian Kalau ada satu minggu yang tidak bisa membayar karena alasan tertentu, maka di minggu berikutnya harus membayar dua kali lipat. Itu yang paling membuat kita kesal – seolah-olah ini adalah kewajiban yang tidak bisa ditunda," tambahnya.
 
Ketidakpuasan wali murid semakin meningkat setelah mengetahui bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan pungutan apapun yang bersifat wajib atau memiliki bentuk pemaksaan.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) yang secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.
 
Selain itu,Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar yang dikelola oleh pemerintah tidak boleh memungut biaya satuan pendidikan.Pungutan didefinisikan sebagai penerimaan uang atau barang yang bersifat wajib dan jumlahnya ditentukan oleh satuan pendidikan, sedangkan sumbangan hanya boleh diterima dengan prinsip sukarela dan tanpa adanya paksaan atau penetapan nominal tertentu.
 
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah juga menegaskan bahwa komite sekolah atau paguyuban wali murid tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan wajib kepada orang tua siswa. Segala bentuk dukungan yang diberikan harus bersifat sukarela dan transparan, dengan pengelolaan keuangan yang dapat diawasi bersama.
 
Untuk memastikan kebenaran informasi, tim wartawan melakukan upaya konfirmasi ke pihak SD Negeri 5 Mangunreja. Saat ini, pihak sekolah belum memberikan tanggapan resmi terkait kasus ini. Namun, salah satu petugas yang tidak berwenang untuk berbicara menyampaikan bahwa pihak sekolah mungkin tidak mengetahui secara penuh mengenai pungutan yang dilakukan oleh paguyuban kelas masing-masing.
 
"Secara prinsip,sekolah tidak pernah mengizinkan adanya pungutan wajib. Semua kebutuhan operasional sekolah, termasuk pembayaran upah petugas kebersihan, seharusnya ditanggung oleh Dana BOS yang diterima setiap tahunnya dari pemerintah," jelas petugas tersebut secara tidak resmi.

Wali murid Dadan (Nama Samaran ) mengungkapkan harapan agar kasus ini dapat segera diselesaikan dengan baik.Mereka berharap pihak sekolah dan paguyuban kelas dapat melakukan komunikasi yang terbuka dan transparan,serta memastikan bahwa tidak ada lagi pungutan wajib yang memberatkan di masa mendatang. "Kita tidak keberatan memberikan sumbangan jika memang ada kebutuhan yang jelas dan bersifat sukarela.Namun, jika ini menjadi kewajiban dengan besaran yang ditentukan dan ada paksaan,itu sudah tidak sesuai dengan aturan dan hak kita sebagai wali murid," pungkasnya 
 

Dilain tempat.Salah satu ahli hukum pendidikan yang dimintai pendapat menjelaskan bahwa pelanggaran larangan pungutan wajib di sekolah negeri dapat dikenai sanksi administratif yang cukup berat. "Bisa berupa teguran tertulis kepada kepala sekolah dan pengurus paguyuban kelas, mutasi jabatan bagi pihak yang bertanggung jawab, hingga proses pencabutan izin operasional jika pelanggaran dianggap cukup serius," paparnya.
 

 
(Mumun Mulyadi/Wandi)

Senin, Januari 05, 2026

BEREDAR VIDEO PEMBOBOLAN SDN KARANGSAMBUNG TASIKMALAYA SIANG BOLONG .2 PELAKU DIDUGA MASIH REMAJA


Tasikmalaya – Sekolah Dasar Negeri (SDN) Karangsambung yang terletak di Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya,diduga dibobol  oleh dua pelaku yang diduga masih berusia remaja. Peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Jumat, 2 Desember 2026, tepatnya sekitar pukul 10.30 WIB, saat sebagian besar masyarakat sekitar tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat.

Aksi kedua pelaku tersebut berhasil terekam dengan sangat jelas melalui kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang telah terpasang di area sekolah.Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi bahwa ada dua orang yang terlibat dalam aksi tersebut, dengan ciri-ciri yang menunjukkan mereka masih tergolong dalam kelompok usia remaja.

Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan tim Media Artha News dari berbagai sumber terkait,termasuk warga sekitar dan pihak sekolah,barang-barang yang menjadi sasaran pencurian meliputi perangkat elektronik serta uang tunai.

Adapun rincian barang yang hilang yaitu sebanyak 1 buah laptop, satu unit komputer, tablet, modem, beberapa buah flashdisk, serta uang tunai yang jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Setelah dilakukan perhitungan mendetail terkait nilai barang yang hilang dan kerusakan yang mungkin terjadi akibat pembobolan tersebut, pihak sekolah memperkirakan bahwa total kerugian yang harus ditanggung mencapai angka ratusan juta rupiah, yang mana merupakan jumlah yang tidak sedikit dan dapat berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar di institusi tersebut.

Saat tim Media Artha News melakukan konfirmasi langsung dengan salah satu warga yang tinggal berdekatan dengan SDN Karangsambung, pihak tersebut mengakui bahwa memang telah terjadi kejadian pembobolan pada sekolah tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa dari apa yang terlihat pada rekaman CCTV dan informasi yang beredar di lingkungan sekitar,pelaku terlihat jelas dan diduga masih dalam usia remaja.

Warga tersebut juga menyampaikan kekhawatirannya terkait keamanan fasilitas umum seperti sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar.

Menanggapi kejadian ini, berbagai pihak terkait diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keamanan sekolah tidak hanya di SDN Karangsambung tetapi juga di seluruh sekolah yang ada di Kota Tasikmalaya.

Khususnya bagi pemerintah Kota Tasikmalaya,melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,diharapkan dapat segera merumuskan kebijakan serta langkah-langkah strategis untuk menjamin kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekolah.

Beberapa usulan yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah melibatkan petugas keamanan atau satpam yang profesional dan bertugas tetap di setiap sekolah,melakukan evaluasi berkala terhadap sistem keamanan yang sudah ada,serta meningkatkan pemasangan perangkat keamanan seperti CCTV agar lebih optimal dalam mengawasi setiap sudut area sekolah.

Selain itu,penting juga bagi setiap sekolah untuk menjalin kerja sama yang erat dan sinergis dengan pihak keamanan setempat, baik itu dari Korps Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki wilayah hukum di Kecamatan Cibeureum.

Kerjasama ini dapat berupa pemantauan berkala di sekitar sekolah, penyelenggaraan sosialisasi tentang pentingnya keamanan sekolah bagi warga masyarakat sekitar, serta pembentukan satuan keamanan masyarakat yang dapat membantu mengawasi keamanan lingkungan sekolah saat jam sibuk maupun di luar jam belajar.

Kejadian pembobolan yang kini menimpa SDN Karangsambung diharapkan tidak hanya dilihat sebagai peristiwa terisolasi,tetapi lebih dari itu dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi seluruh sekolah lain di wilayah Kota Tasikmalaya bahkan di tingkat lebih luas.

Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya menjadikan keamanan sekolah sebagai prioritas utama dalam pengelolaan dan pengembangan institusi pendidikan dapat terus meningkat,sehingga lingkungan belajar yang aman, kondusif,dan nyaman dapat selalu terjaga untuk kemajuan pendidikan bangsa.

(ARYA)

Minggu, Januari 04, 2026

ANAK 6 TAHUN HILANG DIDUGA TERBAWA ARUS AIR SELOKAN SAMPING KELURAHAN TUGUJAYA

Kota Tasikmalaya,ArthaNews – Warga Kelurahan Tugu Jaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya terkejut dengan hilangnya seorang anak berinisial M. Z.A (6 tahun) yang terjebak dan terbawa arus air sungai. Korban berdomisili di Kampung Padayungan RW 01 Kelurahan Tugu Jaya.
 
Berdasar informasi awal mula anak tersebut dikabarkan hilang dekat selokan samping kelurahan tugujaya jalan cibaregbeg,,kejadiannya hari jumat 02  januari sekitar Pkl 17:30 Wib 

Kegiatan pencarian pun sudah dilakukan oleh tim gabungan termasuk Kepolisian,BPBD,TNI,tokoh masyarakat,dan warga setempat.Namun hingga saat ini,korban belum ditemukan.
 
Menurut Ade Suparman,tokoh masyarakat Kampung Padayungan RW 03 yang dikonfirmasi awak media,peristiwa terjadi saat anak tersebut dibawa ibunya untuk proses verifikasi bantuan sosial (bansos) ke Kelurahan Tugu Jaya.Insiden terjadi di sekitar Jalan Cipicung,dekat pabrik sabun Agung, wilayah RW 07.
 
PENCARIAN DILAKSANAKAN KE BEBERAPA TITIK
 
Tim gabungan telah melakukan pencarian di beberapa lokasi,mulai dari Jalan Kampung Cipicung,Jalan Solokan HZ Mustopa,hingga Sungai Lewi Munding.Namun hasil pencarian hingga kini menunjukkan tidak adanya jejak korban (nihil).
 
Pihak terkait menyatakan akan terus melanjutkan upaya pencarian hingga korban ditemukan.
 
 
 
Reporter: Arya

Sabtu, Januari 03, 2026

Perang Terhadap Miras dan Knalpot Brong, Polres Tasikmalaya Kota Musnahkan Ribuan Barang Bukti

Polres Tasikmalaya kota— Menjelang malam pergantian tahun, Polres Tasikmalaya Kota mengambil langkah tegas dengan memusnahkan ribuan barang bukti hasil Operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dan Operasi Pekat. Kegiatan pemusnahan berlangsung di Taman Kota Tasikmalaya, Rabu (31/12/2025), dan disaksikan unsur Forkopimda serta tokoh masyarakat.

Barang bukti yang dimusnahkan didominasi minuman beralkohol dan obat keras terbatas. Tercatat sebanyak 7.540 botol minuman keras berbagai merek dimusnahkan, ditambah 28 botol ciu, 12 botol tuak, 21 botol arak Bali, serta ribuan butir obat keras dan psikotropika. Polisi juga memusnahkan 517 unit knalpot bising atau knalpot brong yang kerap dikeluhkan masyarakat.

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Moh Faruk Rozi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya cipta kondisi guna memastikan masyarakat dapat merayakan pergantian tahun dengan aman dan nyaman.

“Pemusnahan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk komitmen kami dalam menjaga ketertiban umum dan keselamatan masyarakat, khususnya di momen rawan seperti malam tahun baru,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peredaran miras, penyalahgunaan obat keras, serta penggunaan knalpot brong memiliki dampak langsung terhadap gangguan kamtibmas dan keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, Polres Tasikmalaya Kota akan terus melakukan penindakan secara berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, Polres Tasikmalaya Kota telah beberapa kali melaksanakan pemusnahan barang bukti. Secara akumulatif, lebih dari 20 ribu botol minuman beralkohol serta ribuan knalpot brong berhasil diamankan dan dimusnahkan, selain obat keras terbatas dan narkotika.
Dalam penanganannya, kepolisian tidak hanya menerapkan sanksi tindak pidana ringan, tetapi juga pidana umum terhadap pelaku tertentu, termasuk kasus pengoplosan minuman beralkohol yang telah diproses hingga putusan pengadilan.

Kegiatan pemusnahan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ketua MUI Kota Tasikmalaya KH Muhammad Aminudin Bustomi menilai langkah tersebut sebagai bentuk sinergi positif antara aparat penegak hukum dan tokoh agama dalam menjaga moral serta ketertiban masyarakat.

“Upaya seperti ini perlu terus dilakukan demi menjaga nilai-nilai agama, keamanan, dan ketenteraman warga Kota Tasikmalaya,” ungkapnya.

Penerimaan Siswa Baru SMK Bani Kamil Sukaresik Tahun Ajaran 2027/2028, Buka Dua Jurusan Unggulan

TASIKMALAYA, Artha‑News.com – SMK Bani Kamil Sukaresik yang berada di bawah naungan Yayasan Baabul Kamil resmi membuka Penerimaa...